Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda jadi gubernur No. 1 versi anak muda. Mungkinkah Sherly adalah gubernur arketipe semacam princess Disney?

PinterPolitik.com

“”The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images.” Guy Debord, Society of the Spectacle (1967)

Cupin baru saja menutup aplikasi TikTok-nya setelah dua jam scrolling tanpa sadar. Yang membuatnya tidak bisa berhenti bukan konten komedi, melainkan video-video seorang gubernur perempuan dari Maluku Utara yang makan bakso bersama nelayan, menangis mengenang suaminya, lalu tiga swipe kemudian tampil memukau sebagai juri Puteri Indonesia 2026.

Gubernur itu bernama Sherly Tjoanda, dan akun TikTok-nya sudah menembus 2,6 juta pengikut. Facebook-nya diikuti 1,28 juta orang, angka yang membuat banyak menteri di Jakarta mungkin diam-diam iri.

Cupin tahu ceritanya: perempuan Tionghoa beragama Kristen yang kehilangan suami dalam kecelakaan kapal di tengah masa kampanye Pilkada 2024, lalu bangkit menggantikannya dan menang dengan 50,73 persen suara di provinsi yang 74,5 persen penduduknya Muslim. Sebuah kemenangan yang oleh banyak pengamat disebut sebagai bukti kedewasaan demokrasi lokal, momen di mana pemilih menilai kapasitas di atas identitas.

Survei Muda Bicara ID menempatkan Sherly di peringkat pertama gubernur terbaik versi anak muda dengan 18,50 persen kepuasan, mengalahkan Pramono Anung dan Dedi Mulyadi. Elektabilitasnya dalam bursa cawapres 2029 di kalangan pemilih muda mencapai 7,25 persen, melampaui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya 6,13 persen.

Bahkan momen konferensi pers soal pemotongan Dana Transfer ke Daerah bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun berubah menjadi konten romantis: internet tidak membaca substansi anggaran, internet membaca chemistry dua gubernur yang terlihat serasi. Cupin sendiri sempat ikut tersenyum melihat videonya sebelum sadar bahwa ia baru saja menukar isu fiskal senilai triliunan rupiah dengan fan-fiction politik.

Cupin, yang biasanya skeptis terhadap politisi mana pun, mendapati dirinya menyukai Sherly, dan justru itu yang membuatnya gelisah. Ia teringat fenomena serupa: Jokowi pada 2012 dengan blusukan-nya, Ahok dengan ketegasannya, Ganjar Pranowo dengan video jogging-nya, yang semua dimulai dari persona yang terasa autentik di media sosial.

Tapi apakah pesona digital adalah jaminan kualitas pemerintahan, ataukah ia justru adalah layar yang menghalangi publik dari evaluasi yang lebih jujur? Dan ketika seorang pemimpin sudah terlanjur dicintai sebagai karakter dalam narasi yang indah, masihkah publik mampu bersikap kritis ketika ceritanya mulai tidak seindah yang dibayangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Moana di Panggung Politik?

Perbandingan Sherly Tjoanda dengan Lady Diana bukan hal baru; publik sudah melakukannya secara intuitif. Namun ada arketipe yang barangkali lebih tepat dan lebih berbahaya sekaligus: Disney Princess.

Amy M. Davis dalam bukunya Good Girls and Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation menguraikan bagaimana Disney selama delapan dekade membangun taksonomi karakter feminin yang jauh lebih kompleks dari sekadar “putri cantik menunggu pangeran.” Dari Cinderella yang pasif hingga Moana yang memilih pergi menyelamatkan pulaunya sendiri, evolusi Disney Princess mencerminkan pergeseran ekspektasi masyarakat terhadap figur perempuan ideal.

Sherly Tjoanda paling dekat dengan Moana: mewarisi tanggung jawab dari figur laki-laki yang sudah tidak bisa memimpin, menghadapi arena yang belum pernah dimasuki “perempuan sepertinya,” dan membangun legitimasi bukan dari garis keturunan melainkan dari keputusan untuk maju di saat semua orang akan memaklumi jika ia mundur. Ia juga punya dimensi Tiana dari The Princess and the Frog, yaitu princess yang bekerja keras, punya rencana bisnis, dan menanggung beban ganda karena identitas minoritasnya.

Fenomena ini bukan unik Indonesia. Farida Jalalzai dari Oklahoma State University mendokumentasikan pola familial pathway dalam kepemimpinan perempuan di Asia dan Amerika Latin: perempuan yang memasuki politik melalui jejaring kekerabatan dengan politisi laki-laki yang meninggal atau dipenjara.

Corazon Aquino naik setelah pembunuhan suaminya di Filipina; Sirimavo Bandaranaike menjadi perdana menteri pertama di dunia setelah suaminya ditembak di Sri Lanka. Pola ini berulang karena ia bekerja. Duka adalah mesin legitimasi yang sangat efisien.

Martha Nussbaum dalam Political Emotions: Why Love Matters for Justice berargumen bahwa emosi bukan musuh demokrasi; justru demokrasi yang sehat membutuhkan ikatan emosional antara warga dan pemimpinnya. Namun, yang krusial menurut Nussbaum adalah memastikan emosi itu diarahkan pada tujuan keadilan, bukan pada pemujaan personal.

Ada juga sedikit Elsa dari Frozen dalam narasi Sherly: perempuan yang “seharusnya” tidak bisa menjadi apa yang ia menjadi, terlalu asing secara identitas, yang ternyata bukan hanya diterima tetapi dirayakan. Ernst Kantorowicz dalam The King’s Two Bodies menulis tentang pemimpin yang memiliki dua tubuh, alamiah dan politik, dan Sherly, seperti Diana, meruntuhkan dikotomi itu dengan menyodorkan kerentanan personal sebagai sumber legitimasi.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: ketika publik sudah terlalu jatuh cinta pada narasi kebangkitan sang princess, masihkah mereka bisa membedakan antara kekaguman yang sehat dan pemujaan yang membutakan? Dan jika setiap kritik terhadap sang princess otomatis dibaca sebagai serangan villain, bukankah demokrasi sedang kehilangan salah satu fungsi terbesarnya, yaitu akuntabilitas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Setelah Happily Ever After?

Inilah jebakan terdalam dari arketipe Disney Princess dalam politik: ceritanya selalu berakhir di momen kemenangan. Kita melihat Moana mengembalikan jantung Te Fiti, tetapi tidak melihatnya sepuluh tahun kemudian menghadapi krisis pangan di pulau.

Guy Debord dalam Society of the Spectacle memperingatkan bahwa masyarakat modern telah menggantikan pengalaman hidup yang autentik dengan representasi, dengan tontonan. Dalam kerangka Debord, viralnya Sherly di TikTok bukan sekadar dokumentasi, melainkan sudah menjadi spectacle yang dikurasi dan dikonsumsi, di mana kesan menggantikan substansi.

Sherly Tjoanda memiliki tantangan konkret yang tidak bisa diselesaikan oleh viralitas: kekayaan Rp972 miliar yang sebagian berasal dari imperium tambang nikel keluarga dan perusahaan PT Karya Wijaya yang sedang diselidiki Satgas Penataan Kawasan Hutan. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder mengingatkan bahwa pemimpin di daerah kaya sumber daya alam sering menerima kredit yang tidak proporsional saat harga komoditas naik, dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 32 persen sangat mungkin merupakan windfall siklus nikel global.

Dennis Thompson dari Harvard menyebut situasi seperti ini sebagai institutional corruption: bukan pelanggaran hukum, melainkan erosi integritas institusi akibat loyalitas ganda yang struktural. Seorang gubernur yang keluarganya memiliki konsesi tambang di provinsi yang dipimpinnya menghadapi dilema yang tidak bisa dijawab hanya dengan pernyataan telah mundur dari kepengurusan aktif.

Byung-Chul Han dalam The Transparency Society menambahkan dimensi lain yang lebih halus: masyarakat kontemporer terobsesi pada transparansi bukan karena cinta pada kebenaran, melainkan karena transparansi telah menjadi bentuk hiburan. Video gubernur turun ke sawah terasa transparan, tetapi transparansi performatif justru bisa menyembunyikan realitas kekuasaan yang sesungguhnya.

Yang paling fundamental, sebagaimana argumen Davis tentang narasi Disney: princess tidak pernah benar-benar bersalah secara moral. Kesalahannya selalu dinaturalisasi sebagai bagian dari perjalanan menuju kebaikan, bukan sebagai indikasi keputusan yang keliru.

Jika pola ini diterapkan pada pemimpin nyata, maka setiap kritik akan dibaca sebagai pengkhianatan dan setiap investigasi akan dianggap sebagai konspirasi, sehingga demokrasi kehilangan mekanisme koreksi yang paling dibutuhkannya. Davis menyebut struktur ini sebagai kebutuhan naratif akan villain, dan dalam politik yang beroperasi dengan logika Disney, siapa pun yang mengkritik sang princess otomatis menempati peran Ursula.

Moana, di akhir filmnya, tidak tinggal di kastil. Ia kembali ke laut, ke ketidakpastian yang autentik. Pelajaran terbesarnya bukan soal keberanian, melainkan kesediaan meninggalkan narasi tentang diri sendiri demi realitas yang lebih berantakan.

Cupin menutup laptop-nya dan memandang ke luar jendela. Sherly Tjoanda mungkin memang pemimpin yang baik, bahkan sangat baik, tetapi kebaikan seorang pemimpin seharusnya dibuktikan oleh proses yang panjang dan tidak glamor, bukan oleh narasi yang terlalu indah untuk tidak dipertanyakan. (A43)

PinterPolitik.com

“We have a choice to build or destroy, to fight or to come together” – Jhene Aiko, “Lead the Way” (2021)

Siapa yang tidak pernah menonton film-film kartun dan animasi buatan Disney? Hampir semua pasti menjawab pernah. Bagi generasi milenial, banyak dari film Disney justru menjadi kisah-kisah yang menginspirasi masa kecil mereka, misal putri-putrinya yang serba cantik dan ramah.

Seiring berjalannya waktu, putri-putri ala Disney ini juga menyebar dan tidak hanya terbatas pada putri yang lebih dekat dengan budaya Eropa dan Barat. Salah satu terobosan yang berhasil dari Disney adalah Moana yang dianggap merepresentasikan budaya Polinesia.

Tidak berhenti di Moana, Disney juga membuat putri baru yang ternyata dalam beberapa hal juga terinspirasi oleh budaya dan nilai Indonesia. Putri itu adalah Raya dalam film Raya and the Last Dragon (2021).

Baca Juga: Jokowi dan Risalah Buta Ekologis

Film terbaru Disney satu ini memang banyak terinspirasi oleh budaya-budaya Asia Tenggara – mulai dari keris, pasar terapung, batik, hingga bubur dan sate. Bisa dibilang si Raya ini banyak merepresentasikan kawasan Asia Tenggara.

Namun, tampaknya, tidak hanya segi budaya saja yang menginspirasi film satu ini. Sepertinya, unsur politik dan geopolitik juga banyak mengisi alur film ini. Tema persatuan, misalnya, dinilai sangat tepat di tengah tajamnya polarisasi politik seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Bukan tidak mungkin, tema serupa juga mencerminkan situasi geopolitik Asia Tenggara – dan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Soal sengketa Laut China Selatan (LCS), misalnya, dinilai dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara serta memecah belah negara-negara ASEAN – mirip dengan alur yang diceritakan dalam film Raya and the Last Dragon (2021).

Dalam film tersebut, cara mengalahkan ancaman bersama, yakni malapetaka yang dibawa oleh makhluk Druun, adalah dengan bersatu dan saling percaya (trust) meskipun terdapat banyak perbedaan antarbangsa. Alhasil, muncul lah Raya – bersama Sisu si Naga Terakhir, Boun, Tong, Noi, dan Namaari – yang berupaya untuk menciptakan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di Kumandra.

Bukan tidak mungkin, kisah dalam film ini bisa juga mencerminkan urgensi persoalan yang ada di ASEAN. Pertanyaannya adalah seberapa penting rasa saling percaya (trust) di politik kawasan ini. Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengisi peran ala Raya di Kumandra?

Politik Kumandra, Cerminan ASEAN?

Seperti yang kita ketahui, kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang sangat beragam. Dalam segi agama dan budaya, hampir setiap negara memiliki kemiripan yang minim.

Dengan banyaknya perbedaan ini, bukan tidak mungkin berbagai gesekan dapat terjadi. Ketika Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi pada tahun 1963, perbedaan kepentingan sangat tampak jelas antara elite Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga: Jokowi akan Kirim Pesawat ke Mars?

Tidak hanya di antara negara-negara maritim Asia Tenggara, konflik juga sempat pecah di negara-negara kontinen. Perang-perang Indochina, misalnya, menambah daftar indikasi bahwa kawasan satu ini tidaklah stabil.

Berbagai konflik yang terjadi dan tidak stabilnya kawasan Asia Tenggara ini bisa jadi membenarkan penjelasan John J. Mearsheimer, profesor politik di University of Chicago, AS, yang menyebutkan bahwa politik antarnegara adalah sebuah anarki – tidak ada kekuatan pusat yang mampu menerapkan kekuasaan penuh pada pihak-pihak lain. Akibatnya, perbedaan dan rasa saling curiga kerap menjadi fitur utama dalam panggung politik internasional.

Alhasil, mengacu pada buku Mearsheimer yang berjudul Tragedy of Great Power Politics, negara-negara akan berupaya meningkatkan kekuatan (power) dan kapabilitas militer masing-masing. Maka dari itu, negara-negara yang memiliki kapabilitas yang cukup akan berlomba-lomba untuk mencapai status hegemon regional – negara yang dominan dalam kawasan tertentu.

Meski ketidakpastian dari niat dan tindakan negara-negara lain menciptakan rasa saling curiga satu sama lain, bukan tidak mungkin rasa saling percaya (trust) tetap eksis. Mengacu pada tulisan Aaron M. Hoffman dari Purdue University, AS, yang berjudul A Conceptualization of Trust in International Relations, rasa saling percaya bisa saja tetap menjadi penentu yang penting dalam hubungan antarnegara.

Contoh yang paling nyata dalah ketika ASEAN sendiri berdiri pada tahun 1967. Kala itu, meski timbul rasa saling curiga antara elite-elitenya pada tahun 1960-an, Perdana Menteri (PM) Malaysia Tunku Abdul Rahman berharap Indonesia yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto bersedia untuk bergabung dengan Associaton of Southeast Asia (ASA) guna mengambil peran kepemimpinan kawasan (regional leadership) agar dapat menghalau kekuatan-kekuatan besar lainnya yang hendak mengganggu stabilitas kawasan.

Kemauan Tunku untuk mempercayakan sebagian kepentingannya pada negara lain untuk dijaga inilah yang disebut oleh Hoffman sebagai trusting behavior (perilaku memberikan kepercayaan). Selain itu, ini juga sejalan dengan apa yang disebut oleh Scott Edwards sebagai rational trust (kepercayaan rasional).

Bila trust itu sendiri bisa tumbuh di awal-awal berdirinya ASEAN, mengapa kawasan Asia Tenggara kini disebut-sebut semakin tidak stabil di tengah rivalitas AS dan Tiongkok? Lantas, peran apa yang dapat diberikan oleh pemerintahan Jokowi?

Mungkinkah Jokowi Jadi “Raya”?

Di tengah rivalitas AS-Tiongkok yang disebut-sebut akan menjadi Perang Dingin baru di abad ke-21, bukan tidak mungkin sosok seperti Raya yang mampu menyatukan berbagai bangsa diperlukan oleh ASEAN. Pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah siapa dan bagaimana caranya aktor tersebut mewujudkan persatuan ala Kumandra di film Raya and the Last Dragon (2021).

Di sinilah konsep hegemon regional ala Mearsheimer bisa masuk. Pasalnya, dengan upaya pengoptimalan kekuatan yang dicapai oleh sebuah hegemon kawasan, bukan tidak mungkin keteraturan dapat lebih memungkinkan untuk tercipta di Asia Tenggara.

Baca Juga: Saatnya Jokowi ‘Pimpin’ ASEAN

Bila mengacu pada teori stabilitas hegemoni (hegemonic stability theory) dalam Hubugan Internasional (HI), suatu rezim atau kawasan dapat lebih stabil apabila terdapat sebuah hegemon yang memastikan norma dan aturan dijalankan.

Asumsi ini juga sejalan dengan penjelasan Miriam Prys dalam tulisannya yang berjudul Hegemony, Domination, Detachment yang menjelaskan bahwa rasa percaya (trust) antarnegara akan diletakkan pada kekuatan kawasan guna menyelesaikan berbagai persoalan – mulai dari mengatasi konflik, memperbaiki ekonomi, hingga menstabilkan situasi politik kawasan.

Mungkin, peran inilah yang akan diambil oleh Indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Di tengah sorotan dunia pada kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi disebut tengah melakukan diplomasi bolak-balik (shuttle diplomacy) untuk menyamakan keinginan ASEAN atas krisis yang terjadi di negara yang dulu bernama Burma itu.

Namun, langkah yang dilakukan Retno pun masih belum mendapatkan hasil yang jelas. Sejumlah negara besar – seperti AS – pun telah memberikan sanksi pada Myanmar. Di sisi lain, kelompok junta militer Myanmar disebut siap bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi.

Hilangnya stabilitas di Asia Tenggara ini bukan tidak mungkin diakibatkan oleh hilangnya hegemon kawasan tradisional yang biasanya perannya diambil oleh Indonesia. Belum lagi, kemunculan Tiongkok yang berupaya menjadi hegemon kawasan di Asia Tenggara juga membuat visi bersama negara-negara ASEAN semakin sulit tercapai.

Mundurnya Indonesia dari kancah politik kawasan – dan dunia – bisa saja disebabkan oleh arah kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi. Seperti apa yang dijelaskan oleh penulis-penulis seperti Ralf Emmers dan Ben Bland, pemerintahan Jokowi tidak memiliki kebijakan luar negeri yang outward-looking, melainkan lebih inward-looking dengan praktikalitas dan pragmatisme.

Belum lagi, seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer, status hegemon kawasan baru tercapai apabila upaya memaksimalkan kekuatan tercapai hingga menjadi yang terkuat. Bila dibandingkan dengan Tiongkok yang berusaha menawarkan diri menjadi hegemon kawasan Asia Tenggara, Indonesia bisa dibilang masih memiliki disparitas kekuatan yang jauh – baik dari segi militer maupun ekonomi.

Dari berbagai hambatan ini, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akan sulit mewujudkan mimpi persatuan Asia Tenggara layaknya Kumandra dalam film Raya and the Last Dragon (2021). Mungkin, pemerintahan Jokowi perlu berharap pada kehadiran si Naga Terakhir yang serba sakti, Sisu, untuk menghalau ketidakstabilan akibat pengaruh Tiongkok – entah negara adidaya manakah yang akan mengambil peran Sisu ini. (A43)

Baca Juga: Jokowi Perlu Dirikan Melayu Raya?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.