Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83) 

Kritik yang belakangan di lontarkan oleh pengamat militer Connie Rahakundini kepada pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran tampaknya justru menguntungkan dan seakan melegitimasi kemenangan paslon nomor urut dua itu. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Nama pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, tengah menjadi topik hangat – setidaknya sejak memasuki masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Connie belakangan cukup vokal menyuarakan kritik kepada pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Connie mengklaim bahwa dirinya diajak oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, untuk bergabung. Namun, dirinya menolak lantaran mengklaim akademisi adalah milik semua orang.

Connie juga mengaku ditawari posisi sebagai wakil menteri pertahanan (Wamenhan) atau wakil menteri luar negeri (Wamenlu) jika mau bergabung, tapi dia memilih untuk menolak posisi itu.

Mantan anggota Dewan Pakar Partai NasDem itu beralasan bahwa dia menolak dua jabatan itu karena dalam koalisi Prabowo-Gibran sudah sarat gontok-gontokan karena lintas partai yang gemuk. Setelah itu, Connie menyebut dirinya justru ditawari Jeep Bentley 1st Edition.

Connie bahkan mengatakan jika Rosan sempat menyebut Prabowo hanya akan menjabat sebagai presiden selama tiga tahun dan kemudian sisanya akan dilanjutkan oleh Gibran.

Pengamat militer itu menyebut skenario masa jabatan itu disiapkan demi Gibran. Dengan skenario itu, Gibran tetap bisa mengikuti pemilihan presiden dua kali lagi sehingga total masa jabatannya jadi 12 tahun.

Connie juga mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran untuk bertemu calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dirinya menolak lantaran sejak awal dia tidak mendukung Gibran sebagai cawapres karena aspek pelanggaran konstitusi dan etika.

Mendengar pernyataan Connie itu, Ketua TKN Rosan Roeslani membantah semua tudingan itu, dan menyebut pengamat militer itu sedang menyebarkan fitnah.

Rosan menyebut jika Connie yang awalnya meminta bertemu dan menawarkan diri untuk bergabung dengan TKN. Rosan juga mengatakan jika dalam dukungannya itu, Connie tidak meminta imbalan posisi Wamenhan atau Wamenlu.

Dengan berbagai pernyataan yang kontroversial itu, banyak yang menilai Connie justru sedang menyebarkan propaganda yang mendegradasi kekuatan Prabowo-Gibran

Lantas, mengapa Connie memilih untuk menyerang Prabowo-Gibran? Apa motif Connie sebenarnya melakukan itu?

Connie, a ‘War Junkie’?

Dalam dunia politik modern, ada fenomena yang menarik perhatian banyak orang, yakni individu yang terus-menerus mencari keributan atau membuat kegaduhan politik.

Mereka sering kali terlibat dalam konflik, berdebat secara agresif, atau bahkan memprovokasi ketegangan di antara pihak-pihak yang berbeda. Hal itu kiranya menggambarkan sosok Connie belakangan ini.

Dengan banyaknya bantahan dan tudingan terkait penyebaran berita bohong dan fitnah, Connie dalam akun Instagram pribadinya mengeluarkan sebuah surat pernyataan yang berisi tentang deklarasi perang kepada pihak-pihak yang menentangnya.

Pengamat militer itu sebenarnya bukan kali ini saja membuat pernyataan yang cukup membuat gaduh publik.

Pada tahun 2021 lalu, Connie pernah mengungkap isu adanya mafia alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berinisial Mr. M saat berbicara tentang upaya realisasi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar broker transaksi jual-beli alutsista diberantas.

Dengan berbagai kasus terkait pernyataan Connie yang kontroversial hingga akhirnya membuat gaduh publik, maka dia bisa disebut sebagai war junkie.

War junkie berasal dari adrenalin yang berlebih dalam diri seseorang yang berdampak pada mencari kesenangan lewat sesuatu yang memacu adrenalin, dan disebut adrenaline junkies. Hal ini biasanya terjadi pada militer yang selesai dari penugasan di medan perang.

Morten Brænder dalam tulisannya yang berjudul Adrenalin Junkies: Why Soldiers Return from War Wanting More menjelaskan bahwa, seperti pecandu halnya narkoba, tentara bisa menjadi adrenaline junkies.

Hal ini karena toleransi mereka terhadap bahaya telah meningkat setelah penugasan sehingga mereka selalu menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan bahaya.

Penjelasan ini sudah diuji dan mendapat dukungan parsial, dengan menggunakan data dari tentara dari Denmark yang bertugas di Helmand, Afganistan, pada tahun 2011 lalu.

Setelah kembali dari penugasan di medan perang, mereka selalu mencari aktivitas yang memacu adrenalin. Bahkan, beberapa dari mereka menginginkan untuk kembali bertugas di medan pertempuran karena merasa memiliki kebahagiaan tersendiri.

Atas dasar itu, tentara yang mempunyai adrenaline junkies yang cukup tinggi kerap kali menjadi sebuah war junkies.

Christopher Fettweis dalam tulisannya yang berjudul The War Junkies: Understanding Conflict Addiction in International Politics menjelaskan war junkie sebagai kecenderungan individu, kelompok, atau bahkan negara untuk terus-menerus mencari atau terlibat dalam konflik bersenjata atau kegiatan militer di tingkat internasional.

Mereka merasa terdorong untuk terlibat dalam pertikaian, debat yang panas, atau memperkeruh suasana politik, sering kali tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk menjadi war junkie dalam politik. Pertama,beberapa individu mungkin mendapatkan kepuasan emosional atau adrenalin dari terlibat dalam konflik politik.

Mereka merasa hidup dan bersemangat ketika berada dalam situasi yang tegang. Kedua, beberapa war junkie memiliki dorongan untuk mendominasi dalam situasi politik.

Mereka ingin menang, bahkan jika itu berarti memicu konflik atau mengalahkan lawan-lawan politik mereka.

Terakhir, terlibat dalam konflik politik dapat memberikan seseorang perhatian yang besar dari publik atau pengikut mereka. Hal ini bisa menjadi sumber validasi dan pengakuan sosial bagi mereka.

Berkaca dari penjelasan tersebut, dengan beberapa pernyataan yang sering membuat kegaduhan politik, Connie tampaknya memang memiliki kepuasan emosional tersendiri jika terlibat dalam konflik politik yang disebabkan oleh pernyataannya.

Dengan konflik yang dihasilkan dari pernyataannya, Connie juga kiranya berharap untuk dapat mendominasi situasi politik, yang nantinya juga berdampak pada perhatian besar yang didapatkan kepadanya.

Alhasil, kemungkinan Connie memiliki sebuah daya tawar politik sehingga memperoleh jabatan yang diinginkannya, yakni Wamenlu atau Wamenhan.

Lalu, apakah narasi negatif dari Connie dapat berpengaruh kepada faktor elektoral Prabowo-Gibran?

Semakin Melegitimasi Kemenangan?

Dengan propaganda yang dilakukan Connie pada masa tenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin, banyak yang menilai jika ini akan berdampak pada perolehan elektoral Prabowo-Gibran.

W. L. Bickman dalam tulisannya yang berjudul The Psychology of Reactance: A Consideration of the Literature with Particular Reference to Human Services menjelaskan teori reaktansi (reactance theory).

Konsep ini menyatakan bahwa ketika individu merasa terancam atau diserang, mereka cenderung mempertahankan atau menguatkan keyakinan atau perilaku mereka sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

Teori ini memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam ranah politik.

Dalam konteks politik, terutama pada tingkat partai politik dan pemilihan umum,  reactance theory dapat diamati dalam tindakan yang diambil oleh politisi atau partai politik yang merasa terancam oleh lawan politiknya.

Bickman menyoroti bahwa dalam situasi seperti ini, mereka mungkin mengadopsi narasi negatif terhadap lawan tersebut sebagai strategi untuk memperkuat basis dukungan mereka sendiri.

Dalam konteks propaganda Connie kepada Prabowo-Gibran, narasi negatif yang disampaikan olehnya ternyata justru menghasilkan efek yang berlawanan dari yang diharapkan.

Paradoksnya, tindakan tersebut justru semakin menguatkan basis pendukung dari Prabowo-Gibran.

Dengan menyatakan bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun dan sisanya dilanjutkan oleh Gibran, Connie sebenarnya memberikan legitimasi pada kemenangan yang diharapkan dari pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Hal ini disebabkan oleh reaksi yang terjadi dari basis pendukung Prabowo-Gibran yang meyakinkan bahwa potensi kemenangan paslon itu cukup besar dalam pilpres kali ini.

Reaksi ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya dari basis pendukung untuk mempertahankan keyakinan mereka terhadap Prabowo dan Gibran sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan terhadap kandidat mereka.

Menarik untuk menunggu apakah narasi negatif yang disampaikan Connie akan berdampak pada perolehan elektoral Prabowo-Gibran. (S83)

Hasil survei beberapa lembaga menjelaskan jika mayoritas pemilih menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya berlangsung satu putaran. Namun, dengan adanya tiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), mungkinkah keinginan para pemilih itu benar-benar akan terwujud? Serta mengapa mayoritas masyarakat menginginkan itu? 

PinterPolitik.com 

Beberapa lembaga survei merilis hasil survei yang menyatakan jika mayoritas pemilih menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya berlangsung satu putaran. 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei pada 16-24 Januari 2024 terhadap publik pendukung tiga pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hasilnya 84 persen ingin pilpres hanya berlangsung satu putaran. 

Selain itu, lembaga Polling Institute juga merilis survei terbaru pada 15-16 Januari 2024 terkait hal serupa, yang mana hasilnya juga mayoritas dari masyarakat menginginkan pilpres dapat berlangsung satu putaran saja agar dapat menghemat anggaran negara. 

Sedangkan, lembaga Populi Center yang mengadakan survei pada 29 Oktober-5 November 2023 juga menghasilkan 64,9 persen pemilih menginginkan pilpres hanya berlangsung satu putaran. 

Namun, dengan adanya tiga paslon yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 kali ini, banyak juga yang meragukan hal itu akan terjadi. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 416 ayat 1 diatur pasangan capres dan cawapres akan otomatis memenangkan Pilpres 2024 jika mereka dapat mengumpulkan suara lebih dari 50 persen. 

Tidak hanya itu, komposisi suara yang diperoleh juga harus terdiri dari sedikitnya 20 persen suara di separuh total provinsi yang ada. 

Dengan kenyataan bahwa Pilpres 2024 diikuti oleh tiga paslon, maka kemungkinan besar perolehan suara akan terpecah. Sulit untuk ketiga paslon mengamankan perolehan suara lebih dari 50 persen. 

Maka dari itu, tak berlebihan kiranya jika banyak yang menilai jika Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran. Hal itu juga bisa dilihat dari hasil sejumlah survei elektabilitas para paslon. 

Meskipun, pada survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan jika pasangan Prabowo-Gibran telah memperoleh elektabilitas 50,7 persen. 

Tapi, untuk kubu Prabowo-Gibran mewujudkan survei itu menjadi kenyataan dinilai masih sulit. Hal ini mengingat tren elektabilitas ketiga paslon masih fluktuatif. 

Lantas, sejauh mana sebenarnya hasrat satu putaran ini bisa benar-benar terwujud? 

Floating Mass adalah Kunci? 

Pemilihan presiden satu putaran telah menjadi topik hangat dalam debat politik belakangan ini, dengan hasil survei terbaru menunjukkan mayoritas pemilih mendukung konsep ini. 

Salah satu argumen utama yang mendukung pemilihan presiden satu putaran adalah penghematan anggaran, yang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya publik. 

Menurut hasil survei, mayoritas pemilih percaya bahwa sistem satu putaran dapat menghemat anggaran KPU sebesar Rp17 triliun. 

Angka yang cukup signifikan ini memperlihatkan bahwa perubahan sistem pemilihan memiliki potensi dampak finansial yang besar pada lembaga penyelenggara pemilu. 

Pemilihan presiden satu putaran juga dianggap dapat mencegah terjadinya instabilitas politik. Dalam sistem dua putaran, terdapat kemungkinan munculnya ketegangan politik yang dapat memengaruhi stabilitas negara. 

Dengan satu putaran, proses pemilihan presiden menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi potensi ketidakpastian politik yang dapat merugikan stabilitas negara. 

Dampak politik terhadap perekonomian seringkali menjadi perhatian utama bagi banyak pemilih dan pengamat ekonomi. 

Mayoritas pemilih yang mendukung pemilihan presiden satu putaran percaya bahwa sistem ini dapat mencegah mandeknya investasi dan perekonomian nasional. 

Ketidakpastian politik yang terkait dengan pemilihan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya kepastian mengenai hasil pemilihan presiden dalam satu putaran, diharapkan dapat meminimalkan gangguan terhadap investasi dan perekonomian nasional. 

Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah pemberian kepastian hukum. Pemilihan presiden satu putaran dianggap dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Dalam konteks politik, kepastian hukum mengenai proses pemilihan presiden dapat membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan aturan atau prosedur pemilihan. 

Namun, untuk mewujudkan hal itu ketiga paslon harus dapat merebut suara pemilih yang masih “mengambang” atau floating mass. 

Floating mass atau massa mengambang adalah istilah dalam teori politik yang pertama kali diperkenalkan oleh tokoh politik dan filsuf Prancis Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang berjudul Democracy in America.  

Tocqueville menjelaskan konsep floating mass untuk menggambarkan mayoritas masyarakat yang cenderung pasif secara politik, tidak terlibat secara aktif dalam urusan politik, dan cenderung mengikuti arus mayoritas tanpa pertimbangan kritis yang mendalam. 

Floating mass juga bisa mengacu pada kerumunan yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh propaganda atau retorika politik. 

Berkaca dari hal tersebut, floating mass kiranya akan menjadi kunci dalam mewujudkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. 

Dengan jumlah yang belum dapat terpetakan secara pasti namun kerap dinilai signifikan, mereka pula yang kiranya belum memberikan suara, termasuk apakah menginginkan satu atau dua putaran.  

Lalu, pertanyaan berikutnya, jika benar pilpres berlangsung satu putaran, siapakah yang akan diuntungkan? 

Siapa Paling Diuntungkan? 

Dengan floating mass yang tampaknya akan menjadi kunci, penting kiranya bagi ketiga paslon untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para floating mass itu. 

Harold D. Lasswell dalam bukunya yang berjudul Politics: Who Gets What, When, How menjelaskan pentingnya memahami motivasi psikologis individu dan kelompok dalam konteks politik. 

Lasswell menekankan pentingnya memahami keinginan publik dan cara pandang mereka terhadap proses politik. 

Lasswell menyarankan bahwa preferensi politik individu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, keinginan, dan nilai-nilai yang melekat pada mereka. 

Dalam konteks pemilihan presiden dalam satu putaran, teori ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi keputusan pemilih. 

Misalnya, pemilih mungkin cenderung memilih kandidat yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau kandidat yang mereka anggap mampu memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. 

Jika kita melihat lagi janji ketiga paslon, pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) yang mengusung tema perubahan tampaknya kurang memenuhi keinginan para float mass. Kelompok ini kiranya membutuhkan adanya keamanan dalam transisi kepemimpinan. 

Dengan tema perubahan yang diusung pasangan AMIN, tampaknya hanya akan membuat float mass ini khawatir adanya gejolak saat transisi kepemimpinan. 

Kemudian pasangan Prabowo-Gibran yang berjanji melanjutkan program pemerintahan saat ini kiranya dapat membuat adanya rasa aman atas kebutuhan dasar dan kesejahteraan kelompok float mass. 

Terakhir, pasangan Ganjar-Mahfud yang tampaknya belum terlihat jelas arah politik yang akan diusung nantinya jika terpilih membuat kelompok float mass ini sedikit khawatir akan jaminan rasa aman. 

Dengan melihat janji ketiga paslon, Prabowo-Gibran tampaknya lebih berpeluang untuk dapat berpeluang merebut hati float mass dan pada akhirnya berpeluang besar untuk memenangkan pilpres satu putaran. 

Tanda-tanda itu semakin terlihat ketika elektabilitas paslon nomor urut dua itu terus alami kenaikan menjelang hari pencoblosan. 

Meskipun begitu, stabilitas nasional dalam hal yang lebih penting dibandingkan dengan satu putaran atau dua putaran. Menarik untuk ditunggu apakah Pilpres 2024 ini berlangsung satu atau dua putaran. (S83)

Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) Minggu 21 Januari lalu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuai banyak sorotan terkait gestur menarik yang ditunjukkan dalam debat. 

PinterPolitik.com

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memperoleh banyak pro dan kontra terkait penampilannya dalam debat.

Banyak pihak yang menilai Gibran tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kedua lawan debatnya yang jauh lebih senior karena melakukan beberapa gimmick dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan.

Salah satunya, Gibran melakukan gestur seolah sedang mencari-cari jawaban saat menanggapi jawaban cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Gestur Gibran itu dinilai merendahkan Mahfud yang jauh lebih senior dalam dunia politik dan pemerintahan. Seharusnya, Gibran dinilai bisa lebih menghormati lawan-lawan debatnya itu.

Setelah debat, banyak narasi yang menyatakan Gibran adalah cerminan anak muda yang “songong” dan tidak menghormati orang yang lebih senior.

Namun, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid menilai apa yang dilakukan Gibran itu adalah bentuk spontanitas anak muda dan tidak dipersiapkan oleh tim TKN.

Nusron juga menganggap maksud Gibran adalah memecahkan kebekuan agar suasana debat tidak terlihat kaku dan monoton, bukan bermaksud untuk mengejek Mahfud.

Pembelaan atas aksi Gibran juga disampaikan oleh sang adik yang juga Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep. Dia menyampaikan jika apa yang dilakukan Gibran adalah tingkah laku sang kakak sehari-hari yang memang suka bercanda.

Selain itu, ada juga publik yang menilai Gibran adalah contoh anak muda yang berani melakukan terobosan dan mendobrak cara-cara lama.

Lantas, benarkah kritik dan apa yang dilakukan Gibran dalam debat cawapres kemarin adalah bentuk merendahkan lawan debat?

Anak Muda Harus Tunduk?

Ada pepatah yang mengatakan, “semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerpa”. Pepatah itu berarti, semakin tinggi posisi seseorang, maka akan semakin banyak ujian dan cobaan yang datang.

Mungkin pepatah itu cocok untuk menggambarkan apa yang sedang dialami oleh Prabowo-Gibran dalam kontestasi elektoral 2024.

Dengan popularitas dan elektabilitas yang selalu berada di posisi paling atas, membuat banyak pihak yang ingin menjatuhkan pasangan tersebut.

Hal ini kiranya bisa dilihat dengan munculnya label songong, sombong, dan tidak beretika kepada Gibran setelah berhasil menjawab atau melemparkan pertanyaan dengan esensi yang akademik dalam debat.

Namun, Gibran yang dinilai masih terlalu muda dan minim pengalaman dalam berpolitik, justru tampaknya lebih menunjukkan kematangan sikap dalam berdebat dibanding kedua lawannya yang jauh lebih senior.

Dalam debat itu, terlihat ada kontradiksi ketika upaya mempermalukan lawan dengan cara disasosiasi antara pertanyaan Gibran yang akademik dibalas dengan hal yang berbau moralitas oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ajang debat kontestasi dalam pemilihan presiden sejatinya adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara.

Di dalamnya terungkap dinamika perdebatan ide dan visi antara kandidat yang bersaing untuk menduduki posisi tertinggi.

Hal ini bisa dilihat dari tinjauan antropologi. Dalam perspektif antropologi dikenal konsep identitas politik yang dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang melibatkan berbagai elemen, termasuk budaya, nilai, dan pandangan dunia.

Stuart Hall dalam The Question of Cultural Identity menjelaskan identitas budaya berfokus pada dinamika dan perubahan, menekankan bahwa identitas tidak statis dan selalu terbentuk dalam hubungan dengan “the other” (yang berbeda).

Debat yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan ide-ide dengan rasionalitas dan mendalam, namun terdapat kecenderungan penurunan kualitas debat.

Perubahan pola pemikiran yang mendasari ini dapat dilihat dari sikap kurang rasional saat menjawab pertanyaan.

Sebagai contoh, menganggap pertanyaan sebagai ‘recehan’ dan mengaitkannya dengan moralitas seperti yang ditunjukkan oleh Mahfud dan Cak Imin mencerminkan kurangnya keseriusan terhadap isu-isu yang seharusnya menjadi fokus dan substansi utamanya.

Gibran Titisan Raja Alexander?

Dengan berbagai gimmick yang dilakukannya dalam debat cawapres membuat publik menilai Gibran telah mendobrak nilai-nilai lama yang kerap menjadi ciri khas anak muda.

Maka, tak berlebihan kiranya jika Gibran dapat kita samakan dengan Raja Yunani Kuno dari Kerajaan Makedonia, yakni Alexander The Great.

Dia dinobatkan sebagai Raja pada usia 20 tahun dan juga dikenal sebagai Raja yang menyebarkan budaya Yunani.

Alexander menjadi Raja yang hebat bukan hanya karena usahanya sendiri, tetapi juga sosok mentor yang berada disekitarnya.

Raja Filipus II dari Makedonia yang merupakan ayah dari Alexander mempekerjakan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, yakni Aristoteles yang mempunyai tugas untuk mendidik Alexander yang saat itu masih berusia 13 tahun.

Hingga dia kemudian meneruskan takhta ayahnya yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia pada 336 SM. 

Alexander dikenal sebagai raja yang dikenal tidak pernah kalah dalam perang, dan berhasil menaklukkan wilayah Semenanjung Balkan, Mesir, hingga wilayah Asia yang kini menjadi Pakistan selama 13 tahun kepemimpinannya.

Layaknya Alexander, Gibran dinilai sebagai anak muda yang berani melakukan terobosan dengan menggunakan pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, hingga teknologi terbarukan.

Selain itu, Gibran juga dinilai telah melampaui kemampuannya sebagai anak muda, karena bisa menjawab berbagai pertanyaan dari dua kandidat yang lebih senior.

Dalam debat cawapres, Gibran membuktikan dirinya telah menguasai materi debat sehingga dapat membungkam kandidat lainnya dalam medan debat.

Atas dasar itu, tak berlebihan kiranya jika Gibran disamakan seperti Alexander The Great yang menjadi penakluk dalam usia muda dalam medan peperangan.

Well, perlu diingat juga gimik yang dilakukan Gibran diperuntukkan untuk segmennya, yakni millenial dan gen Z. (S83)

Kampanye calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Bali kiranya merupakan bagian dari bentuk investasi panjang Partai Gerindra sebagai upaya untuk merebut Bali yang dikenal sebagai “kandang banteng”. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Bali pada Selasa 9 Januari lalu.

Selama di Pulau Dewata, Gibran melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah menghadiri acara konser relawan bertajuk “Pesta Rakyat Gemoy dan Santuy” yang diisi band ternama Indonesia, Dewa 19.

Dalam konser yang dipadati penonton itu, Gibran menitipkan pesan kepada pendukungnya agar tidak meributkan fitnah atau nyinyiran yang muncul, cukup membalas dengan senyuman.

Saat di Bali, Gibran juga meminta untuk para relawan dan simpatisan bekerja keras demi memenangkan dirinya dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sebelumnya, kedatangan Gibran di Bali disambut oleh spanduk bernada sindiran yang terpasang di beberapa titik di Denpasar.

Hal itu tampaknya sesuatu yang wajar ketika bertandang ke “kandang” lawan. Seperti yang diketahui, Bali selama ini identik dengan salah satu daerah dengan pendukung PDIP yang militan.

Atas dasar itu, banyak pihak yang kemudian menyangsikan kampanye Gibran di Bali akan berdampak signifikan pada tingkat elektoralnya.

Hal itu karena kecondongan loyalitas masyarakat Bali lebih besar kepada partai politik, yakni PDIP dibandingkan kepada tokoh tertentu.

Contohnya, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, PDIP berhasil mendominasi perolehan suara di Bali dengan 54,3 persen suara.

Meski begitu, TKN Prabowo-Gibran tetap menargetkan kemenangan di Pulau Dewata di atas 50 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Demi merealisasikan target itu, tak mengherankan jika Gibran “menumpang” popularitas band Dewa 19 untuk menarik massa. 

Lalu, kembali ke postulat di atas bagaimana sebenarnya pengaruh manuver Gibran di Bali?

Gibran Berdiplomasi?

Dengan menghadirkan band ternama seperti Dewa 19 dalam acara yang bertajuk “Pesta Rakyat Gemoy dan Santuy” kiranya menjadi salah satu strategi kampanye Gibran untuk merebut suara di Pulau Dewata.

Erving Goffmann dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life terdapat sebuah penekanan terhadap istilah impression management yang secara garis besar menjelaskan tentang suatu pembentukan persepsi yang dilakukan oleh seseorang dengan strategi yang cenderung lebih halus, sehingga objek yang didekati merasa nyaman.

Dengan menyajikan kampanye yang diisi oleh band Dewa 19 kiranya itu menjadi sebuah strategi Gibran untuk mendekati dan secara tidak langsung membujuk masyarakat Bali untuk datang ke kampanye itu.

Hal itu dikarenakan Dewa 19 mempunyai basis penggemar yang cukup besar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Gibran tampaknya juga berharap para penggemar Dewa 19 di Bali untuk memilihnya di Pilpres 2024 nanti.

Dalam dunia politik yang terus berkembang, politisi telah mencari cara kreatif untuk mendekati pemilih. Dan membawa kelompok musik atau band terkenal menjadi salah satu implementasi strategi tersebut.

Pendekatan ini bukan hanya sekadar hiburan semata, melainkan juga merupakan bentuk diplomasi modern yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan politik dan menarik perhatian generasi yang lebih muda.

Joseph S. Nye dalam tulisannya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics memperkenalkan konsep soft power sebagai alternatif bagi penggunaan hard power (militer dan ekonomi) untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Nye menjelaskan soft power adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui daya tarik dan pembentukan opini.

Diplomasi publik menjadi salah satu instrumen utama dalam menjalankan konsep soft power.

Diplomasi publik telah menjadi elemen kunci dalam kampanye politik modern, di mana politisi berusaha membangun hubungan positif dengan pemilih dan masyarakat.

Diplomasi publik adalah suatu bentuk diplomasi yang fokus pada hubungan dan interaksi langsung antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat umum.

Konsep ini menekankan pentingnya membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan politik atau diplomatik.

Menghadirkan band papan atas seperti Dewa 19 dalam kampanye politik tampaknya juga merupakan salah satu contoh nyata penerapan “diplomasi” oleh Gibran.

Dengan membangun koneksi emosional, menarik pemilih muda, merangkul budaya populer, dan memanfaatkan media sosial, Gibran kiranya dapat menciptakan kampanye yang lebih dinamis, inklusif, dan merangsang partisipasi publik.

Strategi Gibran ini kiranya membuktikan bahwa dalam era informasi dan keterhubungan, diplomasi publik bukan hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya memenangkan hati dan suara pemilih.

Lalu, pertanyaan berikutnya yang kiranya penting untuk dijawab adalah mengapa Bali seolah menjadi fokus yang tampak cukup penting di mata Prabowo-Gibran?

Bentuk Investasi Gerindra?

Dengan banyaknya spanduk yang bernada sindiran ketika Gibran tiba di Bali, ditambah Bali adalah daerah dengan basis pendukung PDIP yang kuat. Maka, tak heran kiranya Gibran memerlukan gebrakan untuk memulihkan citranya.

Petras Orzekauskas dan Ingrida Smaiziane dalam Public image and reputation management: Retrospective and actualities mengemukakan dua tipe pencitraan politik yang lazim dilakukan politikus.

Kedua tipe tersebut dibedakan berdasarkan jangka waktu atau periodenya, yakni citra jangka panjang dan jangka pendek.

Citra jangka panjang dapat dibentuk secara berkelanjutan dan bersumber dari reputasi serta kampanye yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.

Sementara itu, citra jangka pendek dibentuk untuk kepentingan elektoral yang spesifik. Umumnya, citra dengan jangka waktu tersebut dibentuk dalam waktu yang singkat dan hanya demi memenangkan pemilu.

Kendati ada pembedaan tipe tersebut, politikus kiranya dapat menikmati citra jangka pendek melalui citra jangka panjang yang telah lebih dahulu dibangun.

Dalam konteks kampanye Gibran di Bali, dengan banyaknya pendukung dan relawan yang hadir, menggambarkan jika citra Gibran adalah sebuah citra jangka pendek yang merupakan sebuah dampak dari citra jangka panjang yang telah di bangun Partai Gerindra di Bali.

Hal ini dikarenakan, mesin politik Gerindra di Pulau Dewata tampaknya telah bekerja secara maksimal dalam beberapa waktu terakhir untuk memenangkan Prabowo-Gibran, bahkan kiranya sebelum kedatangan Gibran ke Bali.

Sejak Pemilu 2014, Partai Gerindra selalu menjadi 4 besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Bali. Selain itu, Gerindra juga berhasil menempatkan kadernya I Made Kasta sebagai Wakil Bupati Klungkung dua periode sejak 2013. 

Selain itu, hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran semakin massif.

Wakil Ketua TKN itu juga mengungkapkan, saat ini, banyak orang di Bali yang terang-terangan mendukung Prabowo tapi juga ada yang secara sembunyi-sembunyi.

Well, menarik untuk ditunggu sejauh mana keberhasilan berbagai strategi Prabowo-Gibran untuk merebut Bali dari PDIP. (S83)

PinterPolitik.com

Mungkin beberapa penggemar sepak bola ingat akan kejadian Miracle of Istanbul yang terjadi di Final Liga Champions Eropa tahun 2005 antara AC Milan melawan Liverpool FC.

Saat itu, AC Milan yang sudah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, kemudian menerima comeback dari Liverpool FC yang pada akhirnya keluar menjadi juara.

Fenomena itu bukan tidak mungkin akan terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, beberapa lembaga survei telah sering kali merilis beberapa data hasil survei elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam beberapa bulan terkahir, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu tempati posisi pertama survei elektabilitas.

Hal ini jelas membuat pasangan itu mungkin merasa semakin mantap untuk menatap hari pemilihan yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Namun, secara mengejutkan dalam hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 13-18 Desember 2023 menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempel perolehan Prabowo-Gibran di beberapa daerah.

Di wilayah Pulau Sumatera, Anies-Cak Imin menempel ketat Prabowo-Gibran dengan 34,4 persen melawan 36,5 persen.

Bahkan, di DKI Jakarta dan Banten, perolehan kedua pasangan itu sama di angka 35,2 persen. Meskipun begitu, secara keseluruhan pasangan Prabowo-Gibran masih tempati posisi teratas dengan 43,7 persen.

Meskipun begitu, hal ini kiranya menjadi sebuah “tanda bahaya” bagi pasangan nomor urut 2 yang selama ini selalu menempati peringkat pertama survei untuk tetap bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar memilih mereka.

Jika pasangan itu tidak waspada akan pergerakan yang dilakukan para lawan politiknya, bukan tidak mungkin mereka akan terkena comeback dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, seperti kejadian Miracle of Istanbul.

Lantas, apa akibatnya jika pasangan Prabowo-Gibran merasa “di atas angin”?

Kehilangan Objektivitas?

Dalam dunia politik, keyakinan atau kepercayaan diri bisa menjadi sebuah senjata ganda. Kepercayaan diri yang sehat dapat menjadi kekuatan bagi seorang kandidat. Terlalu banyak akan dapat dengan cepat menjadi bumerang yang merugikan.

Pada pemilihan umum, kepercayaan diri yang berlebihan sering kali dapat merusak citra seorang kandidat dan mengurangi dukungan publik yang mereka harapkan.

Seorang kandidat yang percaya diri seringkali dapat mempengaruhi pendukung dan pemilih dengan pesan yang tegas dan karismatik.

Kepercayaan diri yang sehat seringkali memancarkan otoritas, keyakinan, dan kejelasan visi. Ini bisa menjadi magnet bagi para pemilih yang mencari pemimpin yang tegas dan yakin.

Namun, ada titik di mana kepercayaan diri tersebut bisa menjadi terlalu dominan dan mengakibatkan implikasi yang merugikan.

Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya yang berjudul Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases membahas banyak bias kognitif, salah satunya overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri.

Bias terlalu percaya diri adalah jenis bias kognitif yang menyebabkan kita berpikir bahwa kita lebih baik dalam beberapa bidang daripada yang sebenarnya.

Bias terlalu percaya diri menyebabkan kita kehilangan perspektif obyektif tentang kemampuan atau pengetahuan kita.

Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan membuat kita lebih rentan terhadap kekecewaan.

Dalam konteks Prabowo-Gibran, bias terlalu percaya diri dikhawatirkan akan menghilangkan obyektivitasnya dalam memandang sesuatu, bahkan bisa menjadi bumerang bagi mereka.

Salah satu akibat dari bias terlalu percaya diri adalah kemungkinan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih.

Mereka mungkin terlalu yakin bahwa mereka tahu apa yang terbaik tanpa benar-benar mendengarkan atau memahami kekhawatiran masyarakat.

Selain itu, terlalu percaya diri bisa mengaburkan penilaian, membuat kandidat mengambil risiko yang tidak perlu atau membuat pernyataan yang dapat menyinggung kelompok pemilih tertentu. Ini dapat merusak reputasi mereka dan memicu penurunan dukungan.

Kemudian, terlalu percaya diri mungkin akan membuat Prabowo-Gibran sulit menerima kritik atau masukan dari tim kampanye atau masyarakat umum.

Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar, tanpa memberikan ruang bagi perspektif lain yang dapat memperbaiki strategi.

Terakhir, terlalu percaya diri bisa membuat Prabowo-Gibran kurang mempersiapkan diri untuk debat atau penampilan publik yang krusial.

Mereka bisa saja meremehkan lawan politiknya atau isu-isu yang penting, yang dapat berujung pada penampilan yang lemah di hadapan publik.

Pasangan nomor urut dua ini tampaknya juga perlu ingat jika elektabilitas yang selama ini mereka peroleh tak lepas dari narasi keberlanjutan atas program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat coattail effect kepada mereka.

Salah satu variabel yang mungkin saja membuat Prabowo-Gibran merasa sangat percaya diri adalah koneksinya dengan Presiden Jokowi. Namun, hal ini agaknya tak bisa selalu dikaitkan positif. Mengapa demikian?

Prabowo dan Jokowi Tetap Berbeda?

Meskipun Prabowo-Gibran selalu mengusung tema keberlanjutan dalam setiap kampanye mereka, namun tampaknya itu hanya demi mengharapkan coattail effect dari approval rating Presiden Jokowi.

Untuk memahami fenomena yang terjadi atas narasi keberlanjutan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 ini, kita bisa berkaca dari istilah pada zaman Yunani Kuno, yakni Kapal Theseus.

Kapal Theseus adalah eksperimen pemikiran tentang apakah suatu benda, setelah semua komponen aslinya diganti, tetap menjadi benda yang sama.

Dalam mitologi Yunani, Theseus , raja pendiri Athena dalam mitos Yunani, menyelamatkan anak-anak Athena dari Raja Minos setelah membunuh minotaur dan kemudian melarikan diri ke kapal menuju Delos.

Setiap tahun, orang Athena memperingatinya dengan menaiki kapal berziarah ke Delos untuk menghormati Apollo.

Sebuah pertanyaan diajukan oleh para filsuf kuno: “Setelah beberapa abad pemeliharaan, jika setiap bagian dari Kapal Theseus diganti, satu per satu, apakah kapal itu masih sama?”

Dalam filsafat kontemporer, eksperimen pemikiran ini mempunyai penerapan pada studi filosofis tentang identitas dari waktu ke waktu, dan telah mengilhami berbagai usulan solusi dan konsep dalam filsafat pikiran kontemporer yang berkaitan dengan kegigihan identitas pribadi.

Meskipun Prabowo selalu mengusung narasi akan lanjutkan program Jokowi, namun yang harus dipahami adalah Prabowo dan Jokowi adalah sosok yang berbeda.

Jadi, Prabowo-Gibran kiranya jangan terlalu jumawa dengan coattail effect Jokowi karena nantinya permasalahan dan juga solusi setiap pemerintahan akan berbeda.

Well, menarik untuk ditunggu apakah Prabowo-Gibran akan menjadi terlalu jumawa atau percaya diri dengan dukungan coattail effect Jokowi. (S83)

PinterPolitik.com

Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Jumat (22/12) lalu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan akan mengembangkan 40 kota untuk selevel dengan Jakarta demi alasan pemerataan pembangunan.

Cak Imin menjelaskan jika kota-kota tersebut akan dibangun sarana dan prasarana untuk menunjuang rencana ambisiusnya itu.

Dalam pemaparannya di forum debat cawapres dia mengatakan bahwa minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta untuk melakukan pemerataan.

Kota itu disebut harus memiliki kemampuan menampung jumlah penduduk, dan kemampuan terjaganya lingkungan untuk sehat, termasuk kehidupan yang beri kenyamanan bagi seluruh penduduk.

Adapun indikator kemajuan kota-kota itu menurutnya adalah dari mulai infrastruktur air, transportasi publik, hingga pendidikan.

Rencana itu kiranya juga bagian dari antitesis proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, apa yang diungkapkan Ketua Umum (Ketum) PKB ini sontak menuai kontroversi. Bahkan, saat debat kandidat cawapres lain Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD langsung mengkritik dan mempertanyakan rencana itu.

Gibran mengaku heran jika Cak Imin lebih memilih untuk menawarkan membangun 40 kota dibandingkan dengan melanjutkan proyek IKN yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menilai jika proyek yang masuk dalam rencana Cak Imin itu adalah sesuatu yang tidak realistis. Dia beranggapan jika membangun sebuah kota bukanlah sesuatu yang instan.

Mahfud mencontohkan, jika pembangunan IKN saja membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk dilaksanakan.

Lantas, mengapa proyek ambisius Cak Imin itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak realistis?

Cak Imin Ambisius?

Proyek untuk membangun 40 kota selevel Jakarta yang dicetuskan Cak Imin dalam forum debat cawapres menimbulkan pro dan kontra.

Banyak yang menilai jika proyek itu adalah proyek ambisius yang akan sulit terealisasi dengan segala halangannya. Belum lagi, saat ini pemerintah Indonesia sedang berfokus untuk membangun IKN yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Hal ini menimbulkan interpretasi bahwa gagasan Cak Imin itu terdengar kurang logis, baik dari segi urgensi, upaya realisasi, hingga kalkulasi politik.

Seorang psikolog dan ekonom yang pernah meraih Nobel dalam bidang ekonomi, Daniel Kahneman dalam bukunya yang berjudul Thinking, Fast, and Slow menjelaskan tentang bagaimana kesalahan logis yang akan menyebabkan salah mengambil keputusan.

Kahneman menambahkan jika pikiran kita memproses informasi dan bagaimana keputusan kita bisa terpengaruh oleh berbagai bias kognitif, yang pada akhirnya mengarah pada kesalahan logis dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Proyek membangun 40 kota selevel Jakarta yang ditawarkan Cak Imin kiranya bisa dikatakan sebagai kesalahan logis dalam mengatasi permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Hal itu bisa dilihat dari tujuan membangun 40 kota sebagai proyek yang tidak kalah ambisius untuk pengganti proyek IKN.

Di titik ini, Anies maupun Cak Imin yang mempertanyakan proyek IKN justru menjadi bumerang. Ada tiga alasan untuk mengatakan proyek yang ditawarkan Cak Imin sesuatu yang tidak realistis.

Pertama, dengan skala proyek yang sangat besar dan kompleksitasnya, proyek ini tampaknya adalah hal yang tidak realistis.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya, seperti manusia, dana, dan material yang tidak mencukupi membatasi kemampuan untuk bisa mengeksekusi proyek tersebut.

Kedua, dalam waktu lima tahun kepemimpinan Cak Imin jika berhasil terpilih kiranya adalah sebuah hal yang cukup sulit terwujud. Proyek ambisius ini membutuhkan perencanaan yang ekstensif.

Terakhir, ketiga, proyek ambisius semacam ini membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan juga manajemen risiko yang cermat. Sebuah kesalahan akan berakibat fatal, jika dalam perencanaan dan pelaksanaan tidak terlalu matang dan berpotensi menyebabkan “pemerataan proyek mangkrak”.

Cak Imin Keliru?

Tujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan sekaligus menawarkan antitesis dari proyek IKN dengan membangun 40 kota selevel Jakarta tampaknya memperlihatkan adanya miskonsepsi dari Cak Imin.

Kesalahan Cak Imin ini bisa diterjemahkan menggunakan sebuah istilah tentang kekeliruan bernalar atau yang disebut informal fallacy.

Lawrence Grouce dalam tulisannya dalam Journal of Thoracic Disease yang berjudul Post Hoc ergo Propter Hoc menjelaskan jika kesalahan berpikir ini dapat terjadi akibat salah melakukan identifikasi kausalitas atau hubungan dari penyebab-akibat suatu permasalahan.

Permasalahan pemerataan pembangunan sejatinya bukanlah permasalahan baru di Indonesia. Namun, dengan menawarkan solusi membangun 40 kota menunjukkan kesalahan identifikasi Cak Imin dari masalah pemerataan pembangunan yang merupakan proses pemerataan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.

Bahkan, proyek yang ditawarkan Cak Imin tak jauh ambisiusnya dari proyek IKN milik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang selama dia kritisi.

Jika benar proyek ini akan dijalankan Cak Imin setelah berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, tak berlebihan kiranya jika kita melihat Cak Imin memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih dari Bandung Bondowoso.

Dengan segala kendala dan tantangan yang akan menghadang proyek Cak Imin dalam membangun 40 kota dalam waktu lima tahun, kiranya sama dengan kisah Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi, yakni Candi Prambanan dalam waktu semalam. (S83)

PinterPolitik.com

Polemik terkait majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto tampaknya akan membawa keuntungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres.

Hal itu terjadi karena polemik majunya Gibran menjadikan perpecahan antara loyalis PDIP dan loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para loyalis PDIP melihat adanya pengkhianatan dari keluarga Jokowi, termasuk Gibran terhadap partai yang telah membesarkannya.

Sementara, bagi para pendukung Jokowi melihat itu adalah hal yang wajar karena adanya dinamika politik, dan PDIP tidak bisa mengakomodir Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dengan adanya tensi politik yang meninggi antara kubu Gibran ataupun Jokowi dengan PDIP, membuat pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) dapat mengambil keuntungan untuk mendulang dukungan.

Pasangan AMIN kiranya akan menjadi pihak yang paling di untungkan. Ini dikarenakan dengan adanya peseteruan antara PDIP dan Jokowi ini kiranya akan membawa dampak  ke pertarungan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Sejak penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, pertarungan terbuka sudah mulai terjadi antara kubu PDIP yang mendukung Ganjar dan kubu Jokowi yang mendukung Prabowo.

Meskipun melihat hasil survey saat ini pasangan AMIN selalu dibawah pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, bukan tidak mungkin dengan adanya polemik dan berbagai drama yang terjadi antara Jokowi dan PDIP membuat pasangan AMIN dapat membalikkan keadaan.

Hal ini terjadi karena kubu Prabowo-Gibran akan berkutat dengan isu politik dinasti yang sejak awal menyerang mereka.

Sementara, kubu Ganjar-Mahfud tampaknya akan berkutat dengan permasalahan soliditas internal. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri pengaruh Jokowi dalam internal PDIP atau efeknya terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu masih cukup besar.

Lantas, mengapa pasangan AMIN akan diuntungkan dengan adanya perseteruan kubu Prabowo dan Ganjar?

Tak Dapat Rintangan Besar

Pertarungan antara kubu Ganjar dan kubu Prabowo membuat pasangan AMIN seakan terlupakan dan tidak dianggap dari kontestasi Pilpres 2024.

Tapi, tampaknya justru itu yang membuat adanya keuntungan bagi pasangan yang diusung oleh Partai NasDem dan PKS ini.

Sebagaimana peryataan yang diungkapkan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, “kenali musuh dan dirimu, maka dalam seratus peperangan kita tidak akan pernah dalam bahaya.”

Pasangan AMIN kiranya akan mendapat keuntungan dari perseteruan antara Jokowi dan PDIP yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan kubu Ganjar dan kubu Prabowo.

Mereka tampaknya tidak akan kehabisan energi sebelum pertempuran sesungguhnya, yakni masa kampanye dimulai.

Berbanding terbalik dengan kubu Ganjar dan kubu Prabowo yang seolah totalitas menghabiskan energi untuk menyerang satu sama lain, padahal masa kampanye resmi belum dimulai.

Justru, pasangan AMIN kiranya dapat mengamati mana kelemahan kedua pasangan lain tersebut tanpa ikut serta dalam pertempuran dan terlalu menghabiskan energi.

Dengan mengetahui segala lawan politiknya tersebut pasangan AMIN dapat mengkonsolidasikan kondisi internal mereka sembari menyiapkan amunisi jelang pertempuran sesunggunya.

Atas dasar itu, pasangan ini akan memiliki energi dan kesempatan lebih dibandingkan kedua lawannya yang sudah mencurahkan energinya di saat peperangan belum dimulai.

Kembali, bukan tidak mungkin ini akan membawa pasangan AMIN yang selama ini seolah tak dianggap dan dipandang sebelah mata menghadapi Pilpres 2024 dapat memberi persaingan yang cukup berarti bagi kedua pasangan calon (paslon) lainnya.

Dapat Memberi Efek Kejut

Berbagai hasil survey selalu menempatkan pasangan AMIN dalam posisi terbawah. Sedangkan, dua teratas selalu ditempati pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dengan margin yang cukup tipis.

Meskipun begitu, masih ada waktu untuk pasangan AMIN untuk merubah jalannya pertandingan Pilpres 2024, mengingat kampanye resmi belum dilakukan.

Ini menjadikan pasangan AMIN bisa dikatakan sebagai kuda hitam dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Kuda hitam dalam politik merujuk pada kandidat atau partai politik yang muncul secara tiba-tiba dan sukses dalam kontes pemilihan, seringkali melewati ekspektasi atau prediksi sebelumnya.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh faktor seperti ketidakpuasan terhadap kandidat utama, perubahan situasi politik, atau strategi kampanye yang efektif. Kuda hitam seringkali menjadi sorotan karena keberhasilan mereka yang tidak terduga.

Robert McNamara dalam tulisannya yang berjudul Dark Horse Cadidate: Origin of The Political Term menjelaskan jika istilah kuda hitam sebenarnya muncul dari pacuan kuda.

Robert juga menjelaskan istilah ini adalah pelatih dan joki berusaha untuk kuda yang sangat cepat sebisa mungkin tidak terlihat oleh publik.

Dengan melatih kuda tersebut “dalam kegelapan”, mereka dapat mengikutsertakannya dalam pacuan dan memasang taruhan yang sangat menguntungkan.

Terkait dengan pasangan AMIN, dengan banyaknya drama politik dan munculnya berbagai ketidakpuasan publik terhadap kondisi politik nasional saat ini yang banyak menyoroti perseteruan Jokowi-PDIP, kiranya hal ini membuat mereka seolah tidak terlihat oleh publik.

Hal ini tampaknya membuat pasangan AMIN akan diuntungkan karena mereka akan terus mempersiapkan diri dengan matang jelang pertarungan pilpres tanpa terganggu isu yang kiranya akan menyerang mereka.

Namun, semua ini tergantung dengan strategi kampanye yang efektif untuk dapat membuat pasangan AMIN memberi persaingan yang sengit atau bahkan menyalip kedua pasangan lainnya.

Hal itu pernah dilakukan Anies ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, Anies yang selalu menempati posisi ketiga dalam survey menjelang Pilgub tetapi pada akhirnya dia berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta.

Well, menarik untuk ditunggu apakah pasangan AMIN dapat menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 dan Anies akan mengulang kejadian di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. (S83)

PinterPolitik.com

“Lololo gak bahaya tah?” – @cakiminow

Hampir semua orang kini memiliki aplikasi berlambang not balok berwarna putih dengan latar belakang berwarna hitam terpasang di smartphones mereka. Yap, aplikasi itu dikenal luas dengan nama “TikTok”.

TikTok kini memang menjadi aplikasi media sosial (medsos) sejuta umat. Semua hal – mulai tempat-tempat hidden gem hingga dance challenge – bisa dijumpai di TikTok.

Namun, ada satu jenis konten yang tampaknya unik di Indonesia, yakni jenis konten yang dikenal sebagai jedag-jedug. Konten ini biasanya menggunakan musik dangdut, house, atau koplo, serta berisikan foto dan video yang kemudian diberi efek bergoyang.

Memang, bagi masyarakat umum, konten jedag-jedug bisa dibilang mudah diterima. Dengan kemasan sederhana tetapi asyik, banyak pengguna TikTok akhirnya ikutan membuat konten jenis ini.

Nah, calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga termasuk dari sekian orang yang suka dengan konten jenis ini. Semakin ke sini, Cak Imin-pun sering mengunggah video jedag-jedug dengan satu-dua baris pantun atau parikan.

Selain konten jedag-jedug, Cak Imin juga mengunggah foto dan video yang berisikan aksi-aksi nyeleneh-nya. Beberapa waktu lalu, misalnya, ketua umum (ketum) PKB tersebut mengunggah aksinya yang melancarkan selepet menggunakan sarung ke arah calon presidennya (capres) sendiri, Anies Baswedan.

Namun, bukan tidak mungkin, ada maksud dan kepentingan di balik unggahan-unggahan Cak Imin ini. Mengapa Cak Imin tiba-tiba aktif ber-jedag-jedug? Mungkinkah ini jadi strategi politik menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cak Imin Jadi Cawapres Guyon?

Musik jedag-jedug dinilai bisa meningkatkan kunjungan dan bisa menarik audiens di Indonesia. Setidaknya, begitulah penjelasan Irmawan Rahyadi dan rekan-rekannya dalam paper mereka yang berjudul Embracing Engagement, Practice, and Viral Content: Using TikTok to Gain More TV Audiences.

Maka dari itu, tidak mengherankan apabila akhirnya banyak individu, organisasi, media, dan perusahaan ikut menggunakan musik dan efek jedag-jedug di konten-konten TikTok mereka. Influencer populer bernama Jerome Polin, misalnya, beberapa kali mengunggah konten jedag-jedug di akun TikTok-nya.

Boleh jadi, begitu luasnya penerimaan jedag-jedug ini membuat banyak aktor politik melakukan hal serupa. PAN, misalnya, dalam sejumlah akun medsosnya menggunakan tipe konten jedag-jedug sambil berjoget di video-videonya.

Teknik inipun akhirnya juga diambil oleh Cak Imin yang kini maju sebagai cawapres Anies. Konten jedag-jedug yang diunggah Cak Imin juga menggunakan cuplikna-cuplikan video ketika berkegiatan dengan Anies.

Selain jedag-jedug, Cak Imin juga menonjolkan sisi humornya. Selain konten selepet Anies, ketum PKB ini juga menonjolkan aksi nyeleneh lainnya seperti berpose ala kung fu ketika menjalankan tes kesehatan.

Sosok humoris Cak Imin ini bisa jadi cara komunikasi politik yang ampuh. Mengacu ke tulisan Michael D. Barnett dan Jeremy T. Deutsch yang berjudul Humanism, Authenticity, and Humor: Being, Being Real, and Being Funny, orang yang humoris biasanya lebih otentik dalam menyajikan diri mereka. 

Inilah mengapa publik bisa lebih mengenali sifat dan karakteristik seseorang bila orang itu humoris. Nilai-nilai pribadi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, misalnya, lebih mudah dikenali karena humornya.

Bisa jadi, tujuan utama Cak Imin dengan konten jedag-jedug dan humornya ini adalah untuk menunjukkan otentisitas dirinya. Apalagi, berdasarkan banyak lembaga konsultan seperti McKinsey dan Ernst & Young, kelompok usia muda seperti Generasi Z lebih menyukai hal-hal yang otentik.

Lantas, secara politik, bagaimana sisi humoris dan jedag-jedug bisa mempengaruhi dinamika politik elektoral terkini? Mungkinkah ini menjadi keuntungan bagi Cak Imin?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cak Imin, Si Paling Jedag-jedug?

Dengan menjadi humoris dan mengandalkan konten jedag-jedug, Cak Imin bisa jadi telah membuat dirinya menonjol di antara kandidat-kandidat yang ada. Apalagi, bagi capres Cak Imin, Anies Baswedan, ini bisa menjadi poin tambahan.

Mengacu ke tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Cak Imin ‘Nyontek’ Guyonan Gus Dur?, Cak Imin yang humoris bisa melengkapi sosok Anies. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dikenal sebagai sosok yang intelektual dan cenderung serius.

Namun, sosok humoris Cak Imin tidak hanya menguntung secara inward, melainkan juga outward. Ini bisa dilihat dari bagaimana Cak Imin bila dibandingkan dengan cawapres-cawapres lainnya, Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka.

Bila dibandingkan dengan Mahfud, Cak Imin bisa saja menjadi orang yang dinilai lebih relatable bagi masyarakat umum. Pasalnya, Mahfud belum tentu bisa menciptakan captatio benevolentiae.

Captatio benevolentiae sendiri merupakan cara atau hal yang membuat lawan bicara tertarik. Mengacu ke tulisan Arndt Graf yang berjudul Humour in Indonesian Politics, captatio benevolentiae ini merupakan salah satu pilar dalam berkomunikasi dan berorasi.

Boleh jadi, pada akhirnya, karakteristik inilah yang akan diandalkan Cak Imin selama beberapa bulan ke depan menuju bulan Februari pada tahun depan. Apalagi, ini bisa menjadi karakteristik unik dari Cak Imin.

Meski begitu, bukan berarti ini menjadi jaminan bahwa Anies-Cak Imin bisa terpilih sepenuhnya. Semua kembali bergantung pada dinamika apa saja yang dapat terjadi ke depannya. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Penunjukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto menimbulkan berbagai kontroversi.

Mulai dari permasalahan politik dinasti hingga pengalaman Gibran yang dinilai masih kurang karena masih berusia muda dan dianggap minim jam terbang dalam dunia politik.

Namun, tak sedikit pula yang menganggap majunya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo adalah simbol dari kebangkitan anak muda dalam dunia politik di Indonesia.

Terkait dengan pengalaman Gibran yang dinilai masih minim dalam dunia politik, sejatinya itu bukanlah hal yang harusnya menjadi kecemasan publik.

Hal ini bisa dilihat dari barisan tokoh berpengalaman yang ada dalam barisan koalisi partai pendukung Prabowo dan Gibran.

Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Mensesneg dan ahli hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan tentu saja sang ayah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan line-up “mewah” seperti itu, Gibran tampaknya dapat dengan mudah untuk mendapat banyak arahan dan pelajaran bagaimana semestinya mengelola negara sebesar Indonesia.

Tokoh-tokoh yang kiranya akan menjadi mentor Gibran tampaknya lebih baik jika kita bandingkan dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat awal meniti karier berpolitik.

Megawati adalah putri Soekarno, presiden pertama Indonesia. Soekarno adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia, dan dia adalah mentor pertama Megawati.

Dari ayahnya, Megawati belajar tentang nasionalisme, kemerdekaan, dan semangat perjuangan. Pandangan politik Soekarno yang dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme dan sosialisme sangat memengaruhi pandangan Megawati tentang negara dan masyarakat.

Selain itu, ada tokoh lain seperti A.M. Hendropriyono, Benny Moerdani, dan sang suami Taufik Kiemas. Dengan begitu, bisa kita lihat bagaimana seorang Megawati yang mempunyai barisan mentor “tidak semewah” Gibran bisa bertahan sekian lama dalam politik Indonesia.

Membentuk Kepribadian Gibran

Dalam Pilpres 2024, perhatian publik tertuju pada salah satu kandidat cawapres yang cukup kontroversial, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Gibran yang diragukan karena dinilai pengalamannya yang minim dalam dunia politik tampaknya akan membungkam keraguan tersebut. Hal itu karena barisan mentor yang berada di belakang Gibran bukan tidak mungkin akan membantunya membentuk kepribadiannya.

Terkait faktor mentor terhadap kepribadian Gibran, bisa kita lihat dari teori pertumbuhan kepribadian.

Diasumsikan bahwa pengalaman seseorang, hubungan sosial, dan faktor eksternal lainnya memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pribadi individu.

Dalam konteks Gibran, pengalaman politiknya dan hubungan sosialnya menjadi faktor penting dalam perjalanan politiknya. Hal ini yang kiranya akan terbantu dengan keberadaan mentor seperti SBY, Yusril, Erick Thohir dan sang ayah Jokowi.

Akan Lebih dari Mega?

Dengan line-up mentor yang mentereng kiranya bukan hanya membuat Gibran dapat membentuk kepribadiannya, melainkan juga terkait jejaring politik yang luas. Hal itu jelas akan membantunya jika terpilih bersama Prabowo dalam Pilpres 2024.

Ini bisa kita lihat dari perspektif teori jaringan politik. Dalam teori jaringan politik, mentor politik seperti SBY, Yusril, Erick, dan Jokowi berfungsi sebagai “nodes” atau simpul-simpul dalam jaringan politik Gibran.

Mereka menyediakan akses ke sumber daya, pengalaman, dan jaringan politik yang dapat membantu Gibran mencapai tujuannya.

Melalui mentor-mentor ini, Gibran dapat memperluas jaringan politiknya, memahami isu-isu politik yang kompleks, dan memperoleh pandangan yang lebih luas tentang dunia politik.

Selain itu, mentor politik membantu memitigasi risiko politik yang mungkin dihadapi oleh Gibran. Mereka dapat memberikan nasihat strategis, membantu dalam pengambilan keputusan, dan melindungi reputasi politiknya.

Melihat hal itu, bukan tidak mungkin nantinya karier politik Gibran akan menjadi lebih baik dari Megawati yang tak mendapat dorongan mentor “semewah” Gibran.

Tapi, semua itu kembali lagi kepada Gibran sendiri sejauh mana bisa mengambil pelajaran dari para mentor-mentornya. (S83)