Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS Anies Baswedan belakangan ini seolah menghilang di tengah hiruk pikuk isu politik nasional.

Selain dugaan minim atau bahkan kehilangan panggung politik, menghilangnya Anies saat ini kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang dialami Partai NasDem beberapa waktu lalu. Namun, Anies bisa saja juga sedang memeragakan strategi politik show and hide atau menunggu momentum tepat kapan harus muncul dan kapan harus “bersembunyi” dari sorotan.

Sejak pemilu langsung, narasi Presiden Wong Cilik menjadi perbincangan publik

PinterPolitik.com

Jelang 2024 akan menjadi tahun yang banyak memproduksi narasi-narasi politik, salah satunya yang muncul dan mendapatkan atensi publik, yaitu tentang calon presiden idaman rakyat. Masyarakat diminta partisipasinya untuk turut memberikan opini, tentang calon presiden yang idealnya muncul pada Pilpres 2024.

Berdasarkan survei bertajuk opini publik menuju 2024 yang dilaksanakan oleh lembaga survei KedaiKOPI pada 16 sampai 24 November 2021, responden diberikan beberapa opsi calon presiden ideal. Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi, melibatkan 1.200 responden dengan metode home visit atau face to face interview.

Hasil survei memperlihatkan responden lebih menginginkan presiden cerdas sebanyak 98,4 persen, dan juga presiden yang visioner atau punya pandangan ke depan sebesar 98,0 persen, lalu presiden merakyat 97,9 persen. Tegas dan berwibawa merupakan dua kriteria tertinggi berikutnya dengan masing-masing 97,2 persen dan 96,5 persen. Sementara hanya 51,2 persen responden yang mengatakan keibuan merupakan kriteria yang penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.

Dalam survei, posisi pertama ditempati oleh Prabowo Subianto dengan popularitas 93,0 persen, disusul Anies Baswedan 87,7 persen, Sandiaga Uno 79,7 persen, Ganjar Pranowo 72,2 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 67,1 persen, serta Puan Maharani 66,0 persen.

Narasi yang muncul dari hasil survei di atas, menyatakan bahwa calon presiden yang memiliki kecerdasan lebih diminati, dibanding calon presiden populis yang mengandalkan pencitraan, dekat dengan kehidupan rakyat. Lantas seperti apa kita harus memahami opini publik tersebut?

Baca Juga: Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi

Meraba Opini Publik

Pasca reformasi, gerbang demokratisasi terbuka luas bagi masyarakat Indonesia. Jika demokrasi dahulu mengandaikan pembagian kekuasaan berdasarkan pemikiran Montesquieu tentang konsep trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka, saat ini muncul pilar baru, yaitu media sebagai pengawal demokrasi.

Dalam perjalanannya, selain media yang punya peran penting dalam menopang demokrasi, muncul pula lembaga survei politik setelahnya. Peran lembaga survei dalam demokrasi yaitu mampu menghadirkan opini publik sebagai instrumen untuk menilai hasil kinerja para pejabat publik.

Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century, mengatakan demokrasi tidaklah semata-mata hanya merupakan pemilu yang bebas, namun demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil kepada yang diwakili. Salah satu caranya dengan melakukan jajak pendapat.

Upaya menuntut pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu dengan melakukan evaluasi melalui polling atau jajak pendapat tentang opini publik. Opini publik ini akan menjadi bagian penting dalam pembentukan narasi-narasi politik.

Oleh karena itu, survei yang dilakukan oleh lembaga survei KedaiKOPI diharapkan menjadi narasi dalam perdebatan publik tentang pemimpin ke depan.

Selain punya fungsi akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, polling juga dapat diterima karena mampu memberikan nilai-nilai kesetaraan. Polling juga dianggap menerobos budaya yang selama ini mengandaikan opini hanya dimiliki oleh kalangan elite, sedangkan masyarakat bawah dianggap tidak punya kompetensi untuk membangun opini.

Faizal Iskandar dalam bukunya Polling dalam Sistem Politik Indonesia, mengatakan bahwa sifat polling yang memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk menilai dan bersikap, membuat polling dipandang sebagai representasi opini publik. Dalam polling, setiap individu memiliki posisi yang sama ketika mereka terpilih sebagai responden, sehingga agregat status sosial dan ekonomi tidak menjadi penting karena mereka diperlakukan secara anonim.

Opini publik yang dahulu hanya dimiliki oleh para kalangan elite dan penguasa, tidak dapat dipungkiri sejak paham demokrasi terus bergulir secara dinamis, opini publik malah banyak merujuk pada pendapat masyarakat awam. Opini publik menjadi barometer aspirasi masyarakat.

Masyarakat telah punya akses untuk menilai seperti apa calon pemimpinnya, hal ini adalah poin penting dalam fungsi polling yang mengandaikan adanya kesetaraan dalam demokrasi. Hal ini yang mewajarkan kira-kira, kenapa hasil polling opini publik KedaiKOPI menandakan terjadinya pergeseran minat masyarakat tentang pemimpin.

Sebelumnya, masyarakat cenderung menyukai pemimpin yang paling merakyat, intens bertemu rakyat kemudian menjadi populer di tengah masyarakat. Saat ini, pandangan itu mulai berubah, muncul narasi pemimpin cerdas yang menjadi minat baru masyarakat, pemimpin yang diharapkan mampu membangun masyarakat dalam tantangan-tantangan ke depan.

Lantas, seperti apa menyikapi narasi tentang dua tipikal pemimpin ini?

Baca Juga: Kenapa Jokowi Bisa Jadi Presiden?

Memilih Pemimpin Reflektif

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai nilai lebih. Hal ini menandakan bahwa nilai lebih yang dimiliki pemimpin akan menjadi motif para pengikutnya untuk tetap bersandar pada dirinya. Hal ini yang secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang istimewa yang elitis – artinya pemimpin secara kuantitas sedikit dan jarang orang dapat menjadi seorang pemimpin.

Argumentasi yang menilai pemimpin harus istimewa sebenarnya ingin menolak tipikal pemimpin yang menampilkan citra kesederhanaan. Alasannya tentunya karena penting melihat pemimpin atau pejabat dari variabel yang lebih objektif, seperti kinerja dan sebagainya.

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, menegaskan bahwa dalam menilai kualitas politisi atau pejabat tidak akan objektif atau bias jika dilihat dari nilai-nilai personalnya.

Penilaian kepada pemimpin yang bersandar pada niat baik misalnya, merupakan data psikologis yang dapat berubah. Karenanya,  Morgenthau menekankan kualitas politisi harus dilihat dari kemampuan dan dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Itu merupakan penilaian yang lebih objektif.

Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya membutuhkan banyak instrumen yang penting, salah satunya adalah kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang 

Baca Juga: Haramkah Pencitraan Politik Jokowi?

Sejatinya pemimpin yang cerdas, bukan merupakan istilah baru dalam leksikal ilmu politik. Konsep Philosopher King  dari filsuf Plato, misalnya, telah lama dijadikan gambaran akan pemimpin yang ideal. Seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan layaknya seorang filsuf diharapkan mampu menjalankan urusan negara yang sangat kompleks.

Jika kecerdasan an sich yang menjadi ukuran, maka hal itu  masih sifatnya sangat abstrak, maka yang harus diajukan adalah sebuah konsep yang lebih praktis. Perlu menggambarkan kecerdasan yang spesifik untuk dijadikan instrumen seorang pemimpin.

Maya Kusumaningrum dan Abdul Aziz Saefudin dalam bukunya Mengoptimalkan Kemampuan Berpikir Matematika Melalui Pemecahan Masalah Matematika, dengan meminjam pemikiran John Dewey, mengemukakan suatu bagian dari metode penelitiannya yang dikenal dengan berpikir reflektif (reflective thinking).

Terdapat satu elemen sentral di otak yang memberdayakan kepemimpinan dan kualitas pemimpin yaitu kecerdasan reflektif. kecerdasan ini yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin agar kualitas kepemimpinannya berjalan dengan lancar. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan reflektif yang tinggi akan memiliki naluri bertahan hidup yang lebih besar dan kemampuan mereka untuk mengatasi, serta memecahkan masalah secara spontan.

Kecerdasan reflektif adalah kemampuan otak untuk secara sadar memanipulasi informasi yang ada, memproses informasi tersebut, dan memiliki opsi sebelum mengambil sebuah tindakan. Dalam hal penyelesaian masalah, kecerdasan reflektif memungkinkan seseorang untuk mengingat dan memproses informasi yang berhubungan untuk mengarahkan kepada tindakan yang cepat dan efektif.

Oleh karenanya, dalam menyelesaikan permasalahan negara yang begitu rumit, kita perlu pemimpin yang punya kecerdasan reflektif. Pemimpin yang dengan spontanitas yang terukur dapat menyelesaikan masalah, bukan hanya cepat melainkan juga hasil pemikiran yang mendalam.

Hal ini yang akan menjelaskan kenapa dalam polling, muncul opini publik yang melihat calon presiden yang memiliki kecerdasan lebih diminati, dibanding calon presiden populis yang mengandalkan pencitraan. Semoga ini juga merupakan sebuah refleksi bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas. (I76)

Baca Juga: Papa Pekerja Keras, Pekerja Cerdas

Kedai Kopi survei persepsi publik terhadap capres ideal di Pilpres 2024

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi seolah tak terkalahkan, karena masih mencatatkan namanya di papan skor puncak elektabilitas beragam lembaga survei.

Selain itu, Jokowi masih dibayang – bayangi tokoh yang sama, ehmm iya sama, sama seperti Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dengan kata lain, label penantang terkuat Jokowi masih dipegang Prabowo Subianto.

Ciye Prabowo sukses mempertahankan posisinya dan masih didaulat sebagai penantang terkuat Jokowi, weleeh weleeh. Itu sih baru menurut survei Alvara Research Center.

Tapi, kayaknya tak elok kalau Pilpres 2019 mendatang harus melulu tentang Jokowi dan Prabowo, nanti jadi ajang nostalgia dong, hadeuuh. Emangnya negeri ini punya mereka berdua aja, heuhh.

Mengingat sebenarnya masih ada tokoh lain yang membayangi dua tokoh terkuat itu, uppss, walaupun namanya tertinggal nun jauh di sana, weleeeh weleeh. Ahh syudahlah, tinggalkan saja mereka yang masih jauh itu, uhuuk uhuuuk.

Tapi kiranya, apa sih yang membuat Jokowi dan Prabowo diperhitungkan masyarakat, sampe – sampe keduanya selalu jadi topik pembicaraan di Hotel bintang lima sampai di kaki lima?

Desas – desusnya, Jokowi dinilai masih diperhitungkan masyarakat karena sosoknya yang sederhana dan merakyat. Ehmm, katanya sih begitu, weeleeeh weleeeh.

Nah, sementara penantang terkuatnya, Prabowo masih jadi sosok yang dilirik dalam kontestasi di Pilpres 2019, padahal kemaren sempet muncul wacana Prabowo yang akan mengurungkan niatnya untuk nyapres lagi.

Apa yang menjadi daya tarik Prabowo, kabarnya sih Prabowo dinilai bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ehmm, wajarlah kan Prabowo latarbelakangnya militer, karakter begitu memang sudah melekat.

Maka dari itu, kalau kata Alvara Research Center, karakter merakyatnya Jokowi dan ketegasan Prabowo itulah yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih pemimpinnya.

Kiranya, apakah masyarakat menyukai pemimpin yang merakyat atau pemimpin yang tegas? Rasanya masing – masing punya ciri khasnya tersendiri. Makanya, diskursus masyarakat jangan tergiring untuk ngotot milih salah satu begitu.

Sebab kalau udah ngotot nanti bisa berpotensi adanya perpecahan, masih inget kan gimana pertarungan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2014 yang lalu? Masih terasa kan dampaknya?

Ehmm, makanya kalau tak mau ada potensi perpecahan, mengapa tidak kalau Jokowi dan Prabowo dipersatukan. Siapa tahu jadi kolaborasi yang ideal? Ehm, siapa tahu kan, weleeh weleeh.

Makanya kalau kata Nelson Mandela, pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya.

Tuhkan, pemimpin yang baik itu yang siap berkorban untuk kebebasan rakyatnya. Makanya kalau masyarakat ngotot inginkan kolaborasi Jokowi – Prabowo, apa ada yang salah? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]osko pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Pilpres 2019 untuk pertama kalinya diresmikan di Kota Solo.

Kabarnya, posko ini diinisiasi oleh Formasi Amanat Rakyat (Format) yang berisi dari berbagai elemen dan langsung diresmikan oleh Fadli Zon.

Tapi posko ini bukan sembarang posko, ini bukan juga posko pemenangan biasa seperti yang sebelum – sebelumnya, tapi posko ini dibuat dengan penuh makna yang tersirat, woailaaah, heuuh.

Ketua Posko Format, Eko Galgendu menyadari kalau makna tersirat posko itu terletak pada Kota Solo yang dipilih sebagai kota pertama peresmian tim pemenangan Prabowo

Apa sih makna tersiratnya? Apa anehnya dengan Kota Solo? Usut punya usut, berhubung Kota Solo itu identik dengan “kandang” dari sang petahana, Presiden Jokowi yang akan maju kembali sebagai calon Presiden di Pilpres 2019.

Terus kenapa para relawan Prabowo malah bikin posko pemenangan perdana Prabowo di Kota Solo? Ingin main dikandang lawan ya, weleeeh weleeeh.

Tapi para relawan itu ternyata sudah sadar kalau lawan terkuat Prabowo Subianto adalah sang petahana, Joko Widodo yang tiada lain adalah mantan Walikota Solo.

Para relawan juga menemukan cara mutakhir mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019, yaitu melalui suatu hipotesa di Kota Solo. Orang Solo itu akan kalah dengan orang Solo, mungkin karena satu guru satu ilmu kali ya, weleeeh weleeeh.

Kan kita tahu Jokowi itu orang Solo, kata Ketua Posko Format, kalau semisal mau mengalahkan orang Solo itu harus dilawan oleh orang Solo lagi. Nah loh, makanya Prabowo bikin posko pemenangan pertama di Solo tujuannya itu?

Kalau begitu niatannya, Jokowi harus waswas ga nih? Ahhh ga usah kali ya. Emang berpengaruh mau posko pertama kek, kedua atau kesepuluh juga, ga berpengaruh.

Apapun itu lah, weleeeh weleeh, namanya kemenangan politik itu tak bisa mengira – ngira begitu, tapi harus dengan kalkulasi politik yang jelas.

Kalau kata Adolf Hitler, siapapun bisa menangani kemenangan tapi hanya yang kuat saja yang tahan kekalahan.

Prabowo mau buka posko pemenangan pertama di Solo atau di mana pun, tak berpengaruh. Intinya nanti posko itu bisa rebut hati warga Solo atau engga. Mau menang atau pengen tumbang lagi? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sedari lama membangun romantisme bersama Partai Gerindra. Maka tak aneh bila keduanya masih sering terlihat mesra dalam berbagai kontestasi politik.

Bahkan, walaupun PKS acapkali tak diberi jatah kekuasaan oleh Partai Gerindra, tapi PKS selalu menjadi bagian dari romantisme koalisi.

Mungkin PKS selalu ingin menjadi tim sukses, jadi wajarlah kalau ada anggapan kalau PKS itu partainya tim sukses, weleeeh weleeeeh.

Ehmm, pantas saja belakangan ini Prabowo Subianto memuji dan mengapresiasi PKS yang selalu membantu Partai Gerindra.

Apalagi tak pernah ada yang disakiti dalam koalisi ini, katanya, terlebih pas Pilpres 2014, malahan campur tangan PKS sangat terasa manfaatnya oleh Prabowo.

Prabowo sih mengklaim, setiap kepala daerah yang dipimpin PKS saat Pilpres 2014 lalu itu daerahnya selalu dimenangkan oleh Prabowo. Tuhkan, gimana ga banyak berkorban coba PKS buat Partai Gerindra, sampe segitunya, uhuukkk uhhhuukk.

Akhirnya, Prabowo wajib mengakui kalau PKS punya komitmen yang pasti dan tak pernah ingkar pada janjinya. Apalagi melihat pergerakannya, ehmm, PKS konkret dan sudah diuji kebenarannya.

Ternyata barulah ditemukan rahasia komitmen PKS kepada Partai Gerindra, ternyata itu berasal dari perkaderan PKS yang kuat. Ehmm, jadi pembentukan sikap dan pemikiran PKS yang keukeuh pada satu pilihan itu dari situ toh.

Pantesan aja, Prabowo Subianto katanya mau ikut – ikutan membuat perkaderan Partai Gerindra mirip – mirip sama PKS. Uhuuyy, kalau Prabowo meniru PKS gitu, biar dikata apa?

Ternyata ehh ternyata, Prabowo ngiler pengen bikin perkaderan kayak PKS, alhasil Prabowo cuma bisa nyontek dari PKS. Mau ngangkat psikologis PKS ya? Ehmm.

Tapi kalau diperhatikan secara seksama, omongan manis Prabowo ini apakah bermakna sesuatu yang lain? Semisal, pelipur lara karena cawapres untuk Prabowo belum tentu dari sembilan nama yang diusulkan PKS?

Atau Prabowo hanya manis dibibir aja, ehmm, entahlah, weleeeh weleeeh. Nah, kalau khawatir Prabowo hanya bisa berucap aja.

Mendingan maknai apa yang dikatakan Bacharuddin Jusuf Habibie, kalau kesetiaan itu berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati didalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati.

Berarti, kalau Prabowo tak memilih satu dari sembilan nama cawapres dari PKS, tuturan manis Prabowo tentang PKS berisi pesan pengkhianatan dan gugurnya kesetiaan? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang menjadi musuh bersama bagi para politikus yang nakal.

Kalau musuhan sama politikus nakal sih gapapa deh, ga ada ruginya juga. Berantas terus, ciduk terus sampai habis, weleeeeh weleeeeh.

Tapi terkadang juga, para pimpinan KPK dilirik untuk dijadikan sebagai sahabat bagi para politikus. Ya untung – untung bisa dapet kekuasaan karena berteman sama politikus, uhuyyy.

Nah loh, kalau para pimpinan KPK sudah campur aduk di dunia politik praktis, rasanya tak elok juga dilihat. Yang dikampanyekan bukan lagi jauhi korupsi, tapi pilihlah saya, weleeeh weleeeeh.

Emang riskan sih kalau pimpinan KPK terjun ke politik, pasti ada anggapan kalau selama menjabat sebagai pimpinan KPK membumihanguskan para musuh politik, bukan koruptor sesungguhnya.

Sering kan denger KPK itu main politik, bahkan Fahri Hamzah secara terang-terangan bilang kalau KPK itu partai politik.

Woailaaahh, belum tentu juga kan. Maksudnya, belum tentu iya, belum tentu engga juga. Skeptis aja dulu, soalnya kan pernyataan Fahri belum bisa dibuktikan juga.

Emang ada gitu pimpinan KPK yang dekat dengan dunia politik? Ehmm, coba liat aja gelagat rekam jejak Abraham Samad, mantan Pimpinan KPK itu kan dekat betul dengan dunia politik.

Bahkan beberapa kali Abraham ditawari jadi calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau calon Gubernur sekalipun.

Tapi risikonya, Abraham harus terima akibatnya. Dilengserkan tanpa sebab yang jelas. Kasus yang diada-adakan, berasa kan? Bahasa kerennya sih, Abraham Samad dikriminalisasi, weleeeeh weleeeeh.

Menjelang Pilpres 2019, lagi dan lagi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam bursa pencalonan Presiden.

Bahkan, Abraham Samad sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden. Widiiiihhhh, ngeri kali, ga nanggung-nanggung ya, weleeeh weleeeh.

Tapi kayaknya sekarang Abraham Samad sudah agak niat sedikit, pengakuannya sih dia sudah keliling dan mendapat dukungan. Uppssss, mendapat dukungan atau meminta dukungan nih, hadeuuuhh.

Kalau kata Jiddu Krishnamurti, sang theosofis dari India mengatakan, dukungan dari rakyat memang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperkuat perjuangan.

Tapi kalau untuk Abraham Samad, kayaknya dukungan rakyat belum begitu masif deh, yang deklarasi aja katanya cuma 100 orang.

Lahhh gimana mau mencuri perhatian partai politik untuk mendukung Samad? Ehmm, kayaknya hampir mustahil deh, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]rabowo Subianto sedang rajin – rajinnya keluyuran melakukan safari politik ke berbagai daerah.

Selain ikut terlibat dalam kampanye Pilkada Serentak 2018, Prabowo juga pasti menyelipkan ambisinya untuk kembali maju di Pilpres 2019.

Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui ya, uhuuuyy. Emang Prabowo masih mau ya mencalonkan lagi sebagai Presiden? Uppsss.

Husss husss, apabila rakyat menghendaki dan memberikan mandat, kata Prabowo sih ia siap. Baru katanya loh, belum tentu juga sih gimana nantinya, ehmmm, weleeeh weleeeh.

Kalau Prabowo kembali maju jadi calon Presiden pasti banyak hal yang jadi sorotan, apalagi dalam beberapa waktu terakhir Prabowo meneriakkan narasi yang menggemparkan.

Sebutlah narasi Prabowo tentang Indonesia Bubar 2030, ehmmm, walaupun sempat ada yang membela Prabowo, tapi isu itu digoreng habis Bos, dikuliti habis. Alhasil, jadinya blunder deh ah.

Nah loh, apalagi isu tentang kritik Prabowo yang ditujukan kepada para elite yang menjadi garong kekayaan negara. Sejagat raya heboh, bukan terpengaruh dengan perkataan Prabowo, tapi ramai mempertanyakan siapakah elite yang dimaksud? Penguasa atau siapa sih?

Weleeeh weleeeh, oposisi kok membangun narasinya malah bikin blunder sih, hadeuuuhh, gimana mau melakukan manajemen wacana publik, kalau mengkritik aja masih ga jelas alamatnya kemana, hmmm.

Makanya, mau tak mau kini sosok Prabowo sudah pasti jadi sorotan banyak orang, ehmm. Mau mencalonkan diri lagi jadi Presiden di 2019, isunya malah digoreng, bisa menang emang? Atau mau jadi tokoh yang hattrick tumbang dalam panggung politik? Wedeew.

Hadeuuhh, mengkritik aja digoreng habis apalagi melakukan kesalahan ya, weleeeh weleeeh. Hal itu ternyata terbukti saat muncul spanduk yang salah dalam kegiatan yang dihadiri Prabowo di Bojonegoro.

Spanduk itu seharusnya bertuliskan ‘Bergeraklah Merebut Kemenangan’, tapi karena ada kesalahan jadi tulisannya berbunyi ‘Bergeraklah Merebut Kenangan’. Kesalahannya sih sedikit, tapi digoreng habis isunya.

Akan kembali mengenang kenangan masa lalu?? pic.twitter.com/Z8rYjCqcHM

— Stla Soso (@stlaErsad) May 6, 2018

Ada yang bilang pencalonan dan harapan Prabowo menjadi Presiden itu hanyalah sebuah kenangan, kalimatnya halus sih tapi dalam, kena banget, uhuuukk uhuuukk.

Tapi jangan sedih gitu dong, nanti pembuat spanduknya jadi kebakaran jenggot gitu. Siapa tahu memang kesalahan pengetikan aja.

Makanya kalau kata Konfusius, bila melakukan kesalahan jangan takut untuk memperbaikinya. Nah, Prabowo mau memperbaiki spanduknya atau mau memperbaiki nasibnya?

Mau menang jadi Presiden atau mau jadi orang yang punya kenangan pernah jadi calon Presiden, weleeeh weleeeh. (Z19)