Kepada anak abah dan pendukung KDM, waktu dan tempat dipersilakan

#aniesbaswedan #dedimulyadi #kemiskinan #bansos #vasektomi #kemiskinanstruktural #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Mengkritik secara tajam, setajam bayonet? 

Pasca turun gunung pekan lalu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beberapa kali langsung mengeluarkan pernyataan yang sangat tajam.

Mulai dari mengkritik bansos hingga mempertanyakan apakah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bisa benar-benar bekerja.

Menurut kalian gimana soal manuver Ahok setelah resign? Apakah dapat berpengaruh secara elektoral? Atau hanya berusaha menciptakan political noise? Berikan pendapatmu yaa! 

#ahok #jokowi #bansos #megawati #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Harga beras di prediksi akan segera turun ketika bantuan sosial (bansos) mulai di salurkan pada September mendatang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi setelah usulnya disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bansos tahap 2 yang semula dijadwalkan Oktober, menjadi September.

Meskipun harga beras di prediksi akan turun, namun penurunannya dinilai tidak akan signifikan. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menekan harga beras selain menyalurkan bansos, salah satunya adalah meningkatkan produksi beras nasional.

PinterPolitik.com

Citra salah satu kandidat calon presiden (capres) dari PDIP dengan elektabilitas mumpuni, yakni Ganjar Pranowo sedikit tercoreng pasca gaduh bantuan sosial (bansos) yang diketahui diserahkan kepada kader partainya sendiri.

Kegaduhan itu bermula saat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengunggah cuitan saat dirinya memberikan bantuan program pemugaran rumah sejumlah warga di Wonosobo pada 30 Desember lalu.

Ganjar menyebut bantuan tersebut ditujukan untuk 50 kader PDIP yang rumahnya sudah tidak layak huni jelang Hari Ulang Tahun (HUT) partai banteng.

Di dalam unggahan yang dilampiri foto saat penyerahan simbolis bantuan itu, terdapat logo lembaga amal Baznas di papan bantuan sebesar Rp20 juta yang diserahkan oleh Ganjar.

Logo itulah yang kemudian menjadi biang keladi gaduh di kolom komentar unggahan Ganjar karena para warganet melihat sisi etika yang tak dipenuhi mengingat ada kepentingan subjektif PDIP di dalamnya.

Meskipun segera menghapus cuitannya itu, komentar pedas telanjur menghantui Ganjar setelah netizen membagikan kembali jejak digital berupa tangkapan layar unggahannya.

Sementara itu, Ganjar memberikan klarifikasi bahwa bantuan tersebut berasal dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, dan desa, termasuk dari Baznas, CSR, dan sejumlah lembaga filantropi.

“Karena kita sadar, APBD Prov. tidak akan pernah cukup untuk menangani itu semua. Satu-satunya cara ya gugur gunung amrih becike. Yaitu kerja bareng demi kebaikan bersama,” begitu tanggapan Ganjar untuk meredam komentar miring yang menimpanya.

Ganjar mengatakan dirinya sejak awal meniatkan penyerahan bantuan itu menggunakan dana pribadi serta tidak mengetahui jika Baznas juga ikut hadir untuk memberikan bantuan.

Tak hanya itu, setelah polemik muncul, dia menyebut segera memerintahkan bantuan itu untuk ditarik dan dana Baznas akan dialihkan untuk membantu warga yang lain.

Di atas semua itu, satu hal yang kiranya ganjil dari intrik dan gaduh yang mengemuka adalah pemahaman bahwa logo Baznas dalam penyerahan bantuan itu akan menuai sentimen negatif semestinya telah dipahami oleh Ganjar.

Terlebih, sensitivitas khalayak di media sosial begitu tajam dalam memantau setiap gerak-gerik politisi yang memiliki probabilitas bertarung di Pilpres 2024.

Ihwal itu kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni mengapa Ganjar tetap menyerahkan bantuan dan mengunggahnya? Adakah kepentingan tertentu yang ingin diraih?

Blunder yang Disengaja?

Langkah Ganjar yang pada dasarnya positif dalam menyerahkan bantuan itu tampaknya memang memiliki risiko kontraproduktif ketika satu hal kecil berupa logo lembaga amal tertangkap daya kritis warganet.

Akan tetapi, dengan asumsi Ganjar menyadari risiko itu namun tetap mengunggahnya ke media sosial, ruang penafsiran tertentu kiranya otomatis terbuka untuk dianalisis lebih dalam.

Klarifikasi Ganjar dan sejumlah elite PDIP atas polemik itu kiranya dapat dijadikan titik tolak untuk dianalisis. Di titik ini, kemungkinan sang Gubernur melakukan taktik political spinning atau pemelintiran secara politik sebagai bentuk pemberian interpretasi untuk merespons opini publik.

Ivor Gaber dalam publikasi berjudul Government by spin: an analysis of the process, menyebut political spinning dapat mencakup “mengubur” informasi negatif dengan dibarengi pembingkaian ulang atas suatu kesalahan sehingga tak terkesan “salah”.

Bahkan, dengan salah satu taktik spinning, yakni cherry picking atau secara selektif menyajikan fakta dan kutipan yang mendukung posisi tertentu, “kesalahan” tersebut dapat diubah menjadi sebuah “kebenaran”.

Taktik yang juga bertujuan meluruskan sudut pandang atau opini publik yang bias dapat memungkinkan aktor politik untuk memfokuskan kembali perhatian dari aspek negatif atas kebijakan atau manuver yang dilakukan.

Selain klarifikasi dari Ganjar, dua elite PDIP lainnya tampak menyajikan spinning komplementer yang mana jika ditelisik lebih dalam justru bisa memantik simpati politik dalam dimensi tertentu.

Respons diawali dari Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Dirinya menyebut kader partai penerima bantuan renovasi rumah juga merupakan masyarakat Jateng yang sama dengan masyarakat lain yang membutuhkan.

Jika ditafsirkan, pernyataan ini tampaknya merupakan upaya memilah dan mengembalikan fokus publik bahwa subjek yang “dibantu” oleh Ganjar bukan hanya memiliki predikat kader PDIP.

Selain itu, eksistensi penerima bantuan yang merupakan kader partai juga bisa saja memang ingin ditujukan untuk membangun ulang perspektif bahwa PDIP merupakan parpol yang disokong oleh wong cilik.

Sementara itu, politikus senior Hendrawan Supratikno menilai kritik yang ditujukan setelah polemik bantuan Ganjar tentu akan didengar dan diperbaiki.

Dia menegaskan, Ganjar sebagai kader PDIP memiliki kemampuan mekanisme perbaikan diri atau self-correcting mechanism untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Di titik ini, keberadaan logo Baznas yang menjadi pemicu kegaduhan boleh jadi hanya pemantik untuk tujuan plus simpati politik yang lebih luas, yakni eksistensi dukungan kader wong cilik, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan secara tegas, dan bukan tidak mungkin agar Ganjar tetap diperbincangkan khalayak luas.

Selain itu, intrik dan gaduh semacam itu agaknya masih akan terjadi dalam proses jelang pesta demokrasi 2024 mendatang dan tak hanya akan dilakukan oleh Ganjar. Mengapa demikian?

Permainan Para Capres? 

Sejarawan dan teoritikus asal Belanda Johan Huizinga memperkenalkan istilah homo ludens (man the player) dengan meminjam istilah filsuf Jerman Jürgen Habermas. Itu adalah konsep yang memahami manusia sebagai seorang pemain yang memainkan permainan.

Huizinga memandang verba “bermain” merupakan hakikat dari sifat manusia yang sepanjang hidupnya bergulat dengan ragam realitas sosial ekonomi, agama, seni, dan politik.

Aspek politik yang turut disebut Huizinga kiranya berkelindan dengan intrik political spinning yang kemungkinan diperagakan Ganjar dan PDIP, serta aktor politik lain selama ini.

Karena, kembali, sesungguhnya aktivitas manusia dalam dimensi politik juga tidak lepas dari unsur bermain dan permainan. Mulai dari permainan citra, strategi, wacana, dan kepentingan para aktor yang berkompetisi.

Menariknya, penggunaan bahasa, retorika, wacana, satir, sarkasme dan propaganda agar satu aktor dapat terlihat lebih unggul dari aktor lainnya merupakan esensi politik yang lumrah terjadi.

Ihwal itu dikemukakan oleh Alfisahrin dalam publikasi berjudul Homo Ludik, Memahami Panggung Politik sebagai Dunia “Permainan”.

Akan tetapi, Alfisahrin menyiratkan permainan politik oleh para politikus sering kali memproduksi simbol yang menyimpang dari etika. Penciptaan stereotipe, atribusi stigma negatif, hingga penyajian perilaku culas justru kerap tak diindahkan demi kepentingan politik mereka.

Sayangnya, permainan politik yang sengaja dikreasi oleh aktor politik tidak saja dipamerkan dalam etalase visual seperti media cetak, media massa, dan media sosial, melainkan ikut “dipertandingkan” untuk menunjukkan kekuatan figur, cakupan pengaruh, dan akseptasi di masyarakat.

Sehingga, Alfisahrin menilai dalam konteks politik, semua orang seperti sedang berada dalam kandang bermain raksasa di mana setiap aktor politik memainkan banyak lakon drama yang memengaruhi pemilih dengan bujuk rayu (persuasi) hingga bermain kasar atau curang (antagonis).

Namun, dalam persoalan bantuan Ganjar, sentimen minor agaknya cukup sulit dibalikkan begitu saja dengan political spinning.

Dengan progres literasi dan aktifnya kritisi masyarakat Indonesia saat ini, terutama melalui media sosial, blunder Ganjar kiranya akan menjadi memori kolektif yang bisa saja akan merugikannya dan PDIP di 2024 nanti.

Terlebih, PDIP punya riwayat penyalahgunaan bantuan serupa saat eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terbukti bersalah dalam rasuah bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Agustus 2021 lalu.

Oleh karena itu, jika tidak ditambal dengan spinning lain, bukan tidak mungkin persepsi minor yang menimpa Ganjar dan PDIP akan memengaruhi simpati pemilih di 2024 nanti. (J61)

1 kontainer bantuan pemerintah tertimbun di Depok

PinterPolitik.com

Banyak dari kalian pasti pernah mendengar kata “toxic”. Kata satu ini mulai banyak beredar di media sosial (medsos) – mulai dari Instagram hingga Twitter – di kalangan anak-anak muda, seperti generasi milenial dan Generasi Z.

Biasanya, kata ini disematkan berdampingan dengan kata “relationship”. Semua pasti tahu lah ya kalau hubungan yang tidak toxic alias sehat adalah hubungan yang berjalan dua arah – sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak masing-masing.

Namun, kalian tahu tidak kalau ternyata sifat toxic ini bukan hanya ada dalam hubungan saja? Ancaman lingkungan yang toxic ini ternyata juga ada di banyak tempat, termasuk di lingkungan kerja (workplace).

Kami dari media Bangga Kemensos sudah membuat list terkait perusahaan dan tempat kerja mana saja yang pernah dituding memiliki lingkungan kerja yang toxic. Lagipula, persoalan seperti ini juga menjadi persoalan sosial dan tanggung jawab kita bersama sebagai sebuah masyarakat. Berikut tempat-tempat kerja toxic di dalam dan luar negeri:

1. Amazon

Nama Jeff Bezos mungkin bukanlah nama asing lagi bagi kita. Betapa tidak? Nama Bezos kerap muncul sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Serikat (AS) – bahkan dunia.

Namun, siapa sangka kalau ternyata perusahaan Amazon yang didirikan dan dipimpin Bezos dituding menjadi perusahaan yang menerapkan lingkungan dan sistem kerja yang toxic? Kabarnya, banyak karyawan Amazon mengeluh dengan tekanan kerja (stress) hingga target dan kuota kinerja yang terlalu tinggi.

Bahkan, sejumlah karyawan juga harus mengikuti aturan pembatasan istirahat untuk ke kamar kecil. Alhasil, para karyawan harus menghadapi sejumlah persoalan kesehatan mental akibat toxic workplace ini.

2. Ellen DeGeneres Show

Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ellen DeGeneres? Sosok komedian dan pembawa acara asal AS ini merupakan salah satu figur publik yang terkenal ramah dan memiliki kontribusi besar bagi masyarakat – bahkan pernah menerima penghargaan Medal of Freedom dari Presiden AS Barack Obama pada tahun 2016 silam.

Tapi, siapa sangka  sosok Ellen yang baik nan seru itu ternyata memiliki sifat yang berseberangan di balik layar kaca? Kabarnya, staf Ellen kerap mendapatkan komentar tidak sedap – bahkan juga ada komentar bernada rasis.

Baca Juga: Ganjar Siap Labrak Risma?

3. Pandji Pragiwaksono

Pada awal tahun 2021 lalu, komedian Pandji Pragiwaksono mengunggah sebuah cuitan di Twitter yang menuai kontroversi. Kala itu, Pandji menceritakan bahwa dirinya tidak segan untuk membicarakan pekerjaan dengan para karyawannya di waktu-waktu yang bisa dibilang bukan jam kerja – seperti kala dini hari bahkan akhir pekan.

Banyak pengguna Twitter akhirnya mengkritik Pandji. @margianta (Margianta S.J.D.) misalnya memberikan saran pada para karyawan soal bagaimana caranya untuk menghadapi bos atau atasan yang dinilai toxic, seperti dengan membuat union, bernegosiasi, hingga mogok kerja dan mengundurkan diri.

4. Kemensos

Ternyata, bukan hanya perusahaan swasta dan pribadi saja yang bisa menciptakan lingkungan toxic. Siapa sangka ternyata kantor pemerintahan juga bisa menjadi toxic?

Kementerian Sosial (Kemensos), misalnya, dianggap toxic dengan perangkat kerjanya yang berantakan. Lambatnya proses dan sengkarutnya data bantuan sosial (bansos) adalah salah satu hal yang membuat lingkungan kerja Kemensos tidak nyaman.

Ini terlihat dari ekspresi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) yang tampaknya selalu tidak nyaman ketika menemukan hal-hal toxic tersebut. Terakhir, Bu Risma kembali marah ketika menemukan banyak bansos yang belum tersalurkan di Jember, Jawa Timur (Jatim).

Sama seperti saran Margianta kala kasus Pandji, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid akhirnya menyarankan agar Bu Risma mundur saja apabila terus marah-marah. Kan, kasihan juga nanti Bu Risma kalau dibuat stress terus.

Ya, itu tadi adalah empat tempat kerja yang bisa dibilang toxic berdasarkan sejumlah kabar yang beredar di masyarakat. Kalau tempat kerja kalian, bagaimana? Hati-hati ya kalau kalian menemukan gejala yang mirip di workplace kalian. (A43)

Baca Juga: Pasrah Risma Beri Bansos?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalian pernah nggak mau pergi nongkrong sama teman tapi ternyata nggak dibolehin sama ibu kalian? Hampir semua pernah lah ya di masa-masa remaja dulu. Hehe.

Aku pernah punya pengalaman seperti ini, gaes. Jadi, di suatu senja yang sejuk – sebuah suasana yang cocok buat minum kopi nih, temanku ngajak buat nongkrong di sebuah kedai kopi dekat rumah.

Nah, daripada nanti dikira hilang, aku akhirnya minta izin dan pamit ke ibuku. Ternyata, oh, ternyata, ibuku nggak ngizinin tuh, gaes. Tapi, tenang. Aku nggak kehabisan akal dong. Akhirnya, aku ganti minta izinnnya ke bapakku dong dan ternyata boleh. YES, akhirnya punya “legitimasi” buat berangkat nyangkruk. Hehe.

Ngomongin soal sepasang orang tua yang seperti ini, aku jadi ingat dengan pasangan Phil Dunphy dan Claire Dunphy yang ada di seri komedi Modern Family (2009-2020), gaes. Kalau kalian pernah nonton, pasti bisa relate banget deh dengan pengalamanku tadi.

Gimana nggak? Sosok Claire ini kerap digambarkan jadi sosok ibu yang tegas (angry mom) ke tiga anaknya – Haley, Alex, dan Luke. Pokoknya, semuanya serba dilarang sama Claire. Sementara, Phil di sini malah jadi bapak yang asyik (cool dad) menjadi sosok “teman” buat anak-anaknya.

Nah, sosok cool dad dan angry mom ini sepertinya juga ada nih di politik dan pemerintahan Indonesia. Ini terlihat waktu Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengadakan Rembug Desa bersama kepala-kepala desa (kades) se-Kabupaten Klaten, Jateng.

Baca Juga: Ganjar vs Puan Hanya Sandiwara?

Di acara Rembug itu, ada seorang kepala desa yang namanya Mas Joko melaporkan kalau turunnya bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) malah membuat bingung lho. Katanya, data yang digunakan Kemensos salah sasaran terus meski udah diverifikasi dan diberi data baru dari pihak desa.

Sampai-sampai nih, Mas Joko bilang nggak masalah kalau dimarahi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) asal uneg-uneg-nya tersampaikan. Pernyataan ini juga direspons sama Pak Ganjar dalam Bahasa Jawa yang kurang lebih artinya begini, “Ya nanti saya marahi dulu sebelum kena Bu Risma.”

Hmm, ini jadi kayak seakan-akan wadul (cepu) sama si bapak supaya nggak dimarahi habis-habisan oleh ibu. Apa gara-gara kejadian ini Pak Ganjar ini berusaha mempresentasikan diri sebagai sosok cool dad nih buat para kades tadi?

Terus, Bu Risma jadi angry mom-nya nih? Hmm, kira-kira, Pak Ganjar berani nggak ya meneruskan laporannya ke Bu Risma? Kan, Pak Gubernur dulu juga pernah bilang kalau lihat Bu Risma itu sambil agak-agak takut. Mungkin, bisa diajak pijet dulu tuh Bu Risma, Pak Ganjar – biar mood-nya enak dulu. Hehe.

Ya, terlepas dari siapa yang jadi cool dad dan angry mom-nya, persoalan apapun itu baiknya memang harus dibicarakan tuh – apalagi data bantuan sosial (bansos) dibutuhkan oleh masyarakat secepatnya. Mungkin, Bu Risma perlu nih mencontoh Claire yang semuanya serba beres kalau ada persoalan apapun di keluarganya. Yuk, bisa yuk! (A43)

Baca Juga: Pijatan Ganjar “Bius” Risma?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalian pernah nggak tuh mau izin nongkrong sama teman-teman kalian ke orang tua? Hampir semua pasti pernah lah ya. Wong namanya anak yang baik dan tidak nakal, pasti harus izin dan tidak membuat orang tua khawatir.

Nah, aku juga pernah nih, gaes, mengalami momen-momen seperti itu waktu masih duduk di bangku SMA. Ceritanya nih, aku dan teman-teman sekelas mau pergi berlibur di akhir pekan. Tujuannya sih nggak jauh-jauh banget kok dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim), yakni di Trawas, Mojokerto.

Wah, pokoknya asik pol lah ya kalau bisa pergi liburan sama teman-teman sekelas, apalagi Trawas itu daerahnya adem-adem gitu – macam Puncak lah ya. Hehe. Untungnya, sih ibu dan bapakku ngizinin tuh biar aku bisa berangkat.

Ya, meski kali ini diizinkan nih, bukan berarti kita bisa ngelunjak ya. Harus sadar diri juga kalau mau minta izin dan pergi-pergi sembarangan. Kan, jadinya sungkan juga tuh ke orang tua kalau bisanya ngehabisin uang terus. Kalau di istilah internet sekarang, sebutannya adalah “beban keluarga”. Hehe.

Eh, tapi, kalian pernah nggak sih minta izin dan uang sangu ke orang tua buat ngetes bakal dikasih apa nggak? Namanya juga eksperimen, kan? Biar mastiin aja sekalian mempelajari pola dari boleh nggak-nya orang tua. Siapa tahu kan bisa nyusun strategi-strategi selanjutnya? Hehe.

Nah, mungkin yang macam gini nih yang dilakukan oleh si Haley Dunphy di seri komedi Modern Family (2009-2020), khususnya episode “Party Crasher”. Ceritanya nih, Haley mau ngetes kedua orang tuanya – Phil dan Claire – dengan pacaran sama orang yang sekiranya seumuran sama bapaknya, yakni Kenny.

Baca Juga: Risma Punya “Mainan” Baru?

Si Phil sebenarnya udah kesel banget tuh sama Kenny tapi Claire berusaha nahan Phil karena dia tau ini cuma sebuah permainannya Haley. Alhasil, mereka hanya nge-iya-in Haley kalau mau apel sama si Kenny – sampai akhirnya Haley sendiri frustrasi tuh sama Phil dan Claire. Jadinya kayak, “Kok jadi seperti sak karepmu terus gitu?”

Hal yang mirip juga kejadian nih di dunia nyata. Gimana nggak? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) beberapa waktu lalu tiba-tiba bilang kalau pemerintah nggak bisa membantu rakyat secara terus-menerus dengan memberikan bantuan sosial (bansos).

Waduh, moso iyo sosok yang dulu dianggap sebagai emak’e arek-arek Surabaya malah jadi mirip Phil dan Claire di Modern Family? Apa Bu Risma ini udah pasrah ngurusin anak-anak (rakyat) di tengah pandemi gini?

Tapi nih, Bu Risma perlu tetap belajar ke Phil dan Claire juga nih. Meski Phil dan Claire kadang-kadang jadi serba “sak karepmu” gitu, mereka se-enggak-nya tetap ngasih uang sangu lah ya.

Luke – adik Haley – di episode “The Old Man & the Tree”, misalnya, tetap dapat sangu dalam enam minggu lho. Ya, mungkin, Phil dan Claire pengen Luke tetap bisa beli jajan dan main sama teman-temannya. Nah ini, moso Bu Risma nggak takut arek-arek kenapa-kenapa kalau nggak dikasih uang sangu? Hmm, yaopo nasibnya arek-arek nanti, Bu? Huhu.

Sampai-sampai nih, ada yang tanya, masa fakir miskin dan anak terlantar sekarang dipelihara dengan KitaBisa.com (platform donasi)? Padahal, kan, di Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, bunyinya gini, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Hayoo, yaopo iku, Bu? (A43)

Baca Juga: Inikah Cita-cita Risma?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.