PinterPolitik.com

Apalah ambisi kalau tidak benar-benar dilaksanakan? Mungkin, pertanyaan inilah yang terbesit dalam pikiran Presiden Joko yang kini berkuasa di Negara Indonesia dalam alternate universe Bumi-45.

Bagaimana tidak? Pak Joko ingin agar Negara Indonesia memiliki ibu kota yang indah dan serba berteknologi tinggi. Biasanya, konsep seperti ini dikenal dengan smart city (kota pintar) – di mana berbagai elemen seperti teknologi dan kehidupan masyarakat dapat mengisi satu sama lain.

Untuk mewujudkannya, Pak Joko akhirnya memerlukan orang baru untuk membantunya. Mulanya, Pak Joko sempat terpikir untuk memilih Pak Luhut – salah satu menteri andalannya. Namum, setelah mempertimbangkan ulang, Pak Joko tahu bahwa Pak Luhut sudah memiliki banyak jobdesc untuk dijalankan.

Alhasil, Pak Joko mencari sosok-sosok baru untuk membantunya memimpin sebuah badan yang bertugas untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jayakarta ke sebuah wilayah di Kalimantan Timur. Badan itu disebut sebagai Badan Otorita (BO).

“Pengumuman! Pengumuman! Presiden Joko sedang mencari siapa saja yang merasa dirinya cocok untuk menjadi pemimpin BO,” tulis sebuah gambar yang beredar di media sosial (medsos). Untungnya, Pak Joko memiliki tim yang menyeleksi di tahapan awal atas dokumen-dokumen curriculum vitae (CV) yang masuk.

Dari nama-nama yang mendaftar, tim Pak Joko akhirnya menemukan empat orang yang kiranya cocok untuk jadi Kepala BO, yakni Azwar Annas, Basuki Cahaya Purnama (BCP) alias Ahok, Bambang Brojonegoro, dan Tumiyana. Dengan rekam jejak mereka yang bagus, Pak Joko akhirnya mengundang mereka agar bisa saling kenal secara lebih baik.

Pak Joko: Selamat datang, bapak-bapak sekalian. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Lagi sibuk apa nih?

BCP: Lha, bapak sendiri kan tahu. Kan, saya sekarang jadi komisaris di BUMN bidang migas, Pak.

Pak Joko: Oh, iya ya. Kalau Pak Bambang, Pak Annas, dan Pak Tumiyana bagaimana?

Bambang: Saya sih dulu sibuk meriset, Pak, tapi sekarang udah nggak.

Baca Juga: Ahok Urus Ibu Kota (Lagi)?

Annas: Kalau saya, saya baru aja berhenti ngurusin Banyuwangi, Pak. Pak Joko sepertinya harus sekali-kali ke Banyuwangi. Deket kok sama Bali, tinggal nyeberang.

Tumiyana: Kalau saya sebelumnya sibuk ikutan bangun proyek-proyek infrastrukturnya Pak Joko. Masa bapak lupa?

Pak Joko: Hehe. Kan, basa-basi, bapak-bapak. Biasa kan gitu. Jadi, begini. Dari pengalaman saya waktu bekerja sama bapak-bapak sekalian, saya akui semuanya hebat-hebat dan bagus-bagus. Jadi, saya memilih…

BCP: Saya, kan, Pak? Kan saya dulu pernah sama bapak waktu memimpin Jayakarta. Banyak yang akhirnya jadi bagus, kan? Itu coba lihat busway-busway-nya.

Annas: Enak saja. Saya kan juga bagus. Banyuwangi jadi makin wangi namanya pas saya memimpin. Pak BCP di Pertamina ngapain coba? Katanya mau basmi mafia?

Bambang: Saya saja, Pak. Kan, saya sudah berpengalaman juga kalau soal riset dan teknologi. Biar ibu kota baru nanti serba internet of things alias IoT.

Tumiyana: Saya juga bisa, Pak. Nanti saya susun infrastruktur penunjang, misal jalan tol.

(Tiba-tiba, Menteri Keuangan Ani masuk ruangan dan menghampiri Pak Joko.)

Bu Ani: Permisi, Pak Joko. Hmm, jadi, begini, Pak. Ini anggaran kita makin ke sini, makin tertekan pas pandemi gini. Penerimaan pajak juga kurang cemerlang. Jadi, soal IKN ini, Pak, enaknya bagaimana ya?

BCP, Annas, Tumiyana, dan Bambang: Waduh!

(Bersambung…)

(A43)

Baca Juga: Corona, Ibu Kota Baru Batal?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cukup mengejutkan. Begitulah kira-kira. Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek, menteri termuda, diberi mandat memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Sebelumnya, ramai dibahas posisi itu lebih tepat diisi oleh Bambang Brodjonegoro (Bang Bro).

Tidak hanya soal pengalaman, pos strategis tersebut juga membutuhkan politisi dengan jam terbang tinggi agar komunikasi kurang baik dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak lagi terjadi. Seperti yang diketahui, Nadiem terlihat belum memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, sehingga beberapa persoalan terjadi.

Ya, memang ada dugaan terdapat usaha membenturkan Nadiem dengan kedua ormas tersebut, namun yang jelas, komunikasi politik yang baik memang belum terlihat. Ada pula yang menyebut komunikasi Nadiem masih terlihat elitis.

Di luar persoalan Nadiem, persoalan yang lebih menarik adalah, dengan status Bang Bro sebagai menteri senior dan berperan besar dalam proyek Ibu Kota Baru (IKN), mengapa ia justru terdepak? Terlebih lagi, ada bahasa tubuh yang menunjukkan kekecewaan.

Baca Juga: Siapa Pengganti Nadiem Makarim?

Mulai dari pengunduran diri sebagai Menteri Riset dan Teknologi, hingga ada kabar Bang Bro yang disebut ingin kembali mengajar di Universitas Indonesia (UI) sebagai guru besar. Memang ada yang menyebut Bang Bro akan digeser sebagai Kepala Badan Otorita IKN, namun pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan pada reshuffle kemarin?

Ini memang masih prematur, namun, jika Bang Bro benar-benar terdepak dari lingkar Istana, apakah itu menunjukkan proyek IKN ditunda, atau bahkan gugur?

Hermeneutika Politik

Di titik ini, kita perlu memahami satu posisi penting. Dengan fakta sulitnya mengakses informasi langsung dari Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) atau Ring-1 Istana, sekiranya begitu sulit memastikan alasan Nadiem lebih dipilih dari Bang Bro. Oleh karenanya, apa yang dapat kita andalkan adalah interpretasi.

Sekali lagi, karena kita tidak dapat menentukan makna tunggal dari terdepaknya Bang Bro, sekiranya kurang relevan apabila menggunakan teori interpretasi yang bertujuan untuk mencari makna tunggal. Di sini, kita akan menggunakan teori hermeneutika dari Hans-Georg Gadamer.

Gadamer digunakan karena hermeneutikanya mengonstruksi makna atau penafsiran dengan melibatkan prasangka interpretator. Sebelumnya, mungkin ada yang keberatan, bukankah hermeneutika adalah metode untuk menafsirkan teks?

Iya itu benar. Namun, tulisan ini bertolak atas pandangan dosen filsafat bahasa Universitas Indonesia (UI) Tommy F. Awuy yang menilai realitas atau fenomena juga dapat disebut sebagai teks yang dapat diinterpretasi.

F. Budi Hardiman dalam bukunya Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida menjelaskan makna yang tercipta dari hermeneutika Gadamer adalah fusi dari dua horizon, yakni horizon teks dan horizon pembaca. Disebut dengan Horizontverschmelzung atau peleburan horizon-horizon.

Demi kepentingan tulisan ini, kita dapat menyebut kedua horizon tersebut dengan horizon fenomena dan horizon interpretator. Horizon fenomena adalah Bang Bro yang tidak terpilih sebagai Mendikbud-Ristek. Ini melahirkan makna bahwa Bang Bro tidak dipercaya di posisi strategis itu.

Lalu, bahasa tubuh seperti Bang Bro ingin kembali mengajar dapat membentuk makna bahwa dirinya tidak mendapat peluang sebesar sebelumnya di lingkar Istana.

Setelah memahami horizon fenomena, kita lanjut ke horizon interpretator. Di sini, interpretator memiliki pengetahuan bahwa Bang Bro berperan besar dalam perencaan proyek IKN. Interpretator juga memiliki prasangka bahwa trust dalam politik ditunjukkan melalui pemberian jabatan atau tugas.

Konteks tersebut dapat kita lihat pada kasus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Di tengah masifnya dorongan untuk menggantinya, mantan Panglima TNI tersebut justru diberi tugas baru sebagai pengarah tim transisi pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terbaru, ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Suka atau tidak, itu menjadi indikasi kuat Presiden Jokowi masih mempercayai Moeldoko.

Baca Juga: Manuver Moeldoko di Periklindo

Nah, kedua horizon tersebut kemudian melebur dan membentuk fusi bahwa proyek IKN besar kemungkinan ditunda. Pasalnya, Bang Bro yang terlibat dalam perencaannya sejak awal justru terdepak dan menunjukkan keinginan kembali menjadi akademisi.

Kepentingan yang Terikat

Jika tepat, fusi tersebut dapat dipahami melalui konsep reciprocal altruism. Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution menggunakan konsep reciprocal altruism untuk menjelaskan mengapa manusia selaku makhluk egois yang mementingkan dirinya sendiri (self-interest) justru dapat melakukan kerja sama.

Kendati sekilas terlihat kontradiktif, antara diksi self-interest dengan altruisme, reciprocal altruism memiliki penjelasan yang koheren. Dalam hipotesisnya, manusia melakukan kerja sama bukan karena mereka altruis, melainkan karena dengan bekerja sama kepentingan pribadi mereka lebih mudah terwujud.

Sebagai contoh, alih-alih saling menjatuhkan bisnis masing-masing, melakukan merger justru lebih membantu memperbesar perusahaan. Caranya? Tentu dengan melakukan monopoli.

Dalam politik juga demikian. Kita mengenal prinsip take and give. Untuk menjaga hubungan dalam politik, kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan masing-masing. Prinsip ini dapat kita gunakan dalam membaca safari berbagai partai politik akhir-akhir ini.

PKS, misalnya. Menjadi tanda tanya tersendiri mengapa partai Islam itu mengunjungi kantor DPP PDIP baru-baru ini. Bertolak pada reciprocal altruism, kunjungan itu dapat dimaknai sebagai bentuk penjajakan untuk menentukan posisi. Jika transaksinya “bagus”, bukan tidak mungkin PKS berkoalisi dengan PDIP. Itu pun bergantung pada daya tawar PKS.

Kembali pada Bang Bro. Di titik ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa daya tawar Bang Bro adalah perannya dalam perencanaan IKN. Artinya, posisinya akan tetap aman di lingkar Istana apabila proyek tersebut sedang digarap.

Jika benar itu adalah daya tawar Bang Bro, maka mudah menarik kesimpulan bahwa daya tawarnya sudah memudar seiring dengan lebih dipilihnya Nadiem. Secara tautologis, ini menunjukkan IKN tidak akan digarap dalam waktu dekat.

Simpulan tersebut dapat diperkuat dengan kondisi ekonomi saat ini. Dengan biaya proyek yang mencapai Rp 466 triliun, meskipun tidak semuanya ditanggung pemerintah, melanjutkan proyek bukanlah pilihan yang bijak. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengumumkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai Rp 1.356 triliun akibat pandemi Covid-19.

Apalagi, sampai saat ini pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ada pula persoalan mutasi virus. Dana besar juga diperlukan untuk menuntaskan program vaksinasi nasional.Situasinya serba sulit.

Pendiri Narasi Institute, Fadhil Hasan juga menilai Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek IKN. Menurutnya, pembangunan IKN bahkan dapat menambah utang Indonesia mencapai Rp 10.000 triliun di akhir 2024.

Per akhir Februari 2021, utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 6.164 triliun. Secara hitungan sederhana, berarti akan ada penambahan utang hampir Rp 4.000 triliun.

Baca Juga: Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?

Akan tetapi, seperti yang ditegaskan di awal, simpulan ini bisa dikatakan prematur. Saat ini kita perlu menunggu apakah benar Bang Bro akan digeser sebagai Kepala Badan Otorita IKN atau tidak.

Apabila tidak ditunjuk dan benar IKN baru ditunda sampai 2024, mungkin proyek ini akan tenggelam. Pasalnya, tidak ada jaminan presiden selanjutnya memiliki visi yang sama dengan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Kita lihat saja. (R53)

PinterPolitik.com

Pada awalnya, banyak pihak melihat Nadiem Makarim sebagai sosok yang akan membawa perubahan ketika ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selaku sosok yang berkecimpung di wilayah Big Data, Nadiem diharapkan dapat mewujudkan link and matchantara perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Link and match adalah masalah lama yang kerap digaungkan berbagai Mendikbud, namun tidak kunjung berhasil terrealisasi. Persoalannya terletak pada percepatan arus informasi. Di tengah era kelimpahan informasi saat ini, kita mengalami disrupsi, yakni era yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi, dan penuh dengan risiko-risiko.

Dengan pengalaman bergelut dengan Big Data, Nadiem diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Ia diharapkan mampu melaraskan kebutuhan tenaga kerja yang selalu mengalami dinamika dengan jurusan atau sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Namun, terpaan pandemi Covid-19 tampaknya membuyarkan harapan yang ada. Alih-alih menjadi motor akselerasi, Nadiem justru bergelut dengan berbagai kontroversi. Bahkan, mantan CEO Gojek ini harus bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tidak heran kemudian, berbagai dorongan pencopotan mulai berdatangan. Nadiem dinilai bukanlah sosok tepat memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya persoalan komunikasi publik yang terlihat kurang hati-hati.

Baca Juga: Di Balik Rapor Merah Nadiem Makarim

Saat ini, narasi pencopotan Nadiem tengah begitu menguat. Setelah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilebur ke Kemendikbud – menjadi Kemendikbud dan Ristek, posisi Nadiem disebut-sebut akan diganti oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (Bang Bro).

Pandangan itu misalnya diutarakan oleh pengamat politik Hendri Satrio. Menurutnya, Bang Bro memiliki track record dan kapabilitas yang lebih lengkap ketimbang Nadiem. Apalagi, ada kabar yang menyebut Bang Bro akan mengundurkan diri sebagai Menristek dan Kepala BRIN. Sinyal itu juga diperjelas dengan pernyataan Bang Bro yang mengaku sedih sebagai Menristek terakhir. 

Lantas, mungkinkah Bang Bro akan menggantikan Nadiem untuk memimpin Kemendikbud dan Ristek?

Political Capital Keduanya

Untuk menjawabnya, kita perlu membandingkan modal politik atau political capital Nadiem dan Bang Bro. Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital menyebut modal politik sebagai konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Modal politik adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar. 

Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM) (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.

Kendati dapat dipetakan menjadi tujuh jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan.

Pada posisi Mendikbud dan Ristek, modal yang lebih tepat sekiranya adalah modal SDM, modal moral, dan modal sosial. Modal SDM terkait kapasitas pengetahuan atau pendidikan, modal moral terkait sejauh mana seseorang dinilai baik, dan modal sosial terkait relasi dan jaringan.

Baik Bang Bro dan Nadiem sama-sama memiliki modal SDM yang mumpuni. Bang Bro menempuh S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. 

Gelar master dan doktor (Ph.D) diraih di University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Saat ini Bang Bro telah mencapai puncak tertinggi pencapaian akademik dengan menyandang status professor atau guru besar. 

Baca Juga: Nadiem Ungkap Kegagalan Revolusi 4.0?

Sementara Nadiem, ia mengambil S1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Lalu meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.

Terkait modal moral, sejauh ini keduanya adalah sosok bersih. Terkhusus Nadiem, keberhasilannya bersama Gojek telah menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama kaum muda untuk meraih kesuksesan serupa.

Nah, pembeda kontrasnya mungkin pada modal sosial. Berbeda dengan Nadiem yang baru berkecimpung di dunia politik, Bang Bro adalah pemain lama yang pastinya memiliki jaringan yang jauh lebih luas. Saat ini Bang Bro juga diketahui sebagai salah satu orang dekat Presiden Jokowi.

Pengalaman yang lebih kaya tentunya bertransformasi dalam kemampuan mengelola relasi. Poin itu sangat penting untuk mengeratkan kembali hubungan dengan NU dan Muhammadiyah yang dinilai kurang begitu baik di bawah kepemimpinan Nadiem. Mantan bos Gojek ini juga dinilai memiliki gaya komunikasi yang terkesan elitis.

Mengacu pada ketiga modal tersebut, sekiranya dapat disimpulkan modal politik Bang Bro lebih mumpuni dan memiliki daya tawar yang lebih baik ketimbang Nadiem.

Diberikan ke Muhammadiyah?

Di titik ini, mungkin dapat dikatakan, dari segi pengalaman dan kemampuan merawat relasi Bang Bro adalah sosok tepat memimpin Kemendikbud dan Ristek. Namun, melihat pemetaan narasinya, isu pencopotan Nadiem kembali menghangatkan wacana untuk kembali memilih sosok dari Muhammadiyah.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, misalnya, menilai Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti layak dipertimbangkan mengisi kursi Nadiem. 

Tidak hanya soal tradisi, di mana kursi Mendikbud kerap dikaitkan dengan Muhammadiyah, perhatian ormas Islam tertua di Indonesia itu terhadap pendidikan menjadi variabel penentu.

Berdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, ada 162 perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) hingga Agustus 2020. Dari 162, 60 berbentuk universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut, dan 5 politeknik. 

Itu belum termasuk lembaga pendidikan non-perguruan tinggi. Konteks ini membuat kita dapat menyebut Muhammadiyah memiliki kepentingan politik atau political interest yang tinggi di posisi yang bersentuhan dengan pendidikan.  

Baca Juga: Dibenturkan, Nadiem Tetap Tak Terbendung?

Hilke Rebenstorf dalam tulisannya Political Interest — Its Meaning and General Development menyebutkan political interest sebagai komponen utama dalam motivasi politik yang secara esensial mempengaruhi partisipasi dalam proses demokrasi. Tidak hanya sekadar membentuk ideologi atau ekspresi eksistensi, political interest menjadi begitu krusial karena mendorong eksplorasi komitmen.  

Merujuk pada Rebenstorf, political interest Muhammadiyah pada sektor pendidikan yang mungkin membuatnya ingin menempati pos Mendikbud bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan positif. 

Justru menjadi wajar dan masuk akal apabila kursi Nadiem memang diinginkan, menimbang pada besarnya komitmen Muhammadiyah untuk mendorong perkembangan pendidikan.

Well, pada akhirnya kita hanya dapat menunggu, apakah peleburan dua kementerian itu akan membuat Nadiem didepak dari jabatannya atau tidak. Jika nantinya diganti, Bang Bro atau Abdul Mu’ti, yang mungkin menempati kursi tersebut.

Namun, dengan adanya isu Bang Bro akan diberikan tugas menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara, nama Abdul Mu’ti mungkin yang terdepan. Atau mungkin nanti akan ada nama kejutan. Kita lihat saja perkembangannya. (R53)

PinterPolitik.com

“Things we will never learn soon in the era where we wanna earn soon” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Peluit kick-off periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang banyak diwarnai oleh berbagai ambisi. Salah satunya adalah pengembangan teknologi yang telah digembar-gemborkan Jokowi sejak sebelum dilantik pada Oktober lalu.

Berbagai rencana kebijakan dan keputusan disebut-sebut akan dilakukan guna mewujudkan visi itu. Beberapa regulasi mulai dipersiapkan Airlangga Hartarto – kala itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian – agar dapat menyediakan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk berinvestasi, khususnya dalam bidang penelitan dan pengembangan (litbang).

Penyusunan komposisi kabinet baru juga disebut-sebut mencerminkan fokus Jokowi pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Penunjukan mantan CEO Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) misalnya, menjadi salah satu upaya presiden untuk mewujudkan individu-individu yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja – disebut Jokowi sebagai link-and-match.

Menristek mengatakan kita dapat memberikan inovasi seperti Korea Selatan yang memiliki prinsip from imitation to innovation #newsinsideindonesia

— #Se7enline Radio UB (@Se7enline_radio) November 12, 2019

Mimpi akan ekonomi Indonesia yang diwarnai dengan teknologi dan SDM yang mumpuni ini juga diharapkan dapat tertuang dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Kabarnya, Presiden Jokowi ingin ibu kota baru nantinya dapat menjadi kota cerdas yang disertai dengan berbagai teknologi digital – bahkan diharapkan dapat menjadi kota yang lebih maju dibandingkan Dubai, Uni Emirat Arab.

Dengan mimpi-mimpi kemajuan ekonomi dan teknologi Indonesia tersebut, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro berharap agar dirinya dapat menginspirasi para mahasiswa, seperti di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Bambang menyarankan bahwa, untuk mewujudkan kemajuan teknologi, Indonesia bisa meniru strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan (Korsel), yakni From Imitation to Innovation.

Menurutnya, negara Ginseng ini sebelumnya merupakan salah satu negara yang berpendapatan rendah di Asia. Namun, kini, negara tersebut menjadi salah satu negara yang dikenal dengan produk elektronik yang berkualitas.

Pertanyaannya, bagaimana Korsel dapat menjalankan strategi From Imitation to Innovation itu? Lantas, apakah pemerintah Indonesia dapat mengikuti jejak Korsel tersebut?

Melirik Strategi ala Korsel

Korea Selatan (Korsel) sebelumnya memang merupakan sebuah negara yang berpendapatan rendah pada pertengahan abad ke-20. Namun, negara ini akhirnya mampu menerapkan strategi From Imitation to Innovation dan menjadi salah satu negara yang memiliki teknologi yang paling mumpuni di Asia.

Strategi pengembangan teknologi Korsel ini setidaknya pernah ditulis oleh Aouatif El Fakir dari Dauphine University, Paris, dalam tulisannya yang berjudul South Korean System of Innovation. El Fakir berusaha menjelaskan bagaimana negara-negara yang sebelumnya merupakan negara berkembang dapat memiliki teknologi yang dapat dibilang maju.

Dalam kasus Korsel, El Fakir menjelaskan bahwa salah satu faktor yang penting agar negara berkembang dapat memajukan teknologinya adalah adanya ruang belajar interaktif (interactive learning spaces) atau ILS. ILS inilah yang menjadi wadah bagi upaya transfer teknologi yang dapat dipelajari oleh negara berkembang guna memproduksi barang, jasa, dan teknologi baru – atau berinovasi.

Setidaknya, Korsel melewati empat tahapan agar negara ini dapat mewujudkan inovasi dalam industri teknologi tingkat tinggi. Tahapan pertama terjadi pada tahun 1960-an, yakni ketika negara Ginseng itu mulai menggeser orientasi perdagangannya dari yang mulanya berfokus pada substitusi impor ke promosi ekspor.

Pada dekade tersebut, perusahaan-perusahaan Korsel menikmati insentif dan dorongan pemerintah untuk terlibat dalam ILS – melalui investasi dan bantuan teknis asing di Korsel. Selain itu, perusahaan-perusahaan di negara ini juga menikmati fenomena melimpahnya tenaga ahli yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru.

Tahapan kedua yang dilalui oleh Korsel pada tahun 1970-an adalah peningkatan ekspor dan penguatan kemampuan teknologi. Pada dekade ini, kemampuan teknologi dan desain produk Korsel meningkat tajam. Interaksi dengan konsumen-konsumen asing mulai dilakukan pada tahapan ini.

Pada tahun 1980-an, perusahaan-perusahaan teknologi Korsel harus menghadapi proteksionisme dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Pemerintah Korsel akhirnya turun tangan dengan menyediakan insentif dan bantuan finansial bagi perusahaan-perusahaan teknologinya.

Salah satu faktor penting agar negara berkembang dapat memajukan teknologinya adalah adanya ruang belajar interaktif (interactive learning spaces) atau ILS.
Share on X

Adanya hukum hak kekayaan intelektual juga menggeser fokus perusahaan-perusahaan teknologi pada industri teknologi tingkat tinggi lainnya, seperti serat optik, robotika, komputer, dan sebagainya. Namun, Korsel juga menghadapi kekurangan tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang-bidang baru.

Akibatnya, banyak perusahaan – seperti Samsung dan LG – secara proaktif mengadakan kegiatan-kegiatan litbang dengan perusahaan-perusahaan teknologi di negara-negara lain. Selain itu, ekspatriat-ekspatriat Korsel di negara-negara lain juga dibujuk agar kembali guna mengisi kekurangan tenaga ahli tersebut.

Tahapan terakhir – pada tahun 1990-an – bisa dibilang menjadi puncak kejayaan industri teknologi Korsel. Meski terdampak oleh Krisis Finansial Asia pada tahun 1997, restabilisasi mata uang, kembalinya kepercayaan investor asing, dan tingginya permintaan global atas produk teknologi informasi dapat kembali mendorong ekspansi industri teknologi Korsel ke berbagai belahan dunia.

Dalam beberapa tahapan tersebut, Korsel melibatkan diri dalam ILS agar mampu mengembangkan kapabilitas teknologinya. Berkaca pada pengalaman Korsel ini, apakah Indonesia mampu mengikuti jejak negara tersebut?

Mampukah Indonesia?

Sebenarnya, strategi ini tidak hanya dilakukan oleh Korsel. Banyak negara-negara Asia yang kini dikenal dengan kemampuan teknologinya yang maju setidaknya pernah menerapkan strategi serupa, seperti Jepang dan Tiongkok.

Tiongkok misalnya – mirip dengan langkah Korsel – mengadakan joint venture dengan berbagai perasahaan multinasional dan melibatkan diri ke dalam ILS agar dapat menyerap keahlian manufaktur dasar dan kemampuan adaptif lainnya.

Namun, meski Tiongkok, Jepang, dan Korsel dianggap berhasil menerapkan strategi tersebut, El Fakir menyebutkan bahwa terdapat negara-negara berkembang lainnya yang gagal mengikuti jejak negara-negara Asia Timur itu.

Lantas, apa rahasia sukses negara-negara Asia Timur tersebut?

Pada intinya, mengacu pada tulisan El Fakir, terdapat dua kunci utama agar negara-negara ini mampu mengembangkan teknologinya, yakni kemampuan perusahaan-perusahaan untuk berintegrasi dan berevolusi melalui ILS, serta kerangka institusional dan orgasiasional yang mendukung. Kurangnya ILS dan ketiadaan faktor-faktor pendukung ini menyebabkan negara-negara berkembang lainnya gagal.

Jika Indonesia memang ingin mengikuti jejak Korsel dan negara-negara Asia Timur itu, ILS dan insentif pendukung lainnya bisa jadi juga perlu disediakan. Namun, apakah Indonesia kini memiliki dua kunci utama itu?

ILS misalnya, banyak tersedia apabila investasi asing dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing turut dilakukan. Upaya untuk memunculkan ILS ini yang mungkin tengah distimulasi oleh pemerintahan Jokowi melalui insentif atas investasi-investasi di bidang litbang dan teknologi.

Namun, seperti yang kerap dikeluhkan oleh Presiden Jokowi, regulasi dan proses investasi yang rumit bisa saja menghambat masuknya investasi-investasi penyedia ILS. Mungkin, pemerintah juga perlu memerhatikan persoalan ini guna memungkinkan adanya ILS bagi perusahaan-perusahaan teknologi domestik.

View this post on Instagram

Menristek Bambang Brodjonegoro sarankan Indonesia tiru Korsel ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 11, 2019 at 6:48pm PST

Agar perusahaan teknologi Indonesia bisa menyerap kapabilitas teknologi perusahaan asing, boleh jadi pemerintah perlu mendorong regulasi yang menjamin adanya transfer teknologi tersebut. El Fakir dalam tulisannya menjelaskan bahwa insentif dan dorongan pemerintah juga diperlukan untuk mewujudkan integrase melalui ILS.

Meski begitu, seperti yang dijelaskan oleh El Fakir, pelaku-pelaku industri teknologi bisa saja tidak dapat berintegrasi dan berevolusi melalui ILS akibat adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah kapabilitas teknologi yang minim dan kompetensi yang terbatas.

Boleh jadi, di sinilah Indonesia harus menghadapi tantangannya. Pasalnya, jika dibandingkan dengan negara lain yang kini tengah mengembangkan teknologinya – yakni Tiongkok, jumlah lulusan bergelar pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat terpaut jauh.

Dalam data milik World Economic Forum, jumlah lulusan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2016 hanya berada pada kisaran 17,45 juta sedangkan Tiongkok memiliki jumlah lulusan tersier sebanyak 77,67 juta.

Di bidang IPTEK sendiri, Indonesia hanya memiliki 206.000 lulusan (1,18 persen dari lulusan tersier) pada tahun tersebut. Sementara, Tiongkok meluluskan lulusan IPTEK sebanyak 4,67 juta (6 persen).

Belum lagi, faktor-faktor eksternal lainnya bisa saja menghantui integrasi dan evolusi teknologi Indonesia melalui ILS. Dari sisi pasar misalnya, konsumen domestik Indonesia bisa saja menghambat motivasi inovasi teknologi perusahaan Indonesia.

Kemenperin sendiri mengakui bahwa konsumen Indonesia masih memiliki pemikiran konsumsi yang import-minded. Artinya, kegemaran konsumen terhadap produk impor bisa saja menjadi risiko yang dipertimbangkan oleh pelaku industri teknologi domestik ketika akan berinovasi dan menjual produknya sendiri.

Pada akhirnya, dorongan industri teknologi lokal agar dapat belajar dari industri teknologi asing menjadi minim dan dapat berujung pada, seperti yang dijelaskan El Fakir, kegagalan dalam menerapkan strategi imitasi ke inovasi. Semua kembali lagi pada bagaimana caranya motivasi-motivasi bagi industri domestik memiliki keinginan belajar yang besar.

Mungkin, lirik rapper Kendrick Lamar di awal tulisan dapat menggambarkan visi strategi From Imitation to Innovation ala Indonesia sendiri. Di tengah-tengah visi dan mimpi kemajuan industri dan teknologi Indonesia yang kini digadang-gadang, berbagai tantangan dan hambatan dalam pembelajaran teknologi turut menghantui. Jadi, mampukah hal itu terwujud dalam waktu dekat? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PintePolitik.com

Kalau Fahri Hamzah maunya ibu kota Indonesia itu terletak di wilayah dekat air, misalnya kayak di Pulau Reklamasi, beda ceritanya nih sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang Brodjonegoro.

Pasalnya Bambang bilang bahwa ibu kota Indonesia akan dibangun dengan konsep forest city gitu deh.

Loh, ini kok merencanakan ibu kota negara (IKN) udah kayak mau bikin resepsi pernikahan aja sih. Kan kalau pernikahan gitu biasanya ada tema forest wedding, garden wedding, dan lainnya gitu. Hehehe.

Ternyata, ide city in the forest ini juga sudah dikonfirmasi sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang bilang kalau ibu kota smart and forest city di Kalimantan ini diharapkan akan menjadi perhatian dunia gengs.

View this post on Instagram

Presiden Jokowi mempertanyakan mati listrik massal yang terjadi Minggu 4 Agustus kemarin Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jakarta #matilampu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 5, 2019 at 1:22am PDT

Dear bapak-bapak menteri yang saya hormati. Kalau mau bikin IKN dengan konsep forest city mah nggak perlu jauh-jauh bangun di Kalimantan Pak. Soalnya sebelum Bappenas keluarkan ide begitu, PLN udah lebih dulu bikin konsep city in forest di Jakarta loh, Pak.

Tuh, putusnya listrik PLN sekitar setengah hari kemarin juga sudah bikin warga Jakarta merasakan bagaimana rasanya tinggal di city in the forest kok. Upss.

Soalnya kan gedung-gedung Jakarta diterangi cahaya bintang, terus banyak nyamuk, terus suara jangkrik terdengar dengan sangat jelas, dan parahnya sinyal juga nggak stabil. Udah hutan-able banget lah ya ini?

Udah gitu sesuai dengan prediksinya Pak Basuki Hadimuljono, ibu kota Jakarta rasa hutan kemarin juga sudah menarik perhatian dunia kok. Kan tagar #matilampu juga udah jadi trending worldwide di Twitter. Upss.

Sayangnya, selama Pak Jokowi belum mengumumkan lokasi persis IKN yang baru, berarti konsep ini masih sekadar wacana aja lah ya. Jadi kita tunggu aja deh, daerah Kalimantan bagian mana yang akan dijadikan ibu kota ala forest city.

Tapi kalau benar-benar mau membangun konsep forest city, jangan lupa ajak PLN kerja sama mengembangkan konsepnya juga. Kali aja dengan bantuan PLN, rasa city in the forest-nya bisa makin terasa juga. Hehehe. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]ebagai Ibu Kota dan wajah Indonesia di muka dunia, saat ini Jakarta tak lagi bisa dibilang indah. Polusi udara yang semakin menyesakkan napas, kemacetan parah, serta ruang gerak yang kian sempit, membuat kondisi kehidupan di kota berpenduduk 10,4 juta jiwa ini bisa dibilang tak lagi nyaman. Namun seperti kata Najwa Shihab, Jakarta tak akan berubah bila pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan masih bertumpuk di sana.

Jadi tak heran pula, bila kemudian wacana pemindahan ibu kota kembali menguak di era Pemerintahan saat ini.  Walaupun Presiden Joko Widodo telah menegaskan, kalau pemindahan ibukota masih dalam taraf kajian, namun Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN) yang juga Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, berharap kajian tersebut bukan hanya sekedar untuk wacana semata.

Baik Bambang maupun pengamat perkotaan lainnya, saat ini potensi bencana di Jakarta sudah di depan mata. Selain persoalan banjir yang juga terus membayangi di setiap tahun dan menyebabkan ketidakefisienan beraktivitas,  urbanisasi serta degradasi lingkungan di Jakarta pun semakin meningkat, sehingga akan dapat berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional.

Bappenas Mulai Kaji Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya https://t.co/7fXmcyffO3 pic.twitter.com/vPTElN2WZ5

— METRO TV (@Metro_TV) April 9, 2017

Walaupun banyak pihak menganggap ide pemindahan ibu kota hanyalah sekedar wacana dan bahkan sulit untuk dilaksanakan, namun pakar tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan kalau sebenarnya pemindahan ibu kota sebagai kota administratif dapat dipindahkan lebih cepat dan murah, apabila dilakukan secara realistis serta tidak harus dilakukan secara ‘bedol desa’.

Memungkinkan Walau Sulit

“Bukan hal yang realistis untuk mengharapkan ibu kota baru yang tertata akan dapat berfungsi secepatnya. Setidaknya butuh waktu satu abad untuk menjadikan kota tersebut berhasil.” ~ Vadim Rossman

Dalam bukunya yang berjudul “Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation”, Rossman mengatakan kalau perpindahan ibu kota telah dilakukan oleh banyak negara, bahkan sejak berabad-abad lalu. Baik karena alasan kotanya yang sudah terlalu padat, agar tidak mudah diinvasi bangsa lain, hingga atas alasan pemerataan penduduk dan ekonomi.

Dalam sejarahnya, Indonesia sebenarnya juga pernah memindahkan ibu kota sebanyak tiga kali, yaitu ke Yogyakarta, Bukittinggi di Sumatera Barat, dan Bireun di Nangroe Aceh Darussalam. Lalu mengapa isu perpindahan ibu kota Indonesia kali ini dipermasalahkan dan menjadi diskursus oleh banyak pengamat serta akademisi? Jawabannya tentu perpindahan Indonesia yang dimaksud kali ini bukan hanya sekedar mempertahankan kedaulatan dari tangan penjajah, tapi memindahkan sebuah kota besar ke wilayah baru.

Di sinilah permasalahannya. Walau ibu kota baru nantinya hanya diperuntukkan sebagai kota administratif layaknya Putrajaya, Malaysia dan Brasilia di Brazil, namun tetap saja pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur penunjang, gedung-gedung perkantoran, dan juga rumah bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya paling sedikit 800 ribu orang, itu belum termasuk keluarga mereka.

Faktor utama yang dibutuhkan, tentu saja anggaran biaya perpindahannya. Bambang mengatakan, biaya yang diperlukan bisa mencapai Rp 100 hingga 200 triliun. Agar tidak memberatkan APBN, ia pun mengusulkan pendanaannya dengan menggandeng swasta dan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP). Namun usulan ini juga dianggap mengandung risiko dan pemerintah harus hati-hati dalam melakukan perjanjiannya.

Faktor lainnya adalah infrastruktur penunjang kehidupan. Walau Kalimantan jaraknya tidak terlalu jauh dari Jawa, namun dari segi pembangunan infrastruktur jauh tertinggal. Ada dua kendala utama yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Kalimantan, yaitu sumber air dan ketercukupan daya listrik. Selain itu, kondisi ibu kota baru yang masih belum ‘sempurna’ menjadi kota, tentu juga berpengaruh pada para PNS yang harus ikut pindah.

Faktor lingkungan yang belum siap, sebenarnya juga dirasakan penduduk Putrajaya, Brasilia, dan Canberra, Australia. Walau ketiga negara ini berhasil memindahkan pusat administrasi negaranya, namun tidak begitu dengan penduduknya. Ketiga ibu kota negara tersebut, hanya ‘hidup’ saat hari-hari kerja saja, yaitu Senin hingga Jumat. Sementara di hari libur dan akhir pekan, penduduknya ‘menghilang’ karena sebagian besar memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggal sebelumnya yang lebih memberikan kenyamanan.

Pengaruh Sosial Budaya

“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model.” ~ Ir. Soekarno

Sejak zaman Bung Karno, Palangkaraya memang telah digadang-gadang sebagai ibu kota baru Indonesia. Bila alasan Presiden Pertama RI memindahkan ibu kota kala itu lebih bersifat sentimentil, pada presiden-presiden berikutnya alasan pemindahan ibu kota menjadi lebih bersifat mendesak, akibat Jakarta awalnya tidak dipersiapkan menjadi ibu kota yang menjadi pusat segalanya di Indonesia.

Namun Jokowi sendiri mengatakan, Palangkaraya bukanlah satu-satunya alternatif yang kini tengah dikaji sebagai pengganti ibu kota. Tak heran bila kemudian banyak provinsi yang mulai mempromosikan wilayahnya, agar dapat terpilih sebagai ibu kota baru. Meski begitu, Presiden juga telah menegaskan kalau ibu kota haruslah berada di luar Jawa, mengingat jumlah penduduk Jawa pun sudah cukup padat saat ini.

Bila kita mengambil saran dari Rossman, sebuah ibu kota baru sebaiknya merupakan wilayah yang memungkinkan terciptanya keseimbangan dan inklusivitas di berbagai bidang, seperti teritorial, ekonomi, etnis, dan religi masyarakatnya. Wilayah seperti itulah, lanjutnya, akan menciptakan keberhasilan untuk menciptakan wajah baru ibu kota sebuah negara.

Saat kita membangun sebuah wilayah sebagai ibu kota, maka pembangunan itu akan berdampak pada sosial budayanya. Apabila benar Palangkaraya akan menjadi ibu kota, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan? Akankah pendatang dari Jakarta akan menyingkirkan keberadaan mereka layaknya suku Betawi di Jakarta? Bagaimana pula keberlangsungan areal hutan lindung di sekitarnya?

Perlu, Tapi Harus Berkelanjutan

“Pembangunan sosial tidak boleh mengorbankan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (Enviromental Gradient).” ~ Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain

Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, merupakan tiga pilar yang tidak boleh dilupakan dalam membangun sebuah kota agar dapat berkelanjutan. Ketiga pilar ini, merupakan faktor penting agar pembangunan kota dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara harmonis. Pembangunan kota yang berkelanjutan pula yang menjadi jawaban utama apabila ibu kota jadi dipindahkan, kemana pun nantinya tempat yang ditetapkan.

Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain juga menyarankan, ibu kota baru nantinya harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Begitu juga Rossman, ia menyarankan agar ibu kota baru nanti, pembangunannya dilakukan secara realistis. Ia mencontohkan kasus Mesir yang ingin memindahkan ibu kotanya dari Kairo, gara-gara ingin membangun ibu kota yang megah nan mewah, pada akhirnya malah menuai protes dari masyarakatnya yang saat ini yang masih terbelit kemiskinan.

Belajar dari apa yang dicontohkan Rossman, ada baiknya untuk pemerintah membangun ibu kota baru yang tak hanya baik dalam pembangunan fisiknya semata. Namun pembangunan itu harus dilakukan secara realistis sehingga mampu memenuhi kebutuhan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi walaupun ibu kota baru nantinya tidak memiliki gedung-gedung pencakar langit, namun mampu melengkapi kebutuhan sebuah kota administratif pemerintahan.

Membangun ibu kota secara realistis, juga akan menguntungkan dari sisi anggaran yang diperlukan. Pendapat Joga bahwa memindahkan ibu kota tidak harus dimulai dari nol juga, dapat dikaji lebih mendalam. Palangkaraya misalnya, saat ini telah memiliki infrastruktur yang memadai sebagai sebuah kota. Sehingga yang dilakukan pemerintah hanyalah meningkatkan dan mempercepat pembangunan penunjang lainnya.

Alternatif lainnya, pemindahan alat administrasi pemerintahan tidak harus di satu tempat. Namun penempatan kementrian dapat disesuaikan dengan wilayah yang mendukung, misalnya Kota Bandung dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan teknologi dan Yogyakarta dapat dikembangkan sebagai pusat seni budaya, sementara Surabaya sebagai pusat kemaritiman. Dengan begitu, pemindahan ibu kota bisa dapat segera terlaksana dan tidak lagi hanya sebagai wacana semata. (R24)