PinterPolitik.com

“Bersiap untuk perang adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melestarikan perdamaian”- George Washington

Bertempat di California, Amerika Serikat (AS), ketiga pemimpin negara Aliansi Australia, Inggris, AS (AUKUS), yaitu Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, Presiden AS Joe Biden (Presiden AS), dan PM Inggris Rishi Sunak resmi mengumumkan proyek  kerjasama kapal selam nuklir.

Proyek yang bernilai sekitar $245 miliar (Rp3.700 triliun) ini mampu  meningkatkan kemampuan militer Australia secara drastis. Sebab selama ini Australia hanya memiliki jenis kapal selam bertenaga listrik-diesel, yaitu Collins class, yang awalnya hendak diremajakan dengan Attack class dari Prancis yang juga bertenaga listrik-diesel. 

Rencananya, kapal selam yang diberi nama SSN-AUKUS ini akan menggunakan model desain dari Inggris, dan dilengkapi dengan teknologi dari AS. Selain Australia, Inggris juga akan mendapat kapal selam ini dengan estimasi penerimaan pertama pada akhir 2030-an. Sementara Australia akan mulai menerimanya sejak awal 2040-an.

Namun sebelum itu, sekitar tahun 2030 Australia juga akan membeli kapal selam nuklir dari AS, yaitu Virginia class sebanyak 3 unit dengan opsi penambahan 2 unit. Pembelian ini sendiri akan berada di bawah perjanjian AUKUS. 

Selain membawa keuntungan berupa terbukanya ribuan lapangan kerja, proyek tersebut juga membawa berbagai dampak negatif. Mantan PM Australia, yakni Paul Keating, bahkan mengkritik pembelian tersebut, karena mempertaruhkan keselamatan negara dengan kepentingan “negara asing” yaitu AS dan Inggris dalam potensi konflik di masa depan. Beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Indonesia telah menyampaikan kritik terhadap perjanjian tersebut.

Para pengamat sendiri menduga bahwa kesepakatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengimbangi kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan regional.

Namun, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh AUKUS? Apa benar semua tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi Tiongkok? Kalau demikian, pertanyaan besar lainnya adalah, apakah Tiongkok memang begitu berbahaya?

Island Chain Strategy?

Status hegemoni yang dinikmati AS bukan kali ini saja mendapat tantangan. Uni Soviet hadir selama masa Perang Dingin sebagai sebuah kekuatan yang berusaha mengimbangi atau menyaingi kemampuan AS. Nah, pada saat itu, AS menerapkan beberapa strategi agar pengaruh Uni Soviet bisa terkontrol.

Salah satunya adalah island chain strategy yang dibuat oleh John Foster Dulles, yang merupakan ahli urusan luar negeri AS. Strategi yang dikembangkan sekitar tahun 1951 ini dibuat untuk menahan dan menekan kemampuan maritim dari Uni Soviet dan Tiongkok. Meski tidak populer pada masa perang dingin, namun strategi ini dipandang sebagai solusi yang efektif untuk melawan Tiongkok.

Tujuan dari strategi ini sendiri adalah untuk membatasi akses laut kepada negara target, dengan jaringan kepulauan yang tersebar di Samudera Pasifik. Ada sekitar 3 rantai yang dikembangkan. Rantai pertama dimulai dari Kepulauan Jepang hingga Pulau Kalimantan. Sementara rantai kedua mencakup Kepulauan Mariana hingga Nugini barat dan termasuk negara Palau. Dan yang ketiga adalah wilayah Hawaii, Samoa Amerika  hingga berakhir di Selandia baru. 

Seiring dengan meluasnya pengaruh Tiongkok, terutama soal pangkalan militer di negara lain serta proyek Belt and Road Initiative (BRI), wacana perluasan strategi dengan rantai ke 4 dan ke 5 telah diperbincangkan. Hal tersebut ditujukan untuk mengepung pangkalan milik PLA di Djibouti hingga Sri Lanka dan Pakistan. 

Jika kita hubungkan, proyek AUKUS sendiri bisa jadi merupakan “bentuk” lain dari strategi tersebut. Mengingat wilayah Australia yang berdekatan dengan wilayah Samudera Pasifik dan hindia, sehingga kehadiran kapal selam nuklir Australia  dapat menjadi ancaman serius bagi militer Tiongkok.

Kemampuan inilah yang berusaha diletakkan oleh AS untuk semakin mengurung keberadaan Tiongkok, terutama di wilayah pasifik. Efek deterrence atau penyeimbangan yang dihadirkan tentu dapat mempengaruhi tindakan Tiongkok, yang akan mempertimbangkan hal tersebut.

Wajar AS Agresif?

Mungkin banyak orang yang berpikir tentang kenapa AS tidak mengupayakan diplomasi atau kolaborasi dengan Tiongkok. Hal ini sebenarnya masuk akal karena AS sendiri bergantung pada Tiongkok, banyak barang murah dari Tiongkok yang kini menjadi pilihan utama bagi kebutuhan warga AS.

Kita bisa memahami tindakan AS tersebut dengan melihat sebuah konsep dari Brantly Womack, yaitu Allison trap. Dalam konsepnya, profesor dari hubungan internasional Universitas Virginia tersebut, menyebut bahwa persaingan antara kekuatan dominan dan kekuatan potensial akan selalu menghasilkan konflik yang besar. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat kepentingan keduanya yang akan bertentangan.

Kekuatan dominan akan selalu melihat tindakan kekuatan potensial sebagai ancaman, sementara kekuatan potensial akan terus berusaha menjalankan ambisinya, meski dengan menentang kemauan sang kekuatan dominan. Hal ini disebabkan oleh keadaan dunia yang tidak pasti, sehingga setiap pihak akan mementingkan dan memaksakan keinginannya. 

Pada kondisi tersebut, tentu kekuatan dominan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan ambisi dan keinginan dari kekuatan potensial tersebut.

Jika kita melihat dalam kasus AUKUS dan Tiongkok, tentunya AS adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini. Meski harus “membagi” teknologinya kepada Australia, namun dalam hal ini AS mendapat bisa melancarkan kepentingan nasionalnya.

Jika kita analogikan dalam permainan catur, kesepakatan ini membuat Australia tidak hanya menjadi “pion” bagi AS, namun telah berubah menjadi benteng atau kuda, yang kemampuannya lebih baik dari sebuah pion. 

Sejatinya, Australia memiliki hubungan yang cukup krusial dengan Tiongkok, karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesarnya. Hal ini membuat Australia harus “mendayung diantara dua karang”, untuk menjaga kepentingan nasionalnya. 

Tiongkok sendiri merupakan lawan yang lebih tangguh dari Uni Soviet, karena menggabungkan kemampuan ekonomi dan militernya yang besar.  Sehingga Amerika harus lebih cermat untuk mengeliminasi ancamannya.

Di sisi lain, tentu AS tidak bisa berkonfrontasi secara langsung dengan Tiongkok, karena di masa yang penuh dengan keterbukaan serta harga nyawa yang begitu “mahal” di AS, dapat membahayakan kondisi dalam negeri mereka. Opsi proxy war dengan bidak lain yang bisa digunakan, menjadi pilihan lain yang brilian bagi AS. 

Tentunya kita berharap agar jangan sampai konflik terbuka terjadi di kawasan ini, karena akan merugikan Indonesia dan negara ASEAN lain. Selain itu akan menyebabkan destabilisasi kawasan Indo-pasifik.. 

Pada kondisi seperti inilah peran Indonesia begitu krusial. Semestinya, Indonesia -sebagai salah satu “pemilik rumah” Indo-Pasifik- bisa tampil menjadi pihak netral dan mediator untuk kedua kekuatan besar yang sewaktu waktu bisa bentrok. Meminimalisir dampak yang terjadi tentu harus menjadi tujuan tersebut. 

Karena di dunia yang semuanya saling berkaitan ini, kadang nasib kita ditentukan dengan hubungan yang terjadi di antara pihak lainnya. Semoga, Indonesia bisa sebaik mungkin melewatinya, mengikuti perkataan Bung Hatta, “mendayung di antara dua karang”. (R87)

PinterPolitik.com

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden belakangan terlihat semakin mendekati Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Mei lalu, Presiden ke-46 negeri Paman Sam itu bahkan mengadakan pertemuan istimewa dengan para pemimpin negara ASEAN, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai upaya untuk menegaskan niatan politik luar negerinya yang saat ini sedang difokuskan ke ASEAN, Biden dan beberapa pejabatnya beberapa kali mengucapkan kata kunci “ASEAN centrality” atau sentralitas ASEAN dalam berbagai pernyataan publik. 

Istilah ini merupakan istilah sakral yang mulai muncul setidaknya sejak awal ASEAN didirikan. ASEAN centrality dianggap merepresentasikan mimpi-mimpi yang tidak hanya dari negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga negara besar dunia, untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat yang inklusif, dan mampu menjadi poros kerja sama internasional.

Biden pun tampaknya tidak ingin terlihat hanya mengumbar perkataan saja. Tidak lama setelah bertemu dengan kepala-kepala negara ASEAN, Biden menginisiasi Kerangka Ekonomi Asia-Pasifik (IPEF). Kerja sama ini tediri dari 3 negara sekutu AS, yakni Australia, Jepang, dan India, atau yang biasa disebut sebagai negara anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral (QUAD), dan 7 negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Dilihat dari kertas, negara-negara anggota IPEF membuat kerja sama ini begitu potensial, karena jika ditotalkan, mereka mengisi setidaknya 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Ya, Biden memang tampak ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Hal ini sangat kontras dengan perlakuan Presiden AS sebelumnya, yakni Donald Trump, yang justru malah menunjukkan gelagat politik yang tidak begitu mementingkan kawasan Asia Tenggara. Contohnya dengan mengeluarkan diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.

Lantas, mengapa Biden berbeda dengan Trump? Benarkah Presiden berambut putih itu memang telah menjadikan ASEAN sebagai fokus kerja sama luar negeri utama AS?

Bukan ASEAN yang Diincar? 

Yang menarik dari perbincangan tentang keseriusan prinsip ASEAN centrality dari perspektif AS adalah, sampai sekarang Biden masih belum menunjuk Duta Besar (Dubes) khusus untuk ASEAN.

Petugas pemerintah AS yang memegang posisi sebagai penghubung dengan ASEAN saat ini hanya diisi oleh jabatan Chargé d’Affaires, yakni Melissa A. Brown. Jabatan ini merupakan jabatan diplomat yang sementara tugasnya adalah mengisi kekosongan posisi Dubes.

Kemudian, bantuan ekonomi yang diberikan AS pada ASEAN juga bisa dibilang sangat kecil, yaitu hanya berjumlah US$102 juta. Angka tersebut tidak ada apa-apanya dibanding bantuan ekonomi yang diberikan Tiongkok pada ASEAN, yaitu US$1,5 miliar. 

Dan hanya sebagai informasi tambahan menarik, bantuan yang diberikan AS pada Ukraina paska konfliknya dengan Rusia saja mencapai nilai US$50 miliar. Melihat fakta-fakta ini, kita bisa menalarkan bahwa bagi AS, ASEAN sepertinya tidak sepenting apa yang digembar-gemborkan pemberitaan.

Lantas, apa yang sebenarnya diincar oleh Biden dengan gestur pendekatan diri ke ASEAN?

Xirui Li, pengamat internasional sekaligus kandidat Ph.D di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), dalam artikelnya Is the Biden Administration Serious About ‘ASEAN Centrality’?, menilai narasi ASEAN centrality yang sedang dimainkan Biden tidak lain hanyalah sebuah politik simbol. Sementara itu, anggapan bahwa ASEAN akan menjadi poros kerja sama ekonomi AS masih sangat jauh.

Simbolisme tersebut berfungsi menjawab dua kekhawatiran di Asia Tenggara. Pertama, dengan mengatakan AS berkomitmen membangun hubungan dengan ASEAN, negara-negara anggota seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina bisa mendapatkan jaminan bahwa mereka tetap dilirik oleh AS, meskipun perhatian Paman Sam belum sepenuhnya ditempatkan ke negara-negara ASEAN.

Simbolisme ini bisa berfungsi dengan baik, karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga riset ISEAS-Yusof Ishak Institute pada tahun 2021, tingkat ketidakpercayaan para pembuat kebijakan negara-negara ASEAN pada Tiongkok meningkat tinggi dari 60,3 persen pada 2021, menjadi 63 persen pada 2021. Sementara, 61,5 persen pembuat kebijakan ASEAN lebih memilih memihak AS ketimbang Tiongkok. 

Ini artinya, banyak negara ASEAN yang sangat antusias bila AS memberi perhatian pada mereka, meskipun janji-janji yang diberikan belum dalam tahapan yang praktis. Ini tentu menjadi daya tawar tersendiri bagi AS bila Biden berencana menjalankan agenda meredam pengaruh Tiongkok.

Kedua, dan ini poin yang paling penting, retorika ASEAN centrality AS juga berperan sebagai jaminan pada negara-negara sekutu yang ada di sekitar kawasan Asia Tenggara bahwa AS telah merestui berbagai manuver politik yang perlu dilakukan oleh para sekutu untuk mendapatkan keunggulan di kawasan demi menghadapi Tiongkok, khususnya dengan melakukan pendekatan ke negara ASEAN.

Seperti yang diketahui, AS tidak bisa mengintervensi langsung ke negara-negara ASEAN bila terjadi suatu serangan dari Tiongkok. Oleh karena itu, AS perlu mengandalkan sekutunya yang berada di sekitar Asia Tenggara. Australia, Jepang, dan India tentu menjadi opsi yang tepat, mengingat negara-negara ini memiliki kekhawatiran geopolitik, sekaligus ekonomi yang besar terkait pengaruh Tiongkok.

Karena itu, dengan menunjukkan gelagat bahwa AS tengah mendekati ASEAN, para sekutu ini bisa lebih leluasa, sekaligus dapat memperkuat hubungan ekonomi dan kepastian stabilitas keamanannya dengan ASEAN.

Praktik seperti ini sesungguhnya memiliki istilahnya sendiri dalam studi hubungan internasional, yakni San Fransisco System atau Hub and Spoke Architecture. Victor Cha dalam bukunya Powerplay: Origins of the US Alliance System in Asia, menjelaskan konsep ini berfungsi tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik MLM, di mana ada negara yang berperan sebagai pusat (hub), dan ada negara yang menjadi agen lapangan (spoke).

Dengan memperkuat peluang bergerak para agen lapangan, AS bisa “melempar dua burung dengan satu batu”. Maksudnya, jika para sekutu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN, maka itu akan jadi bekal kekuatan mereka secara individual, sekaligus mampu membuat AS duduk dengan lebih tenang di Benua Amerika karena kawasannya sudah dipantau oleh para agen lapangan tadi.

Pada akhirnya, jika hal ini benar dilakukan, maka poin yang bisa kita ambil dari retorika ASEAN centrality adalah, ASEAN sesungguhnya bukanlah prioritas Biden, tetapi prioritasnya adalah Tiongkok dan sekutu-sekutu AS di sekitar Asia Tenggara. 

Lantas, jika ancaman Tiongkok begitu besar, mengapa strategi ini tidak dilakukan oleh pendahulu Biden, yakni Trump? 

Masalah Sama, Beda Strategi?

Kritik yang dilemparkan pada Donald Trump terkait kepemimpinannya tidak hanya berasal dari masyarakat AS saja, tetapi juga dari negara-negara sekutunya. Ketika menjadi presiden, Trump beberapa kali disorot karena melakukan beberapa manuver politik yang membuat hubungan AS dengan negara sekutunya merenggang. 

Hal itu utamanya karena Trump terlihat begitu agresif dengan Tiongkok, namun Trump tidak memberikan jaminan yang kuat bagi para sekutu yang secara geografis berjarak dekat dengan negeri Tirai Bambu.

Dan mungkin, blunder yang dilakukan Trump ini telah dipelajari oleh Biden. Biden sadar bahwa untuk menghadapi Tiongkok, AS membutuhkan peran yang besar dari para sekutunya di sekitar wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Untuk dapat melakukan hal itu, AS perlu menjadi pihak yang bisa memproteksi sekaligus mengakomodir gerakan politik para sekutunya, utamanya dalam menancapkan pengaruh di ASEAN.

Well, bagaimanapun juga, entah itu Trump atau Biden, ujung-ujungnya permainan politik luar negeri AS masih berkutat di permasalahan tentang Tiongkok. Padahal, banyak pengamat internasional yang menganalisis bahwa kemungkinan Tiongkok menggantikan posisi AS sebagai negara hegemon, terutama dalam aspek ekonomi, sangatlah kecil. 

Sederhananya, kalau mengutip riset yang dilakukan pengamat dari Lowy Institute, Roland Rajah dan Alyssa Leng, Tiongkok berkembang terlalu cepat sehingga kesulitan mempertahankan kestabilan keuangannya.

Kendati demikian, narasi “teror” kekuatan Tiongkok tetap berjalan, dan justru diikuti begitu saja oleh sekutu-sekutu AS. Andrew Korybko, pengamat kebijakan AS dalam artikelnya The U.S. Obsession with China is Pathological, menilai hal ini terjadi akibat kecanduan AS pada konfrontasi.

Semenjak era Perang Dunia, nasionalisme AS dapat bertumbuh pesat karena kala itu musuh bersama sangat nyata. Namun, setelah peperangan berakhir, AS kesulitan mencari sebuah common enemy, padahal, narasi common enemy atau musuh bersama sudah menjadi komoditas politik yang subur dalam perpolitikan AS. 

Kita bisa lihat sendiri bagaimana mantan Presiden George W. Bush dapat menjadi Presiden dua periode karena narasi perang melawan terorismenya.

Pada akhirnya, siapapun Presiden AS dan bagaimanapun pemimpinnya, kita sepertinya bisa yakin bahwa aktor utama di era politik internasional modern ini hanyalah AS dan Tiongkok. Sementara, sekutu-sekutu AS dan ASEAN hanya akan menjadi perantara saja. (D74)

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese berkunjung ke Indonesia pada 5-7 Juni 2022. Indonesia menjadi negara pertama yang didatanginya setelah dilantik sebagai PM. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan Albanese akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membahas berbagai isu, mulai dari pemulihan ekonomi, serta isu kawasan dan global seperti AUKUS dan G20. Albanese juga digadang-gadangkan akan memprioritaskan perbaikan hubungan Australia-Indonesia.

PinterPolitik.com

Pertarungan geopolitik antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah memicu potensi perlombaan senjata di kawasan tersebut. Alasannya disebabkan oleh munculnya aliansi baru bernama AUKUS yang terdiri dari tiga negara besar meliputi AS, Inggris dan Australia. Terbentuknya aliansi tiga negara ini disinyalir bisa mempengaruhi sektor keamanan karena terdapat kesepakatan untuk memberikan akses energi nuklir dari AS kepada Australia. Perwujudannya dengan rencana pembentukan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa negeri Kangguru akan menjadi negara kedua yang mendapatkan akses teknologi nuklir dari AS setelah Inggris yang sudah terlebih dahulu menerimanya pada tahun 1958. Momentum ini tercipta dengan adanya perjanjian bilateral bernama Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Island for Cooperation on the uses of Atomic Energy for Mutual Defense Purposes. Perjanjian ini berisi tentang pertukaran material nuklir hingga informasi dan teknologi.

Hubungan baik antara AS dan Inggris dalam sektor keamanan ternyata juga berdampak pada Australia. Negara yang memiliki kedekatan geografis dengan kawasan Asia Tenggara ini berpotensi menjadi negara yang bisa menghasilkan nuklir. Padahal, Australia termasuk dalam negara yang terlibat dalam Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan yang dalam artian mendukung penuh kawasan Pasifik untuk bebas dari nuklir.

Negara-negara ASEAN, seperti Indonesia juga mendukung penuh upaya untuk menjamin keamanan di kawasan dengan mengacu pada sebuah traktat yang bernama Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone/ SEANWFZ).  Tujuan utamanya untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh radio aktif dan bahan-bahan lainnya.

Baca Juga: Jokowi di Hadapan Ancaman Nuklir?

Meski negara-negara ASEAN berkomitmen untuk tidak mengembangkan nuklir, namun negara Asia di bagian lain tidak memperlihatkan kondisi yang sama. Terdapat dua negara Asia yang mengembangkan energi nuklir, yaitu India dan Jepang. Dua negara ini mematahkan monopoli nuklir yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota Dewan Keamanan PBB yang meliputi AS, Inggris, Tiongkok, Prancis dan Rusia.

Khusus untuk India, perjalanan negara ini untuk mengembangkan energi nuklir tidaklah mulus karena sempat menghadapi berbagai tantangan, terutama ancaman dari negara tetangga, yaitu Pakistan. Sementara Jepang, saat ini fokus mengembangkan energi nuklir untuk mencegah krisis listrik.

Menurut Kissinger dalam tulisan berjudul Nuclear Weapons and Foreign Policy karya Yogesh Joshi, dijelaskan bahwa pengembangan nuklir merupakan upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang politis serta menjadi sebuah dukungan untuk menyeimbangkan antara diplomasi dan kekuatan yang sifatnya memaksa. Selain itu, pengembangan nuklir dinilai bukan merupakan strategi untuk melakukan perang semata, namun sarat dengan sebuah kepentingan politik yang harus dicapai.

Mengacu pada pengertian ini, maka tidak heran jika negara-negara di dunia termasuk Asia juga mengembangkan energi nuklir. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Mampu Punya Senjata Nuklir?

Beberapa pejabat di Tanah Air sebenarnya sudah beberapa kali menyuarakan pendapat supaya Indonesia bisa menjadi negara yang mampu mengembangkan energi nuklir. Mulai dari Luhut Binsar Pandjaitan hingga Prabowo Subianto, keduanya pernah menyinggung peluang untuk mengembangkan energi nuklir, namun hingga saat ini belum terealisasi. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat ‘mimpi’ tersebut belum juga bisa direalisasikan meski Indonesia dinilai memiliki sumber daya uranium yang bisa diolah menjadi energi nuklir.

Berdasarkan data dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) total sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia sebanyak 81.090 ton dan thorium 140.411 ton. Bahan baku tersebut tersebar di tiga wilayah, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing memiliki kuantitas yang berbeda-beda, Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium, Kalimantan dengan 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium, sementara Sulawesi sebanyak 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium.

Meski demikian, sampai dengan saat ini Indonesia belum juga memanfaatkan potensi tersebut untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Padahal, BATAN menilai  ada beberapa lokasi yang  bisa dimanfaatkan untuk membangun PLTN yang notabene bukan wilayah yang rawan gempa.

Baca Juga: Bila Luhut Bermimpi Punya Nuklir

Jika, Indonesia serius memiliki keinginan untuk mengembangkan energi nuklir maka ada satu hal yang sepatutnya menjadi perhatian khusus, seperti kondisi geografis yang menempatkan negara ini termasuk dalam kawasan rawan bencana atau berada di jalur Ring of Fire. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanda bahwa pembangunan PLTN bisa berisiko tinggi karena potensi bencana alam di Indonesia cukup tinggi.

Tidak hanya itu, faktor acceptability juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2001-2009, Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa tidak semua masyarakat setuju dengan pembangunan PLTN. Ini menandakan tidak semua jenis energi tertentu dapat diterima oleh masyarakat.

Selain faktor internal, faktor eksternal lain juga membuat ‘mimpi’ Indonesia untuk membangun nuklir semakin terkubur. Dalam konteks global, hanya negara-negara besar saja yang mampu mengembangkan energi nuklir. Negara superpower seperti AS misalnya, memiliki otoritas untuk membatasi upaya negara-negara dalam mengembangkan senjata.

Menurut laman U.S Department of State yang membahas tentang Arms Control and Non-Proliferation, dijelaskan bahwa AS memiliki peran sebagai aktor perdamaian dunia, sehingga pembatasan penggunaan senjata, termasuk nuklir, merupakan sebuah tindakan yang dinilai bisa mendukung terwujudnya kondisi tersebut.

Dari strategi tersebut, AS terlihat berusaha membendung negara lain untuk mengembangkan energi nuklir, misalnya dengan membentuk dua lembaga, yaitu The Bureau of Arms Control, Verification and Compliance (AVC) dan Bureau of International Security and Non-Proliferation (ISN). Dua lembaga ini memiliki tugas untuk mengantisipasi ancaman dari negara lain yang mengembangkan energi nuklir maupun senjata nuklir.

Tidak hanya itu, AS juga mampu memberikan sanksi kepada negara-negara yang ‘sulit’ untuk tunduk terhadap kesepakatan pembatasan nuklir dengan AS. Contohnya,  Iran dan Korea Utara terdampak sanksi ekonomi oleh AS karena selalu alot dalam berunding perihal pembatasan penggunaan energi nuklir.

Fenomena ini memperlihatkan negeri Paman Sam masih memiliki power untuk mengontrol persenjataan negara di dunia termasuk senjata nuklir. Sementara negara-negara berkembang atau dunia ketiga termasuk Indonesia akhirnya tidak leluasa jika mengembangkan energi nuklir.

Ganggu Stabilitas Kawasan?

Bila mengacu pada faktor internal dan eksternal, rasanya sulit bagi Indonesia untuk membangun energi nuklir terutama jika melihat dalam konteks global. Peran dominan AS dalam mengontrol persenjataan termasuk senjata nuklir akan menjadi hambatan besar bagi Indonesia.

Namun, bukan suatu hal yang mustahil jika Indonesia berkeinginan mengembangkan energi nuklir karena Jepang yang notabene merupakan negara rawan bencana alam seperti gempa bumi, bisa mengembangkan energi nuklir. Bahkan, pada pemerintah Jepang melalui mantan Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko sudah menawarkan transfer knowledge tentang penggunaan energi nuklir kepada Indonesia.

Apabila Indonesia memang berkomitmen untuk mengembangkan energi nuklir, maka Indonesia berpotensi bisa menjadi negara maju. Dalam tulisan Jose Goldemberg berjudul Nuclear Energy in Developing Countries, dijelaskan bahwa negara dunia ketiga yang mampu mengembangkan energi nuklir berpotensi menjadi negara maju. 

Baca Juga: Prabowo dan Mimpi Nuklir Indonesia

Namun, untuk merealisasikan hal tersebut tentu ada andil dukungan AS terhadap pengembangan nuklir, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun teknologi. Maka, jika Indonesia memutuskan untuk mengembangkan energi nuklir, bisa saja mengundang perhatian AS untuk melakukan intervensi dalam pembangunan nuklir.

Meski ada peluang, nyatanya Indonesia sudah beberapa kali menolak kerja sama untuk mengembangkan energi nuklir. Hal ini sekaligus menjadi sebuah pertanda bahwa potensi Indonesia untuk memiliki senjata nuklir tampaknya sulit untuk terealisasi.

Apalagi, negara-negara ASEAN sudah menandatangani perjanjian zona bebas nuklir dengan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, sehingga jika ada salah satu negara, misalnya Indonesia  memutuskan untuk mengembangkan nuklir hingga menjadi senjata pemusnah massal, ini jelas akan mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.