Beberapa tahun terakhir militer Tiongkok berhasil berkembang pesat, mereka bahkan bisa ciptakan kapal induk sendiri. Apa kunci kesuksesannya?

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, dunia zempat dikejutkan dengan kemajuan pesat dalam pengembangan militer Tiongkok. Pada bulan Juni 2022 khususnya, militer Tiongkok berhasil menjadi perhatian dunia setelah meluncurkan kapal induk ketiganya, Fujian.

Kapal ini menjadi sorotan karena merupakan kapal induk pertama yang sepenuhnya didesain dan diproduksi di dalam negeri.Menurut Matthew Funaiole dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fujian adalah kapal induk modern pertama Tiongkok dengan kemampuan yang sangat canggih.

Dilengkapi dengan sistem peluncuran berbantuan katapel elektromagnetik, kapal ini dapat meluncurkan jet tempur lebih cepat dan mengangkut lebih banyak amunisi, menempatkannya sebagai saingan serius bagi kapal induk Amerika Serikat Gerald R. Ford. Fujian pun memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan laut terbesar kedua di dunia.

Namun, ini hanyalah salah satu dari serangkaian perkembangan militer terbaru Tiongkok. Pada 2023, Tiongkok dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Kamboja, yang menimbulkan kekhawatiran baru di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait ambisi Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini dipandang sebagai strategi memperluas pengaruh militer Tiongkok di wilayah yang penuh dengan sengketa.

Penguatan militer Tiongkok pun tampak semakin kuat dari aspek finansial. Data terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Tiongkok terus meningkat. Pada 2023, anggaran pertahanan Tiongkok mencapai US$ 224,8 miliar, naik 7,2% dari tahun sebelumnya.

Ini menandai tahun ke-28 berturut-turut di mana anggaran militer Tiongkok mengalami peningkatan, meski dunia tengah dilanda berbagai krisis, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Dengan tren ini, muncul pertanyaan mengapa Tiongkok terus meningkatkan kekuatan militernya di saat banyak negara mengalami tantangan ekonomi yang signifikan. Kira-kira apa rahasia menguatnya militer Tiongkok?

Teknologi Fungsi Ganda Kuncinya?

Selain kemajuan ekonomi, pesatnya perkembangan militer Tiongkok juga menarik perhatian dunia. Sebelumnya tersembunyi di balik bayang-bayang negara besar lainnya seperti Uni Soviet dan Eropa, Tiongkok tiba-tiba muncul sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah berakhirnya Perang Dingin.

Bagaimana ini bisa terjadi? Setidaknya ada tiga faktor yang menjelaskannya. Pertama, pemerintah Tiongkok menerapkan strategi yang disebut *military-civil fusion* (MCF). Strategi ini bertujuan untuk melakukan reformasi di industri pertahanan Tiongkok dengan cara mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan memproduksi peralatan yang juga dapat digunakan oleh militer.

Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif bagi perusahaan pertahanan swasta dan mendorong persaingan yang lebih kuat di industri pertahanan Tiongkok. Strategi ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Mao Zedong, namun menurut Richard Bitzinger dari S. Rajaratnam School of International Studies, konsep Military-Civil Fusion (MCF) di bawah kepemimpinan Xi Jinping jauh lebih ambisius dibandingkan para pendahulunya.

MCF ini juga diterapkan saat pandemi Covid-19 melanda Tiongkok. Dengan alasan menjaga keamanan nasional dan memastikan distribusi vaksin yang cepat, pemerintah Tiongkok memanfaatkan situasi pandemi untuk memperkuat latihan militer.

Selanjutnya, Tiongkok memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam bukunya US-China Technological “Decoupling”, Jon Bateman menyatakan bahwa kunci perkembangan militer Tiongkok terletak pada kemajuan teknologi. Pemerintah Tiongkok mampu memanfaatkan kapasitas riset dari berbagai perusahaan dan universitas untuk mengembangkan teknologi militer, dengan memberikan insentif serta dukungan politik.

Menurut penelitian dari Australian Strategy Policy Institute (ASPI), Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki hubungan erat dengan sejumlah perusahaan teknologi besar di Tiongkok. Ini memungkinkan semua kegiatan riset dan pengembangan diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Selain itu, Tiongkok juga dikenal karena kemampuannya dalam “meniru” teknologi militer dari negara-negara besar. Pengamat militer Kris Osborn dalam artikelnya *China Loves to Steal U.S. Military Technology. Next: The U.S. Military’s Tactics?* menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa teknologi militer Tiongkok berkembang begitu pesat adalah karena mereka meniru teknologi dari negara lain, lalu memproduksinya dengan biaya yang lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar.

Keunggulan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi turut memperkuat posisi ini, karena sektor industri Tiongkok mampu mendukung proses produksi dalam skala besar.
Menariknya, pesatnya perkembangan teknologi militer Tiongkok sebenarnya didorong oleh konsep yang menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer global, yaitu military-industrial complex. Konsep ini memandang bahwa hubungan antara militer dan industri suatu negara harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Presiden AS ke-34, Dwight D. Eisenhower, dalam pidato perpisahannya pada 17 Januari 1961, memperkenalkan istilah ini dengan harapan industri AS di masa depan dapat dimanfaatkan untuk menjaga pertahanan nasional. Di era modern, faktor politik, ekonomi, sosial, dan spiritual semuanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatannya.

Dengan menerapkan konsep ini, Tiongkok berhasil bangkit sebagai pesaing utama AS, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga militer. Melihat tren saat ini, tantangan dari Tiongkok dipastikan akan terus berlanjut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa Tiongkok bisa begitu percaya diri dalam meningkatkan kekuatan militernya? Dan mengapa Amerika Serikat tidak bertindak dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan selama Perang Dingin melawan Uni Soviet?

Kesalahan Paman Sam?

Berbeda dengan Uni Soviet, meskipun Amerika Serikat beberapa kali tampak mengancam kemajuan militer Tiongkok, ancaman ini sebagian besar masih dianggap sebagai retorika belaka. Faktanya, Tiongkok belum termasuk dalam daftar “negara musuh” dalam Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Beberapa pihak berpendapat bahwa ini terjadi karena AS tidak menganggap militer Tiongkok sebagai ancaman serius. Namun, pandangan ini tampaknya kurang tepat.

Dalam tulisan mereka di Politico berjudul The U.S. Overestimated Russia’s Military Might. Is it Underestimating China’s?, Nahal Toosi dan Lara Seligman menilai bahwa ada kekeliruan AS dalam memperkirakan potensi ancaman militer Tiongkok. Menurut seorang pejabat dalam pemerintahan Biden yang tidak disebutkan namanya, saat ini AS sedang melakukan tinjauan besar-besaran terhadap data intelijen mereka. Salah satu perhatian utama dalam tinjauan ini adalah permintaan mendesak dari para pejabat AS untuk mengevaluasi kembali kemampuan militer Tiongkok.

Proses ini dipicu oleh kemampuan pemerintah Tiongkok untuk menyembunyikan kemajuan militernya, serta fakta bahwa fokus spionase AS dalam beberapa tahun terakhir lebih terpusat pada konflik di Eropa dan Rusia.

Selain itu, Toosi dan Seligman juga menemukan bahwa kurangnya kepastian intelijen tentang potensi militer Tiongkok dipengaruhi oleh upaya Xi Jinping untuk memberantas mata-mata asing di Tiongkok. Dalam laporan New York Times pada tahun 2017 berjudul Killing C.I.A Informants, China Crippled US Spying Operations, dilaporkan bahwa sejak tahun 2010, pemerintah Tiongkok secara sistematis telah membunuh atau memenjarakan banyak informan CIA, sehingga melumpuhkan operasi intelijen AS selama bertahun-tahun.

Jika informasi ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa Tiongkok telah menggunakan taktik pengelabuan untuk meningkatkan kekuatan militernya tanpa terdeteksi oleh lawan. Selain itu, di tengah pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina yang menarik perhatian global, Tiongkok berhasil memperkuat posisinya di arena geopolitik tanpa menghadapi intervensi besar dari AS.

Strategi ini mengingatkan pada ajaran filsuf Tiongkok, Sun Tzu, dalam Thirty-Six Stratagems, yang menyebutkan strategi “deceive the heavens to cross the sea”—sebuah upaya untuk menyembunyikan gerakan agar lawan tidak bisa memprediksi langkah selanjutnya. Mungkin saja, Xi Jinping berhasil menerapkan strategi ini dengan sukses.

Meskipun bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan geopolitik di Asia Pasifik patut diakui, Indonesia sebagai tetangga dekat juga perlu waspada terhadap dampaknya pada pertahanan dan keamanan negara. Selain ancaman militer konvensional, kita juga harus memperhatikan potensi pertempuran di dunia perang asimetris di masa depan. (D74)

Sudah hampir seratus tahun Amerika Serikat (AS) menjadi negara terkuat di dunia. Mengapa sangat sulit bagi negara-negara lain untuk saingi AS? 

PinterPolitik.com 

Dunia kita sudah merasakan kedigdayaan Amerika Serikat (AS) selama hampir seratus tahun. Beberapa sejarawan bahkan akan sebut kedigdayaan AS sudah dimulai sejak tahun 1898, karena pada saat itu AS berhasil menang melawan Kerajaan Spanyol dan mendapatkan wilayah-wilayah imperialnya di Benua Amerika. 

Kedigdayaan ini pun kerap membuat sejumlah orang berkesimpulan bahwa mungkin “kepemimpinan” AS semakin mengarah ke salah satu bentuk hegemoni global terlama dan dalam sejarah. Max Fisher, pengamat politik dari Lowy Institute bahkan pernah dengan berani menyebutkan bahwa AS kini telah menjadi negara paling kuat dalam sejarah manusia. 

Kendati pandangan-pandangan ini masih berupa opini subjektif dan butuh banyak pembuktian, kita juga tidak boleh menampik bahwa pengaruh AS memang kini sama sekali tidak ada tandingannya.  

Sepanjang sejarah, AS memang kerap dipersepsikan punya rival yang bisa melengserkannya seperti Uni Soviet, dan bahkan Jepang ketika mereka mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa saat akhir periode 1980-an. Namun, pada akhirnya semua negara yang digadangkan akan menjadi rival AS tersebut akhirnya terbukti tidak mampu menyaingin Negeri Paman Sam.  

Pada era sekarang kita punya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang juga sering digadangkan bakal jadi the next superpower, tapi, jujur saja hingga saat ini kekuatan RRT masih belum sanggup saingin AS baik dari aspek ekonomi maupun politik. 

Dominasi yang overwhelming ini lantas memantik sebuah pertanyaan menarik: mengapa seakan sulit sekali “lengserkan” AS dari tahta hegemoni global? 

AS dan Institutional Inertia 

Satu hal yang menjadi ciri khas kepemimpinan hegemoni AS dibandingkan dengan negara atau kerajaan-kerajaan lampau adalah AS memiliki pengaruh yang begitu mengglobal, hal ini tentunya bisa diatribusikan sebagai manfaat dari perkembangan zaman dan teknologi, yang telah memberikan dunia sistem keuangan global dan juga institusi-institusi global. 

Menariknya, karena hal ini pula hegemoni AS tampaknya mustahil dihilangkan karena sistem yang begitu mengglobal seperti sekarang membawa dampak yang bisa dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut institutional inertia.  

Herman Aksom dalam tulisannya Institutional inertia and practice variation, menjelaskan bahwa institutional inertia adalah fenomena di mana organisasi atau lembaga sulit berubah atau bahkan enggap berubah karena terperangkap dalam struktur, kebiasaan, atau proses yang dianggapnya sudah stabil. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap inovasi atau perubahan, bahkan jika perubahan tersebut dianggap penting atau bermanfaat.

Dalam konteks organisasi internasional, institutional inertia terjadi ketika rutinitas, kebijakan, atau budaya yang sudah ada selama bertahun-tahun menjadi kendala dalam merespons perubahan lingkungan eksternal atau kebutuhan internal yang baru.  

Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi yang kompleks, kecenderungan untuk mempertahankan status quo, resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga kekuasaan atau keuntungan, serta ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi atau tren baru. 

Nah, terkait dengan AS, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia pun telah lama didominasi oleh AS dan sekutunya. Struktur kekuasaan yang ada cenderung mempertahankan status quo yang menguntungkan AS. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam organisasi-organisasi ini juga sering kali dipengaruhi oleh kepentingan AS, menciptakan hambatan besar bagi upaya untuk mengubah hegemoni tersebut. 

Tidak hanya dari aspek organisasi internasional, dari segi ekonomi, infrastruktur keuangan internasional, seperti dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, memberikan keunggulan ekonomi dan politik yang besar bagi AS. Ketergantungan global terhadap sistem keuangan dan ekonomi AS menciptakan inertia yang kuat terhadap upaya untuk menggoyahkan hegemoni tersebut. Negara yang digadangkan sebagai pengganti AS seperti RRT saja hingga saat ini masih sangat bergantung kepada dollar. 

Lantas, apa kira-kira dampak dari situasi yang seperti ini kepada proyeksi negara adidaya baru di masa depan? 

AS Mustahil Dilengserkan? 

Karena hal-hal di atas bisa cukup disimpulkan bahwa kalaupun ada negara yang kekuatannya semakin mendekati kekuatan AS, selama ia masih menjadi bagian dari ekonomi dan politik internasional ia tidak akan bisa menggeserkan posisi AS dari “jabatan” adidaya global. Negara penantang seperti RRT misalnya, butuh menciptakan sebuah sistem baru di mana ia tidak bisa dilibatkan dalam permainan hegemoni AS. 

Dengan demikian, pernyataan seperti yang diucapkan oleh Max Fisher, seperti yang dikutip di awal tulisan ini, bisa jadi bukanlah sebuah pernyataan yang dilebih-lebihkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hegemoni sebuah negara tampaknya sangat-sangat sulit untuk ditantang. Kalau AS menjadi adidaya di zaman yang belum begitu terkoneksi, mungkin AS tidak akan sekuat sekarang. 

Dengan adanya efek institutional inertia di dalam organisasi-organisasi internasional, infrastruktur ekonomi dan politik global yang terkait erat dengan kekuasaan AS, serta resistensi terhadap perubahan yang muncul dari berbagai sektor. Karena itu, hegemoni AS kemungkinan besar akan tetap bertahan dalam waktu yang lama. Meskipun mungkin ada pergeseran dalam lanskap geopolitik global, AS tetap akan memainkan peran sentral dalam urusan dunia. 

Namun pada akhirnya tentu ini semua hanyalah asumsi belaka. Bagaimanapun juga di dalam politik suatu perubahan sangatlah mungkin terjadi dan bisa jadi kekuatan AS yang begitu dominan pada akhirnya bisa dikikis sedikit demi sedikit di masa depan. (D74)

PinterPolitik.com 

Panasnya tensi politik tidak hanya terjadi di dalam negara kita saja. Bila kita sering memerhatikan perkembangan berita politik internasional, mungkin kita akan mengatakan bahwa tahun 2023 ini mungkin adalah salah satu tahun politik terpanas yang dialami dunia sejak era Perang Dingin berakhir. 

Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan 9 bulan, kini dunia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi potensi memanasnya perang antara Israel dan Palestina yang kembali tereskalasi sejak 7 Oktober silam. 

Namun, di balik semua tensi tersebut, banyak yang mulai melupakan bahwa ada satu potensi konflik lain yang juga bisa saja meletus menjadi bencana geopolitik selanjutnya, bila kita tidak memerhatikan, dan itu adalah potensi eskalasi geopolitik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Taiwan. 

Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Presiden RRT, Xi Jinping pada 16 November silam, Xi mengatakan bahwa topik seputar Taiwan adalah topik yang paling berbahaya dan paling sensitif dalam hubungan antara RRT dan AS. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS dan RRT belum menemukan kesamaan pandangan soal Taiwan, dan sewaktu-waktu, topik yang “berbahaya” ini bisa kapan saja meletus. 

Terkait potensi itu, seorang purnawiran jenderal bintang tiga di Jepang yang bernama Koichiro Banso menyampaikan pernyataan yang cukup menarik. Koichiro mengatakan bahwa Jepang kemungkinan akan memainkan peran yang krusial karena faktor geografis. 

Jika Tiongkok meluncurkan operasi militer untuk merebut Taiwan, Jepang adalah satu-satunya negara yang dapat menjadi gerbang bagi masyarakat internasional untuk menyediakan persediaan kepada warga Taiwan agar dapat membela diri. 

Karena hal ini, muncul satu pertanyaan perandaian yang menarik: apakah ini artinya Jepang akan menjadi kunci atas meletus atau tidaknya perang masa depan di Taiwan, yang sering digadang-gadangkan sebagai “pemantik” Perang Dunia Ketiga? 

Menelaah Peran Jepang

Jepang memegang peran krusial secara strategis ketika membicarakan potensi konflik antara RRT dan Taiwan. Namun, dalam skenario perang antara RRT dan Taiwan, peran Jepang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan keamanan regional. 

Secara strategis, pulau-pulau Jepang membentuk pagar pertahanan alamiah di sepanjang laut Timur dan Selatan, menjadikannya satu-satunya negara di Asia Timur dengan posisi yang penting dalam mengontrol akses laut. Posisi ini memberikan Jepang keunggulan taktis dalam mengawasi dan memantau pergerakan kapal dan pesawat di sekitarnya. Dalam konteks perang antara RRT dan Taiwan, Jepang dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan rute laut strategis dan melindungi jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut. 

Kalau memiliki wawasan untuk memaksimalkan potensinya, Jepang bahkan bisa jadi salah satu negara yang bisa memberikan dampak embargo ekonomi paling efektif kepada Tiongkok, selain negara-negara di Selat Malaka. 

Namun, Jepang memiliki satu peran strategis lain dalam hal keamanan. Seperti yang sempat disebutkan Jenderal Koichiro dalam awal tulisan ini, posisi geografis Jepang akan membuatnya memiliki peran sangat vital dalam memastikan masuknya dukungan negara-negara sekutu Barat. Sebelumnya, Filipina sempat diprediksi akan mengambil peran tersebut, tetapi hubungan mereka dengan AS sekarang membuatnya diragukan. Sementara, sekutu terdekat AS di kawasan Asia Pasifik yakni Australia memiliki posisi geografis yang terlalu jauh. 

Kalau di Perang Rusia-Ukraina, kiriman bantuan negara-negara Barat mengandalkan posisi geografis strategis Polandia. Kalau dalam potensi perang RRT-Taiwan, well, Jepang sepertinya akan mengambil peran tersebut. 

Secara keseluruhan, peran Jepang dalam potensi konflik antara RRT dan Taiwan mencakup aspek politik, ekonomi, dan keamanan. Atas dasar itu, Jepang memiliki kepentingan strategis dalam mencegah eskalasi konflik, demi melindungi kepentingan ekonominya, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Dalam menghadapi tantangan ini, Jepang harus mengelola hubungan dengan baik antara RRT dan Taiwan, sambil mempertahankan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya. 

Namun, peran krusial Jepang ini malah menimbulkan pertanyaan yang lebih menarik: bila perang antara RRT dan Taiwan akan secara otomatis membuatnya terseret dalam perang yang berpotensi memuncak kepada Perang Dunia Ketiga, bukankah itu juga justru bisa membuat Jepang berkeinginan agar Taiwan tidak terlalu provokatif kepada RRT? 

Jepang-AS Justru Halau Kemerdekaan Taiwan? 

Pertimbangkan dua skenario berikut.  

Skenario pertama, Taiwan menyatakan kemerdekaannya, ini otomatis memicu invasi dari pihak RRT. Karena Taiwan yang melakukan deklarasi tersebut, intervensi AS – dan sebagai dampaknya, keterlibatan Jepang – kemungkinan akan kurang mungkin terjadi.  

Hal ini karena meskipun selama ini dianggap sebagai negara-negara terdekat Taiwan, AS dan Jepang selalu berusaha untuk mempertahankan status quo di sepanjang Sela Taiwan. Sebuah deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan akan mengganggu keseimbangan tersebut dan membuat aktivitas ekonomi Jepang-AS terganggu karena mereka bergantung kepada mikrocip buatan Taiwan. 

Pada skenario kedua, Tiongkok melancarkan invasi tanpa provokasi terhadap Taiwan. Dalam skenario ini, AS dan Jepang akan lebih cenderung untuk ikut campur. Namun, intervensi oleh AS akan tergantung pada apakah Jepang mengizinkan akses Amerika ke pangkalan AS di Jepang. Jika Jepang melakukannya, akan muncul kemungkinan Tiongkok melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan tersebut di Jepang. Hal ini jelas mengartikan: perang di Taiwan = perang di Jepang. 

Di antara kedua skenario ekstrem ini, sangat rasional untuk mengatakan bahwa Jepang, dan juga AS, kemungkinan besar akan menghalau hal apapun yang membuat RRT merasa “dilecehkan” oleh Taiwan, hal ini tentunya termasuk kemerdekaan Taiwan tanpa persetujuan RRT. 

Atas dasar ini, bisa disimpulkan bahwa peran Jepang yang vital dalam potensi perang antara RRT dan Taiwan akan membuatnya sebagai pihak yang justru paling tidak ingin perang tersebut terjadi. (D74) 

PinterPolitik.com 

Selama ribuan tahun perkembangan peradaban, sejarah kita selalu disertai cerita tentang persaingan antara dua kekuatan besar dunia. Ketika zaman klasik misalnya, ada perseteruan kolosal antara Kartago dengan Republik Romawi. Ketika zaman pertengahan, ada rivalitas tinggi antara kesultanan-kesultanan Muslim dengan kerajaan-kerajaan Katolik. Lalu, ketika era Perang Dingin, ada juga duel antara hegemoni Barat, Amerika Serikat (AS), dengan hegemoni Timur, Uni Soviet. 

Menariknya, kebiasaan peradaban manusia untuk memiliki persaingan antara dua kubu besar yang masih bertahan hingga zaman sekarang. Pada era kontemporer ini, Persaingan antara AS dan Tiongkok telah menjadi salah satu topik paling dominan dalam politik dan ekonomi global pada beberapa tahun terakhir.  

Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, persaingan mereka memiliki dampak yang luas dan mendalam pada geopolitik global, keamanan nasional, dan tentunya juga ekonomi global. Namun, apa yang membuat persaingan ini menjadi menarik adalah sifatnya yang tampak tidak ada habisnya. Dengan berbagai isu sensitif seperti sengketa Laut China Selatan (LCS), dan tensi politik di Taiwan, gesekkan antar AS dan Tiongkok seakan terlihat bisa meletus kapan saja. 

Lantas, akankah tensi antara dua raksasa ekonomi dunia tersebut berakhir? Dan bagaimana sebetulnya situasi politik yang saat ini melatarbelakangi perseteruan mereka? 

AS dan Tiongkok Sama-sama “Terkunci”? 

Dua dekade persaingan antara Negeri Paman Sam dan Negeri Tirai Bambu mulai mampu membawa kita kepada beberapa kemungkinan skenario yang diduga sedang terjadi di balik perselisihan mereka yang tampak tiada akhir. 

Kemungkinan pertama adalah skenario yang terinspirasi dari sebuah teori bernama Kindleberger Trap, yang dicetuskan oleh Charles P. Kindleberger. Kindleberger adalah seorang ekonom AS yang terkenal karena kontribusinya dalam studi sejarah ekonomi dan krisis keuangan. Ia juga dikenal karena menerapkan teorinya terhadap peristiwa-peristiwa sejarah ekonomi global. 

Dalam konteks Kindleberger Trap, teorinya berfokus pada peran negara dominan dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Kindleberger mengemukakan bahwa ketika ekonomi negara dominan yang bertindak sebagai “pemimpin” menurun atau gagal dalam mengambil tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga stabilitas ekonomi global, maka krisis ekonomi dan ketidakstabilan dapat muncul di tingkat global.  

Situasi semacam ini semakin parah bila status hegemon diambil oleh negara lain yang tidak mampu atau enggan mengambil alih perannya dengan efektif. Apa yang yang dimaksud Kindleberger dengan peran efektif itu? Well, bermacam-macam. Dari perspektif ekonomi, negara hegemon harus mampu menjamin kapabilitas ekonominya dapat membuat aktivitas perekonomian dunia berjalan dengan aman. Dari perspektif keamanan, negara hegemon tersebut juga harus bisa menjadi “polisi dunia” sehingga tidak ada negara lain yang berani bermacam-macam. 

Masalahnya, secara aktual, Tiongkok saat ini kerap dipandang masih belum bisa mengambil peran-peran tersebut. Dari aspek ekonomi, mata uang dan perekonomian AS secara keseluruhan masih menjadi tulang punggung ekonomi dunia. Sementara, dari aspek keamanan, jujur saja, tidak banyak negara yang ingin menjalin aliansi pertahanan dengan Tiongkok karena mereka merasa negara pimpinan Xi Jinping tersebut kurang sanggup dipercaya mampu menciptakan perdamaian. 

Oleh karena itu, persis seperti kata ilmuwan politik, Joseph Nye, selama Tiongkok belum bisa membuktikan dirinya mampu mengambil peran hegemon, AS mau tidak mau harus menghalanginya. Alih-alih “ter-estafet” secara baik seperti ketika AS mengambil hegemoni dari Inggris ketika zaman Perang Dunia, peralihan kekuasaan di era kontemporer ini akan sangat penuh penjegalan, mungkin untuk waktu yang sangat lama. 

Lalu, bagaimana dengan skenario kedua? 

Atau Sama-sama Kebingungan? 

Sekarang, spekulasi kedua. Nahal Toosi dan Lara Seligman dalam tulisan The U.S. Overestimated Russia’s Military might. Is it Underestimating China’s?, di laman Politico menilai bahwa saat ini ada dugaan AS justru keliru dalam menakar potensi ancaman Tiongkok. 

Selama tiga dekade terakhir, kekuatan Tiongkok mampu berkembang dengan sangat pesat. Dari yang tadinya dilanda kemiskinan besar pada era Perang Dingin, kini Tiongkok berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua, sekaligus kontender kekuatan militer terbesar kedua, menyalip Rusia. Dan yang jadi salah satu analisis menarik tentang alasan di balik hal tersebut adalah bukan karena AS tidak mampu menghalau Tiongkok, tetapi karena mereka tidak pernah mengerti Tiongkok. 

Selain karena upaya spionase yang minim akibat agen-agen CIA yang kabarnya kerap dieliminasi dengan cepat oleh Xi Jinping, relasi AS-Tiongkok, menurut Nahal dan Lara, juga sangat terkendala oleh perbedaan kultur dan linguistik yang sangat berbeda. Variabel kecil tersebut kemudian berakumulasi menjadi permasalahan besar di mana para pengambil kebijakan di AS kesulitan untuk menentukan apa yang sebenarnya diagendakan Tiongkok dalam politik internasional. 

Akibatnya, karena ketidakpastian tersebut, AS terdorong untuk bertindak sangat proteksionis dan preventif terhadap segala aktivitas politik Tiongkok. Kebingungan politik inilah yang kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan yang tiada akhir.  

Bukti nyata dari kebingungan ini bisa kita lihat di kasus Taiwan, di mana AS menempatkan dirinya dalam posisi antara akan membela Taiwan dan tidak. Kebingungan diplomatik ini diduga kuat adalah untuk memberikan pesan bahwa terlepas dari hal apapun yang akan dilakukan Tiongkok, AS tetap akan punya landasan untuk membalas dengan tindakan yang sesuai. 

Itulah dua skenario yang saat ini diduga sedang menjadi latar belakang dari tensi geopolitik antara AS dan Tiongkok yang semakin hari semakin terlihat tidak pasti. Sederhananya, hubungan kedua negara itu sebetulnya sedang dalam posisi yang saling terkunci, dan masing-masing pihak merasa bingung dengan apa yang akan dilakukan lawannya. 

Tentunya, ini hanya menjadi asupan pandangan semata tentang perkembangan dinamika hubungan politik AS dan Tiongkok. Tentunya, menarik untuk terus kita simak bagaimana perkembangan ke depannya. (D74) 

PinterPolitik.com

Untuk yang senang bermain video game ber-genre strategy, mungkin kalian tidak asing dengan judul-judul seperti Age of Empires atau Total War.

Dan di dalam game-game itu, sepertinya hampir semua pemain paham bahwa ada sebuah aturan tidak tertulis untuk memenangkan setiap permainan dengan kekuatan militer, meskipun sebenarnya kita bisa saja menang dengan cara diplomasi atau kekuatan ekonomi.

Nah, tentunya, agar agresi militer suatu faksi bisa berhasil, faksi tersebut perlu memperkuat pasukan tempurnya terlebih dahulu. Sebagai akibatnya, faksi yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang faksi lain bisa terlihat jelas di peta dunia karena adanya jumlah peningkatan pasukan tempur yang besar.

Bagi pemain lain, hal itu memancing rasa curiga, karena untuk apa mereka meningkatkan pasukan kalau bukan digunakan menyerang “tetangganya” dalam waktu dekat, bukan?

Well, logika seperti itu sebenarnya diambil dari dunia nyata. Di dalam politik internasional, negara-negara kerap menaruh rasa curiga yang begitu tinggi ketika ada negara lain yang tiba-tiba saja memperkuat militernya. Kekhawatiran semakin mencuat bila negara tersebut adalah negara tetangganya.

Dan belakangan, kecurigaan semacam itu tengah dibebankan pada Xi Jinping dan negara yang dipimpinnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Melalui sebuah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Li Keqiang, RRT memang menaikkan anggaran militernya menjadi Rp 3.432 triliun di awal tahun ini. Padahal, tensi geopolitik dunia saat ini cenderung dalam keadaan yang relatif panas, mengingat gesekan kubu Timur dan Barat begitu kentara di Perang Rusia-Ukraina.

Seakan melempar mesiu ke api, panas-dingin hubungan AS-RRT semakin menjadi setelah bocornya salah satu memo dari petinggi Angkatan Udara (AU) AS, Jenderal Mike Minihan, yang menyebut bahwa dengan peningkatan militer RRT seperti yang belakangan diperlihatkan, maka tampaknya provokasi yang berujung perang antara AS dan RRT akan terjadi pada tahun 2025.

Dari fenomena-fenomena geopolitik yang belakangan terjadi ini, kita patut pertanyakan. Dari perspektif geopolitik, mengapa RRT terlihat semakin berani? Apakah ini bukti keagresifan Xi Jinping, atau justru ada hal yang luput diperhatikan orang yang akhirnya membuat Xi bertindak demikian?

Tiongkok Terprovokasi NATO?

Semenjak Perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022 lalu, ada satu tren dalam pemberitaan internasional yang selalu jadi perhatian utama orang-orang, yaitu perlunya penguatan kembali fungsi pertahanan negara Barat.

Dari perspektif NATO, selain kepada Rusia, perhatian mereka sejak tahun lalu juga tertuju pada RRT.

Seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik.com berjudul NATO Akan Provokasi Asia?, aliansi yang dibuat ketika masa Perang Dingin tersebut bahkan dengan jelas mencap RRT sebagai potensi ancaman. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan hubungan dengan negara-negara yang cenderung pro-Barat di kawasan Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Tidak hanya melalui pernyataan-pernyataan tentunya, provokasi tertinggi yang diterima RRT juga sepertinya adalah ketika Ketua DPR AS, Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke Taiwan, pulau yang selama ini jadi masalah sengketa bagi RRT. Kalau itu belum cukup membuat RRT “panas”, pelatihan militer dengan negara sekutu di Asia Timur dan pengerahan sebagian armada AS ke kawasan Taiwan sepertinya memperlengkap kemelut geopolitik di kawasan ini.

Mungkin saja hal-hal ini awalnya dilakukan oleh AS dan NATO untuk memberi semacam gertakan pada RRT untuk tidak berani berbuat “nakal”, seperti mengirim bantuan ke Rusia misalnya. Namun, strategi tersebut sepertinya gagal.

Di dalam studi hubungan internasional, ada sebuah teori yang disebut defensive neorealism. Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics, menjelaskan bahwa defensive neorealism adalah perspektif geopolitik yang muncul akibat adanya dua Perang Dunia. Defensive neorealism meyakini upaya yang dilakukan sebuah negara untuk mendapatkan keunggulan kekuatan di panggung internasional bukanlah digunakan untuk tujuan menyerang, melainkan untuk mempertahankan diri dan menjamin eksistensinya.

Oleh karena itu, keperluan untuk meningkatkan daya pertahanan pun akan lebih dipengaruhi oleh pandangan keperluan mempertahankan diri. Hanya ketika yakin kepentingan nasionalnya akan terancam sebuah negara akan berani melakukan eskalasi.

Pandangan defensive neorealism ini sepertinya cukup relevan jika kita ingin melihat pola pikir kenapa RRT belakangan meningkatkan kapabilitas militernya meskipun tengah mendapat tekanan dari Barat.

Walau sekilas itu terlihat seakan RRT-lah yang mencari masalah, kalau kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, mereka sesungguhnya hanya bersiap menjaga diri bila akhirnya narasi ancaman perang di Asia terus dimainkan oleh entah siapa pun itu.

Bahkan, tanpa provokasi perang pun RRT terpaksa meningkatkan “kegarangannya”. Karena kalau dari pandangan mereka, bila AS dan NATO terus dibiarkan bertindak seenaknya di Asia Timur -yang notabene adalah “rumah” RRT- maka bisa saja ke depannya diskriminasi politik maupun ekonomi terjadi pada mereka, contohnya adalah penguatan jumlah armada Sekutu di sekitar Laut China Selatan (LCS), yang secara tidak langsung akan menjadi semacam gertakan blokade ekonomi bagi RRT.

Mungkin, dari perspektif RRT, kita sudah mendapatkan gambaran pandangan dasarnya. Akan tetapi, bagaimana dengan pandangan Barat?

Kenapa mereka kerap melempar narasi yang begitu provokatif pada RRT, bahkan sebelum mereka bertindak apapun yang dapat memicu amarah AS dan kawan-kawan?

Semua Karena Doktrin Monroe?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita bisa berkaca pada buku John Mearsheimer berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Di dalamnya, Mearsheimer memopulerkan sebuah istilah yang disebut great power politics, yang melihat bahwa segala aktivitas negara dalam hubungan internasional selalu didasarkan pada kepentingannya untuk menjaga kepentingan nasional.

Mearsheimer juga menyebutkan, terkhusus negara-negara berkekuatan besar, mereka akan melakukan tindakan-tindakan preemptive atau mendahului, agar negara lain yang dapat mengancam kepentingan mereka bisa diredam sebelum benar-benar jadi ancaman.

Dalam beberapa artikelnya, Mearsheimer menggunakan pandangan ini untuk menjelaskan bahwa Perang Rusia-Ukraina adalah desain dari AS dan NATO yang kerap memberikan tantangan-tantangan geopolitik pada Rusia sehingga akhirnya mereka merasa sangat terprovokasi untuk menyerang Ukraina. Padahal jika AS benar-benar ingin menjaga perdamaian dunia, mereka bisa membuat kesepakatan dengan Rusia untuk menjadikan Ukraina sebagai zona netral.

Well, kalau kita ngomongin kebiasaan Negeri Paman Sam yang terkadang terlihat provokatif, kita bisa salahkan doktrin politik luar negeri mereka yang disebut Doktrin Monroe. Doktrin yang dicetus oleh mantan Presiden AS, James Monroe tersebut awalnya digunakan untuk menangkal gerakan kolonialisme Eropa. Monroe melihat bahwa AS tidak bisa hanya bertindak defensif, tapi juga perlu melakukan tindakan-tindakan preventif agar tidak memunculkan masalah yang serius ke depannya.

Pandangan ini kemudian diadopsi hingga sekarang oleh AS untuk menjustifikasi sejumlah agendanya ketika mereka merasa perlu melakukan intervensi pada negara-negara lain di dunia.

Nah, kalau pandangan seperti ini memang masih mengakar di perspektif luar negeri AS dalam melihat masa depan hubungannya dengan RRT, maka sepertinya wajar saja bila RRT kerap dinarasikan sebagai sebuah ancaman geopolitik yang harus diredam semampu mungkin agar tidak menantang hegemoni AS nantinya di masa depan.

Sebagai dampaknya, wajar juga bila RRT seiring waktu merasa perlu untuk melakukan perlawanan, meskipun hanya dengan gertakan.

Namun, pada akhirnya bisa jadi gertakan semacam itulah yang justru ditunggu AS, karena dengan adanya bentuk perlawanan yang ditunjukkan RRT, AS akan semakin memiliki justifikasi untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada sang Negeri Tirai Bambu. Kalau memang demikian, ujung-ujungnya Xi Jinping tetap berada dalam kendali politik luar negeri Joe Biden.

Oleh karena itu, bila RRT tidak berhati-hati dan Xi Jinping terlalu bertindak gegabah, sangat mungkin bila mereka nantinya memiliki takdir yang sama seperti Rusia. (D74)

PinterPolitik.com

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi salah satu event politik yang paling diantisipasi tahun ini. Bagaimana tidak, pertemuan para pemimpin dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia ini mempertemukan dua negara yang sering dilihat sebagai rival dalam beberapa tahun terakhir, yakni Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pertemuan tahun ini bahkan memiliki catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya Presiden Joe Biden bertemu secara tatap muka dengan Presiden Xi Jinping setelah dirinya menjadi presiden AS.

Kita pun tidak perlu menunggu berlama-lama hingga akhir KTT G20 untuk menantikan pertemuan Biden dan Xi. Satu hari sebelum KTT dimulai, kedua pemimpin kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut melakukan pertemuan bilateral, dan disebut berbincang selama lebih dari tiga jam.

Beberapa media mencoba menggambarkan pertemuan Biden-Xi berujung positif, dengan beberapa judul artikel menyoroti gestur kedua kepala negara yang tampak tersenyum dan saling berjabat tangan. Kemudian, beberapa kutipan juga berulang kali menjadi judul artikel berita, seperti Biden yang disebut tidak ingin ada Perang Dingin antara AS dengan RRT, misalnya.

Namun, kalau kita coba telusuri lebih dalam, sebenarnya pertemuan Biden-Xi tidak menghasilkan sesuatu yang begitu signifikan. Pertama, Biden dan Xi masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang eskalasi konflik di Taiwan; kedua, AS masih belum dapat kepastian tentang sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di RRT; ketiga, ambiguitas kemampuan serta kemauan RRT untuk menghalau Korea Utara (Korut) mengembangkan senjata nuklirnya.

Ya, sederhananya, meski pertemuan kemarin bisa menjadi tolak ukur yang baik, kenyataannya posisi politik AS-RRT masih dalam status stalemate atau buntu.

Beberapa bahkan menilai justru hubungan mereka akan memburuk karena niatan AS untuk memperkuat eksistensi militernya di Asia masih belum terhalang. Kemudian, tidak adanya konsensus bersama juga berarti AS masih bisa memperkuat tekanan ekonominya pada RRT, seperti yang mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir dalam pembatasan ekspor mikrocip dari AS ke RRT, misalnya.

Fenomena ini kemudian memancing pertanyaan, kenapa tensi politik AS-RRT tampak selalu dalam posisi yang stalemate atau buntu? Apakah ini murni hanya akibat kedua pihak tidak benar-benar berani mengeskalasi konflik?

Tiongkok Sebenarnya ‘Disandera’ AS?

Anggapan umum yang terdapat di benak banyak orang tentang kondisi persaingan AS dan RRT adalah kedua pihak saling ketergantungan secara ekonomi sehingga jika ada yang berani membuat hubungan kedua negara ini menjadi seperti ketika era Perang Dingin, maka semua pihak akan dirugikan.

John Thornhill dalam tulisannya China and the US remain locked in mutually assured co-operation di laman Financial Times bahkan menjuluki fenomena politik ini dengan suatu istilah yang disebut mutually assured co-operation, yang bermakna AS dan RRT tidak akan berperang karena sama-sama bergantung pada kerjasama ekonomi.

Akan tetapi, stagnannya persaingan dan tensi politik AS dan RRT sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Kalau memang AS tidak berani menyakiti RRT karena itu juga akan ikut menyakiti perekonomiannya, mengapa Biden baru-baru ini memperketat ekspor mikrocip ke Tiongkok? Padahal, seperti sudah diketahui umum, manufaktur alat elektronik di Tiongkok justru menguntungkan AS karena biayanya lebih murah. Dalam jangka panjang, bukankah ini malah terlalu berisiko bagi AS sendiri?

Well, untuk mencari jawabannya, kita perlu mengenal terlebih dahulu dua konsep dalam politik internasional yang sangat penting, yakni Kindleberger trap dan Thucydides trap. Ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye dalam tulisannya The Kindleberger Trap, menjelaskan bahwa Kindleberger trap adalah perangkap yang terjadi jika ada suatu negara yang masih terlalu lemah untuk menjadi adidaya, namun ikut nebeng dalam sistem internasional untuk menjadi kekuatan besar pesaing adidaya.

Jika itu terjadi, Nye melihat bahwa akibatnya akan sangat fatal, mulai dari ketidakpastian ekonomi dan bahkan pecahnya sejumlah perang besar akibat ambiguitas hegemoni. Ini dicontohkan Nye melalui apa yang terjadi ketika AS pertama kali mencoba mengambil posisi sebagai hegemon pada tahun 1930-an ketika Kerajaan Inggris sudah tidak lagi menjadi negara yang terkuat. Kala itu, kelemahan kepemimpinan AS menyebabkan The Great Depression atau Depresi Hebat, dan gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II.

Oleh karena itu, Kindleberger trap meyakini bahwa jika jika suatu negara baru semakin menguat dan mendekati hegemon, maka negara yang jadi adidaya sebelumnya perlu memastikan terlebih dahulu negara yang menggantikan atau mendampinginya tidak hanya nebeng dalam sistem internasional, dan cukup kuat untuk menanggung beban sebagai negara hegemon. Dalam konteks AS-RRT, Negeri Paman Sam perlu ‘merestui’ RRT untuk memperkuat diri agar AS tidak perlu memikulnya setiap saat.

Akan tetapi, Thucydides trap yang dipopulerkan Graham T. Allison justru bermakna sebaliknya. Jika suatu tatanan hegemon tertantang oleh sebuah kekuatan baru, maka sudah pasti benturan kekuatan antara keduanya akan mengakibatkan perang besar. Argumen ini diambil Allison dengan mengamati bahwa 12 dari 16 kasus sejak tahun 1500-an, di mana ada sebuah kekuatan baru yang menentang kekuatan besar, akhirnya berujung pada perang.

Kalau kita gunakan pandangan Thucydides trap ini, maka wajar bila AS menghambat RRT menjadi kekuatan besar karena itu berpotensi akan berakhir pada konflik besar.

Namun, yang terjadi antara AS dan RRT justru tampaknya adalah gabungan dari kedua konsep tadi. Hubungan ekonomi antara AS dan RRT memang menjadi pembuka gerbang bagi Negeri Tirai Bambu untuk jadi kekuatan besar dunia, ini bisa kita lihat dari begitu banyaknya investasi AS yang mengalir ke RRT sejak mereka membuka diri pada pasar global pada tahun 1980-an. Sebagai adidaya, tentu AS menyadari hal ini.

Menariknya, di sisi lain ‘gerbang’ tersebut sepertinya dijaga begitu ketat oleh AS agar tidak terbuka terlalu lebar, atau dalam kata lain, agar RRT tidak menjadi kekuatan yang terlalu kuat untuk menantang AS. Itulah mengapa posisi AS terhadap RRT tampak selalu seperti tarik ulur, suatu waktu RRT terlihat dibiarkan oleh AS untuk menjadi kuat, tapi dalam beberapa kesempatan AS juga tampak menjaga agar kekuatan RRT tetap berada ruang lingkup yang aman.

Dengan demikian, jika interpretasi ini benar, maka bisa diartikan bahwa sebenarnya perkembangan RRT menjadi kekuatan besar sesungguhnya selalu dalam kendali AS. AS perlu RRT menjadi lebih kuat, tapi tidak dalam kapasitas yang dapat mengancam dominasi AS.

Dari pandangan ini, kita bisa berkesimpulan bahwa persaingan kedua negara ini mungkin tidak sekompetitif seperti yang diperkirakan banyak orang. RRT selalu dalam pantauan AS sementara AS masih memegang kendali penuh.

Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira kenapa AS perlu berlaku demikian pada Tiongkok?

RRT Bahan Percobaan AS?

Milton Friedman, seorang ekonom AS sempat mengguncang dunia pada tahun 80-an dengan menilai bahwa kebesaran RRT adalah “American-made”, yakni sebuah hasil desain AS. Walau kontroversial, pernyataan tersebut masih menyisakan pertanyaan, yakni kenapa AS perlu menciptakan pesaingnya sendiri?

Well, jawaban dari pertanyaan itu bisa kita refleksikan melalui tulisan Francis Fukuyama berjudul The End of American Hegemony. Di dalamnya, Fukuyama menilai bahwa hegemoni yang mengglobal sesungguhnya telah menyakiti AS, negara digdaya ini memiliki sejumlah persoalan politik domestik yang perlu dibenahi tapi selalu tertuntut oleh tugasnya untuk juga mengawasi dunia.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Fukuyama tadi, sebenarnya masuk akal bila AS mulai berpikir mendelegasikan sejumlah tanggung jawab globalnya pada negara-negara baru yang mulai bangkit. Sederhananya, multipolarisme dibanding unipolarisme mungkin adalah salah satu pertimbangan yang begitu menggiurkan bagi AS dalam waktu-waktu dekat ini dalam struktur politik luar negerinya.

Namun, Fukuyama juga menilai bahwa dunia yang relatif mayoritas demokratis adalah sesuatu yang tetap perlu dipertahankan AS sebisa mungkin, akibatnya, AS tidak akan benar-benar merestui kekuatan otoriter seperti Tiongkok menggantikannya sebagai penguasa dunia.

Nah, jika pandangan ini benar, maka kita sepertinya bisa mengambil satu kesimpulan menarik. Jika bangkitnya RRT adalah sesuatu yang didesain AS, dan semua gerak geriknya selalu terpantau dan dikendalikan Paman Sam, maka sejumlah gejolak geopolitik seperti tensi Laut China Selatan (LCS), Taiwan, dan Korut bisa jadi hanyalah gertakan dari Negeri Paman Sam agar RRT tetap menjaga “sikapnya” dan tetap pada ruang lingkup yang sudah disediakan AS.

Mengerikannya, kalau anggapan ini benar, maka kita mungkin bisa analogikan RRT layaknya sebuah eksperimen yang perkembangannya terus dipantau para ilmuwan agar bisa berkembang dengan baik, tapi para ilmuwan tersebut selalu memberikan hukuman jika bahan percobaan ini mulai lepas kendali atau terlalu kuat.

Pada akhirnya, bagaimanapun juga, besar kemungkinannya stagnansi tensi AS-RRT bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tapi ada sebuah agenda besar di baliknya yang dieksekusi sebaik mungkin agar masing-masing pihak tidak terlalu melewati “garis merah”. Yang jelas, semua ini menarik untuk kita simak perkembangannya. (D74)

PinterPolitik.com 

Sepertinya, sebagian besar orang akan menjawab “iya” bila dihadapkan pertanyaan “apakah Amerika Serikat (AS) kini menguasai dunia?”. 

Ya, tak dipungkiri, Negeri Paman Sam saat ini memang masih mendominasi berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari aspek ekonomi -di mana mata uang dollar kini jadi mata uang dunia-, sampai aspek hard power atau tenaga militer yang kekuatannya tidak tertandingi. 

Kendati demikian, seperti yang diketahui, beberapa waktu belakangan ini hegemoni AS semakin ditantang oleh satu negara raksasa dari Timur, yang tidak lain adalah Tiongkok.  

Mengamati perkembangannya yang luar biasa, sejumlah pengamat bahkan sampai-sampai memprediksi Tiongkok akan bertempur langsung dengan supremasi global AS, dan menjadi kandidat negara paling dominan di dunia selanjutnya.  

Salah satu pendapat yang senada adalah apa yang disampaikan pengamat ternama dari Universitas Nasional Singapura, Kishore Mahbubani, dalam bukunya Has China Won?. Di dalamnya, Mahbubani bahkan berargumen bahwa kekuatan ekonomi AS kini terlihat semakin pantas berada di posisi kedua dunia, sementara kekuatan kebangkitan ekonomi Tiongkok pantas menjadikannya sebagai kandidat nomor satu. 

Tentu, apa yang disampaikan Mahbubani juga diamini banyak orang. Terlebih lagi, Tiongkok memang semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara dengan kekuatan militer besar, contohnya adalah peluncuran kapal induk terbarunya, Fujian, pada Juli lalu, yang digadang-gadangkan menjadi kapal induk tercanggih milik Negeri Tirai Bambu. 

Karena hal ini, pantas bila mulai ada yang bertanya-tanya: jika memang Tiongkok semakin kuat, sudah siapkah negara tersebut jadi hegemon yang baru? 

Tiongkok Masih Belum Pantas? 

Kalau kita mencoba menguak keadaan sebenarnya di balik tabir kekuatan Tiongkok, kita akan menyadari ada beberapa hal yang dapat menjelaskan negara yang dipimpin Xi Jinping ini sebenarnya masih jauh dari siap untuk menjadi negara pengganti AS. Apa saja alasan-alasan tersebut? 

Pertama, Profesor Ulrich Menzel, pengamat internasional dari Jerman, dalam tulisannya The rise of China and the future world order, menjelaskan bahwa dalam menakar sebuah negara hegemon, status itu salah satunya hanya bisa dicapai jika negara tersebut memiliki global military presence atau kehadiran militer global. 

Mengapa hal itu penting? Jawabannya sederhana, yakni karena suatu negara hegemon tidak hanya perlu memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang luas, tapi mereka juga perlu menjamin keamanan pengaruh geopolitiknya yang lintas-batas. Analogi sederhananya, tidak mungkin suatu negara dianggap sebagai kekuatan besar jika ia tidak bisa mempertahankan jalur perdagangannya. 

Nah, masalah itu yang saat ini dialami oleh Tiongkok. Meskipun teknologi dan jumlah personel militernya semakin menguat, bahkan saat ini menempati posisi kedua di dunia, Tiongkok masih belum memiliki pengaruh militer yang mengglobal.  

Sebagai catatan tambahan penting, salah satu indikator utama dalam menentukan global military presence adalah dengan mendata jumlah kapal induk yang operasional. Saat ini, AS memiliki 11 kapal induk operasional yang tersebar di seluruh penjuru dunia, sementara itu Tiongkok hanya punya tiga, itupun tidak beroperasi secara global seperti kapal induk AS. 

Dan dari sisi lain, global military presence AS juga menjadi ukuran kemampuan negara hegemon memberi jaminan keamanan bagi para negara sahabatnya. Jikalau Tiongkok memiliki negara sahabat, dengan kekuatan militer yang sekarang, maka Tiongkok belum bisa memastikan keamanan negara sahabatnya tersebut. 

Kedua, kembali mengutip Menzel, jika suatu negara ingin jadi hegemon, maka ia juga perlu jadi penyedia, sekaligus penjamin international public goods (IPG) atau barang publik internasional. 

Apa maksudnya? Well, Menzel mengambil contoh gedung mercusuar pada abad ke-19. Kala itu, sebagian besar mercusuar dibuat oleh Kerajaan Inggris, karena saat itu mereka lah yang jadi superpower dunia. Nah, di abad ke-21 ini, mercusuar itu adalah teknologi Global Positioning System (GPS), dan seperti yang diketahui, GPS sampai saat ini adalah barang nasional milik AS.  

Ini kemudian menjadi salah satu contoh bahwa AS sebagai hegemon bisa terwujudkan karena mereka adalah penyedia IPG. Negara-negara lain di seluruh dunia tidak perlu habiskan banyak tenaga dan biaya untuk punya GPS sendiri, sementara warga AS-lah yang menanggung biaya GPS tersebut dengan membayar pajak. 

Meski Tiongkok kini tengah berupaya menciptakan IPG-nya sendiri, melalui agenda Belt and Road Initiative (BRI) dan sejumlah proyek infrastruktur, belum ada barang publik ciptaan Tiongkok yang dijadikan kebergantungan oleh masyarakat internasional.  

Oleh karena itu, Menzel menyebutkan bahwa Tiongkok sebenarnya masih menjadi free-rider, atau penumpang gratis hegemon AS. Tiongkok belum menjadi kekuatan yang baru dalam sektor public goods. 

Menzel juga menyoroti peran free rider Tiongkok dalam aspek ekonomi. Sampai saat ini, Tiongkok telah diuntungkan oleh sistem keuangan global yang dikuasai AS. Negeri Paman Sam pun menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok.  

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Tiongkok yang sekarang sering dianggap sebagai negara besar sebenarnya juga masih membutuhkan dan bergantungan pada sistem internasional yang dibuat AS. 

Ketiga, dan mungkin ini yang paling penting, Tiongkok sebenarnya masih memiliki sejumlah masalah internal yang tidak pantas menjadikannya sebagai hegemon yang baru.  

Luke M. Herrington dalam tulisannya Why the Rise of China Will Not Lead to Global Hegemony, menjabarkan beberapa masalah tersebut. Pertama, 20 persen total populasi dunia berada di Tiongkok, namun persediaan air di sana ternyata hanya memiliki 7 persen dari total pasokan air dunia. Kedua, Tiongkok memiliki permasalahan layanan kesehatan, sebagai contoh, penderita kanker di Tiongkok disebut meningkat 23 persen sejak tahun 2006.  

Dan yang terakhir, Tiongkok juga masih dilanda permasalahan utang yang cukup besar. Menurut data dari S&P Global Ratings, Tiongkok memiliki utang perusahaan mencapai US$ 27 triliun, ini membuatnya memiliki rasio utang-produk domestik bruto (PDB) mencapai 159 persen, menjadikannya sebagai negara dengan rasio utang-PDB yang 60 persen lebih tinggi dari rata-rata internasional. 

Dan mirisnya, rasio utang-PDB Tiongkok disebut tumbuh pada tingkat sekitar 11 persen per tahun. Karena PDB Tiongkok sendiri tumbuh kurang dari 11 persen setiap tahun selama 11 tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa utang Tiongkok sebenarnya telah melampaui pertumbuhan PDB-nya. 

Berdasarkan alasan-alasan ini, bagaimana skenarionya bila AS tiba-tiba terpuruk dan Tiongkok terpaksa harus menggantikan posisinya sebagai hegemon? 

Tiongkok Tidak Boleh Salip AS? 

Ketika dipimpin Presiden Donald Trump, AS menunjukkan sikap politik luar negeri yang menarik. Kala itu, Trump kerap kali mengkritik para negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena sebagian besar dari mereka tidak pernah memenuhi kuota anggaran pertahanan aliansi, yakni 2 persen dari GDP negara. 

Meski tidak segarang Trump, ketika dipimpin Presiden Joe Biden, negara-negara NATO kini mulai menyesuaikan sumbangan anggaran pertahanan sesuai dengan kuota NATO, utamanya, ini karena konflik Rusia-Ukraina. Kendati demikian, sebagian pengamat menilai ini sebagai pertanda bahwa AS mulai ingin membagikan beban kepemimpinannya pada negara-negara lain. 

Lantas, bagaimana jika interpretasi itu benar dan ini dijadikan kesempatan bagi Tiongkok untuk menyalip kepemimpinan global Negeri Paman Sam? 

Well, berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas di tengah tulisan, kita bisa prediksi dengan kuat bahwa jika Tiongkok kini jadi hegemon, maka konsekuensinya bisa sangat fatal.  

Ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye memomulerkan teori menarik terkait skenario hegemoni Tiongkok, yang diberi nama Kindleberger trap. Teori ini terinspirasi dari Charles Kindleberger, seorang ekonom AS yang mengajar di Institut Teknologi Massachusetts (MIT), yang pernah menjelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1930-an ternyata terjadi akibat kegagalan AS menggantikan Inggris sebagai hegemon global, utamanya dalam menjalankan dan menjamin keteraturan sistem internasional. 

Akibatnya, kala itu bencana yang terjadi tidak hanya krisis ekonomi, tapi kekosongan kepemimpinan dunia juga telah mendorong meletusnya Perang Dunia II, perang yang dianggap sebagai perang paling destruktif dalam sejarah manusia. 

Terkait itu, Nye menjelaskan bahwa dalam tata dunia internasional, kemampuan sebuah hegemon untuk memastikan keteraturan sistem internasional sangat penting. Jika suatu negara dominan tidak bisa menjamin barang publik internasional seperti GPS saja, misalkan, maka itu dapat menciptakan efek berantai di mana ujung-ujungnya mungkin berdampak pada rantai pasokan global itu sendiri. 

Nah, karena Nye menilai bahwa kesuksesan Tiongkok saat ini hanya merupakan akibat menjadi penumpang gratis atau free rider, bila Tiongkok menyalip AS sebagai negara digdaya dengan keadaan yang sekarang, maka bisa diprediksi bahwa sistem internasional akan sangat kacau balau dan akan menciptakan kekosongan kekuatan, seperti ketika Perang Dunia 2 lalu. 

Dengan begitu, maka kita bisa simpulkan bahwa meski Tiongkok kerap disebutkan semakin memiliki kekuatan yang luar biasa, sesungguhnya kepemimpinan global Tiongkok adalah satu hal yang harusnya kita hindari. 

Di sisi lain, ini juga bisa jadi refleksi bagi sejumlah pemegang kepentingan yang terlalu condong ke Tiongkok. Barangkali, ini adalah saatnya kita menyadari bahwa Tiongkok memang belum pantas menjadi negara yang dapat menggantikan AS, setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. (D74) 

PinterPolitik.com

Meski tidak terlibat langsung dalam konflik, Tiongkok menjadi salah satu negara yang paling disorot setelah perang meletus di Ukraina pada 24 Februari silam. Posisinya sebagai negara yang secara geografis maupun politik dekat dengan Rusia mendapat lirikan sinis banyak negara-negara Barat.

Pada 29 Juni lalu misalnya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam pertemuannya di Madrid, Spanyol, menetapkan Tiongkok sebagai rival dan tantangan bagi keamanan kolektif aliansi negara-negara Barat tersebut, ini menjadi pertama kalinya Tiongkok dianggap demikian oleh Amerika Serikat (AS) dan gengnya.

Padahal, sebelumnya banyak pengamat yang mengira konflik Eropa Timur ini akan menguntungkan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping. 

Salah satunya adalah opini berjudul China’s benefit from the Russian-Ukrainian war dari pengamat internasional Universitas Beni Suef, Dr. Nadia Hemly. Ia melihat, karena Rusia semakin tertutup dari pasar global, Presiden Vladimir Putin akan mencari bantuan ke Tiongkok, dan itu akan sangat menguntungkan Negeri Tirai Bambu secara ekonomis. 

Lalu, pandangan NATO akan difokuskan pada Ukraina, ini membuat Tiongkok bisa mendapat sedikit celah untuk mengambil tindakan yang lebih agresif pada salah satu wilayah paling bermasalah di Asia Timur, yakni Taiwan. 

Kecanggungan kepemimpinan NATO juga tadinya diprediksi akan dieksploitasi Tiongkok sebagai bukti bahwa eksistensi pakta pertahanan Barat sudah tidak lagi dibutuhkan, apalagi di Asia. Ini kemudian akan dipakai sebagai bahan kampanye untuk menolak supremasi negara-negara Barat.

Namun, karena konflik Ukraina sudah berlangsung lebih dari tiga bulan, kita bisa perlahan-lahan mendapatkan kepastian tentang untung dan rugi yang didapatkan Tiongkok akibat perang ini.

Lantas, benarkah Tiongkok dan Xi Jinping diuntungkan oleh Perang Ukraina? Atau justru sebaliknya? 

Ambisi Xi Jinping Kandas Karena Ukraina?

Ketika kita bicara tentang kancah Tiongkok di politik internasional, tentu kita juga perlu membahas tentang proyek terbesarnya, yaitu Belt and Road Initiative (BRI), yang juga sering disebut One Belt One Road (OBOR). 

BRI ini adalah megaproyek pembangunan infrastruktur global yang melibatkan setidaknya 152 negara dari Benua Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa. Singkatnya, proyek ini berusaha menciptakan jalur sutera baru yang diharapkan dapat mengintegrasikan kekuatan ekonomi negara-negara yang dilaluinya.

Beberapa fitur utama BRI yang pantas disorot di antaranya adalah pembangunan infrastruktur transportasi Jembatan Darat Eurasia (penghubung Tiongkok-Rusia-Eropa), Koridor Asia Tengah (Tiongkok-Asia Tengah-Eropa Timur), dan Jalur Sutera Maritim (negara-negara Samudera Hindia dan Teluk Arab).

Terkait dampak konflik Ukraina, megaproyek yang juga jadi mimpi Besar Xi Jinping ini ternyata sangatlah dirugikan. Mengapa? Well, ada tiga alasan.

Pertama, menguatnya sentimen anti Tiongkok-Russia di Eropa dan berbagai belahan dunia. Akibat konflik Ukraina, banyak negara kini menjauhi Rusia baik dari aspek ekonomi maupun politik, hal serupa juga diduga akan terjadi pada Tiongkok. 

Yunis Sharifli dalam analisisnya yang berjudul Russia-Ukraine war: Opportunity or threat for China? menilai bahwa invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina juga menimbulkan kebencian dan ketakutan pada Tiongkok karena negara itu selama ini dikenal sebagai “teman dekat” Rusia. 

Meski AS dan Barat belum menjatuhkan sanksi yang sama pada Tiongkok, banyak negara takut akan mendapat imbas yang sama jika suatu waktu Joe Biden dan kawan-kawan menganggap Tiongkok sebagai musuh. Ini tentu berdampak besar pada kelangsungan proyek BRI yang memiliki tujuan besar mencapai pasar Eropa. 

Karena itu, untuk beberapa tahun ini sepertinya pintu gerbang Eropa pada megaproyek infrastruktur Tiongkok itu sepertinya akan tertutup.

Kedua, kedekatan Rusia pada Tiongkok justru membuat sikap politik internasional Negeri Tirai Bambu semakin canggung. Seperti yang sudah ditulis dalam artikel PinterPolitik berjudul Putin Cuma Bisa Jadi Beban, situasi ekonomi yang memburuk kini mulai berdampak global, termasuk pada Tiongkok. Padahal, situasi ekonomi dan dagang yang stabil merupakan kepentingan Tiongkok agar bisa menjadi negara adidaya di kawasannya sendiri.

Kemudian, ketergantungan ekonomi Rusia pada Tiongkok bisa juga malah menjadi beban. Peter Piatetsky, CEO Castellum AI, sebuah perusahaan konsultan finansial yang juga berfokus pada dampak sanksi ekonomi internasional dalam artikel hasil wawancaranya Why China Won’t Rescue Russia’s Flailing Economy, menilai bahwa Rusia semakin hari semakin tidak bisa menawarkan keuntungan ekonomi pada Tiongkok.

Tiongkok bisa saja membeli surplus minyak bumi Rusia, tetapi mereka tidak bisa dengan seenaknya menurunkan impor minyak dari berbagai negara lain seperti Arab Saudi dan AS, hanya demi Rusia. Kalaupun memang dipaksa, Tiongkok tidak lain hanya akan berperan sebagai penyokong kehidupan Rusia, dan jangka panjangnya itu bisa menyakiti perekonomian Tiongkok.

Dan Tiongkok tidak dapat berbuat banyak. Jika Xi ingin mengutuk serangan Rusia, maka bisa saja Tiongkok justru malah memancing kekesalan Vladimir Putin. Tentunya, sangat rasional jika Xi tidak ingin bertaruh pada itikad baik Vladimir Putin, karena secara historis Rusia memang pernah memiliki rivalitas dengan Tiongkok, seperti ketika era Mao Zedong dan Nikita Khrushchev. Perang dengan tetangga sendiri adalah sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin.

Ketiga, dengan meletusnya Perang Ukraina, dunia seakan mendapatkan wakeup call atau panggilan kesadaran bahwa konflik bersenjata ternyata masih sangat mungkin terjadi. Hal itu membuat negara-negara semakin was-was pada titik geografis lain yang juga berpotensi menjadi panas, seperti Laut China Selatan (LCS) dan Taiwan.

Menariknya, AS sepertinya menyadari fenomena tersebut tengah menyebar di dunia, karena itu Paman Sam sekarang semakin berani memantapkan posisi politiknya terhadap pembelaan demokrasi Taiwan. 

Dan tidak hanya pendekatan ke Taiwan. Paska invasi Rusia, AS dan NATO kini juga memperkuat ikatannya dengan para sekutu di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan (Korsel), hingga India. Ini artinya, Perang Ukraina telah digunakan Barat sebagai justifikasi untuk mencengkram Tiongkok sehingga jika Xi berani bertindak “nakal”, ia secara spontan akan disergap sekutu-sekutu Barat di Asia.

Jika interpretasi ini benar, maka mungkin saja dalam jangka panjang Tiongkok memiliki penderitaan yang tidak jauh berbeda dengan Rusia akibat serangan yang dilakukannya ke Ukraina. Dan yang paling utama, mimpi Xi Jinping untuk membawa proyek BRI ke Eropa mungkin tidak akan terwujudkan.

Lantas, apakah ini semua terjadi secara tidak sengaja atau justru ada agenda politik di baliknya?

Putin, Musuh Dalam Selimut?

Di bagian tengah tulisan ini disebutkan bahwa sempat terdapat rivalitas antara Rusia dan Tiongkok ketika masa Perang Dingin. Well, tidak hanya ketika Perang Dingin, dua negara besar ini memiliki sejarah persaingan yang setidaknya bisa ditarik ke era Dinasti Qing pada abad ke-17, ketika Kerajaan Tiongkok dan Kekaisaran Rusia berebut wilayah Siberia.

Karena catatan historis menunjukkan bahwa Tiongkok dan Rusia tidak selalu berteman, Csaba Barnabas Horvath dalam artikelnya Was China Betting on Russian Defeat All Along?, menilai bahwa upaya Putin dan Tiongkok untuk mempererat hubungannya beberapa waktu terakhir ini adalah sebagai kompromi agar kedua negara tidak “menyerang” atau tidak mengintervensi agenda politik masing-masing.

Barnabas juga mengatakan bahwa dalam aliansi ini, Rusia, dengan segala harga dirinya, selalu berusaha agar tidak menjadi “junior” yang bisa didikte seenaknya oleh Tiongkok. Konsekuensi geopolitik bila salah satu pihak saja dalam persahabatan ini terlihat lebih kuat dari lawannya akan begitu besar, terlebih lagi Tiongkok saat ini memiliki peningkatan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari Rusia.

Dengan kekuatan yang bisa mendominasi Rusia, Tiongkok bisa saja mencaplok wilayah Siberia yang selama memang tetap menjadi incaran Tiongkok karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah.

Oleh karena itu, meski interpretasi ini sifatnya spekulatif, masuk akal bila Putin menggunakan serangannya ke Ukraina untuk menghambat Tiongkok menjadi tetangga yang terlalu kuat. Dengan serangan ini, Putin juga ikut menyeret Tiongkok ke dalam kolam sentimen negatif yang dijatuhkan seluruh negara di dunia pada Rusia.

Persaingan seperti ini sebenarnya memiliki relevansi dengan teori balance of power atau keseimbangan kekuatan dalam studi hubungan internasional. Charles W. Kegley dalam bukunya World Politics: Trends and Transformation, mengatakan bahwa jika ada satu negara memiliki keunggulan dari negara yang lain, maka negara tersebut akan menggunakan kekuatannya untuk mengambil keuntungan dari tetangganya yang lebih lemah.

Untuk mencegah hal itu, negara yang tertekan akan meningkatnya kekuatan rivalnya -dalam hal ini Rusia-, akan terdorong untuk menciptakan aliansi dengan kekuatan besar tersebut dengan harapan dapat menetralisir ancaman dengan menciptakan saling ketergantungan. 

Dengan logika demikian, hancurnya mimpi Xi Jinping  menjadi pemain besar internasional akibat serangan Ukraina bisa jadi memang upaya Rusia untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Bumi Timur.

Pada akhirnya, kita harap saja permainan politik besar ini tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, dan semoga saja konflik di Ukraina bisa berakhir dengan secepat mungkin. (D74)

PinterPolitik.com

“The history of mankind is a history of war.” – Mike Love, penyanyi asal Amerika Serikat

Sejak Perang Dunia II, khususnya setelah globalisasi, di mana negara semakin bergantung dengan negara lainnya, kalkulasi akan terjadinya perang berdarah semakin sulit dibayangkan. Ini bertolak dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika memutuskan untuk berperang. Perang Dunia II, misalnya, menghabiskan biaya US$ 4,1 triliun atau sekitar Rp 60,8 kuadriliun, dan merenggut 85 juta jiwa.

Meskipun produksi senjata tetap dilakukan, perannya saat ini bergeser. Tidak lagi sebagai alat untuk membunuh, melainkan sebagai alat gentar. Disebut sebagai deterrence effect atau efek gentar. Besarnya kekuatan militer dapat menambah daya tawar suatu negara dalam melakukan diplomasi.

Atas pergeseran pandangan ini, banyak pihak begitu pesimis atas terjadinya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, meskipun kedua negara kerap terlibat ketegangan. Namun, Francis Fukuyama dalam tulisan terbarunya yang berjudul 2034 justru memiliki pandangan yang berbeda.

Baca Juga: Prabowo dan Jebakan Pilihan Militer

Mengutip novel Eliot Ackerman dan James Stavridis yang berjudul 2034: A Novel of the Next World War, Fukuyama menegaskan kemungkinan perang antara kedua negara tersebut tidak boleh dianggap tidak ada. Menurutnya, anggapan semacam itu adalah miscalculation.

Asumsi perang tidak akan terjadi dengan dalih cost yang besar, sama dengan kesalahan Jepang ketika menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Serangan itu berdiri di atas asumsi bahwa AS tidak akan mendeklarasikan perang dan mundur karena akan begitu besar biaya yang dikeluarkan jika ingin merebut negeri Matahari Terbit. Namun, seperti yang diketahui, kalkulasi itu keliru. AS mengambil harga besar dan menjatuhkan bom atom ke Hirosima dan Nagasaki.

Meskipun Fukuyama menegaskan kebijakan politik luar negeri AS adalah mencegah perang dengan Tiongkok, namun kemungkinan perang tidak boleh dihilangkan. Menurutnya, cara untuk mencegah perang bukan dengan menganggapnya tidak akan terjadi, melainkan mengidentifikasi setiap faktor yang membuatnya mungkin terjadi. 

Menjaga Probabilitas

Menariknya, sebagai penutup tulisan, Fukuyama menyebut novel fiksi seperti 2034: A Novel of the Next World War tampaknya lebih baik dalam mengingatkan kita atas potensi perang daripada artikel atau kajian ilmiah. Tensi kesimpulan tersebut sama dengan pernyataan filsuf neo-pragmatisme AS, Richard Rorty, ketika menyebut membaca novel Crime and Punishment dari Dostoevsky lebih mampu membuat kita memahami moralitas daripada tulisan Immanuel Kant tentang imperatif kategoris.

Penekanan Fukuyama untuk menjaga probabilitas persis dengan apa yang diwanti-wanti oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka yang Tak Terduga. Black swan atau angsa hitam adalah metafora yang digunakan Taleb untuk menggambarkan peristiwa yang memiliki tiga sifat.

Pertama, peristiwa itu lain dari yang lain. Sesuatu di luar yang biasa kita harapkan karena tak ada sesuatu di masa lampau yang dapat secara meyakinkan menunjukkan kemungkinannya.

Kedua, peristiwa itu memiliki dampak yang ekstrem. Ketiga, meskipun lain dari yang lain, sifat dasar manusia mendorong kita membuat penjelasan-penjelasan atas peristiwa itu sesudah terjadi. Ini menjadikannya tampak dapat diterangkan dan dipraktikkan.

Tesis utama black swan adalah, manusia sebenarnya tidak mampu membuat prediksi-prediksi masa depan, meskipun mereka selalu mengklaimnya.

Taleb mencontohkan kasus Garis Maginot yang membuat Prancis takluk dari Jerman. Pada Perang Dunia I, karena Garis Maginot berhasil menahan invasi Jerman, militer Prancis kemudian berfokus membangun sistem perbentengan. Namun di sisi Jerman, mereka justru fokus memperbanyak tank dan kemudian memutari Garis Maginot. Alhasil, Prancis takluk hanya dalam waktu enam minggu.

Contoh ini juga disebutkan Jared Diamond dalam bukunya Collapse: Runtuhnya Peradaban-peradaban Dunia. Persis dengan penjelasan Taleb, Jared menyebut orang-orang Prancis terperangkap dalam pengalamannya karena sebelumnya Garis Maginot berhasil menahan Jerman.

Mereka menjadikan pengalaman tersebut sebagai tumpuan dalam memprediksi masa depan dan menilainya pasti terjadi. Ini yang membuat mereka menghilangkan kemungkinan lainnya dan fokus pada Garis Maginot. Persoalan ini sama dengan kesalahan kalkulasi Jepang ketika menilai AS tidak akan mengambil risiko besar menyeberangi Laut Pasifik untuk menyerang balik. Jepang terperangkap dalam prediksinya.

Dalam bukunya The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?, Jared memperkenalkan istilah paranoia konstruktif. Tidak seperti pandangan umum yang mendefinisikan paranoia sebagai istilah peyoratif, Jared menggunakannya dalam artian positif dengan menambahkan kata “konstruktif” di belakangnya.

Baca Juga: Jokowi Harus Jadi Paranoia Konstruktif

Istilah ini bertolak dari pengalaman awal Jared di pedalaman hutan Papua Nugini. Ia menemukan adanya ketakutan berlebihan orang-orang Papua Nugini terhadap pohon yang sudah tua.

Namun, setelah mendengar suara pohon roboh di kedalaman hutan setiap harinya. Serta melihat statistik, di mana tertimpa pohon roboh adalah salah satu faktor utama yang membunuh masyarakat tradisional Papua Nugini, Jared menjadi paham bahwa itu bukanlah ketakutan berlebihan, melainkan wajar dan rasional. 

Paranoia konstruktif adalah rasa takut positif yang berguna untuk bertahan hidup. Paranoia konstruktif menekankan bahwa individu harus memiliki rasa awas dan tidak terlena atas rasa aman.

Bertolak dari black swan, kendatipun berbagai kajian akademik menunjukkan kecilnya potensi perang, kita tidak boleh terperangkap dan menutup probabilitas. Untuk itu, kita harus menjadi seorang paranoia konstruktif.

Perlu Bersiap?

Tidak hanya persoalan teoretis, faktanya, menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), di tengah pandemi belanja alutsista global justru naik US$ 1.981 miliar pada tahun 2020. Naik 2,6 persen secara riil dari 2019.

Hampir semua anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meningkatkan pengeluaran militernya pada tahun 2020. Dua belas anggota NATO menghabiskan 2 persen atau lebih dari PDB. Ini lebih banyak dari 2019 yang hanya sembilan anggota.

Belanja militer Tiongkok juga meningkat 1,9 persen dibanding 2019. Kedua terbesar di dunia, diperkirakan mencapai US$ 252 miliar. Ini meningkat 76 persen selama dekade 2011-2020. SIPRI juga mencatat pengeluaran militer Tiongkok meningkat selama 26 tahun berturut-turut.

Memang ada faktor diskon alutsista di tengah pandemi yang mendorong peningkatan belanja. Namun, terlepas dari faktor diskon, peningkatan ini menunjukkan bagaimana berbagai negara menjaga probabilitas perang.

Konteksnya mungkin bukan pada persiapan akan turun ke medan perang. Melainkan peningkatan kekuatan pertahanan dimaksudkan untuk menjaga perang tersebut tidak terjadi. Kembali, ini adalah deterrence effect.

Atas persoalan ini, wacana belanja alutsista sebesar Rp 1,75 kuadriliun yang termuat di Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) sudah sepatutnya didukung. Persoalan ini telah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Prabowo Tengah Diserang?.

Wacana yang termuat di raperpres, dengan jelas menunjukkan ini adalah penugasan dari Presiden ke Kementerian Pertahanan. Artinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sangat menyadari betapa pentingnya alutsista untuk menunjang pertahanan negara. Dan juga, tentunya untuk meningkatkan pengaruh dan daya tawar ketika melakukan diplomasi.

Baca Juga: Jokowi Riding The Dragon Tiongkok

Pada akhirnya, seperti yang disebutkan oleh Fukuyama, menjaga tidak terjadinya perang bukan dengan menganggapnya tidak akan terjadi. Melainkan mengidentifikasi setiap faktor yang membuatnya mungkin. Salah satu faktor itu adalah menunjukkan diri lebih lemah dari negara lainnya. Di sana letak pentingnya alutsista. (R53)

PinterPolitik.com

Hari-hari sudah berlalu sejak kudeta militer terjadi di Myanmar. Sejauh ini, protes masih terus terjadi untuk menentang sikap angkatan bersenjata tersebut. Di tengah protes, muncul sebuah sentimen baru yaitu sentimen anti-Tiongkok.

Diberitakan Reuters, jalur gas dari Myanmar ke Tiongkok telah menjadi sasaran amarah dari para demonstran antikudeta. Selain itu, Kedutaan Besar Tiongkok juga telah menjadi lokasi tujuan para penolak. Kondisi-kondisi ini berakar dari anggapan bahwa kudeta militer yang terjadi didukung oleh pemerintahan Beijing.

Tentu, hal ini belum bisa dikonfirmasi penuh keabsahannya. Secara khusus, dikutip dari Reuters, Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar Chen Hai mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Myanmar saat ini bukanlah sesuatu yang ingin Tiongkok lihat. Ia juga mengatakan kalau Tiongkok masih berhubungan baik dengan pihak militer eks pemerintahan sipil.

Meski memiliki pernyataan seperti itu, sejauh ini Beijing belum memiliki pernyataan eksplisit yang benar-benar mengutuk munculnya junta militer. Hal ini berbeda dengan banyak negara lain.

Baca Juga: Nasdem Lebih Cocok Dengan Ridwan Kamil

Salah satu kubu yang mengutuk keras adalah negara-negara dari G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, Italia, dan Kanada.

Lebih jauh dari sekadar mengutuk, AS telah menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta. Tak hanya itu, negeri Paman Sam juga bisa membekukan aset-aset yang dianggap menguntungkan rezim militer.

Terlihat bahwa ada dua sikap yang berbeda dalam menyikapi kudeta di Myanmar. Ada yang mengutuk keras seperti AS, ada pula yang memilih pernyataan noneksplisit seperti Tiongkok. Terkait dengan itu, mungkin saja ada yang akan mengaitkan dengan perang pengaruh antara kedua sikap tersebut. Apalagi, Myanmar sendiri punya kekayaan yang cukup menarik untuk diperebutkan. Benarkah memang ada tangan-tangan asing di konflik ini?

Saling Beradu

Selama bertahun-tahun, Myanmar memang dikenal sebagai negara yang dipimpin oleh junta militer. Negara yang sempat berada di bawah kendali Inggris ini sempat dikuasai oleh militer pada tahun 1962 sampai dengan 2011.

Selama periode junta militer tersebut, Myanmar mengalami isolasi yang cukup ketat dari negara-negara lain terutama negara-negara Barat. Pada tahun 1980-an, negara-negara Barat memang menjatuhkan sanksi dagang dan ekonomi kepada Myanmar.

Pada periode tersebut, investasi asing ke Myanmar menjadi amat terbatas. Salah satu negara yang menjadi sumber investasi asing di masa itu adalah Tiongkok. Sejak saat itu, Myanmar memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang cukup mesra dengan Tiongkok.

Baca Juga: Balasan Jokowi pada Uni Eropa

Kondisi tersebut mengalami sedikit perubahan ketika terjadi reformasi signifikan di Myanmar pada tahun 2010. Kala itu, terjadi perubahan ekonomi dan politik di Myanmar dengan harapan demokrasi dapat tercipta setelah lama dipimpin junta. Tanda utama dari hal ini adalah pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah setelah 15 tahun.

Perubahan itu kemudian mengubah sedikit peta hubungan asing di Myanmar. Negara yang semula terisolasi menjadi lebih terbuka. Selain Tiongkok, investasi dari Asia Tenggara, Tiongkok, dan Korea Selatan mulai masuk ke sana.

Perlahan-lahan, investasi asing dari negara lain mulai bersaing dengan Tiongkok. Apalagi, hubungan bilateral antara Myanmar dan Tiongkok sempat terkendala semenjak banyak proyek bendungan besar tertunda.

Proyek ini sendiri ditandatangani Tiongkok pada tahun 2013 bersama rezim Myanmar sebelumnya. Dikabarkan kalau 90 persen listrik dari proyek tersebut akan dikirim ke Tiongkok dan Thailand sehingga memancing kontroversi.

Pada akhirnya, dominasi Tiongkok sebagai investor utama di Myanmar bisa disalip. Pada tahun 2019, Singapura menggantikan Tiongkok dengan investasi di ragam sektor termasuk bank, konstruksi, real-estate, dan persenjataan.

Isu Energi

Secara spesifik, adu pengaruh di Myanmar boleh jadi akan terjadi di sektor yang sangat signifkan yaitu energi. Dalam konteks ini, minyak dan gas dapat menjadi sektor yang cukup krusial untuk diperebutkan di Myanmar.

Sebagai gambaran, Myanmar sebenarnya negara yang punya sumber daya alam yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2012, punya cadangan gas sebesar 10 triliun kubik feet. Lalu, mereka juga punya cadangan minyak sebesar 50 juta barel pada 2013. Meski begitu, isolasi, sanksi, dan minimnya investasi membuat pengembangannya tergolong belum signifikan.

Terlepas dari itu, sebenarnya ada kooperasi untuk minyak dan gas cukup jelas di Myanmar. Kerja sama yang dimaksud adalah yang terjadi antara Myanmar dan Tiongkok.

Kondisi ini tergambar dalam proyek pipa minyak dan gas yang terjadi pada tahun 2009. Proyek yang mulai beroperasi pada tahun 2013 ini merupakan bagian penting dalam Belt and Road Inititative milik Tiongkok. Sejauh ini, proyek ini telah mengirimkan migas ke Tiongkok melalui Myanmar-China Natural Gas Pipeline dan Myanmar-China Oil Pipeline.

Jalur dari pipa-pipa ini sendiri membentang dari kota Kyaukpyu di Myanmar hingga wilayah Yunnan di Tiongkok. Pada tahun 2018, jalur ini disebut telah mengirim 3,2 miliar kubik meter gas dari Myanmar ke Tiongkok.

Baca Juga: Menguak Manuver Cerdik Ridwan Kamil

Pipa migas ini tentu memberikan manfaat bagi Tiongkok. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi, proyek tersebut dapat membantu mereka dalam mengakali rute tempuh.

Posisi Myanmar yang berada di Samudera Hindia membuat mereka memiliki alternatif rute untuk menghindari Selat Malaka. Selat ini sendiri disebut-sebut jalur pelayaran internasional yang didominasi oleh oleh US Navy.

Keberadaan pipa ini membuat mereka punya jalur yang lebih cepat ditempuh dan relatif minim potensi konfrontasi dengan AS.

Meraba Kemungkinan Intervensi

Kekayaan sumber daya alam ini tentu menarik bagi banyak negara di dunia. Sebelum Tiongkok misalnya, India sudah terlebih dahulu melirik kekayaan gas mereka.

Setelah sanksi untuk Myanmar perlahan dicabut pada tahun 2012, banyak perusahaan energi internasional yang melirik mereka. Perusahaan-perusahaan seperti British Gas, Chevron, ConocoPhillips, ENI, Oil India, Ophir, PetroVietnam, Shell, Statoil, Total dan Woodside dilaporkan mulai masuk pasar minyak Myanmar.

Jika dilihat dari trennya, investasi-investasi tersebut baru bermunculan ketika militer Myanmar melonggar sehingga beragam sanksi dicabut. Di lain pihak, Tiongkok sebagai mitra investasi awal Myanmar, justru banyak menikmati relasi bersama militer.

Contoh kasus proyek bendungan seperti disebut di atas dapat menjadi gambaran dari relasi Tiongkok dan militer Myanmar. Hal serupa berlaku untuk proyek pipa gas yang dimulai pada tahun 2009, sebelum berbagai perubahan terjadi.

Disarikan dari Zhao Hong dalam China–Myanmar Energy Cooperation and Its Regional Implications, model bisnis lama dengan diktator militer memang tergolong memudahkan Tiongkok untuk meraup kesuksesan investasi.

Apalagi, belakangan, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing menyebut akan melanjutkan kembali proyek tenaga air, meski tanpa menyebut proyek mana. Pernyataan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah proyek bendungan bersama Tiongkok yang dimaksud.

Jika benar, hal tersebut dapat menjadi sumber diskusi apakah Tiongkok lebih senang berinteraksi dengan diktator militer ketimbang sipil. Sebab, proyek energi dapat lebih mudah mereka dapatkan ketika berurusan dengan tentara.

Di lain pihak, negara-negara lain justru terlihat lebih mudah berinvestasi di Myanmar tatkala mereka mulai melirik pemerintahan sipil.

Dari hal itu, mungkin ada pihak yang bertanya-tanya apakah isu perebutan sumber energi dalam drama kudeta?

Tentu, hal ini masih sulit untuk dibuktikan sekarang. Meski begitu, dalam “Oil above Water”: Economic Interdependence and Third-party Intervention, Vincenzo Bove, Kristian Skrede Gleditsch, dan Petros G. Sekeris mengindikasikan jika ada intervensi asing dalam sebuah konflik, kemungkinan akan terkait dengan urusan energi yang dalam konteks mereka adalah minyak.

Merujuk pada kondisi tersebut, jika benar terjadi, bukan tidak mungkin drama atau konflik serupa bisa terjadi di negara-negara penuh sumber daya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan limpahan kekayaan alam mungkin saja rentan konflik yang melibatkan tangan asing.

Memang, sejauh ini belum ada tanda-tanda seperti itu di Indonesia. Hal serupa juga belum bisa di dibuktikan penuh di Myanmar. Meski demikian, dengan adanya temuan Bove dan kawan-kawan, mungkin saja negara-negara kaya sumber daya alam harus selalu waspada. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.