PinterPolitik.com 

Hari ini, ketika kita menengok ke langit, mungkin nama-nama seperti India, Tiongkok, Jepang, bahkan Vietnam lebih dulu terlintas ketika membicarakan kekuatan teknologi antariksa di Asia. Sementara itu, Indonesia, meski besar secara geografis dan demografis, sering diposisikan sekadar sebagai penonton dari pencapaian negara-negara lain dalam mengejar bintang. 

Padahal, jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, Indonesia bukanlah bangsa yang pasif dalam urusan angkasa luar. Justru, di tahun-tahun awal kemerdekaan hingga dekade 1970-an, Indonesia pernah menjadi pionir antariksa di Asia Tenggara. Peluncuran Satelit Palapa pada 1976 menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit komunikasi sendiri—jauh sebelum negara-negara tetangga berpikir tentang membangun teknologi luar angkasa nasional. 

Tak hanya itu, Indonesia juga mengembangkan roket sendiri melalui LAPAN, dan bahkan telah merancang cetak biru pengembangan roket peluncur satelit dari wilayah Nusantara. Singkatnya, kita dulu punya impian besar, dan sempat berjalan menuju ke sana. 

Lalu, pertanyaannya: apa yang terjadi dengan semua itu? Mengapa Indonesia, yang begitu menjanjikan di awal, justru tertinggal saat era antariksa semakin terbuka? Apakah ini hanya soal sumber daya, atau ada sesuatu yang lebih mendasar? 

Dari Peluncuran Satelit Hingga “Political Will” 

Sejarah mencatat bahwa ambisi antariksa Indonesia bukanlah ilusi belaka. Pada era Orde Lama dan awal Orde Baru, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bukan sekadar institusi birokratis, tetapi simbol ambisi strategis bangsa. LAPAN berdiri sejak 1963, tak lama setelah manusia pertama mendarat di luar angkasa. Bahkan saat dunia masih terbagi dalam poros Perang Dingin, Indonesia secara berani memosisikan dirinya sebagai negara yang berdaulat secara teknologi—termasuk di bidang penerbangan dan antariksa. 

Puncaknya, pada 1976, Indonesia meluncurkan Satelit Palapa A1 dari Kennedy Space Center, menandai lompatan kuantum dalam sistem komunikasi nasional. Proyek ini tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan telekomunikasi, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa kepulauan yang mampu menyatukan wilayahnya melalui teknologi. Di saat bersamaan, Indonesia juga mengembangkan seri roket RX dan mulai merintis cita-cita menjadi negara yang mampu meluncurkan satelit dari tanah air sendiri. 

Namun memasuki dekade 1980-an hingga Reformasi, arah dan semangat ini mulai melemah. Transisi politik yang kompleks dinilai membawa efek samping: berkurangnya konsistensi dan political will dalam pengembangan teknologi strategis. LAPAN bertahan, tapi lebih banyak menjadi lembaga administratif dibanding lembaga inovatif. Proyek peluncuran roket, pembangunan spaceport di Biak, hingga program satelit mikro berjalan, namun tak lagi jadi agenda prioritas nasional. 

Di titik ini, kita perlu merenungkan satu konsep penting dalam teori geopolitik antariksa, yaitu “original sin” yang dikemukakan oleh Bleddyn Bowen. Dalam bukunya War in Space, Bowen menjelaskan bahwa pengembangan kekuatan luar angkasa oleh suatu negara selalu dibayangi oleh dosa asal, yakni ketergantungan pada motivasi politik, bukan semata kebutuhan ilmiah. Dengan kata lain, bila tak ada political will yang kuat, maka proyek teknologi strategis akan kehilangan arah, tertunda, atau bahkan mati. 

Indonesia adalah contoh dari teori ini. Di masa awal, proyek antariksa Indonesia tumbuh dari semangat politik dan kebanggaan nasional. Tapi saat konteks politik berubah, tanpa komitmen jangka panjang dan konsistensi kebijakan, mimpi besar itu perlahan lenyap. Ketika India membangun ISRO secara sistematis, Indonesia justru disibukkan dengan konflik internal dan dinamika politik pasca-reformasi. 

Padahal secara geografis, Indonesia punya keunggulan luar biasa: posisi di garis khatulistiwa, yang sangat ideal untuk peluncuran roket ke orbit geostasioner. Fisikawan dan insinyur di berbagai negara sepakat bahwa peluncuran dari khatulistiwa menghemat bahan bakar, mempercepat roket, dan memberikan peluang orbit yang optimal. Tapi posisi strategis ini belum benar-benar dimanfaatkan, karena faktor yang lebih mendalam—politik yang belum memutuskan untuk bermimpi besar lagi. 

A New Hope?

Meskipun kesempatan di masa lalu telah banyak terlewatkan, bukan berarti Indonesia harus menyerah menjadi bangsa penonton di era antariksa global. Justru sekarang, ketika ekonomi digital tumbuh dan kebutuhan akan teknologi satelit semakin besar (dari internet pedesaan hingga pemantauan bencana), kesempatan kedua sedang terbuka. Pertanyaannya: apakah kita siap memanfaatkannya? 

Salah satu pendekatan yang terbukti berhasil adalah simbiosis antara pemerintah dan sektor swasta. India melesat karena ISRO tidak bekerja sendiri. Mereka mendorong perusahaan rintisan antariksa lokal, membuka kerjasama internasional, dan menjadikan eksplorasi luar angkasa bukan hanya proyek negara, tetapi juga peluang ekonomi. Amerika Serikat bahkan lebih radikal: NASA kini bermitra erat dengan SpaceX, yang secara teknis telah menggantikan peran negara dalam misi-misi berawak ke luar angkasa. 

Indonesia bisa belajar dari ini. Setelah LAPAN dilebur ke BRIN, pemerintah memiliki tantangan sekaligus peluang untuk merancang ulang strategi antariksa nasional—bukan sekadar dari sisi birokrasi, tetapi juga dari model ekosistem inovasi. Pemerintah bisa mendorong inkubasi startup antariksa, membuka akses data satelit nasional, hingga membangun infrastruktur peluncuran yang melibatkan investor. 

Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya membawa harapan baru. Melalui “Asta Cita”, Prabowo menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah ke depan melihat pentingnya kemandirian dan inovasi teknologi sebagai bagian dari kekuatan strategis bangsa, termasuk di sektor antariksa. 

Tentu, jalan menuju antariksa bukanlah proyek satu malam. Ia memerlukan konsistensi visi lintas generasi dan keberanian untuk bermimpi besar. Namun, bila komitmen ini dijaga dan dibarengi dengan kerja sama luas antar sektor, bukan mustahil Indonesia bisa kembali menjadi salah satu aktor penting dalam peradaban luar angkasa Asia. 

Langit luas menunggu—dan kini saatnya kita kembali melangkah ke sana, dengan penuh percaya dan harapan. (D74) 

Semoga Indonesia bisa kembali jadi negara perkasa antariksa di lingkungan ASEAN lagi ya, kalau bisa dunia. Hehe

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #teknologi #satelit #satelitindonesia #brin #antariksa #luarangkasa #brin #lapan #palapa #politikindonesia

Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS) memiliki ambisi yang begitu besar terhadap program keantariksaan. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Donald Trump resmi menjadi orang terpenting di Amerika Serikat (AS), setelah dilantik sebagai Presiden ke-47 pada 20 Januari silam. Kembalinya Trump sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan AS diprediksi akan membawa banyak perubahan, dan ini dibuktikan setelah dirinya menandatangani puluhan peraturan presiden (perpres), yang sebagian bahkan menganulir kebijakan pendahulunya, yakni Joe Biden. 

Menariknya, salah satu sektor yang diprediksi kuat akan mengalami banyak perubahan di bawah kepemimpinan Trump adalah sektor teknologi dan antariksa. Komitmen Trump terhadap kapabilitas keantariksaan AS salah satunya diwujudkan melalui penunjukan posisi kunci dalam badan terkait, seperti lembaga antariksa AS (NASA) dan matra militer AS di bidang antariksa, Space Force. 

Terkait NASA misalnya, Trump resmi menunjuk eks-astronot SpaceX, sekaligus miliarder Jared Isaacman, penempatan orang tersebut digadang-gadangkan jadi bukti bahwa NASA akan memiliki peningkatan kepentingan di bawah Trump. Sementara, Space Force, matra yang dahulu awalnya juga didirikan oleh Trump, pun digadang-gadangkan akan menerima peningkatan anggaran sebesar tiga kali lipat. 

Selain itu, hubungan dekat Trump dengan Elon Musk, CEO SpaceX, juga menarik perhatian. Musk dikenal memiliki ambisi besar untuk eksplorasi antariksa dan pertambangan di ruang angkasa. 

Tidak hanya itu, saat setelah Trump dilantik sebagai presiden kemarin, ia juga berjanji bahwa akan mendaratkan astronot AS di Planet Mars, sebuah pencapaian yang hingga saat ini belum bisa dilakukan oleh negara manapun. 

Semua langkah ini menimbulkan pertanyaan: mengapa Trump begitu terobsesi dengan antariksa? Apakah ini bagian dari visinya untuk mewujudkan slogan “Make America Great Again” (MAGA)? 

Program Antariksa, “Original Sin” Trump? 

Di balik narasi pengembangan teknologi dan eksplorasi ilmiah, ambisi antariksa Trump dapat dianalisis sebagai manifestasi hard power Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat melalui kerangka teori original sin yang diperkenalkan oleh ilmuwan astropolitik ternama, Bleddyn Bowen. 

Teori original sin dari Bleddyn Bowen menjelaskan bahwa sejak awal, penggunaan antariksa oleh negara-negara besar selalu dipengaruhi oleh logika kekuasaan dan keamanan. Bowen berpendapat bahwa aktivitas antariksa memiliki akar militer dan geopolitik yang dalam. Sebagai contoh, satelit pertama, Sputnik, diluncurkan oleh Uni Soviet pada 1957, tidak hanya sebagai pencapaian teknologi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan militer yang mampu meluncurkan rudal balistik antarbenua. 

Dalam konteks ini, peningkatan fokus Trump pada Space Force dan NASA mencerminkan upaya memperkuat hard power AS. Space Force, yang awalnya dibentuk oleh Trump pada masa jabatan sebelumnya, bukan sekadar cabang militer baru, tetapi alat strategis untuk mempertahankan dominasi Amerika di ruang angkasa.  

Dengan meningkatnya persaingan dari negara-negara seperti China dan Rusia, yang juga mengembangkan teknologi antariksa dan senjata berbasis ruang angkasa, kebijakan Trump menunjukkan bahwa antariksa tidak hanya dilihat sebagai ruang eksplorasi, tetapi juga medan pertempuran masa depan. 

Bersamaan dengan itu, kedekatan Trump dengan pengusaha yang berkaitan dengan teknologi antariksa seperti Elon Musk dan SpaceX-nya, juga dapat dilihat melalui lensa original sin. Meskipun Musk sering menekankan eksplorasi Mars sebagai langkah untuk menyelamatkan umat manusia, kerjasama SpaceX dengan pemerintah AS dalam meluncurkan satelit militer dan menyediakan roket untuk misi keamanan nasional menunjukkan keterkaitan yang erat antara sektor swasta dan kepentingan geopolitik. 

Menariknya, jika teori original sin ini benar-benar bisa diterapkan kepada Trump, ada indikasi hal ini tidak akan sebatas perubahan arah kebijakan saja, tetapi sesuatu yang lebih besar. 

Memori Space Race Perang Dingin? 

Kebijakan antariksa Donald Trump menunjukkan kesamaan yang signifikan dengan semangat perlombaan antariksa di era Perang Dingin. Saat itu, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya berpusat pada kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi medan ideologis yang menentukan supremasi kekuatan global.  

Peluncuran Sputnik oleh Soviet pada tahun 1957 memicu perlombaan antariksa yang mendorong AS untuk mempercepat program antariksanya, termasuk pencapaian monumental seperti pendaratan di Bulan pada 1969. Ini bukan hanya kemenangan teknologi, tetapi juga simbol kemenangan kapitalisme dan demokrasi atas komunisme. 

Trump tampaknya memanfaatkan kembali dinamika serupa, kali ini dalam konteks multipolaritas abad ke-21. Dengan China yang secara agresif mengembangkan program antariksa seperti stasiun antariksa Tiangong dan rencana misi ke Bulan, Trump melihat antariksa sebagai arena untuk menegaskan kembali dominasi AS. Peningkatan anggaran Space Force dan komitmennya untuk misi ke Mars mencerminkan pendekatan kompetitif yang mengingatkan pada logika zero-sum game di era Perang Dingin, di mana setiap langkah maju oleh satu negara dipandang sebagai ancaman bagi yang lain. 

Namun, kalaupun hal ini memang benar, implikasinya belum tentu sepenuhnya buruk, karena bagaimanapun juga, persaingan yang terjadi ketika Perang Dingin melahirkan sesuatu yang sangat positif kala itu, yakni perkembangan teknologi yang begitu pesat, perkembangan ini pada akhirnya sangat bermanfaat untuk dunia medis dan komersial lainnya. 

Bagaimanapun juga kenyataannya nanti, menarik untuk kita terus simak dinamika keantariksaan Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump. (D74)

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

PinterPolitik.com 

“Bumi adalah tempat lahirnya umat manusia, namun umat manusia tidak bisa selamanya berada di tempat tersebut.” 

Pepatah yang diucapkan ilmuwan kedirgantaraan Rusia, Konstantin Tsiolkovsky di atas mungkin bisa jadi representasi dari pengembangan program antariksa yang dilakukan umat manusia di era modern ini.  

Kendati Perang Dingin sudah usai, sensasi space race atau perlombaan pengembangan program antariksa masih berlanjut hingga sekarang. Dahulu, space race dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, kini, AS tampaknya memiliki lawan yang belakangan tampaknya mulai layak disebut sebagai kompetitornya, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Ya, negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut dalam beberapa tahun terakhir jadi perhatian utama para pemerhati antariksa. Pada 24 Maret 2024, Tiongkok berhasil meluncurkan satelit Queqiao-2 ke orbit Bulan, di mana ia akan mulai mengoordinasikan jaringan komunikasi pertama Tiongkok yang dibangun di Bulan. 

Pada akhir tahun ini, Lembaga Teknologi Antariksa dan Dirgantara Tiongkok (CASC) bahkan berencana menggunakan jaringan komunikasi tersebut untuk meluncurkan Chang’e-6, satelit pertama yang memiliki misi mengambil sampel daratan dari sisi jauh Bulan. Ini semua merupakan rangkaian misi besar Tiongkok yang berencana akan mendirikan statsiun antariksa pertama mereka di Bulan pada tahun 2030. 

Menariknya, banyak pengamat mulai menyimpulkan bahwa ambisi ini merupakan bagian dari rencana Tiongkok untuk bisa jadi negara yang paling pertama memanfaatkan sumber daya mineral di antariksa melalui penambangan di Bulan. Perusahaan Tiongkok, Origin Space, jadi salah satu yang paling disoroti dalam perkembangan aspek ini. 

Atas perkembangan-perkembangan ini, rasanya tidak berlebihan bila kita mengatakan bahwa Tiongkok kini menjadi salah satu negara yang paling berambisi mengembangkan program antariksanya.  

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, bila Tiongkok melalui perusahaannya sudah bisa menambang mineral di Bulan secara efektif, bagaimana dampaknya bagi dunia, dan khususnya, Indonesia? 

Bisa Hancurkan Indonesia Bila Dilaksanakan? 

Program penambangan luar angkasa yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan perkembangan teknologi yang menarik namun juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Hal ini karena Bulan diketahui menyimpan banyak mineral yang kini jadi konsumen utama negara-negara di dunia, seperti nikel, kobalt, dan titanium, 

Terkhusus nikel, perlu dipahami bahwa ia adalah salah satu komoditas yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama dalam pembuatan baja, baterai, dan produk elektronik. Indonesia adalah salah satu produsen terbesar nikel di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan global. Namun, dengan program space mining Tiongkok, potensi penambangan nikel di luar angkasa dapat mengubah dinamika pasokan global secara signifikan. 

Jika Tiongkok berhasil dalam program ini, mereka dapat memperoleh akses langsung ke sumber daya mineral, termasuk nikel, di luar angkasa tanpa ketergantungan pada sumber daya di Bumi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap nikel dari sumber daya bumi, termasuk yang berasal dari Indonesia. 

Dampak terbesar dari penurunan permintaan terhadap nikel Indonesia adalah pada ekonomi negara tersebut. Industri penambangan nikel di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting. Penurunan permintaan akan mengakibatkan penurunan produksi, yang pada gilirannya akan mengakibatkan pengurangan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat yang bergantung pada industri ini. 

Selain itu, penurunan harga nikel juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Indonesia telah mengalami fluktuasi harga komoditas secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan penambahan pasokan nikel dari luar angkasa dapat memperburuk kondisi ini. Penurunan pendapatan dari ekspor nikel dapat mengganggu neraca perdagangan dan kestabilan mata uang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Namun, persoalan ini tidak berhenti hanya sekadar di sektor ekonomi dan bisnis saja. 

Implikasi Besar pada Geopolitik 

Selain faktor ekonomi, ada juga aspek geopolitik yang perlu dipertimbangkan. Kita tidak boleh lupa bahwa Tiongkok adalah kekuatan ekonomi dan politik yang besar, dan dominasi mereka dalam penambangan luar angkasa dapat memberikan mereka keunggulan strategis dalam pasar mineral global.  

Bila kekuatan-kekuatan tersebut digabungkan, hal ini dapat mengurangi kekuatan tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional dan meningkatkan ketergantungan negara tersebut pada ekonomi Tiongkok. Mineral tambang dari Indonesia, khususnya nikel, besar kemungkinannya akan sangat dipolitisasi dan cenderung dimonopoli secara internasional oleh Tiongkok. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bila nantinya program space mining Tiongkok semakin mumpuni, maka ia memiliki potensi untuk menyakiti ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal penambangan mineral nikel.  

Dengan mengurangi permintaan dan harga nikel, program ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas geopolitik Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan sektor penambangan nikel dalam jangka panjang. 

Namun, persis seperti kata Kapten James. T. Kirk dari serial film Star Trek: antariksa adalah “final frontier” umat manusia. Artinya, mau tidak mau perkembangan teknologi dunia akan semakin membawa kita dekat dengan manipulasi dan eksploitasi antariksa.  

Persis seperti penemuan Benua Amerika ketika masa kolonialisme silam, antariksa bisa dipastikan akan menarik perhatian para elite dunia yang ingin mendapatkan kekuasaan lebih. Kita harap saja di era baru ini Indonesia tidak menjadi negara yang tertinggal. (D74) 

PinterPolitik.com

India sukses menjadi negara keempat yang berhasil menempatkan wahana mereka di Bulan setelah mendaratkan misi antariksa Chandrayaan pada 23 Agustus 2023.

Bulan sendiri selalu menjadi objek yang menarik bagi umat manusia. Sejak awal keberadaan kita, satelit alami Bumi ini telah menjadi inspirasi bagi puisi, lagu, dan banyak karya seni lainnya.

Tapi lebih dari itu, Bulan juga menjadi tujuan utama dalam eksplorasi ruang angkasa. Berikut adalah daftar negara yang telah berhasil mendaratkan wahananya di permukaan Bulan:

Amerika Serikat

Tahun 1969 menjadi tonggak sejarah bagi eksplorasi Bulan ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dari misi Apollo 11 menjadi manusia pertama yang berjalan di permukaan Bulan. Amerika Serikat kemudian mendaratkan astronot di Bulan dalam misi Apollo 12, 14, 15, 16, dan 17.

Uni Soviet (sekarang Rusia)

Sebelum Amerika Serikat mendaratkan manusia di Bulan, Uni Soviet sudah berhasil mendaratkan beberapa wahana tanpa awak di Bulan. Luna 2, pada tahun 1959, menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai Bulan. Uni Soviet melanjutkan serangkaian misi berikutnya yang berhasil mendaratkan wahana di permukaan Bulan.

Tiongkok

Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menunjukkan kemajuan besar dalam eksplorasi ruang angkasa. Pada tahun 2013, Tiongkok berhasil mendaratkan Chang’e 3 dan rover Yutu di Bulan, menjadikannya negara ketiga yang berhasil melakukannya. Tiongkok kemudian melanjutkan misi-misi berikutnya, seperti Chang’e 4 yang mendarat di sisi jauh Bulan.

Dengan kemajuan teknologi dan ketertarikan yang meningkat terhadap eksplorasi ruang angkasa, tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak “negara bumi” yang akan bergabung dalam daftar ini di masa mendatang.

Eksplorasi Bulan bukan hanya soal pencapaian teknologi atau kebanggaan nasional, tetapi juga tentang pemahaman lebih dalam mengenai asal-usul kita dan sistem tata surya tempat kita berada.

Setiap misi ke Bulan membuka pintu pengetahuan baru dan memberikan harapan untuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan, seperti kolonisasi atau pemanfaatan sumber daya Bulan untuk kebutuhan manusia di Bumi. (J61)

PinterPolitik.com

Soekarno barangkali adalah salah satu tokoh sejarah yang paling dikenal warga Indonesia. Kiprahnya saat sebelum ataupun setelah menjadi presiden pertama Indonesia selalu diceritakan dalam berbagai mata pelajaran ketika kita sekolah dulu.

Yup, karier politik Soekarno dalam memantapkan Indonesia sebagai sebuah negara memang perlu selalu kita ingat dan kita apresiasi, apalagi ketika di bawah kepemimpinannya Indonesia sering disebut-sebut sebagai “Macan Asia”.  Karena itu, tentu wajar bila kita kemudian refleksikan ide-ide ‘revolusioner’ yang pernah diambisikan Soekarno untuk zaman sekarang.

Nah, salah satu dari ide revolusioner tersebut adalah terkait dengan topik yang begitu penting di era modern ini tapi masih sangat jarang dibahas di Indonesia, yaitu keantariksaan. 

Saat ini, Indonesia memiliki lembaga antariksanya sendiri, sebelumnya ia bernama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), sekarang, mereka telah dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Namun, mungkin banyak yang belum tahu bahwa misi keantariksaan Indonesia yang sudah dilembagakan itu berawal dari ambisi besar Soekarno sendiri. Sesuai dengan yang ditulis Rahadian Runjan dalam tulisannya Sukarno dan Angan-angan Keantariksaan Indonesia, ketika berpidato di Bandung pada 25 Januari 1960 ketika membuka acara Musyawarah Nasional untuk Perdamaian, Soekarno menyebutkan ada lima tahapan revolusi dunia, yakni revolusi agama, komersial, industri, atom, dan terakhir, revolusi luar angkasa.

Meski demikian, ambisi luar angkasa tersebut ditinggalkan begitu saja setelah Soekarno lengser. Anggapan umumnya, itu karena banyak masyarakat Indonesia yang melihat bahwa mimpi antariksa Soekarno perlu dipertanyakan urgensinya. Banyak yang menganggap antariksa hanyalah bermanfaat untuk sains dan belum perlu jadi perhatian utama sebuah negara ‘baru’ seperti Indonesia.

Akan tetapi, benarkah anggapan tersebut? Bagaimana kira-kira logika politik Soekarno di balik ambisi besarnya membangkitkan keantariksaan Indonesia?

Antariksa dan Teori Original Sin

Sejak Perang Dingin, ketika space race antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi, program antariksa seakan menjadi sebuah ‘pertunjukkan’ untuk memamerkan kapabilitas teknologi dan sains sebuah negara. Walau di satu sisi itu ada benarnya, pandangan seperti itu sebenarnya mengalihkan kita dari tujuan sebenarnya mengapa negara merasa perlu membangun program antariksa.

Bleddyn E. Bowen dalam bukunya Original Sin: Power, Technology and War in Outer Space, mampu mengingatkan kita kenapa sebuah program antariksa secara prinsipnya tidak akan pernah terlepas dari kepentingan politik. Dengan menggunakan istilah original sin atau dosa asal, Bowen menegaskan bahwa yang menjadi tulang punggung sebuah program antariksa bukanlah kepentingan riset ataupun sains, melainkan kemampuan teknologi itu untuk menjadi senjata pembunuh paling mutakhir dari sebuah negara.

Menurut Bowen, segala istilah yang seringkali dilekatkan publik pada teknologi antariksa seperti misi eksplorasi, perdamaian, dan kerja sama, tidak lain hanyalah embel-embel untuk menutupi tujuan yang sebenarnya, yaitu kontrol militer dan ekonomi luar angkasa  sebagai sumber kekuatan baru bagi entitas-entitas politik di Bumi.

Well, kalau kita refleksikan, apa yang dikatakan Bowen memang ada benarnya. Di era modern ini, supremasi siber mungkin telah menjadi sesuatu yang paling kuat dalam persaingan internasional. Dengan memiliki satelit yang mumpuni dan tersebar dalam wilayah yang luas, sebuah negara mampu memiliki tidak hanya kekuatan komunikasi, tapi juga ekonomi dan pertahanan. 

Satelit mampu memberi kita kompleksitas dan manfaat data yang begitu melimpah. Apalagi banyak orang yang tidak tahu bahwa slot–slot satelit di orbit Bumi sebenarnya terbatas. Saat ini, hanya negara yang mampulah yang berhak memiliki satelit. Sederhananya, prinsip first come first serve di luar angkasa masih begitu kuat.

Tidak hanya itu, dengan memiliki teknologi antariksa yang canggih, suatu negara juga bisa mengembangkan teknologi peluncur yang digunakannya untuk keperluan militer, seperti peluncur rudal antar benua, misalnya. Spesifik hal ini, sepertinya itu juga yang dijadikan kekhawatiran Barat ketika Soekarno begitu gencar membangun program antariksa, dengan mendapatkan bantuan dari Uni Soviet, Indonesia saat itu bisa saja gunakan teknologi antariksanya untuk kembangkan rudal nuklir milik sendiri.

Dengan logika ala original sin ini, bisa dinalarkan bahwa alasan kenapa Soekarno sangat ingin memajukan program keantariksaan sebenarnya adalah untuk membangun hard power Indonesia, kala itu untuk teknologi peluncur roket, dan di masa depan untuk kendali ruang angkasa itu sendiri dengan satelit. 

Tapi tentu, ini hanya penalaran belaka. Yang jelas, tentu ada alasan spesifik kenapa Soekarno berniat membangun program antariksa sebuah negara yang baru merdeka.

In the meantime, selama jawaban itu belum ada, kita tengok India dulu aja deh yuk, barusan kemarin mereka habis uji coba rudal hipersonik. (D74)

Dasar program antariksa Indonesia yang kemudian berkembang menjadi LAPAN lalu BRIN memiliki akar ke ambisi antariksa Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Mengapa ia begitu berambisi kembangkan sektor sains canggih padahal Indonesia pada saat itu baru seumur jagung?

PinterPolitik.com 

Sepertinya, bisa dipastikan sebagian besar dari kita pernah mendengar sebuah nama yang berbunyi “Yuri Gagarin”. Ya, dia adalah kosmonot asal Uni Soviet, yang namanya begitu terkenal pada masa Perang Dingin dahulu, karena berhasil menjadi manusia pertama yang mencapai luar angkasa. 

Pada 12 April 1961, Gagarin berangkat menggunakan wahana antariksa Vostok 1, menembus perbatasan langit Bumi, dan mengitari planet kita ini selama 108 menit. Pencapaian luar biasa itu membuat Gagarin tidak hanya dielu-elukan di tanah airnya, tetapi juga membuatnya bak pahlawan umat manusia ketika berhasil mendarat kembali di Bumi dengan selamat. 

Kabar tentang kesuksesan Gagarin menyebar ke seluruh dunia, tersampaikan ke rival besar Uni Soviet pada saat itu, yaitu Amerika Serikat (AS), dan tentunya sampai pula ke Indonesia. Hal ini berhasil menarik perhatian Presiden pertama Indonesia, Sukarno.  

Sebagai pemimpin revolusioner yang memiliki perhatian tinggi pada pengembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan keantariksaan, Sukarno dikabarkan turut memberikan apresiasi besar kepada kosmonot tersebut. 

Mengutip dari artikel di laman Historia berjudul Yuri Gagarin dan Para Kosmonot Pahlawan Indonesia, yang ditulis Martin Sitompul,pada Juni 1961, ketika sedang melakukan kunjungan ke Moskow, Sukarno bahkan menyempatkan diri bertemu langsung dengan Gagarin, dan menasbihkannya sebagai “pahlawan bangsa Indonesia”.  

Tidak hanya itu, Sukarno secara pribadi pun menyematkan penghargaan Bintang Mahaputra pada Gagarin, yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi Indonesia. Sebagai pelengkap, Sukarno juga menghadiahkan sebuah wisma khusus di Jalan Raya Puncak, Bogor sebagai tempat tinggal Gagarin, jika ia nanti berkesempatan datang ke Indonesia.  

Jika dilihat dari sejarahnya, Gagarin memang memiliki tempat yang spesial di hati Sukarno dan juga Indonesia. Tidak heran bila kemudian banyak orang yang menganggap Gagarin sebagai inspirasi kuat bagi Sukarno untuk mewujudkan mimpinya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengirimkan manusia ke luar angkasa.  

Lantas, kira-kira mengapa Sukarno bisa memberikan perhatian yang sedemikian besarnya pada keantariksaan? 

Baca juga: Globalis dan Ambisi Antariksa Jokowi

Antariksa Sebagai Tren? 

Sebelum menggali pertanyaan di atas lebih dalam, rasanya pantas bila kita buka pembahasan ini dengan mengutip perkataan Presiden AS, John F. Kennedy tentang antariksa: “Eksplorasi antariksa akan terus berlanjut, tidak peduli kita bergabung atau tidak, dan tidak ada negara yang bisa menjadi pemimpin bagi negara lain jika ia tertinggal dalam perlombaan antariksa”. 

Well, perkataan Kennedy tadi beresonansi dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam politik internasional pada masa Perang Dingin. Ketika itu, seluruh negara di dunia tidak hanya dipanaskan oleh perlombaan teknologi nuklir antara AS dan Uni Soviet, tetapi juga oleh sengitnya persaingan kedua negara adidaya tersebut dalam mengembangkan program dan teknologi antariksa.  

Polemik ini pada akhirnya berpengaruh juga pada pandangan politik internasional Sukarno. Rahadian Rundjan dalam artikelnya Sukarno dan Angan-angan Keantariksaan Indonesia, Mampukah Impian Sukarno Terwujud?, menilai bahwa topik keantariksaan yang menjadi perbincangan orang awam sampai politisi pada saat itu, telah menjadi modal bergaul Sukarno dalam arena politik internasional. 

Oleh karena itu, ketertarikan Sukarno pada pencapaian Gagarin pun bukan semata-mata hanya karena kekaguman, tetapi juga dipengaruhi faktor hubungan politik antara Indonesia dan Uni Soviet. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Abdul Haris Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, mengungkapkan bahwa niatan Sukarno untuk memberi penghargaan pada Gagarin muncul setelah Indonesia menyepakati kontrak pembelian senjata kedua dengan Uni Soviet, untuk melegitimasi kedekatan diplomatis Indonesia dan Uni Soviet. 

Selain ke Uni Soviet, Sukarno juga sempat menggunakan topik antariksa untuk mendekati Presiden Kennedy dari AS, dengan mengirimkan telegram ucapan selamat kepada rakyat Amerika atas kesuksesan astronotnya, John Glenn, yang berhasil mengorbit Bumi pada tahun 1962. 

Pada akhirnya, bisa dikatakan, antariksa sebagai tren politik internasional telah membuat Sukarno sadar bahwa Indonesia pun perlu mengembangkan program antariksanya sendiri jika ingin menjadi negara maju. Karena itu, ketika sedang menyambut delegasi Uni Soviet di Stadion Senayan, menurut laporan Daily Report, Foreign Radio Broadcast tahun 1963, Sukarno menekankan bahwa jika ingin menjadi negara besar, maka Indonesia harus ambil bagian dalam revolusi antariksa dan nuklir. 

Angan-angan Sukarno tersebut bersinggungan dengan apa yang dimaksud sebagai smart power oleh ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye. Dalam tulisannya Get Smart: Combining Hard and Soft Power, Nye menjelaskan bahwa di era yang modern ini, negara tidak lagi hanya bisa mengandalkan kekuatan keras (hard power) seperti tenaga militer dan aliansi pertahanan untuk menjaga eksistensinya, tetapi juga membutuhkan fungsi kekuatan lunak (soft power) seperti persepsi negara lain dan kemajuan teknologinya untuk mengurangi permusuhan dan adanya potensi ancaman internasional. 

Namun, apa yang seringnya keliru dipahami orang-orang adalah, dengan menguatnya pengaruh soft power, bukan berarti negara tidak lagi perlu mengembangkan hard power-nya. Padahal, Nye berpendapat, untuk benar-benar mendapatkan daya tawar yang tinggi dalam panggung internasional, suatu negara perlu menggabungkan hard dan soft power-nya. Inilah kemudian yang dimaksud Nye sebagai smart power. 

Dalam sebuah artikel hasil wawancara yang berjudul Joseph Nye’s Reflections on Current International Relations: Public Diplomacy, Space Exploration and Artificial Intelligence, Nye berpandangan bahwa pengembangan teknologi antariksa adalah salah satu sektor yang paling mencerminkan smart power. 

Melalui teknologi antariksa yang mumpuni, suatu negara tidak hanya dapat apresiasi dari masyarakat internasional, tetapi juga mampu memperkuat hard power-nya, dengan menggunakan teknologi antariksa tersebut untuk pengawasan wilayah kedaulatan dan penguatan jaringan sistem pertahanan, misalnya. 

Lalu, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sekarang masih mengemban warisan antariksa Sukarno? 

Baca juga: Balapan Antariksa: Biden vs Xi Jinping

Indonesia Sebagai Space-Faring Country? 

Kalau kita melihat dari komponen kenegaraan, sesuai perkembangannya Indonesia bisa dikatakan  ‘belum’ meninggalkan ambisi besar Sukarno, karena kita pun setelah puluhan tahun akhirnya memiliki payung hukum keantariksaan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (UU Antariksa).  

Selain itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang sekarang telah dilebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga dikatakan akan menggandeng konsorsium swasta yang difokuskan pada proyek pembangunan bandar antariksa. Ide ini setidaknya sudah mulai dijalankan sejak tahun 2019 silam. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat dikabarkan mengajak bos perusahaan antariksa raksasa, SpaceX, yaitu Elon Musk untuk berinvestasi pada proyek bandar antariksa yang rencananya akan dibangun di Pulau Biak, Papua pada akhir 2020.  

Tapi sayang, sampai saat ini semua pembicaraan mengenai proyek besar program antariksa Indonesia, khususnya yang terkait dengan banda antariksa, terlihat belum menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan, belum pernah ada kabar seorang investor besar yang memang berniat membangun keantariksaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? 

Well, Ann Cammaro, Founder Antarexxa Space Global, sebuah startup yang berinisiatif membangun ekosistem antariksa Indonesia, dalam sebuah wawancara di kanal Helmy Yahya Bicara di YouTube, mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa Indonesia kesulitan mendapat ketertarikan investor antariksa adalah karena kita tidak memiliki industri pendukung yang mumpuni.  

Ann berkata, meskipun kita memiliki keunggulan geografis untuk membangun sebuah bandar antariksa, investor seperti Elon Musk perlu berpikir berulang-ulang kali jika ingin membangun proyek di Indonesia, karena selama ini kita belum memiliki industri yang siap, yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur antariksa, contohnya seperti industri propelan roket.  

Karena itu, tampaknya sangat sulit jika kita berharap secepatnya mendapatkan investor antariksa, karena artinya mereka harus membangun semua keperluan bandar antariksa sendiri. 

Di sisi lain, untuk menarik perhatian investor antariksa, mungkin kita juga perlu belajar dari rekan-rekan negara berkembang yang sudah terlebih dahulu sukses dalam mengembangkan program antariksanya, contohnya seperti Vietnam. 

Nandini Sarma dalam tulisannya Southeast Asian space programmes: Capabilities, challenges and collaborations, menyimpulkan bahwa majunya antariksa Vietnam adalah karena mereka serius membangun sumber daya manusia yang mumpuni, dengan pelatihan tenaga ahli teknologi antariksa melalui lembaga negara yang memang difokuskan pada sektor tersebut, bernama The Space Technology Institute (STI).  

STI ini disebut secara intens bekerja sama dengan negara antariksa maju seperti Jepang dan India, agar dapat terus menyesuaikan tenaga ahli yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pada akhirnya, tampaknya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan mimpi antariksanya, seperti penguatan industri pendukung dan sumber daya manusia.  

Tetapi, sesungguhnya itu bukanlah hal yang mustahil, jika kita bisa menghidupkan kembali semangat antariksa Indonesia yang ditinggalkan Sukarno. (D74) 

Baca juga: Indonesia Perlu Bangun Bandar Antariksa?

PinterPolitik.com

“I’m a rocket man. Rocket man, burning out his fuse up here alone” – Elton John, penyanyi asal Inggris

Imajinasi dan bayangan akan antariksa sebenarnya sudah lama ada dalam pikiran umat manusia. Impian ini pun akhirnya baru terwujud ketika sejumlah negara adidaya – Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet – melakukan berbagai penelitian untuk menjelajahi antariksa.

Salah satu momen yang bersejarah pun terjadi pada 20 Juli 1969. Pada hari tersebut, seorang astronaut asal AS – Neil Armstrong – dikabarkan berhasil mendarat di Bulan. Kabar ini pun menjadikan dirinya sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di satelit alami Bumi tersebut.

Semenjak itu, imajinasi dan bayangan manusia akan antariksa pun semakin besar. Impian untuk menjelajahi ruang hampa tanpa batas ini juga semakin meluap. Bahkan, tidak hanya AS, impian antariksa ini juga muncul di benak banyak negara, mulai dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, hingga Indonesia.

Tiongkok, misalnya, kembali memulai misi antariksanya pada tahun 1988 – kala pemerintahan pemimpin tertinggi Deng Xiaoping mendirikan Kementerian Perindustrian Astronautika. Mimpi ini pun berlanjut terus ke era Xi Jinping dengan Tiongkok yang kini mulai sejumlah program untuk menjelajahi planet Mars.

Baca Juga: Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara

Tidak hanya Tiongkok, impian antariksa semacam ini sepertinya juga dimiliki oleh Indonesia. Mimpi ini dimulai ketika Menteri Pertama Ir. Juanda dan R.J. Salatun membentuk Panitia Astronautika pada tahun 1962. Impian ini dilanjutkan dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 1963.

Kini, impian ini sepertinya masih menjadi perhatian pemerintahan sekarang, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menawarkan sejumlah kawasan untuk pembangunan infrastruktur peluncuran roket (launchpad) kepada Elon Musk – selaku CEO dari SpaceX.

Bukan tidak mungkin, ini menjadi salah satu cara agar Indonesia bisa memiliki kemampuan antariksa yang lebih baik. Meski begitu, sejumlah penolakan pun muncul. Berdasarkan pemberitaan salah satu media asing, komunitas adat di Biak, Papua, menyatakan penolakan atas pembangunan tersebut – mengingat kerusakan lingkungan dapat terjadi.

Tentu saja, di balik ambisi antariksa Jokowi dan berbagai persoalan ini, sejumlah pertanyaan pun muncul. Mengapa ambisi antariksa menjadi penting bagi Indonesia? Lantas, tantangan apa saja yang bisa menghantui?

Menuju Status Global?

Dalam panggung politik internasional, Indonesia sebenarnya kerap kali dikenal sebagai emerging power (kekuatan baru yang tengah berkembang). Bukan tidak mungkin, negara ini memiliki ambisi tertentu – termasuk di bidang antariksa – untuk melakukan loncatan katak (leapfrog) agar bisa mencapai status tertentu dalam panggung global.

Setidaknya, hal itulah yang dijelaskan oleh Amitav Acharya – seorang profesor Hubungan Internasional di American University, AS – dalam bukunya yang berjudul The End of American World Order. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu dari sekian emerging powers di Asia yang memiliki ambisi tersebut.

Sebenarnya, Indonesia sendiri telah dianggap sebagai hegemon kawasan (regional hegemon). Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer – profesor politik di University of Chicago, AS – sebuah hegemon kawasan akan berusaha menerapkan dan menjaga dominasinya di tengah anarki politik internasional.

Namun, apa yang terjadi apabila status hegemon di kawasan ini telah membawa “kebosanan” bagi aktor dominan tersebut? Di sinilah penjelasan Acharya bisa masuk. Hegemon kawasan tersebut akan melalukan leapfrog guna meninggalkan tetangga-tetangganya yang dianggap sudah tidak “glamor”.

Bukan tidak mungkin, ambisi antariksa ini bisa membuat Indonesia mengalami leapfrog yang diharap-harapkan. Bisa jadi, dengan peningkatan kapabilitas antariksa, pemerintahan Jokowi dapat menempatkan Indonesia setingkat dengan negara-negara berkekuatan global lainnya – seperti AS, Tiongkok, India, Brasil, dan sebagainya.

Dalam sejarahnya, leapfrog juga sering kali menjadi strategi yang membuahkan hasil. Jerman dan Prancis, misalnya, melakukan leapfrog di bidang industri pada abad ke-19 – melompati berbagai proses industrialisasi yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Inggris.

Baca Juga: Pidato Jokowi, Jurus Loncat Katak

Dengan masuknya SpaceX ke Indonesia, bukan tidak mungkin leapfrog diharapkan bisa terjadi di bidang antariksa. Harapan ini juga sempat diungkapkan oleh LAPAN dalam kajiannya mengenai investasi asing di bidang antariksa.

Meski begitu, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akan menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan ambisi leapfrog di bidang antariksa ini. Bila benar begitu, mengapa ancaman dan hambatan tersebut bisa muncul?

Kedatangan Globalis?

Pemerintahan Jokowi bisa saja mendapatkan keuntungan dalam politik luar negeri apabila kemampuan antariksa Indonesia meningkat. Namun, pemerintah tentu tidak hanya menghadapi satu permainan saja dalam wacana pembangunan launchpad oleh SpaceX ini.

Asumsi seperti ini pernah diungkapkan oleh seorang profesor politik di Harvard University bernama Robert D. Putnam. Pada akhir dekad 1980-an, Putnam mengembangkan sebuah teori – dikenal sebagai two-level game theory (teori permainan dua tingkat) – dari teori besar lainnya, yakni game theory (teori permainan).

Pada umumnya, game theory menjelaskan bagaimana dua atau lebih aktor saling berlawanan dalam sebuah permainan politik. Sementara, two-level game theory lebih menjelaskan bagaimana pemerintah harus memainkan dua tingkat permainan yang berbeda dalam menjalankan politik luar negeri, yakni tingkat domestik (dalam negeri) dan tingkat internasional (luar negeri).

Bukan tidak mungkin, Jokowi juga harus memperhatikan dua tingkat permainan ini dalam melakukan leapfrog di bidang antariksa. Bila pemerintahan Jokowi menghadapi sejumlah negara dan aktor politik luar negeri lainnya – seperti Elon Musk, pemerintah juga menghadapi situasi domestik yang berupa penolakan dari warga Biak, Papua.

Bisa jadi, Jokowi harus melawan isu separatisme yang selama ini selalu menghantui Papua. Seperti yang dijelaskan oleh Nino Viartasiwi dalam tulisannya yang berjudul Autonomy and Decentralization as Remedies?, banyak kelompok di Papua memiliki kecurigaan besar atas niat sebenarnya di balik berbagai upaya yang dilakukan Jakarta.

Dalam hal ini, wacana pembangunan launchpad di Biak, Papua, ini bisa juga menimbulkan kecurigaan tersebut. Apalagi, perusahaan-perusahaan asing asal Rusia – dan SpaceX (AS) yang terbaru – disebut-sebut pernah memiliki rencana pembangunan di kawasan tersebut.

Anggapan keberpihakan Jakarta terhadap sejumlah kepentingan asing ini bukan tidak mungkin dapat berdampak buruk terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat Papua. Seperti yang pernah disebutkan oleh Mearsheimer dalam pidatonya ketika menerima James Madison Award 2020, rasa-rasa nasionalisme seperti ini bisa jadi timbul akibat adanya anggapan tersebut – ketika masyarakat melihat pemerintah tengah “bersekongkol” dengan para elite global.

Hal seperti ini pernah terjadi kala Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2016 dimenangkan oleh Donald Trump – dengan munculnya berbagai keluhan ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah di negeri Paman Sam tersebut. Bukan tidak mungkin, Jokowi juga bisa kehilangan konstituensinya di tanah Papua.

Baca Juga: Jokowi akan Kirim Pesawat ke Mars?

Bisa jadi, keuntungan yang diperoleh oleh elite global eksis di balik wacana launchpad SpaceX ini. Kabarnya, pembangunan launchpad di daerah khatulistiwa – dalam hal ini Biak, Papua – dapat menghemat penggunaan bahan bakar ketika roket menuju ke orbit.

Selain itu, sebagai peluncuran yang sifatnya komersial, SpaceX memiliki potensi pasar yang di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan. Dalam hal ini, SpaceX dan Elon Musk dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Uniknya, persoalan seperti ini sebenarnya persoalan klasik dalam pembangunan. Biasanya, persoalan seperti ini kerap digambarkan sebagai kontestasi nilai antara globalisme dan nasionalisme/tribalisme.

Globalisme sendiri – mengacu pada buku yang ditulis oleh Paul W. James yang berjudul Globalism, Nationalism, Tribalism – kerap didefinisikan sebagai ideologi dan subjektivitas yang dominan dalam sebuah proses perluasan global. Proses inilah yang bisa jadi biasa disebut sebagai globalisasi.

Di sinilah kontestasi nilai terus terjadi sepanjang sejarah. Bila mengacu pada tulisan Benjamin R. Barber yang berjudul Can Democracy Survive the War of Tribalism and Globalism?, dua dunia ini terus bertarung dalam menentukan nilai mana yang digunakan, yakni antara apa yang disebut Barber sebagai Jihad (tribalisme) dan McWorld (globalisme).

Bila tribalisme mempromosikan nilai-nilai asli berdasarkan kelompok identitas tertentu, globalisme justru mendorong keseragaman nilai yang lebih banyak didasarkan pada kemajuan informasi, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Harapannya, launchpad SpaceX di Papua juga membawa berbagai kemajuan tersebut – khususnya ekonomi bagi warga setempat.

Meski begitu, kembali lagi ke persoalan kontestasi nilai tersebut. Seperti yang kita ketahui, penolakan dari komunitas adat Papua terjadi akibat adanya ancaman ekologis terhadap tanah masyarakat setempat – di mana terdapat kawasan perburuan tradisional (traditional hunting grounds) yang menjadi penghidupan bagi kelompok tersebut.

Artinya, berbeda dengan konsepsi globalisme yang lebih mefokuskan kemajuan ekonomi pada perkembangan pasar dan aktivitasnya, komunitas Biak bisa jadi lebih menekankan pada upaya penghidupan yang berbeda dengan jalannya ekonomi ala Barat.

Namun, semua ini kembali kepada bagaimana pemerintah Indonesia mempersepsikan kemajuan ekonomi dan teknologi itu sendiri. Apabila standar ekonomi yang baik didasarkan pada standar global, bukan tidak mungkin wacana launchpad ini bisa membawa kebaikan terhadap masyarakat setempat – seperti memberikan lapangan pekerjaan, pasar menjadi lebih ramai, dan sebagainya.

Meski begitu, kemungkinan itu pun masih memerlukan kajian lebih dalam lagi di tengah isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Wacana ini juga masih sebatas tawaran yang belum tentu akan diambil oleh SpaceX. Jadi, mari kita nantikan saja kelanjutan dari langkah ambisi antariksa Jokowi ini. (A43)

Baca Juga: Jokowi Siap ‘Meroket’?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.