PinterPolitik.com

Agaknya memang tidak mudah menghapus eksistensi metode “alternatif” dalam upaya pengobatan berbagai jenis penyakit pada stigma masyarakat Indonesia. Efektivitas yang bahkan terkadang kemudian dapat terbukti secara empiris membuat kemunculan berbagai jenis obat maupun metode penyembuhan begitu dinamis mewarnai perkembangan dunia medis di tanah air, termasuk saat pandemi Covid-19.

Setelah beberapa waktu lalu Ningsih Tinampi sempat membuat geger dengan obat Covid-19 seharga Rp 35 ribu, isu terakhir bahkan membesar menjadi polemik saat nama Hadi Pranoto melambung seantero negeri karena mengklaim menemukan obat herbal yang mampu mengobati Covid-19 di kanal YouTube Dunia Manji.

Embel-embel titel profesor yang kemudian tidak terbukti keabsahannya membuat polemik tersebut menggelinding liar yang sampai membuat berbagai tokoh dan institusi besar di Indonesia turut menyangsikan dan berusaha meluruskan kontroversi yang dibuat Hadi Pranoto.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun berusaha meluruskannya melalui Daeng Mohammad Faqih, yang mengatakan bahwa publikasi dan klaim khasiat obat dalam bentuk apapun, termasuk herbal, harus melalui tahapan penelitian empiris, di mana Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) wajib menjadi rujukan utama apakah sebuah obat teruji dan efektif secara klinis atau tidak.

Namun demikian, upaya “terobosan” dalam penanganan Covid-19 tak hanya dibuat oleh sosok yang dinilai tidak memiliki kompetensi dan tak berbasis landasan empiris semata. Seperti contoh yang terjadi di Jepang kemarin, saat Gubernur Osaka bersama Osaka Habiki Medical Center memberikan publikasi berupa konferensi pers bahwa mouthwash atau obat kumur memiliki frekuensi positif terhadap kesembuhan pasien Covid-19 dengan gejala ringan.

Tak hanya dua sampel di atas, terobosan mengenai berbagai obat Covid-19 nyatanya jamak terjadi sejak beberapa bulan lalu. Seperti ketika di Inggris muncul riset efektivitas dexamethasone, serta di Amerika Serikat (AS) saat Presiden Donald Trump mengklaim dan mempublikasikan prospek penggunaan hydroxychloroquine.

Bahkan di Indonesia sendiri, pada pertengahan Juni lalu Badan Intelijen Negara (BIN) sempat merilis klaim temuan obat Covid-19 hasil kerja sama dengan Universitas Airlangga dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meskipun realitanya, eksistensi berbagai obat tersebut masih menjadi tanda tanya hingga kini.

Lantas, mengapa terobosan serta publikasi prematur, baik yang secara ilmiah memiliki dasar empiris ataupun tidak, jamak terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung? Serta secara spesifik, bagaimana sesungguhnya peran IDI, sebagai organisasi profesi dokter yang dinilai memiliki kompetensi signifikan dalam memverifikasi berbagai fenomena publikasi prematur yang mengemuka?

IDI dan Desperation Science

Fenomena publikasi prematur ini disoroti oleh Marilynn Marchione dalam Desperation Science Slows the Hunt for Coronavirus Drugs. Marchione menyebutnya sebagai desperation science, yakni ketika bahkan peneliti pun di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 mengambil jalan pintas dan melenturkan aturan maupun prosedur untuk mendapat jawaban terkait pengobatan, vaksin, dan sebagainya secara cepat.

Selain menyoroti dexamethasone di Inggris maupun hydroxychloroquine di AS, Marchione juga mengamati fenomena publikasi berbagai jurnal terkait Covid-19, termasuk riset obat yang disebut bersifat chaotic atau keos karena seolah terburu-buru dirilis dan bahkan kemudian tak sedikit yang kontraproduktif ketika digunakan oleh pemerintah di berbagai negara sebagai acuan penanganan pandemi.

Namun pada sisi berbeda, sebuah publikasi prematur dinilai memiliki signifikansi tersendiri dalam perkembangan ilmu kedokteran dan medis. Ihwal ini sendiri dapat dikaji dari sudut pandang seorang filsuf bernama Sextus Empiricus, yang menelurkan paradigma empiric school of medicine yang mengedepankan pentingnya proses pengalaman dan eksperimen dalam perkembangan ilmu kedokteran, serta menolak paradigma dogmatis di mana implementasi ilmu kedokteran hanya terpaku secara “text book”, serta membuat institusi kesehatan terbelunggu ke dalam dogma otoritas.

Kontradiksi antara paradigma empiris dan dogmatis tersebut agaknya tercermin pada polemik penggunaan rapid test, yang tampak memiliki konsekuensi tersendiri di Indonesia ketika telah dijadikan pedoman dan syarat bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan, namun belakangan faktanya menuai polemik karena terbukti tidak efisien dan efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

Persoalan tersebut juga bahkan turut merembet pada kritik bernada ekstrem dari Jerinx, drummer Superman Is Dead. Jerinx secara langsung mengarahkan kritik pada IDI karena dianggap tidak pro-aktif dalam meluruskan efektivitas rapid test dan seolah justru mengambil “keuntungan” dari adanya kewajiban penggunaan rapid test bagi keperluan tertentu yang belakangan realitanya tidak efektif.

Di luar konteks nada kritik ekstrem yang dianggap menghina tersebut, cukup menarik agaknya ketika Jerinx menyoroti kinerja IDI dalam kritiknya. Terlebih, IDI juga merupakan organisasi yang jamak dianggap sebagai salah satu verifikator vital yang terpercaya dan dapat secara pro-aktif memberikan penilaian pada berbagai temuan mekanisme protokol kesehatan, metode pengobatan, maupun utilisasi obat pada dunia kedokteran di Indonesia.

Dan jika dicermati, agaknya terdapat poin yang tidak sepenuhnya salah dari Jerinx ketika IDI semestinya turut aktif dan menetapkan langkah tegas terkait sikap organisasi dengan signifikansinya dalam merespon dinamisnya referensi mengenai efektivitas berbagai temuan, metode, serta prosedur terkait kedokteran dan medis.

Berpegang pada asumsi Sextus di atas, kita juga dapat melihat bahwa peran IDI seolah tampak tidak selalu konsisten dan konstruktif dalam perkembangan ilmu kedokteran dan medis di Indonesia, termasuk pula saat pandemi Covid-19.

Kontradiksi dari apa yang dikemukakan Sextus sebelumnya tampak misalnya polemik rapid test yang kendatipun diketahui tidak efektif, justru masih didukung oleh IDI.

Pada fenomena lampau, seteru otoritas juga terlihat dari  polemik antara IDI dan Terawan Agus Putranto yang kala itu masih berdinas di TNI-AD mengenai terapi cuci otak dalam pengobatan stroke.

Kala itu, IDI seolah menutup diri dari manjurnya temuan baru metode Terawan dengan mengambil sikap bahwa organisasi tersebut tidak mengakui metode tersebut. Polemik inilah yang dianggap menjadi awal pertanyaan terkait konsistensi standar dan eksistensi ego sektoral pada tubuh IDI terhadap perkembangan ilmu kedokteran dan medis di tanah air.

Selain itu, jamaknya kritik IDI terhadap “terobosan” pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 dinilai tidak hanya turut merepresentasikan pertentangan empiris dan dogmatis, tetapi juga mengekspos potret lanjutan nuansa konfliktual antara kedua belah pihak yang dianggap menimbulkan dugaan terkait adanya kepentingan tertentu.

Singkatnya, dengan mengacu pada Sextus, ditolaknya temuan Terawan ataupun berbagai klaim atas Covid-19 yang tidak berasal dari IDI, sebenarnya dapat kita maknai bahwa temuan yang ditolak tersebut tidak dalam artian salah, melainkan tidak absah secara otoritatif. 

Namun, semua pihak juga tentu tidak dapat menegasikan peran profesi dokter secara spesifik di Indonesia selama pandemi Covid-19 yang tidak diragukan dedikasinya hingga banyak yang harus bertaruh nyawa demi masyarakat.

Dan rangkaian narasi publikasi prematur, serta pertentangan paradigma empirisme dengan dogmatis di atas juga tidak dapat dilepaskan dari korelasi antara sains dan masyarakat di Indonesia, yang acapkali belum selaras.

Problematika Kompleks

Jeffrey Hays dalam Health and Health Care in Indonesia menyebutkan bahwa pengobatan medis modern di Indonesia masih erat berdampingan serta dipengruhi oleh metode pengobatan tradisional dan alternatif.

Hal ini menurut Nicholas J. Long dalam “Accept and Utilize”: Alternative Medicine, Minimality, and Ethics in an Indonesian Healing Collective tidak dapat dilepaskan dari transisi kalangan masyarakat bawah ke menengah baik dalam aspek ekonomi maupun pendidikan, di mana mereka telah terbiasa dengan nilai dan pengaruh aspek “spiritual” dari metode pengobatan tradisional dan alternatif yang tak jarang bertolakbelakang dengan bukti empiris.

Secara singkat, persoalan kompleks penanganan Covid-19 di Indonesia dapat kita kerucutkan dalam dua simpulan. Pertama, masih adanya seteru otoritas antara IDI dengan pemerintah, sehingga sinergi menjadi tidak terbentuk. Kedua, masyarakat Indonesia masih sulit melepaskan diri dari kepercayaan terhadap pengobatan tradisional.

Di tengah pandemi seperti saat ini, menumbuhkan kesadaran bersama serta terus saling bersinergi menjadi penting untuk dilakukan secara simultan oleh masyarakat, pemerintah, serta didukung oleh organisasi yang punya signifikansi esensial seperti IDI.

Polemik yang ada, termasuk kasus Jerinx, Anji, maupun Hadi Pranoto, maupun berbagai polemik yang ada di masa lalu, diharapkan tidak lantas berpengaruh destruktif serta mendegradasi sinergitas dari seluruh pihak untuk dapat keluar dari dampak multi aspek pandemi Covid-19. Tentu itulah yang kita harapkan. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hey, gengs, menurut kalian, apa sebabnya pemain sepak bola kariernya redup? Mungkin, beberapa mengira faktor skill yang mulai menurun dan gairah bermain yang agak hilang kan.

Jawaban ini memang benar, tetapi ada satu hal lagi nih yang menjadi biang kerok karier pemain redup kendati ia skill dan gairah permainannya masih hidup. Apa kira-kira, cuy? Apa lagi kalau bukan masalah pribadi yang bikin si pemain nggak profesional?

Van Der Meyde menjadi bukti paling jelas. Pemain penuh talenta itu benar-benar harus terlunta-lunta hingga memutuskan pensiun dini bukan sebab skill yang hancur, melainkan karena ia punya seabrek masalah pribadi, mulai alkohol sampai ketidakdisiplinan.

Ada lagi nih pemain yang paling cocok dijadikan contoh tulisan ini, yakni Anelka yang kariernya bertambah hancur pasca-konflik pribadi dengan si pelatih Perancis saat Piala Dunia 2010, Raymond Domenech. Anelka dan Domenech terlibat adu mulut yang berujung pada terdepaknya Anelka dari skuat Prancis.

Nah, sama halnya dalam dunia musik, banyak sekali artis yang kariernya redup bukan hanya sebab pita suara bermasalah atau gairah menyanyi hilang, tetapi dipengaruhi oleh faktor diri artis itu sendiri.

Makanya, saat mimin tahu bahwa si Anji, penyanyi hebat yang terkenal dengan lagu “Dia” jadi trending topic pasca-wawancara yang ia lakukan bersama Hadi Pranoto, yang ada di kepala mimin tentang Anji cuma satu “offside”.

Mungkin, Anji perlu belajar nih peran sosial musisi dan artisdari Iwan Fals sampai Dian Sastro yang nyata dan berdampak langsung. Sebaiknya, tidak asal coba-coba seperti yang dilakukan Mas Anji beberapa waktu lalu.

Seharusnya, kalau mau mengedukasi supaya bisa terhindar dari Covid-19, cukup dengan mengangkat diskusi dengan para pakar kesehatan, bukan malah mewawancarai orang yang ternyata nggak punya keahlian khusus dan nggak termasuk bagian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sudah tahu banyak yang kritik, bukannya klarifikasi baik-baik, eh, malah seakan lempar batu sembunyi tangan. Doi bilang bahwa seharusnya yang minta maaf dan kena kritikan itu Pak Hadi, bukan dirinya, karena posisinya cuma interviewer.

Sontak saja cuitan Anji dikomentari Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ahli menenggelamkan kapal. “Anda tidak bertanggung jawab,” tegas Susi buat Anji. Waduh, bisa-bisa ditenggelamkan tuh Anji.

Padahal nih, doi dan beberapa artis dulu pernah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Mungkin, salah satunya ya karena bisa jadi influencer protokol kesehatan yang bagus. Lha, kok malah begini? Kalau begitu, buat apa Pak Jokowi dulu menemui Mas Anji?

Kok malah menambah beban pikiran pemerintah? Padahal, saat ini, pemerintah lagi bingung membuat vaksin yang perlu diuji coba bertahap-tahap – karena memang, kesehatan manusia, tidak boleh asal coba-coba. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang bilang orang Indonesia dikenal sangat eufemistis alias pandai menyindir dengan kata-kata satir, seperti keras kepala sebagai ganti atas ‘susah dibilangin’. Nggak hanya lewat idiom doang, bahkan cerita-cerita sering kali jadi perantara pesan mereka.

Nah, makanya sebelum membahas babagan ramuan Covid-19 yang santer diberitakan, mimin mau kasih kalian cerita sedikit. Namun, ini kisah impor dari negeri Baghdad era pimpinan Harun ar-Rasyid.

Suatu ketika, si Raja berjalan-jalan sembari mengamati aktivitas rakyatnya. Tanpa dinyana, ada seorang perempuan sangat cantik sekali lewat di depan raja. Tentu sebagai raja yang sangat takut berbuat serong, ia urung mengejar-ngejar perempuan tersebut. Ia pun pulang dengan membawa rasa kalut.

Sesampai rumah, perasaan itu masih juga mengganggunya. Sampai-sampai bikin si Raja nggak bisa tidur. Akhirnya, ia pun membuat sayembara bahwa barang siapa yang bisa bercerita di samping raja hingga membuat raja tertidur, maka akan dikasih hadiah.

Penyair-penyair pada datang ke kerajaan. Semuanya bergiliran untuk bercerita. Namun, percuma, raja nggak kunjung tidur juga.

Sampailah giliran itu pada Abu Nawas, si bijak yang terkenal lawak. Abu Nawas pun bercerita tentang semut yang masuk ke lubang telinga orang yang lantas keluar lagi karena di dalamnya gelap, terus masuk lagi sebab masih penasaran dengan isi telinga orang itu, kemudian keluar lagi, begitu seterusnya.

Merasa tidak menarik, si Raja pun berseloroh, “Kamu ini cerita apa sih, Abu Nawas? Nggak jelas. Daripada aku pusing dengar cerita semutmu itu, mending tidur aja deh.” Si raja pun tertidur. Abu Nawas pulang dengan tertawa.

Kira-kira pelajaran dari kisah di atas apa, gengs? Menurut mimin, dari kisah di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya obat terbaik untuk menghilangkan sakit yang susah diraba dan dideteksi adalah dengan tidak mencoba-coba obat yang spekulatif.

Lha wong, sakit soal cinta kok mau sembuh sebab cerita. Yang benar saja. Haha.

Persis dengan pemberitaan terakhir tentang penangkal Covid-19 sih, cuy. Banyak yang berspekulasi mengenai obat yang cocok buat penyakit Covid-19.

Mimin sih nggak mempersoalkan fenomena ini, gengs, namanya juga mencoba. Hanya saja sangat menggelikan. Pasalnya, malah terkesan asal-asalan gitu loh, tanpa pembuktian ilmiah.

Ingat lho ya kata orang bijak di status media sosial, “Mencoba nggakpapa. Asal jangan coba-coba.” Maksudnya ya tentu saja semua percobaan haruslah dibuktikan secara ilmiah.

Kalau asal coba-coba, anak kecil paling pandai. Lha wong, sandal dicoba jadi gawang sepak bola aja berhasil. Hehehe.

Nah, makanya deh, orang-orang kayak Hadi Pranoto yang sempat menggegerkan dunia maya pasca kemunculan doi bersama obat yang ditemukannya pada akun YouTube-nya Anji, harusnya segera memberi keterangan yang jelas di depan pemerintah pun Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Tujuannya ya jelas, cuy, biar masyarakat nih nggak berpikir yang macam-macam pun kebingungan dihempas oleh banyaknya jamu dan obat bahkan ada yang mirip kayak azimat. Repotnya lagi, ternyata pejabat sekelas Menteri juga turut membuat kita pusing.

Bayangin, ada Menteri yang minum jamu katanya bisa ampuh melawan Covid-19. Terus ada juga yang memperkenalkan penemuannya lewat produk kalung yang katanya terbukti membunuh virus. Dan, masih banyak lagi.

Hmm, apa Pak Hadi Pranoto ingin menyaingi pemerintah dalam meluncurkan produk-produk obat Covid-19 ya? Tapi, lagi-lagi, masyarakat lah yang hanya dibuat heboh tanpa informasi pasti. Secara, semuanya yang menawarkan produk tersebut nggak ada yang berani menjamin dan diuji keampuhannya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang adalah statistik” – Unknown

Siapa yang tidak panik ketika virus Corona (Covid-19) pertama kali teridentifikasi di Indonesia. Dengan kasus yang baru berjumlah dua orang pada awal Maret lalu, kelangkaan dan kenaikan drastis harga masker serta hand sanitizer menjadi indikasi kuat betapa besarnya histeria publik saat itu.

Namun menariknya, seiring dengan meningkatnya kasus positif ataupun kematian Covid-19 di tanah air, histeria tersebut justru terlihat semakin menurun. Sehingga tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa kenaikan kasus berbanding terbalik dengan reaksi publik terhadapnya.

Tidak hanya terlihat dari tidak disiplinnya masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan, pernyataan sejumlah public figure juga terlihat kontraproduktif dengan usaha penanggulangan pandemi Covid-19.  Yang paling vokal, tentu saja bertengger nama pemain drum Superman is Dead (SID) Jerinx yang percaya bahwa Covid-19 adalah konspirasi dan tidak berbahaya.

Lalu, ada pula kasus YouTuber Indira Kalistha yang sempat viral karena dinilai meremehkan Covid-19 di salah satu wawancara. Kendati tidak sama dengan Jerinx yang mempertahankan pernyataannya, kasus Indira dapat menjadi representasi bahwa mudahnya pernyataan kontraproduktif perihal Covid-19 keluar adalah indikasi bahwa virus ini tidak begitu dinilai serius.

Yang terbaru, terdapat nama penyanyi Anji yang mendapatkan kecaman dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) karena dinilai mendiskreditkan kinerja jurnalis melalui unggahannya yang mengomentari foto jenazah Covid-19 Joshua Irwandi. Seperti yang diketahui, Anji kemudian meminta maaf dan menghapus unggahannya.

Jika kita mengacu pada premis bahwa manusia akan bersimpati pada kematian manusia lainnya. Lantas, mengapa simpati tersebut tidak menjadi beribu-ribu kali lipat di tengah semakin meningkatnya korban Covid-19?

Hmm, komentar Mas @duniamanji berbuntut panjang. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/sli7CenBGl pic.twitter.com/elrL6IzuWj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 21, 2020

Kelelahan Bersimpati?

Keith Payne dalam tulisannya Why Is the Death of One Million a Statistic? mencoba menjelaskan fenomena terkait mengapa simpati publik justru menurun seiring dengan meningkatnya korban dalam suatu peristiwa. Dalam studinya bersama dengan Daryl Cameron, ditemukan bukti bahwa ketika jumlah korban meningkat, itu justru berbanding lurus dengan padamnya perasaan simpati. Dalam simpulan penelitiannya, simpati seseorang diketahui berkurang seiring dengan bertambahnya korban karena individu terkait kewalahan dalam membagi emosinya.

Ini mudah untuk dipahami. Ketika X fokus pada Y, tentu mudah bagi X memerhatikan atau melimpahkan emosinya kepada Y. Akan tetapi, bagaimana jika X harus berurusan dengan Y, Z, A, B, dan 50 orang lainnya? Tentu sulit untuk tetap memberikan perhatian yang besar. Ini kemudian membuat X harus membagi perhatian atau emosinya, di mana ini berimplikasi dengan berkurangnya emosi yang didapatkan masing-masing pihak.

Tidak hanya soal kapabilitas psikis manusia yang kewalahan dalam membagi emosinya, kondisi ini juga diperparah dengan adanya bencana kesehatan mental di tengah pandemi Covid-19.

Bertus F Jeronimus dalam tulisannya Personality and the Coronavirus Covid-19 Pandemic, turut menyoroti hal ini dengan menyebutkan pandemi Covid-19 lebih kepada fenomena sosial daripada fisik karena dampaknya yang besar bagi kehidupan sehari-hari umat manusia. Dengan adanya gangguan mental kolektif selama pandemi, Jeronimus bahkan memberi pertanyaan, “Apakah kita akan menjadi warga negara yang sedikit lebih introvert, enggan mengambil risiko, dan kolektivis?”.

Dengan kondisi saat ini, tentu kemudian lumrah ditemukan berbagai kasus di mana berbagai pihak ingin menurunkan perhatiannya kepada Covid-19 guna menghindari stres atau kelelahan psikologis. Ini misalnya banyak kita lihat dari kritik pedas warnaget terhadap media yang mengunggah berita-berita negatif perihal Covid-19. Singkatnya, banyak dari kita ingin mendengar kabar baik guna menenangkan psikis yang tengah terpuruk.

Hmm, setuju nggak nih PAN gabung dalam kabinet Pak Jokowi lagi? #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/sli7CenBGl pic.twitter.com/VBexFpCj1D

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 21, 2020

Teori Kelangkaan

Penjelasan terkait penurunan simpati publik terhadap korban Covid-19 ini juga dapat dipahami melalui ilmu ekonomi, yakni prinsip kelangkaan (scarcity principle). Secara sederhana, prinsip ini menerangkan bahwa nilai atas suatu objek atau komoditi akan semakin meningkat seiring dengan agen ekonomi menilai langka komoditi tersebut.

Ini kemudian melahirkan berbagai strategi marketing atau pemasaran yang membuat kesan bahwa komoditinya begitu langka sehingga sangat bernilai. Strategi ini dapat kita jumpai pada ditaksir tingginya harga mobil mewah ataupun tas bermerek yang memang sengaja diproduksi dalam jumlah terbatas.

Prinsip ini juga menjelaskan lonjakan drastis harga masker dan hand sanitizer beberapa waktu yang lalu karena adanya permainan untuk mengatur peredaran kedua komoditi tersebut tidak sebanyak sebelumnya. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menyebutkan bahwa ini dapat terjadi karena terciptanya kelangkaan semu dalam kognisi manusia. Ini adalah apa yang disebut Dobelli sebagai scarcity error.

Mengadopsi eksplanasi tersebut, kita dapat memahami mengapa simpati publik semakin menurun karena kasus dan korban Covid-19 yang terus meningkat telah membuat objek menjadi tidak seberharga sebelumnya. Ini sama halnya dengan mengetahui korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap hari, sehingga tidak perlu untuk dikejutkan.

Eksplanasi ini juga menjelaskan mengapa kecelakaan pesawat memiliki efek teror yang lebih hebat daripada kecelakaan lalu lintas. Ini karena kecelakaan pesawat amatlah langka, sehingga peristiwa tersebut dinilai sebagai sesuatu yang berharga. Media pun turut memperparah efek teror dengan mengeksposnya berlebihan.

Apa yang Harus Dilakukan?

Dengan kondisi yang sudah terlanjur seperti ini, tentu menjadi pertanyaan tersendiri, apa sekiranya yang harus dilakukan pemerintah? Pasalnya, jika simpati publik terus menurun, itu dapat berkonsekuensi pula pada penurunan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Merespons masalah ini, pemerintah sebenarnya sudah bereaksi dengan tepat. Pada 14 Juli lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sejumlah pekerja seni beken, termasuk Anji untuk meminta tolong menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

View this post on Instagram

Pilkada Tangsel, pertarungan dinasti? #pilkada #pilkadatangsel #tangsel #tangerangselatan #pilkadatangerangselataan #dinasti #politikdinasti #dinastipolitik #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 21, 2020 at 3:15am PDT

Akan tetapi, usaha tersebut tampaknya tidak akan memberikan pengaruh signifikan apabila pemerintah tidak meredam narasi-narasi konspiratif seputar Covid-19 yang misalnya didengungkan oleh Jerinx.

Pada 20 Juli lalu, mantan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahkan memberikan komentar khusus kepada penabuh drum SID tersebut dengan menyebutnya menggunakan kepopulerannya untuk menyebarkan konspirasi Covid-19 yang tidak mendidik.

Sejak awal, memang cukup aneh dilihat, mengapa pemerintah tidak merespons pernyataan-pernyataan Jerinx yang kontraproduktif dengan penanganan Covid-19. Padahal, jika narasi Jerinx dapat diredam, persepsi publik yang memahami pandemi sebagai konspirasi kemungkinan besar tidak banyak terjadi.

Dengan kata lain, sepertinya pemerintah, khususnya Presiden Jokowi harus memanggil Jerinx, seperti halnya memanggil para pekerja seni pada 14 Juli lalu. Pasalnya, jika narasi Jerinx dibiarkan, itu akan menciptakan kesan di tengah masyarakat bahwa tudingan konspirasi Covid-19 bukanlah hal yang dilarang oleh pemerintah.

Usulan semacam ini umumnya akan dibantah dengan dalih bahwa kebebasan berbicara merupakan hak dasar dalam demokrasi. Akan tetapi, perlu untuk diingat, kebebasan berbicara tidak dalam artian kebebasan dalam mengungkapkan apapun.

Masalahnya adalah, jika pernyataan Jerinx bahwa Covid-19 hanya konspirasi dan tidak berbahaya diikuti oleh banyak pihak, itu akan membuat kasus Covid-19 terus meningkat. Jika itu terjadi, tentunya kapabilitas anggaran dan fasilitas medis yang ada tidak akan memadai untuk menangani pasien yang terus meningkat. Alhasil, itu dapat menyebabkan kematian bagi mereka yang tidak mendapatkan perawatan karena keterbatasan sumber daya.

Jika demikian yang terjadi, apakah Jerinx harus dibiarkan hanya karena dalih kebebasan berbicara?

Tentunya, dilakukan tidaknya saran ini tergantung pada kebijaksanaan dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sendiri. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan strategi mantan Wali Kota Solo tersebut dalam menghadapi pandemi Covid-19. Harapan kita adalah, narasi kontraproduktif seperti yang dikeluarkan Jerinx ataupun unggahan Anji tidak berulang lagi nantinya.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.