Jokowi Panggil Artis, Sinyal Kegentingan?

Raffi Ahmad, Ari Lasso, dan Andre Taulany ketika diundang ke Istana
Raffi Ahmad, Ari Lasso, dan Andre Taulany ketika diundang ke Istana (Foto: Warta Ekonomi)
6 minute read

Baru-baru ini, Presiden Jokowi memanggil sejumlah artis ke Istana untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat perihal Covid-19. Lantas, tepatkah strategi tersebut digunakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang terlihat terus memburuk?


PinterPolitik.com

Siapa yang tidak mengenal sosok-sosok beken seperti Raffi Ahmad, Andre Taulany, Atta Halilintar, Cak Lontong, hingga Raisa. Sosok yang lekat dengan ingatan publik ini termasuk dari deretan pekerja seni yang diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana pada 14 Juli lalu.

Ya, seperti yang diduga, Presiden Jokowi hendak meminta bantuan untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Melihat track record sang presiden, pemanggilan artis semacam ini bukanlah barang baru. Bahkan sebelum menjadi orang nomor satu di republik ini, mantan Wali Kota Solo tersebut telah menjalin hubungan yang baik dengan sejumlah pekerja seni, misalnya dengan grup musik Slank.

Ketika ribut-ribut soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada September tahun lalu misalnya, puluhan musisi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Menariknya, di tengah gejolak politik tersebut, konser musik bertajuk persatuan Indonesia justru diumumkan.

Hal yang sama juga terjadi pada Mei lalu. Untuk menggalang dana bantuan penanganan Covid-19, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyelenggarakan konser virtual.

Lalu ada pula wacana kontroversial ketika pemerintah ingin menggunakan influencer pada Februari lalu untuk mempromosikan pariwisata ketika Covid-19 belum teridentifikasi di Indonesia.

Menjadi menarik kemudian untuk dipertanyakan rasionalisasi di balik kerapnya pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan artis ataupun influencer di berbagai kesempatan, khususnya pada kasus terbaru. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Corong Informasi yang Mumpuni

Eugene Scott dalam tulisannya Why Celebrities Wade Into Politics and Why People Listen to Them — Even Conservatives, mencoba menjawab mengapa artis atau selebriti di Amerika Serikat (AS) yang terjun ke politik dapat didengarkan suaranya oleh masyarakat. Dalam simpulannya, Scott menilai bahwa saat ini kita hidup dalam budaya di mana selebriti tidak hanya berpengaruh dalam seni, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Menurutnya, itulah alasan mengapa pembawa acara “Celebrity Apprentice” diberikan kesempatan untuk mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Barack Obama, ataupun mengapa Fox News mendatangkan Stacey Dash untuk menentang pendekatan kebijakan luar negeri Obama terhadap terorisme.

Jessica Grose dalam tulisannya When Did We Start Taking Famous People Seriously? juga turut berusaha menerangkan mengapa suara selebriti AS didengar serius oleh masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor penting hal ini adalah, dengan wajah mereka berseliweran di pemberitaan selama 24 jam, itu membuat mereka memiliki lebih banyak akses untuk menyuarakan suaranya.

Grose misalnya mencontohkan artis terkenal seperti Angelina Jolie, George Clooney, dan Bono yang justru lebih mendapatkan liputan media, bahkan pada isu serius seperti AIDS dan pendidikan di Afrika, hingga korban perang saudara di Sudan, daripada mereka yang duduk sebagai presiden AS ataupun anggota Kongres.

Paul ‘t Hart dan Karen Tindall dalam tulisannya Leadership By the Famous: Celebrity as Political Capital, juga memberikan perhatian khusus pada besarnya atensi massa terhadap aktivitas politik Angelina Jolie.

Bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Jolie telah bertemu dengan berbagai elite politik dunia secara teratur untuk menarik perhatian mereka pada nasib pengungsi dan anak-anak terlantar. Pemeran film Tomb Raider ini bahkan menjadi pembicara di Davos World Economic Forum pada 2005 dan 2006, serta menjadi anggota Council on Foreign Relations pada 2007.

Menurut Hart dan Tindall, Jolie menjadi public leader karena ia adalah bintang Hollywood yang begitu terkenal. Singkatnya, menurut mereka, status sebagai selebriti adalah political capital atau modal politik yang mumpuni untuk menarik simpati massa.

Konteks status selebriti yang dapat menjadi political capital ini dapat kita pahami lebih dalam melalui diskursus mengenai ad hominem. Ad hominem adalah bahasa Latin yang berarti “to the man” atau mengacu pada orangnya. Ini adalah terminologi kuno yang dikembangkan untuk menjelaskan kekeliruan argumentasi informal ketika seseorang lebih melihat sosok orangnya daripada argumentasi yang dikeluarkan.

Melihat definisi, serta kategorisasinya yang masuk dalam kekeliruan argumentasi (fallacy), tentu banyak pihak akan mempersepsikan minor ad hominem. Akan tetapi, ad hominem pada dasarnya adalah sifat alamiah manusia yang sukar untuk dihindari. Tidak heran kemudian ditemui kasus mengapa selebriti lebih didengarkan daripada politisi ataupun akademisi, kendati ketiganya menyampaikan konten informasi yang sama.

Menimbang pada kondisi kognitif alamiah manusia, menjadi masuk akal kemudian mengapa Presiden Jokowi kerap mengandalkan artis ataupun influencer di berbagai kesempatan. Pada kasus terbaru, pemanggilan berbagai artis untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 juga dapat dinilai tepat karena para pekerja seni tersebut memiliki penonton setianya tersendiri.

Sebut saja Atta Halilintar ataupun Raffi Ahmad yang memiliki jutaan pengikut di YouTube. Pun begitu dengan Raisa yang tindak tanduknya memang selalu dinanti oleh warganet dan masyarakat luas.

Tanda Kegentingan?

Di luar afirmasi tersebut, sayangnya terdapat indikasi lain yang dapat dilihat dari pemanggilan para pekerja seni tersebut. Pasalnya, pemanggilan mereka terjadi setelah pemerintah pusat menunjukkan gestur bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak sedang baik-baik saja.

Pada video yang diunggah Istana pada 28 Juni lalu misalnya, terlihat jelas Presiden Jokowi tidak puas dengan kinerja para menterinya karena masih bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi. Pun begitu dengan para menteri yang dinilai belum memiliki sense of crisis yang memadai.

Yang terbaru, pemerintah juga mengganti berbagai istilah teknis seperti new normal, ODP, OTG, ataupun PDP karena dinilai menimbulkan kebingungan tersendiri di tengah masyarakat.

Atas rentetan peristiwa tersebut, tidak heran kemudian terdapat spekulasi yang mengemuka bahwa pemanggilan para artis untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 layaknya rencana cadangan yang dikeluarkan karena rencana utama tidak berjalan dengan baik.

Itu misalnya dapat dilihat pula pada tingginya tensi politik akibat penolakan revisi UU KPK yang justru direspons dengan menyelenggarakan konser pada tahun lalu. Alih-alih menjadi sosok bijak seperti tidak menyetujui revisi, Presiden Jokowi justru lebih memilih menggunakan opsi yang justru menambah kritik pedas terhadapnya. Suka atau tidak, jelas itu terlihat seperti sang presiden gagap menghadapi luapan amarah publik, sehingga menilai konser dapat menurunkan tensi politik.

Pada akhirnya, pemanggilan artis oleh Presiden Jokowi dapat berimplikasi pada dua kesimpulan. Pertama, strategi tersebut dapat kita afirmasi bahwa itu akan memiliki dampak yang signifikan. Kedua, itu menjadi indikasi bahwa strategi pemerintah dalam menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 sampai saat ini tampaknya telah menemui kebuntuan.

Ya, di luar itu semua, tentu kita berharap strategi tersebut akan berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai Indonesia mengaktualisasi prediksi sejumlah pihak, bahwa republik ini akan menjadi episentrum baru Covid-19 karena masyarakatnya begitu tidak disiplin.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.