PinterPolitik.com

Polemik terkait majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto tampaknya akan membawa keuntungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres.

Hal itu terjadi karena polemik majunya Gibran menjadikan perpecahan antara loyalis PDIP dan loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para loyalis PDIP melihat adanya pengkhianatan dari keluarga Jokowi, termasuk Gibran terhadap partai yang telah membesarkannya.

Sementara, bagi para pendukung Jokowi melihat itu adalah hal yang wajar karena adanya dinamika politik, dan PDIP tidak bisa mengakomodir Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dengan adanya tensi politik yang meninggi antara kubu Gibran ataupun Jokowi dengan PDIP, membuat pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) dapat mengambil keuntungan untuk mendulang dukungan.

Pasangan AMIN kiranya akan menjadi pihak yang paling di untungkan. Ini dikarenakan dengan adanya peseteruan antara PDIP dan Jokowi ini kiranya akan membawa dampak  ke pertarungan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Sejak penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, pertarungan terbuka sudah mulai terjadi antara kubu PDIP yang mendukung Ganjar dan kubu Jokowi yang mendukung Prabowo.

Meskipun melihat hasil survey saat ini pasangan AMIN selalu dibawah pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, bukan tidak mungkin dengan adanya polemik dan berbagai drama yang terjadi antara Jokowi dan PDIP membuat pasangan AMIN dapat membalikkan keadaan.

Hal ini terjadi karena kubu Prabowo-Gibran akan berkutat dengan isu politik dinasti yang sejak awal menyerang mereka.

Sementara, kubu Ganjar-Mahfud tampaknya akan berkutat dengan permasalahan soliditas internal. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri pengaruh Jokowi dalam internal PDIP atau efeknya terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu masih cukup besar.

Lantas, mengapa pasangan AMIN akan diuntungkan dengan adanya perseteruan kubu Prabowo dan Ganjar?

Tak Dapat Rintangan Besar

Pertarungan antara kubu Ganjar dan kubu Prabowo membuat pasangan AMIN seakan terlupakan dan tidak dianggap dari kontestasi Pilpres 2024.

Tapi, tampaknya justru itu yang membuat adanya keuntungan bagi pasangan yang diusung oleh Partai NasDem dan PKS ini.

Sebagaimana peryataan yang diungkapkan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, “kenali musuh dan dirimu, maka dalam seratus peperangan kita tidak akan pernah dalam bahaya.”

Pasangan AMIN kiranya akan mendapat keuntungan dari perseteruan antara Jokowi dan PDIP yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan kubu Ganjar dan kubu Prabowo.

Mereka tampaknya tidak akan kehabisan energi sebelum pertempuran sesungguhnya, yakni masa kampanye dimulai.

Berbanding terbalik dengan kubu Ganjar dan kubu Prabowo yang seolah totalitas menghabiskan energi untuk menyerang satu sama lain, padahal masa kampanye resmi belum dimulai.

Justru, pasangan AMIN kiranya dapat mengamati mana kelemahan kedua pasangan lain tersebut tanpa ikut serta dalam pertempuran dan terlalu menghabiskan energi.

Dengan mengetahui segala lawan politiknya tersebut pasangan AMIN dapat mengkonsolidasikan kondisi internal mereka sembari menyiapkan amunisi jelang pertempuran sesunggunya.

Atas dasar itu, pasangan ini akan memiliki energi dan kesempatan lebih dibandingkan kedua lawannya yang sudah mencurahkan energinya di saat peperangan belum dimulai.

Kembali, bukan tidak mungkin ini akan membawa pasangan AMIN yang selama ini seolah tak dianggap dan dipandang sebelah mata menghadapi Pilpres 2024 dapat memberi persaingan yang cukup berarti bagi kedua pasangan calon (paslon) lainnya.

Dapat Memberi Efek Kejut

Berbagai hasil survey selalu menempatkan pasangan AMIN dalam posisi terbawah. Sedangkan, dua teratas selalu ditempati pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dengan margin yang cukup tipis.

Meskipun begitu, masih ada waktu untuk pasangan AMIN untuk merubah jalannya pertandingan Pilpres 2024, mengingat kampanye resmi belum dilakukan.

Ini menjadikan pasangan AMIN bisa dikatakan sebagai kuda hitam dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Kuda hitam dalam politik merujuk pada kandidat atau partai politik yang muncul secara tiba-tiba dan sukses dalam kontes pemilihan, seringkali melewati ekspektasi atau prediksi sebelumnya.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh faktor seperti ketidakpuasan terhadap kandidat utama, perubahan situasi politik, atau strategi kampanye yang efektif. Kuda hitam seringkali menjadi sorotan karena keberhasilan mereka yang tidak terduga.

Robert McNamara dalam tulisannya yang berjudul Dark Horse Cadidate: Origin of The Political Term menjelaskan jika istilah kuda hitam sebenarnya muncul dari pacuan kuda.

Robert juga menjelaskan istilah ini adalah pelatih dan joki berusaha untuk kuda yang sangat cepat sebisa mungkin tidak terlihat oleh publik.

Dengan melatih kuda tersebut “dalam kegelapan”, mereka dapat mengikutsertakannya dalam pacuan dan memasang taruhan yang sangat menguntungkan.

Terkait dengan pasangan AMIN, dengan banyaknya drama politik dan munculnya berbagai ketidakpuasan publik terhadap kondisi politik nasional saat ini yang banyak menyoroti perseteruan Jokowi-PDIP, kiranya hal ini membuat mereka seolah tidak terlihat oleh publik.

Hal ini tampaknya membuat pasangan AMIN akan diuntungkan karena mereka akan terus mempersiapkan diri dengan matang jelang pertarungan pilpres tanpa terganggu isu yang kiranya akan menyerang mereka.

Namun, semua ini tergantung dengan strategi kampanye yang efektif untuk dapat membuat pasangan AMIN memberi persaingan yang sengit atau bahkan menyalip kedua pasangan lainnya.

Hal itu pernah dilakukan Anies ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, Anies yang selalu menempati posisi ketiga dalam survey menjelang Pilgub tetapi pada akhirnya dia berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta.

Well, menarik untuk ditunggu apakah pasangan AMIN dapat menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 dan Anies akan mengulang kejadian di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. (S83)

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menegaskan tak akan memberikan sikap politiknya sampai pendaftaran capres-cawapres selesai.

Sebelumnya, Gatot diisukan bergabung dalam timses pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan akan meninggalkan kepengurusan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

PinterPolitik.com

“Idealism without pragmatism is impotent.” – Richard M. Nixon

Bagi yang menikmati studi hubungan internasional (HI), pasti familiar dengan istilah hard power dan soft power. Menariknya, dua pendekatan itu tidak hanya ditemukan di hubungan antar negara, melainkan juga hubungan politik domestik. Salah satunya adalah upaya merongrong Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau kita singkat saja Koalisi Perubahan.

Strategi hard power terlihat digunakan terhadap Partai NasDem. Menurut laporan Tempo yang berjudul Panas Surya Terbakar Istana, setidaknya terdapat tiga bisnis Surya Paloh yang terganggu setelah deklarasi Anies. Itu telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Pilpres 2024 Hampir Pasti Ganjar vs Prabowo?.

Dua menteri NasDem juga kini dihantam kasus korupsi. Johnny G. Plate sudah ditetapkan menjadi tersangka di kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kemenkominfo. Sedangkan Syahrul Yasin Limpo diusulkan jadi tersangka di kasus dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

Jika strategi hard power alias pendekatan berbasis kekerasaan digunakan terhadap Partai NasDem, strategi soft power atau berbasis persuasi digunakan terhadap Partai Demokrat.

Yup, kita semua mengetahui bahwa Puan Maharani menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam daftar cawapres Ganjar Pranowo.

Mengingat riwayat ketegangan hubungan PDIP dan Demokrat, masuknya nama AHY tentu menggemparkan. Politikus senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi menjelaskan bahwa keretakan itu bermula ketika Megawati Soekarnoputri merasa dibohongi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika ditanya Mega apakah akan maju di Pilpres 2004, SBY menjawab “tidak maju”. Panda menjelaskan kejadian itu dalam sub-judul bukunya yang berjudul SBY Dianggap Berbohong.

Dua Mata Pisau PDIP

Terdapat tiga analisis yang dapat dibangun dari masuknya nama AHY. Analisis pertama, sebagaimana diungkap berbagai pihak, besar kemungkinan PDIP tengah menggoda Demokrat untuk meninggalkan Koalisi Perubahan.

Namun, bukankah seharusnya Demokrat sadar bahwa peluang AHY untuk menjadi cawapres Ganjar terbilang kecil?

Well, bagaimana jika tawaran PDIP adalah kursi menteri? Dengan tidak pastinya pencapresan Anies dan peluang dihantam sana-sini, bukan tidak mungkin Demokrat mengambil langkah pragmatis dengan bergabung di kubu PDIP.

Selain memperbaiki hubungan yang retak selama puluhan tahun, Demokrat dapat kembali menikmati kursi empuk Istana. 

Analisis kedua, tawaran PDIP dapat dibaca sebagai sebuah blunder. Pasalnya, itu dapat dimanfaatkan oleh Demokrat untuk menaikkan daya tawar dan menggertak Koalisi Perubahan untuk memilih AHY sebagai cawapres Anies.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul SBY Gertak Koalisi Perubahan?, telah dijabarkan bahwa gertakan politik (political bluffing) sebelumnya terlihat dilakukan ketika SBY melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Seolah Demokrat hendak memberi pesan bahwa mereka bisa saja bergabung ke poros Gerindra.

Singkatnya, dengan Puan menyebut nama AHY, itu justru dapat memperkuat Koalisi Perubahan. Dalam artian, Demokrat dapat lebih mengunci posisi cawapres Anies. Seperti dalam dalil zero-sum game, keuntungan satu pihak adalah kerugian bagi pihak lainnya.

Momentum Emas Cak Imin?

Bangunan analisis ketiga adalah yang paling menarik. Katakanlah Demokrat tergoda dan keluar dari Koalisi Perubahan, ini adalah momentum emas untuk PKB dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ada tiga alasan di balik kesimpulan itu. Pertama, peluang Cak Imin menjadi cawapres Prabowo terlihat tidak besar. Tidak hanya soal elektabilitas yang rendah, belakangan Cak Imin sendiri menyebut Erick Thohir tengah dibahas untuk mendampingi Prabowo.

“Sudah dari dulu (nama Erick dibahas), enam bulan lalu maju ke Pak Prabowo,” kata Cak Imin pada 11 Juni 2023.

Kedua, jika Demokrat keluar, Koalisi Perubahan akan gugur karena tidak memenuhi ambang batas 115 kursi DPR. Oleh karenanya, PKB dapat menutup lubang yang ditinggalkan Demokrat. NasDem (59) + PKS (50) + PKB (58) = 167 kursi DPR.

Ketiga, Cak Imin adalah sosok yang dibutuhkan Anies. Seperti diungkap Waketum NasDem Ahmad Ali, Anies lemah di beberapa provinsi, khususnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Dengan Jateng merupakan kandang PDIP, pilihan Anies adalah sosok yang kuat di Jatim.

Nah, Jatim merupakan basis suara terbesar PKB. Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh 4.198.551 suara di Jatim, hanya dilewati oleh PDIP dengan 4.319.666 suara. Dengan total meraih 13.570.097 suara, sepertiga suara PKB disumbang oleh satu provinsi, yakni Jawa Timur.

Selain itu, Cak Imin juga memiliki jaringan yang kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Kendati terlibat ketegangan dengan NU struktural, Cak Imin mendapat banyak simpati dari NU kultural. Cak Imin membangun jaringan dengan kiai-kiai NU di daerah, khususnya di Jateng dan Jatim.

Well, singkatnya, situasi Koalisi Perubahan yang semakin tidak jelas akibat “godaan” PDIP dapat menjadi peluang emas bagi PKB dan Cak Imin. Kebutuhan atas parpol koalisi dan cawapres yang kuat di Jatim adalah daya tawar Cak Imin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan.

Sekalipun bukan Cak Imin, PKB dapat menawarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kita lihat saja kelanjutannya. (R53)