PinterPolitik.com

Pilpres 2019 adalah sebuah pembelajaran besar. Kompetisi yang hanya berisi pasangan calon (paslon) dipercaya membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Sampai sekarang residunya bahkan masih terasa kuat. Frasa cebong, kampret, dan kadrun masih menghiasi linimasa.

Namun untungnya, keputusan mengejutkan Prabowo Subianto bergabung ke koalisi pemerintah telah meredam eskalasi konflik. Ini setidaknya dikemukakan oleh Greg Fealy, Sally White, dan Burhanuddin Muhtadi dalam penelitiannya yang berjudul Counter-polarisation and political expediency.

Fealy, White, dan Muhtadi berangkat dari rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2021 yang menunjukkan 11 persen responden merasa Indonesia sangat terpolarisasi, 27 persen cukup terpolarisasi, 33 persen sedikit polarisasi, dan 16 persen lainnya tidak melihat adanya polarisasi.

Kemudian, sebesar 81 persen responden tidak keberatan untuk tinggal di dalam satu lingkungan dengan pendukung capres maupun pendukung partai politik yang berbeda dengan pilihan mereka.

Polarisasi dikatakan hanya menjadi perhatian elite di wilayah perkotaan yang terdiri dari para profesional dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi.

Menurut Fealy, White, dan Muhtadi, tingginya persepsi Indonesia sangat terpolarisasi adalah buah dari paparan internet. Ini dibuktikan dengan data, di mana 46 persen responden yang menggunakan internet mengatakan Indonesia sangat atau cukup terpolarisasi. Sementara, responden yang tidak menggunakan internet hanya 24 persen yang melihat polarisasi.  

Kendati polarisasi mulai memudar sejak bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintah, agar kondisi Pilpres 2019 tidak terulang, tidak sedikit pihak berharap agar Pilpres 2024 berisi pertarungan lebih dua paslon. 

Lantas, mungkinkah harapan itu terwujud?

Jika melihat situasi politik terbaru, harapan itu mungkin saja terwujud. Berdasarkan Pasal 22 UU Pemilu, syarat partai politik atau gabungan partai politik mengusung capres-cawapres adalah minimal memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilihan legislatif (pileg) sebelumnya.

Berdasarkan syarat 20 persen kursi DPR atau sebesar 115 kursi, kita dapat membentuk empat poros kekuatan. 

Poros PDIP

Poros pertama adalah PDIP, satu-satunya partai yang dapat mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. PDIP memperoleh 128 kursi DPR. Terkait calon yang diusung, nama Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani adalah yang terdepan. Untuk saat ini, PDIP masih mengusahakan Puan menjadi capres. 

Namun, seperti yang pernah disebutkan Direktur Eksekutif Voxpoll Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, PDIP adalah partai rasional yang melihat dan membaca realitas politik secara objektif. Jika dinilai kurang potensial untuk menang, Puan kemungkinan ditempatkan sebagai cawapres.

Ketua Bappilu PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto juga pernah menyebutkan soal rumus “teh botol sosro”. Siapa pun presidennya, wakil presidennya adalah Puan Maharani. 

Dennis Chong dalam tulisannya “Degrees of Rationality in Politics” di buku The Oxford Handbook of Political Psychology, menyebut keputusan itu sebagai kalkulasi rasional. 

Mengacu pada rational choice theory, politisi akan membuat kalkulasi berdasarkan data dan informasi yang dimilikinya untuk mengambilkan kebijakan yang dinilai paling menguntungkan atau paling kecil kerugiannya.

Dengan PDIP yang begitu berambisi mengusung Puan di Pilpres 2024, potensi kekalahan sekiranya lebih kecil dengan menempatkan Puan sebagai cawapres daripada capres. Pekerjaan rumah PDIP selanjutnya adalah mencari capres yang dapat mengerek keterpilihan Puan Maharani.

Sejauh ini, ada dua nama yang beredar sebagai capres PDIP, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Poros Gerindra-PKB

Poros kedua adalah Partai Gerindra dan PKB yang membentuk koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya. Poros ini memiliki 136 kursi. Partai Gerindra memperoleh 78 kursi dan PKB memperoleh 58 kursi. Untuk paslon yang diusung, sejauh ini ada dua pilihan. Jika bukan Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), maka yang dipilih adalah Prabowo Subianto-Khofifah Indar Parawansa.

Terkait kenapa Gerindra memilih PKB, alasannya telah dijabarkan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Bukan PKS, Kenapa PKB Pilih Gerindra?. Sedikit mengulang, berkoalisi dengan PKB akan menambal kelemahan Gerindra. Berdasarkan survei Charta Politika yang dirilis Juli 2022, Prabowo terpantau unggul di Jawa Barat, namun tertinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mengacu pada basis massa PKB yang berpusat di Jawa Timur, koalisi Gerindra-PKB diprediksi akan menyerap dukungan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dua provinsi ini adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Kemudian, ini yang terpenting, koalisi dengan PKB dapat meningkatkan keterpilihan Prabowo dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Lalu, terkait potensi paslon, apakah sebaiknya Prabowo-Cak Imin atau Prabowo-Khofifah?

Jika dihadapkan antara Cak Imin atau Khofifah, mungkin kalkulasinya akan mengarah pada Khofifah. Seperti yang diketahui, Cak Imin terlibat ketegangan dengan keluarga Gus Dur dan PBNU. Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig juga menilai Khofifah sukses memimpin Muslimat NU, organisasi perempuan terbesar di Indonesia. 

Kembali mengutip rational choice theory, untuk memaksimalkan dukungan dari warga NU, sang Gubernur Jawa Timur mungkin yang akan dipilih.

Poros KIB

Poros ketiga adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang memiliki 148 kursi. PPP memperoleh 19 kursi, Partai Golkar memperoleh 85 kursi, dan PAN memperoleh 44 kursi. Terkait nama yang diusung, koalisi ini belum memperlihatkan diri mengerucutkan nama.

Kemudian, koalisi ini juga ditempa isu-isu minor, seperti koalisi akan bubar, hingga adanya isu KIB hanyalah sekoci Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. 

Well, terlepas dari isu-isu minor yang ada, jika diminta menyebut nama, yang pasti Airlangga Hartarto akan berusaha diusung sebagai capres. Untuk mendampingi Airlangga, ada empat nama yang dapat dimunculkan.

Pertama, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Berhubung biaya kampanye pilpres begitu besar, diperkirakan setidaknya mencapai Rp7 triliun, kekuatan kapital Erick adalah daya tarik yang menggiurkan. 

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2022, kekayaan Erick mencapai Rp2,3 triliun. Itu belum termasuk jaringan bisnis Erick, yang mana itu dapat membuatnya mencari banyak sponsor jika benar-benar maju di Pilpres 2024.

Kedua, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jika Ganjar sangat berambisi maju, tetapi pintunya ditutup PDIP, KIB dapat menjadi sekoci. Popularitas dan elektabilitas Ganjar yang tinggi dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect).

Jika sangat berpotensi memberikan efek ekor jas, Ganjar dapat mengulang kisah sukses Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, menyebut keputusan Megawati mengusung Jokowi sebagai capres pada 14 Maret 2014 telah mendongkrak keterpilihan PDIP di Pileg 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014.

Seperti yang terlihat pada diagram di atas, sejak Oktober 2013 elektabilitas Jokowi selalu lebih besar dari daya tarik PDIP. Menurut Burhanuddin, saat itu PDIP mengalami penurunan elektabilitas. 

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 28 Februari-10 Maret 2014, elektabilitas PDIP yang semula hanya 16,6 persen melejit menjadi 24,5 persen setelah penetapan Jokowi sebagai capres.

Ketiga, ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Sama dengan Ganjar, RK juga memiliki popularitas, khususnya daya tarik dari kalangan pemilih muda. RK dapat memberikan contrast effect (efek pembeda) karena sosoknya dipercaya dapat menjawab kebutuhan atas pemimpin cerdas, muda, dan penuh inovasi.

Keempat, ada nama Menparekraf Sandiaga Uno. Selain terlihat akrab dengan PPP belakangan ini, Sandi juga menyatakan kesiapannya maju di 2024 dalam acara PPP di Yogyakarta. Secara modal politik, Sandi dapat dikatakan cukup lengkap. Ia memiliki popularitas, elektabilitas, kapital, dan relawan sejak Pilgub DKI Jakarta 2017.

Sama dengan RK, Sandi juga dapat menghadirkan persepsi pemimpin muda yang cerdas dan penuh inovasi. Mengembalikannya pada rational choice theory, sama dengan kasus Puan, jika Airlangga dinilai tidak potensial sebagai capres, KIB mungkin akan mengusung Ganjar-Sandi, Ganjar-RK, Sandi-RK, Sandi-Ganjar, atau RK-Sandi.

Poros NasDem-Demokrat-PKS

Poros keempat adalah koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS yang memiliki 163 kursi. Partai NasDem memperoleh 59 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Jika benar-benar terbentuk, koalisi ini menjadi yang terbesar dan berpotensi menggeser dominasi PDIP di Pilpres 2024.

Koalisi ini sangat menarik karena berisi tiga king maker, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh. Bahkan, beberapa pihak melihat turun gunungnya SBY di Pilpres 2024 tengah membuat PDIP gusar hingga panik.

Terkait paslon yang diusung, saat ini mulai mengerucut pada Anies Baswedan sebagai capres dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Terkait Anies, ini tentu soal popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi. Banyak pihak juga menyebut JK sangat berambisi mendorong Anies menjadi capres.

Sementara AHY, penempatannya sebagai cawapres memiliki dua makna. Pertama, itu mungkin adalah syarat dari Demokrat agar bersedia gabung koalisi. Kedua, itu adalah kalkulasi rasional karena popularitas dan elektabilitas AHY masih dinilai rendah. Lagi-lagi, ini mengacu pada rational choice theory.

Refleksi

Sebagai penutup, jika peta poros koalisi tidak berubah, pertarungan antara poros PDIP dan NasDem-Demokrat-PKS sepertinya adalah yang paling sengit. Kita akan melihat pertarungan antara Megawati melawan trio SBY-JK-Surya Paloh. 

Namun, seperti yang disebutkan berbagai elite PDIP, partainya tidak mungkin akan maju sendirian di Pilpres 2024. Kendati dapat mengusung calon sendiri, mereka akan tetap menggandeng partai lain. 

Jika PKB, Golkar, atau NasDem memilih bergabung dengan PDIP, keinginan partai banteng agar Pilpres 2024 hanya berisi dua paslon sepertinya akan terwujud. Kita lihat saja kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

Wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.

Duet Anies-AHY terlihat semakin menguat saat diadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat. Sama halnya dengan beberapa partai lainnya, Rapimnas seringkali dijadikan ajang penjajakan figur-figur potensial yang akan diusung di 2024.

Di atas kertas, dukungan Anies-AHY hampir pasti didukung oleh tiga partai, yakni PKS, Partai NasDem, serta Partai Demokrat. Jika berkoalisi, ketiga partai ini memiliki 28,50 persen suara, sejauh ini merupakan koalisi terbesar.

Anyway, yang menarik dari duet Anies-AHY ini tidak terletak pada persoalan teknis syarat pencalonan dan koalisi partai, melainkan sosok politisi senior berpengaruh yang memberikan dukungan kepada duet ini.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, sosok politisi senior itu antara lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh.

Nah, dua nama di depan, yaitu SBY dan JK mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena dianggap sebagai politisi yang mempunyai banyak pengalaman, khususnya menjalankan pemerintahan dalam beberapa periode.

Bahkan, muncul narasi yang cukup intimidatif, semisal, “Kalau SBY dan JK sudah turun gelanggang, maka dipastikan banyak yang ketar-ketir”.

Duet SBY-JK memang sudah melegenda. Masih segar dalam ingatan kita, pada Pilpres 2004, duet ini mampu menang melawan Megawati Soekarnoputri yang merupakan petahana.

Saat itu SBY dan JK masih menjadi menteri Megawati. Tapi itu bukan masalah, toh keduanya tetap memilih untuk bertarung dengan sungguh-sungguh melawan mantan “majikan” mereka.

Selanjutnya, pada Pilpres 2014, giliran JK yang kembali sukses menjadi Wapres mendampingi Joko Widodo.

Fast forward, kemampuan SBY dan JK dalam hal strategi politik dan pengalaman kontestasi pilpres dapat dikatakan begitu handal. Dengan demikian, pertemuan kembali antara SBY dan JK untuk mengusung Anies-AHY, bisa ditafsirkan sebagai reuni kuasa dua tokoh politik tersebut.

Sekiranya tidak berlebihan menggunakan istilah “reuni kuasa” untuk menunjukkan kembalinya duet SBY-JK di atas gelanggang politik Indonesia.

Hmm, bicara soal duet SBY-JK yang mendorong duet baru, kok jadi kepikiran ya sesuatu ya. Kalau Anies-AHY mewakili SBY-JK, maka yang mewakili Megawati-Prabowo kira-kira siapa? Apakah mungkin Puan-Sandi? Upss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang akrab disapa JK menyita perhatian publik terkait dinamika menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

JK secara mengejutkan melontarkan pernyataan bahwa ia mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).

Tentu banyak pihak yang kaget karena, sejauh ini, JK selalu identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, JK dianggap salah satu tokoh yang meng-endorse Anies dan juga merupakan mentor politiknya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat kalau manuver JK yang memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto kemungkinan adalah upaya  untuk mencari “teman” bagi Anies.

Sedikit memberikan konteks, meski Anies di-endorse oleh Partai Nasdem, dan juga arah politik Partai Demokrat memberikan sinyal dukungan, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mendapat dukungan dari partai di luar tiga partai ini.

Anyway, jika kita simak pemberitaan belakangan, rupanya bukan hanya JK yang melakukan pendekatan ke Airlangga. PKS juga sedang membuka ruang komunikasi untuk mendekati Ketua Umum Partai Golkar itu.

Melalui kadernya, Ahmad Mabruri, PKS melihat potensi kriteria yang di idam-idamkan PKS, yakni kandidat yang mewakili nasionalis-religius – terwujud pada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu.

Di atas kertas, posisi tawar Airlangga dan Golkar cukup besar. Bayangkan sebagai partai yang  menjadi runner-up pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Golkar sejauh ini dianggap motor di balik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Berandai-andai, jika mampu menarik Airlangga, manuver ini besar kemungkinan untuk menarik partai KIB lainnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

By the way, manuver politik yang dilakukan oleh JK dan PKS kok seolah terkoordinasi ya? Kalau dipikir-pikir kok strategi mereka mirip dengan strategi pengepungan militer, yaitu strategi gerakan menjepit lawan.

Dalam taktik militer, gerakan menjepit atau pengepungan ganda adalah unsur dasar dari taktik militer yang telah digunakan hampir di seluruh peperangan.

Kedua sayap dari musuh diserang secara serentak melalui gerakan menjepit setelah pihak musuh telah bergerak maju ke barisan tengah dari pasukan. Ini pun digunakan ketika ingin membelah fokus lawan dalam sebuah benteng.

Roger Ames dalam bukunya Sun-Tzu The Art of Warfare mengatakan bahwa strategi pengepungan sering dipraktikkan oleh Sun Tzu ketika ingin menembus tembok pertahanan yang kokoh.

Dalam sejarah, kita juga mengenal Jenderal Hannibal dari Kartago yang dalam Pertempuran Cannae pada 216 SM menggunakan gerakan menjepit. Tercatat, ia orang pertama yang sukses menggunakan gerakan menjepit ini.

Variasi lain dari manuver ini juga sukses digunakan oleh Khalid bin Walid dalam Pertempuran Walaja melawan tentara Persia Sassania yang berjumlah lebih banyak.

Nah, kembali ke konteks JK dan PKS yang saat ini seolah melakukan manuver politik menjepit Airlangga, sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk melakukan siasat persuasi agar Airlangga mempertimbangkan untuk ikut menjadi “teman” Anies jelas Pilpres 2024.

Hmm, keren juga ya jurus jepit menjepit ini. Kalau bahasa sehari kita, mungkin ini bisa disebut “dipepet” kali ya? Jadi kepikiran, setelah Airlangga, siapa lagi yang akan dijepit oleh para pendukung Anies? Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Siti Nurbaya? Ya judul lengkapnya Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai, merupakan sebuah karya sastra besar karangan Marah Roesli yang terbit sekitar tahun 1920. Menceritakan kawin paksa antara gadis desa dengan saudagar kaya yang tidak ia cintai.

Perjodohan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih hanyalah keterpaksaan atas nama pengabdian kepada orang tua, serta kekuatan harta yang membuat segalanya menjadi mungkin diwujudkan. Lantas, mungkinkah kawin paksa juga terjadi di atas panggung politik?

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya sempat menyebutkan bahwa wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024, jangan sampai seperti kawin paksa.

Bagi Willy, banyak hal lain yang patut dipertimbangkan dengan matang, salah satunya ialah  membangun chemistry  antara kedua pihak.  Lebih jauh, duet Anies-AHY harus mendapatkan restu dari partai koalisi yang mengusungnya. 

Sama seperti pandangan Willy, secara umum sebagian orang setuju kalau kawin paksa bukan cara yang terbaik untuk membina mahligai rumah tangga. Karena yang terpenting  dalam pernikahan adalah komitmen kedua pihak untuk terus bersama, baik dalam suka dan duka, sampai ajal. So Sweet. Hehehe.

Btw, ada benarnya sih kalau duet Anies-AHY perlu penguatan yang sifatnya kualitatif, agar duet ini bisa lebih matang ketika kontestasi telah berjalan. Mungkin juga akan terkesan terburu-buru, jika partai hanya bersandar pada pertimbangan kuantitatif, seperti hasil survei. 

Namun, kenapa NasDem seolah mengoreksi kembali duet Anies-AHY di pertengahan proses mengerucutnya koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat? Bukankah duet ini merupakan aspirasi akar rumput dari ketiga partai tersebut?

Kepala Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes mengatakan bahwa NasDem dan PKS dinilai akan cenderung ke Anies, sedangkan Partai Demokrat dengan AHY. Kedua tokoh itu memiliki magnet elektoral yang berpotensi menyatukan tiga partai dalam satu koalisi.

Pada akhirnya, tuntutan NasDem agar duet Anies-AHY harus lebih dulu membangun chemistry, menjadi sebuah misteri bagi dua partai lain, yaitu PKS dan Demokrat.

Ataukah hal ini masih punya keterkaitan dengan posisi NasDem yang saat ini masih menjadi partai pendukung pemerintah. Jika mendukung duet Anies-AHY yang dianggap sebagai duet oposisi, tentunya akan membuat NasDem ditandai sebagai partai  yang berbeda jalur dengan pemerintah.

Hmm, jika benar demikian, maka NasDem  perlu tegas untuk mengambil sikap sih. Apa mau tetap di jalur saat ini ataukah berani banting setir. Mungkin lebih gampang kalau hanya banting setir, daripada banting supirnya. Nanti bisa jadi berantem dong. Hehehe. (I76)

Direktur Eksekutif SMRC ungkap tiga kemungkinan poros

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ocok lagi kocok lagi. Mungkin itu yang terus-menerus dilakukan kelompok oposisi untuk menemukan komposisi lawan yang tepat bagi kandidat petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sudah banyak nama berseliweran di telinga masyarakat, namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi. Apalagi, koalisi mereka sendiri belum resmi terbentuk.

Kocok ulang formasi capres-cawapres memang sangat wajar dilakukan mereka. Menentukan komposisi pasangan terbaik jelas bisa mempengaruhi peluang kemenangan kelompok ini. Terlebih, Jokowi sebagai petahana tampak sangat kuat dan berpeluang besar kembali menang.

Belakangan, beredar isu munculnya formasi terbaru dari kelompok oposisi. Dikabarkan, pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disiapkan empat partai untuk menjadi lawan Jokowi. Pasangan ini sendiri diperkirakan merupakan tindak lanjut dari pertemuan dua pimpinan partai, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jika benar pasangan tersebut yang diajukan, bagaimana peluang mereka melawan Jokowi sebagai petahana? Mungkinkah pasangan tersebut memberi kejutan? Lalu bagaimana dengan nasib Prabowo yang kerap disodorkan sebagai kandidat utama kelompok oposisi?

Wacana Anies-AHY

Wacana tentang pasangan Anies-AHY sebenarnya bukan pertama kali berhembus. Isu tersebut pernah berseliweran di media sosial, terutama di tengah gerilya PKS menawarkan nama Anies sebagai capres. Kala itu, PKS tertarik pada opsi tersebut sebagai alternatif, yakni lewat pasangan Anies-Ahmad Heryawan.

Di luar PKS, wacana serupa pernah dikembangkan oleh elite-elite Demokrat. Disebutkan bahwa beberapa kader Demokrat menilai pasangan ini bisa menjadi opsi bagi mereka, tetapi masih menunggu rekan koalisi. Partai-partai seperti PKS, PAN, PKB, dan Gerindra saat itu dilirik untuk mewujudkan pasangan tersebut.

Demokrat mengibaratkan pasangan Anies-AHY sebagai SBY-Jusuf Kalla (JK) jilid II. Mereka menyebut bahwa jika pasangan tersebut bisa bertarung, maka akan ada reuni SBY-JK seperti di Pilpres 2004. Meski begitu, saat itu tidak ada titik temu di antara partai-partai oposisi, sehingga opsi Anies-AHY kembali mentah.

Kini, wacana itu berhembus kembali. Justru politisi PDIP Effendi Simbolon-lah yang menjadi pembocor bahwa pasangan Anies-AHY disiapkan kelompok oposisi. Menurut penuturan Effendi, ada empat partai yang sepakat untuk mengusung pasangan tersebut, meski tidak merinci partai apa saja.

Sejauh ini, memang belum ada deklarasi resmi baik dari Anies-AHY maupun dari partai-partai yang diisukan akan mengusung. Meski begitu, jika diperhatikan, pasangan ini bisa menjadi opsi yang menarik untuk ditandingkan dengan Jokowi sebagai petahana.

Berdasarkan survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Anies-AHY memang tergolong pasangan yang dianggap bisa bersaing dengan Jokowi. Hal ini terutama jika dibandingkan dengan opsi pasangan yang belakangan sedang dirumorkan, yaitu Prabowo-AHY.

Dalam survei tersebut, pasangan Anies-AHY mendapat perolehan suara responden sebesar 33,4 persen. Angka tersebut lebih besar dari raihan Prabowo-AHY yang hanya sebesar 12,3 persen. Perolehan suara Anies-AHY juga masih lebih besar jika dibandingkan dengan Prabowo-Anies yang mendapat 19,6 persen.

Menurut survei tersebut, Anies-AHY adalah salah satu pasangan yang berpotensi menjadi penantang kuat Jokowi. Oleh karena itu, potensi pasangan ini tidak bisa dianggap remeh.

Unggul Atas Prabowo?

Pasangan Anies-AHY dalam beberapa aspek memang dapat dikatakan memiliki keunggulan khusus jika dibandingkan dengan Prabowo. Oleh karena itu, bisa saja hasil survei yang dirilis oleh LSI Denny JA tersebut memang mendekati kenyataan.

Anies dan AHY misalnya dianggap sebagai pasangan yang segar jika dibandingkan dengan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh politisi PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, pasangan ini menggambarkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan.

Keunggulan politisi muda seperti Anies dan AHY ini disebutkan misalnya oleh Alberto Alesina dari Harvard University. Ia menyebut tiga alasan politisi muda lebih unggul ketimbang politisi tua. Pertama, mereka memiliki karier yang lebih panjang sehingga memiliki kekhawatiran akan masa depan karier. Kedua, mereka cenderung adaptif dengan kebijakan jangka panjang. Terakhir, mereka lebih produktif dalam bekerja.

Kondisi ini membuat mereka cenderung lebih strategik dalam menentukan langkah politik mereka. Mereka akan sangat berhati-hati demi masa depan karier politik mereka. Hal ini berbeda dengan Prabowo yang berada di usia jauh lebih matang ketimbang Anies dan AHY. Sikap strategik Anies-AHY dapat membuat mereka lebih unggul daripada Prabowo saat menghadapi Jokowi.

Rada yakin yang maju Anies sama AHY

— BiLLY KHAERUDIN (@BiLLYKHAERUDIN) July 26, 2018

Anies-AHY dapat mengikuti gelombang kemenangan pemimpin muda dunia. Kemenangan Emmanuel Macron di Prancis dan Justin Trudeau di Kanada bisa saja mereka ikuti. Apalagi, belakangan ada kandidat muda mengejutkan yaitu Alexandria Ocasio-Cortez yang mengalahkan petahana dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New York untuk kursi Kongres. Bisa saja Anies-AHY terbawa euforia kejutan yang dibawa Ocasio-Cortez.

Kedua pasangan ini juga disebut-sebut bisa membawa momentum dari Pilgub DKI Jakarta 2017. Keduanya memang pernah bertarung di ajang level provinsi tersebut. Pentingnya momentum politik ini diungkapkan misalnya oleh Patrick J. Kenney dan Tom W. Rice. Prabowo dalam konteks ini, tidak memiliki momentum setinggi AHY, apalagi Anies.

Tidak hanya sekadar bertarung, Anies bahkan berhasil memenangkan pertarungan tersebut meski tidak diunggulkan. Anies sudah memiliki rekam jejak defying the odds atau melawan kemungkinan di pesta demokrasi Jakarta 2017. Bagi pasangan Anies-AHY, melawan kemungkinan akan lebih mudah ketimbang Prabowo yang berkali-kali ditimpa nasib sial kala mengikuti pemilihan.

Tidak hanya momentum kemenangan yang bisa diraih oleh pasangan Anies-AHY dari gelaran Pilgub Jakarta 2017. Mereka juga dapat menjaga nuansa politik Islam yang sangat kentara di pesta demokrasi tersebut. Sosok Anies dapat dianggap sebagai representasi kelompok Islam yang lebih mumpuni ketimbang Prabowo.

Momentum menasionalnya isu politik Islam ini dikemukakan misalnya oleh Marcus Mietzner dari Australia National University. Secara khusus, Anies dalam pandangan Mietzner dianggap sebagai sosok yang dekat dengan kalangan Islam garis keras. Hal ini membuat ia dapat lebih mudah meraup suara dari golongan tersebut.

Pasangan Anies-AHY juga dapat mendapat keuntungan karena memadukan dua unsur tradisional di negeri ini yaitu pasangan sipil dan militer. Hal ini jelas lebih menguntungkan untuk dijual ketimbang pasangan Prabowo-AHY yang sama-sama berasal dari unsur militer.

Pasangan ini kemudian menguatkan nuansa nasionalis-religius yang menjadi dua kutub utama politik di negeri ini. Anies menjadi representasi kelompok Islam, sementara AHY bisa menjadi corong bagi kelompok nasionalis. Di atas kertas, pasangan ini adalah paduan yang sempurna ketimbang opsi pasangan Prabowo-AHY.

Ideal itu Anies-AHY

Cuma @prabowo mau gak?

— Mas Piyu ?? (@maspiyuuu) July 24, 2018

Keunggulan Anies atas Prabowo juga karena Anies saat ini adalah buah bibir masyarakat dan media. Nyaris setiap hari nama Gubernur Jakarta tersebut menghiasi pemberitaan media dan pembicaraan masyarakat. Bisa dikatakan Anies lebih sering hadir di depan masyarakat ketimbang Prabowo melalui kondisi tersebut.

Kiprah Anies sebagai seorang gubernur membuat ia dapat lebih banyak lampu sorot ketimbang Prabowo. Apalagi, ia adalah gubernur ibukota yang paparan medianya jauh lebih besar ketimbang provinsi-provinsi lain. Dibandingkan Prabowo yang jarang turun gunung, nama Anies jelas lebih banyak hadir di telinga masyarakat.

Di luar faktor-faktor itu, pasangan Anies-AHY juga berpotensi lebih mudah dijual jika harus bersinggungan dengan dunia internasional. Baik Anies maupun AHY memiliki citra yang cukup baik di mata dunia internasional ketimbang Prabowo. Hal ini membuat mereka bisa saja lebih mudah mendapat restu dari negara lain saat Pemilu dan menjalankan pemerintahan.

Anies dalam sebuah dokumen  yang dibocorkan oleh Wikileaks juga disebut-sebut sebagai sahabat baik Amerika Serikat (AS). Sementara itu, AHY adalah jebolan berbagai pendidikan militer negeri Paman Sam tersebut. Bisa saja, pasangan ini lebih mudah direstui Washington ketimbang Prabowo yang belakangan ditimpa isu tak sedap dari negeri tersebut.

Pasangan ini juga bisa memecah ikatan tertentu yang ada di kubu Jokowi. Anies diberitakan memiliki kedekatan khusus dengan wapres Jokowi saat ini, yaitu JK. Anies dapat mengalihkan dukungan salah satu patron politik paling tersohor negeri ini ke kubu mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Anies sedikit memiliki keungggulan jejaring ketimbang Prabowo.

Tentu semua ini hanya sebatas kemungkinan. Akan tetapi, Anies-AHY bisa saja memang lebih seksi untuk dijual ketimbang Prabowo. Pendaftaran Pilpres masih menyisakan hitungan hari, sehingga semuanya masih bisa terjadi. (H33)