A.M. Hendropriyono menyebut pernah menggalang Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang untuk meredam rekrutmen Negara Islam Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Hendro membantah menjadi beking Panji.

Belakangan ini, Panji dan Ponpes Al-Zaytun menuai kontroversi karena dugaan pelanggaran administrasi dan aturan, termasuk isu keterkaitannya dengan NII.

PinterPolitik.com

Mungkin, dari sekian unsur alam yang dipelajari umat manusia, hanyalah waktu yang belum juga dikuasai penuh oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Bisa dibilang, dimensi waktu adalah salah satu hal yang paling berharga bagi manusia.

Bagaimana tidak? Kerap kali, tanpa disadari, waktu begitu cepat berlalu. Semua hal yang terjadi dan kita lakukan pun hanya membekas menjadi serpihan akan masa lalu.

Boleh jadi, inilah mengapa kita sering tuh mengingat-ingat peristiwa-peristiwa di masa lampau. Terkadang, dengan berjalan kembali ke jalur memori (memory lane), kita jadi bisa ingat akan hal-hal konyol sekaligus pelajaran untuk masa depan.

Nah, hal ini sepertinya juga dilakukan oleh sejumlah pejabat dan politisi Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Kalau nggak percaya, coba aja cek feed Instagram-nya Pak @prabowo.

Di akunnya tersebut, Pak Prabowo terlihat kerap mengunggah foto-foto zaman dulu (jadul) lho. Pada tanggal 22 Maret lalu, misalnya, Pak Menhan mem-posting foto yang menangkap momen-momen keluarga Soeharto kala putra Prabowo-Titiek Seoharto, Didit Hediprasetyo, lahir ke dunia fana ini.

Wah, mungkin, Pak Prabowo ini ingin ikutan tren media sosial (medsos) di Instagram. Biasanya tuh, para pengguna medsos mengunggah sejumlah foto jadul yang disertai dengan tagar-tagar seperti #TBT (throwback Thursday).

Baca Juga: Dewa Kipas dan Memori Kekalahan Prabowo

Eits, tapi, sepertinya nggak hanya Pak Prabowo nih yang suka ikutan tren throwback seperti ini. Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, misalnya, juga sempat lho mengunggah sejumlah foto jadul yang menampakkan sosok-sosok seperti ayahnya, A.M. Hendropriyono, bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Moeldoko.

Foto ala throwback semacam ini juga sempat menyoroti politikus ternama lainnya lho, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani. Kali ini, foto yang viral tersebut adalah foto pernikahan Mbak Puan dengan suaminya, Happy Hapsoro. Di foto itu, juga terlihat sosok Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Wah, mungkin, Mas Diaz dan Mbak Puan ini mengikuti jejak Pak Prabowo nih. Kan, Pak Menhan duluan tuh yang paling doyan unggah foto jadul sekaligus utak-atik feed Instagram-nya. Buktinya, feed Pak Prabowo mayoritas memiliki palet warna hitam putih lho. Hmm, anak Noir rupanya.

Ya, terlepas dari pelbagai ajang throwback ini, mungkin para politisi ini juga perlu nih mengajak masyarakat untuk throwback ke isu-isu penting. Jangan hanya pengalaman personal aja dong. Hehe.

Misal nih, bisa kali throwback ke pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Kan, lumayan tuh, sekalian memberi kejelasan pada para korban dan keluarga soal apa yang terjadi di masa lampau. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, kan? Hehe. (A43)

Baca Juga: Prabowo: Anak Keju Jadi Anak Singkong

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Scannin’ while you’re plannin’ ways to sabotage me” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Tahun 2020 yang disebut banyak orang sebagai mimpi buruk telah berlalu. Tahun itu dipenuhi dengan berbagai ancaman terhadap keberlanjutan masyarakat Indonesia – bahkan juga umat manusia – seperti pandemi Covid-19, resesi ekonomi, hingga ancaman keamanan di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai mimpi buruk itu, sejumlah meme pun tersebar di jagat maya. Beberapa dari meme menunjukkan situasi dunia yang makin buruk pada tahun 2021, mulai dari peperangan hingga serangan alien.

Meski begitu, tidak sedikit juga yang bilang bahwa tahun 2021 ini menjadi kesempatan baru bagi setiap individu dan kelompok dalam menyongsong masa depan. Dengan berbagai keburukan yang terjadi di tahun sebelumnya, tahun baru ini diharapkan menjadi titik awal untuk keluar dari “kegelapan”.

Vaksinasi Covid-19, misalnya, akan dimulai pada awal tahun 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berjanji akan menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksinasi pada bulan Januari ini.

Baca Juga: Jokowi dan Misteri Jack Ma

Selain harapan di bidang kesehatan masyarakat, secercah harapan lain di bidang ekonomi juga dinilai akan terlihat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, misalnya, menilai bahwa vaksinasi akan kembali meningkatkan confidence masyarakat untuk beraktivitas ekonomi – meskipun dampak ekonomi sendiri disebut masih akan terasa pada tahun ini.

Meski di sejumlah bidang secercah harapan itu muncul, keamanan dan stabilitas politik dinilai bisa saja terguncang. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono menilai bahwa Indonesia di tahun 2021 ini akan menghadapi sejumlah ancaman.

Beberapa ancaman potensial yang disebut oleh Hendropriyono ini adalah ancaman anarkisme, terorisme, separatisme, dan subversi. Dari ancaman-ancaman yang disebutkan tersebut, terdapat satu yang menarik untuk dibahas, yakni subversi.

Subversi sendiri dapat didefinisikan sebagai perusakan terhadap kekuasaan dan otoritas dari suatu sistem yang telah berdiri (established). Biasanya, subversi yang dimaksud Hendropriyono ini dilakukan oleh campur tangan kekuatan asing yang berusaha “bermain” dalam dinamika sosio-politik Indonesia.

Bahkan, Hendropriyono menyebutkan sejumlah “pemain” asing yang terindikasi biasa bermain dalam arah kebijakan pemerintah Indonesia. Menurutnya, negara-negara Barat menjadi salah satu pihak yang “bermain” karena menginginkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung mereka dalam persaingan geopolitik.

Lantas, apakah mungkin subversi yang disebutkan mantan Kepala BIN itu terjadi di Indonesia pada tahun 2021? Mengapa subversi dapat terjadi? Apa dampak yang dapat terjadi?

Campur Tangan Kekuatan Asing?

Campur tangan kekuatan asing dalam urusan domestik seperti ini sempat dijelaskan oleh profesor politik asal University of Chicago, John J. Mearsheimer, dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail. Di tulisan tersebut, Mearsheimer menggunakan sebuah konsep yang disebut sebagai social engineering.

Mirip dengan subversi, social engineering di sini dapat dipahami sebagai upaya kekuatan asing untuk memengaruhi dinamika sosio-politik dalam lingkup domestik suatu negara. Bahkan, pada tingkat ekstrem, social engineering dapat berujung pada pergantian rezim pemerintahan.

Mearsheimer menyebutkan bahwa strategi seperti ini kerap dilakukan oleh negara-negara dengan kekuatan besar (great powers) guna membangun tatanan (order) yang dikehendaki. Amerika Serikat (AS), misalnya, menghendaki berdirinya suatu tatanan dunia liberal yang disebut Mearsheimer sebagai liberal hegemony (hegemoni liberal).

Baca Juga: Lockdown Tak Mungkin Dipilih Jokowi

Organizations Protecting Former FPI Members and Public Provocateurs Are Next In Line.

On December 30, 2020, the good people of Indonesia felt relieved, because they received the gift of being free from a bothersome gripping fear.

— AM. Hendropriyono (@edo751945) January 2, 2021

Biasanya, taktik social engineering ini dilakukan oleh AS pada era Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin. Berdirinya pemerintahan Orde Baru oleh Soeharto di Indonesia, misalnya, terjadi dengan kontribusi dan bantuan AS guna meruntuhkan tatanan dunia komunis pada era Perang Dingin.

Bila social engineering ini biasa dilakukan oleh negara-negara besar seperti AS di era Perang Dingin, mungkinkah hal serupa juga dapat terjadi di Indonesia pada masa kini? Apakah mungkin pemerintahan Jokowi menghadapi ancaman serupa?

Boleh jadi, situasi serupa dapat terjadi pada tahun 2021 ini. Pasalnya, situasi geopolitik di Asia Timur dan Asia Tenggara disebut-sebut akan mulai memanas di tengah pergantian pemerintahan di AS.

Dengan adanya persaingan geopolitik yang menyerupai Perang Dingin antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Indonesia bisa jadi dilihat sebagai pion penting dalam politik luar negeri negara-negara tersebut. Apalagi, Mearsheimer menjelaskan bahwa Presiden AS terpilih, Joe Biden, akan berupaya menggandeng negara-negara Asia untuk menghalau kekuatan negara Tirai Bambu tersebut.

Bahkan, Biden disebut-sebut akan kembali menerapkan arah kebijakan luar negeri ala Presiden AS Barack Obama yang mengusung hegemoni liberal. Hal ini didasarkan pada pilihan ahli kebijakan luar negeri yang dipilih oleh Biden yang biasa disebut sebagai the Blob – sebuah kelompok ahli yang mendukung hegemoni liberal ala AS.

Dengan transisi pemerintahan AS dan persaingan geopolitiknya dengan Tiongkok, bukan tidak mungkin campur tangan asing kembali terjadi di berbagai negara – khususnya negara Asia seperti Indonesia yang dianggap menjadi pion penting. Lantas, bagaimana pemerintahan Jokowi dapat menyikapi ancaman ini?

Bayangi Pemerintahan Jokowi?

Dengan adanya ancaman social engineering di tengah persaingan geopolitik, bukan tidak mungkin dinamika sosio-politik Indonesia lantas terganggu. Alhasil, jalannya pemerintahan Jokowi pun bisa mengalami gangguan.

Bila apa yang dijelaskan oleh Hendropriyono benar adanya, tendensi campur tangan asing dari kekuatan-kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok dapat memengaruhi arah kebijakan Jokowi. Seperti yang disebut oleh mantan Kepala BIN tersebut, pemerintahan Jokowi tentu memiliki sejumlah kepentingan nasional dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Kepentingan nasional di era Jokowi ini diterjemahkan ke dalam sebuah orientasi kebijakan yang berfokus pada pembangunan domestik. Mengacu pada Ralf Emmers dalam tulisannya yang berjudul Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia, pilihan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jokowi yang jatuh pada Retno Marsudi pun didasarkan pada pemanfaatan hubungan luar negeri untuk pembangunan dan perekonomian nasional.

Pendapat sejalan juga diungkapkan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions. Presiden Jokowi dianggap menjalankan hubungan antarnegara yang lebih pragmatis dan didasarkan pada keuntungan yang didapat.

Maka dari itu, Tiongkok kerap menjadi negara yang dianggap menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi – dengan investasi, kerja sama infrastruktur, dan pinjaman berbunga murah. Namun, bukan tidak mungkin, arah kebijakan seperti ini terganggu bila ada social engineering yang, katakanlah, dilakukan oleh negara-negara yang berkepentingan agar Indonesia tidak menjalin hubungan yang dekat dengan negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu.

Baca Juga: Di Balik Ambisi Mobil Listrik Jokowi

Mungkin, fenomena social engineering yang disebutkan oleh Mearsheimer ini turut terjadi di balik Front Pembela Islam (FPI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Pasalnya, organisasi itu dikabarkan sempat didekati oleh pihak intelijen asal Jerman. Boleh jadi, pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah merupakan langkah pre-emptive terhadap kemungkinan subversi yang disebutkan oleh Hendropriyono.

Menariknya, mantan Kepala BIN itu juga sempat menyebutkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Peraturan yang telah dicabut pada tahun 1999 itu sendiri bertujuan untuk memidanakan siapa-siapa saja yang dinilai terlibat dalam kegiatan subversi.

Lantas, apakah pemerintahan Jokowi perlu menerapkan instrumen hukum guna menghalau ancaman social engineering dan subversi? Bagaimanakah pemerintah akan merespons?

Perlu atau tidaknya mungkin bergantung pada keputusan pemerintah sendiri. Pasalnya, peraturan yang lebih dikenal dengan sebutan Penpres 11 Subversi itu dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan perlindugan hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, dalam hukum sendiri, terdapat jenis hukum yang disebut sebagai hukum responsif (responsive law). Philip Nonet dan Philip Selznick menjelaskan dalam buku mereka yang berjudul Law and Society in Transition menjelaskan bahwa hukum responsif dibuat untuk menanggapi dinamika sosio-politik yang tengah eksis di masyarakat.

Dengan kata lain, bukan tidak mungkin, peraturan yang bertujuan untuk menanggapi ancaman keamanan seperti yang disebutkan oleh Hendropriyono bisa saja didorong dan diberlakukan – entah pihak mana yang berkepentingan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misanya, dinilai sejumlah pihak berjalan seperti Penpres 11 Subversi – menghalau kritik yang dinilai bisa mengganggu social fabric dan stabilitas.

Namun, terlepas dari itu semua, persepsi ancaman Hendropriyono ini belum tentu benar secara pasti. Pasalnya, di era kontemporer ini, banyak ancaman non-tradisional lain bagi negara-bangsa yang tidak selalu datang dari luar batas wilayah.

Belum lagi, faktor-faktor lain yang bisa saja turut memunculkan ancaman antioligarki yang disebutkan Hendropriyono. Ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat bisa saja justru menjadi faktor utama yang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Sejumlah undang-undang (UU) dan rancangan UU (RUU) yang kontroversial – seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Cipta Kerja (Ciptaker), misalnya, dinilai dibuat tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, penanganan pandemi Covid-19 yang mulanya diremehkan juga dinilai tidak memedulikan nasib kesehatan masyarakat.

Boleh jadi, sentimen-sentimen inilah yang dibiarkan ada dan justru dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Lagipula, tidak akan ada asap bila tidak ada api. Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: Tiga Sahabat Incar Kursi Jokowi?

“WNI keturunan Arab supaya sebagai elite yang dihormati masyarakat, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator” Hendropriyono. Kutipan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap berlebihan dan berbau sentimen ras.

Banyak yang menganggap pernyataan itu mengecilkan peran keturunan Arab dalam sejarah negeri ini. Lalu bagaimana sebenarnya jejak WNI keturunan Arab ini?

PinterPolitik.com

“The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities”.

:: Ayn Rand (1905-1982), filsuf dan penulis ::

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan yang serupa dengan yang disampaikan oleh Hendropriyono juga diungkapkan oleh Ma’ruf Amin dalam salah satu kesempatan berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Yogyakarta. Cawapres Jokowi itu mengajak ribuan santri yang hadir saat itu untuk melawan khilafah dan hoaks.

Isu khilafah memang dihembuskan begitu kuat untuk mengubah preferensi pilihan politik masyarakat. Hal ini juga sekaligus menimbulkan ketakutan di kelompok-kelompok minoritas, selain juga tentang isu kekacauan yang akan terjadi di hari pencoblosan – hal yang membuat banyak orang mewacanakan untuk pergi berlibur ketimbang mencoblos.

Isu khilafah ini memang secara spesifik membuat kelompok-kelompok tersebut enggan memilih Prabowo dan Sandiaga Uno. Kaum non-muslim cukup khawatir dengan isu seperti khilafah yang kerap diidentikkan dengan kubu pasangan calon nomor urut 02 itu.

Kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya tinggal bagaimana Prabowo memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi.
Share on X

Mereka umumnya khawatir jika Prabowo-Sandi memenangkan kontestasi, maka Indonesia akan dibawa menuju khilafah – sebutan untuk pemerintahan yang kekuasaannya tidak terbatas dan didasarkan atas hukum Islam. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan yang menurut mereka akan terancam.

Konteks ketakutan itu beralasan, mengingat beberapa kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama telah menjadi bagian dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo.

Tokoh-tokoh yang vokal seperti Habib Rizieq Shihab yang telah menyatakan mendukung Prabowo, juga beberapa kali terlihat menggaungkan gagasan “ayat suci di atas konstitusi” dalam pidato-pidato politiknya – seperti yang terjadi saat Reuni Aksi 212.

Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan keinginan untuk mengganti konstitusi dan mengarah pada perubahan besar-besaran dalam sistem bernegara Indonesia.

Selain itu, gagasan “eksklusi Pancasila” yang disampaikan Rizieq juga membuat ketakutan kelompok minoritas semakin besar terhadap kubu Prabowo.

Hal ini belum ditambah dengan kelompok pendukung khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dituduh ikut andil membesarkan gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan itu kemudian berubah menjadi gerakan pemenangan Prabowo.

Konteks tersebut memang membuat isu khilafah dan tudingan-tudingan serupa menjadi mudah digunakan sebagai alat propaganda untuk mendelegitimasi posisi politik Prabowo.

Sementara, ketakutan terhadap Prabowo juga masih dibumbui dengan rekam jejaknya yang dituduh bertanggung jawab terhadap kerusuhan di tahun 1998. Konteks ini tentu saja berhubungan dengan kelompok minoritas – misalnya etnis Tionghoa – yang masih mengalami trauma terhadap aksi-aksi kekerasan di akhir era Orde Baru itu.

Terkait hal-hal tersebut, beberapa pihak menganggap konteks ketakutan yang muncul di masyarakat terhadap Prabowo nyatanya merupakan hasil pabrikasi (fabricated fear) yang dimunculkan oleh kelompok tertentu. Tentu pertanyaannya adalah apakah ketakutan terhadap Prabowo sepenuhnya salah kaprah dan berlebihan?

Ekstrem Melawan Ekstrem

Jika diperhatikan, memang anggapan bahwa ketakutan terhadap Prabowo di kelompok minoritas tersebut berlebihan, sangat masuk akal. Pasalnya, secara head to head, justru calon yang bertarung pada Pilpres kali ini semuanya berasal dari partai nasionalis.

Jokowi didukung oleh PDIP, sementara Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Artinya, pada tataran paling tinggi, Pilpres 2019 sebetulnya adalah pertarungan antara kelompok nasionalis melawan nasionalis.

View this post on Instagram

Minoritas semakin dilupakan? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #minoritas #gnpf #marufamin #prabowo #minoritasmarjinal #golput #infografik #infografis #infographic #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 19, 2018 at 10:30pm PDT

Adapaun konteks gelombang gerakan politik berbasis agama memang menguat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, terutama pasca kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene adalah seorang non-muslim beretnis Tionghoa.

Sandra Hamid dalam salah tulisannya di Indonesia at Melbourne, University of Melbourne menyebutkan bahwa keberhasilan FPI dan HTI misalnya, menggerakan massa yang besar sejak aksi-aksi Bela Islam di penghujung tahun 2016 terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, menjadi pintu masuk politik berbasis identitas agama yang semakin menguat.

Predikat “bela agama” yang digunakan kala itu menjadi penanda menajamnya penggunaan politik identitas tersebut. Akibatnya, semua isu politik, sosial dan ekonomi dimaknai menjurus ke persoalan identitas agama.

Politik identitas berbasis agama di ibukota itu kemudian meluas ke tingkat nasional ketika semua pihak yang berafiliasi dengan kekuatan politik Ahok juga dikenakan predikat “pendukung penista agama”.

Jokowi sebagai salah satu pihak yang dekat dengan Ahok pun ikut terkena akibatnya. Ia dipertanyakan ke-Islamannya, bahkan harus “terpakasa” memilih Ma’ruf Amin yang adalah ulama, sebagai cawapresnya untuk membendung sentimen tersebut.

Sementara Prabowo, sebetulnya menikmati dukungan politik dari kelompok-kelompok Islam tersebut. Ia pada akhirnya punya basis massa militan yang tidak kecil. Ini juga sekaligus menandai benturan yang terjadi antara kelompok-kelompok Islam tradisionalis – dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) – dengan kelompok fundamentalis yang ada di kubu Prabowo.

Lalu, bagaimana dengan isu khilafah?

Bisa dipastikan bahwa isu ini juga menjadi alat politik. Terlepas dari keberadaan kelompok-kelompok pendukung ideologi ini, khilafah seolah menjadi reversal atau pembalik dari isu “pendukung penista agama”. Isu terakhir sebelumnya menjadi sisi ujung atau extreme yang digunakan untuk menyerang kubu Jokowi. Isu tersebut kemudian dilawan dengan menggunakan extreme yang lain, yaitu khilafah.

Baik isu “pendukung penista agama” maupun khilafah sebetulnya sama saja dalam hal penciptaan ketakutan. Isu “pendukung penista agama” membuat kesadaran identitas pemilih muslim sebagai kelompok mayoritas meningkat dan menimbulkan ketakutan terkait kepentingan agamanya, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan tatanan sosial masyarakat yang akan terganggu.

Sementara isu khilafah juga menimbulkan ketakutan yang serupa terkait nasib tatanan sosial-ekonomi masyarakat, bukan hanya di kalangan minoritas saja, tetapi juga di kelompok umat muslim moderat-tradisionalis sebagai mayoritas.

Keadaan ini memang mirip dengan horseshoe theory atau teori tapal kuda yang diungkapkan pertama kali oleh filsuf Prancis, Jean Pierre-Faye. Teori ini menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ekstrem di dua kubu yang berbeda dalam garis ideologis kiri dan kanan, sesungguhnya memiliki lebih banyak kemiripan dan sesungguhnya berada di kubu yang sama dalam hal tertentu.

Teori ini memang banyak dikritik dan tidak lagi dipercayai oleh banyak kelompok akademis, namun bisa digunakan untuk melihat konteks produksi ketakutan yang terjadi di antara dua ekstrem dalam Pilpres kali ini. Dua kutub isu – “pendukung penista agama” dan khilafah – berada pada sisi yang sama dalam hal penciptaan ketakutan politik tersebut.

Fabricated Fear, Minoritas Bagaimana?

Sementara konteks ketakutan yang terjadi adalah fabricated fear atau ketakutan yang dipabrikasi. Konteks ketakutan ini pun oleh Chris Erikson – seorang professor dari University of British Columbia – disebut telah ada sejak politik mengambil tempat dalam kehidupan manusia. Perang Peloponnesian antara Athena melawan Sparta di era Yunani Kuno adalah salah satu contohnya.

pic.twitter.com/iIIII0ozQE

— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) March 29, 2019

Koran The New York Times edisi 21 Augustus 1971 juga membahasakan konteks pabrikasi ketakutan ini yang dilakukan oleh Mao Zedong di Tiongkok. Ia disebut menciptakan ketakutan politik di masyarakat terhadap “ancaman invasi Uni Soviet” dengan tujuan mempertegas garis politiknya demi membuka kemungkinan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara barat.

Hal yang serupa juga terjadi pada Nazi Jerman, tragedi 11 September 2001, hingga perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Semuanya adalah fabricated fear yang menggunakan ekstrem yang satu melawan ekstrem yang lain. Hal inilah yang terjadi dalam kasus isu khilafah di Indonesia.

Lalu, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi hal tersebuti?

Baik kelompok mayoritas maupun minoritas memang perlu melihat berbagai isu yang ada secara jelas. Semuanya memang tidak lebih dari political tool atau alat politik kelompok-kelompok untuk memenangkan kekuasaan. Apalagi, politik identitas sesungguhnya adalah alat politik kelompok elite. (Baca: “Tombol” Politik Identitas Rizieq Shihab) 

Oleh karena itu, sepatutnya publik tak perlu larut dalam ketakutan yang sesungguhnya menyerang bagian emosi dari masyarakat. Sudah selayaknya pemimpin dipilih lebih berdasarkan program-program kerja yang ditawarkannya.

Apalagi, suara kelompok minoritas secara khusus pun akan sangat menentukan dalam kontestasi elektoral ini. Kampanye khilafah – yang disebut Prabowo sebagai hal yang licik – memang bertujuan untuk meminimalisir suara sang jenderal di kelompok-kelompok minoritas dan non-muslim. Setidaknya ada 10 persen penduduk Indonesia yang non-muslim yang suaranya bisa menjadi penentu hasil akhir kontestasi elektoral ini.

Hannah Fingerhut dalam tulisannya di Pew Research Center menyebutkan bahwa dukungan minoritas penting dan mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral, terutama ketika kelompok mayoritas terpolarisasi secara simetris.

Hal serupa juga ditulis oleh Stephanie Czekalinski dari National Journal ketika mengutip survei dari Brookings Institution jelang Pilpres AS 2012. Ia menyebut dukungan minoritas bisa menjadi penentu hasil akhir pemungutan suara.

Dengan demikian, kelompok minoritas sebenarnya tak perlu takut memilih Prabowo. Persoalannya adalah tinggal bagaimana sang jenderal memberi jaminan bahwa apa yang ditakutkan oleh publik itu tidak akan terjadi. Pasalnya, ia memang membantah soal tuduhan khilafah, namun tidak menyanggah pendapat Rizieq tentang “ayat suci di atas konstitusi”.

Prabowo juga belum pernah secara terbuka memberikan pernyataan menolak gagasan HTI. Dengan konteks dirinya didukung oleh kelompok yang disebut oleh Tirto.id sebagai “aliansi anti minoritas”, ia butuh strategi serupa Jokowi memilih Ma’ruf Amin untuk menghadapi tuduhan ekstrem itu.

Sebab, bagaimanapun juga, pabrikasi ketakutan adalah alat politik yang sangat efektif. Selama Prabowo belum mampu menunjukkan secara tegas sikapnya terhadap berbagai isu yang digunakan untuk menyerang dirinya, isu khilafah tetap saja akan menjadi pertimbangan irasional pemilih minoritas.

Bahkan, sangat mungkin isu ini akan menghalangi jalan politiknya menuju kursi kekuasaan. (S13)

PinterPolitik.com

“There are only two forces that unite men – fear and interest.”

:: Napoleon Bonaparte ::

[dropcap]P[/dropcap]erdebatan tentang utang BUMN yang disebut-sebut mencapai Rp 5.200 triliun kini memasuki babak baru. Setelah mendapatkan tanggapan yang menohok dari Menteri BUMN, Rini Soeamrno yang menyebut dirinya “ngenes” dengan isu tersebut, kini beberapa fraksi di DPR mengusulkan agar sang menteri dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Fraksi Partai Nasdem misalnya, mengusulkan hal tersebut ketika Rapat Paripurna (Rapur) Masa Persidangan II Tahun 2018-2019, beberapa hari lalu. Menurut partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu, kondisi utang BUMN sudah berada pada level membahayakan negara. Oleh karenanya, Menteri BUMN sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban terkait hal tersebut. Kubu oposisi melalui Fadli Zon, juga menyoroti persoalan ini dengan argumentasi senada.

Konteks tersebut membuat partai-partai berlomba-lomba “menekan” BUMN – tentu saja untuk tujuan ekonomi politik – katakanlah yang berhubungan dengan Pemilu atau yang sejenisnya.
Share on X

Usulan untuk memanggil Rini ke DPR ini menarik karena sang menteri telah diboikot untuk rapat-rapat di DPR sejak Desember 2015 lalu. Artinya Rini telah 3 tahun tidaqk menghadiri rapat di DPR.

Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat (AS) itu memang dilarang untuk menghadiri rapat-rapat di parlemen pasca Pansus Angket kasus Pelindo II menyimpulkan Rini bersalah dan harus dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menariknya, partai yang menjadi pendorong utama dalam Pansus ini adalah PDIP yang nota bene adalah partai pemerintah. Konteks tersebut tentu saja sangat kontras.

Apalagi, Rini pun punya masa lalu hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sempat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat putri Soekarno itu menjabat sebagai presiden. Konteks tersebut tentu saja menunjukkan kompleksitas isu yang ada dalam hubungan Rini dengan partai banteng tersebut..

Rini memang tidak dicopot oleh Presiden Jokowi, bahkan sang presiden mengirim surat permohonan ke DPR agar rapat-rapat yang melibatkan Rini bisa digantikan oleh menteri-menteri bidang ekonomi yang lain, misalnya Menteri Keuangan atau Menteri Perindustrian dan yang lainnya.

Beberapa pihak menyebut Rini adalah menteri “kesayangan” Jokowi dalam konteks kiprah dan dukungan politik, serta hubungan dengan konsorsium pengusaha tertentu – hal yang oleh sumber-sumber tersebut tidak begitu spesifik dijelaskan.

Kini dengan munculnya desakan agar Jokowi mencopot Rini karena persoalan utang BUMN, banyak pertanyaan muncul di belakangnya. Apakah ini murni karena persoalan utang, atau karena benturan kepentingan lain yang berseliweran di belakangnya, katakanlah jelang Pemilu 2019?

View this post on Instagram

Akankah Rini hadir di DPR? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #menteririni #menteribumn #rinisoemarno #dpr #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 17, 2018 at 2:30am PST

Clash of Interest, Ada Apa dengan BUMN?

“Perseteruan” antara DPR dan Rini memang bahkan sudah terjadi sejak kabinet Jokowi baru bekerja dalam beberapa pekan di akhir 2014, yaitu lewat beredarnya surat larangan dari Menteri BUMN kepada jajaran pejabat BUMN untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Konteks tersebut menandai awal kiprah Rini “memagari” BUMN dari DPR.

Dan kini, persoalan utang menjadi babak perseteruan baru. Fakta bahwa sorotan tentang utang BUMN ini salah satunya disuarakan oleh Partai Nasdem tentu menjadi tanda tanya besar. Mengapa partai yang merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi justru menyoroti menteri “kesayangan” Jokowi itu?

Pertanyaan tersebut tentu saja menjadi gambaran besar pertentangan antara Rini dengan beberapa partai pendukung Jokowi, termasuk dengan PDIP juga Nasdem. Seperti sudah disinggung di awal, PDIP adalah salah satu partai yang kerap keras menyikapi Rini, bahkan seringkali membenturkan sang menteri dengan Presiden Jokowi. Konteks tersebut tentu saja mengherankan, mengingat Rini disebut awalnya dekat dengan Mega.

Lalu, mengapa perseteruan antara partai-partai dengan sang menteri bisa terjadi?

Ada banyak faktor terkait kepentingan yang bisa menjadi alasannya. Namun, sangat besar kemungkinan persoalannya adalah terkait kebijakan Rini yang memagari BUMN dari DPR. Surat edaran yang dikeluarkan Rini – seperti disinggung sebelumnya – merupakan salah satu contohnya.

Bukan rahasia lagi bahwa Kementerian BUMN adalah pos dengan total aset terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017 misalnya, total asetnya mencapai Rp 7.200 triliun. Karena konteks itulah, banyak pihak yang menyebut kementerian ini sebagai “lahan basah” yang kerap menjadi ladang KKN.

Konteks tersebut membuat partai-partai berlomba-lomba “menekan” BUMN – tentu saja untuk tujuan ekonomi politik – katakanlah yang berhubungan dengan Pemilu atau yang sejenisnya. Maka, menjadi masuk akal ketika Rini memagari BUMN dari praktik politik tersebut, partai-partai politik menjadi “sewot” dan berujung pada perseteruan yang seolah tidak berkesudahan.

Dengan demikian, memang besar kemungkinan isu utang BUMN ini bukan isu yang dilemparkan sebagai pengingat akan bahaya, tetapi lebih menjurus ke arah taktik politik untuk “menekan” sang menteri. Utang memang berbahaya, namun utang dalam kondisi keuangan yang sehat justru bermanfaat untuk meningkatkan ekspansi bisnis perusahaan.

View this post on Instagram

Ambisi infrastruktur, utang BUMN melambung Selengkapnya dalam tulisan in-depth berjudul "Utang BUMN Menyerang Jokowi" di Pinterpolitik.com #utangbumn #insfrastruktur #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 12, 2018 at 4:32pm PST

Bahkan, Ketua Umum Serikat Buruh BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan bahwa kondisi utang ini masih aman karena BUMN belum ada satu pun yang gagal bayar.

Menariknya, Arief adalah kader Partai Gerindra, sehingga pendapatanya yang berbeda dengan pandangan kader Gerindra lain, Fadli Zon misalnya, justru makin mempertegas bahwa isu ini sangat politis, ketimbang benar-benar bernuansa ekonomi.

Bagi Fadli Zon, isu utang BUMN ini memang bisa dipakai untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi, sementara bagi partai-partai lain – termasuk partai-partai pendukung pemerintah – kebutuhannya adalah menekan Rini Soemarno, kemungkinan besar berhubungan dengan logistik Pemilu. Bukan rahasia lagi bahwasannya BUMN adalah “sapi perah” yang sering dimanfaatkan oleh hampir semua pihak.

Praktik politik yang demikian dan cenderung koruptif memang bukan hal yang asing. Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya, menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise untuk memenangkan Pemilu banyak juga terjadi di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Bahayanya, menurut ketiganya, praktik politik yang semacam ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di suatu negara. Pasalnya, kemenangan Pemilu diwujudkan dengan cara-cara yang cenderung koruptif.

Konteks ini memang membuat persoalan utang BUMN menjadi semacam clash of interest atau benturan kepentingan.

Soumaya Ghannoushi dalam salah satu tulisannya di The Guardian menyebutkan bahwa konflik seringkali cenderung terjadi akibat friksi antara agenda-agenda yang tidak tersalurkan dengan strategi serta kebijakan yang dihasilkan.

Konteks ini jelas terlihat dalam kasus utang BUMN tersebut yang merupakan salah satu muara konflik partai-partai politik dengan Rini. Apalagi, partai-partai politik seringkali berdiri di depan kepentingan-kepentingan entitas bisnis atau kelompok elite tertentu yang punya kepentingan dalam kebijakan Kementerian BUMN. Dengan demikian, sangat mungkin isu utang ini mengarah pada kepentingan-kepentingan tersebut.

Inner Circle Jokowi, Kesaktian Rini

Selain menunjukkan persoalan kepentingan politik partai-partai di DPR, nyatanya isu utang ini di sisi lain juga menjadi penggambaran kekuatan politik Rini Soemarno. Sekalipun berkali-kali didesak untuk mundur, dituduh menghina presiden, dan lain sebagainya, Rini tetap tak bergeming dari kekuasaannya di Kementerian BUMN.

Faktor kesukaan Jokowi adalah salah satu penentu utama posisi Rini. Ia juga termasuk salah satu menteri yang berada di inner circle Jokowi. Hal itu yang menyebabkan banyak pihak menyebutnya sebagai salah satu “menteri kesayangan” Jokowi.

Rini juga disebut-sebut sebagai tokoh utama yang berdiri di belakang para relawan Jokowi. Kebijakannya mengangkat banyak komisaris BUMN dari kalangan relawan Jokowi, juga menjadi salah satu alasan posisinya akan didukung oleh kelompok relawan Jokowi, sekaligus pada saat yang sama membuat PDIP tidak menyukainya. Rini memang lebih suka mengangkat komisaris BUMN dari kalangan relawan non-partai, ketimbang orang-orang partai.

Selain itu, Wahyudi Soeriaatmadja dalam tulisannya untuk portal asal Singapura The Strait Times, menyebut Rini adalah orang yang dekat dan didukung oleh Jenderal Purnawirawan (HOR) A.M. Hendropriyono. Kedekatan ini sudah terlihat ketika Rini ditunjuk menjadi bagian dari tim transisi Jokowi sebelum mantan Gubernur Jakarta itu menjabat sebagai presiden.

View this post on Instagram

DPR dan RUU BUMN Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #bumn #ruubumn #dpr #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 13, 2018 at 4:12am PST

Hendropriyono adalah salah satu mantan jenderal yang mendukung Jokowi dan berperan dalam kemenangan mantan Wali Kota Solo itu pada Pilpres 2014. Ia juga disebut sebagai pihak yang mendukung posisi Rini dalam tim transisi itu, sekalipun banyak yang mengkritik keputusan tersebut.

Jika benar demikian, maka sangat beralasan mengapa posisi Rini tidak tergoyahkan dalam kabinet Jokowi. Hendropriyono adalah satu bagian dari kekuasaan Jokowi yang ikut mempengaruhi jalannya pemerintahan sang presiden, selain tokoh lain macam Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Jusuf Kalla, hingga Megawati Soekarnoputri, yang kesemuanya mewakili kepentingan politik dan bisnis.

Adanya Hendropriyono akan menjadi argumentasi tak terbantahkan mengapa seorang Rini Soemarno tetap bertahan di kabinet, sekalipun berselisih dengan DPR, PDIP, hingga dengan menteri-menteri lainnya, termasuk dalam hal utang ini.

Pada akhirnya, benturan kepentingan memang menjadi warna utama isu utang BUMN ini. Pemilu yang sudah di depan mata memang menjadi variabel penentu. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu, seperti apa akhir persoalan ini. (S13)