PinterPolitik.com

Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati mengklaim partainya menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan dalam 84 daerah pemilihan (dapil) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil membuat hanya PKS yang kiranya dapat ikut Pemilu 2024 nanti.

Kurniasih menyebut keterwakilan perempuan dalam pemilu benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh PKS. Bagi PKS, pemenuhan kuota 30 persen ini bukan hanya sekadar pelengkap administratif atau untuk memenuhi undang-undang.

Namun, para caleg perempuan ini diyakini memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi wakil rakyat.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan yang besar dari pimpinan partai atas keterlibatan perempuan dalam partainya, sehingga PKS mempunyai kader perempuan yang cukup untuk memenuhi kuota 30 persen itu.

Sejatinya, hal ini tidak terlalu mengejutkan karena sistem kaderisasi dalam PKS berjalan cukup baik. Serta, keterbukaan PKS menerima bergabungnya para tokoh perempuan.

Hal ini juga tak terlepas dari PKS yang mengambil inspirasi dan pendekatan ideologis dari gerakan Muslim Brotherhood di Mesir atau yang kita kenal sebagai Ikhwanul Muslimin.

Lantas, dengan menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota caleg perempuan, apakah ini membuat PKS telah berevolusi menjadi partai lebih moderat?

Tiru Partai AKP Turki?

Perubahan PKS kearah yang lebih moderat kiranya dapat dilihat ketika mereka mulai merubah logo mereka. Logo yang berubah menjadi warna oranye mengingatkan pada sebuah entitas politik yang besar.

Warna itu dipilih PKS kiranya mengingatkan mereka dengan Adalet ve Kalkınma Partisi alias AKP di Turki. Partai yang dimotori oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini memang identik dengan warna oranye.

Atas dasar itu, PKS tampaknya sedang menjadikan AKP sebagai role model mereka. Namun, hal itu tidak bisa kita lihat hanya dari perubahan logo atau warna partai saja.

Jika diperhatikan lagi, kini, PKS tak lagi membatasi diri dalam melakukan hubungan politik, baik itu sesame partai nonpemerintah atau bahkan dengan rival mereka seperti, PDIP.

Ini bisa dikatakan PKS tidak anti untuk melakukan silaturahmi politik dengan partai nasionalis yang kiranya relatif lebih sekuler.

Apa yang dilakukan PKS kini, tak jauh berbeda dengan AKP yang juga kiranya melakukan hal serupa pada awal kemunculan mereka. AKP pada saat itu berisikan kader-kader yang memiliki pandangan Islam konservatif.

Namun, kini AKP melakukan langkah yang reformis dengan tidak selalu mengedepankan hal yang berbau Islam atau dengan atau dengan kata lain, AKP kini jauh lebih moderat sejak awal kemunculannya.

AKP juga kini tak segan untuk melakukan hubungan dengan pihak oposisi yang lebih sekuler. Mereka juga kini cenderung menjadikan nilai-nilai Islam sebagai latar belakang, dan tidak lagi menjadi wacana politik utama.

Hal ini menjadikan AKP dapat menjangkau konstituen dari kalangan ekonomi dan profesi yang lebih luas. Langkah AKP ini sendiri dikenal sebagai fenomena post-Islamism yang dipopulerkan oleh Asef Bayat.

Post-Islamism ini merujuk pada praktik di mana partai yang berhaluan Islam sudah tak lagi mengejar misalnya negara syariah tetapi lebih menerapkan nilai syariah dalam bertindak. Atau dengan kata lain, mereka tak fokus pada Islamic governance tetapi mengejar good governance.

Lalu, apakah PKS telah sepenuhnya berubah kearah yang lebih moderat seperti AKP?

Belum Sepenuhnya Berubah?

Meskipun beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan PKS telah berubah kearah yang lebih moderat.

Namun, dalam perjalanannya PKS sempat menuai kecaman publik ketika menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

PKS menjelaskan alasan mereka menolak RUU TPKS adalah karena dalam RUU itu masih mengusung paradigma sexual consent atau persetujuan seksual.

Meskipun telah menyisipkan frasa iman dan takwa serta akhlak mulia dalam asasnya sekaligus menambahkan klausul dalam poin “Menimbang” bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama dan norma budaya.

Namun pihaknya tetap memandang seluruh rangkaian RUU TPKS masih mengusung paradigma sexual consent.

Hal ini seakan menunjukkan jika PKS belum sepenuhnya berubah ke arah yang lebih moderat seperti AKP. Mereka tetap mengusung nilai-nilai konservatif dalam politiknya.

Hal ini dilakukan PKS juga tampaknya dengan alasan mereka tidak ingin kehilangan konstituen loyalnya, yang kemungkinan pada nantinya bisa menjadi kader mereka.

PKS juga tampaknya tak ingin meninggalkan nilai-nilai Ikhwanul Muslimin yang menjadikan mereka kuat di kalangan akar rumput.

Menarik untuk menungggu sejauh mana PKS menerapkan nilai-nilai moderat dalam setiap kegiatan dan nilai politik mereka. (S83)

PinterPolitik.com

Politik di Turki sangat menarik untuk disimak. Selain karena sosok Recep Tayyip Erdoğan yang banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia, sejarah dan dinamikanya penuh dengan kompleksitas tak berujung – khususnya sejak menjadi negara republik pada tahun 1923.

Perlu diketahui, nantinya pemilihan umum (pemilu) di Turki akan diselenggarakan serentak – dalam arti pemilihan parlemen dan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan – entah pada Mei atau Juni 2023. Erdoğan sendiri sempat memberi sinyal bahwa pemilu akan digelar bulan Mei. 

Seperti yang diketahui bersama, Erdoğan menjabat sebagai kepala pemerintahan selama sekitar 20 tahun – terhitung sejak menjabat menjadi Perdana Menteri (PM) tahun 2003. Kemudian, Erdoğan menjadi Presiden secara penuh pada tahun 2018. Ini menjadikannya bersama partainya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, mendominasi pemerintahan Turki selama dua dekade.

Namun, sejak tahun 2020, terkhususnya sejak pandemi, permasalahan inflasi besar menjadi tantangan terberat bagi pemimpin negara yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Istanbul tersebut.

Itu mengakibatkan kepercayaan publik menurun perlahan dan ekonomi Turki pun semakin goyah meskipun pemasukan dari pariwisata masih konsisten. Ini menjadi momentum bagi partai oposisi, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) atau Partai Rakyat Republik, untuk terus menekan Erdoğan dengan mengkritisi beberapa kebijakannya.

Musibah gempa bumi yang melanda Turki pada 6 Februari 2023 lalu juga dimanfaatkan oposisi untuk mengubah persepsi publik soal pemerintah. Menurut berbagai pihak, berbagai persoalan tersebut dapat membuat pemilu tahun ini menjadi yang paling berat bagi Erdoğan. 

Sementara, CHP sendiri sudah lama mendambakan kemenangan yang sangat sulit diraihnya beberapa dekade belakang karena dominasi yang terlalu kuat dari AKP. Ambisi untuk memenangkan pemilu kali inipun juga diikuti dengan semangat CHP mengumumkan calon presiden (capres) yang mereka usung pada tanggal 6 Maret kemarin.

Namun, pertanyaan untuk pihak oposisi tetaplah sama. Apakah mereka akan bisa memanfaatkan rangkaian peristiwa ini untuk memenangkan pemilu dengan mudah? Atau bahkan Erdoğan bisa membalikkan keadaan politik Turki? 

Kemalisme Akan Kembali?

CHP sendiri merupakan partai tertua yang didirikan oleh presiden pertama Republik Turki, yakni Mustapha Kemal Ataturk. Sebenarnya, prinsip yang dipegang oleh partai ini adalah pengejawantahan dari ideologi dari Mustapha Kemal dalam mendirikan negara Republik saat itu – yang mana ingin berkiblat pada sekularisme barat.

Ideologi Kemalisme menjadi roh dalam perjalanan revolusi Turki pada awal masa sistem republiknya. Buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti menyebutkan bahwa ada enam prinsip utama dalam pengembangan jalan pikiran Mustapha Kemal. 

Enam prinsip tersebut terdiri dari Republikanisme, Nasionalisme, Populisme, Statisme, Sekularisme, dan Revolusionisme. Namun secara pengenalan terhadap publik, prinsip-prinsip yang juga disebut dengan “six arrows of Kemalism” ini lebih terkenal dengan sekularisme dan nasionalismenya yang menjadi fondasi utama diantara yang lainnya.

Partai CHP menjadi wadah bagi Mustapha sejak pendirian partainya tahun 1923 untuk menguatkan nilai-nilainya dari kader hingga menjadi “top of mind” di masyarakatnya. Tidak salah juga partai ini mendominasi pemilu parlemen setidaknya hingga tahun 1950 meskipun saat itu menggunakan kebijakan satu partai.

Menariknya adalah ada perbedaan besar antara gaya sekularismenya Turki dengan negara Barat yang menjadi sumber inspirasi utama Mustapha saat itu. Justru, perbedaan tersebut terletak pada sekularisme Turki yang dikontrol oleh pemerintah – dalam hal ini institusi militer menjadi kepanjangan tangan otoritas tertinggi.

Cara ini menjadi unik karena di saat negara liberal lainnya mengartikan sekularisme sebagai kebebasan privat atau individu. Turki berusaha memaksakan sekularisme tersebut lewat kebijakan-kebijakan politik seperti pelarangan kegiatan keagamaan Islam menggunakan bahasa Arab dan pelarangan hijab – menjadi kebijakan kontroversial yang paling terkenal.

Meskipun sekarang ini CHP tidak mendominasi lagi setelah AKP dan Erdoğan muncul ke permukaan sejak awal 2000-an, bukan berarti partai berlambang enam panah ini tidak bisa lagi partai papan atas.

Setidaknya, CHP menjadi rival berat AKP selama dua dekade terakhir. Hal ini karena memang secara prinsip Kemalisme masih mengakar di kader serta sebagian besar masyarakat Turki – khususnya di tiga kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir.

Sekarang, lengahnya pihak AKP sendiri dengan segala permasalahan yang dinilai benar-benar belum ditangani oleh rezim Erdoğan membuat CHP memiliki peluang besar untuk memberikan sekali pukul agar bisa kembali memegang kendali Turki setelah didominasi partai post-Islamist yang berkuasa sejak tahun 2002.

Akan tetapi, tantangan sekarang yang perlu dijawab adalah bagaimana persiapan CHP untuk menghadapi lagi AKP untuk pemilu bulan Juni – dimulai dari pencalonan presiden dan mengumpulkan beberapa partai lainnya untuk berkoalisi.

Erdoğan Lawan “Kemal” Baru?

Pada tanggal 6 Maret kemarin, CHP bersama koalisinya Partai Demokrasi dan Progresif (DPP) dan Partai Masa Depan (FP) telah mengumumkan capresnya. Capres tersebut adalah kader CHP bernama Kemal Kilicdaroglu.

Uniknya adalah, selain DPP dan FP sebagai anggota koalisi oposisi, Partai Sadeet yang merupakan partai basis Islam bergabung ke oposisi yang notabene berhaluan Kemalisme. 

Lalu, bagaimana kiprah Kemal Kilicdaroglu selama ini? Politikus berumur 74 tahun ini sempat berada di institusi pemerintahan sebagai ketua lembaga keamanan Turki – sebelum pindah menjadi anggota parlemen tahun 2002 dan memimpin CHP sekaligus koalisi oposisi.

Sayangnya, selama 13 tahun kepemimpinannya di partai, tidak pernah sekalipun bisa memenangkan kontestasi pemilu akibat dari dominasi AKP. Namun, pemilihan Kemal menjadi capres sempat mendapatkan tentangan dari anggota oposisi sendiri, yaitu Partai Kebaikan (IYI).

IYI menilai bahwa sosok Kalicdaroglu kurang populer di masyarakat karena hanya punya peran di parlemen saja karena, secara taktis, IYI menganggap bahwa calon dari jabatan Wali Kota Istanbul atau Ankara menjadi pilihan bagus sebab publik akan menilai peran pemimpin dari kebijakannya langsung.

Partai IYI melihat Erdoğan sebagai tolak ukur keberhasilan politik sehingga tidak salah juga pemilihan Kalicdaroglu menjadi perdebatan di internal oposisi – sebelum akhirnya bergabung lagi setelah mendapatkan kesepakatan kompromi bersama anggota oposisi lainnya.

Pemilihan capres pun selesai. Lantas, apa lagi yang telah dilakukan CHP dan koalisi oposisinya dalam persiapan pemilu nanti?

Musibah besar gempa bumi di wilayah timur Turki ternyata menjadi momentum bagi oposisi untuk menekan rezim Erdoğan – khususnya dalam penanganan bencana – dan diharapkan itu bisa mengubah persepsi publik Turki.

Isu yang diangkat adalah Erdoğan dinilai lambat dalam penanganan dan terkesan menghalangi masuknya bantuan dari luar untuk masuk ke Turki. Sejauh ini, strategi tersebut setidaknya menjadi bahan pembicaraan di banyak media.

Kemudian, hal yang paling tidak biasa dari partai CHP adalah merekrut kader dari kalangan Muslim juga. Bahkan, anggota barunya tersebut merupakan mantan anggota Milli Gorus – gerakan politik keagamaan Islam – yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Menurut Hamdan Basyar, peneliti sosial dan politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), CHP mencoba menarik pihak Islamis sebagai strategi politiknya. CHP dinilai melakukan hal tersebut untuk menarik suara Islamis dari basis pendukung AKP dan Erdoğan.

Memang terlihat dari penjelasan tadi terasa angin berhembus ke arah oposisi untuk memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Namun, apakah seratus persen bisa dibilang begitu? 

Jangan lupa bahwa, berdasarkan pemilu terakhir tahun 2018, kemenangan AKP dan Erdoğan berasal dari wilayah tengah hingga ke timur Turki. Meskipun oposisi mulai melakukan strategi menarik simpati masyarakat Muslim, masih banyak tantangan yang harus dihadapi – mengingat masih banyak pendukung yang memiliki dukungan mengakar terhadap AKP dan beberapa kebijakan Erdoğan yang dinilai berpihak pada kaum Islamis.

Ditambah musibah gempa ini, bukan tidak mungkin Erdoğan tidak memanfaatkan kondisi ini untuk mengembalikan persepsi publik – sebagaimana yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap pemerintah.

Maka dari itu, meski Erdoğan bisa dibilang akan menghadapi kontestasi pemilu terberatnya pada tahun 2023 ini, kemenangan CHP dan kelompok oposisi pun belum tentu dapat terwujudkan secara seratus persen. Layaknya dinamika politik di Indonesia, dinamika politik Turki pun juga masih cair dan bisa berubah bentuk di masa mendatang. (A88)

PinterPolitik.com

Manuver partai politik kian hari kian kencang jelang kontestasi elektoral 2024. Narasi koalisi parpol mulai dibangun dengan berbagai alternatif pilihan, salah satunya dengan cara lintas ideologi partai. Hal ini yang sedang dikampanyekan oleh Partai Keadilan Sejahtera  (PKS).

PKS ingin membangun koalisi lintas poros pada Pilpres 2024, yakni poros nasionalis-religius. Poros ini dianggap baik, karena akan menjadikan PKS membuka diri kepada seluruh partai politik lainnya agar menghindari terbentuknya segmentasi identitas.

Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, mengatakan partainya sama sekali tidak berkeinginan membentuk poros Islam seperti wacana yang mengemuka belakangan ini. Poros Islam tidak lebih dari sekadar wacana atau akan berujung sebagai alternatif opsi lainnya.

Tidak ingin sendiri, PKS juga menghimbau kepada partai-partai Islam lainnya untuk mengikuti jejak yang saat ini ditempuh oleh mereka. Hal ini tentunya mengacu dari pandangan bahwa segmen identitas tidak dapat menjadi jaminan parpol dapat berkembang dalam konteks politik saat ini.

Menyambut hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan lampu hijau atas narasi yang dikampanyekan oleh PKS. Namun, PKB menginginkan agar pembahasan topik koalisi gabungan latar belakang parpol nasionalis dan religius diarahkan lebih maju lagi, yaitu tentang sosok yang dapat diusung menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nantinya.

Upaya yang dilakukan oleh PKS, dan kemudian disambut PKB menimbulkan tanda tanya. Kenapa muncul fenomena, di mana partai Islam seolah menghindari segmentasi identitas? Bukankah identitas adalah asas perjuangan mereka?

Lantas, bagaimana menjelaskan fenomena PKS ini?

Baca juga: PKS Sudah Bosan Jadi Oposisi?

Pilihan Rasional PKS

Awal tahun 1950-an, antropolog Clifford Geertz memperkenalkan istilah politik aliran di Indonesia. Dari pemikirannya, menjadi tanda awal munculnya pemetaan politik berdasarkan polarisasi Islam-nasionalis. Inti dari teorinya menggambarkan munculnya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial dan politik di masyarakat.

Sebagai contoh, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut Islam yang kurang taat, cenderung memilih parpol yang berafiliasi nasionalis. Sengkan kelompok santri, dipercaya selalu menyalurkan suara mereka pada parpol yang punya identitas keislaman yang kuat.

Selain itu, karakteristik partai Islam dapat dilihat dari dua hal, pertama asas partai dan yang kedua adalah basis massa partai. PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB), misalnya, mereka teridentifikasi partai Islam dikarenakan asas. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan basis massa pendukung, atau afiliasi ormas Islam tertentu, semisal Muhammadiyah maupun NU.

Lalu, apakah konsepsi politik aliran yang bersandar pada identitas masih relevan pada konteks politik hari ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat pengamatan Burhanuddin Muhtadi dalam tulisannya Prospek Partai Islam dalam Pemilu. Merujuk pada studi R. William Liddle dan Saiful Mujani, disebutkan bahwa politik aliran tampaknya telah pudar.

Tesis Liddle dan Mujani berangkat dari survei yang dilakukan secara nasional pada 1999. Dalam survei itu, didapatkan data bahwa mayoritas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 63 persen berasal dari santri. Artinya, meski PDIP adalah partai nasionalis, tapi rupanya mayoritas pemilihnya termasuk dalam kalangan santri yang masuk pada kategori pemilih Islam.

Jika kita lihat dengan cara klasifikasi ideologi, maka spektrum ideologi mulai bergeser. Pergeseran ini membentuk semacam kurva lonceng, di mana pemilih mulai berada di titik tengah pertarungan ideologi, sehingga memaksa partai juga harus berada di posisi tersebut.

Dalam konteks PKS, misalnya, kita dapat  menilai bahwa upaya untuk menghindari segmentasi identitas yang dilakukan oleh PKS adalah pilihan rasional partai. Pilihan ini tentunya  adalah upaya untuk mendapatkan suara, dengan diasumsikan bahwa konstituen tidak mempertimbangkan narasi-narasi identitas yang telah memudar.

Dengan kata lain, parpol hanya bertolak pada asumsi klasik Joseph Schumpeter, yang mengatakan bahwa pemilih hanya berguna pada saat pemilu untuk bisa membentuk pemerintahan. Parpol sekadar menjadi office-seeking party yang kecenderungannya lebih mengedepankan cara untuk mendapatkan suara pemilih.

Model demokrasi yang mengutamakan ideologi dan basis massa partai tak lagi jadi panduan. Koalisi berbasis ideologi (ideologically-connected coalition) sekadar menjadi fantasi politik. Akhirnya, koalisi tidak didasarkan pada ideologi, melainkan pilihan rasional parpol terhadap keinginan konstituen.

Identitas menjadi variabel penting untuk dirubah oleh PKS, hal ini juga sedang dilakukan melalui pembentukan koalisi yang lebih moderat, yaitu koalisi nasionalis-religius.

Lantas, apakah hanya identitas yang harus dibuat lunak? Mungkinkah  terdapat variabel lain yang harus diupayakan PKS agar dapat berperan lebih pada Pilpres 2024 mendatang?

Baca juga: PKS Mulai “Gertak” Anies?

Belajar dari AKP

Jika kita runut sejarahnya, PKS juga dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Turki. Di awal kemunculannya, partai ini sebenarnya berasal dari kader-kader partai yang dikenal berhaluan Islam konservatif.

Meski demikian, mereka memilih langkah yang lebih reformis dan tak melulu berbau Islam. Mereka misalnya mau berhubungan dengan pihak oposisi yang lebih sekuler. Secara ideologi, mereka juga cenderung menjadikan nilai Islam sebagai latar belakang alih-alih jadi wacana politik utama.

Dan rupanya bukan hanya faktor ideologi yang berhasil direformasi oleh AKP, melainkan  beberapa faktor lain, seperti hubungan dengan pengusaha dan pihak militer, serta membangun jaringan internasional agar Turki dapat dipandang di mata dunia.

Pada awalnya, AKP mempersatukan sebuah spektrum luas dari para aktivis Islam dan nasionalis Turki maupun Kurdi, juga kaum pembaru liberal. Namun, perjalanan AKP mulai bergeser ketika posisi partai dan ketuanya semakin kuat. Sosok yang paling menonjol di AKP, bahkan di Turki hingga saat ini, yakni Recep Tayyip Erdoğan. Karenanya Erdogan yang oleh majalah The Economist disebut Erdogan is new sultanate.

Baca juga: Kenapa PKS Belum Bisa Menang?

Sitaresmi S. Soekanto dalam tulisannya Bercermin Pada AKP, memperlihatkan terdapat lima strategi yang dipakai AKP untuk terus berkuasa di Turki, yakni strategi vernacular politik (politik lokal), strategi merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer, strategi mengurangi dominasi militer, dan strategi pemilihan isu-isu kampanye dan ekonomi.

Kekuatan militer berhasil dikembangkan oleh AKP. Mereka mampu merangkul kekuatan militer menjadi modal berharga dikarenakan tentara adalah kekuatan yang mempunyai akses terhadap sumber daya persenjataan. Para jenderal di Turki disebut mempunyai loyalitas yang solid terhadap pemerintahan.

Melihat gestur-gestur yang ada, bukan tidak mungkin PKS sedang mencoba meniru AKP. PKS misalnya merangkul purnawirawan TNI maupun Polri, dan mengusungnya untuk maju menjadi kandidat pada beberapa Pilkada.

Selain militer, merangkul kekuatan pebisnis juga bagian penting dalam membangun relasi kekuasan AKP di Turki. Disebutkan, basis pengusaha yang terjaring di beberapa kamar dagang di Turki mempunyai keberpihakan kepada AKP dan pemerintahan. Tentunya ini adalah bagian penting dalam upaya membangun kemakmuran. Isu ekonomi seperti mengurangi tingkat pengangguran menjadi prioritas hubungan pengusaha dan AKP.

Trias Kuncahyono dalam tulisannya AKP dan Erdogan, menjelaskan bahwa AKP saat mereformasi sistem kepartaiannya, membutuhkan penyegaran dan pembaruan pendekatan terhadap sejumlah isu fundamental, terutama demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan dengan Barat.

Di sini, AKP melihat bahwa menjalin hubungan dengan pihak internasional adalah modal politik yang berharga bagi partai mereka. Perkembangan industri yang pesat di Barat disebut menarik perhatian AKP untuk membangun relasi yang baik dengan negara-negara di luar Turki.

Apa yang telah dilakukan AKP di Turki, mungkin dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi PKS. AKP dan PKS berangkat dari kesamaan ideologi, sehingga sangat relevan untuk dibandingkan, hingga apa yang telah berhasil dilakukan oleh AKP juga dapat diwujudkan oleh PKS.

Tantangan PKS jika bercermin dari AKP, bukan hanya permasalahan identitas, melainkan juga bagaimana membangun hubungan yang baik dengan militer, relasi bisnis yang kuat, dan tentunya juga hubungan luar negeri yang relatif kuat. (I76)

Baca juga: Perang Cagur: PKS vs PAN?

PinterPolitik.com

Dinamika politik negara Turki selalu menarik untuk ditilik. Apalagi, sosiolog Asef Bayat memandang Turki di era kontemporer ini sebagai contoh konkret implementasi pos-Islamisme.

Turki dengan partai yang mendominasi dalam pemerintahannya saat ini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dianggap merupakan salah satu contoh entitas politik di era modern yang mengimplementasikan konsep pos-Islamisme. AKP berdiri pada tahun 2001 dengan anggota yang terhimpun dari pecahan beberapa partai konservatif yang telah berdiri sebelumnya.

Pendiri-pendiri penting AKP adalah mantan Islamis yang mendukung sekularisme. Terhitung sejak berdirinya AKP, mereka selalu memenangi mayoritas suara dalam enam pemilihan umum legislatif terakhir (pada tahun 2002, 2007, 2011, Juni 2015, November 2015, dan 2018).

Secara ideologis, AKP berhaluan tengah-kanan dengan mengklaim dirinya sebagai partai yang berideologi konservatif-demokratis (muhafazakar demokrasi) dan tetap menyerap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang diturunkan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, secara bersamaan, di awal pembentukannya, AKP menampilkan dirinya sebagai partai yang pro-Barat, pro-Amerika, menolak pembauran Islam dengan politik, serta berada dalam spektrum politik yang berkomitmen pada ekonomi liberal dan advokasi keanggotaan Uni Eropa.

AKP bergerak menuju sekularisme moderat dan “pasif” a la Amerika Serikat, bukan sekularisme model laïcité Prancis yang radikal (dan terkadang militan). Singkatnya, AKP merupakan partai konservatif-demokratis yang pro-Islam, tetapi bukan partai Islam. AKP telah mengalami empat kali pergantian kekuasaan di dalam struktur partai: 13 tahun 13 hari pertama oleh Recep Tayyip Erdoğan, satu tahun 269 hari oleh Ahmet Davutoğlu, 364 hari oleh Binali Yıldırım, dan kembali dipimpin oleh Erdoğan sejak 21 Mei 2017 hingga saat ini.

Paham Islamisme vs Pos-Islamisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pos-Islamisme, penulis akan terlebih dahulu memaparkan pemaknaan atas konsep Islamisme. Islamisme adalah pemahaman agama Islam dalam bentuk tatanan sebuah negara, yakni negara Islam.

Kelompok Islamisme telah mengagungkan Islam yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, dan terdapat upaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman Rasulullah SAW. Agendanya tidak lain adalah mendirikan kembali tatanan negara Islam dan menggerakkan umat Islam untuk kembali membangun tatanan totaliter yang kemudian disebut sebagai nizam Islami.

Kelompok Islamisme mulanya lahir pada generasi di sekitar abad ke-18 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan munculnya gerakan Islamisme berpuncak pada tahun 1928 Masehi di Mesir bersamaan dengan munculnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di tahun yang sama.

Ciri utama Islamisme adalah interpretasi Islam sebagai nizam Islami, maknanya adalah agama menjadi satu dengan negara; dan menganggap bahwa kelompok Yahudi merupakan musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Hal ini timbul dari adanya konflik kepentingan antar-kedua agama, di mana Yahudi dianggap berupaya untuk menciptakan tatanan dunia tertentu, yang bergesekan dengan cita-cita kelompok Islamisme.

Selain itu, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis memiliki banyak paradoks. Penganut Islamisme pada dasarnya menghendaki pendirian negara Islam, yang tentunya akan bertentangan dengan tujuan demokratisasi yang di dalamnya memuat gagasan civic pluralism.

Ada juga anggapan bahwa salah satu karakter dari kelompok Islamis ialah ideologi jihadisme yang merupakan pengejawantahan kembali jihad. Sejalan dengan hal itu, di bawah bendera Islamisme, kalangan Islamisme menafsirkan teks Alquran untuk mendukung ide politik yang telah direligionisasi. Akibatnya, kelompok Islamis dinilai sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas otentisitas.

Pos-Islamisme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Asef Bayat melalui karyanya yang Making Islam Democratic (2007) dan esai pendeknya yang berjudul The Coming of a Post-Islamist Society (1996). Pos-Islamisme merupakan sebuah kondisi di mana fase eksperimentasi, seruan, daya tarik, energi, simbol, dan sumber-sumber legitimasi Islamisme telah habis, bahkan di antara para pendukungnya yang dulunya sangat ambisius.

Karena itu, pos-Islamisme bukan diartikan sebagai anti-Islam, melainkan lebih kepada mencerminkan kecenderungan untuk me-resekularisasi agama. Secara dominan, hal ini ditandai dengan seruan untuk membatasi peran politik agama.

Seperti yang disebutkan oleh Bayat, hal ini tidak lain adalah upaya untuk mencari sumbu antara religiusitas atau keagamaan dan hak, iman (religiusitas) dan pembebasan, serta Islam dan kebebasan. Pos-Islamisme juga menunjukkan bagaimana negara sipil dan non-agama hidup berdampingan dengan peran aktif untuk agama di ruang publik sebagai fitur yang paling terlihat.

Pos-Islamisme berusaha menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi tidaklah mutually exclusive. Justru, demokrasi menjadi sistem yang dibangun di mana Islam bisa menjadi salah satu materinya.

Intinya, semangat dari pos-Islamisme adalah meng-update Islamisme, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan pilihan individu dan kebebasan, yang akhirnya menciptakan sebuah Islam demokratis.

Pos-Islamisme di Turki

Kembali merujuk pada studi kasus, sebagai konsekuensi logis dari lokasinya yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, arah gerak negara Turki seringkali memicu berbagai pertanyaan. Pada awalnya, daerah tersebut dikenal dengan Kekaisaran Ottoman, yang kemudian secara resmi berubah menjadi Türkiye Cumhuriyeti (Republik Turki) pada tahun 1923.

Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menganut nilai-nilai sekuler dan mendorong adanya modernisasi dari Barat. Masa-masa di mana Ataturk memerintah merupakan masa di mana Turki mengalami pergeseran ideologis menuju pos-Islamisme.

Menurut Ataturk, membatasi peran agama dalam pemerintahan Turki adalah cara terbaik demi memaksimalkan modernisasi dan westernization di Turki, yang akhirnya memaksa masyarakat Turki untuk menjadi sekuler dan modern. Ataturk kemudian menjabat sebagai Presiden Turki hingga kematiannya pada tahun 1938. Selama masa pemerintahannya, terjadi penghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924, dan lain sebagainya.

Permasalahan muncul kala, meski AKP mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, serta keberadaan enam prinsip utama ideologi Kemalisme yang dianut secara luas oleh masyarakat Turki yang telah dikodifikasikan dalam bentuk konstitusi negara pada tahun 1937 dalam Kongres ke-4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partai tertua Turki yang didirikan oleh Ataturk, penulis melihat bahwa prinsip sekularisme dan nilai-nilai pos-Islamisme perlahan-lahan bergeser, terutama pada masa pemerintahan Erdoğan dengan AKP. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak mengkaji mengapa sekularisme (dan demokrasi, dalam batas tertentu) semakin lama justru semakin menghilang dari dinamika politik Turki.

Pos-Islamisme di Bawah Erdoğan dan AKP?

Beberapa contoh penerapan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai sebuah ‘kemunduran’ bagi sebagian masyarakat. Pemerintah Turki misalnya, mulai menyebut pengerahan pasukan militernya di wilayah Afrin, Suriah, sebagai “jihad.” Selama dua hari pertama operasi militer (yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2018), Direktorat Urusan Agama (Diyanet) memerintahkan sekitar 90.000 masjid di Turki untuk menyiarkan surat al-Fath yang merupakan doa “penaklukan” atau “kemenangan” melalui speaker-speaker di atapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Turki mewajibkan seluruh sekolah publik untuk memasukkan praktik-praktik Islam dalam sistem pendidikannya. Diyanet memiliki kewenangan yang kini diperluas oleh Erdoğan. Sebelumnya, Diyanet yang didirikan oleh Ataturk pada 1924 ini memiliki fungsi meregulasi urusan keagamaan dalam model sekulernya. Seperti contohnya, Diyanet mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa perempuan yang telah berusia 9 tahun dan laki-laki yang telah berusia 12 tahun dapat menikah, sebab menurut hukum syariah, kedewasaan telah hadir saat masa pubertas.

Bahkan ketua Diyanet kini, Ali Erbas, diangkat oleh Erdoğan menjadi wakil presiden secara de facto. Bukti-bukti ini menggambarkan bagaimana Erdoğan memaksimalkan dan melanggengkan kekuasaan politiknya secara terintegrasi dengan agama. Me-mainstream-kan jihad dan memberikan sanksi kekerasan terhadap mereka yang “menyinggung Islam” adalah sebagian dari langkah-langkah kembalinya Turki kepada Islamisme.

Dalam segi demokrasi, Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Justru, perpolitikan seakan diatur hanya untuk menguntungkan rezim petahana.

Sebagai contoh, media-media independen dihalangi untuk meliput pihak-pihak oposisi, anggota mereka sering kali dilecehkan dan ditangkap atas dasar tuduhan palsu. Belum lagi, pemilihan umum sejak tahun 2015 tidak berjalan dengan bebas dan adil.

Hal ini merupakan perubahan radikal dalam politik Turki. Sebab, meskipun Turki tidak pernah menjadi negara liberal yang “aktif”, pemilihan umum berlangsung secara bebas dan adil sejak tahun 1950. Namun, tidak sejak pemilihan umum November 2015 dan keberadaan Referendum Konstitusi 2017.

Erdoğan menghalangi partai-partai oposisi untuk membentuk koalisi yang mengisi mayoritas kursi parlemen. Salah satunya dengan memantik kembali peperangan melawan partai separatis Partiye Karkaren Kurdistan (PKK) dengan kampanye “war on terror”-nya.

PKK pun melawan dengan aksi terorisme. Publik percaya turunnya suara AKP pada pemilu Juni 2015 (dari 49% menjadi 41%) memantik adanya serangan teror sehingga, pada snap election di November 2015, suara untuk oposisi terpecah dan AKP meraup 50% suara kembali. Referendum Konstitusi 2017 juga secara radikal mengubah sistem pemerintahan Turki, dari yang sebelumnya Turki mengadopsi sistem parlementer menjadi strong presidential.

Bukti-bukti di atas menggambarkan bagaimana Erdoğan bersama AKP mulai kembali pada pola-pola Islamisme dan memundurkan demokratisasi. Budaya organisasi dan politik aktor-aktor pos-Islamis merupakan produk dari kerangka budaya politik dan institusi sebelumnya yang restriktif dan cenderung cacat.

Namun, sering kali, seiring aktor-aktor pos-Islamis tersebut bercokol di atas kekuasaannya. Mereka mulai memanfaatkan kekuasaan dari kerangka yang restriktif dan cacat yang menaikkan mereka ke atas takhta tersebut. Setelah pelaksanaan kekuasaan yang berkepanjangan, aktor-aktor pos-Islamis ini kehilangan “selera” demokratisasi dan mulai “memainkan” kekuasaannya.

Secara singkat, dari pemaparan kritis di atas, dapat dipahami bahwa Erdoğan cenderung membentuk pola pemerintahan yang sultanistik dengan kembali pada ideologi Islamisme di luar variabel lain, yakni sistem elektoral yang bersifat semi-otoritarian dan ekonomi yang neopatrimonialisme yang juga mendukung klaim kembalinya Islamisme dalam politik Turki. Jadi, klaim Bayat terkait Turki sebagai contoh konkret penerapan pos-Islamisme di era kontemporer – khususnya di bawah kepemimpinan Erdoğan – sangat mungkin untuk dinegasikan.

Tulisan milik Zakia Shafira, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com  

“Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan” – John F. Kennedy

[dropcap]P[/dropcap]emilu Turki telah usai, Recep Thayeb Erdogan dilaporkan menang telak dalam Pemilu tersebut. Media pemerintah Turki, Anadolu, menulis bahwa Erdogan berhasil meraih 53 persen suara pemilih, sementara rival terkuatnya, Muharrem Ince hanya mendapatkan 31 persen suara.

Pemilu kali ini diikuti oleh enam kandidat, yakni Erdogan sendiri dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Muharrem Ince dari Partai Rakyat Republik (CHP), Selahatiin Demirtas dari Partai Demokratik Rakyat (HDP), Meral Aksener dari Partai Iyi, Temel Karamollaogglu dari Partai Saadet dan Dogu Perincek dari Partai Vatan.

Sekiranya, kemenangan AKP telah membuktikan jika rakyat masih melihat Erdogan sebagai figur yang layak untuk memimpin Turki hingga 2029 nanti.

Tentu, hal itu juga mengisyaratkan bahwa kekuatan politik AKP tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jika di-tracking ke belakang, partai ini sebetulnya dibangun oleh beberapa tokoh yang banyak menelan pil pahit dalam sejarah perebutan kekuasaan di Turki, misalnya tokoh reformis berhaluan Islam macam Abdulah Gul, hingga tokoh sosialis konservatif seperti Cemil Cicek dan Abdul Kadir dari partai Tanah Air.

Tapi, secara spesifik, yang menarik dari kehadiran AKP adalah partai ini muncul sebagai alternatif politik ideologi dari gerakan Islam di Turki, yang notabene tak merasa puas dengan sekularisme yang kebarat-baratan itu.

Kemenangan Erdogan, Kemenangan Bangkitnya Era Keemasan Khilafah Utsmaniyah

48 jam menjelang peristiwa terbesar dalam sejarah Turki setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah. InsyaAllah Erdogan bersama AKP memenangkan pemilu Turki. https://t.co/1ULKcwyCuL pic.twitter.com/T74Af4EVuY

— Mas Piyu ?? (@maspiyuuu) June 21, 2018

Bukan itu saja, sekularisme bahkan dituding beberapa kalangan sebagai biang kemunduran sejak Mustafa Kamal Atartuk berkuasa.

Tapi bicara soal AKP dan khususnya Erdogan, juga tak bisa dilepaskan dari pengaruh Necmettin Erbakan, yang dikenal sebagai bapak konservatif dan merupakan Perdana Menteri pertama Turki yang Islami. Pertemuan dengan Erbakan banyak membuka cakrawala berpikir Erdogan dan mungkin itu yang pada akhirnya menginspirasi Erdogan untuk mendirikan partai AKP.

Secara asas partai, AKP memang bukan partai Islam. Hal itu sengaja dilakukan untuk menghindari bentrokan politik yang lebih besar, khususnya dengan pemerintah Turki ketika itu. Namun, secara luas, AKP dan khususnya Erdogan telah dikenal sebagai kelompok yang melanjutkan gagasan dan cita-cita politik Erbakan.

Jika menggeser situasi Turki ke Indonesia, AKP bisa dibilang adalah partai yang memiliki kedekatan ideologi-politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi, kiranya ada sesuatu yang luput dan tidak dilakukan oleh PKS sehingga popularitas partai ini terbilang surut di tengah-tengah aneka macam partai di Indoensia. Apakah itu?

AKP, PKS dan Ihwanul Muslimin

Untuk memahami hubugan AKP, PKS dan Ihwanul Muslimin (IM), tulisan Ibnu Burdah tentang adakah “Hubugan PKS dengan Ihwanul Muslimin” dapat memberikan gambaran singkat.

Namun, Ibnu secara spesifik tidak melakukan konfirmasi atas hubungan itu. Dia sekedar menguraikan beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai alasan bahwa ada kesamaan ideologi antara ketiga gerakan tersebut.

Menurut Ibnu, jika melihat dari sejarah kelahirannya, ideologi dan gerakan, memang terdapat sejumlah kesamaan, misalnya dalam pembangunan basis sosial yang dimulai dari gerakan Tarbiyah yang tujuannya untuk menghidupakan kembali gagasan Islam.

Menurutnya, basis gerakan IM dimulai dari masyarakat terpelajar perkotaan termasuk di dalamnya adalah kampus. Ide ini sebenarnya mirip dengan awal mula gerakan PKS yang dikonsolidasikan di kampus-kampus melalui gerakan Tarbiyah sejak 1980-an.

U.S. President Donald Trump called President Recep Tayyip Erdoğan to congratulate him on the results of the June 24 elections.

The two leaders also reaffirmed their shared determination to improve bilateral cooperation in all areas, defense and military relations in particular.

— Turkish Presidency (@trpresidency) June 26, 2018

Sedangkan, di sisi lain, kesamaan kedua partai juga dapat dilihat dari narasi menentang sekularisme. AKP misalnya membuat kebijakan untuk melegalkan penggunaan hijab di depan umum, sementara PKS mencoba memperjuangkan penggunaan hijab di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah, dan sekaligus gencar mengkampanyekan UU Anti Pornografi.

Selain itu, soal perlawanan terhadap sekularisme, PKS juga terlihat menjaga jarak dengan PDI-P sebagai partai nasionalis. Hal itu dijelaskan oleh Frial Ramadhan dalam “Persekutuan Ideologi: Kemenangan PKS dan AKP di Turki” yang dipublikasikan oleh Indoprogress.

Menurutnya, PKS dan PDI-P tidak memiliki hubungan harmonis sejak Megawati menjadi presiden. Hal ini dikarenakan doktrin ideologi yang melekat dalam tubuh partai Islam itu  tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin.

Meskipun ada kesamaan, namun, mengapa AKP lebih populer ketimbang PKS? Apa faktor penghambat keberhasilan PKS di Indonesia? Hal itu dipaparkan secara baik oleh Sitaresmi.

Menurut Sitaresmi S. Soekanto, dalam tulisan “Bercermin pada AKP” ada lima strategi yang dipakai AKP yang menjadikan partai itu terus berkuasa di Turki, yakni strategi vernacular politik (politik lokal), strategi merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer, strategi mengurangi dominasi militer, strategi pemilihan isu-isu kampanye, termasuk isu ekonomi seperti mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, menurutnya ada tiga strategi yang tak kalah penting, yakni strategi media, strategi menjual rekam jejak keberhasilan dan strategi menjual mimpi atau gagasan besar.  Dalam konteks basis massa, menurutnya, PKS perlu memperluas basis massa utamanya dari kalangan menengah terdidik hingga sampai berakar ke kalangan bawah (grass root).

Yang tak kalah penting adalah PKS harus membidik pemilih nasionalis yang kecewa pada partai penguasa. Dengan demikian, PKS perlu bersikap insklusif dan menerima keragaman yang ingin mendukung atau bergabung dengannya.

Kuwait Amir Sheikh Al-Sabah called President Recep Tayyip Erdoğan to congratulate him on the results of the June 24 elections.

— Turkish Presidency (@trpresidency) June 24, 2018

Kemenangan Erdogan di Turki, adalah bukti jika strategi politik yang dipakai oleh AKP perlu menjadi acuan penting bagi elit PKS di Indonesia.

Kendati demikian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa salah satu faktor kegagalan PKS di Indonesia adalah karena partai ini tidak memiliki musuh politik yang jelas. Terutama soal isu sekularisme dan Islam. Ini berbeda dengan AKP yang memiliki musuh yang jelas sepeti CHP.

Alhasil, arah politik PKS tidak jelas, apalagi ketika terjadi kasus korupsi daging sapi yang melibatkan presiden PKS, Luthfi Hasan. Hal ini membuat citra partai Islam yang melekat pada PKS menjadi kabur.

PKS Perlu Pragmatisme?

Hal yang tidak kalah penting untuk memahami AKP adalah pragmatisme politik yang dibangun oleh Erdogan untuk merangkul berbagai kalangan nasionalis. Dalam kancah politik praktis, pragmatisme politik memang bukan barang baru, dan di manapun hal itu seringkali ditemukan.

Pragmatisme merupakan bagian dari realisme politik. Realisme politik menurut Alexander Moseley dalam “Political Realism dan Utopianism” adalah praktik politik yang sarat dengan egoisme dan banalitas untuk mencapai kekuasaan. Termasuk di dalamnya adalah sikap oportunisme.

Boleh dibilang, oportunisme Erdogan telah membawa AKP menjadi partai berkuasa sejak 2014. Sikap oportunisme diwujudkan melalui kedekatannya dengan kelompok-kelompok nasionalis Turki. Pemilu dini yang dilakukan mungkin juga merupakan bagian dari pragmatisme atau oportunisme politik Erdogan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.

Now that islamist #Erdogan has secured himself as a totalitarian tyrant, we might as well change the country's name to #DictaTurkey!

— Dale Nostar (@DaleNostar) June 25, 2018

Tapi bagaimanapun, kemenangan Erdogan di Turki, perlu menjadi masukan bagi PKS untuk menjadi partai yang dapat diandalkan bagi kelomopok Ihwanul Muslimin di Indonesia.

PKS semestinya bisa merangkul tokoh-tokoh nasionalis, misalnya menjalin koalisi dengan partai-partai nasionalis, bukan hanya Gerindra saja. Kedekatan dengan kelompok nasionalis justru akan memperlebar ruang politik bagi PKS. Setidaknya, hal itulah yang dilakukan Erdogan di Turki. Sehingga tak salah, jika AKP menjadi momok menakutkan bagi lawan politiknya.

Kendati demikian, kita juga perlu memuji mesin politik PKS di Jawa Barat, khususnya dalam Pilkada 2018 yang mengusung Sudrajat – Ahmad Syaikhu (ASYIK). Hasil perolehan suara ASYIK mengejutkan banyak pihak, padahal ASYIK bukanlah figur yang begitu populer jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil.

Selisih yang tipis antara dua pasangan itu membuat banyak orang terpukau dengan kerja-kerja  mesin politik PKS. Tapi, tentu kita akan menanti, apakah hal itu akan berulang pada Pilpres 2019? Menarik untuk ditunggu. (A13)