Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > PKS Sudah Bosan Jadi Oposisi?

PKS Sudah Bosan Jadi Oposisi?


B68 - Friday, December 24, 2021 12:00
Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan pidato saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Jakarta pada Maret 2021 lalu. (Foto: Humas Fraksi PKS)

0 min read

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lazim dikenal sebagai partai yang memiliki semangat dan kekonsistenan yang tinggi dalam beroposisi. Namun, berbagai elemen partai tersebut menunjukkan ambisi-ambisi meraih kekuasaan menjelang pemilu presiden 2024. Untuk mewujudkannya, mereka perlu melakukan banyak perubahan.


PinterPolitik.com

Mendekati pemilu presiden (pilpres) yang akan diadakan pada tahun 2024, kita mungkin perlu menakar gerak-gerik dan masa depan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai oposisi tangguh di Indonesia. Pada akhir tahun 2020 lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar al-Habsyi mengatakan bahwa dirinya berharap agar partainya bisa meraih kekuasaan pada tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Daerah yang juga dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian, Aboe Bakar menegaskan kepada para hadirin bahwa mereka hanya perlu menunggu waktu untuk berkuasa.

Akan tetapi, Aboe Bakar juga menegaskan bahwa kemampuan PKS untuk memenangkan kekuasaan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh keseriusan para anggota dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi partainya. Selama ini, PKS sudah menunjukkan keseriusannya di beberapa aspek berpolitik. 

Salah satu yang menonjol adalah manuver mereka di aspek perubahan citra. Mulai dari penggantian logo hingga safari ke berbagai partai politik – termasuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – untuk berdiskusi yang dilakukan untuk tujuan perubahan citra. 

Semua manuver yang telah disinggung sejalan dengan arah gerak yang digariskan oleh satu lagi petinggi PKS, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al-Jufri. Beliau mengatakan bahwa dirinya ingin merubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap PKS sebagai partai Islam konservatif yang kaku. 

Hal tersebut dilakukan dengan memperbanyak interaksi dan dialog bersama dengan berbagai aktor sosial-politik yang ada di Indonesia. Tidak hanya kepada partai-partai politik, melainkan juga kepada berbagai tokoh dan kelompok masyarakat yang harus diraih suaranya dalam suatu kontestasi politik.

Gerak-gerik PKS selama ini memunculkan banyak pertanyaan. Apalagi dengan semakin dekatnya waktu pesta demokrasi, perubahan-perubahan yang ditunjukkan pasti dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka membutuhkan suara masyarakat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan politiknya. Demikian, bagaimana faktor-faktor lingkungan mendorong PKS untuk merubah citra mereka? 

Ketika PKS Harus Bersikap Moderat

Sebetulnya, diskursus mengenai pergerakan PKS dan partai pendahulunya ke tengah sudah dimulai sejak tahun 1999, ketika mereka berhadapan dengan pemilihan umum legislatif (pileg) yang diadakan pertama kali setelah kejatuhan Orde Baru. Dalam rangka meraih suara dari konstituen dengan kategori luas, Partai Keadilan (PK) yang mendahului PKS diketahui melunakkan retorika keagamaan mereka. Untuk membenarkan manuver seperti itu, Mantan Sekjen PKS Anis Matta mengatakan bahwa PKS harus berkompromi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Baca Juga: Kalkulasi Politik PKS Keliru di Depok?

PKS PDIP Koalisi di 2024

Hal tersebut bisa dijelaskan dengan menggunakan kacamata tesis pasca-Islamisme dan teori lonceng. Pemahaman terhadap dua unsur tersebut akan mengarahkan kita kepada pengertian seputar batas-batas yang dihadapi oleh PKS dalam berpolitik. 

Menurut Asef Bayat, fenomena pasca-Islamisme sedang dialami oleh banyak gerakan dan partai politik berkarakteristik Islam pada saat ini. Dalam bukunya yang berjudul Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam, fenomena tersebut diartikan sebagai saat ketika aktor-aktor Islam tidak lagi menemukan ideologi mereka cukup untuk memperoleh suara dan legitimasi dari para konstituen.

Tidak hanya dialami oleh PKS, fenomena ini juga dialami oleh Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki beserta pendahulu-pendahulunya – seperti Refah Partisi (RP). Sama dengan PKS, mereka berada di negara yang aktor-aktor sosial-politiknya menghendaki iklim politik yang plural dan toleran. 

Hanya saja, AKP dan RP berhadapan dengan militer yang asertif dalam mempertahankan karakteristik sekuler negaranya sehingga mereka tidak jarang berhadapan dengan ancaman pembubaran langsung oleh militer. Sementara itu, PKS berhadapan dengan konstituen yang lebih bergaris nasionalis dan sekuler.

Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia yang diambil pada tahun 2019 silam, sebanyak 81,4 persen masyarakat Indonesia menganggap bahwa Pancasila dan agama sama-sama penting. Dengan kata lain – bagi PKS sebagai aktor politik yang mengupayakan penyusunan dan penerapan berbagai kebijakan – kemajemukan kelompok beragama sama-sama penting dengan pengupayaan lingkungan nasional yang agamais. 

Menariknya, pandangan tersebut juga ditampilkan oleh tokoh-tokoh papan atas perpolitikan nasional. Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi berpandangan bahwa pemanfaatan sentimen keagamaan akan membuat banyak orang takut dalam berpolitik. Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berpandangan bahwa perpecahan ideologi – yang salah satunya didorong oleh narasi keagamaan – harus dihentikan; sebab, telah memecah kesatuan bangsa. 

Baca Juga: PKS Mulai “Gertak” Anies?

PKS Yakin Anies Menang

Demikian, permasalahan yang dihadapi oleh PKS bisa dikaji menggunakan teori kurva lonceng dalam perpolitikan. Mantan Wali Kota Augusta di Amerika Serikat (AS), Deke Copenhaver, berpandangan bahwa kebanyakan masyarakat di perpolitikan kontemporer berada di dalam kategori moderat – dalam pembagian spektrum politik yang disesuaikan dengan negara mereka. Jika membayangkan suatu kurva yang menyerupai bentuk lonceng, populasi yang moderat berada di puncak atau di tengah antara dua titik ekstrem yang ada. Hal tersebut ditemukan oleh PKS di Indonesia yang warganya kebanyakan beropini moderat.

Beranjak dari pembahasan mengenai sebab-sebab PKS melakukan perubahan, kita bisa bertanya terkait apa yang harus dilakukan oleh partai tersebut setelah melakukan semacam rebranding?

Perjalanan Jauh PKS Menuju Kekuasaan

Beberapa dari tindakan lanjutan yang harus dilakukan oleh PKS sudah diimplikasikan sebelumnya. Mulai dari menjalin hubungan dengan aktor-aktor sosial-politik hingga menyusun retorika yang lebih menerima kemajemukan, semua sudah dilakukan oleh PKS untuk menjadi partai yang semakin diterima oleh masyarakat. 

Namun, semua itu tidak cukup bagi PKS untuk berkuasa tanpa diiringi gerakan-gerakan di berbagai aspek kehidupan nasional lainnya. Untuk memahami apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh PKS, ada baiknya kita berkaca kepada AKP di Turki sebagai salah satu partai yang dijadikan panutan olehnya. 

Pertama-tama, PKS harus mempertegas kelihaiannya di pembuatan kebijakan ekonomi. Selama ini, PKS memang terkenal mengkritik kebijakan perekonomian pemerintah tetapi kritik-kritiknya masih belum disertai dengan banyak manuver untuk memperbaiki perekonomian secara aktif. Berkaca dari AKP yang mendekatkan diri dengan kelompok pebisnis Muslim di Independent Industrialists and Businessmen’s Association (MUSIAD), PKS seharusnya memberdayakan kalangan pebisnis yang memiliki kemiripan atau kesamaan pandangan dengan mereka di tataran moral dan etika perekonomian. Selain bisa meningkatkan ketertarikan sektor bisnis, hal tersebut bisa memperkuat basis perekonomian PKS.

Kedua, PKS juga harus memastikan bahwa hambatan-hambatan kelembagaan terhadap keberlangsungannya sebagai partai politik yang bercorak Islam tidak membahayakan. Di Turki, AKP berhadapan dengan militer yang kuat dan asertif. 

Baca Juga: Kenapa PKS Belum Bisa Menang?

PKS Kecam Veto Amerika Serikat AS

AKP dan Reccep Tayyip Erdogan menyiasati pertentangan militer dengan cara memperkuat citra demokratis partainya untuk meningkatkan legitimasi keberadaannya di masyarakat sehingga perlawanan militer yang terlalu gamblang akan dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. 

Untungnya, bagi PKS, militer di Indonesia tidak memiliki intensitas pertentangan yang begitu tinggi sehingga masih bisa diajak berbincang terkait beberapa hal yang meresahkan kedua belah pihak. Sejauh ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa pihak di militer yang memiliki rekor tidak mengenakan dengan aktor-aktor politik Islam yang konservatif. 

Salah satu di antaranya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrahman yang sempat bersitegang dengan berbagai kelompok Islam imbas penurunan baliho milik Front Pembela Islam (FPI). Ketidaksepahaman-ketidaksepahaman yang memunculkan konflik seperti itu bisa diatasi dengan dialog yang interaktif antara pihak-pihak yang terkait.

Ketiga, PKS juga harus menjelajahi ruang-ruang kebijakan yang lebih ambisius. AKP melakukan itu dengan berpartisipasi aktif dalam diskursus nasional seputar keanggotaan Turki di Uni Eropa (UE). 

Program-program politik AKP di ranah itu menarik banyak perhatian dari publik Turki. Berbagai elemen masyarakat Turki yang mempedulikan keanggotaan negaranya di UE melihat AKP sebagai partai yang bisa mewujudkan aspirasi mereka. 

Demikian, PKS harus mencari isu-isu berskala kawasan yang menarik perhatian masyarakat untuk diperjuangkan agar mereka lebih diminati oleh masyarakat. Sejauh ini, PKS sudah menunjukkannya dengan bersikap tegas di isu Laut Natuna Utara.  

Pelaksanaan beberapa poin di atas akan menentukan tingkat popularitas PKS di tengah masyarakat. Selain melakukan perubahan citra, PKS juga harus meningkatkan kelihaian politiknya di beberapa aspek kehidupan negara. 

Demikian, menarik untuk ditunggu lanjutannya. Apakah PKS betul-betul bisa meraih kekuasaan setelah memutuskan tidak ingin lagi beroposisi? (B68)

Baca Juga: PKS Rebut Takhta PDIP?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait