Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono menyebut George Soros bisa jadi salah satu dalang di balik berbagai demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025. Siapa sebenarnya sosok yang masih dianggap “cengkeram” Indonesia ini?

PinterPolitik.com

“To be successful, you have to think differently from the majority.” – George Soros

Cupin suatu sore duduk di warung kopi, membuka ponsel dan menemukan headline: “Hendropriyono Ungkap Pihak Asing Dalang Demo Ricuh di DPR” dan nama George Soros-pun disebut. Ia ternganga, lalu berbisik, “Ini bapak tua dari Eropa kok bisa nyangkut ke politik Indonesia?”

Nama George Soros memang kerap muncul di perdebatan yang panas, seakan jadi kambing hitam instan ketika ada kerusuhan. Dari Washington hingga Jakarta, ia selalu disebut dalam nada curiga—kadang dengan bukti samar, kadang hanya berupa teori konspirasi.

Di Indonesia, tudingan itu makin ramai setelah Hendropriyono, mantan kepala BIN, menyebut adanya pihak asing yang “mengipasi” ricuh demonstrasi di DPR tahun 2025. Walau tidak menyebut langsung, publik membaca arah tuduhan itu seperti merujuk pada figur Soros.

Fenomena ini tak hanya lokal, sebab di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga menyebut nama Soros sebagai dalang dari kerusuhan politik yang mengguncang. Seakan Soros selalu jadi tokoh antagonis global yang mudah dipanggil untuk menjelaskan kekacauan.

Cupin mengernyit, lalu bertanya: apakah benar satu orang bisa sebegitu kuatnya hingga namanya muncul di dua benua sekaligus? Atau jangan-jangan Soros hanyalah cermin dari kecemasan publik tentang globalisasi dan modal asing?

Di sinilah muncul dilema. Soros bisa dilihat sebagai tokoh jahat yang “mengatur dunia,” tapi bisa juga dipahami sebagai investor piawai yang tahu membaca peluang. Pertanyaannya: siapakah sebenarnya George Soros? Dan bagaimana ia mengumpulkan kekuatan finansial yang membuatnya begitu berpengaruh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Soros?

George Soros lahir di Hungaria pada 1930-an, masa ketika Eropa dicekam perang dan diskriminasi. Dari kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan strategi bertahan, yang kelak jadi dasar kelihaian membaca risiko.

Setelah pindah ke Inggris, Soros belajar di London School of Economics. Di sana ia bertemu Karl Popper, filsuf yang menekankan nilai “masyarakat terbuka” dan pentingnya kebebasan. Ide itu menempel kuat di kepalanya, membentuk bukan hanya pandangan politik tapi juga arah filantropinya.

Namun, dunia mengenalnya bukan sebagai filsuf, melainkan investor ulung. Soros masuk sejarah lewat peristiwa “Black Wednesday” tahun 1992, saat ia berhasil menjatuhkan Pound Sterling dengan aksi short-selling. Dalam buku The Tragedy of the European Union, ia dan Gregor Peter Schmitz menuliskan bahwa langkah itu berangkat dari analisis ekonomi yang dingin, bukan sekadar spekulasi buta.

Short-selling, bagi Cupin, terdengar rumit, tapi ia membayangkan begini: seperti meminjam motor teman untuk dijual saat harganya tinggi, lalu menebusnya kembali ketika harga turun. Selisih itulah yang jadi untung, dan Soros melakukannya dalam skala negara.

Kenshi Taketa, dalam jurnalnya A Large Speculator in Contagious Currency Crises, menjelaskan bahwa aksi Soros membuat sebuah negara rentan krisis karena gempuran modal besar. Namun, uniknya, keberadaan pemain besar seperti Soros justru bisa mencegah penularan krisis ke negara lain, karena “serangan” terfokus pada satu target.

Soros tak hanya mengandalkan insting, ia membangun Quantum Fund sebagai kendaraan investasi global. Dari saham teknologi hingga pasar komoditas, ia mengelola dana miliaran dolar dengan strategi jangka panjang.

Kesuksesan itu membuatnya termasuk jajaran miliarder dunia, tapi ia tak berhenti di sana. Dengan kekayaan itu, ia menyalurkannya ke berbagai aktivitas filantropi, termasuk politik dan media.

Cupin kembali mengangguk-angguk: ternyata Soros bukan cuma “pemain mata uang,” tapi juga penyandang dana ideologi. Pertanyaan baru muncul: jika uangnya mengalir ke media dan organisasi, apakah itu berarti ia benar-benar bisa mengendalikan opini publik? Dan bagaimana dampaknya sampai terasa di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Terobos via Media ala Soros?

George Soros tidak hanya beraksi di bursa saham, tapi juga di ruang wacana publik. Melalui Open Society Foundations (OSF), ia mendanai ratusan media independen, LSM, dan proyek sosial yang mendorong demokrasi dan keterbukaan.

Cupin teringat bacaan karya Michael Barker, The Soros Media “Empire”: The Power of Philanthropy to Engineer Global Media Influence. Di sana digambarkan bagaimana dana Soros mengalir ke media progresif di Amerika dan Eropa, membentuk opini agar selaras dengan nilai “masyarakat terbuka” yang ia yakini.

Di Amerika, media investigatif seperti ProPublica atau The Marshall Project mendapat sokongan dana OSF. Tujuannya jelas: mendukung jurnalisme kritis yang bisa menekan kekuasaan. Namun, bagi pengkritiknya, langkah ini dianggap cara halus Soros menanamkan agenda politik.

Jejak serupa juga tampak di Indonesia. Melalui Media Development Investment Fund (MDIF), yang pernah mendapat dana dari George Soros Economic Fund, sejumlah media lokal memperoleh sokongan. Media-media ini kerap menampilkan liputan investigatif yang menyinggung kebijakan publik dan politik.

Namun, tuduhan pun muncul. Beberapa kalangan menuding bahwa dana Soros dipakai untuk melemahkan stabilitas politik dan menekan pemerintah tertentu. Meski pihak media maupun MDIF membantah, kecurigaan itu terus beredar di ruang publik Indonesia.

Cupin menyesap kopinya, lalu tersenyum getir. “Jadi begini toh caranya, uang bukan cuma bisa menggoyang mata uang, tapi juga pikiran orang.” Baginya, menarik melihat bagaimana satu orang bisa membentuk narasi media di berbagai belahan dunia.

Dampaknya jelas: Soros bisa dipuja sebagai pahlawan demokrasi atau dicaci sebagai dalang kekacauan. Di Indonesia, keberadaan media yang didukung jaringannya selalu jadi bahan perdebatan, apalagi ketika liputannya menyentuh isu sensitif.

Dengan demikian, Soros bukan sekadar investor, melainkan juga “arsitek wacana” yang berusaha membentuk opini global. Melalui modal, ia mempengaruhi arah berita, arah diskusi publik, bahkan arah kebijakan.

Cupin akhirnya menutup buku catatan kecilnya. Ia sadar, menyederhanakan Soros hanya sebagai “dalang” atau “pahlawan” sama-sama berlebihan. Yang lebih penting adalah menyadari bagaimana globalisasi membuat satu individu bisa punya dampak besar pada ekonomi dan politik sebuah negara.

Indonesia perlu bersikap waspada namun tetap rasional. Menolak mentah-mentah atau menelan bulat-bulat narasi tentang Soros hanya akan membuat publik terjebak dalam ilusi. Yang dibutuhkan adalah literasi kritis, agar kita bisa memilah mana agenda politik, mana kontribusi nyata. (A43)

PinterPolitik.com

Gemuruh. Langit Palestina dilewati roket-roket. Gedungnya terhantam. Hancur. Reruntuhan menimpa. Dengan alasan self-defense atau pertahanan diri, Israel terus menembakkan roketnya.

Dunia mengecam, tentunya. Eskalasi konflik di tanah Al-Aqsa telah memantik hujatan dunia. Israel harus berhenti. Ini bukan soal agama, melainkan kemanusiaan.

Di tanah air, gelombang dukungan terus berdatangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah nyata atas pelanggaran yang terus dilakukan Israel.

Menariknya, di tengah gelombang dukungan terhadap Palestina, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya, konflik Israel-Palestina bukanlah urusan Indonesia. “Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” begitu tegasnya.

Baca Juga: Zionis Nusantara, Munculnya Pendukung Israel?

Mudah menebak, pernyataan tersebut memantik kritik dan kecaman. Namun menariknya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono memberi pembelaan. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk bisa menekan dunia internasional untuk menghentikan konflik Israel-Palestina. Sejak era Soekarno, kecaman terhadap Israel terbukti tidak memberikan perubahan.

Menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Hendropriyono tidak memiliki sensitivitas isu, sehingga mengeluarkan pernyataan kontroversial semacam itu. Apa yang mendasari pernyataan itu?

Negara, Aktor Egois?

Dalam studi Hubungan Internasional, pernyataan Hendropriyono dengan jelas menunjukkan teori realisme (realism) atau political realism. Para penganut realisme melihat negara hanya peduli dengan keamanan dan kepentingan nasional mereka sendiri, serta memperjuangkan kekuasaan.

Realisme skeptis terhadap norma atau etika dalam hubungan antar negara. Politik internasional dilihat sebagai arena anarki tanpa keadilan yang dicirikan oleh konflik aktif atau potensial antarnegara.

Kendati terlihat seperti doktrin Machiavellian, W. Julian Korab-Karpowicz dalam tulisannya Political Realism in International Relations menyebut tidak semua realis skeptis atau menolak keberadaan etika dalam hubungan internasional.

Ada perbedaan antara realisme klasik dan realisme radikal atau ekstrim. Penganut realisme klasik tidak menolak kemungkinan penilaian moral dalam politik internasional, melainkan mengkritisi moralisme, yakni wacana moral abstrak yang tidak memperhitungkan realitas politik.

Terlepas dari perbedaan antara realisme klasik dan radikal, keduanya memiliki asumsi yang sama, yakni negara adalah aktor yang egois (selfish). Asumsi ini mengundang berbagai pertanyaan, khususnya dalam menjelaskan kerja sama antarnegara, seperti bantuan luar negeri.

Bagaimana mungkin kerja sama bisa terjalin apabila setiap aktor diasumsikan egois? Bukankah itu kontradiktif?

Penjelasan Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution dapat kita gunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Menggunakan konsep reciprocal altruism dari temuan biologi evolusioner, Fukuyama menjelaskan mengapa manusia selaku makhluk egois yang mementingkan dirinya sendiri (self-interest) justru dapat melakukan kerja sama.

Baca Juga: Jokowi’s Doctrine: No Doctrines?

Hipotesisnya sangat sederhana, manusia melakukan kerja sama bukan karena mereka altruis, melainkan karena dengan bekerja sama kepentingan pribadi mereka lebih mudah terwujud. Hipotesis tersebut dengan jelas digunakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations.

“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” Artinya, “Bukan karena kebaikan hati si tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti, yang menyediakan makan malam kita, melainkan karena perhatian mereka pada kepentingan diri mereka sendiri”.

Secara logis, jika asumsi dasar atau premis mayor yang digunakan adalah setiap aktor adalah egois, maka negara yang diasumsikan sebagai aktor egois dapat dijelaskan perilakunya menggunakan reciprocal altruism. Kerja sama antarnegara terjadi demi mempermudah terwujudnya kepentingan nasional mereka sendiri.   

Dalam realisme, khususnya realisme radikal, pernyataan Hendropriyono sekiranya tidak salah. Jika ingin membantu Palestina, pertanyaannya jelas, apa keuntungan yang didapat Indonesia? Apakah itu dapat meningkatkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi nasional?

Poin yang dikemukakan Arief Poyuono juga menarik. Faktanya, Indonesia memang tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk memberi tekanan. Jamak diketahui Israel memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat (AS). Pada Desember 2020, AS bahkan menawari Indonesia bantuan US$ 2 miliar  jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ungkap Polugri?

Dalam iklim demokrasi, tentu sah-sah saja Hendropriyono mengeluarkan pernyataan semacam itu. Namun, di tengah gelombang dukungan terhadap Palestina dan telah keluarnya pernyataan resmi dari Presiden Jokowi, mengapa mantan Kepala BIN ini tidak mempertimbangkan sensitivitas isu? Terlebih lagi, selaku sosok yang dekat dengan lingkar Istana, akan ada kesan pernyataan tersebut kontradiktif dengan sikap resmi pemerintah.

Ada dua kemungkinan atas keganjilan ini. Pertama, itu memang murni pandangan pribadi  Hendropriyono. Kedua, ada kemungkinan pernyataan itu sebenarnya tidak kontradiktif dengan politik luar negeri (polugri) pemerintah.

Pada kemungkinan pertama, itu tidak perlu dibahas lebih lanjut. Tapi yang kedua, ini sangat menarik. Pasalnya, telah lama berbagai akademisi dan pengamat politik, baik dalam maupun luar negeri menilai polugri Indonesia di bawah Presiden Jokowi terlalu pragmatis dan lebih fokus pada politik domestik.

Ben Bland dalam bukunya Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia, misalnya, menyebut Presiden Jokowi hanya melihat politik internasional sebagai sarana dalam memenuhi kepentingan domestik, khususnya ekonomi dan investasi.

Jika mengacu pada Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, di mana pada periode pertama Presiden Jokowi mengandalkan purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Hendropriyono dalam pemerintahannya, ada kemungkinan pandangan Hendropriyono mempengaruhi cara mantan Wali Kota Solo itu dalam melihat hubungan internasional.

Ada pula kemungkinan lain, di mana Presiden Jokowi memang sedari awal berposisi pragmatis. Ini misalnya dapat dilihat dari pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Di hadapan tamu-tamu penting negara, dengan jelas disebutkan, “jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata”. Tidak hanya sekali, kembali ditegaskan, “sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya”.

Baca Juga: Pidato Pelantikan, Jokowi Seorang Utilitarian?

Pidato tersebut dapat dibaca sebagai pesan bahwa itulah pandangan politik sang RI-1. Ia seorang utilitarian, tepatnya konsekuensialis. Pidato yang kental dengan bau-bau pragmatisme.

Namun, langkah politik pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini tampaknya cukup berbeda. Pasalnya, Indonesia menginisiasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean untuk membahas konflik di Myanmar beberapa waktu yang lalu.

Lantas, apakah itu menunjukkan perubahan polugri? Sepertinya tidak. Besar kemungkinan itu sebagai strategi untuk menunjukkan Indonesia searah dengan visi Presiden AS terpilih, Joe Biden yang ingin mengembalikan negeri Paman Sam sebagai penjaga demokrasi dunia.

Simpulan ini diperkuat dengan rilis laporan tahunan Kementerian Luar Negeri AS pada 30 Maret kemarin yang menyebutkan delapan pelanggaran HAM di Indonesia selama 2020. Rilis tersebut dapat dibaca sebagai pesan dari administrasi Biden untuk pemerintahan Jokowi.

Well, terlepas dari pemerintah Indonesia berposisi realis atau tidak, yang jelas kecaman terhadap Israel telah dilayangkan. Terkait pernyataan Hendropriyono, persoalannya terletak pada sensitivitas isu dan sosoknya yang menjadi perhatian luas masyarakat. (R53)