PinterPolitik.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah simpul penting dalam transformasi politik Islam di Indonesia dengan gerakan yang terbilang modern dan sistematis. Berangkat dari lingkaran-lingkaran keagamaan informal bertajuk halaqah di kampus-kampus, simpul gerakan Jemaah Tarbiyah mengembalikan gairah politik Islam yang tergerus rezim Orde Baru. Di kemudian hari, gerakan inilah yang menjadi jantung utama PKS.

Pendekatan modern dan berbeda membuat ahli politik Islam, Profesor Greg Fealy, menyebut PKS menjadi satu-satunya “partai kader murni” di dunia politik Indonesia. Itu disebut Prof Fealy di tahun 2008 kala menulis pengantar untuk buku Yon Machmudi tentang PKS.

Namun, perjalanan PKS tak selalu mulus. Selain beberapa kader ada yang terjerat kasus korupsi, sebuah perdebatan menarik terjadi di tahun 2020 ketika beredar kabar bohong soal tuduhan bahwa partai ini tidak menganut asas Pancasila. Ini berangkat dari penolakan PKS pada penempatan Pancasila sebagai asas tunggal di RUU Ormas pada tahun 2013.

Isu ini memang telah diklarifikasi, namun selalu dijadikan bahan kampanye hitam terhadap partai ini di tiap gelaran Pemilu. Mengapa demikian?

Inspirasi Politik Tarbiyah

Bukan rahasia lagi kalau PKS mengambil inspirasi dan pendekatan ideologis dari gerakan Muslim Brotherhood di Mesir yang kita kenal sebagai Ikhwanul Muslimin. Inspirasi gerakan ini kemudian menjadi penggerak awal Jemaah Tarbiyah yang mendapatkan momentum di kampus seiring dengan adanya Forum Kajian Islam atau Forum for Islamic Studies.

Momentum pentingnya terjadi di tahun 90-an ketika banyak aktivis Jemaah Tarbiyah memenangkan dukungan dan menduduki jabatan-jabatan eksekutif organisasi kemahasiswaan kampus macam Senat Mahasiswa. Seperti disinggung di awal, Mustafa Kamal menjadi awal pengaruh Jemaah Tarbiyah di level fakultas Universitas Indonesia karena di tahun setelahnya, ada sosok Zulkieflimansyah yang menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI.

Sejak saat itu, tokoh-tokoh Tarbiyah berhasil memenangkan kursi-kursi tertinggi di lembaga kemahasiswaan di banyak kampus besar. Tonggaknya kemudian menjadi makin besar di jelang akhir kekuasaan Soeharto di mana tokoh-tokoh Tarbiyah menjadi pendorong lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia alias KAMMI. Pada April 1998, KAMMI yang diketuai oleh Fahri Hamzah menggalang demo besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto.

Pasca lengsernya Soeharto, Jemaah Tarbiyah yang awalnya adalah organisasi sosial informal memutuskan untuk mentransformasikan diri menjadi organisasi formal. Mayoritas anggota kemudian sepakat untuk membentuk partai politik. Lahirlah Partai Keadilan pada 28 Juli 1998. Di kemudian hari, partai ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera alias PKS yang kita kenal sampai hari ini.

Yon Machmudi menyebut PKS menjadi fenomena yang unik di konstelasi politik Indonesia karena me-maintain Islam sebagai ideologi utama dan mengkampanyekan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang. PKS juga menjadi simpul gerakan politik Islam yang digerakan oleh anak-anak muda yang menurut Yon Machmudi bersandar pada Islam yang global dan universial, meskipun mendapat banyak pengaruh dari Timur Tengah dan Mesir.

Melawan Sentimen Anti Pancasila

Tuduhan PKS sebagai partai anti Pancasila, memang adalah kabar bohong atau hoaks yang kerap ditujukan untuk menyerang partai ini. Ini bermula dari sikap PKS yang menolak Pancasila menjadi ideologi tunggal dalam RUU Ormas di tahun 2013. PKS beranggapan klausul itu akan membelenggu ormas-ormas Islam. Menurut PKS, Pancasila dan UUD 1945 memang tetap dijadikan asas utama, namun tidak menutup diri pada asas lain asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi jelas ya poinnya.

Sayangnya, isu ini kerap difabrikasi dan terus dimainkan di setiap gelaran elektoral. Ini membuat PKS kerap dilihat sebagai partai yang sangat konservatif dan eksklusif.

Selain konteks polemik RUU Ormas, ada juga tuduhan soal mantan Ketua Majelis Syuro PKS, almarhum KH Hilmi Aminuddin yang disebut sebagai putra salah satu panglima militer gerakan DII/TII yang didirikan Kartosuwiryo. DII/TII memang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia.

PKS sendiri membenarkan bahwa Hilmi adalah anak dari panglima DII/TII, namun menampik bahwa sejarah itu mempengaruhi ideologi partai yang Islamis sekaligus nasionalis. Bahkan kalau kita cek, justru di era kepemimpinan Hilmi-lah PKS didorong untuk semakin menjadi partai terbuka dan pluralis. Hilmi menyebut: “Eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam”. Dan kalau kalian perhatikan kini PKS punya banyak kader non muslim yang bahkan menduduki jabatan tinggi di partai, misalnya Evalina Heryanti yang menjadi anggota Dewan Pakar PKS.

Pada akhirnya, kampanye hitam masih akan menjadi tantangan terbesar PKS ke depannnya. Yang jelas, partai ini adalah simpul gerakan yang sudah membuktikan diri berjalan dari ruang-ruang diskusi di kampus. Itu juga yang membuat tradisi intelektualitas kerap menjadi ciri lain dari partai ini, hal yang mungkin perlu menjadi pelajaran bagi partai-partai lain di Indonesia. (S13)

PinterPolitik.com

Nama Adam Malik mungkin jadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah salah satu dari anggota Triumvirat yang menjadi poin penting di awal-awal berkuasanya Orde Baru, tentunya bersama dengan Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX.

Namun, siapa sangka kalau tokoh yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-3 Indonesia ini pernah dituduh sebagai agen CIA. Yess, nggak selah dengar cuy. Adam Malik pernah dituduh sebagai agen badan intelijen Amerika Serikat, CIA. Hmm, wow.

Ini terkait buku tulisan jurnalis The New York Times, Tim Weiner, berjudul “Legacy of Ashes: The History of the CIA” yang terbit pertama kali di tahun 2006 lalu. Buku ini memang memuat pernyataan yang menyebutkan bahwa Adam Malik adalah agen CIA.

Direkrut Agen CIA

Buku Weiner ini memang nggak bisa dianggap remeh loh. Soalnya, tulisan ini meraih penghargaan National Book Award for Nonfiction – beberapa sumber juga menyebutnya memenangkan hadiah Pulitzer, dan isinya ditulis berdasarkan 50 ribu arsip CIA. Juga ada wawancara dengan ratusan mantan agen CIA dan pengakuan 10 mantan Direktur CIA. Yess, 10 orang yang pernah memimpin lembaga tersebut.

Di bagian yang membahas operasi-operasi CIA di Asia Tenggara, Weiner membahas secara spesifik peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran tahun 1965, utamanya dengan segala gejolak politik yang mengakhiri era kekuasaan Soekarno yang disebut beraliansi dengan PKI.

Nah, di tengah situasi kekisruhan politik itu, Weiner menyebut CIA punya beberapa agen yang ada di pemerintahan dan militer Indonesia. Salah satunya adalah Adam Malik. Weiner menyebut Adam Malik sebagai seorang ex-Marxis yang sempat ditugaskan oleh Soekarno sebagai Dubes untuk Uni Soviet.

Adam Malik disebut berselisih pendapat dengan Soekarno di tahun 1964, sehingga ia kemudian menemui agen CIA bernama Clyde McAvoy di safe house CIA di Jakarta. McAvoy adalah agen berpengalaman yang sebelumnya mengatur pemilihan Perdana Menteri di Jepang. Ia dipindahtugaskan ke Jakarta dengan misi menembus PKI dan pemerintahan Soekarno.

McAvoy menyebut dirinya merekrut Adam Malik. “I recruited and ran Adam Malik”, demikian kata McAvoy dalam salah satu wawancaranya di tahun 2005. Bahkan McAvoy membanggakannya sebagai “the highest-ranking Indonesian we ever recuited”.

Mengubah Indonesia

Nah, setelah perekrutan Adam Malik itu, CIA mendapatkan approval untuk melakukan aksi rahasia untuk mengubah arah politik Indonesia. CIA disebut berperan besar dalam mengkonsolidasikan sebuah troika kepemimpinan dengan 3 tokoh: Adam Malik, Suharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Adam Malik disebut menggunakan relasinya dengan CIA untuk melakukan rangkaian pertemuan dengan Dubes baru AS untuk Indonesia, Marshall Green.

Inilah yang kemudian berujung pada lahirnya KAP Gestapu atau Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Tiga Puluh September. Posisi Adam Malik yang penting di era itu membuatnya akhirnya mendapatkan posisi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Bahkan, menurut Weiner, karena relasinya dengan CIA, AS disebut kemudian menyetujui pencalonan Adam Malik sebagai Presiden Majelis Umum PBB di tahun 1971.

Wih emang sadis juga ya kisahnya. Apapun itu, yang jelas ini membuktikan bagaimana CIA begitu berperan besar dalam politik Indonesia. Bahkan banyak pihak yang menyebutkan hal ini masih terjadi hingga hari ini loh. Hmm, walaupun kita nggak bisa membuktikan tuduhan itu sih.

Yang jelas, ada pertaruhan kedaulatan kalau ngomongin keterlibatan negara seperti AS dalam menentukan arah perjalanan negara kita. Di 2024 nanti bakal ada isu-isu CIA lagi nggak ya?

Anyway, lalu gimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian maknai dari kisah Adam Malik ini? #berikanpendapatmu (S13)

PinterPolitik.com

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih.”

::Soeharto dalam otobiografinya “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya“::

Masih ingat Nono? Siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) Inpres Buraen II dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi matematika International Abacus World 2022 beberapa waktu lalu. Meski usianya masih sangat muda, ia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nono sukses mengalahkan 7000 orang peserta dari negara lain.

Prestasi yang ditorehkan Nono kemudian menarik atensi sebagian pejabat tinggi Indonesia, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Menteri yang sebelumnya dikenal sebagai perintis perusahaan start-up itu berniat menghadiahkan laptop untuk Nono. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak bocah asal Kupang tersebut yang rupanya lebih memilih bola dan beasiswa untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di jenjang pendidikan berikutnya.

Pilihan Nono ini memang patut diacungi jempol karena ia lebih memilih diberikan biaya untuk membantu pendidikannya, ketimbang laptop yang tentu bisa saja rusak dalam beberapa tahun pemakaian.

Menariknya, pemberian beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi oleh Pemerintah Indonesia telah berlangsung sejak lama. Hal demikian diwujudkan sebagai ikhtiar untuk memenuhi amanat konstitusi Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Salah satunya adalah tentang beasiswa Supersemar yang fenomenal di era Presiden Soeharto.

Tekad Presiden Soeharto

Salah satu beasiswa yang sangat populer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ialah Beasiswa Supersemar. Darmasiswa ini dikelola oleh Yayasan Supersemar yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada 16 Mei 1974.

Soeharto dalam otobiografinya yang berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) tulisan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. menjelaskan bahwa pembentukan Yayasan Supersemar tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pelajar-pelajar Indonesia berprestasi yang terkendala secara finansial.

“Kalau dibiarkan begitu (putus sekolah tanpa biaya), maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka, orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu, diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka”, demikian ujar Soeharto.

Tekad mulia Soeharto dalam kenyataannya tidak sepi dari kontroversi. Ia bukan hanya mendirikan Yayasan Supersemar, tetapi juga turut mendirikan yayasan lain, seperti Yayasan Dharma Bhakti Sosial (DHARMAIS), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP), dan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB).

Soeharto mengklaim bahwa dirinya membentuk yayasan-yayasan itu untuk menggerakkan kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Yayasan Supersemar dan yayasan lain yang dikelola oleh Soeharto memperoleh dana dari donasi bank-bank negara. Hal itu dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1976. Melalui regulasi ini, bank-bank negara diwajibkan menyisihkan sisa laba bersih sebanyak 5 persen untuk keperluan di bidang sosial.

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah para mahasiswa, siswa, dan atlet Indonesia berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial. Bantuan yang diberikan Beasiswa Supersemar berupa uang dengan nominal yang besar pada zamannya.

Untuk mahasiswa, Yayasan Supersemar bekerjasama dengan rektor-rektor universitas se-Indonesia. Pihak yayasan meminta kepada rektor untuk mengajukan kandidat penerima beasiswa. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk mahasiswa pada pertengahan 1980-an berkisar antara Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per bulan. Khusus untuk mahasiswa di daerah Jakarta dan Bandung besaran beasiswa ditetapkan seragam yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Sedangkan bantuan untuk siswa diberikan khusus pada para siswa SMP melalui perantaraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yayasan Supersemar hanya berkenan memberikan bantuan pada murid-murid SMP berprestasi dari mempunyai keluarga kurang mampu dan berminat melanjutkan studi ke sekolah kejuruan. Beasiswa tidak berlaku untuk siswa SMA umum karena prospek kerjanya dinilai belum jelas.

Siswa SMP penerima Beasiswa Supersemar diperbolehkan menerima beasiswa dari mulai kelas 1 sampai lulus. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk siswa SMP pada pertengahan 1980-an mencapai Rp10.000 per bulan. Jumlah ini kemudian naik menjadi menjadi Rp12.500 per bulan pada tahun ajaran 1987-1988.

Adapun beasiswa untuk para atlet berprestasi, disalurkan oleh Yayasan Supersemar melalui asosiasi-asosiasi atlet seperti Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), dengan nominal uang yang sama dengan mahasiswa yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Para penerima Beasiswa Supersemar dituntut untuk berprestasi. Mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar dituntut mendapatkan hasil akademik yang baik. Perkembangan mereka senantiasa diawasi. Jika mereka tidak mampu mencapai hasil akademik yang baik, maka beasiswa mereka akan dicabut.

Sekalipun para penerima Beasiswa Supersemar kebanyakan adalah kalangan mahasiswa, mereka nyatanya tidak ragu melancarkan kritik terhadap rezim Orde Baru. Mereka tetap berani turun aksi ke jalan dan mengoreksi kepemimpinan Soeharto melalui media massa. Ini juga menunjukkan bahwa Soeharto tetap membuka ruang-ruang kritik dari masyarakat kala itu.

Mencetak Alumni Cemerlang

Beasiswa Supersemar sukses mencetak ribuan alumni cemerlang. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, S3, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi guru besar. Tidak sedikit dari alumni beasiswa tersebut yang menjadi tokoh nasional.

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih”, demikian kata Soeharto dalam otobiografinya.

Salah satu tokoh nasional yang pernah menerima Beasiswa Supersemar ialah Prof. Dr. Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013) suntingan Saldi Isra dan Edy Suandi Hamid, diterangkan bahwa Mahfud MD menerima Beasiswa Supersemar ketika sedang menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan ketika menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilansir dari situs unpad.ac.id, beberapa tokoh nasional lain yang juga menjadi penerima Beasiswa Supersemar adalah Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014), Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. Ir. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet 2014-2024), Prof. Bambang Brodjonegoro (Menteri Riset dan Teknologi 2019-2021), Prof. Dr. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara 2019-2024), dan masih banyak yang lain.

Senja Kala Yayasan Supersemar

Yayasan Supersemar selaku pihak yang mengelola Beasiswa Supersemar tetap bertahan meski Orde Baru tumbang. Sayangnya, memasuki Era Reformasi, Yayasan Supersemar kerap digugat di meja hijau. Para penggugat menuduh adanya indikasi penyelewengan dana yayasan oleh Soeharto.

Dilansir dari BBC News Indonesia, Kejaksaaan Agung memerintahkan Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4,4 triliun pada 2015. Akibat putusan itu, beberapa aset milik yayasan disita seperti Gedung Granadi di Jakarta dan satu vila di Megamendung, Bogor. Selain itu, kini, rekening Yayasan Supersemar telah diblokir per 8 Desember 2015, sehingga tidak bisa menyalurkan dana beasiswa.

Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) atas nama seluruh mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar menentang eksekusi terhadap Yayasan Supersemar pada 2016. Mereka menilai, eksekusi tersebut telah menghambat kelangsungan studi sekitar 7000 orang penerima beasiswa.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, patut diakui bahwa terobosan program Beasiswa Supersemar telah membantu banyak anak Indonesia untuk berprestasi dan bahkan banyak yang menjadi tokoh-tokoh penting nasional.

Mungkin ini salah satu poin yang harus dicatat dalam sejarah republik ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang baik telah diupayakan oleh pemerintahan Soeharto. Memang ada kekurangan di sana sini, tapi setidaknya Soeharto telah menggariskan pentingnya pendidikan dijadikan acuan pembangunan negara.

Harapannya, semangat mendukung anak-anak Indonesia yang berprestasi ini bisa diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, sehingga Nono-Nono lainnya bisa menikmati beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas.

***

PinterPolitik.com

Polemik Jiwasraya sempat menjadi topik utama dalam buah bibir di antara para politisi dan pengambil kebijakan. Perusahaan asuransi pelat merah ini sempat disidik oleh Kejaksaan Agung terkait skandal yang menyebabkan kerugian negara hingga total Rp 13,7 triliun.

Selain itu, Jiwasraya disebut membutuhkan dana sekitar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Terlepas dari semua itu, seperti apa sebenarnya sejarah Jiwasraya yang sebetulnya adalah perusahaan yang didirikan di masa penjajahan Belanda?

Asal-usul Kelahiran Jiwasraya

Jiwasraya punya sejarah yang cukup panjang di negeri ini. Perusahaan ini awalnya bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij alias NILLMIJ. Berdiri pada tanggal 31 Desember 1859, ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda.

Pada tahun 1860-an, NILLMIJ yang oleh beberapa sumber juga ditulis Nilmij aktif menjalankan bisnisnya di Belanda. Kala itu, kantor NILLMIJ ada di Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan. Sementara, kantor cabang NILLMIJ di Belanda ada di Amsterdam, Rotterdam dan Den Haag.

Setelah Indonesia merdeka, iklim usaha – terutama yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Belanda – terus berubah-ubah. Kala itu, tepatnya pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, sentimen anti-Belanda tiba-tiba meningkat dan bahkan lebih gamblang dari sebelumnya.

Baca Juga: Menguak Kegagalan OJK Awasi Jiwasraya

Pada peringatan Sumpah Pemuda di Istana Negara misalnya, beberapa kantor perusahaan besar Belanda di Jakarta seperti Nationale Handels Bank dan maskapai penerbangan KLM dirusak dan tembok kantor itu dicoreti dengan nada provokatif – utamanya yang mengaitkannya dengan isu Irian Barat.

Namun, akibat KMB pula, korporasi-korporasi besar milik Belanda bisa kembali menjalankan operasinya di Indonesia. Sebut saja perusahaan macam NV Borsumij, NV Jacobson van den Berg, NV Internatio, NV Lindeteves, dan NV Geo Wehry yang sering dijuluki The Big Five. Mereka bergerak di bidang industri, transportasi, ekspor-impor, dan perkebunan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan milik kaum lokal-pribumi kalah bersaing.

Golongan kiri seperti Partai Komunis Indonesia, pengikut politik Tan Malaka, dan serikat-serikat buruh adalah pihak paling gusar soal ini. Dari mereka pula wacana nasionalisasi perusahaan asing muncul.

Nasionalisasi sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Namun, upaya yang lebih besar momentumnya baru terjadi sejak tahun 1957. Hal ini juga menimpa perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia, yang ikut dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia.

NILLMIJ tak ketinggalan terdampak peristiwa ini. Akibat kebijakan tersebut, Dirk de Wit menyebutkan bahwa NILLMIJ kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Belanda dan terus beroperasi di sana di tahun-tahun selanjutnya.

Baca Juga: Menyoal Nasib Jiwasraya

Sementara, NILLMIJ yang ada di Indonesia dinasionalisasi pada tanggal 17 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera. Kemudian, pada tahun 1961, sembilan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ dilebur  menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera.

Pada tahun 1965, nama perusahaan diubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Setahun kemudian, didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja yang merupakan peleburan dari perusahaan negara Asuransi Djiwa Sedjahtera.

Pada tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang kemudian menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada 1984.

Kala Krismon 1998 Menyerang

Selama perjalanannya, Jiwasraya mengalami pasang surut. Di awal-awal bisnis asuransi yang dijalankan berjalan lancar. Namun, saat Krisis Moneter 1998 mengguncang ekonomi Indonesia, gejolak pun datang.

Kala itu, nilai tukar rupiah yang menembus Rp16 ribu per dolar AS dari yang semula hanya Rp2.362 per dolar AS membuat dunia perbankan dan jasa keuangan terpukul. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan semacam dana talangan atau bail-out. Namun, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim, menyebutkan bahwa bantuan tersebut hanya dirasakan oleh bank sedangkan asuransi tidak mendapatkan hal yang sama.

Baca Juga: Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?

Selama beberapa tahun setelahnya, perusahaan ini terus bergulat dengan gejolak yang terjadi di awal reformasi tersebut. Kala itu, Jiwasraya mempunyai kewajiban Rp6,7 triliun yang harus dibayarkan.

Pada tahun 2014, perusahaan mendapatkan pujian dari Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, karena dianggap mampu keluar dari peliknya persoalan pasca-Krisis 1998. Di tahun ini pula, perusahaan tersebut menjadi sponsor klub sepak bola Inggris, Manchester City, dengan pengeluaran mencapai Rp 7,5 miliar per tahun.

Namun, nyatanya “sakit” perusahaan tersebut belum sembuh benar. Akhirnya, pada tahun 2018, persoalan ini mulai terendus – sebelum kemudian mengemuka dengan dahsyat seperti sekarang ini.

Kini, masyarakat, utamanya nasabah, harus dihadapkan pada kenyataan bahwa perusahaan gagal bayar. Ada setidaknya 17 ribu nasabah yang terdampak persoalan kali ini, dari total 7 juta pemegang polis Jiwasraya.

Konteksnya makin rumit karena beberapa pihak mulai mengaitkan hal ini dengan persoalan politik yang tentunya akan membuatnya berpotensi akan mengalami kebuntuan – seperti halnya yang terjadi pada kasus BLBI dan Bank Century.

Baca Juga: Jiwasraya, Tumbal Untuk Pilpres 2019?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Film Gending Sriwijaya mungkin menjadi salah satu puzzle kecil dari keseluruhan misteri Kedatuan Sriwijaya yang oleh banyak orang disebut sebagai Kerajaan Sriwijaya atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai Imperium Sriwijaya. Pasalnya, eksistensi “negara” yang satu ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli sejarah.

Faktanya, baru di abad ke-20 informasi terkait Sriwijaya ini dipergunjingkan dengan lebih masif dan digali informasinya secara lebih mandalam. Kita tahu Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang hidup di abad ke-7 merupakan pemimpin paling awal negara ini, dan kita juga tahu ada Balaputradewa sebagai salah satu raja paling terkenal hidup di abad ke-9. Namun, puzzle genealogi penguasa Sriwijaya masih menyimpan banyak misteri besar di antara waktu-waktu tersebut.

Yang jelas, Sriwijaya berakhir di abad ke-12. Banyak ahli juga percaya bahwa di masa jayanya, Sriwijaya sebagai kedatuan atau kerajaan atau apapun lah sebutannya ini menjadi salah satu hub perdagangan di Asia Tenggara, termasuk juga dalam konteks penyebaran agama Buddha. Tentu pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika entitas kekuasaan ini tidak berakhir dan bertahan sampai saat ini?

Adakah Kerajaan Sriwijaya?

Seperti disinggung sebelumnya, perdebatan terkait status Sriwijaya memang sedang panas-panasnya beberapa waktu lalu, salah satunya ketika budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menyebutnya sebagai kerajaan yang fiktif.

Mengutip dari Historia, awalnya Sriwijaya baru berupa negeri dengan sebutan dalam bahasa Tionghoa, Shili Foshi. Kebetulan orang Tiongkok-lah yang pertama mencatatnya. Adalah I-Tsing – seorang biksu yang sempat mengunjungi Shili Foshi dua kali pada sekita abad ke-7 – yang menuliskan pengalamannya menetap di negeri itu selama sepuluh tahun.

Dalam catatan I-Tsing, nama Shili Foshi digunakan untuk menyebut negara, ibu kota, dan sungai yang muaranya digunakan sebagai pelabuhan. Slamet Muljana dalam Sriwijaya menjelaskan bukan hanya I-Tsing yang menyebutnya begitu. Pada masa Dinasti T’ang, itulah sebutan bagi Sriwijaya dalam catatan resmi kerajaannya.

Bahkan sampai pada tahun 1913, Sriwijaya juga belum dikenali sebagai negeri. Namanya malah sempat hanya dianggap sebagai nama seorang raja seperti yang disebut oleh Hendrik Kern, orientalis dan ahli bahasa Sanskerta dari Belanda.

Barulah di tahun 1918, berkat jasa George Cœdes, masyarakat Indonesia bisa mengenal Sriwijaya sebagai sebuah negeri di Sumatra. Arkeolog asal Prancis itu didaulat sebagai penemu negeri Sriwijaya lewat tulisannya Le Royaume de Çrīvijaya.

Setidaknya ia menggunakan terjemahan oleh Kern di mana nama Sriwijaya muncul, lalu ditambah karya I-Tsing di mana nama Shili Foshi dicatat, dan data epigrafi termasuk beberapa prasasti bangsa Cola, India, sebagai beberapa indikator untuk menetapkan Sriwijaya adalah nama negeri di Sumatra Selatan.

Prasasti-prasasti Sriwijaya kemudian menawarkan terminologi yang lebih spesifik untuk menyebut apa itu Sriwijaya. Dalam prasasti-prasasti awal Sriwijaya, khususnya prasasti Kota Kapur dan Telaga Batu yang ditemukan di Palembang, Sriwijaya disebut sebagai kadatuan.

Prasasti Telaga Batu yang baru dipublikasikan peneliti dari Belanda, J.G. de Casparis, pada 1956 bahkan mengungkapkan jabatan-jabatan dan pangkat yang mungkin sekali ada di dalam struktur pemerintahan dan kemasyarakatan Sriwijaya, mulai dari putra raja (rajaputra), menteri (kumaramatya), bupati (bhupati), panglima (senapati), dan lain sebagainya.

Kendati disebutkan ada putra raja, pelayan raja, dan budak raja di prasasti itu, sejumlah ahli menyimpulkan Sriwijaya bukanlah berbentuk kerajaan. Sistemnya berupa kadatuan. Ini paling tidak berlaku pada akhir abad ke-7 hingga ke-8.

Hermann Kulke, ahli sejarah Asia Tenggara dan India berkebangsaan Jerman, mempublikasikan tulisannya Kadatuan Srivijaya, Imperium atau Kraton Sriwijaya? pada 1993. Lewat tulisan yang kini diterbitkan ulang dalam Kedatuan Sriwijaya, dia berpendapat Sriwijaya lebih merupakan sebuah kadatuan yang membawahi wilayah lain yang mengakui kedaulatannya.

Lebih Besar dari Singapura?

Umumnya, Palembang memang lokasi yang banyak disepakati sebagai awal pusat pemerintahan Sriwijaya. Itu berdasarkan prasasti-prasasti Sriwijaya yang ditemukan di Palembang. Sampai kini sudah 101 tahun sejak Cœdes menemukan keberadaan Sriwijaya sebagai sebuah negeri. Namun, misteri terkait Kedatuan ini masih menyimpan banyak tanda tanya.

Secara keseluruhan, para sejarawan menduga, kedatuan ini berfokus pada sektor perdagangan laut di daerah Selat Malaka dan Selat Sunda. Paul Michel Munoz dalam Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula mengungkapkan, kekuasaan Sriwijaya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Armada maritimnya terkenal kuat dan wilayah kekuasaannya luas, namun perlahan runtuh karena beberapa sebab, utamanya karena kehilangan wilayah-wilayah kekuasaannya, juga akibat peperangan dengan negara-negara tetangga, misalnya dengan Kerajaan Medang dari Jawa dan Kerajaan Chola dari India Selatan.

Artinya, jika kita sampai ke perandai-andaian saktinya, kalau Sriwijaya masih bertahan katakanlah sampai beberapa abad kemudian, maka bisa saja pusat perdagangan atau hub pelayaran Asia akan ada di Indonesia. Bayangkan betapa besarnya Palembang menjadi pusat perdagangan, bisa saja akan menyaingi atau bahkan jauh lebih ramai dibandingkan Singapura.

Memang sulit untuk melihat kemungkinan Sriwijaya bisa sampai bertahan hingga saat ini, apalagi jika berkaca pada keberadaan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, termasuk Majapahit. Salah satu warisan terbesar yang mungkin akan jadi mimpi besarnya adalah jika Indonesia punya hub perdagangan laut yang besar tempat semua kapal dari seluruh dunia berlabuh dan berdagang. 

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan soda jenis cola. Soda yang biasanya berwarna hitam gelap ini merupakan salah satu jenis soda yang bisa ditemui di negara mana pun.

Namun, seperti yang kita tahu, ada juga berbagai merek dan perusahaan yang menjual soda minuman jenis ini. Mungkin, dua merek yang paling populer adalah Coca-Cola dan PepsiCo.

Meski Pepsi kini tidak lagi hadir di Indonesia, dua merek populer ini saling bersaing di berbagai belahan dunia. Bahkan, persaingan keduanya ini disebut sebagai cola wars.

Tajuk cola wars ini bukan asal nama. Lihat saja bagaimana strategi marketing dua perusahaan soft drink terbesar di dunia ini bersaing satu sama lain. Mulai dari selebriti, atlet, pesepakbola, ajang olahraga, dan lain sebagainya, laris manis jadi bintang iklannya. Dikotomi ini pun terjadi di berbagai sektor hiburan, seperti: Beyonce dengan Pepsi vs Taylor Swift dengan Coca-Cola, Lionel Messi dengan Pepsi vs LeBron James dengan Coca-Cola, dan seterusnya.

Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebetulnya persaingan ini bisa terjadi? Benarkah tajuk cola wars ini dimenangkan oleh Coca-Cola?

Asal-Usul Dua Raksasa Soft Drinks

Dibandingkan Pepsi, Coca-Cola telah ada lebih dahulu. The Coca-Cola Company berdiri pada tahun 1892 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), walaupun sebenarnya formula resep Coca-Cola telah ditemukan oleh pharmacist John Stith Pemberton pada tahun 1886.

Baca Juga: Saatnya Minum “Jamu” ala Jokowi?

Sementara, PepsiCo sebagai perusahaan memang baru berdiri pada 1965. Namun, merek minuman ini telah ada sejak tahun 1893 dengan nama Brad’s Drink dan diperkenalkan oleh Caleb Bradham – sebelum diubah namanya menjadi Pepsi-Cola pada tahun 1898. 

Coca-Cola awalnya dibuat untuk obat – berbeda dengan Pepsi yang sedari awal memang sudah dibuat untuk minuman ringan bersoda. Coca-Cola bahkan awalnya punya kandungan cocaine di dalamnya – meskipun kadar kandungannya kecil – yang kemudian dihapuskan oleh presiden perusahaan tersebut, Asa Candler, pada 1903.

Sementara, Pepsi mendapatkan namanya dari Pepsis atau Pepsin yang dari bahasa Yunani yang artinya pencernaan. Walaupun belum bersaing sengit, sejak awal Pepsi memang dituduh sebagai “peniru” Coca-Cola.

Pada tahun 1932, Pepsi yang saat itu dimiliki oleh Charles Guth sempat bangkrut dan sempat ditawarkan kepada Robert Winship Woodruff yang saat itu menjadi Presiden Coca Cola Company. Namun, tawaran itu ditolak. Artinya, Coca-Cola sebetulnya sudah bisa “menghancurkan” Pepsi jika saat itu tawarannya diterima.

Saat Perang Dunia II bergulir, Woodruff yang merasa bisnisnya terancam akibat rationing atau pembatasan penjualan gula pergi ke Gedung Putih dan bicara pada pemerintah bahwa Coca-Cola adalah kebutuhan mendesak masa perang alias wartime necessity. Upayanya berhasil dan Coca-Cola dipasok ke banyak kamp militer Amerika Serikat.

Ini juga menjadi penanda bagaimana Coca-Cola dan iklannya menjadi icon patriotism AS di kancah internasional ketika logonya juga ada di berbagai medan perang yang didatangi tentara AS – selain juga karena tampil di Olimpiade. Hal ini tidak didapatkan oleh Pepsi – utamanya terkait sugar rationing tersebut.

Ada catatan yang mengatakan bahwa, selama era Perang Dunia II, para tentara dan sukarelawan perang AS mengonsumsi 10 miliar botol Coca-Cola. Bisa jadi, strategi di perang ini tercatat sebagai salah satu strategi marketing yang paling brilian dalam sejarah.

Di era Perang Dunia II ini juga, Coca-Cola memperkenalkan brand Fanta yang pertama kali diproduksi oleh Coca-Cola Company cabang Jerman akibat embargo yang diterapkan Adolf Hitler – membuat banyak bahan pembuatan Coca-Cola dari AS tak bisa masuk ke negara tersebut.

Baca Juga: Minuman Ringan Kena Cukai Sri Mulyani?

The Old vs The New

Pasca-Perang Dunia II, Coca-Cola merasa menjadi pemenang. Kedekatannya dengan pemerintah juga menjadi salah satu kunci utamanya. Namun, semuanya berubah perlahan sejak tahun 1950-an hingga 1960-an ketika industri soft drink dunia mengalami perubahan signifikan.

Perusahaan-perusahaan soft drink mulai menciptakan lebih dari satu brand minuman dengan rasa yang bervariasi. Selain itu, tak seperti Coca-Cola yang dikuasai secara tunggal oleh Woodruff, Pepsi misalnya punya lebih dari satu tokoh kunci perusahaan sehingga membuat dinamika dan inovasi berjalan lebih lancar – seperti iklan di televisi (TV).

Pepsi juga tidak berfokus pada generasi Perang Dunia II, tetapi pada generasi muda kala itu. Generasi peminum Pepsi juga diidentikkan dengan anak-anak muda yang tidak tradisional. Pangsa pasar Pepsi terus meningkat.

Hal ini bertambah buruk bagi Coca-Cola ketika pada tahun 1975, Pepsi meluncurkan Pepsi challenge. Jadi mereka melakukan semacam blind taste test dan memperlihatkan bahwa ketika konsumen tak tahu produk mana yang mereka minum, mereka cenderung lebih suka rasa dari Pepsi.

Kala itu, diklaim ada sekitar 11 juta orang di seluruh AS ikut dalam challenge ini. Momen inilah yang meningkatkan posisi market share Pepsi – bahkan mampu melampau Coca-Cola di tahun 1980-an di beberapa wilayah penjualan. Dekade ini memang menjadi “masa agak suram” bagi Coca-Cola.

Untuk menghadapi persaingan dengan Pepsi, perusahaan tersebut bahkan mempertimbangkan untuk mengubah “secret ingredient” alias resep rahasianya yang akhirnya berujung pada peluncuran produk bernama New Coke. Namun, penerimaannya jauh dari yang diharapkan. Masyarakat AS tak menyukai rasa baru tersebut dan melihatnya sebagai “pendobrakan tradisi”.

Bahkan, banyak orang membentangkan spanduk “Anti-New Coke”, menelepon perusahaan tersebut puluhan ribu kali untuk komplain, dan lain sebagainya. Banyak yang bahkan berseloroh bahwa mengubah rasa Coca-Cola lebih buruk daripada mengganti Konstitusi AS.

Baca Juga: Hengkangnya Pepsi dan Regulasi Sri Mulyani

Kejadian ini menjadi perayaan tersendiri bagi Pepsi yang merasa diri sebagai pemenang dari The Cola Wars. Pepsi yang dahulunya dituduh sebagai imitator bahkan merayakannya dengan meliburkan semua pegawainya selama sehari.

Akibat kejadian ini, Coca-Cola akhirnya kembali meluncurkan produk klasik mereka dengan resep yang sebelumnya dipakai. Ini perlahan kembali menaikkan nama mereka dalam persaingan dengan Pepsi yang terus terjadi hingga saat ini.

Pada tahun 2018 lalu, nilai Coca-Cola Company mencapai US$230.6 miliar atau sekitar Rp 3.342 triliun dengan market share di AS mencapai 43,3 persen. Sementara, pada saat yang sama PepsiCo bernilai US$182.8 miliar atau sekitar Rp 2.649 triliun dengan market share di AS mencapai 24,9 persen. Coca-Cola mungkin masih lebih unggul tetapi ada sejarah ketika ia sempat terkapar dibandingkan Pepsi.

Politik Soda

Persaingan Coca-Cola dan Pepsi ini memang punya dimensi pembelajaran yang luas. Selain terkait strategi marketing-nya, kita juga jadi tahu bahwa Coca-Cola punya kedekatan dengan pemerintah AS hingga saat ini

Bahkan dalam salah satu dokumen Wikileaks disebutkan bahwa Coca-Cola punya kedekatan tersendiri dengan Bill Clinton dan Hillary Clinton – hal yang mungkin tak dipunyai oleh Pepsi.  

Marion Nestle – seorang profesor sosiologi, nutrisi, food studies dan public health dari New York University – dalam bukunya berjudul Soda Politics menyebutkan bahwa pertarungan politik antara Coca-Cola Company dan PepsiCo juga melibatkan strategi pemasaran yang menyasar ke kelompok anak-anak, minoritas, dan masyarakat low income, dan tidak sedikit yang menggunakan lobi untuk membatasi kritik terkait dampak kesehatan yang diakibatkan terlalu banyak mengonsumsi soda.

Lalu, bagaimana menurut kalian? Bila Pepsi memang sudah tersingkir dari pasar Indonesia, lantas, seperti apa persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi ini harus dimaknai? Lalu, kalian ada di tim mana, Coca-Cola atau Pepsi?

Baca Juga: Apple vs Microsoft: Rival Jiplak dan Musuh yang Diciptakan?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sangka bahwa ternyata terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang mengidientifikasi diri mereka sebagai Yahudi. Namun, bila mengacu pada Rabi Yaakov Baruch yang tinggal di Manado, Sulawesi Utara, banyak warga Yahudi di Indonesia yang menyembunyikan identitasnya akibat trauma masa lalu.

Rabi Yaakov sendiri sebenarnya merupakan bagian dari simpul keturunan Yahudi di Indonesia. Rabi Yaakov dan kehadiran kelompok ini mungkin menunjukkan bahwa terdapat pertalian sejarah di antara orang-orang keturunan Yahudi sejarah yang panjang di republik ini.

Konteksnya makin menarik untuk dibahas karena tumpang tindihnya pemahaman antara keturunan Yahudi, agama Yahudi, dan Zionisme yang banyak kali menguatkan gerakan antisemitisme alias anti-Yahudi. Padahal, istilah-istilah itu punya arti yang berbeda.

Lantas, apa sebenarnya perbedaan dari tiga identifikasi tersebut? Kemudian, seperti apa sejarah orang-orang Yahudi yang lahir dan besar di Indonesia ini?

Asal Yahudi di Indonesia

Terdiasporanya orang-orang Yahudi punya sejarah panjang. Sejak abad ke-7 SM, orang-orang Yahudi sudah mengalami pengasingan (exile), yaitu ketika Sargon II dari Kerajaan Assyria menduduki wilayah Kerajaan Israel. Ini kemudian berlanjut ketika Nebukadnezar II menjadi penguasai Babylonia.

Namun, diaspora orang Yahudi ke berbagai penjuru dunia punya tonggak yang lebih besar ketika Kota Yerusalem dihancurkan oleh Titus yang kemudian menjadi Kaisar Romawi – dengan pasukannya yang dipimpin oleh Tiberius Julius Alexander pada tahun 70 M.

Baca Juga: Yahudi vs Armenia: Terusir, Dibantai, dan Berjaya

Sejak saat itu, orang-orang Yahudi tersebar ke daratan Eropa Barat, Asia, hingga ke negara-negara Arab. Tak sedikit dari orang-orang Yahudi ini yang kemudian berprofesi sebagai pedagang dan menjelajah ke berbagai negara di dunia, termasuk ke kepulauan Nusantara.

Adapun jejak tertua orang Yahudi di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-10 M sebagai akibat kemunculan jaringan perdagangan antara Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Romi Zarman dalam bukunya Di Bawah Kuasa Antisemitisme menyebutkan bahwa kehadiran orang Yahudi ke Indonesia bisa dilihat dalam tiga gelombang.

Gelombang awal adalah orang-orang Yahudi yang datang pada awal abad ke-10 yang berasal dari Yaman, Maroko, dan Irak dengan tujuan untuk berdagang. Ini dibuktikan dari kisah Ishaaq Yehuda, seorang Yahudi Oman yang berdagang di Sumatera dan tewas dirampok di wilayah kerajaan Sriwijaya. Tiga abad kemudian, lewat dokumen Geniza, diketahui bahwa seorang Yahudi Mesir berlabuh dan berdagang di Barus, Pesisir Barat Sumatra.

Gelombang kedua adalah yang punya tujuan politik ketika terusir dari Spanyol dan Portugal akibat politik inkuisisi dari Gereja Katolik Roma yang membuka pengadilan untuk ajaran-ajaran yang dianggap sebagai bidah atau sesat pada abad ke-16.

Sementara, gelombang ketiga terjadi pada saat masuknya Belanda ke Indonesia. Sebagian besar mereka merupakan Yahudi Separdi alias Sephardic Jews yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan menjadi penerjemah bagi perusahaan dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) milik Belanda dan East India Company (EIC) milik Britania Raya.

Sementara, orang-orang Yahudi Askenazi dari Eropa Timur kebanyakan bekerja sebagai administrator dan ada yang tergabung dalam barisan serdadu VOC. Sementara, Yahudi Mizrahi yang umumnya dari Timur Tengah bergiat dalam bisnis dan perdagangan kala itu.

Baca Juga: Keluarga Rothschild dan Konspirasi Yahudi

Rabi Benjamin Meijer Verbrugge – salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Indonesia – dalam salah satu wawancara bahkan menyebut VOC berisi 80 persen orang-orang berdarah Yahudi. Orang Yahudi yang datang ke Indonesia bukan hanya penganut agama Yahudi alias Yudaisme saja, melainkan juga terdiri dari Yahudi Arab beragama Islam yang bermigrasi bersama-sama dengan rombongan Arab. Bahkan, Romi Zarman menyebut dirinya bertemu dengan salah seorang keturunan Yahudi Arab dan menemukan mereka berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara.

Dalam catatan Romi, pada awal tahun 1920-an, orang-orang Yahudi ini antara lain tersebar di Kutaraja, Padang, Medan, Deli, Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Jejak peninggalan mereka saat ini masih dapat dilihat dari makam beraksara Ibrani seperti di Peucut Aceh, TPU Pertamburan Jakarta, Kembang Kuning Surabaya, dan Manado.

Hingga kini, komunitas Yahudi masih tersebar di beberapa daerah. Tantangan terbesar mereka adalah menghadapi sentimen anti-Yahudi di Indonesia – terutama akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Nasib Yahudi di Indonesia

Konflik Israel-Palestina dianggap menjadi salah satu yang menumbuhkan sentimen anti-Yahudi di Indonesia. Pada tahun 2009, Sinagoge Beith Shalom di Surabaya yang dibangun sekitar tahun 1948 sempat menjadi sasaran protes keras menyusul perang di Gaza. Sinagoge ini telah dirobohkan pada tahun 2013 lalu.

Dalam survei nasional Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslimin Indonesia, yang dilakukan Wahid Institute pada 2017, kelompok Yahudi berada di urutan ketiga sebagai kelompok yang paling tidak disukai, setelah komunis dan LBGT (lesbian, biseksual, gay, dan transgender).

Meski begitu, saat Abdurahman Wahid alias Gus Dur menjabat sebagai presiden, situasi politik dan sosial lebih terbuka. Keturunan Yahudi pun mulai terbuka mengenai jati dirinya.

Baca Juga: Konflik Israel-Palestina Absen Solusi?

Besarnya anti semitisme di Indonesia tidak lepas dari tumpang tindihnya pemahaman tentang keturunan Yahudi, Zionisme, Yudaisme, Israel, dan, bahkan, Freemason. Padahal, kelimanya berbeda.

Antropolog asal Belanda, Martin van Bruinessen dalam bukunya Yahudi Sebagai Simbol dalam Wacana Islam Indonesia Masa Kini menyebutkan bahwa lahirnya gerakan Zionisme yang identik dengan berdirinya negara Israel tidak ada sangkut pautnya dengan agama Yahudi. Menurutnya, seseorang bisa mendukung atau menolak Zionisme tanpa harus dia punya hubungan sebagai penganut Yahudi atau tidak.

Selain itu, seseorang yang tidak berdarah Yahudi bisa memeluk agama ini. Sementara, Freemason merupakan organisasi rahasia dengan penekanan lebih pada nilai kemanusiaan universal ketimbang nilai religius tradisional.

Disebutkan saat ini ada sekitar 200 orang Yahudi yang menganut Yudaisme secara terbuka, dari ribuan orang keturunan yang tersebar di Indonesia.

Orang-orang Yahudi di Indonesia sendiri mendapatkan perlindungan hukum sama seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Banyak dari mereka yang menganut agama resmi seperti Kristen, Islam, maupun Katolik.

Namun, tidak sedikit juga yang memeluk agama Yahudi, agama leluluhur mereka. Sekalipun bukan bagian dari 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, mereka juga dilindungi untuk menjalankan aktivitas keagamaannya.

Baca Juga: Zionis Nusantara, Munculnya Pendukung Israel

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang pernah menonton film Admiral (2015) atau film yang memiliki judul Michiel de Ruyter dalam bahasa aslinya, mungkin nama Michiel de Ruyter bukanlah nama yang asing. De Ruyter adalah seorang laksamana angkatan laut Belanda yang tercatat sebagai laksamana paling hebat dalam sejarah manusia.

Latar film tersebut berjalan saat perang antara Inggris dan Belanda (Anglo-Dutch War) memasuki tahap ketiga pada tahun 1673 – tepatnya di Pertempuran Texel (Battle of Texel) antara Inggris bersama Prancis melawan Belanda. Pertempuran – di mana Inggris diperkuat oleh 92 kapal dan 30 kapal api (fire ships) sedangkan Belanda hanya punya 75 kapal dan 30 kapal api yang lebih kecil tetapi lebih terlatih – ini nyatanya memang diungguli oleh Belanda.

Pertempuran ini juga menjadi semacam gambaran awal pertentangan dua kekuatan kolonial lampau yang terus bersaing hingga periode-periode selanjutnya – katakanlah melalui persaingan antara Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dan East India Company (EIC), perebutan wilayah kolonial di Nusantara, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana benturan dua negara ini pernah terjadi?

Hubungan Manis Berujung Petaka?

Eropa di abad ke-16 adalah masa yang penuh dengan perang. Adalah Dinasti Habsburg yang mewakili kekuatan Katolik kala itu berperang melawan negara-negara Protestan. Ini adalah bagian dari gelombang reformasi dalam peradaban Barat dan kekristenan kala itu yang menandai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia.

Inggris dan Belanda kala itu terlibat dalam perang ini. Di Belanda sendiri, secara spesifik, ada Perang 80 Tahun alias Perang Kemerdekaan yang terjadi antara 17 provinsi melawan Raja Philip II dari Spanyol yang merupakan penguasa atas Habsburg Belanda – sebutan untuk wilayah itu.

Sementara, Inggris sendiri saat dipimpin oleh Ratu Elizabeth I juga sedang memainkan politik melawan Spanyol. Elizabeth I membangun angkatan laut yang kuat untuk menghadapi pembajakan dan pertempuran di laut dalam rangka melindungi kepentingan negaranya.

Karena sama-sama melawan Spanyol, Inggris pun memberikan dukungan terhadap Perang Kemerdekaan di Belanda lewat penandatanganan Perjanjian Nonsuch dengan provinsi-provinsi di Belanda tersebut. Namun, hubungan berubah ketika Charles I berkuasa di Inggris. Ia justru melakukan kesepakatan rahasia dengan Spanyol dan justru ingin melawan Belanda.

Hubungan Inggris dan Belanda ini sangat dipengaruhi oleh persaingan penjelajahan dunia menuju apa yang disebut sebagai New World (Dunia Baru) – utamanya untuk mencari komoditas perdagangan yang salah satunya adalah rempah-rempah.

Baca Juga: Materialisme Monopoli Perdagangan Belanda di Nusantara

Sekalipun bersaing, kala itu embrio perdagangan bebas telah mulai digariskan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam ius gentium atau law of nations yang merupakan warisan hukum Romawi. Suasana damai ada tetatpi juga tetap ada ketegangan. Belanda sendiri mengambil porsi wilayah dagang yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis lewat Perjanjian Tordesillas.

Benturan-benturan yang terjadi dengan Inggris berubah menjadi lebih kuat ketika persaingan memperebutkan komoditas perdagangan berujung pada pembentukan kongsi dagang. Inggris lebih dulu mendirikan EIC pada tahun 1600. Tak mau ketinggalan, Belanda pun mendirikan VOC dua tahun kemudian pada 1602.

Persaingan ini awalnya berhubungan dengan monopoli komoditas tetapi kemudian berujung pada benturan fisik yang lebih serius. Konteks monopoli itu misalnya yang dilakukan Belanda pada komoditas pala, cengkeh, dan bunga pala yang tumbuh di pulau-pulau di Maluku – terutama di Kepulauan Banda.

Untuk mengontrol harga, VOC mewajibkan tumbuhan ini hanya ada di Maluku saja. Sementara, di daerah-daerah lain, komoditas tersebut dilarang tumbuh dan bahkan akan dicabut atau dirusak tanamannya. Harga komoditas tersebut kemudian dijual antara 14 hingga 17 kali lipat dari harga awal. Akibatnya, Belanda kemudian berubah menjadi negara dengan perdagangan laut paling kuat di Eropa kala itu – termasuk juga dari sisi angkatan lautnya.

Konteks benturan dengan EIC dalam kaitan dengan monopoli ini sempat terjadi pada tahun 1623 dalam tajuk Pembantaian Ambon. Kala itu, terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh VOC kepada 20 orang – dengan 10 orang di antaranya adalah pegawai EIC – atas tuduhan pengkhianatan.

Dinamika terus berubah ketika terjadi Perang Sipil di Inggris pada tahun 1642 ketika Oliver Cromwell memimpin tentara parlemen melawan Raja Charles I. Cromwell kemudian berambisi untuk membesarkan angkatan laut Inggris dan menyaingi Belanda yang saat itu sudah menjadi pemain besar.

Persaingan dan benturan yang terjadi akhirnya berujung pada keputusan Inggris untuk mengonfrontasi Belanda yang menurut mereka “tidak berterima kasih” atas bantuan yang diberikan di masa lampau.

Maka, pecahlah Anglo-Dutch War yang terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama terjadi antara tahun 1652-1654, tahap kedua pada 1665-1667, tahap ketiga pada 1672-1674, dan tahap keempat pada 1780-1784. Perang tahap keempat sendiri terjadi setelah untuk waktu satu abad kedua negara menjadi sekutu.

Baca Juga: Polemik Maaf Raja Belanda untuk Indonesia

Pasca-perang tahap keempat, beberapa penulis menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda memasuki era Unspoken Allies. Ini misalnya dituliskan oleh Nigel Ashton dan Duco Hellema dalam buku mereka Unspoken Allies. Era kekuasaan global Belanda sebagai penguasa lautan juga perlahan berganti.

Pada tahun 1814, terjadi Anglo-Dutch Treaty yang berisi kesepakatan untuk mengembalikan wilayah-wilayah koloni Belanda kepada negara tersebut – dengan mengecualikan Cape of Good Hope (Tanjung Harapan) di Afrika Selatan. sInggris juga memberikan kepulauan Bangka kepada Belanda sebagai ganti Kochi di India. Perjanjian ini kemudian disempurnakan lagi lewat perjanjian lanjutan di tahun 1824.

Setelah Inggris-Belanda Rujuk

Situasi dalam tajuk hubungan yang kondusif terus terjadi selama Perang Dunia, di mana Inggris dan Belanda menjadi sekutu bersama. Ketika Belanda diduduki oleh Hitler pada tahun 1940, Ratu Belanda Wilhelmina “mengungsi” ke Inggris dan memimpin pemerintahannya dari sana.

Pasca-perang, hubungan yang dekat itu terus terjadi hingga saat ini. Dua negara ini sama-sama menganut monarki konstitusional. Angkatan laut kedua negara juga menjalin hubungan yang sangat dekat – hal yang tentu saja menarik mengingat persaingan keduanya di masa lampau.

Beberapa perusahaan besar dunia juga punya pertalian asal dari dua negara ini, misalnya Royal Dutch Shell – perusahaan minyak dan gas –berasal dari dua negara ini. Ada juga Unilever yang menyediakan produk-produk kebutuhan mandi kalian yang merupakan hasil merger dua perusahaan, yakni perusahaan margarin Belanda bernama Margarine Unie dengan perusahaan sabun asal Inggris bernama Lever Brothers.

Pada akhirnya, kisah tentang Inggris dan Belanda akan jadi perbincangan yang selalu menarik. Banyak obrolan di warung kopi yang bilang bahwa Indonesia sulit maju karena dijajah Belanda, dan nasibnya akan berbeda kalau dijajah oleh Inggris. Namun, itu topik yang menarik untuk kita diskusikan di tulisan selanjutnya.

Belanda memang saat ini tidak sedominan Inggris di panggung politik internasional tetapi banyak yang menyebut negara ini sebagai raksasa yang sedang tertidur. Mungkin, Battle of Texel di awal tulisan tadi sudah lebih dari cukup untuk menggambarkannya.

Lalu, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Belanda suatu saat akan kembali ke masa kejayaannya lagi?

Baca Juga: Di Balik Kata Maaf Belanda

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Dengan penandatanganan Persetujuan Linggarjati ini sekarang, berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya” – Sutan Sjahrir, Ketua Delegasi Perjanjian Linggarjati 1947

Ini adalah pernyataan Sutan Sjahrir saat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Sjahrir memang menjadi kunci dari pertemuan yang hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda.

Yang jelas, peristiwa ini adalah simpul posisi Sjahrir sebagai Perdana Menteri (PM) pertama Indonesia dan termuda di dunia kala itu karena usianya masih 36 tahun, serta sumbangsihnya yang besar untuk perjalanan negara ini sebelum akhirnya diberikan status sebagai Pahlawan Nasional.

Namun, selalu banyak cerita menarik di belakangnya – terutama bagaimana peliknya hubungannya dengan Soekarno di akhir masa hidupnya, di mana Sang Bung Besar itu menuduh Sang Bung Kecil Sjahrir sebagai salah satu dalang di balik upaya pembunuhannya lewat bom di Jalan Cendrawasih, Makassar, pada tahun 1962. Penasaran bagaimana kisahnya?

Mengenal Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Mohammad Rasad yang bergelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman dan ibunya bernama Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat.

Ayahnya adalah seorang penasihat Sultan Deli dan kepala jaksa di Medan. Sjahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus (Roehana Koeddoes) – aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.

Sjahrir kecil memulai pendidikannya di Europeesche Lagere School (ELS) atau setingkat sekolah dasar, kemudian masuk di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setingkat dengan SMP.

Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di Algemeene Middelbare School (AMS). Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesie yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar dalam Sumpah Pemuda 1928.

Setamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 dan melanjutkan kuliahnya di fakultas hukum Universitas Amsterdam – sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden.

Baca Juga: Pelopor Feminis Eksistensialis Bangsa

Di Belanda, Sjahrir berteman dengan Salomon Tas, seorang Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat. Dalam catatannya Souvenirs of Sjahrir yang diterjemahkan Ruth McVey, Sal Tas – demikian ia dipanggil – menyebutkan bahwa Sjarir tertarik dengan pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama dalam tujuan melepaskan diri dari kolonialisme.

Kisah tentang persahabatan Sal Tas dan Sjahrir ini juga menarik karena melibatkan romansa dengan seorang perempuan bernama Maria Duchateau yang kelak sempat menjadi istri Sjahrir di kemudian hari, walaupun saat itu si Maria ini adalah istri dari Sal Tas.

Di Belanda, Sjahrir juga bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Ia juga bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Kisah Sjahrir dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia yang punya latar belakang pendidikan Barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda dibandingkan tokoh-tokoh yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia, misalnya Soekarno. Sal Tas menyebut Sjahrir tertarik pada sains dan sangat antusias dalam belajar dan berdiskusi – yang mana Soekarno sempat “mengkritik” kebiasaan diskusi Hatta dan Sjahrir ini.

Hatta dan Sjahrir sempat mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia untuk mengembangkan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-baru, sekalipun ia sebetulnya belum selesai kuliah. Sjahrir kemudian banyak terlibat di surat kabar Daulat Rakyat yang menjadi media PNI-baru.

Akibat aktivitas nasionalisnya, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Boven Digul kemudian Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Saat masa kekuasaan Jepang, beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir disebut bergerak di bawah tanah dan cenderung resistan terhadap kekuasaan Jepang. Sementara, Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif.

Ini salah satunya ditulis oleh Rudolf Mrazek dalam bukunya Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia. Sikap Sjahrir yang anti-Jepang membuatnya bisa lebih diterima oleh Belanda ketika masuk dalam perundingan-perundingan.

Baca Juga: Soekarno, Poliglot Musuh Belanda

Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Sjahrir ditunjuk sebagai PM. Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, mispersepsi muncul karena pemberitaan media-media kala itu – utamanya media Belanda – yang menyebut Sjahrir “menjual” Indonesia kepada Belanda.

Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi yang berujung pada penculikan Sjahrir pada 26 Juni 1946 di Solo. Kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perdjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia. Sjahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio.

Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Sjahrir sebagai PM berakhir pada tahun 1947. Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI.

Kebiasaan Sjahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya. PSI yang dipimpinnya, misalnya, adalah partai kader yang bertumpu pada ruang-ruang diskusi. Pendekatan ini berbeda, misalnya, dengan PKI yang merupakan partai massa yang fokus kegiatannya adalah berbasis agitasi.

Banyak intelektual muda dan cendekiawan yang lebih tertarik pada gagasan Sjahrir. Anggota PSI juga merupakan keturunan keluarga berada dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, PSI tak bisa menjadi besar karena seret dalam merekrut anggota. Ini juga dapat terjadi karena ide tentang sosial demokrasi yang dibawa Sjahrir gagal ditransfer ke masyarakat bawah.

Senjakala Sang Perdana Menteri

PSI pada akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pada tahun 1962, Sjahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tuduhan langsung dilontarkan kepada orang-orang Republik Persatuan Indonesia (RPI), yang merupakan terusan dari pemberontakan PRRI, dan berujung pada penangkapan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi.

Rudolf Mrazek menyebutkan bahwa ada desas desus tentang “Bali connection” – sebutan yang diberikan oleh Soebandrio, Kepala Badan Poesat Intelijen (BPI) terhadap kelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Sjahrir sebagai salah satu anggotanya. Lebih jauh, tuduhan kemudian mengarah kepada pimpinan-pimpinan PSI dan Masyumi, termasuk Sutan Sjahrir.

Baca Juga: Bila Indonesia Jadi Negara Serikat

Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi dari BPI tersebut dan diungkapkan dalam otobiografinya yang disusun oleh penulis Amerika Serikat, Cindy Adams. Sjahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili.

Ia ditahan dan kondisi stres dalam penjara membuat tekanan darah tingginya memburuk. Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo, Jakarta. Apalagi, di sana, Sjahrir ditempatkan pada sebuah kamar yang lembap yang persis di sebelah kamar mandi/toilet.

Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Sjahrir sempat meyakinkan sang presiden lewat sepucuk surat bahwa kepercayaannya pada dugaan BPI adalah salah. Hatta menyebut bahwa Sjahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik tetapi, untuk mengikuti cara teror, itu adalah hal yang tak mungkin. Walaupun demikian, Soekarno tampaknya lebih mempercayai informasi intelnya.

Dalam penjara, kesehatan Sjahrir terus memburuk dan bahkan kiriman makanan dietnya dari rumah tidak boleh masuk sama sekali, demikian ditulis Rosihan Anwar dalam Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir. Beberapa sumber menyebut dirinya pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaga tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung.

Barulah di pagi harinya ia dibawa ke dokter tetapi putra Minang itu tak lagi bisa bicara. Hasjim Ning – pengusaha dan sahabat Sjahrir dan Soekarno menemui sang presiden dan memintanya untuk mengizinkan Sjahrir berobat keluar negeri. Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat dengan catatan: “Jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik.”

Istri Sjahrir, Siti Wahjunah alias Poppy, membawanya berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara.

Sjahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia pada 9 April 1966. Meski begitu, di hari meninggalnya, Soekarno meneken SK Presiden RI No. 76 Tahun 1966 yang isinya menyatakan Sutan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional.

Kisah Sjahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya. Ini juga menggambarkan sengitnya politik kekuasaan di era-era awal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Buya Hamka: Tak Dendam Meski Dipenjara Soekarno

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kejayaan Majapahit di masa lampau memang menjadi kisah yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang kini mewarisi sejumlah wilayah kekuasaannya. Namun, meski kerap dijadikan inspirasi, masa-masa itu memang telah lama berlalu.

Namanya juga masa lalu, tentunya hanya akan menjadi kisah yang diperdengarkan masa kini. Mungkin, salah satu kisah-kisah yang diceritakan ulang tersebut adalah sebuah film kolosal epik yang berjudul Saur Sepuh: Satria Madangkara karya Imam Tantowi yang tayang tahun 1987.

Di film itu, dikisahkan masa pemerintahan Wikramawadhana, raja kelima Majapahit yang berkuasa berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya yang bernama Kusumawardhani – putri dari raja sebelumnya, Hayam Wuruk. Dikisahkan bahwa Wikramawardhana ini terlibat dalam sebuah pertikaian dengan salah satu putra mertuanya yang bernama Bhre Wirabhumi.

Namanya kekuasaan, pasti akan membuat banyak orang menginginkan dan mengejar-ngejarmya. Dalam hal ini, meski Wikramawardhana telah didapuk jadi penguasa Majapahit kala itu, Bhre Wirabhumi merasa lebih berhak karena dirinya lah yang merupakan putra Hayam Wuruk – meski sebenarnya hanya putra dari seorang selir.

Pertikaian ini berujung pada Perang Paregreg antara istana barat Majapahit melawan istana timur Majapahit. Akibatnya, seperti yang terjadi pada kehancuran Kerajaan Romawi yang salah satunya terjadi akibat perang antara Romawi Barat melawan Romawi Timur, demikian pun dengan Majapahit terus mengalami kemunduran akibat pertikaian ini.

Namun, perdebatan yang menjadi perhatian para sejarawan atau bahkan para penggemar cerita sejarah seperti kita-kita ini, adalah seberapa besar sebenarnya kekuasaan Kerajaan Majapahit? Benarkah Majapahit sebesar yang diceritakan di buku-buku sejarah zaman SD dulu? Lalu, apa yang sekiranya akan terjadi jika Majapahit tidak runtuh dan masih bertahan hingga saat ini?

Mengenang Imperium Majapahit

Sebelum membahas bahas mengenai apa yang akan terjadi jika Majapahit tetap berdiri, mari sedikit melihat sejarah kerajaan yang satu ini. Kemaharajaan Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13 Masehi. M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebut Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia.

Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit yang bertakhta pada 1293-1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Awalnya, Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Namun, pada era Jayanegara (1309-1328), ibukota dipindahkan ke Trowulan.

Sejak Girindrawardhana (1456-1466) berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini ke Kediri. Majapahit pun mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Rajasanagara (1350-1389) berkat dukungan Mahapatih Gadjah Mada.

Pada tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi mahapatih pada era Tribhuwana Tunggadewi yang adalah ibunda Hayam Wuruk, Gadjah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gadjah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, ikrar ini kemudian terwujud.

Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit karya Slamet Muljana, Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertamakalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit, seperti tercatat dalam Kitab Nagarakertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?

Masih menurut Nagarakertagama seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Choirul Fuad Yusuf, tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang, dari Semenanjung Malaya – kini Malaysia, Tumasik yang kini dikenal Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina.

Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gadjah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit.

Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk mahapatih baru. Baginya, Gadjah Mada tak tergantikan. Sepeninggal Gadjah Mada, Hayam Wuruk limbung. Kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat.

Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Situasi semakin memburuk karena, pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia.

Bergantinya Sebuah Era

Slamet Muljana dalam Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara menceritakan polemik dalam proses suksesi raja baru. Ini terkait perselisihan keluarga yang semakin memperlemah Majapahit.

Polemik ini berujung pada terjadinya Perang Paregreg yang melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus takhta Majapahit melawan Bhre Wirabhumi. Seperti dituliskan oleh Pranoedjoe Poespaningrat dalam Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan: Dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru, perang saudara ini menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit – selain karena tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gadjah Mada.

Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita pada tahun 1429-1447. Namun, kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk, juga mahapatih setangguh Gadjah Mada.

Majapahit bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Kemudian, munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam.

Kesultanan Demak yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo memang membuat kepunahan Kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra raja Majapahit ke-11, Brawijaya V (1468-1478), dan istri selirnya yang merupakan perempuan asal Tiongkok bernama Siu Ban Ci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI (1478-1498).

Diungkapkan Wiwin Djuwita Ramelan dan ‎Supratikno Rahardjo dalam buku Kota Demak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra, Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan banyak daerah lain di Jawa, berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Brawijaya VII yang tambah merosot dengan semakin banyaknya daerah taklukan yang melawan dan melepaskan diri.

Raden Patah kemudian wafat pada 1518. Penerusnya, Pati Unus (1518-1521), gugur tiga tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan, yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin ke-3 Kesultanan Demak, Sultan Trenggana (1521-1546).

Baca Juga: Mengapa Presiden Selalu Orang Jawa?

Pada tahun 1527, Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggana juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin.

Serangan tersebut sukses dan Brawijaya VI terbunuh. Sejak tahun itulah, riwayat Kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggana mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa.

Sekarang, kita sampai ke perandai-andaian saktinya. Apakah mungkin Majapahit yang digdaya itu bertahan di tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang?

Bila Masih Ada Majapahit

Tidak ada yang tahu pasti jawaban atas perandaian ini. Yang jelas, jangan membayangkan konteks kekuasaan Majapahit itu sama dengan konsep bernegara saat ini, katakanlah seperti kita di Republik Indonesia, yang punya batas-batas darat dan laut yang jelas, tegas, serta diakui dunia internasional.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Majapahit ada di era feodal, yakni ketika kekuasaan yang diklaim menjadi satu kesatuan Kerajaan Majapahit itu bentuknya bervariasi, mulai dari provinsi sungguhan yang diperintah oleh seorang bangsawan Jawa yang tunduk pada raja Majapahit di Trowulan, atau kerajaan yang lebih kecil/lemah yang rajanya setiap tahun mengirim upeti kepada Trowulan, atau sekedar pendirian pos dagang Majapahit dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja lokal.

Jadi, identitas dan ikatan antar-masyarakat masih sangat longgar. Katakanlah, Sumpah Palapa tidak sama mengikatnya dengan Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, konteks Islamisasi yang terjadi di Nusantara juga akan sangat mungkin menjadi penghalang bagi tetap bertahannya Majapahit.

Namun, kembali lagi, misalkan saja Hayam Wuruk mewariskan kekuasaannya pada raja selanjutnya yang cakap dan Gadjah Mada punya penerus yang tak kalah hebat. Apa yang akan terjadi? Mungkin, bisa saja tidak akan ada Indonesia.

Wilayah Nusantara ini mungkin akan bernama Majapahit sampai sekarang. Pemerintahan kita bisa saja bukan berbentuk republik, melainkan menjadi sebuah monarki. Artinya, kita bakal punya perdana menteri.

Lalu, bahasa dan aksara kita mungkin masih dalam bentuk aksara Jawa. Kemudian, selama penguasa selanjutnya itu bisa memperkuat kelonggaran identitas yang sebetulnya tidak kuat di era Majapahit, kemungkinan untuk bertahan sebagai negara besar tentu saja akan ada.

Namun, bila hal itu tidak terjadi dan dengan gelombang kolonisasi yang masuk ke Nusantara, sangat mungkin wilayah Majapahit pada akhirnya hanya akan meliputi wilayah Jawa dari tengah hingga ke bagian timur dan ke sekitarnya saja.

Kita juga tahu bahwa kebanggaan akan luas dan besarnya Majapahit juga punya makna perjuangan karena menjadi kisah sejarah yang digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk bebas dari para penjajah. Mungkin warisan nilai itulah yang harus terus dijaga agar kita bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Baca Juga: Jokowi-Luhut ‘Mirip’ Majapahit?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.