Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #50
PinterPolitik.com

Pada Oktober 2026, negara akan mulai melihat.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Government Technology nasional. Sejak hari itu, 43 kabupaten/kota yang selama ini menjadi ruang uji coba berhenti menjadi uji coba. Mereka menjadi pola yang akan ditiru seluruh negeri.

Selama ini negara cukup mengenali warganya dari satu hal: sebuah nama dalam daftar. Mulai Oktober, ia ingin tahu 4 hal sekaligus, dalam satu tarikan napas. Siapa seseorang. Apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi kewajibannya. Dan apakah wajahnya cocok dengan datanya.

Itu bukan pembaruan aplikasi. Itu perubahan hubungan antara negara dan warganya.

Negara sudah lama melakukan ini. Jauh sebelum ada komputer, ia mencatat panen dan menghitung kepala keluarga. Yang berganti hanyalah alatnya.

Ilmuwan politik James C. Scott menyebut kemampuan sebuah negara bermula dari kesanggupannya membuat rakyat terbaca: disederhanakan, diberi nama, diberi nomor, dipetakan, agar negara dapat menata, melindungi, sekaligus memungut pajaknya. Sensus mengajarinya menghitung. Pendaftaran tanah mengajarinya membaca kepemilikan. Akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kini identitas digital adalah kelanjutan kisah yang sama. Dulu negara mengenali rakyatnya lewat sensus. Kini ia mengenali mereka lewat login.

Yang membuat babak ini mendesak bukan kecerdasan buatan, melainkan biaya. Semakin banyak yang dijanjikan negara, semakin mahal ketidaktahuannya: yang tak tahu persis siapa yang berhak akan membayar untuk setiap kekeliruan. Maka mengetahui menjadi kepentingan fiskal.

Dari kebutuhan itulah lahir perintah untuk menyatukan. Selama bertahun-tahun, sekitar 27.000 aplikasi pemerintah bekerja sendiri-sendiri, tak saling mengenal, keadaan yang memang tidak layak dipertahankan. Perpres 82/2023 memerintahkan agar semuanya terhubung: tidak boleh lagi ada lembaga yang memperlakukan data warga sebagai miliknya sendiri. Lahirlah INA Digital, dikelola Peruri sebagai GovTech Indonesia, dengan 3 produk. INApas untuk identitas, INAku untuk layanan, INAgov untuk administrasi. Pemerintah menyebutnya jalan tol digital: ia mempercepat, tetapi juga menentukan siapa boleh masuk, di gerbang mana, dan dengan tarif berapa.

Jantung semuanya bukan portal. Ia pengenalan.

INApas bukan sekadar kartu tanda penduduk yang dipindai. Ia dompet identitas: autentikasi, sidik jari, dan pengenalan wajah dalam satu lapisan. Di Banyuwangi, yang menjadi model awal, identitas digital sudah dipakai memverifikasi penerima bantuan sosial dan mencegah penerima ganda lewat wajah. Identitas digital di republik ini bukan lagi wacana. Ia sudah menyentuh titik paling peka dalam hidup seseorang: layak atau tidaknya ia menerima bantuan.

Dan di sinilah wajah menjadi kata sandi. Secara harfiah.

Kunci yang sama membuka 3 ruangan. Yang pertama layanan publik. Yang kedua bantuan sosial. Yang ketiga, yang paling jarang disebut dalam satu tarikan napas dengan keduanya, adalah pajak. Sejak 1 Januari 2025, saat sistem Coretax mulai berlaku, Nomor Induk Kependudukan resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam 16 digit yang sama. Satu nomor kini menjadi penghubung ke data kependudukan, keuangan, dan ekonomi seseorang sekaligus. Dewan Ekonomi Nasional menyatakannya tanpa sungkan: GovTech akan memperluas basis pajak hingga pelaku usaha kecil.

Perhatikan yang sesungguhnya terjadi. GovTech tidak menciptakan uang. Ia menciptakan penglihatan. Dan sepanjang sejarah, penglihatan selalu mendahului pemungutan. Nomor yang membuka pintu bantuan sosial adalah nomor yang membuka pintu tagihan pajak. Tangan yang memberi dan tangan yang menagih kini memakai kunci yang sama.

Harus diakui, logika di baliknya kuat, bahkan brilian.

Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menyebut potensi penghematan hingga Rp 1.500 triliun. Bank Dunia memperkirakan sistem seperti Coretax dapat menambah penerimaan 0,7 hingga 1,2 persen produk domestik bruto, setara Rp 150 hingga 200 triliun setahun, tanpa menaikkan satu tarif pun. 8 kementerian dan lembaga telah menyatukan datanya.

Inilah yang menjelaskan mengapa dorongan itu datang sekarang. Hampir seluruh agenda Prabowo, dari makan bergizi gratis hingga hilirisasi, bertumpu pada kapasitas fiskal, sedangkan menaikkan pajak selalu lebih sulit secara politik daripada memperbaiki kepatuhan. GovTech membiayai republik tanpa meminta lebih, cukup dengan mengetahui lebih: bukan sekadar proyek teknologi, melainkan tulang punggung fiskal seluruh pemerintahan, dan reformasi kapasitas negara terbesar sejak e-KTP.

Negara abad ke-20 dibangun di atas kemampuannya memungut pajak. Negara abad ke-21 dibangun di atas kemampuannya mempercayai identitas warganya. Tetapi kepercayaan, bila ia benar-benar kepercayaan, tidak pernah berjalan satu arah.

Di sinilah pertanyaan paling sederhana muncul. Negara sudah membangun pintu masuknya. Di mana pintu banding bagi warganya?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memerintahkan pembentukan lembaga pengawas independen. Pasal 58 memberi tenggat 2 tahun, yang telah lewat pada 17 Oktober 2024. Hingga pertengahan 2026, lembaga itu belum ada, dan peraturan pelaksananya tertahan bertahun-tahun. Untuk sementara, pengawasan dijalankan Komdigi, padahal pemerintah sendiri pengendali data publik terbesar di negeri ini. Wasit dan pemain adalah orang yang sama.

Keadaan itu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam perkara 153/PUU-XXIV/2026, dengan dalil bahwa keterlambatan itu melanggar konstitusi. Pemohon menyertakan daftar yang membuat gelisah: dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan sekitar 279 juta, data pemilih KPU sekitar 204 juta, Tokopedia sekitar 91 juta. Angka-angka itu lebih besar dari jumlah penduduk. Sebagian dari kita sudah bocor lebih dari sekali, bahkan sebelum sistem yang jauh lebih terpusat ini menyala.

Persoalannya lebih dalam dari kebocoran. Sistem seperti ini dibangun berlapis: identitas di lapisan pertama, data tepercaya di lapisan kedua, kecerdasan buatan di lapisan ketiga. Bila 2 lapisan pertama keliru, kecerdasan buatan tak memperbaiki apa pun. Ia malah mempercepat kesalahan dan menyebarkannya ke seluruh negeri dalam sekejap. Maka pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengaudit kecerdasan buatan, melainkan siapa yang mengaudit model penilaian risiko yang bekerja sebelum ia memutuskan, ketika sebuah skor diam-diam menetapkan seseorang layak atau tidak. Ini bukan lagi soal teknologi, melainkan konstitusi: kekuasaan yang dulu dibatasi ketika negara menahan dan menyita kini harus dibatasi ketika negara melihat dan menilai.

Di ujung sistem sebesar ini, selalu ada manusia. Target pendaftaran di wilayah percontohan 60 hingga 70 persen penduduk sebelum peluncuran nasional, tetapi hingga akhir Juni 2026 baru Surabaya yang menuntaskannya. Selalu ada yang tertinggal: warga lanjut usia, mereka yang tinggal di wilayah 3T, mereka yang tak punya telepon pintar atau sinyal stabil. Sistem yang dijanjikan lebih tepat sasaran menyimpan bahaya lama: yang paling membutuhkan kerap paling sulit didaftarkan.

Di sinilah paradoks yang paling halus. Semakin efisien sebuah negara, semakin mahal harga satu kesalahan datanya. Dahulu salah ketik hanya urusan satu kantor. Kini satu data keliru mengalir ke bantuan sosial, pajak, dan layanan sekaligus. Ketika daftar menjadi digital, tercecer dari daftar berarti tercecer dari negara.

Para pembela sistem ini punya jawaban yang tak bisa diabaikan. Setiap negara modern membangun infrastruktur semacam ini, dari Estonia hingga India. Peraturan dan lembaga pengawasnya, kata mereka, sedang disiapkan, dan kepatuhan bisa dimulai lebih dahulu. Efisiensinya nyata, kebocorannya bisa diperbaiki. Semua itu benar.

Tetapi ada urutan yang tidak boleh dibalik. Dinding penyangga dituang sebelum orang menempati gedungnya, bukan sesudah. GovTech adalah gedung yang megah. Yang belum dituang justru penyangganya: lembaga pengawas yang independen, audit yang mengikat atas model dan algoritma, dan hak warga mengoreksi datanya sendiri. Selama 3 hal itu belum berdiri, kecepatan bukan kekuatan, melainkan kerentanan yang belum tertagih. Sebab GovTech lebih dari kontrak teknologi. Ia kontrak sosial baru: data yang lebih banyak semestinya ditukar dengan kekuasaan yang lebih terkendali, bukan yang lebih longgar.

Di sinilah ujian sejati bagi seorang arsitek negara. Karena Presiden Prabowo bersungguh-sungguh membangun kapasitas negara, memasang pintu banding bagi warga sebelum Oktober bukan hambatan bagi reformasi ini. Itulah penyempurnaannya.

Oktober akan datang. Negara akan mulai melihat. Pertanyaannya bukan apakah ia akan mengenali kita. Ia sudah hampir bisa.

Pertanyaannya adalah apakah kita masih punya cara untuk menjawab, ketika ia salah mengenali kita.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #49
PinterPolitik.com

Pada 2 Juli, sehelai naskah berpindah tangan di Kompleks Parlemen. Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan kepada Komisi XI naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia, sebuah kawasan keuangan khusus untuk menampung modal global. Dari penyerahan itu sebuah jam mulai berdetak. Pengesahan tingkat pertama dijadwalkan 20 Juli, pengetukan palu di paripurna 21 Juli. Sebulan kemudian, di podium kenegaraan 17 Agustus, naskah ini disebut-sebut akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto.

Bayangkan sebuah kamar. Kita diminta menandatangani sewanya minggu depan. Denah lantainya belum dicetak. Kita tahu kamar itu dijanjikan semegah Dubai. Kita tidak tahu hukum siapa yang berlaku di dalamnya. Itulah posisi republik pada awal Juli ini.

Yang kita punya sejauh ini baru narasi resmi, dan ia terdengar bersih. PFII, singkatan pusat finansial itu, kawasan khusus untuk industri jasa keuangan global: menarik investasi, menciptakan kerja, menaikkan daya saing. Tolok ukurnya Dubai International Financial Center dan Abu Dhabi Global Market. Rancangan ini mengatur pengadilan PFII sendiri, dengan kewenangan khusus memutus sengketa di dalam kawasan. Insentif pajaknya dirancang serendah mungkin, hingga muncul wacana nol persen.

Perhatikan apa yang sebetulnya dipagari di dalam kamar itu. Pengadilannya, kata para perancang, akan menganut common law, tradisi hukum Anglo-Saxon, bukan hukum perdata yang kita warisi dan pakai di seluruh negeri. Pengawasan lembaga keuangan di dalamnya dikeluarkan dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pajak, imigrasi, perizinan, semua diberi rezim tersendiri. Maka yang berpindah bukan sekadar lokasi, melainkan seluruh sistem. Di sepetak tanah itu, hukum yang berlaku bukan hukum yang berlaku di rumah kita sendiri. Sebuah negara kecil di dalam negara, dengan aturan main yang lahir dari tempat lain, dirancang dengan sengaja agar modal global merasa seperti sedang berada di rumahnya sendiri.

Mudah membaca semua ini sebagai kedaulatan yang menyusut. Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa negara berdaulat abad ke-21 kini bersaing dengan menawarkan rezim hukum. Yang berlomba bukan lagi produk domestik bruto. Yang berlomba adalah yurisdiksi melawan yurisdiksi. Modal global tidak lagi memilih negara. Ia memilih sistem hukum, sistem pajak, sistem arbitrase. Dan negara, satu per satu, mulai mengemas ulang hukumnya sendiri agar layak dipilih.

Mengapa hukum yang dikemas ulang begitu memikat modal. Katharina Pistor, guru besar hukum Columbia, menyebut kekayaan tidak lahir dari pasar semata, melainkan ketika hukum memberi sesuatu kode istimewa. Maka yang dibeli investor bukan pajak rendah. Yang dibeli adalah kepastian. Bila kepastian tinggi, pajak tinggi pun rela dibayar. Bila kepastian rendah, nol persen sekalipun tak menarik. PFII adalah pengakuan bahwa modal global menilai kepastian hukum umum kita belum cukup teguh. Maka sepetak kamar ditembok, tempat kepastian bisa dijanjikan. Kedaulatan mulai dijual bukan borongan, melainkan modular, sepotong demi sepotong. PFII bukan sekadar cara menarik modal. Ia pertanda bahwa kepastian hukum kini sebuah infrastruktur, sama pentingnya dengan pelabuhan, listrik, dan jalan tol.

Kalimat itu tulang punggung seluruh persoalan, dan ia punya silsilah. Dari City of London yang menjadi kota di dalam kota, menurun ke Dubai dan Abu Dhabi, lalu ke Astana di Kazakhstan, masing-masing dengan hukum dan pengadilan sendiri, dan kini sampai ke negeri kita. Sejarah menyimpan pendahulunya yang jauh lebih pahit. Pada abad ke-19, di pesisir Tiongkok, berdiri kawasan-kawasan tempat hukum bangsa asing berlaku di atas tanah tuan rumah. Shanghai mengenangnya sebagai bagian dari abad yang penuh luka. Bedanya perlu kita akui terang-terangan. Dulu enklave dipaksakan lewat meriam. Kini kita merancangnya sendiri. Itu tidak membuatnya lebih ringan, melainkan lebih berat, sebab lahir dari pilihan.

Dan pilihan selalu punya waktunya. Mengapa sekarang, dan bukan sepuluh tahun lalu. Karena geografi modal sedang bergeser. Uang global menghindari perang, sanksi, dan risiko mata uang, lalu mencari kamar yang tenang. Langkah ini tak berdiri sendiri. Danantara menghimpun aset negara ke dalam satu neraca. PFII membuka pintu hukum bagi modal dari luar. Satu sisi menghimpun apa yang kita punya, satu sisi mengundang apa yang belum. Keduanya membangun lapisan ekonomi yang berjalan di samping negara biasa.

Lapisan itu, dari jauh, tampak domestik. Didekati, ia sebuah tawaran menjadi yurisdiksi keuangan netral: bila Swiss untuk Eropa dan Singapura untuk Asia Tenggara, PFII ingin menjadi apa. Ia bukan hendak menggantikan Singapura, melainkan merebut sebagian rente yurisdiksi yang selama ini dinikmati tetangga. Beijing akan membacanya sebagai kemungkinan koridor modal netral di tengah rivalitasnya dengan Washington. Purbaya menyebut Jepang bukan tanpa alasan: Jepang negeri tabungan yang menua, kelebihan modal dan kekurangan pertumbuhan, yang uangnya harus mencari imbal hasil di luar. Yang datang ke kamar ini adalah dana kekayaan negara, dana pensiun, dan kantor pengelola kekayaan keluarga-keluarga terkaya dunia (family office).

Kembali ke rumah kita sendiri. Pada pekan yang sama saat enklave nol persen dirancang, Direktorat Jenderal Pajak mengakui: mereka belum mampu menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua. Ruang fiskal sempit, belanja sekitar 3.800 triliun rupiah, penerimaan sekitar 3.200 triliun, sisanya utang. Beberapa pekan sebelumnya rupiah sempat menembus kisaran 18.000 per dolar, dan pada awal Juli ia masih bertahan dekat level itu. Sandingkan keduanya. Warga biasa tetap tunduk pada hukum umum yang dinilai kurang pasti, sekaligus pajak atas tabungan tuanya. Modal global ditawari kamar yang pasti sekaligus pajak nol. Dua kelas warga, bukan hanya dalam pajak, melainkan dalam kepastian hukum itu sendiri.

Di belakang dua kelas warga itu ada sebuah keputusan, dan di belakang keputusan ada yang memutuskan. Presiden Prabowo bukan tokoh yang sekadar bereaksi. Ia penerjemah: mengambil permintaan modal dunia akan kamar aman, menuangkannya ke bentuk kelembagaan Indonesia, dan berencana membacakannya 17 Agustus sebagai capaian. Menyebutnya penjual kedaulatan terlalu mudah. Ia lebih tepat disebut arsitek sebuah pilihan sulit: menarik modal dunia tanpa membuat hukum negara sendiri bertingkat. Pertanyaannya bukan apakah ia bertindak, melainkan apa yang sedang ia bangun, dan atas dasar apa kita menyetujuinya sebelum membacanya.

Sebab yang paling menekan justru yang tak hadir. Teks pasalnya belum terbit. Lokasinya belum pasti. Siapa yang diundang dalam partisipasi publik baru akan ditentukan Panja. Dan kata kedaulatan, yang paling sering diucap untuk menenangkan, diulang justru karena erosinya yang jadi kecemasan.

Satu pertanyaan menentukan artinya. Apakah PFII sebuah pengecualian, atau sebuah cetakan. Bila pengecualian, ia hanya sepetak tanah yang istimewa. Bila cetakan, kita sedang mengubah cara sebuah negara bekerja, satu kamar setiap kali.

Panggungnya sudah disiapkan: akan ada bendera, akan ada kata Dubai, akan ada kebanggaan sebuah bangsa yang akhirnya memiliki pusat finansial sendiri. Arsitekturnya belum, masih berupa pasal yang belum kita baca. Kita diminta bertepuk sebelum melihat cetak biru. Bahaya sesungguhnya bukan gedung itu berdiri, sebab gedung bisa dirobohkan dan preseden tidak. Bila tiap negara mulai menyewakan hukumnya untuk merebut modal dunia, yang bersaing bukan lagi ekonomi melawan ekonomi, melainkan makna negara itu sendiri. Dan yang paling mudah tergadai justru asas yang paling mendasar dari sebuah republik: bahwa hukum berlaku sama, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya maupun bagi modal yang terbang dari benua lain.

Bagian pertama dari trilogi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #48
PinterPolitik.com

Di sebuah lantai data center di Jakarta, sistem Nvidia GB200 mendengung nyaris tanpa suara. Ia didinginkan cairan, menyala sepanjang malam, melatih kecerdasan yang kelak menjawab pertanyaan jutaan orang. 2.000 kilometer ke timur, di sebuah pulau di gugusan Nusa Tenggara, sebuah genset diesel menggeram menyalakan lampu sampai tengah malam, lalu berhenti. Sisa malam diserahkan pada gelap.

Dua bunyi itu milik satu negara yang sama. Yang pertama, masa depan yang kita beli. Yang kedua, fondasi yang seharusnya menopangnya. Jarak di antara keduanya bukan sekadar 2.000 kilometer. Ia jarak antara ambisi dan daya, dan itulah pokok opini ini.

Selama dua tahun, percakapan dunia tentang kecerdasan buatan berputar pada satu poros: siapa menguasai chip tercanggih, Amerika Serikat atau Tiongkok. Tahun 2026 menunjukkan poros itu sudah tidak cukup. Washington melunakkan kontrol dan memberi izin terbatas atas chip H200 ke Tiongkok, sementara Beijing justru menahan diri demi mempercepat chip buatannya sendiri. Ketika yang membendung dan yang dibendung bertukar posisi, jelas bahwa perang chip bukan lagi kunci untuk membaca perlombaan ini.

Sebab panggung sesungguhnya telah bergeser. Belanja modal empat raksasa teknologi Amerika, yaitu Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta, menembus 725 miliar dolar AS tahun ini, naik 77 persen dalam setahun. Bila digabung dengan pemain lain, belanja infrastruktur compute global mendekati 1 triliun dolar. Uang sebesar itu tidak mengalir ke algoritma. Ia mengalir ke beton, tembaga, dan gardu. Perlombaan model telah berubah menjadi perang infrastruktur.

Dan di titik itulah sang hegemon tersandung, bukan oleh kekurangan chip, melainkan oleh kekurangan listrik. Di Ashburn, Virginia, jantung data center dunia, harga kapasitas jaringan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat sejak 2024, dan tagihan rumah tangga di sekitarnya ikut naik belasan persen. Antrean untuk menyambung ke jaringan membentang bertahun-tahun, sampai sejumlah perusahaan memilih membangun pembangkit sendiri dan memintas jaringan publik.

Maknanya jelas. Jaringan listrik paling matang di dunia, di negara terkaya di dunia, megap-megap menahan beban kecerdasan buatan. Kesenjangan daya bukan aib khas satu bangsa. Ia adalah ciri universal dari tumbukan antara AI dan energi. Setiap negara yang ingin menyalakan kecerdasan akan bertemu tembok yang sama, hanya pada ketinggian yang berbeda.

Titik langka itu diam-diam berpindah. Selama ini semua mata tertuju pada chip sebagai sumber daya yang diperebutkan. Kini yang justru sulit didapat adalah transformator, switchgear, kabel tegangan tinggi, turbin, sistem pendingin, izin transmisi, dan tenaga listrik terampil. Chip bisa dipesan dalam hitungan pekan. Sebuah gardu induk baru bisa memakan waktu bertahun-tahun. Perlombaan telah berpindah dari silikon ke tembaga, dan tembaga jauh lebih lambat.

Indonesia sudah membangun lantai atas gedung ini dengan cepat dan mengesankan. Indosat lewat Lintasarta, menurut pengumuman perusahaan, mengoperasikan AI Factory berdaulat pertama di Asia Tenggara dengan sistem GB200 mutakhir. Firmus menggandeng Nvidia membangun pusat data baru pada pertengahan tahun ini. Sahabat-AI, GPU Merdeka, dan Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan bersama Komdigi telah berdiri. Kita memasang lapisan mahkota kedaulatan digital, satu demi satu, dengan bangga.

Namun seluruh lapisan mahkota itu bertumpu pada satu fondasi yang jarang disebut dalam pidato peluncuran: jaringan listrik nasional. Di wilayah 3T, jaringan itu masih bersandar pada mesin diesel, tanpa gardu induk transmisi, dengan biaya pokok penyediaan yang timpang. Ini bukan kelalaian satu perusahaan. Ini beban sistemik sebuah negara kepulauan yang jaringannya memang tidak pernah dirancang untuk memikul kelas beban seperti ini. Permintaan listrik pusat data di Asia Tenggara diperkirakan lebih dari dua kali lipat menjelang 2030. Pertanyaannya menjadi konkret. Bukan seberapa canggih mesin yang kita pasang, melainkan seberapa kokoh jaringan yang menyalakannya.

Sebuah kapal peti kemas merapat di Tanjung Priok membawa chip yang harganya setara satu pulau kecil. Derek mengangkatnya, truk membawanya, dan dalam beberapa pekan ia sudah berdengung di sebuah pusat data. Hampir segala hal untuk kedaulatan kecerdasan bisa masuk lewat pelabuhan ini. Chip bisa diimpor. Kerangka model bisa diunduh. Tenaga ahli bisa dilatih. Kecuali satu hal. Elektron yang stabil, murah, dan bersih tidak pernah datang dalam peti kemas. Ia harus lahir di tanah sendiri, atau ia tidak akan ada.

Di sinilah kesadaran yang sering luput itu mengeras. Di lapisan model, kita menumpang. Di lapisan chip, kita mengimpor. Hanya di lapisan energi sebuah kekuatan menengah masih bisa benar-benar berdaulat, sebab elektron bersifat lokal secara hakiki dan tidak bisa dikirim dari Silicon Valley maupun Shenzhen. Ironinya tajam. Justru di lapisan yang paling berdaulat itu fondasi kita paling rapuh, dan justru di lapisan itu pula endowment kita paling kaya: matahari yang melimpah, panas bumi yang dalam, air yang deras di wilayah yang sama yang kini gelap selepas tengah malam. Makna elektron pun bergeser. Ia tidak lagi sekadar komoditas utilitas yang mengalir ke lampu dan mesin. Ia telah menjadi bahan baku kecerdasan.

Ini membalik arah percakapan kedaulatan AI kita. Selama ini AI diperlakukan sebagai urusan digital, seolah cukup ditangani satu kementerian digital. Padahal sejak ia berhenti menjadi perangkat lunak dan menjelma menjadi bangunan fisik, AI telah menjadi urusan ESDM, PUPR, ATR, Bappenas, PLN, dan Danantara sekaligus. Negara yang masih menempatkan AI di satu meja kementerian akan tertinggal dari negara yang memperlakukannya sebagai proyek infrastruktur lintas sektor. Listrik terbarukan bukan lagi sekadar agenda transisi iklim. Ia substrat kedaulatan kecerdasan itu sendiri. Program surya nasional yang selama ini dibingkai sebagai dekarbonisasi sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur kecerdasan.

Beban sebesar ini tidak dirancang untuk dipikul sendiri oleh utilitas mana pun di dunia. Jaringan Amerika membuktikannya. Maka jalan keluarnya bukan menuntut satu perusahaan menanggung yang mustahil, melainkan memberi jaringan itu mandat fiskal yang setara dengan bebannya. Melalui Undang-Undang 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2025, saham Seri B PLN telah beralih ke BKI sebagai induk operasional Danantara. Danantara kini memegang saham negara di PLN. Pertanyaan yang layak diuji bukan lagi dari mana dana transmisi datang, melainkan apakah struktur yang sudah ada ini dapat menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang untuk gelombang belanja modal kedua, yaitu jaringan dan pembangkit setelah chip dan pusat data. Beban compute bukan risiko yang harus ditakuti, melainkan kelas aset yang menjustifikasi pembiayaan transmisi.

Neraca yang menyala, dalam Kata Pemred “Diesel yang Padam, Neraca yang Menyala”, kini menghadapi tagihan berikutnya. Kecerdasan buatan bukan sekadar pelanggan besar. Ia ujian apakah kedaulatan digital yang kita rakit di lantai atas punya fondasi yang berdaulat pula di lantai dasar.

Kembali ke dua bunyi tadi. Dengungan mesin di Jakarta dan geraman diesel yang berhenti di timur bukan dipisahkan oleh jarak. Mereka dipisahkan oleh sebuah jaringan yang belum dirancang untuk menyatukan keduanya. Bangsa yang sanggup mempertemukan dua bunyi itu, sehingga elektron yang sama mengalir dari tanahnya sendiri untuk menyalakan lampu di pulau dan otak digital di ibu kota, adalah bangsa yang benar-benar berdaulat atas kecerdasannya. Sisanya hanya menyewa masa depan, dan membayarnya dengan mata uang orang lain.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #47
PinterPolitik.com

Pada abad ke-17, pala dari Kepulauan Banda berlayar ke utara sebagai barang mentah dan kembali sebagai obat mahal yang tak lagi terjangkau oleh tangan yang memetiknya. Nilai pala tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah alamat. Diolah di gudang-gudang asing, dihargai di bursa Eropa, lalu dijual ulang kepada bangsa yang menanamnya.

Itulah bentuk paling murni dari penjajahan ekonomi. Ambil yang mentah, olah di tempat lain, jual kembali sebagai barang jadi. Kapal-kapal itu kini sudah tidak ada dan pelabuhannya tak terlihat. Tetapi polanya bekerja persis sama, dengan satu muatan baru: kecerdasan.

Pada akhir Februari 2026, Presiden Council on Foreign Relations, Mike Froman, menunjuk sesuatu yang sering luput dari perdebatan tentang kecerdasan buatan. Persaingan AI bukan satu lomba tunggal. Ia adalah satu tumpukan berlapis: model dasar, infrastruktur awan, dan rancangan cip. Di lapisan komputasi, Amerika Serikat menampung kira-kira 75 persen performa superkomputer AI dunia, Tiongkok sekitar 15 persen, dan seluruh dunia lain berebut sisanya.

Yang lebih menusuk bukan angka itu, melainkan ketergantungan yang menempel padanya. Banyak negara telah membangun seluruh hidup digitalnya di atas awan dan standar milik orang lain. Untuk berdaulat, mereka harus menyusun ulang seluruh tumpukan dari dasar. Dalam rantai itu, Indonesia menempati lapisan bahan mentah, lapisan tempat nilai paling sedikit tertahan. Bukan nikel kali ini, tetapi perilaku 280 juta penggunanya.

Setiap pencarian, setiap percakapan, setiap pola belanja di layar adalah biji yang ditanam. Model yang dilatih dari perilaku itu tumbuh matang di pusat komputasi luar negeri, dimiliki segelintir perusahaan, lalu disewakan kembali kepada kita dalam bentuk langganan dan biaya pemakaian. Bahan mentahnya lahir di sini. Nilai tambahnya menetap di sana. Pala telah berganti rupa menjadi data, tetapi alamat keuntungannya tidak berubah.

Data adalah rempah abad ini. Berharga justru karena diolah di tempat lain, lalu dijual kembali kepada yang menanamnya.

Indonesia sebenarnya pernah memenangkan pertarungan serupa dalam wujud yang lebih kasat mata. Ketika negeri ini melarang ekspor bijih nikel mentah dan memaksa pengolahan di dalam negeri, ia menarik nilai tambah dari pelabuhan asing kembali ke tanah sendiri. Tetapi pelajaran nikel menyimpan peringatan kedua. Hilirisasi nikel adalah kemenangan, namun memiliki smelter tidak otomatis berarti memiliki mereknya. Membangun pabrik pengolahan tidak otomatis melahirkan industri yang berinovasi, dan membangun pusat data belum tentu melahirkan kecerdasan yang berdaulat.

Tetapi ada satu hal yang membuat penjajahan ini berbeda dari semua yang sebelumnya. Rempah habis dipetik, nikel habis ditambang. Kecerdasan justru tumbuh makin pintar setiap kali dipakai. Koloni yang lama menguras tuannya. Koloni ini menggemukkannya. Makin sering dipakai, makin kuat pemiliknya, makin dalam ketergantungan kita.

Inilah paradoks yang sukar ditelan. Amerika melahirkan OpenAI, Tiongkok melahirkan DeepSeek dan Qwen, Prancis melahirkan Mistral. Indonesia, dengan 280 juta manusia digital, belum melahirkan satu model kelas dunia pun.

Vikram Sinha, Direktur Utama Indosat Ooredoo Hutchison, menangkap bahaya ini lebih awal daripada banyak pejabat. Bagi sebuah negara, ujarnya, yang paling mengancam bukanlah pendudukan wilayah. Penjajahan digital, atau monopoli digital, demikian katanya, adalah ancaman terbesar bagi negara mana pun. Ia mengejar model bahasa berdaulat agar kecerdasan Indonesia tidak dilatih dengan titik buta buatan Washington atau Beijing.

Model itu kini bernama Sahabat-AI, dilatih untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dari Jawa dan Sunda hingga Bali dan Batak. Sebab model asing mengenal Indonesia terutama dari data kota yang formal dan Jakarta-sentris, lalu menyederhanakan negeri berisi ratusan bahasa menjadi satu suara. Bahasa Jawa saja dituturkan hampir sebanyak penutur bahasa Italia, tetapi bagi mesin asing ia nyaris tak terdengar.

Namun Sinha jeli mengenali dinding yang ia hadapi. Ketika ia bertanya kepada timnya apakah kedaulatan ini bisa diubah menjadi kasus bisnis, jawabannya belum ada. Di situ letak jebakannya. Kedaulatan kecerdasan datang lebih dulu sebagai biaya, jauh sebelum manfaatnya terlihat. Bangsa yang menunggu kepastian untung sebelum bergerak akan selalu terlambat satu generasi.

Bahkan dari pusat kekuatan komputasi, seruan itu bergema. Jensen Huang, pendiri Nvidia, menegaskan setiap negara harus memiliki produksi kecerdasannya sendiri. Ironinya, silikon yang melatih kecerdasan berdaulat itu tetap miliknya.

Biaya itu paling terasa di lapisan yang paling sunyi, yaitu komputasi. Sebuah survei terhadap 35 institusi riset menemukan 66 persen ilmuwan menilai akses komputasi mereka pada angka 3 atau kurang dari 5. Sepanjang 2026, waktu tunggu mesin pusat data membentang 36 hingga 52 minggu, sementara segelintir raksasa teknologi memborong hampir seluruh pasokan. Periset muda Indonesia pun mengantre di belakang barisan global, meminjam mesin yang tidak ia miliki dan tidak ia kendalikan.

Komputasi sudah melampaui soal teknis. Kini ia menjadi soal geopolitik. Jika abad ke-19 ditentukan oleh siapa menguasai laut, abad ini ditentukan oleh siapa menguasai cip. Cip tercanggih kini dijaga lalu lintasnya antarnegara seperti persenjataan strategis.

Maka taruhan sesungguhnya jatuh ke tangan beberapa pemegang kunci, dan masing-masing menghadapi godaan yang sama: memilih yang mudah daripada yang berdaulat. Bagi pengelola dana kedaulatan, godaannya adalah menyamakan kepemilikan gedung dengan kemenangan. Tetapi pusat data yang hanya menyewakan lahan tidak berbeda dari gudang rempah lama dengan nama baru. Sejarah mungkin tidak akan mengingat berapa banyak bangunan server yang dibeli, tetapi apakah modal bangsa dipakai untuk membeli gedung atau membeli kapasitas berpikir.

Bagi divisi teknologi operator telekomunikasi negara, pertanyaannya tinggal satu. Menjadi pemilik kecerdasan, atau sekadar penyewa pita lebar bagi model asing. Memiliki saluran tanpa memiliki kecerdasan yang mengalir di dalamnya sama dengan memiliki jalan tol yang tarifnya ditetapkan orang lain. Bagi para ahli kecerdasan buatan dan industri pusat data, kilang itu bernama talenta dan model. Namun kilang pun belum cukup. Yang paling menentukan adalah siapa menetapkan standarnya: tolok ukur, protokol, dan bobot model yang menjadi bahasa perdagangan kecerdasan. Sebuah bangsa bisa memiliki pelabuhan termegah, tetapi tetap berdagang dalam bahasa yang ditulis orang lain. Kehadiran bukanlah kedaulatan.

Pilihan itu bukan lagi hipotesis. Pada pertengahan 2026, rancangan peraturan presiden memetakan jalan kecerdasan buatan Indonesia hingga 2029, lengkap dengan dana kedaulatan AI yang akan dikelola Danantara. Yang dirancang untuk menarik investasi melahirkan pasar. Yang dirancang untuk membangun kapasitas melahirkan kedaulatan.

Kembali ke pala Banda. Kapal-kapal itu dulu berlayar dengan manifes yang jelas dan meriam yang menjaga rutenya. Kargo abad ini jauh lebih licin. Ia tidak terlihat, tidak tercatat, dan berlayar setiap detik melalui kabel di dasar laut tanpa satu pun bea cukai mencatatnya. Justru karena tak terlihat, ia lebih sukar dipertahankan.

Dan yang berlayar pergi lebih dari sekadar data. Sebuah model memperkirakan masa depan, bukan sekadar merekam masa lalu: pola belanja, perilaku kredit, bahkan kecenderungan politik sebuah bangsa. Yang diam-diam diangkut adalah kemungkinan masa depan bangsa itu sendiri. Ketika pinjaman sebuah bank, diagnosis sebuah rumah sakit, dan keamanan sebuah negara sama-sama berjalan di atas kecerdasan yang dimiliki orang lain, pertanyaannya berhenti menjadi soal ekonomi. Ia menjadi soal siapa yang sebenarnya mengendalikan keputusan-keputusan itu.

Bagian pertama trilogi ini memperlihatkan Beijing menahan kecerdasannya agar tidak menyeberang. Bagian kedua mengingatkan bahwa negara menengah harus memegang dayungnya sendiri. Bagian ketiga menutup lingkaran pada lapisan yang paling dalam. Sebuah model pada akhirnya ikut menentukan apa yang dianggap penting, apa yang benar, dan apa yang masih mungkin. Kedaulatan di abad algoritme tidak diukur dari bendera yang berkibar di atas pusat data, tetapi dari satu pertanyaan. Ketika kecerdasan bangsa ini diolah, ke alamat mana keuntungannya pulang, dan di tangan siapa hak untuk menamai kenyataan.

Penjajahan kecerdasan mencapai bentuk terdalamnya bukan ketika data sebuah bangsa dipakai orang lain, melainkan ketika generasi berikutnya mulai mengenali dirinya lewat kecerdasan yang dilatih oleh peradaban lain.

Bagian ketiga dari trilogi  ·  Bagian 1: Beijing Mengunci Kecerdasannya  ·  Bagian 2: Mendayung di Antara Dua Kecerdasan

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #46
PinterPolitik.com

Pada pekan ketiga Juni, sebuah tanker bergerak pelan menyusuri pantai Oman. Lampu navigasinya menyala, tetapi sinyal identifikasi otomatisnya sengaja dipadamkan agar tidak terbaca radar Iran. Sang kapten memilih jalur dangkal di sisi selatan. Di geladak, beberapa pelaut yang terjebak hampir empat bulan menatap garis pantai yang sama yang dulu mereka lewati tanpa rasa takut. Laut itu tampak tenang. Ketenangan yang menipu.

Selat Hormuz mulai dibuka secara bertahap pada pertengahan Juni, setelah Donald Trump dan Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman yang rapuh di sela pertemuan Versailles. Pembukaan itu berlangsung tersendat, bukan seketika. Kanal dalam masih beranjau, premi asuransi perang tetap tinggi, dan pada 20 Juni Teheran sempat menutup selat kembali. Harga Brent, yang sempat menembus 114 dolar per barel dan jauh lebih tinggi di pasar fisik, turun ke sekitar 78 dolar. Setara tingkat sebelum perang. Di titik itulah ancaman yang sebenarnya bagi Indonesia baru bermula.

Harga minyak yang turun adalah obat bius termurah.

Selama empat bulan, Indonesia hidup dalam ketakutan yang salah alamat. Kita mengira musuhnya adalah selat. Data Badan Pusat Statistik yang diolah ReforMiner menunjukkan ketergantungan langsung kita pada jalur Hormuz tidak dominan. Sebagian besar minyak mentah dan bahan bakar yang kita impor tidak melewati selat itu. Yang melukai kita bukan rute tanker, melainkan harga. Sebuah angka di layar Singapura yang merambat ke pompa bensin di Cibinong, ke tagihan listrik, ke ongkos truk pengangkut beras.

Maka selat itu cermin, bukan rantai. Krisis tidak menciptakan kelemahan kita. Ia hanya menyalakan lampu pada kelemahan yang lama kita simpan dalam gelap. Subsidi energi tahun ini dipatok 210,1 triliun rupiah. Setiap kenaikan satu dolar per barel di atas asumsi menambah beban belanja sekitar 10,3 triliun rupiah. Subsidi adalah mesin yang mengubah gejolak harga global menjadi kewajiban fiskal domestik. Ia meredakan, tetapi tidak melindungi. Cadangan strategis membeli waktu. Subsidi hanya membeli ketenangan sesaat. Yang satu perisai, yang satu bantal.

Angkanya tidak abstrak. Pada harga 100 dolar per barel, tambahan defisit bisa menembus 200 triliun rupiah, mendekati batas hukum 3 persen dari produk domestik bruto. Banyak yang mengira harga tinggi menguntungkan kita sebagai pengekspor batu bara dan sawit. Kenyataannya terbalik. Tambahan penerimaan migas, sekitar 119 triliun rupiah, kalah jauh dari lonjakan subsidi yang bisa mencapai 230 triliun. Sebagai pengimpor neto, kita tergerus lebih dalam daripada yang ia berikan. Rejeki nomplok adalah mitos yang menenangkan. Defisit yang melebar menaikkan premi risiko negara, premi yang diam-diam membuat setiap utang baru lebih mahal.

Helen Thompson, dalam Disorder: Hard Times in the 21st Century, menulis bahwa energi adalah substrat tersembunyi dari seluruh tatanan politik modern. Pada abad ke-20, kekuatan sebuah bangsa diukur dari sumber daya yang ia miliki. Pada abad ke-21, kekuatan diukur dari sesuatu yang lebih sunyi: waktu. Cadangan bahan bakar membeli waktu. Cadangan pangan membeli waktu. Ruang fiskal membeli waktu. Negara yang punya penyangga dapat berpikir, menawar, dan memilih. Negara tanpa penyangga kehilangan kemampuan berpikir, sebab setiap keputusan tiba sebagai keadaan darurat.

Dengan ukuran itu, perisai kita masih tipis. Stok bahan bakar operasional Indonesia hanya cukup sekitar 20 sampai 25 hari. Kita menyebutnya cadangan, padahal standar International Energy Agency adalah 90 hari cadangan strategis. Kita menyamakan persediaan harian dengan perisai negara. Stok operasional bukan ketahanan. Itu penundaan yang menyamar sebagai keamanan.

Krisis ini juga menyentuh dapur. Mulai 1 Juli, Indonesia menaikkan campuran biodiesel menjadi 50 persen dan mendekati penghentian impor solar tertentu, ditopang rampungnya kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar. Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi 48 triliun rupiah dan devisa 157,28 triliun rupiah. Tetapi ada harga yang berpindah tempat, bukan hilang. B50 menukar risiko laut menjadi risiko dapur. Minyak sawit yang sama yang menggoreng tempe di warung kini juga menggerakkan truk. Di pertengahan tahun, harga Minyakita masih bertengger di atas batas eceran tertinggi. B50 bukan sekadar kebijakan energi. Ia kebijakan dagang, pangan, dan luar negeri sekaligus.

Tetapi bertahan baru separuh persoalan. Ada separuh lain yang lebih besar, dan jarang ditanyakan. Selama ini hampir setiap negara bertanya bagaimana selamat dari Hormuz. Negara yang naik kelas bertanya bagaimana menjadi lebih penting karena Hormuz. Indonesia bukan korban Hormuz. Indonesia adalah negara selat yang belum membaca kekuatannya sendiri. Kita menjaga Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Ombai-Wetar, tetapi memperlakukan geografi sebagai peta, bukan sebagai neraca strategis.

Sebuah titik sempit, tulis Edward Fishman dalam Chokepoints, memberi negara yang menguasainya daya tawar yang melampaui ukuran pasarnya. Iran memakai selatnya sebagai senjata. Indonesia belum belajar memakai selatnya sebagai tagihan. Jalan yang sah bukan pungutan paksa yang melanggar hak lintas transit. Jalannya adalah Pasal 43 Konvensi Hukum Laut PBB: negara pengguna ikut menanggung biaya keselamatan navigasi dan pengendalian pencemaran di selat yang mereka lewati, dari alat bantu navigasi dan pemantauan lalu lintas digital sampai tanggap tumpahan minyak. Selama puluhan tahun kita menjaga laut sebagai beban biaya. Hormuz menawarkan pembacaan lain. Di dunia yang kembali terpecah oleh geopolitik, posisi bukan lagi latar sejarah, melainkan komoditas strategis. Singapura menjual pelabuhannya. Dubai menjual transitnya. Panama menjual kanalnya. Indonesia belum pernah menjual posisinya.

Dunia tidak lagi sekadar membeli minyak. Dunia membeli kepastian bahwa minyak terus mengalir, dan Hormuz menaikkan harga lokasi Indonesia tanpa kita memproduksi satu barel pun lebih banyak. Negara yang menyediakan jalur laut aman, penyimpanan energi, dan layanan maritim menjadi tempat dunia menebar risikonya. Jepang, Korea, dan India, ekonomi yang paling bergantung pada Hormuz, adalah pembeli paling wajar bagi kepastian itu. Indonesia, bukan karena paling kaya tetapi karena paling bisa diandalkan, bisa menawarkan diri sebagai sandaran energi yang netral. Yang diperoleh bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan pengaruh. Indonesia berhenti menjadi pengguna stabilitas yang dibiayai orang lain, dan mulai menjadi penyedianya. Kekuasaan tidak selalu lahir dari cadangan minyak. Kadang ia lahir dari kemampuan memastikan minyak milik orang lain tetap mengalir.

Maka, dapatkah Indonesia mengubah krisis ini menjadi keunggulan strategis? Bisa, dan ke dua arah sekaligus. Ke dalam, lewat penyangga yang membeli waktu. Ke luar, lewat posisi yang menjual kepastian. Keduanya lahir dari kejernihan yang sama. Keduanya akan luruh oleh obat bius yang sama, begitu harga kembali murah dan ingatan memendek.

Di sinilah kepemimpinan menemukan ukurannya. Indonesia memiliki aset struktural: kilang yang baru rampung, komoditas yang bisa menjadi bahan bakar, posisi tawar di lima selat, dan ruang diplomasi energi yang luas. Aset tidak menerjemahkan dirinya sendiri. Ujian bagi Presiden Prabowo Subianto bukanlah memilih antara subsidi dan reformasi. Ujiannya mengubah krisis sesaat menjadi kapasitas negara yang permanen: cadangan bahan bakar 60 sampai 90 hari yang dibangun bertahap, kontrak pasokan di luar jalur Hormuz, dan kerangka kerja sama yang membuat dunia ikut membiayai keamanan selat. Ukuran seorang pemimpin abad ini bukan terletak pada ketenangannya saat harga murah. Ia terletak pada keteguhan membangun penyangga ketika rasa sakit sudah pergi.

Negara yang menimbun cadangan memperoleh waktu. Negara yang membangun kilang memperoleh pilihan. Negara yang lupa membayar dua kali: sekali ketika krisis datang, sekali lagi ketika krisis berikutnya menemukannya tetap tanpa persiapan.

Tanker di pantai Oman itu kini bergerak lagi. Laut menutup jejaknya dalam hitungan jam, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Laut memang pelupa. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah negara akan ikut lupa, sebab krisis tidak menguji kebijakan, melainkan ingatan sebuah bangsa. Krisis memberi panggung. Hanya disiplin yang memberi arsitektur. Dan di abad yang penuh gejolak ini, negara yang kuat bukanlah negara yang punya energi, melainkan negara yang punya waktu: waktu untuk menunggu, menawar, dan memilih, alih-alih memutuskan di bawah todongan.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #45
PinterPolitik.com

Di sebuah ruang rapat di Senayan, peta kelistrikan Indonesia menyusut jadi sederet angka. 2.396 pembangkit diesel akan dipadamkan, satu per satu, dalam 10 tahun. Di tempatnya berdiri panel surya 3,21 gigawatt-peak dan baterai 9,03 gigawatt-jam, tersebar di 741 titik: pulau-pulau yang namanya jarang kita sebut kecuali ketika listriknya padam.

Bayangkan sebuah mesin yang dirancang dengan satu aturan ganjil. Pedal gas dipasang di satu kursi, pedal rem di kursi lain, dan keduanya sengaja tidak boleh berada di tangan yang sama. Orang yang paling ditakuti di seluruh negeri boleh duduk di kursi kemudi, memegang setir, menentukan arah, menekan gas sekehendaknya. Tetapi pada saat ia memilih melaju kencang, tangan yang menahan laju justru bukan tangannya. Mesin itu bukan kelalaian perancang. Ia justru maksud terdalamnya. Inilah yang luput dari hampir semua orang yang menulis tentang Indonesia bulan ini. Mereka sibuk bertanya apakah sang pengemudi terlalu kuat. Pertanyaan yang lebih dalam tersembunyi di bawahnya. Mengapa sebuah negara dengan sengaja menolak menaruh gas dan rem dalam satu genggaman.

Majalah The Economist, pada 14 Mei, menurunkan dua tulisan yang menuduh Presiden Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter, mengoyak keuangan sekaligus demokrasi. Pada 10 Juni, Prabowo menjawab di rubrik Letters majalah yang sama. Tenang, bahkan elegan. Ia menyebut kritik sebagai bagian sehat demokrasi dan berjanji menjawab keraguan dengan hasil. Surat itu berada di balik tembok berbayar. Rakyat yang namanya dipinjam dalam janji tersebut sebagian besar tidak pernah membacanya. The Economist tidak keliru melihat kekuatan yang membesar di Jakarta. Mereka hanya menemukan separuh gambar. Separuh yang lain, yang justru lebih menentukan, adalah batas dari kekuatan itu, dan batas itu baru terlihat ketika mata uang terbakar. Perlu ditegaskan agar tidak disalahbaca, keterbatasan kewenangan tidak berarti bebas dari konsekuensi kebijakan.

Tagihannya datang dengan cara yang tidak tertulis di surat mana pun. Rupiah menembus 18.000 per dolar untuk pertama kali pada 4 Juni, dan kurs acuan Bank Indonesia mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah, 18.171, pada 8 Juni. Yang menahan kejatuhannya bukan tanda tangan Presiden, bukan pula belanjanya, melainkan tangan lain. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tiga kali sejak Mei, total 100 basis poin, menjadi 5,75 persen pada 18 Juni. Di sinilah persoalan yang sering luput. Pemerintah menjawab tuduhan boros dengan neraca nyaris tanpa cela. Defisit lima bulan hanya 0,7 persen dari produk domestik bruto. Penerimaan pajak tumbuh 22 persen. Angka-angka itu benar. Namun mata uang tetap dihukum. Bila fiskal sebersih yang diklaim, mengapa rupiah dihargai seakan ia kotor?

Jawabannya ada di aritmetika klasik yang menghubungkan belanja negara dengan harga uang. Empat dekade lalu, Thomas Sargent dan Neil Wallace memberi nama getir pada hubungan itu, aritmetika monetaris yang tak menyenangkan. Intinya keras. Ketika sebuah pemerintahan terus melaju dan enggan menjadi pihak yang mengerem, beban penyesuaian tidak menguap. Ia berpindah meja, dari meja fiskal ke meja moneter. Pasar tidak membaca satu angka defisit. Ia membaca arah belanja, kredibilitas janji, dan ruang yang tersisa bila guncangan datang. Ketika ketiganya diragukan, ongkos menjaga mata uang lebih banyak ditanggung bank sentral, bukan oleh anggaran yang tampak rapi. Bunga 5,75 persen bukan tanda Bank Indonesia panik. Itu harga yang dibayar agar laju tetap terkendali, dan harga itu ditagih dari pihak yang tidak duduk di kursi kemudi.

Para pembela kebijakan punya bantahan yang layak didengar, dan sebagian benar. Tekanan rupiah memang datang dari luar. Perang di Timur Tengah mengangkat harga minyak. Dolar menguat terhadap hampir semua mata uang. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah jatuh ke titik terendah dalam hampir dua dekade, dan lembaga indeks global mulai menimbang menurunkan status pasar Indonesia. Ini pun bukan 1998. Tetapi cadangan devisa yang menyusut ke 146 miliar dolar pada April, terendah dalam hampir dua tahun, adalah jejak intervensi yang juga berharga. Di balik perdebatan angka itu tersembunyi perebutan yang lebih dalam, soal siapa berhak menentukan ukuran. London menimbang Indonesia dengan disiplin fiskal sebagai tanda kewarasan. Istana menjawab dengan piring rakyat sebagai ukuran demokrasi. Tidak ada di antara keduanya yang netral. Keduanya berposisi, dan keduanya berebut hak mendefinisikan satu kenyataan yang sama.

Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Prabowo boros, melainkan siapa yang menanggung penyesuaian ketika gas ditekan dan rem ada di tangan lain. Apa yang dijalani Indonesia adalah wujud paling konkret dari yang dinamai Dani Rodrik sebagai trilema politik ekonomi dunia. Sebuah bangsa tidak dapat sekaligus menikmati kedaulatan penuh atas belanjanya, keterbukaan penuh pada modal global, dan mata uang yang tenang. Ketiganya menarik ke arah berbeda. Demokrasi memberi Prabowo mandat untuk berbelanja. Keterbukaan membuat setiap belanja dinilai pasar global setiap pagi. Yang menyerap benturan keduanya adalah rupiah, sementara tangan yang menahannya adalah bank sentral. Setiap kenaikan 25 basis poin menaikkan ongkos modal pengusaha, memperberat cicilan rumah kelas menengah, dan menggadaikan sebagian konsumsi masa depan demi stabilitas hari ini. Pemerintah sendiri pun membayar bunga lebih mahal atas 386 triliun rupiah surat utang yang ditariknya hingga Mei.

Inilah sebabnya pemisahan gas dan rem itu dirancang. Daron Acemoglu, yang memenangi Nobel ekonomi 2024, menghabiskan kariernya membuktikan satu hal yang sering dilupakan. Bangsa makmur bukan yang pemimpinnya paling kuat, melainkan yang kekuasaannya paling terkurung oleh institusi. Bank Indonesia yang independen bukan sekadar lembaga teknis pengatur bunga. Ia salah satu kurungan itu, benteng terakhir terhadap godaan menjadikan mesin uang sebagai pembiaya kekuasaan. Independensinya tidak diuji ketika fiskal dan moneter sejalan. Ia diuji justru ketika keduanya menarik ke arah berlawanan, persis seperti sekarang. Penguasa yang menghendaki kuasa penuh akan merebut rem, menundukkan bank sentral, mencetak uang untuk membiayai ambisinya. Itu jalan Ankara dan Buenos Aires, dan ongkosnya inflasi yang membakar tabungan rakyat. Prabowo, sejauh ini, tidak menempuhnya. Ia membiarkan rem tetap di tangan lain.

Maka pertanyaan lama tentang jalan berbahaya Indonesia menemukan jawaban barunya. Pemilu menentukan siapa memegang kemudi. Pasar menentukan berapa mahal harga untuk memegangnya. Yang menetapkan harga itu bukan editor di London, bukan juru bicara di Jakarta, melainkan ribuan layar yang membuka pasar setiap pagi, dengan ukuran yang tidak pernah dimusyawarahkan dengan siapa pun yang akan menanggungnya. Kekuatan dan kendali bukan hal yang sama. Seorang presiden bisa cukup kuat untuk menggetarkan majalah paling berpengaruh di dunia, dan pada saat yang sama tidak memegang rem ketika mata uangnya jatuh.

Kembali ke mesin ganjil tadi. Yang ribut di panggung adalah kursnya, naik dan turun, dikutip media, dibantah menteri. Itu pertunjukan. Yang sebenarnya bekerja berada di bawahnya, dalam senyap. Sebuah rancangan tempat ambisi seorang pengemudi sengaja ditahan bukan oleh kerelaannya sendiri untuk melambat, melainkan oleh tangan lain yang memegang rem, dan oleh kesabaran jutaan orang di kursi belakang. The Economist bertanya apakah Indonesia menempuh jalan berbahaya. Pertanyaan itu sudah lewat. Yang akan menentukan tahun-tahun ke depan jauh lebih sunyi. Bukan seberapa kencang mesin ini melaju, melainkan apakah tangan yang memegang rem dibiarkan tetap bebas, dan berapa lama ia sanggup menahan beban yang bukan ia ciptakan.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #44
PinterPolitik.com

Di sebuah ruang rapat di Senayan, peta kelistrikan Indonesia menyusut jadi sederet angka. 2.396 pembangkit diesel akan dipadamkan, satu per satu, dalam 10 tahun. Di tempatnya berdiri panel surya 3,21 gigawatt-peak dan baterai 9,03 gigawatt-jam, tersebar di 741 titik: pulau-pulau yang namanya jarang kita sebut kecuali ketika listriknya padam.

Di layar, rencana itu setenang spreadsheet. Mesin-mesin tua yang selama ini menderu di ujung republik akan diam, digantikan cahaya yang tidak bersuara. Tetapi pergantian sebersih itu justru patut kita baca lebih dalam. Ketika sebuah negara mengganti ribuan pembangkit sekaligus, yang berpindah jarang hanya teknologi. Yang berpindah, diam-diam, adalah cara negara itu membelanjakan dirinya. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia beralih ke energi yang lebih bersih, melainkan apakah ia sedang menulis ulang neracanya sendiri.

Di podium, eksekutif PLN menjualnya sebagai lompatan hijau: cara tercepat menekan biaya solar impor dan emisi. Narasi ini mudah dicintai. Lewat Satgas Percepatan Transisi Energi, Prabowo menargetkan tak ada lagi diesel yang hidup terlalu lama, sejalan dengan ambisi 100 gigawatt surya. Menutup 13 diesel terbesar saja, katanya, memangkas 200.000 dari sekitar 1 juta barel minyak yang masih diimpor saban hari. Negara makin hijau, tarif ditekan, desa terang. Siapa hendak membantah?

Tetapi perhatikan siapa tokoh utamanya. Bukan matahari, bukan karbon, melainkan APBN. Diesel hanya menyumbang sekitar 2,2 gigawatt dari seluruh sistem, namun menelan biaya energi primer mendekati 40 triliun rupiah setahun: porsi kecil yang menyedot ongkos seperti raksasa. Pada saat yang sama, subsidi dan kompensasi energi menembus 203,7 triliun rupiah dalam 5 bulan pertama 2026, hampir separuh pagu setahun.

Di sinilah logika yang jarang diucapkan: negara yang sulit memangkas subsidi secara langsung bisa memangkas kebutuhan akan subsidi itu lewat teknologi. Menaikkan tarif listrik memukul daya beli dan memicu gejolak. Mengganti mesin yang menuntut subsidi itu mencapai hasil sama tanpa guncangan. Maka dedieselisasi berhenti menjadi urusan teknis. Ia menjadi salah satu poros fiskal republik.

Pergeserannya lebih dalam. Selama ini negara membeli energi terus-menerus: solar yang dibakar dan diimpor. Kini ia hendak membeli aset energi: panel dan baterai yang dibayar sekali di muka, lalu menyala nyaris tanpa bahan bakar. Yang satu menyewa masa depannya; yang lain membelinya. Tetapi membeli butuh modal, dan di sinilah paradoksnya: semakin murah energi esok hari, semakin besar kebutuhan modal hari ini. Pertanyaannya menentukan: dari neraca siapa modal itu ditarik?

Mengapa sekarang? Lelang dedieselisasi sudah dibuka sejak Maret 2022. Jawabannya ada di masa lalu yang belum tuntas. PLN terlampau lama terkunci dalam kontrak take-or-pay dengan PLTU dan produsen listrik swasta: membayar setrum yang tak ia konsumsi, kelebihan pasokan yang membebani neraca 2 hingga 3 dekade. Memindahkan investasi ke surya, baterai, dan supergrid menggeser energi politik dari pertanyaan lama, membereskan masa lalu, ke pertanyaan baru, membangun masa depan. Prabowo lebih dari sekadar presiden yang menyetujui proyek PLN. Ia arsitek yang menyambung risiko fiskal, posisi PLN, dan kalkulus geopolitik tentang siapa memasok teknologi dan pembiayaan.

Yang paling penting justru yang tak diucapkan: ke kantong siapa modal itu mengalir. Koordinatnya bisa disebut. Yang berdiri untuk dibayar adalah produsen modul surya dengan rantai pasok Tiongkok yang sudah memposisikan diri lewat usaha patungan di dalam negeri; bank pembangunan multilateral lewat Just Energy Transition Partnership; kontraktor EPC; dan subholding energi terbarukan PLN sendiri. Bagi mereka, keberhasilan dihitung dalam megawatt dan kontrak, bukan kejernihan publik atas akibatnya.

Ketika kontrak-kontrak itu diteken, peta kekuasaan di dalam negara ikut bergeser. Selama ini jantung PLN berdetak di direktorat pembangkitan: penjaga turbin diesel dan batubara. Besok, kuasa berpindah ke pengelola jaringan, baterai, algoritma dispatch, dan pintu menuju pembiayaan global. Kuasa tak lagi ada pada yang membakar bahan bakar. Ia pindah ke yang mengatur aliran dan datanya. Maka yang berlangsung bukan sekadar transisi energi. Ia juga transisi birokrasi: perpindahan pusat gravitasi kekuasaan di dalam tubuh negara.

Ada keheningan yang lebih besar. Kita membayangkan dedieselisasi sebagai pelepasan dari ketergantungan. Padahal yang terjadi mungkin pertukarannya. Dulu Indonesia bergantung pada solar impor, dan lewatnya pada geopolitik minyak. Besok pada baterai, inverter, perangkat lunak jaringan, dan mineral kritis. Jason Bordoff dan Meghan O’Sullivan, dua nama yang berulang di Foreign Affairs, menyebutnya bentuk baru saling ketergantungan yang asimetris: transisi tidak menghapus geopolitik energi, ia memindahkannya. Kerangka keamanan energi warisan krisis minyak 1970-an, kata mereka, tak lagi memadai untuk membaca dunia yang baru ini. Pertanyaan abad lalu: siapa menguasai minyak. Pertanyaan abad ini: siapa menguasai jaringan, baterai, kode yang mengatur ke mana listrik mengalir, dan datanya. Cerita ini bukan hanya milik Indonesia. Bagi Beijing, ia pasar sekaligus pijakan dominasi rantai pasok energi bersih; bagi Washington, panggung pembiayaan iklim lewat JETP. Indonesia memadamkan diesel di tengah 2 tarikan itu, dan setiap kontrak adalah satu suara tentang di kubu mana kedaulatan infrastrukturnya kelak bersandar.

Lalu ada ujian paling sunyi, dan paling jarang diajukan. Negara ini harus mengelola sistem yang jauh lebih rumit dari yang ditinggalkannya, dan belum tentu sanggup. Menjaga 2.000 mesin diesel menyala adalah soal logistik solar. Mengorkestrasi 741 simpul surya dan baterai, dengan perangkat lunak dan pemeliharaan di pulau tanpa teknisi, adalah soal lain sama sekali. Bayangkan satu panel mati di pulau yang kapalnya datang 2 minggu sekali. Infrastruktur hijau bukan semata urusan teknologi. Ia ujian kapasitas negara. Riwayat proyek besar di negeri ini mengajarkan satu hal: yang ambruk jarang panelnya. Hampir selalu kemampuan mengelolanya.

Bayangkan rencana ini berhasil. Tetapi keberhasilan teknologi hanya efek pertama. Yang kedua: entitas yang menguasai surya, baterai, dan jaringan jadi tulang punggung baru, dan bila ia vital, mudah bagi pemerintah berkata tarif harus lebih “realistis” demi sistem yang terlalu penting untuk gagal. Bila gagal, kita mewarisi PLN yang terjebak di fosil dengan proyek mangkrak dan utang baru, dan krisis selalu jadi alasan paling sah untuk intervensi yang lebih keras.

Di kedua ujung, sukses maupun gagal, ada satu kelompok yang nyaris selalu selamat: pemasok teknologi, konsorsium pembiayaan, dan unit pelaksana yang pendapatannya sudah terkunci di awal. Mereka menang ketika surya menyala, dan tak kalah ketika ia macet, sebab kontrak telah diteken dan biaya telah keluar. Transisi yang dijual untuk mengurangi risiko publik justru bisa mengunci risiko baru di tempat yang lebih sukar dijangkau.

Bagi kita yang tak duduk di dewan komisaris atau ruang kabinet, artinya sederhana. Setiap narasi hijau harus dibaca berdampingan dengan 3 neraca: PLN, APBN, dan waktu. Sebab mesin diesel bisa diganti dalam 10 tahun, tetapi utang dan kontraknya hidup 2 dekade. Dan angka yang paling menentukan justru belum muncul: berapa banyak dari biaya transisi ini yang akhirnya kembali kepada kita, sebagai tarif yang naik, belanja publik yang dipangkas, atau ruang fiskal yang menyempit ketika krisis berikutnya tiba.

Suatu hari nanti, mungkin 5 atau 7 tahun dari sekarang, kita akan menatap kembali bagan yang hari ini dipaparkan di Senayan: batang kuning surya, garis pertumbuhan terbarukan, titik-titik kecil diesel yang telah dipensiunkan. Dan kita akan bertanya, sederhana tapi telak: apakah itu sungguh peta transisi energi, atau peta perpindahan neraca, kekuasaan, dan ketergantungan, yang kita biarkan berjalan tanpa pernah kita baca? Sebab ketika diesel berhenti menyala, yang sesungguhnya berubah mungkin bukan cara listrik diproduksi, melainkan siapa yang menanggung risikonya, siapa yang mengendalikan infrastrukturnya, dan di neraca siapa biaya masa depan itu akhirnya dicatat.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #43
PinterPolitik.com

Tiga hari lagi, pada 22 Juni 2026, dapur-dapur itu akan padam serentak. Bukan karena gagal, melainkan karena dijadwalkan. Selama 18 hari libur sekolah, 27.820 dapur Makan Bergizi Gratis berhenti memasak, dan negara mencatatnya sebagai penghematan: 3 triliun 4 miliar 560 juta rupiah dari insentif yang tidak jadi dibayar. Di atas kertas, ini efisiensi yang rapi. Di atas meja makan jutaan anak, ini nampan yang tidak akan datang selama hampir tiga minggu.

Yang membuat angka itu layak ditatap bukan besarnya, melainkan apa yang diam-diam diakuinya. Tahun lalu, program yang sama tetap memberi makan saat libur dan saat Ramadan lewat paket kering yang tahan lama. Tahun ini, ia berhenti sama sekali. Yang berubah di antara dua musim libur itu bukan rasa lapar anak-anak. Yang berubah adalah cara menghitungnya.

Sebab sebuah negara tidak bisa menghemat 3 triliun rupiah dari makanan yang memang akan dimakan seorang anak yang lapar, kecuali makanan itu sejak awal tidak benar-benar diikatkan pada laparnya. Rasa lapar tidak ikut libur sekolah. Programnya yang libur.

Negara lain sudah lama paham hal ini, dan bertindak ke arah sebaliknya. Di Amerika Serikat, lebih dari 21 juta anak bergantung pada makan sekolah, dan justru ketika kafetaria tutup di musim panas pemerintah federal menambah belanja, lewat program makan musim panas dan, sejak 2024, Summer EBT, bantuan belanja pangan senilai 120 dolar per anak yang ditransfer langsung ke keluarga lewat kartu. Logikanya diringkas oleh kementerian pertanian mereka dalam satu kalimat: lapar tidak berlibur. Di India, program makan sekolah terbesar di dunia menjangkau 120 juta anak. Ia lahir dari perintah Mahkamah Agung pada 2001 yang menjadikan makan sekolah hak yang bisa dituntut secara hukum, lalu diperluas agar tetap berjalan selama libur musim panas di daerah yang dilanda kekeringan. Di Inggris pada 2020, tekanan publik memaksa pemerintah membiayai makan gratis justru menembus masa libur, sebuah celah yang sebelumnya dibiarkan terbuka. Pola dunia jelas: musim libur adalah saat jaring itu paling ditahan, bukan dilepas. Indonesia, yang tahun lalu menahannya lewat paket kering, tahun ini melepasnya. Itulah beritanya.

Dan justru karena polanya universal, kisah ini bukan milik Indonesia sendiri. Pembaca di London, Washington, atau Beijing punya alasan menatapnya, sebab ia memperlihatkan cara sebuah program unggulan bisa tergerus dari dalam di zaman ketika ruang fiskal menyempit hampir di setiap negara. Ia tidak dibatalkan, sebab pembatalan terlihat dan mahal secara politik. Ia cukup diefisienkan, diam-diam dan mudah dibela. Setiap pemerintah yang sedang menekan anggaran modal manusianya menghadapi godaan yang sama, dan Indonesia hanya kebetulan menjadi contohnya lebih dulu.

Satu keyakinan lama perlu dilepas. Kita terbiasa menganggap penghematan selalu mengurangi biaya. Tidak selalu. Sebagian penghematan tidak menghapus biaya, ia hanya memindahkannya ke masa depan, dan sering dengan kurs yang lebih buruk. Tiga triliun yang hari ini dicatat sebagai hemat sesungguhnya dipinjam dari tubuh anak yang sedang tumbuh, dan utang gizi pada usia pertumbuhan tidak selalu bisa dilunasi belakangan karena jendela biologisnya tidak terbuka dua kali. Dari sini lahir sebuah paradoks: semakin sebuah penghematan tampak disiplin secara fiskal, semakin mahal tagihan sosial yang ia tinggalkan. Program yang dibangun untuk menumbuhkan modal manusia, ketika dipadamkan demi berhemat, justru menggerus modal manusia yang menjadi alasan ia didirikan.

Dampaknya pun tidak berhenti pada anak yang lapar siang itu. Ketika makan yang paling pasti dari hari seorang anak miskin ditarik, biaya itu berpindah ke meja keluarganya, justru pada minggu-minggu ketika banyak penghasilan harian ikut menyusut. Pengeluaran pangan rumah tangga termiskin naik, beban pengasuhan bergeser ke ibu, kehadiran dan konsentrasi belajar pada tahun ajaran berikutnya menurun, dan pada ujung yang paling jauh produktivitas satu kohort melemah. Lapar siang itu hanya dampak pertama, dan justru yang paling kecil.

Jeda ini menelanjangi satu hal yang jarang diucapkan. Korupsi dan efisiensi tampak berlawanan, bahkan saling bermusuhan. Namun keduanya, lewat jalan yang berbeda, sama-sama memperlakukan makan anak sebagai pos anggaran: yang satu menyunatnya diam-diam dan melawan hukum, yang lain menghematnya terbuka dan sah. Hanya di atas piring seorang anak makan itu tetap berupa gizi, bukan angka.

Dua pekan lalu dapur juga padam, dengan alasan yang berlawanan. Di Yogyakarta 97 dapur berhenti karena dana tak kunjung cair, di Brebes 50, dan pada hari pertama 734 siswa SMP Negeri 1 Brebes duduk tanpa makan siang. Awal Juni dapur padam karena uang tidak datang; akhir Juni karena uang sedang disimpan. Di buku besar negara keduanya berlawanan, satu kegagalan dan satu penghematan. Di piring seorang anak keduanya satu hal yang sama: nampan kosong.

Lawan terkuat argumen ini layak dihadirkan dengan jujur. Mendistribusikan makanan saat sekolah tutup memang lebih mahal dan lebih berisiko. Jeda memberi ruang audit yang dibutuhkan setelah skandal korupsi. Ruang fiskal nyata terbatas, dan tidak semua anak membutuhkan bantuan saat libur. Semua itu benar. Tetapi tidak satu pun darinya membenarkan penghentian total. Yang dipersoalkan bukan adanya jeda, melainkan keputusan memutus seluruhnya tanpa menyediakan pengganti bagi yang paling rentan, padahal paket kering tahun lalu dan setiap sistem pembanding di atas membuktikan bahwa menjembatani yang rentan itu mungkin dan murah. Pilihannya tidak pernah antara membagi ke semua atau berhenti total. Pilihannya antara menjembatani yang termiskin atau menabung penghematannya. Yang dipilih adalah menabung.

Adil mengakui bahwa pimpinan baru sedang membenahi banyak hal, dan sebagiannya benar. Sekolah yang dinilai mampu memberi makan muridnya sendiri mulai dicoret, 76 sekolah dengan sekitar 39 ribu siswa di Jawa, dan dananya dialihkan ke daerah 3T yang lebih membutuhkan. Dapur akan dikelaskan menurut kinerja. Ini disiplin yang sudah lama ditunggu. Tetapi ada dua macam disiplin, dan perbedaannya menentukan. Disiplin yang bertanya apakah anak yang tepat sudah diberi makan adalah yang dibutuhkan sejak hari pertama. Disiplin yang bertanya bisakah kita mengeluarkan lebih sedikit untuk memberi makan anak adalah kebiasaan lama yang berganti jas. Mencoret sekolah kaya termasuk yang pertama; meliburkan piring anak demi 3 triliun termasuk yang kedua.

Presiden Prabowo adalah arsitek doktrin yang sah: memberi makan satu generasi sebagai investasi menuju Indonesia 2045. Visinya besar, dan keberaniannya nyata. Mencopot orang yang ia tunjuk sendiri, merapikan anggaran, menuntut tata kelola yang lebih baik, semuanya naluri korektif seorang arsitek yang ingin bangunannya berdiri benar. Namun arsitek harus menjaga ke mana disiplin itu jatuh. Disiplin yang jatuh pada rente memperkuat bangunan. Disiplin yang jatuh pada piring anak justru mengosongkan alasan bangunan itu didirikan.

Selama program ini terus diukur dari rupiah yang dihemat atau dipindahkan, makan anak akan selalu menjadi sisa, hal yang paling mudah disunat, dijeda, dan digeser, sementara anaknya menunggu. Mengganti pimpinan dan memperketat penghematan tidak mengubah sumbu itu; ia hanya membuatnya bekerja lebih rapi. Dan piring kosong yang dijadwalkan dengan tertib tetaplah piring kosong.

Pada 22 Juni, nampan-nampan itu akan sunyi. Di suatu tempat sebuah buku besar mencatat 3 triliun rupiah yang berhasil tidak dikeluarkan. Di tempat lain seorang anak, yang baginya makan siang sekolah adalah yang paling pasti dari seluruh harinya, menatap meja kosong pada minggu-minggu ketika negara memutuskan berhemat. Negara boleh meliburkan dapurnya. Tetapi lapar tidak pernah mengajukan cuti.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #42
PinterPolitik.com

Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.

Ada uang yang dititipkan dan memilih diam. Ia mengendap di satu rekening, tidak berbelanja, tidak membangun apa-apa, hanya menunggu. Saldo itu besar, dan justru karena besar ia terasa seperti air yang ditahan sebuah bendungan: tenang di permukaan, menekan di dasar. Setiap orang yang lewat mengira air itu cadangan. Sedikit yang bertanya untuk siapa pintu air akan dibuka, dan kapan.

Pada bulan yang sama sebuah undang-undang baru, disahkan pada 4 Juni, menuliskan kata “lapangan kerja” sebagai tugas resmi bank sentral, bank sentral itu justru menaikkan suku bunga. Bukan sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, bunga acuan naik 100 basis poin lewat tiga keputusan beruntun, satu di antaranya di luar jadwal dan disebut sendiri luar biasa. Pedal yang diinjak bukan gas. Itu rem.

Urutannya layak dicatat, karena urutan itu bercerita. Pada 20 Mei bunga naik 50 basis poin. Belum genap 3 pekan, pada 9 Juni, naik lagi 25 basis poin lewat rapat mingguan yang biasanya hanya mengevaluasi, bukan memutuskan. Lalu hari ini, 18 Juni, naik 25 basis poin lagi menjadi 5,75 persen. Mandat yang baru lahir berkata: tumbuhlah, ciptakan pekerjaan. Instrumen pertama yang dipakai membela rupiah justru menaikkan biaya kredit, menahan ekspansi usaha, dan menunda lowongan yang dijanjikan mandat itu sendiri. Di atas kertas, sinergi. Di lapangan, tarik-menarik.

Thomas Sargent, peraih Nobel ekonomi, bersama Neil Wallace pernah menamai keadaan ini dengan dingin: ketika fiskal yang memimpin dan moneter yang mengikuti, pada akhirnya moneter yang membayar tagihannya. Mandat baru itu, dibaca dari sudut ini, bukan tambahan kekuasaan bagi bank sentral. Ia tambahan tagihan. Pertumbuhan dan lapangan kerja adalah janji politik yang mahal, dan kini janji itu diselipkan ke dalam neraca lembaga yang selama ini bekerja paling sunyi.

Buktinya tidak perlu dicari jauh. Pemerintah kini memegang saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun, dan arah alirannya bercerita lebih banyak daripada jumlahnya. Sekitar Rp300 triliun sudah dipindahkan dari rekening di bank sentral ke bank-bank negara untuk menekan bunga dan mendorong kredit, satu instrumen fiskal yang dipakai mengerjakan tugas moneter. Sisanya, Rp120 triliun, mengendap di bank sentral sebagai bantalan, dan pada 6 Juni menteri keuangan serta gubernur bank sentral menegaskan kas pemerintah memang tetap diparkir di sana. Cadangan devisa terkuras belasan miliar dolar menahan kurs, dan imbal hasil surat bank sentral kini melampaui surat utang negara. Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia, menyebutnya represi finansial: negara membiayai dirinya lewat instrumen yang tidak terlihat, bukan lewat pajak yang diperdebatkan.

Mengapa jalan ini yang dipilih? Karena alternatifnya mahal secara politik. Defisit dipatok sekitar 2,9 persen, sejengkal dari batas 3 persen yang, bila dilewati, menuntut revisi undang-undang. Memindahkan saldo yang mengendap, atau menitipkan beban pada bank sentral, jauh lebih senyap daripada menaikkan harga bahan bakar bersubsidi atau memangkas program populer. Itu sebabnya bank sentral selalu menggoda. Namun pertanyaan yang jarang diajukan justru paling penting: mekanisme apa yang mencegahnya membiayai defisit ketika saldo itu habis dan pasar gelisah? Undang-undang baru memperluas tugasnya. Ia tidak menuliskan rem itu.

Ada yang merayakan ini sebagai pulangnya bank sentral ke peran pertumbuhan ala Orde Baru. Mereka lupa bagaimana cerita itu berakhir pada 1998: bukan dengan pertumbuhan yang merata, melainkan dengan tagihan penyelamatan yang dipikul anak-anak yang belum lahir saat keputusannya dibuat. Garis pisah fiskal dan moneter setelah krisis itu bukan kerewelan teknokrat, melainkan pagar yang didirikan justru karena republik ini pernah tahu apa yang terjadi tanpanya. Setiap kali pembiayaan darurat diulang tanpa menyebut namanya, pelajaran yang dulu mahal dibayar ikut terlupakan.

Maka pergeserannya bukan soal teknis, melainkan soal posisi. Yang menguat adalah eksekutif, kini dengan dua narasi sekaligus: pertumbuhan diklaim buah sinergi ketika ekonomi tenang, beban dialamatkan ke gejolak global ketika bunga terpaksa naik. Yang melemah adalah independensi teknokratis bank sentral, sebab undang-undang yang sama memberi parlemen wewenang menilai kinerjanya dan menyetujui anggarannya. Penjaga garis batas berubah menjadi yang dinilai. Yang paling rentan adalah kelas menengah, kelompok yang terus menyusut, yang tabungan, cicilan, dan peluang kerja anaknya bergantung pada satu lembaga yang diminta mengejar dua tujuan berlawanan arah.

Bank sentral pun perlahan berhenti menjadi sekadar penjaga rupiah. Ia menjadi semacam polis asuransi politik, dipanggil setiap kali kepercayaan retak, preminya dibayar diam-diam oleh pemegang rupiah biasa. Titik lemah sistem berpindah, dari ruang fiskal yang sempit di Senayan ke kredibilitas moneter yang selama ini jadi penyangga terakhir. Yang menekan kini bukan inflasi, yang sudah mereda, melainkan keyakinan, dan keyakinan jauh lebih mahal dipulihkan daripada dipertahankan.

Bagi sebuah rumah tangga, semua ini bukan teori. Ia turun menjadi pertanyaan kecil yang menentukan satu dekade: mengunci bunga KPR sekarang atau membiarkannya mengambang, menunda membuka usaha atau memaksakannya dengan cicilan lebih berat, menyimpan tabungan dalam rupiah atau memindahkannya ke aset yang terasa lebih aman. Kelas menengah Indonesia sudah menyusut 9,48 juta jiwa sejak 2019, dan kelompok yang sama inilah yang menanggung sekitar separuh penerimaan pajak negara. Setiap kali bank sentral menaikkan bunga untuk memulihkan kepercayaan yang dikikis kebijakan bernama sinergi, merekalah yang membayar selisihnya. Mereka tidak duduk di meja koordinasi. Tetapi nama merekalah yang tertulis di tagihan.

Pembelaannya kuat, dan harus disebut jujur. Bank sentral yang menutup mata pada lapangan kerja kehilangan legitimasi politik, dan lembaga ini pun lama ingin lebih relevan di sektor riil, bukan sekadar penjaga harga. Koordinasi di tengah badai global masuk akal. Dan lihatlah: justru hari ini bank sentral menaikkan bunga untuk ketiga kalinya, memilih stabilitas secara terbuka, melawan tekanan untuk melonggarkan kebijakan. Itu bukan tanda independensi runtuh. Itu bukti rem masih bekerja. Prabowo membangun arsitektur menuju pertumbuhan tinggi, dan setiap pilar memang dirancang menanggung beban. Ini pilihan yang disengaja, bukan improvisasi panik.

Maka pertanyaannya bergeser, dan di situ ia menjadi lebih tajam. Bukan apakah rem masih bekerja, sebab hari ini ia bekerja, melainkan ke mana rem itu kini dipasang. Sejak pandemi, banyak negara memperluas tugas bank sentralnya, dari iklim sampai lapangan kerja. Indonesia termasuk yang paling terang melakukannya, sambil bersikeras tidak ada yang berubah. Revisi ini tidak menghapus rem. Ia memindahkannya. Dulu rem berada di luar mesin politik, dijaga lembaga yang anggarannya tak bisa disentuh dan kinerjanya tak dinilai oleh mereka yang ingin melaju. Kini ia dipindahkan ke dalam kendaraan yang sama yang ingin melaju kencang, dipegang tangan yang juga memegang gas. Garis pemisah itu digambar ulang di ruang koordinasi, jauh dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat dan publik yang kelak memikul bebannya.

Sore ini bank sentral menjawabnya sendiri: bunga naik lagi menjadi 5,75 persen, kenaikan ketiga dalam sebulan, dengan alasan menjaga stabilitas, dibungkus kata sinergi. Tetapi keputusan satu sore hanyalah panggung. Yang sedang dibangun bukan angka hari ini, melainkan kebiasaan satu dekade: memindahkan rem, sedikit demi sedikit, lebih dekat ke kursi pengemudi.

Air di bendungan itu masih tenang. Saldo masih mengendap, menunggu pintu dibuka untuk program yang dijanjikan. Tetapi bendungan yang sama, bila terlalu sering diandalkan, akhirnya bukan lagi penampung air, melainkan titik paling rapuh dari seluruh aliran.

Sinergi dan tekanan memakai kata yang sama. Bedanya hanya satu: siapa yang memegang rem ketika pasar kehilangan kesabaran, dan apakah rem itu masih berada di kendaraan yang sama.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #41
PinterPolitik.com

Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.

Malam berjalan tanpa peristiwa. Tidak ada tangan yang datang, tidak ada langkah di koridor, tidak ada tinta yang dibubuhkan. Hanya jarum jam yang bergerak di dinding, pelan dan setia. Lalu pagi tiba. Kertas yang sama, yang semalam hanya benda mati di atas meja, kini memiliki bobot yang tidak ia punya kemarin. Sesuatu telah terjadi justru karena tidak ada yang terjadi.

Di republik ini, sebuah undang-undang baru saja belajar lahir dengan cara seperti itu. Pada 9 Juni 2026, Dewan mengetuk palu atas perubahan ketiga Undang-Undang Kepolisian. Prosesnya cepat luar biasa. Ditetapkan sebagai inisiatif pada 20 Mei, dibahas bersama pemerintah hanya 2 kali, lalu disahkan. Setelah palu itu, satu hal tersisa: tanda tangan Presiden. Sampai opini ini ditulis, tanda tangan itu belum diumumkan.

Banyak orang menunggu pena Prabowo seolah di situlah nasib aturan ini ditentukan. Mereka keliru membaca mesinnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur satu hal yang sederhana dan menentukan. Jika dalam 30 hari sejak disetujui bersama presiden tidak menandatangani, rancangan itu tetap sah menjadi undang-undang. Wajib diundangkan. 30 hari sejak 9 Juni jatuh sekitar 9 Juli. Maka pena itu bukan penentu. Ia umpan. Yang menandatangani adalah kalender.

Inilah keganjilan yang jarang dilihat. Aturan ini dijual sebagai penguatan supremasi sipil, sejalan dengan janji reformasi birokrasi. Tetapi isinya membuka kursi di kementerian dan lembaga bagi perwira aktif yang masih berseragam, atas permintaan lembaga atau penugasan presiden. Dan ia berlaku lewat tindakan paling sipil yang bisa dibayangkan. Seorang kepala negara yang tidak melakukan apa-apa. Seorang jenderal paham betul: wujud kekuasaan yang paling murah adalah yang tidak berbiaya dan tidak mengikat. Biarkan waktu yang bekerja. Dengan tidak meneken sekaligus tidak menolak, ia memperoleh undang-undang sekaligus jarak untuk menyangkalnya. Itu bukan kelambanan. Itu perhitungan. Cara termurah memperluas kuasa bukan menambah wewenang baru, melainkan mengurangi keharusan menjelaskan diri. Keputusan yang diucapkan menanggung biaya politik. Prosedur yang dibiarkan bekerja menguapkan biaya itu ke dalam sistem. Tidak ada yang bisa diteriaki, sebab tidak ada yang berteriak.

Pemerintah membungkus semua ini dengan bahasa yang manis. Kementerian Hukum menyebutnya sejalan dengan cita-cita besar tentang supremasi hukum. Tetapi di jalan, pada minggu yang sama, mahasiswa membentangkan spanduk dengan kata yang jauh lebih kasar. Mereka menyebut gejala ini militerisme sipil. Tuntutan mereka pendek dan keras: cabut. 13 Juni mereka dihadang di Jakarta. 15 Juni gemanya sampai ke Jember. Di antara bahasa kementerian dan bahasa spanduk ada jurang yang tidak bisa dijembatani oleh siaran pers. Sebab yang satu menggambarkan niat, yang lain merasakan akibat. Dan akibat itu paling terasa di ruang yang jarang disebut. Ruang kerja biasa, tempat seorang warga sipil memercayai bahwa kursinya diisi oleh keahlian, bukan oleh perintah.

Ada pembelaan yang jujur untuk aturan ini, dan kita harus menatapnya tanpa berkedip. Pertanyaan yang lebih tajam bukan apa isinya, melainkan mengapa ia dibutuhkan justru sekarang. Negara membaca dunia yang sedang goyah, dan menilai program strategis nasional dari lumbung pangan sampai dapur gizi menuntut tangan yang disiplin dan bisa diperintah cepat. Jawaban itu masuk akal. Tetapi alasan yang masuk akal justru paling mudah dipakai untuk membongkar batas, sebab ia tidak terdengar seperti ancaman. Aturan 30 hari itu pun lumrah. Banyak undang-undang lahir lewat jalan yang sama. Justru kelumrahan itu yang membuat penggunaannya kali ini luput dari mata. Persoalannya tidak terletak pada niat. Juga tidak pada prosedur. Persoalannya pada rem yang dicopot. Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 114 tahun 2025 menuntut seorang perwira pensiun lebih dulu sebelum memangku jabatan sipil. Aturan baru melewatinya. Pengawas kepolisian tidak diperkuat. Yang tersisa adalah keluwesan tanpa pembatas.

Bahkan sebelum undang-undang ini lahir, sekitar 300 perwira aktif sudah tercatat menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga pada akhir 2025. Aturan baru hanya memberi nama hukum pada kebiasaan yang sudah berjalan. Langkah ini pun bukan yang pertama. Pada Desember lalu, sebulan setelah Mahkamah melarang, Kapolri menerbitkan peraturan yang membuka 17 kementerian dan lembaga bagi polisi aktif. Putusan ditafsir ulang, lalu dilampaui. Kini undang-undang datang memberi stempel pada penafsiran itu. Pola itu pun lengkap: dilarang, ditafsir ulang, lalu disahkan. Bagi seorang pegawai negeri yang menapaki kariernya setahap demi setahap, ini berarti tangga yang ia daki bisa diisi dari atas oleh penugasan, bukan oleh prestasi. Batas yang dulu tegas kini menjadi kabur. Dan kekaburan selalu berpihak pada yang berkuasa.

Sejarah dan ilmu sudah lama menamai keadaan ini. Samuel Huntington mengingatkan bahwa kendali sipil yang sehat justru menjaga prajurit tetap profesional di baraknya, jauh dari kursi pemerintahan, demi kebaikan prajurit itu sendiri. Di tanah air, Salim Said menghabiskan hidupnya mencatat betapa beratnya bangsa ini memulangkan tentara ke barak setelah puluhan tahun dwifungsi. Apa yang Huntington susun sebagai teori, Salim Said rekam sebagai luka dan kerja panjang sebuah bangsa. Reformasi membangun pagar untuk membatasi negara. 28 tahun kemudian pagar itu tidak dibongkar. Ia diberi pintu. Hannah Arendt memperingatkan tentang bentuk kekuasaan yang paling sulit dilawan: pemerintahan oleh tak seorang pun. Ketika sebuah keputusan tidak bisa ditimpakan pada satu wajah, tidak ada wajah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan jauh sebelum mereka, Tacitus mencatat Senat Romawi masih rajin bersidang lama setelah Republik sesungguhnya telah mati. Wadahnya utuh. Isinya dikosongkan diam-diam. Sebuah republik jarang runtuh ketika lembaganya hilang. Ia runtuh ketika lembaganya tetap berdiri tetapi berhenti menjalankan fungsi semula. Dewan tetap mengetuk palu. Mahkamah tetap memutus. Semua lembaga berdiri di tempatnya. Hanya maknanya yang pelan dibalik.

Maka kembalilah ke kertas di atas meja senja itu. Sekarang kita tahu keheningan semalam bukanlah ketiadaan. Keheningan itu adalah cara berbicara paling efisien yang pernah ditemukan kekuasaan. Tanda tangan yang paling menentukan dalam sebuah negeri ternyata adalah tanda tangan yang tidak pernah dibubuhkan.

Sebuah negara yang membiarkan hukumnya lahir tanpa tangan sedang mengajari rakyatnya satu pelajaran yang sunyi. Bahwa mulai kini, hal-hal terpenting bisa diputuskan oleh sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa ditanya, dan tidak bisa dilawan. Ia tidak berteriak. Ia tidak memerintah dengan suara. Ia hanya membiarkan waktu lewat. Dan dari diam itu, perlahan, lahir sebuah negara yang belajar berbicara tanpa pernah membuka mulut.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.