Perbedaan sikap pemerintah tampaknya mulai terlihat antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Bagaimana tidak? Terkait status kepemilikan wilayah Pulau Pasir di dekat Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebutkan bahwa pemerintah akan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan harga mati.
Sementara, Kemlu melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailana menyatakan bahwa Pulau Pasir memang milik Australia di bawah aturan hukum internasional karena wilayah tersebut dahulunya adalah wilayah jajahan Britania (Inggris) Raya.
Dua pernyataan berbeda ini bermula dari ancaman Masyarakat Adat Laut Timor mengancam akan menggugat ke pengadilan Australia bila pemerintah Australia tidak angkat kaki dari Pulau Pasir. Alhasil, persoalan kepemilikan pulau ini jadi perdebatan di media sosial (medsos).
