Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku langkahnya mengumpulkan bupati dan wali kota untuk merespons fenomena WNA “nakal” adalah atas perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Akan tetapi, pengakuan itu dikritik karena ketum parpol atau mantan presiden yang memerintah gubernur dinilai keliru dan tak sesuai aturan, norma, serta etika politik dan pemerintahan yang baik. Itu juga tampak bisa memantik pertanyaan mengenai legitimasi dan perhatian yang seharusnya diberikan Presiden Jokowi.
