Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Meski posisi wapres cukupstrategis, trahnya jarang mewariskan legitimasi politik kuat. Berbeda dengan trah presiden, jalan politik trah wapres dinilai tak sepopuler itu. Dari Ilham Habibie hingga Puan Maharani, bahkan simbol “Jan Ethes”, semua menunjukkan kontes legitimasi yang lebih berat ketimbang sekadar nama besar.
Dalam lanskap politik Indonesia, figur wakil presiden (wapres) selalu menempati posisi paradoksal. Di satu sisi, jabatan ini strategis karena secara konstitusional adalah orang kedua dalam struktur eksekutif negara.
Namun, di sisi lain, posisi wapres jarang menghasilkan kesinambungan politik yang kokoh untuk trah atau keluarganya.
Jika politik trah presiden lazim melahirkan penerus dengan modal elektoral dan simbolis yang besar, politik trah wapres seakan berjalan di jalur yang lebih sunyi dan penuh rintangan.
Fenomena ini kiranya tidak lepas dari karakteristik posisi wapres itu sendiri. Secara historis, keberadaan wapres di Indonesia lebih merupakan hasil kompromi elite ketimbang representasi langsung dari basis massa.
Berbeda dengan presiden yang seringkali membawa serta jaringan loyalis, simbol ideologi, dan kekuatan partai, wapres lebih sering dipilih sebagai “penyeimbang” politik.
Berkaca pada catatan sejarah demokrasi, posisi wapres pun biasanya berfungsi sebagai alat peredam konflik antar-elite atau perekat koalisi, bukan sebagai pusat gravitasi politik yang independen. Inilah yang membuat legitimasi politik trah wapres sering kali bersifat simbolis, bukan substantif.
Hanya sedikit contoh di Indonesia maupun dunia yang memperlihatkan bahwa anak atau keturunan wapres mampu menapak ke jenjang politik berkelanjutan.
Di Indonesia, figur seperti Puan Maharani berhasil menembus puncak politik, tetapi hal itu lebih karena garis keturunan Megawati—mantan wapres dan presiden sekaligus ketua umum partai besar.
Sebaliknya, figur seperti Ilham Habibie atau Siti Nur Azizah menunjukkan bahwa modal keluarga semata tidak cukup jika tidak didukung oleh kekuatan struktural partai, ideologi, atau jaringan massa.
Dengan demikian, politik trah wapres tampak menghadirkan jalan muram (gloomy road) yang mencerminkan keterbatasan simbolis mereka dalam membangun legitimasi elektoral.
Namun, dalam konteks politik Indonesia yang kini semakin cair dan penuh praktik dinasti, pertanyaan menarik muncul, mungkinkah generasi baru dari trah wapres mampu menembus stagnasi sejarah ini?
Dinamika Legitimasi Trah Wapres
Dalam telaah political capital atau modal politik. Menurut Bourdieu, “modal” tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga modal sosial (jaringan), modal budaya (pendidikan, simbol, prestise), dan modal simbolik (nama besar keluarga, status, citra).
Jika ditelaah, trah wapres cenderung memiliki keterbatasan di modal sosial-massa dan simbolik, karena posisi wapres sendiri jarang melahirkan basis loyalitas yang melekat. Kendati dalam beberapa kasus mereka tak demikian.
Contoh di Indonesia menunjukkan pola ini. Ilham Habibie, meski putra B.J. Habibie, seolah kesulitan membangun karier politik yang signifikan.
Upaya maju di jalur elektoral, termasuk mendampingi Ahmad Syaikhu di Pilkada Jawa Barat 2024, berakhir dengan kekalahan. Modal intelektualnya sebagai teknokrat tidak otomatis diterjemahkan menjadi modal elektoral, karena tidak ada jaringan massa maupun partai yang menopang.
Siti Nur Azizah, putri Ma’ruf Amin, mengalami hal serupa. Ketika mencoba maju di Pilkada Tangerang Selatan 2020, hasilnya justru juru kunci. Meski membawa nama besar ulama sekaligus wapres, faktor itu tidak cukup kuat untuk menandingi kandidat yang memiliki partai dan basis elektoral solid.
Kasus ini menegaskan tesis political inheritance gap bahwa nama besar keluarga hanya relevan jika disertai perangkat struktural yang bisa mengonversi simbol menjadi suara.
Berbeda dengan itu, Meutia Hatta dan Puan Maharani adalah pengecualian. Mereka bukan hanya putri Mohammad Hatta serta putri Megawati plus cucu Soekarno, melainkan pewaris sah legitimasi dan nama besar Hatta maupun PDIP.
Dua hal yang memiliki basis ideologi dan loyalis yang jelas. Keberhasilan Meutia tampak dapat dibaca sebagai profesionalitas dan akomodasi, di sisi lain, Puan lebih tepat dilihat sebagai produk dynastic succession ala partai, bukan sekadar “trah wapres”.
Ada pula figur seperti Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Try Sutrisno, yang mungkin saja menawarkan jalur berbeda. Dengan latar belakang militer, ia seolah telanjut menampilkan impresi modal politik melalui sikap kritis dan reputasi profesional.
Dengan catatan kritisnya mengenai Pemilu dan Pilpres 2024 dalam artikel berjudul “Etika Menuju 2024”, tanpa disengaja, Kunto agaknya menunjukkan potensi untuk mengisi ceruk kepemimpinan alternatif di sosial, politik, dan pemerintahan.
Dari sini kiranya terlihat, jalan politik trah wapres di Indonesia lebih sering dipengaruhi oleh kapasitas personal dan dukungan struktural ketimbang warisan simbolis. Tentu, ditambah dengan ambisi politik personal masing-masing, terutama yang sifatnya ideologis.
Inilah yang membedakan mereka dengan trah presiden, yang hampir selalu diwarisi aura kepemimpinan, loyalis, dan partai.
Kontes Masa Depan?
Jika kita melihat ke luar negeri, ada pola serupa. Hubert Horatio Humphrey III, Theodore Mondale, atau Ben Quayle, semuanya putra wapres Amerika, hanya mencapai posisi politik menengah seperti jaksa agung negara bagian atau kursi senat.
Mereka jarang melompat ke panggung nasional dengan daya tarik setara presiden. Beau Biden, putra Joe Biden saat masih wapres, sempat menjadi harapan Partai Demokrat, namun kariernya terhenti akibat kematian dini.
Namun, ada pula pengecualian di negara lain. Gloria Macapagal Arroyo di Filipina berhasil menapak jalur politik hingga menjadi wapres dan presiden, sangat identik seperti sang ayah, Diosdado Macapagal, yang menjadi wapres dan presiden Filipina.
Demikian pula Xi Jinping di Tiongkok, yang mewarisi jaringan elite ayahnya, Xi Zhongxun, meski bukan langsung dari posisi wapres melainkan sebagai Vice Premier Tiongkok, yakni aristokrasi politik Partai Komunis.
Serangkaian case tersebut memperlihatkan bahwa ketika trah wapres berhasil, itu agaknya karena kombinasi kapasitas personal, dukungan partai/elite, dan momentum sejarah, bukan karena sekadar simbol keluarga.
Lalu satu yang menarik tentang bagaimana Jan Ethes, cucu Jokowi sekaligus putra Wapres RI saat ini Gibran Rakabuming Raka?
Dengan tetap memperhatikan etik bahwa Ethes masih terlalu dini dalam diskursus politik, simbol nama dirinya dalam tanda petik “Jan Ethes” sempat menghiasi media nasional dalam judul Trio “Jan Ethes” dan Politik Dinasti yang dipublikasikan Kompas pada 2023 lalu.
Dalam teori symbolic capital, “Jan Ethes“ merepresentasikan proyeksi masa depan politik dinasti Jokowi, dan Gibran. Namun, etisnya, ia tentu masih jauh dari kontestasi nyata. Lebih tepat memandang “Jan Ethes” sebagai metafora bagaimana publik membicarakan regenerasi politik dinasti di Indonesia.
Dengan demikian, masa depan trah wapres tetap menghadapi “kontes legitimasi”, yakni apakah mereka memiliki ambisi politik? Serta berikutnya, apakah mereka mampu membalik warisan simbolis yang lemah menjadi basis politik baru?
Di Indonesia, trah wapres mungkin tidak akan menjadi dominan seperti trah presiden. Namun, mereka tetap bagian penting dari mosaik politik dinasti yang terus berkembang.
Dan pada akhirnya, kontes “trah wapres” akan menjadi arena seleksi alam politik, hanya yang berambisi dan mampu mengonversi simbol menjadi legitimasi substantif yang akan bertahan.
Fenomena trah wapres adalah cermin paradoks politik Indonesia. Posisi wapres yang strategis tidak otomatis melahirkan warisan politik yang kuat.
Nama besar hanya menjadi modal awal, bukan tiket menuju kekuasaan. Sejarah Indonesia maupun dunia menunjukkan, hanya sedikit trah wapres yang berhasil menembus panggung nasional.
Namun, dalam politik yang kian cair, kemungkinan tetap terbuka. Pertanyaannya bukan sekadar siapa pewaris nama besar, tetapi siapa yang mampu menjawab tantangan zaman dengan kapasitas personal, basis sosial, dan momentum politik yang tepat.
Dan mungkin, di masa depan, akan ada figur yang berhasil membalik stigma trah wapres “B aja”, akan menjadi cerita sukses baru dalam sejarah politik Indonesia. (J61)
