Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang krianya mewarisi lebih dari sekadar jabatan, mulai dari ekosistem kepentingan yang telah mengakar hingga probabilitas deep state di balik dapur MBG. Mengapa demikian?
Pada pertengahan 2026, program Makan Bergizi Gratis diguncang skandal yang menjadi titik balik paling dramatis sejak program itu diluncurkan.
Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional, bersama dua wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewyk Paulus, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program MBG yang bermasalah.
Tiga nama di puncak institusi yang seharusnya menjadi wajah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu terseret ke ranah hukum sebelum program benar-benar mapan.
Kekosongan kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Nanik Sudaryati Deyang, eks Wakil Dadan yang kemudian diangkat sebagai Kepala BGN yang baru.
Ia mewarisi institusi yang sedang disorot masalah, program yang sedang dipertanyakan publik, dan, yang paling berat kiranya mengenai ekosistem kepentingan yang telah terbentuk sebelum ia tiba di pucuk pimpinan.
Presiden Prabowo secara langsung memberi mandat kepada Nanik untuk mereformasi tata kelola dapur SPPG dan memfokuskan kembali MBG pada misi dasarnya, yakni menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal — kawasan 3T yang selama ini justru paling sulit ditembus oleh program-program distribusi negara.
Mandat itu terdengar tegas. Namun siapapun yang familiar dengan birokrasi tata kelola organisasi kiranya memahami bahwa reformasi paling berbahaya bukanlah yang dilakukan dari luar, melainkan yang harus dilakukan dari dalam, ketika reformator itu sendiri duduk di dalam institusi yang sedang ia coba ubah.
Tantangan utama Nanik bukan soal teknis dan bukan soal anggaran. Tantangan utamanya adalah apa yang oleh sosiolog Max Weber disebut sebagai Eigengesetzlichkeit, hukum internal suatu institusi yang bekerja secara otonom, mempertahankan dirinya sendiri, dan menolak perubahan yang mengancam kepentingan mereka yang selama ini diuntungkan oleh tatanan yang ada.
Dalam bahasa sehari-hari, status quo selalu punya wajah, punya jaringan, dan punya cara bertahan.
“Utak-atik” evaluasi dapur, misalnya dari SPPG independen ke kantin sekolah, atau ke model lain yang sedang digodok, agaknya bukan sekadar keputusan teknis tentang lokasi memasak.
Jika benar dilakukan secara ideal “sesuai kemauan netizen”, menjadi intervensi langsung ke dalam ekosistem distribusi yang telah membentuk jaringan patron-klien, mengalirkan rente, dan mengkonsolidasi kepentingan selama berbulan-bulan.
Tentu netizen tak memiliki POV sebagai pengampu kebijakan karena setiap perubahan pada titik distribusi itu berarti ada pihak yang kehilangan posisi dan mereka tidak akan diam atas sistem yang sejak awal disediakan.
Inilah yang mungkin dimaksud dengan deep state dalam konteks MBG, bukan konspirasi gelap yang berpusat di satu ruangan tertutup, melainkan jaringan aktor yang tersebar, memiliki kepentingan struktural yang selaras, dan secara kolektif, seringkali tanpa koordinasi eksplisit, akan bergerak mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka.
Nanik Sudaryati Deyang, dengan mandat reformasinya, kini berdiri berhadapan dengan jaringan itu. Benarkah demikian?
Ekosistem Kepentingan dan Logika Distribusi
Untuk memahami mengapa reformasi dapur MBG terasa seperti mendorong batu ke atas bukit, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana sebuah program distribusi negara menciptakan ekosistemnya sendiri, dan mengapa ekosistem itu selalu lebih tangguh dari niat reformasi manapun.
Karl Polanyi, dalam karyanya The Great Transformation, menunjukkan bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri sebagai mekanisme impersonal.
Eksistensinya selalu embedded, melekat pada relasi sosial, pada jaringan kepercayaan, pada hierarki komunitas.
Dapur MBG bukan unit produksi makanan semata, melainkan simpul sosial tempat bertemunya pemasok bahan pangan, aparat desa, tokoh komunitas, dan aliran anggaran negara.
Ketika simpul itu terbentuk, ia tidak mudah dipindahkan begitu saja tanpa mengguncang seluruh jaringan yang menempel padanya.
Aktor-aktor dalam ekosistem MBG tidak sekadar mencari keuntungan ekonomi, kiranya juga sedang membangun posisi sosial dan politik. Itulah mengapa mereka tidak akan “menyerahkan” posisi itu hanya karena ada pergantian kepala badan.
Di sinilah konsep deep state menemukan relevansinya yang paling konkret. Jaringan yang terbentuk di seputar program MBG, operator SPPG, pemasok lokal, koordinator di tingkat kecamatan dan kabupaten, hingga oknum birokrat yang telah mengintegrasikan kepentingan mereka ke dalam rantai pasok program adalah jaringan yang bekerja dengan logika swa-preservasi. Mereka tidak harus berkoordinasi secara aktif.
Cukup dengan berbagi kepentingan yang sama, yakni mempertahankan tatanan yang selama ini menguntungkan.
Para operator dapur yang agaknya cukup sulit untuk dihilangkan kontrak bernilai miliaran rupiah, memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk berjuang daripada jutaan orang tua yang sekadar berharap anaknya makan lebih bergizi.
Asimetri insentif ini adalah salah satu hambatan paling fundamental yang dihadapi oleh setiap reformator kebijakan distribusi, dan Nanik tidak terkecuali.
Yang memperumit situasi adalah apa yang bisa disebut sebagai institutional legitimacy laundering, proses di mana kepentingan privat membungkus dirinya dalam narasi kepentingan publik.
Mereka yang paling diuntungkan oleh tatanan lama akan menjadi yang paling keras bersuara tentang risiko reformasi, risiko terhadap kualitas pangan anak, risiko terhadap keberlangsungan program, risiko terhadap stabilitas komunitas.
Narasi-narasi itu tidak seluruhnya bohong, tetapi fungsi utamanya adalah membangun tembok pertahanan bagi kepentingan yang tidak berani diungkapkan secara terbuka.
Reformasi sebagai Pertarungan Filosofis
Pada akhirnya, apa yang sedang dihadapi Nanik Sudaryati Deyang bukan sekadar tantangan administratif atau manajerial untuk memperbaiki skandal yang kepalang muncul.
Ke depannya mungkin terjadi pertarungan yang bersifat filosofis, tentang pertanyaan mendasar yang selalu menghantui setiap upaya reformasi negara, apakah institusi bisa mengubah dirinya sendiri, ataukah perubahan sejati hanya bisa datang dari luar?
Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan bukan milik siapapun secara permanen, melainkan relasi yang terus diproduksi ulang melalui praktik sehari-hari.
Reforma dapur MBG, dalam kerangka ini, bukan tentang mengganti satu set aktor dengan aktor lain, namun tentang mengubah praktik, yaitu bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran mengalir, bagaimana akuntabilitas ditegakkan.
Selama praktik lama tetap berjalan, pergantian wajah di pucuk pimpinan tidak akan mengubah banyak hal.
Mandat Presiden Prabowo kepada Nanik adalah, dalam terminologi Hannah Arendt, sebuah ajakan untuk bertindak (action) bukan sekadar bekerja. Namun tindakan tidak bisa dilakukan sendirian.
Arendt mengingatkan bahwa action hanya bermakna di hadapan publik, di ruang yang memungkinkan tindakan itu dilihat, dinilai, dan didukung.
Ini berarti reformasi MBG tidak bisa hanya menjadi urusan internal BGN. Ia membutuhkan ruang deliberasi publik yang terbuka, di mana masyarakat bisa melihat apa yang sedang diubah, mengapa, dan siapa yang menentang perubahan itu.
Tantangan terakhir, dan mungkin yang paling berat, adalah apa yang oleh filsuf politik Roberto Unger disebut sebagai the dictatorship of no alternative, kondisi di mana tatanan yang ada berhasil meyakinkan semua orang bahwa ia adalah satu-satunya tatanan yang mungkin.
Probabilitas eksistensi deep state dalam program MBG bekerja paling efektif bukan ketika ia secara aktif memblokir reformasi, melainkan ketika ia berhasil membuat reformasi tampak terlalu berisiko, terlalu rumit, atau terlalu mengganggu untuk dijalankan.
Momen ketika Nanik mungkin paling rentan bukanlah ketika ia menghadapi oposisi terang-terangan, melainkan ketika ia mulai percaya bahwa perubahan yang terlalu dalam akan lebih berbahaya dari status quo.
Yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya efisiensi program gizi nasional. Yang dipertaruhkan adalah pertanyaan yang lebih tua dari MBG itu sendiri, apakah negara memiliki kapasitas institusional untuk mereformasi dirinya dari dalam, ketika kepentingan yang paling diuntungkan oleh tatanan lama adalah kepentingan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditemukan di meja kebijakan, melainkan akan ditemukan atau tidak ditemukan, di dapur-dapur yang sedang diperdebatkan nasibnya itu. (J61)
