Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #36
PinterPolitik.com
Di sebuah minimarket, tiga layar menyala bersamaan. Televisi kecil di atas kasir memuji pasar yang katanya tetap tenang. Mesin ATM menampilkan saldo yang bergerak pelan, nyaris tanpa bunyi. Ponsel seseorang di antrean berkedip: ajakan bermain lagi malam ini, setoran kecil yang mengalir ke server entah di negara mana.
Tiga layar itu ada di minimarket mana pun pada awal Juni 2026. Pekan ketika rupiah, untuk pertama kali dalam sejarah, menembus 18.000 per dolar Amerika. Pada 4 Juni mata uang itu dibuka di 18.003 dan tergelincir ke 18.039 menurut kurs acuan. Ketiganya bercerita tentang satu hal: ke mana uang negeri ini mengalir, dan apakah negara berani mengakui arahnya.
Refleks pertama adalah menoleh ke luar. Harga minyak melonjak karena perang di Timur Tengah. Investor dunia memburu dolar. Suku bunga global belum turun. Semua benar. Tetapi kebocoran tidak melahirkan angka 18.000. Kebocoran mempersempit bantalan. Angin dari luar berubah menjadi badai justru karena lambung kapal sudah lama retak dari dalam.
Kata “bocor” bukan dari oposisi. Itu kata Presiden. Di Kejaksaan Agung, akhir Desember 2025, Prabowo Subianto menyamakan negara dengan tubuh manusia. Kalau tiap hari bocor sedikit, ujungnya tubuh itu ambruk. “Mati negara,” katanya. Ia menyebut modusnya satu per satu: dirampok, dicuri, laporan palsu, harga ekspor dipalsukan, pejabat disogok, barang diselundupkan. Mei 2026, di depan paripurna DPR, ia mengangkakannya: ratusan miliar dolar lolos lewat ekspor batu bara dan sawit yang dicatat di bawah harga pasar.
Lama kalimat itu hanya terdengar sebagai pidato. Lalu sebuah lembaga negara, tanpa banyak kamera, menaruh angka di bawahnya. Dalam catatan akhir tahun PPATK, selisih bersih dana yang masuk dan keluar lintas negara melonjak dari 93,6 triliun rupiah pada 2024 menjadi 348,6 triliun rupiah pada 2025. Hampir empat kali lipat dalam setahun. Di lembaga yang sama, transaksi yang diduga terkait korupsi menyentuh 984 triliun rupiah, dan perputaran judi daring ratusan triliun lagi. Tak semua rupiah itu berubah jadi dolar lalu lenyap. Polanya rutin: uang gelap enggan tinggal dalam mata uang lemah, di negeri yang ia sendiri tak percayai.
Ada dua sungai uang di sini. Di permukaan mengalir sungai resmi: defisit anggaran di bawah 3 persen, intervensi Bank Indonesia, aturan devisa hasil ekspor yang ditata ulang. Di bawahnya mengalir sungai kedua, tanpa kamera: judi lintas negara, proyek yang digelembungkan, uang haram yang menjelma tanah, saham, dan dolar. Bertahun-tahun sungai kedua cuma bisa diraba. Sekarang ia punya debit. Angka 348,6 triliun rupiah itu metafora Presiden yang berubah menjadi satuan.
Di sinilah cerita berbelok dari yang biasa kita dengar. Soalnya boleh jadi bukan kekurangan dolar. Indonesia menghasilkan cukup dolar. Sebagian dari dolar itu tak pernah benar-benar pulang. Ini bukan cerita devisa. Ini cerita memulangkan kepercayaan. Negara bisa mengekspor lebih banyak nikel, batu bara, sawit, bahkan kelak jasa kecerdasan buatan. Tetapi selama pemilik modal di dalam negeri lebih percaya rekening di luar daripada lembaganya sendiri, setiap tambahan dolar hanya jadi transit, bukan tabungan bangsa.
Negara diam-diam mengakui itu lewat tindakan. Sejak 2 Juni 2026, Bank Indonesia memotong batas beli dolar tunai tanpa dokumen menjadi 25.000 dolar per orang sebulan, turun bertahap dari 100.000. Cadangan devisa surut ke 146,2 miliar dolar. Surplus dagang April tinggal 89 juta dolar, anjlok dari 3,32 miliar sebulan sebelumnya. Yang dihadapi bank sentral saat menjatah dolar bukan pemodal di New York. Yang dihadapi eksportir, pemilik modal, dan pelaku ekonomi di dalam negeri sendiri. Musuh kurs tak selalu asing. Kadang ia penduduknya sendiri.
Inilah yang sering luput. Pada banyak krisis mata uang di Amerika Latin dan Asia, pelarian modal warga lokal justru lebih besar daripada uang asing yang keluar. Publik gemar menyalahkan investor asing. Padahal kerap warganya sendiri yang lebih dulu meninggalkan kapal. Maka pelarian modal bukan peristiwa keuangan. Ia referendum diam-diam para elite atas masa depan negara. Tak ada surat suara, tak ada bilik, tak ada hitung cepat. Tetapi setiap dolar yang dipindahkan ke luar negeri adalah satu suara.
Pasar pun membaca sebuah nama. Awal 2026, DPR menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ada gema jauh di balik nama itu. Ia putra Soedradjad Djiwandono, gubernur bank sentral pada hari-hari rupiah runtuh tahun 1998. Satu marga membawa ingatan satu krisis ke ambang krisis yang lain. Cadangan yang “cukup” hanya menenangkan selama orang percaya bank sentral akan memilih kurs yang stabil, bukan politik yang nyaman. Pasar jarang panik karena kurang angka. Ia panik ketika tak lagi percaya pada apa yang angka itu sembunyikan. Lihat saja peramalnya berselisih. Bank Dunia memangkas proyeksi 2026 ke 4,7 persen, Dana Moneter Internasional menahan di 5 persen, Bank Pembangunan Asia di 5,2 persen. Selisih itu sendiri sudah jadi pesan.
Taruhannya jauh lebih besar dari kurs. Prabowo sedang menjalankan Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, pertahanan, dan infrastruktur. Semuanya butuh fiskal, devisa, dan kepercayaan. Maka kebocoran bukan sekadar ancaman bagi rupiah. Ia ancaman bagi kapasitas negara. Negara yang kehilangan kemampuan menjaga uangnya akan kehilangan kemampuan membiayai ambisinya. Di sinilah dua agenda yang dianggap terpisah sebenarnya satu. Negara Hasil hanya bisa bertahan bila ditopang Negara Audit. Makin besar proyek, makin mahal harga sebuah kebocoran. Keberhasilan pembangunan dan disiplin pengawasan bukan dua jalan. Mereka sepasang kembar.
Jujur di sini bukan kata kosong. Ia tindakan. Beberapa tahun lalu, di India, seorang gubernur bank sentral memilih mengumumkan angka yang pahit lebih dulu, sebelum pasar menemukannya sendiri. Kepercayaan justru tumbuh karena ia menolak berpura-pura. Itu wujud konkret dari menaruh kebocoran di pusat perencanaan kurs: bukan menyembunyikan luka sampai pasar mengendusnya, tetapi membuka buku lebih dulu. Sebagian langkah hulu sudah jalan. Ekspor komoditas ditarik ke satu pintu, devisa ditahan lebih lama di dalam negeri. Tetapi perburuan judi daring dan aset korupsi belum pernah duduk di satu meja dengan kurs dan anggaran.
Maka satu pertanyaan tinggal menggantung, dan tak mudah ditepis. Jika Presiden sudah mengakui kebocoran, dan lembaga negara sudah mengukurnya sampai ke digit terakhir, mengapa kebocoran masih diperlakukan sebagai urusan penegakan hukum, dan belum menjadi variabel inti stabilitas makroekonomi? Selama jawaban atas pertanyaan itu ditunda, rupiah bukan tokoh utama dalam cerita ini. Tokoh utamanya adalah kepercayaan para elite pada negaranya sendiri. Dan kepercayaan itu sedang dihitung tiap hari, bukan di bilik suara, melainkan di tiap dolar yang diam-diam dipindahkan ke luar negeri. Angka 18.000 di pojok layar ATM itu cuma cara pasar membaca rekapitulasinya dengan suara keras.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.