PinterPolitik.com

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pergantian kabinet. Pergantian kabinet atau jamak dikenal sebagai reshuffle resmi diumumkan beriringan dengan penetapan tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate atas korupsi BTS 4G.

Sebelum reshuffle berlangsung, media nasional sempat membocorkan bahwa Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi nantinya akan terpilih sebagai pengganti Plate.

Pada reshuffle kabinet Jokowi edisi kali ini, Presiden Jokowi menunjuk beberapa nama untuk menduduki beberapa posisi. Selain Menkominfo, posisi yang dirombak terdiri atas lima wakil menteri dan dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Beberapa dari mereka yang telah dilantik Presiden Jokowi di antaranya Budi Arie Setiadi sebagai Budi Arie sebagai Menkominfo, Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Paiman Rahardjo sebagai akil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) hingga Djan Faridz sebagai anggota Wantimpres.

Ditinjau dari komposisinya, mereka yang terpilih tampak merupakan “pendukung” Jokowi. Kendati masih terdapat orang-orang partai seperti Djan Faridz yang berasal dari PPP, namun sebagian besar dari mereka justru memiliki latar belakang sebagai relawan Jokowi di kontestasi elektoral yang pernah diikutinya.

Budi Arie maupun Paiman Rahardjo bukanlah sebuah pengecualian. Baik Budi maupun Paiman sama-sama merupakan ketua organisasi relawan pendukung Jokowi, yaitu Projo (Pro Jokowi) dan Sedulur Jokowi.

Meski demikian, yang menjadi sorotan menarik dari episode reshuffle kali ini justru ialah majunya Budi Arie sebagai Menkominfo. Terpilihnya Budi Arie secara kasat mata didasarkan pada pengalamannya sebagai jurnalis.

Sebelum menjadi ketua Projo, Budi pernah menjadi jurnalis di beberapa media arus utama. Oleh karena itu, kapasitasnya di dunia jurnalistik diklaim dapat memberikan kontribusi lebih di bidang komunikasi dan informatika.

Namun demikian, terpilihnya Budi Arie tidak lepas dari kritik yang dilontarkan. Ketua SETARA Institute Hendardi menyebut terpilihnya Budi sebagai instrumentasi kepentingan Jokowi untuk mengamankan dukungan kepadanya sebelum habis masa jabatan.

Selain instrumentasi, terpilihnya Budi juga dinilai tidak lepas dari potensi keuntungan yang lebih besar untuk pemilu mendatang. Terlebih, kendati terpilih sebagai menteri, Presiden Jokowi tidak secara langsung meminta Budi untuk mengundurkan diri sebagai ketua Projo.

Tidak tergantikannya posisi ini agaknya justru membuka celah bagi utilisasi kepentingan elektoral.

Sebagaimana posisi Projo yang tampak mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto alih-alih Ganjar Pranowo, masuknya Budi tampak dapat digunakan untuk memberikan dukungan lebih besar kepada sang mantan Panglima Kostrad itu.

Lalu, benarkah reshuffle kali ini merupakan bagian dari intrik dan konsolidasi politik tertentu bagi kepentingan Presiden Jokowi?

“Konsolidasi” Logis Jokowi?

Perguliran posisi menteri dalam kabinet sejatinya merupakan hal yang lumrah bagi negara demokrasi, tidak terkecuali Indonesia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terpilih kepada rakyat, menteri selayaknya diisi oleh mereka yang berkompeten dalam bidangnya untuk menjalankan program kerja seorang presiden selama masa jabatannya.

Menteri sebagai “perpanjangan tangan” pemimpin harus mampu mengartikulasikan visi misi yang dibayangkan oleh kepala pemerintahannya ke dalam bentuk kebijakan. Tidak hanya artikulasi, seorang menteri juga dituntut untuk memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai bidangnya supaya output yang dihasilkan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Atas dasar itulah, terdapat pakem umum bahwa menteri seharusnya diisi oleh para teknokrat. Teknokrat dipandang sebagai pihak yang mengedepankan rasionalitas dalam menjalankan setiap program kerja.

Miloš Brunclík dalam publikasinya yaitu The Rise of Technocratic Cabinet mencontohkan bagaimana kabinet teknokrat diklaim memberikan hasil yang lebih konkret dalam mencapai tujuan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Mayoritas negara Eropa menggunakan pakem tersebut untuk mencegah kebuntuan politik yang sering terjadi manakala kabinet diisi oleh politisi.

Hingga kini, kendati promosi atas pakem tersebut dirasa berlebihan, namun pakem tersebut setidaknya dapat mengurangi konflik dalam kabinet.

Namun demikian, hal itu tidak otomatis menghilangkan dilema antara politisi dengan teknokrat dalam susunan kabinet.

Kabinet sebagai pengejawantahan kekuasaan akan selalu dibayangi oleh kontrak politik antara presiden dengan koalisi partainya. Acapkali, sebagai upaya untuk merekatkan dukungan koalisi, kuota politisi dalam kabinet justru diperbesar.

Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan kerap kali kental akan muatan politis. Khoo Boo Teik dalam Technocracy and Politics in a Trajectory of Conflict menggambarkan bagaimana kabinet selalu menjadi medan pertarungan antara rasionalisasi pemerintahan dengan kohesivitas kekuasaan.

Dalam beberapa kasus, kebutuhan publik terpaksa kalah demi mempertahankan status quo, yang mana hal ini membuat beberapa kementerian justru mengeluarkan kebijakan yang tidak dibutuhkan masyarakat demi memuaskan elite politik dibelakangnya.

Kendati tren ini tampak masih terjadi hingga era Presiden Jokowi, namun ada tren benar-benar baru dalam pemosisian kabinet, yaitu spoils system. Seperti halnya patron-klien, praktik ini dilakukan dengan memberikan pos-pos pemerintahan kepada pendukung seorang presiden ketika berhasil memenangkan pemilu, termasuk kepada relawan.

Carl Frederich dalam The Rise and Decline of the Spoils Tradition menyebutkan praktik spoil system sebenarnya sudah mengakar dialam negara demokrasi.

Disebutkan bahwa untuk menjamin loyalitas pendukung presiden, mereka diberikan jabatan sebagai bentuk balas budi atas jasa-jasanya.

Penunjukkan Budi Arie kiranya menjadi bukti dari tradisi ini. Sebagai relawan yang mengawal keterpilihan Jokowi sejak 2014, tentu wajar jika sang mantan Wali Kota Solo itu ingin menghargai kerja keras Budi dengan memberikan posisi tertentu dalam pemerintahan kepadanya.

Menariknya, selain bentuk balas budi, pemberian posisi Menkominfo ditengarai merupakan bentuk kompromi untuk mengakomodasi sosok pendukung Prabowo. 

Dengan tidak menginstruksikan Budi untuk mundur sebagai pucuk pimpinan Projo, maka Presiden Jokowi seolah memberikan lampu hijau bagi pendukung Prabowo untuk mempersiapkan pemilu mendatang. 

Sebagai catata, Projo telah menyiratkan dukungan tertentu pasca melakukan pertemuan dengan koordinator relawan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.  

Posisi Budi kini tampak diuntungkan. Tidak hanya mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk memimpin Kominfo yang baru bermasalah, Budi pun juga dapat mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung Prabowo tanpa terganggu dengan posisinya sebagai Menkominfo.

Dari gambaran di atas, pertanyaannya selanjutnya adalah, keuntungan apa yang akan didapat oleh Prabowo kedepannya? 

“Palang Pintu” Kemenangan Prabowo?

Masuknya Budi sebagai anggota kabinet bisa jadi merupakan “langkah kuda” dalam beberapa waktu mendatang. Sebagai tokoh relawan yang militan, Budi kiranya berpeluang besar untuk memenangkan kandidat pilihannya tanpa ada halangan yang berarti.  

Interpretasi ini tentu bukan tanpa alasan. Pada konteks politik elektoral, keberadaan Budi menjadi contoh nyata dari pengaruh relawan dalam pemilu. 

Marcus Mietzner dalam Reinventing Asian Populism menyebutkan bahwa kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 tidak dilepaskan dari kontribusi relawan dalam menggalang suara.  

Dibandingkan dengan partai, mobilisasi relawan lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan relawan jamak mendukung satu kandidat secara apa adanya tanpa intrik politik tertentu, paling tidak jika dibandingkan dengan partai politik. 

Dengan demikian, seorang kandidat tidak perlu terkekang oleh kontrak yang merepotkan dari partai.  

Kehadiran relawan dalam politik justru semakin besar di masa kepemimpinan Jokowi. Sebagai presiden yang tidak menonjolkan “kemapanan”, Presiden Jokowi begitu mengandalkan mereka dari berbagai aspek. Tidak hanya memuluskan jalan untuk menjadi RI- 1, para relawan juga dilibatkan untuk mendukung programnya.

Selain itu, masuknya Budi sebagai Menkominfo kiranya juga akan menguntungkan Prabowo. Lembaga ini (baca: relawan), kendati banyak diremehkan karena masalahnya, namun memegang kunci dalam politik.  

Menkominfo yang diposisikan sebagai perantara komunikasi publik tentu tidak akan lepas dari kepentingan pemangkunya. Secara normatif, informasi yang disampaikan Kemenkominfo kerap kali menyanjung kinerja pemerintah kendati faktanya justru sebaliknya.  

Berkaca pada kasus di atas, bukan tidak mungkin Kominfo nantinya menjadi corong untuk mempromosikan keunggulan Prabowo di depan publik. 

Fatima Issawi dalam State Media: A Public Service menyebutkan meski media menjadi pilar keempat demokrasi, namun media tetap tidak lepas dari kuasa pemerintah dalam menyampaikan pemberitaan. 

Sebagai regulator media, adalah hal yang wajar apabila Kominfo dapat digunakan oleh Budi untuk menyoroti kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Kedekatan yang dibalut dengan pemberitaan positif dari mereka dapat meyakinkan publik untuk mendukung Prabowo.  

Hal ini tidak lepas dari kesamaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Projo. Akhir-akhir ini, bisa dilihat sikap Presiden Jokowi yang “membuka jalan” bagi Prabowo untuk menjadi presiden. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kerap membagikan kebersamaannya dengan Prabowo dalam meninjau program pemerintah di daerah-daerah. 

Kombinasi dari kedua hal ini akan menjadi “kartu truf” Prabowo. Selain karena Budi sebagai “pendukung” Prabowo lebih leluasa memanfaatkan medium informasi, terpilihnya Budi juga semakin meningkatkan gairah relawan dibelakangnya untuk semakin bersimpati dengan pilihan politik Presiden Jokowi.  

Akibatnya, daya tawar Prabowo kiranya akan semakin besar dalam Pilpres 2024 mendatang. Tidak hanya melimpahnya sumber daya yang didapat dari Budi semata, namun dukungan halus dari Presiden Jokowi tampaknya juga akan “menyemangati” Prabowo untuk tampil sebagai suksesornya. (D90) 

PinterPolitik.com 

Partai Golkar seolah kembali “dirongrong” dari dalam. Beberapa waktu lalu, terdengar kabar bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai hendak dilaksanakan oleh petinggi senior partai.  

Seperti yang dikabarkan oleh media arus utama, wacana Munaslub diarahkan pada penggantian posisi ketum yang saat ini diduduki oleh Airlangga Hartarto.   

Ridwan Hisjam termasuk pentolan yang menggaungkan wacana tersebut. Ridwan menyebutkan Munaslub sekiranya perlu dilakukan untuk memenuhi agenda yang disampaikan sebelumnya. 

Ridwan juga menyebutkan ada dua tokoh potensial yang dapat menggantikan Airlangga melalui Munaslub ini, yaitu Luhut Binsar Padjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).  

Alasan memilih kedua tokoh ini sebenarnya beragam, mulai dari pengalaman hingga kemampuannya.  

Namun demikian, pengajuan kedua nama ini kiranya lebih diarahkan pada menempatkan tokoh yang dapat mengambil sikap lebih tegas untuk menghadapi Pemilu 2024, terutama berkaca pada posisi Partai Golkar saat ini.  

Selain menggaungkan wacana Munaslub, Ridwan juga mengkritik Airlangga yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Partai Golkar.  

Airlangga dipandang “tidak cekatan” dalam mengantisipasi situasi politik internal pasca Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami keretakan, terutama setelah PPP mendukung Ganjar.  

Kritik ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan progres yang signifikan dari KIB yang dibentuk Golkar bersama PAN dan PPP.  

Langkah politik Partai Golkar dalam membentuk koalisi akhirnya “kandas” di tengah jalan dan hal ini membuat mereka seperti berjalan di tempat. Atas dasar itulah, Ridwan menilai bahwa evaluasi atas kepemimpinan Airlangga perlu dibicarakan. 

Merespons wacana di atas, Lamhot Sinaga dan Agung Laksono sebagai petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar langsung menampik adanya kabar tersebut. Mereka menuding wacana Munaslub justru merupakan permainan wacana dari kelompok yang tidak selaras dengan Airlangga.  

Selain tudingan yang dilontarkan, mereka juga mengklaim semua elemen Partai Golkar masih solid mendukung setiap keputusan Airlangga pada Pemilu 2024 mendatang.  

Bergulirnya isu Munaslub menjadi refleksi dari situasi politik yang seolah sedang dialami Partai Golkar saat ini. Khoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina menyebut wacana ini merupakan bentuk keresahan para elite akan daya tawar Golkar yang stagnan.  

Apabila tidak ada tekanan dari dalam, dikhawatirkan Partai Golkar akan semakin tertinggal. Begitu setidaknya pengamatan dari luar partai. 

Selain itu, dengan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang semakin dekat, Partai Golkar dinilai harus segera mengambil langkah sebelum terlambat.  

 Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa wacana Munaslub Partai Golkar seolah muncul secara tiba-tiba? 

“Sinyal Darurat” Internal Partai? 

Partai Golkar bisa dikatakan merupakan partai politik (parpol) paling senior di antara kompetitor lainnya. Sejak didirikan pada awal Orde Baru (Orba), Golkar (saat itu berstatus nonparpol) didirikan oleh Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai kelompok fungsional alih-alih partai tunggal.  

Seiring berjalannya Reformasi, Golkar bertransformasi menjadi parpol dan  masih terus berdiri hingga kini.  

Hal ini tidak lepas dari format organisasi Golkar, di mana Golkar memang tidak menonjolkan kepemimpinan personalistik dalam menentukan arah partai. Selain itu, mesin Partai Golkar dapat digerakkan secara kolektif untuk mencapai visi misinya.  

Gustiana Kambo dalam publikasinya yang berjudul Institutionalization Process Dymension of Political Parties mencontohkan bagaimana Partai Golkar berhasil melembagakan dirinya sendiri karena konsolidasi elite di dalamnya.  

Namun, pelembagaan tersebut tak lantas bermakna membuat semua elite partai “setuju” dengan keputusan pimpinannya.  

Pada titik tertentu, bila pimpinan partai mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan elite di dalamnya, maka upaya pembelotan seringkali dilakukan untuk mengganti pimpinan partai yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hal itu agaknya dapat dijelaskan melalui teori defection. 

Subhash Kashyap dalam publikasinya yang berjudul The Politics of Defection menyebutkan pembelotan internal banyak terjadi di negara yang baru saja melaksanakan demokrasi.  

Pembelotan kerap ditempuh melalui mekanisme yang “tidak sah”, seperti musyawarah nasional sepihak hingga kudeta. Dan pembelotan yang terjadi berpotensi memicu konflik di dalam partai.  

Pada case kemunculan isu Munaslub Partai Golkar, kiranya bisa dipahami bahwa ada beberapa tokoh yang resah akan keputusan Airlangga akhir-akhir ini. 

Bukan tidak mungkin, mereka khawatir jika Airlangga tidak segera bertindak, maka Partai Golkar hanya akan menjadi “gelandang” dalam kontestasi elektoral mendatang.  

Seperti halnya posisi Partai Golkar sejak 2014, di mana meski mereka sudah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun Partai Golkar hanya menjadi pemain medioker yang tidak banyak berkontribusi.  

Atas dasar itulah, wacana Munaslub juga tidak bisa diartikan sebagai “pembelotan” semata, melainkan sebagai bentuk desakan untuk memperbaiki posisi partai. Pada titik inilah, logika organisasi dalam merespon situasi darurat mulai digunakan.  

Crozier M dalam publikasinya yang berjudul Actors and Systems: The Politics of Collective Action menyebut pola kontinjensi diperlukan oleh organisasi, termasuk partai, untuk menghadapi situasi yang semakin fluktuatif. 

Desakan untuk Munaslub sejatinya lebih kepada “gertakan” para elite kepada Airlangga. Tidak hanya pemimpin saja yang berhak untuk mendesak anggotanya, namun para elite di dalamnya juga punya tekanan dalam konteks kebutuhan organisasi.  

Kondisi elite Partai Golkar yang sama-sama kuat justru menguntungkan mereka untuk membuat gertakan, di mana kesetaraan pengaruh antara Airlangga dan yang lainnya membuat manuver semacam ini muncul.  

Gertakan dari dalam berpotensi memicu eskalasi besar apabila Airlangga tidak memperhatikan manuver dari internal tersebut. Namun pertanyaannya selanjutnya adalah, langkah apa yang perlu diambil Airlangga untuk “memadamkan” gertakan tersebut? 

Kemana Golkar Selanjutnya? 

Gertakan dari internal tentu bukan hal yang bersifat kebetulan. Sebagaimana pernyataan Roosevelt yang menyatakan “dalam dunia politik, tidak ada yang namanya kebetulan”, bergulirnya wacana Munaslub tentu dilatarbelakangi oleh situasi politik yang kini tidak menguntungkan bagi Partai Golkar.  

Setelah pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP, PPP yang awalnya “berkomitmen” maju bersama Partai Golkar ternyata berpaling hati dan mendukung Ganjar.  

 Di satu sisi, posisi PAN pun seolah masih “merayu” Ganjar untuk menjadikan Erick Thohir sebagai pendampingnya. 

Dengan PPP yang sudah keluar dan PAN yang juga belum jelas komitmennya, maka Partai Golkar saat ini tampaknya justru berada pada posisi “maju kena, mundur kena”.  

Sampai saat ini, Partai Golkar masih “kekeuh” untuk mengajukan Airlangga sebagai capres koalisi dan belum ada tanda-tanda mereka mau berkompromi dengan tiga capres yang sudah deklarasi, baik itu Ganjar, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto.  

Hal ini terlihat dari fluktuasi elektoral yang dialami Partai Golkar, di mana dinamika sebelum pemilu selalu berjalan tidak terduga dan bahkan merugikan satu pihak.  

Ireneusz Sadowski dalam The Constant Electoral Flux mencontohkan bagaimana konflik internal partai di Polandia berdampak pada ketidakpastian langkah yang diambil untuk memenangkan pemilu.  

Jika Partai Golkar nekat untuk mengusung Airlangga sendirian tanpa sokongan dari partai lainnya, maka jelas merka dapat dipastikan akan kalah dengan koalisi lainnya yang tampak lebih matang dan solid. 

Di sisi lain,, Partai Golkar tampak masih enggan untuk berkoalisi dengan PDIP yang sudah mantap mengusung Ganjar.  

Hal ini dikarenakan Partai Golkar agaknya merasa tidak lagi sejalan dengan “banteng merah” bila berkoalisi nantinya. 

Dengan demikian, terdapat dua taktik yang kiranya dapat dilakukan Airlangga untuk merespon situasi yang semakin genting ini. 

Pertama, tetap mengusung Airlangga sebagai capres. Hal itu berkaca pada deklarasi keputusan Airlangga, apa pun itu, yang diperlukan untuk menetapkan konsistensi Partai Golkar dalam langkahnya menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. 

Meski langkah tersebut belum tentu langsung menarik parpol lain untuk mendukung Airlangga maupun Partai Golkar, setidaknya deklarasi itu akan membuka kesempatan bagi mereka untuk bergerak secara leluasa.  

Kedua, membentuk poros baru, di mana Partai Golkar masih berpeluang untuk membangun koalisi baru manakala deklarasi tidak membuahkan hasil. 

Koalisi ini diproyeksikan akan menjadi “poros keempat” yang dapat bertanding dengan poros yang kini sudah ada, baik poros Ganjar, poros Anies, maupun poros Prabowo.  

Selain itu, dengan daya tawar Golkar yang besar dalam poros baru ini, maka Golkar dapat “mendikte” partai lainnya untuk mendukung Airlangga secara sepihak atau capres yang disepakati dari koalisi ini.  

Hal ini didukung dari kekuatan Golkar dari segi elektoral. Partai Golkar yang telah mengamankan 12 persen kursi DPR secara nasional  di 2019 jelas memberikan insentif besar bagi Golkar untuk leluasa bergerak dalam poros barunya.  

Namun, kedua langkah tersebut kiranya hanya bisa terjadi apabila Airlangga peka dengan situasi yang terjadi. 

Jika tidak, pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi dan “calon penerus” kiranya akan menyiapkan strategi baru untuk tetap bisa meramaikan Pemilu 2024 mendatang.  

Well, sebagai penutup, wacana Munaslub ini tampaknya memang mencerminkan “keresahan” para elite terhadap situasi yang dihadapi Partai Golkar saat ini. 

Dengan bergulirnya isu tersebut, Airlangga kiranya harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan partainya dari ketertinggalan. (D90) 

PinterPolitik.com

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep membuat gebrakan di dunia politik. Beredar kabar bahwa Kaesang mengaku siap untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang. Majunya Kaesang dalam Pilkada Depok pun sudah disambut hangat oleh PDIP hingga PSI.  

Kaesang diklaim sedang mencoba peruntungannya dalam dunia politik. Sebagaimana kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang berhasil menjadi Wali Kota Solo, kini sang adik berupaya untuk meraih kemenangan yang sama.  

Meski demikian, belum diketahui pasti alasan dibalik memilih Kota Depok sebagai medan pertarungan bagi ambnisinya itu. Majunya Kaesang juga diklaim akan “merusak” dominasi PKS di Depok. Hal ini dikarenakan PKS sudah menguasai posisi Wali Kota di wilayah ini selama bertahun-tahun.  

Selain itu, dengan posisinya Kaesang sebagai anak Presiden RI, dikhawatirkan bahwa dominasi mereka akan luntur seketika. Merespons hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok mengajukan tiga nama untuk menghadapi Kaesang.  

Beberapa diantaranya yaitu Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok, Muhammad Kholid selaku Juru Bicara PKS, dan Gamal Albinsaid selaku Ketua Bidang Kepemudaan PKS. Dari tiga nama tersebut, justru yang menjadi sorotan ialah Gamal itu sendiri.  

Gamal sudah dikenal luas sebagai sosok yang inspiratif karena telah berkiprah banyak dalam dunia kesehatan maupun lingkungan. Kiprah Gamal diklaim akan mampu menggaet suara anak muda yang saat ini menjadi incaran menjelang Pemilu 2024 nantinya. 

Dengan demikian, maka kans yang dimiliki Gamal jauh lebih tinggi dibandingkan dua nama lainnya untuk bertarung dengan Kaesang. Keputusan ini menjadi gambaran bagaimana PKS sudah mulai mengkhawatirkan sosok Kaesang dalam merebut dominasinya di kota ini 

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni mengapa PKS seolah khawatir dan begitu terancam atas kehadiran nama Kaesang di Depok dalam Pilkada 2024? 

Basis PKS Sedang Digoyang? 

Depok sebagai wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta kerap mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Tidak hanya soal kontroversinya, namun juga dinamika politik lokal di Depok itu sendiri.  

Sejak awal Reformasi, perebutan kekuasaan di tingkat lokal sudah menjadi arena pertarungan yang menarik, dan hal ini juga termasuk Depok sebagai kota penyangga dalam bingkai Jabodetabek.  

Banyak partai politik (parpol) silih berganti “menguasai” kepemimpinan daerah jika berkaca dari pengalaman politik lokal di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa studi kasus dimana satu partai mendominasi kepemimpinan politik di kota/kabupaten tertentu.  

Salah satunya ialah dominasi PKS di Depok. Dominasi ini sudah berlangsung sejak terpilihnya Nur Mahmudi sebagai Wali Kota pada tahun 2005, di mana kemenangan Mahmudi berlanjut hingga dua periode. 

Kemenangan PKS kemudian berlanjut hingga saat ini dengan terpilihnya Muhammad Idris sebagai Wali Kota Depok sejak tahun 2015. Dengan demikian, dominasi PKS di Depok sudah mencapai empat periode berturur-turut dan tentu ada faktor yang melatarbelakangi terbentuknya dominasi tersebut.  

Chusnul Mar’iyah dalam publikasinya yang berjudul Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019 menyebutkan dominasi PKS tidak lepas dari kaderisasi yang selektif dalam partai serta preferensi pemilih akan isu sosial tertentu.  

Namun pada kasus di tahun 2019, sentiment agama justru menjadi faktor utama kemenangan mereka. Alhasil, sentimen ini seakan “dimanfaatkan” PKS untuk menguasai kursi DPRD dan Wali Kota Depok secara bersamaan dan sekaligus memunculkan hegemoni politik PKS di Depok.  

Ari Irawan dalam publikasinya berjudul Political Hegemony after the Regional Head Elections of Bappeda Office in Bombana Regency menyatakan hegemoni politik terbentuk ketika partai petahana menguasai wilayah elektoral selama bertahun-tahun.  

Di Depok, hegemoni ini memberikan keleluasaan bagi PKS untuk membangun trayek politik yang sesuai dengan kehendaknya.  

Hal ini tercermin dari berbagai peraturan daerah bernuansa Islam yang mayoritas diloloskan oleh fraksi PKS di DPRD. 

Namun demikian, pengesahan ini justru mendapatkan polemik karena peraturan yang ada dianggap tidak menghargai toleransi kelompok beragama.  

Tidak hanya kontroversinya yang semakin memuncak, dominasi PKS selama 15 tahun tentu memunculkan kebosanan bagi masyarakat dalam melihat politik elektoral di Depok.  

Ben Anderson dalam publikasinya berjudul Affect and critique: A politics of boredom menyebutkan kebosanan menjadi hal yang lumrah terjadinya situasi stagnan selama bertahun-tahun, termasuk dalam politik. Kebosanan secara berkelanjutan akan mendorong masyarakat untuk memilih hal “baru”.  

Majunya Kaesang disebut-sebut dapat menjadi solusi dari “kebosanan” tersebut. Hal ini dikarenakan Kaesang membawa citra “segar” yang dapat membawa perubahan bagi Depok. 

Selain itu, dengan posisinya Kaesang yang bukan “veteran politik”, maka partai lainnya di Depok tentu akan berebut meminang maupun mengusungnya dalam Pilkada mendatang.  

Namun pertanyaannya adalah, mampukah Kaesang mengalahkan PKS dalam Pilkada Depok mendatang? 

Perebutan Politik ala Selebriti? 

Kemunculan Kaesang dalam politik sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejak beberapa dekade terakhir, politisi muda seolah kembali menunjukkan “taringnya” dalam dunia persaingan elektoral. Mereka yang muda diklaim membawa perubahan bagi kondisi politik yang kini masih didominasi oleh gerontokrat atau orang-orang tua.  

Selain itu, dengan kiprahnya yang menarik di kalangan muda, maka mereka berpeluang besar untuk menang dalam pemilu ke depannya.  

Hal yang sama juga melekat pada Kaesang. Sebagai tokoh muda yang sukses, Kaesang memang berpotensi besar untuk maju dalam politik. Selain memiliki basis modal yang kuat, Kaesang juga diuntungkan berkat “takdirnya” sebagai anak dari Presiden Jokowi.  

Namun, bila dilihat dari keputusannya untuk maju dalam Pilkada Depok, bisa dilihat bahwa Kaesang mulai “bertaruh” untuk meraih posisi yang sama seperti Gibran.  

Meski demikian, tentu pertarungannya akan jauh lebih berat dibandingkan Gibran. Hal ini dikarenakan Kaesang akan menghadapi PKS sebagai “raksasa politik” yang sudah berkuasa selama 15 tahun.  

Paul Rhode dalam publikasinya berjudul The Long History of Political Betting Markets: An International Perspective menilai pertaruhan politik lumrah dilakukan oleh politisi menjelang pemilu.  

Jika pemilu seolah ditempatkan sebagai “pasar”, maka pemilih ditempatkan sebagai pembeli yang berhak memilih produknya, yaitu kandidat yang hendak menduduki jabatan publik.  

Logika pasar itulah yang kemudian berlaku disini. Jika tokoh yang kurang dikenal maju dalam pemilu, maka preferensi pembeli justru akan condong kepada tokoh yang sudah lama dikenal. 

Dengan kondisi politik Depok yang didominasi PKS, maka Kaesang harus berhadapan dengan “pemain lama” yang sudah mapan karena belum menguasai medan yang dihadapinya. Terlebih, calon lawannya adalah Gamal, sosok muda yang juga tampak menjanjikan dan relevan.  

Meski demikian, potensi kemenangan Kaesang juga tidak kecil. Hal ini akan terjadi jika ia mampu memanfaatkan atribusi dirinya secara maksimal untuk menghimpun narasi “perubahan” dari warga Depok.  

Molly Andrews dalam publikasinya berjudul Narrating Moments of Political Change menyebutkan bila narasi perubahan digaungkan pada saat pemilu, maka tokoh yang melakukannya akan mendapatkan insentif elektoral yang cukup besar. 

Hal ini juga dirasakan oleh PKS saat menyikapi majunya Kaesang. Berhubung Gamal merupakan tokoh muda yang kiprahnya sedang moncer, maka ia dapat dimajukkan untuk membawa narasi yang sama.  

Sebagai tokoh muda, Gamal dapat “dibingkai” oleh PKS untuk menarik preferensi anak muda kepadanya. 

Selain itu, dengan preferensi pemilih yang sudah berpindah dari partai ke tokoh, maka pertarungan Gamal vs Kaesang kedepannya lebih mirip pemilihan “seleb politik” alih-alih kontestasi politik seperti biasa. 

Lantas, akankah Gamal akan langsung mudah memenangkan Pilkada Depok mendatang?  

Kiranya belum tentu, jika Kaesang berhasil menghimpun kekuatan politik yang besar, maka Gamal dan PKS bisa kesulitan membendungnya.  

Lagipula, PKS juga perlu menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan basisnya di Depok dalam pemilihan mendatang untuk memastikan suara mereka tidak tergerus. 

Well, sebagai penutup, pertarungan Kaesang dalam Pilkada Depok kedepan akan menjadi medan yang menarik untuk dicermati. 

Selain karena disiapkan untuk menantang dominasi PKS di Depok, kemunculan Gamal sebagai counter dari Kaesang dianggap akan “memanaskan” perebutan kursi wali kota. (D90)

PinterPolitik.com 

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi penentu uji materi yang bersifat konstitusional. Saat ini, terdapat dua kelompok mahasiswa yang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ke MK. 

Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan oleh dua mahasiswa asal Semarang dan Yogyakarta yang berasal dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.  

Tak hanya sampai di situ, gugatan yang sama kembali dilayangkan oleh dua warga Papua. Kendati keduanya mengajukan gugatan pada waktu yang berbeda, namun substansi dari gugatan mereka sama persis, yaitu pembatasan masa jabatan ketua umum parpol.  

Mengenai substansi gugatan ini, perlu diketahui bahwa ketiadaan pergantian posisi ketua umum (ketum) di beberapa partai politik (parpol) menjadi latar belakang utama dibalik gugatan ini.  

Beberapa partai seperti PDIP dan Partai Gerindra menjadi saksi bagaimana pucuk kepemimpinan partai tidak pernah berubah selama satu dekade terakhir. 

Dengan demikian, gugatan ini memunculkan “asa” baru akan demokratisasi internal partai. Selain itu, pembatasan masa jabatan ketum parpol juga diprediksi akan mencegah praktik dominasi personal dalam tubuh partai. 

Namun demikian, beberapa pihak justru melayangkan respon sebaliknya. MK telah menolak gugatan dari pihak pertama dengan alasan gugatan ini masih belum memenuhi persyaratan administratif. 

Di satu sisi, beberapa partai juga menyatakan penolakannya. Achmad Baidowi dari PPP, misalnya, menyebutkan masa jabatan ketua umum tidak bisa diintervensi MK karena partai berwenang untuk mengatur dirinya sendiri. 

Kendati MK dan PPP menyatakan ketidaksepakatannya terhadap gugatan tersebut, namun dinamika ini dapat menggambarkan bagaimana masa jabatan ketum parpol sesungguhnya dilihat “bermasalah”. 

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni apa yang sebenarnya mendasari munculnya gugatan terhadap masa jabatan ketum parpol? 

Parpol Menjauh dari Fungsinya? 

Partai politik secara eksistensial memang “ditakdirkan” sebagai pelaku kontestasi elektoral. Hal ini berkaca dari sejarah dunia yang menetapkan partai sebagai entitas kolektif yang dapat menghimpun kepentingan konstituen di dalamnya. 

Anson Morde dalam What is a Party mengartikan partai sebagai “organisasi yang dipersatukan oleh prinsip umum” dan tujuan partai itu sendiri hanyalah merealisasikan ide dan kepentingannya dalam bentuk kebijakan.  

Namun demikian, kuantitas partai yang semakin meningkat pada gilirannya tidak berkorelasi dengan kualitas representasi mereka di lembaga legislatif. Hal ini disebabkan oleh karakter partai yang cenderung pragmatis dalam memperebutkan kekuasaan. 

Alih-alih berlandaskan pada ideologi yang rigid serta menawarkan program kepada konstituen, mayoritas partai saat ini “seolah” gampang berpindah haluan hanya untuk memperoleh suara sebanyak mungkin.  

Kondisi ini juga tidak bisa dilepaskan dari menjamurnya partai bertipe catch-all dalam pola kepartaian di Indonesia. 

Faishal Aminuddin dalam publikasinya yang berjudul Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009 mengklasifikasikan kedua tipe ini sebagai tipe partai yang berorientasi pada perebutan suara konstituen atau lebih dikenal sebagai partai elektoralis.  

Karakter yang terlihat dari tipe ini ialah pola pergerakan partai yang pragmatis dalam menghadapi pemilu. Pada awal Reformasi saja, banyak kita temukan berbagai partai yang tidak memiliki kedekatan ideologis tsecara spesifik kendati termasuk dalam dua aliran besar, entah itu partai nasionalis ataupun Islam.  

Selain kedekatan ideologis yang tidak mencolok, beberapa partai justru tidak memiliki basis massa yang tetap berdasarkan kesatuan visi. 

Dengan demikian, hal ini memunculkan ketergantungan akan figur tertentu untuk memperkuat soliditas partai, termasuk bagaimana kemudian menarik suara masyarakat. 

“Salah duanya” ialah PDIP dan Partai Gerindra, di mana kedua partai ini masih menonjolkan peran Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai tokoh sentral dalam menentukan setiap kebijakan partai.  

Pola personalistik ini justru membuat partai menjadi tidak demokratis. Alih-alih melalui seleksi kepemimpinan secara periodik, dominasi perseorangan dalam kepemimpinan partai jelas membuat partai tidak bisa mewakilkan kepentingan basis massanya. 

Banyak kasus yang ditemukan mengenai kebijakan partai yang agaknya selalu “menuruti” apa kata tuannya, seperti kuasa Megawati dalam PDIP hingga pencapresan kembali Prabowo pada 2024 mendatang yang disepakati semua kader Partai Gerindra.  

Tidak hanya itu, dengan partai yang semakin dikuasai oleh elite tertentu, maka tidak heran kalau partai politik di Indonesia saat ini lebih didorong pada mencari keuntungan semata. 

Baik itu berkongsi dengan oligarki bisnis ataupun berkoalisi dengan berbagai partai, kedua praktek ini membuat partai politik jauh dari fungsinya sebagai representasi kepentingan konstituen dalam legislatif melalui kadernya.  

Atas dasar itulah, esensi gugatan mengenai pembatasan masa jabatan ketum parpol kiranya diajukan untuk mengembalikan “roh” demokrasi dalam tubuh partai. 

Namun pertanyaannya adalah, akankah gugatan tersebut dapat benar-benar membuat parpol kembali ke hakikatnya? 

Ilusi Demokratisasi Partai? 

Kondisi parpol yang sedemikian pragmatis seolah menjadi fakta yang tak terhindarkan dari politik elektoral negara ini. 

Kendati parpol baru banyak bermunculan menjelang Pemilu 2024, namun banyak yang menyangsikan mereka akan membawa corak yang berbeda dibandingkan yang sudah-sudah. 

Oleh karenanya, tidak mengherankan pernyataan mengenai “kutu loncat” politik dianggap benar adanya, terutama sikap parpol yang gampang berpindah koalisi.  

Koalisi yang dibangun oleh parpol pun kerap tidak didasarkan pada kesamaan visi yang ingin dicapai. Malahan, koalisi ini kerap bersifat temporal alias sementara demi memenangkan pemilu. 

Setelah pemilu selesai, koalisi yang ada bisa ditinggalkan oleh beberapa partai atau bahkan “bubar” seketika karena tidak ada nilai ataupun kontrak politik yang mengikat mereka. Koalisi Merah Putih bentukan Prabowo sekitar satu dekade silam kiranya menjadi bukti dari pernyataan tersebut.  

Koalisi yang dibentuk oleh PAN, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS semula ditujukan untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2014. Sepintas memang tidak ada visi yang ditawarkan dari koalisi ini ketika mereka akan memerintah nantinya. 

Akibatnya, setelah Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres 2014, beberapa partai berangsur-angsur meninggalkan koalisi, baik karena memang “berubah pikiran” ingin mendukung Jokowi ataupun demi mendapatkan posisi menteri dalam kabinetnya.  

Pragmatisme politik yang ditampilkan ini tentu bukan fenomena yang baru. Sejak awal era Reformasi pun, gejala ini sudah banyak diungkapkan oleh para akademisi. 

Vedi Hadiz dalam bukunya Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia menyebut fenomena ini sebagai dilema besar dari reformasi. Demokratisasi seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi parpol untuk bertarung mendapatkan posisi pejabat publik demi menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana pengertian demokrasi ala Barat.  

Namun demikian, parpol yang muncul justru tidak lebih dari “kepanjangan” dinamika Orde Baru (Orba). Hal ini dikarenakan reformasi yang ada hanya menyentuh pada aspek kelembagaan tanpa mengusik praktik politik yang ada sebelumnya, khususnya perburuan rente. 

Selain itu, dengan elite lama yang berhasil mengadaptasi iklim demokrasi yang terbuka, maka tidak heran kalau  partai hanya didirikan sebatas “kendaraan politik” semata.  

Keadaan ini turut menghasilkan kepemimpinan partai yang berfokus pada satu orang ataupun kelompok. Hal ini bisa terjadi berkat fluiditas iklim demokrasi yang membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi partai. 

Kebebasan tersebut di sisi lain membuat pengaturan terhadap eksistensi parpol tidak begitu kaku, terutama seleksi kepemimpinan. Kendati mekanisme pergantiannya sudah ada, namun banyak elite politik yang enggan mereformasi parpol mereka. 

Alasannya pun beragam. Baik itu menghargai otonomi ataupun kestabilan parpol. Kendati demikian, bisa dilihat bahwa keengganan ini lebih kepada trik untuk mempertahankan kuasa mereka atas partai. 

Tidak hanya soal kuasa, ketiadaan pengaturan yang lebih jelas juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan sumber daya politik sebanyak mungkin saat menduduki kepemimpinan nasional, sehingga praktik perburuan rente seakan-akan semakin liar pada situasi tersebut.  

Well, sebagai penutup, pembatasan masa jabatan ketum parpol kiranya masih belum bisa terwujud dalam beberapa waktu mendatang. 

Selain karena uji materi yang diajukan sebelumnya masih belum mendapatkan “lampu hijau” dari MK, semua fraksi parpol dalam DPR pun juga masih enggan untuk mengubah peraturan yang ada demi mewujudkan demokratisasi dalam partai. (D90) 

PinterPolitik.com

“Never underestimated the effectiveness of a straight cash bribe.” – Claud Cockburn

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dirundung berita yang tidak mengenakkan. Bagaimana tidak? Kabar mengenai dugaan pungutan liar di rumah tahanan (rutan) KPK terhembus kencang di depan publik. Berita mengenai pungutan tersebut pada gilirannya muncul bersamaan dengan dugaan kasus asusila yang dilakukan kepada istri salah satu narapidana.

Dewan Pengawas KPK menemukan pungutan tersebut sudah berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Pungutan yang ditarik pun bukan main-main. Albertina Ho sebagai anggota Dewas menyebut bahwa pungutan di dalam rutan tersebut berhasil meraup Rp4 miliar, jauh melampaui denda yang perlu dibayarkan oleh narapidana korupsi yang tertangkap KPK.

Merespons temuan ini, juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa KPK berjanji akan mengusut tuntas praktik tersebut.  Terhitung sejak hari ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah mencopot puluhan pejabat yang melakukan pungli. Selain itu, Marwata menegaskan bahwa KPK akan mengedepankan profesionalitas dalam memberantas tindak korupsi, termasuk menindak tegas pungli yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi.

Dugaan pungutan liar ini jelas memicu kritik dari berbagai pihak. IM57 Institute, misalnya, mengkritik kasus tersebut sebagai “bukti” lanjutan dari pelemahan KPK. Lebuh lanjut, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut bahwa pungutan liar sebenarnya bukan “barang baru” bagi lembaga penegak hukum seperti KPK, namun ia memandang kasus ini menjadi bukti inkompetensi KPK yang kini dipimpin oleh Firli cs.

Kasus tersebut menuai pertanyaan, mengapa pungutan liar bisa terjadi di lembaga pemberantasan korupsi sebesar KPK?

Bukti Pelemahan KPK?

KPK sebagai lembaga penegak hukum di luar kekuasaan yudikatif menempati posisi “istimewa” sejak pembentukannya. Hal ini dikarenakan pendirian KPK sendiri diamanatkan secara langsung oleh konstitusi untuk memberantas korupsi tanpa ada intervensi dari tiga cabang kekuasaan. Melalui independensi KPK, diharapkan hal tersebut akan membasmi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi “penyakit” khas Orde Baru.

Namun demikian, independensi KPK dinilai sirna ketika revisi Undang-Undang KPK berhasil diloloskan oleh pemerintah dan DPR. Revisi tersebut dinilai menempatkan KPK sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif, yang artinya KPK tidak lagi netral dari intervensi kekuasaan.

Well, terlepas dari kritik itu, kasus pungutan liar menjadi “serangan” yang sekiranya berdampak langsung terhadap kredibilitas KPK sebagai penegak hukum. Sebagai lembaga “istimewa”, pungutan liar memang dianggap tidak wajar jika dikaitkan dengan posisi KPK saat ini.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pungutan liar dapat terjadi di lembaga seperti KPK, terutama dalam pengelolaan narapidana. Alfred Kornfled dalam tulisannya Social Learning versus Conditioning menyebutkan pungutan liar merupakan konsekuensi langsung dari desensitisasi di lingkungan penjara. Desentisitasi berlangsung ketika batas-batas norma mulai lentur karena berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang bertentangan dengan norma yang ada.

Pada kasus pungutan liar, bisa dipahami bahwa pelaku pungutan terpengaruh oleh kondisi lingkungan di penjara. Penjara sebagai “tempat hukuman” pelaku kejahatan pada kenyataannya tidak bisa mengubah perilaku orang-orang di dalamnya karena perilaku tersebut sudah dinormalisasi oleh semua orang, termasuk sipir sendiri. Alhasil, sang sipir tidak lagi menganggap pungutan sebagai hal yang tabu, dan bahkan memungut secara tidak wajar kepada narapidana di dalamnya.

Selain desensitisasi, pungutan liar yang terjadi di rutan tidak bisa lepas dari ketidakseimbangan relasi kuasa di dalamnya. Iqrak Sulhin dalam artikelnya Diskontinuitas Penologi
Punitif menyebutkan ketimpangan relasi kuasa kerap terjadi antara sipir dengan narapidana. Ketika sipir memiliki kuasa untuk mengatur kehidupan narapidana, maka ada tendensi bahwa sipir tersebut justru akan melakukan tindakan kejahatan kepada mereka.

Hal ini dikarenakan sipir kerap disejajarkan dengan “atasan” yang dapat memerintah narapidana. Relasi ini dapat mendorong perilaku sipir untuk berlaku “sewenang-wenang” kepada narapidana karena merasa lebih berkuasa.

Bila ditelisik lebih jauh, pungutan liar ini tentu akan “memusingkan” KPK dalam menindak kasus korupsi, tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam.

Paradoks KPK

KPK seringkali berurusan dengan penindakan kasus korupsi, yang artinya menindak pelakunya dari luar. Namun, di satu sisi KPK juga perlu menyelesaikan permasalahan dari narapidana yang sudah tertangkap di dalam rumah tahanan. Itu artinya KPK masih berkewajiban untuk mencegah korupsi, baik dari dalam rutan maupun dari pegawainya sendiri.

Akan tetapi, seperti halnya penegak hukum lainnya, KPK juga “kecolongan” dengan kasus ini. Dengan demikian, fenomena ini kembali membuka paradoks mengenai dua sisi mata uang dari eksistensi penegak hukum. Di satu sisi, penegak hukum dituntut oleh masyarakat dan negara untuk memberantas kejahatan secara konsekuen. Namun, di sisi lain, praktik kejahatan juga masih jamak dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri.

Adrianus Meliala dalam artikelnyaKorupsi di Lembaga Pemasyarakatanmenyebutkan bahwa rumah tahanan KPK tidak memberikan status “istimewa” di dalamnya. Hal ini dikarenakan setiap lembaga pemasyarakatan rentan akan pelanggaran hukum dari dalam. Kasus pungutan liar di rutan KPK menjadi bukti bagaimana sipir sekalipun dapat melakukan pemerasan kepada narapidana.

Belum selesai pungutan liar diberantas, KPK kembali dirundung kasus serupa baru-baru ini. KPK mengungkapkan adanya penggelapan uang dinas oleh salah satu pegawainya. Pegawai berinisial NAR diduga memanfaatkan anggaran sebesar Rp550 juta untuk kepentingan pribadinya dan korupsi ini berlangsung ketika KPK menangani korupsi Bupati Probolinggo pada 2021 silam.

Kendati kasus ini belum diselesaikan, namun penggelapan ini menggambarkan bagaimana pegawai KPK sekalipun dapat melakukan korupsi. Bisa dikatakan bahwa desensitisasi dan relasi kuasa relevan dalam menganalisis motif di balik penggelapan tersebut.

Namun demikian, besar kemungkinan bahwa relasi kuasa menjadi pendorongnya. Hal ini dikarenakan sang pelaku dapat memanfaatkan celah yang ada untuk menggelapkan dana tersebut.

Well, sebagai penutup, kasus pungutan liar dan penggelapan uang dinas dapat disebut sebagai paradoks di tubuh KPK. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK justru terjerat kasus korupsi dari internalnya sendiri.

Kasus-kasus tersebut tentu akan menimbulkan tanda tanya serius di benak publik. Seberapa jauh KPK dapat dipercaya untuk memberantas korupsi jika internalnya melakukan korupsi?

Jika kasus-kasus tidak ditangani dengan baik, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kredibilitas KPK tengah digerogoti dari dalam. KPK perlu meyakinkan publik bahwa mereka adalah lembaga anti rasuah yang dapat diandalkan. (D90)

PinterPolitik.com

“There is a truth and beauty in rhetoric, but if often serves ill turns than good ones.” – William Penn

Tokoh senior politik Indonesia kembali muncul di depan panggung. Baru-baru ini, Amien Rais yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat menyerukan people power ketika menghadiri dialog nasional di Solo. Amien menyebutkan bahwa people power adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Amien menyerukan people power untuk “menggulingkan” rezim Jokowi.

Narasi ini digaungkan sebagai bentuk kritik terhadap dua periode pemerintahan Jokowi. Jokowi dianggap Amien Rais sudah melenceng dari harapan rakyat dan banyak kebijakannya yang berpihak pada oligarki. Menurutnya, jika MPR tidak bisa memakzulkan Jokowi, maka people power menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan hal tersebut.  

Seruan ini ditanggapi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Gibran langsung menyebut “halah santai wae” di akun Twitter-nya ketika mendengar pernyataan people power dari Amien Rais.

Cuitan Gibran ini menggambarkan bagaimana ia tidak ambil pusing dalam menghadapi seruan Amien untuk mengguncang Solo. Selain menanggapi dengan santai, ia turut menyampikan do’a kepada Amien supaya tetap sehat melalui cuitannya.

Seruan people power di Solo kembali membuka déjà vu akan narasi serupa dalam Pemilu 2019 kemarin. People power sebagai pengejawantahan kekuatan rakyat kerap digunakan oleh politisi yang berseberangan dengan Jokowi untuk menolak kecurangan pemilu. Akan tetapi, narasi ini kemudian mengandung makna peyoratif untuk menggulingkan pemerintahan secara tidak sah melalui kudeta rakyat.

Sebelumnya, narasi untuk memakzulkan Jokowi sudah digaungkan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny melayangkan surat kepada DPR untuk segera memakzulkan Jokowi. Permohonan ini diajukan menyusul dengan pengakuan Jokowi akan cawe-cawe menjelang Pemilu 2024. Denny meminta DPR supaya mendesak presiden turun demi menjaga keberlangsungan kontestasi tersebut.

Bentuk Kekecewaan Amien?

Menjelang Pemilu 2024, narasi politik sudah dilontarkan dari masing-masing kubu. Baik itu membentuk koalisi ataupun mengusung kandidat, narasi politik menjadi hal yang lumrah diutarakan oleh elite politik.

Namun demikian, narasi yang beredar kini tidak hanya sebatas penjajakan antar partai semata. Narasi yang digaungkan tokoh oposisi juga semakin kencang dalam mengkritik Jokowi dan tentu narasi ini ditujukan untuk menarik atensi publik.  

Hal ini juga berlaku pada Amien Rais, di mana sebagai pendiri Partai Ummat tentu Amien juga memiliki keinginan untuk menempatkan partainya dalam kekuasaan pada pemilu mendatang. Namun terlepas dari posisinya di Partai Ummat, nyatanya kiprah politik Amien saat ini lebih didominasi oleh kondisi psikologisnya dalam menyikap politik saat ini. Banyak pihak menyebut Amien kecewa dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Marlia Banning dalam tulisannya Politics of Resentment menyebutkan bahwa ekspresi kekecewaan kerap diartikulasikan dalam perbincangan politik, terutama ketika dipertautkan dengan pertentangan kedua kubu politik yang berseberangan.

Narasi people power oleh Amien dapat diinterpretasikan sebagai kekecewaannya terhadap kubu Jokowi. Selain ekspresi kekecewaan dari Amien, people power juga menjadi retorika andalan untuk menarik simpati publik dengan menganaolgikannya sebagai gema.

Hal ini juga dikenal sebagai echoing effect, di mana Wojciech Kulesza dalam artikelnya The Echo Effect menyebutkan bahwa narasi politik akan “menggema” lebih kencang secara kontinyu. Pada kasus ini, narasi people power masih menjanjikan dalam menggerakkan rakyat, terutama merujuk pada kasus demonstrasi di Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) pada Mei 2019 lalu.

Selain itu, dengan pendekatannya yang mengarah pada populis, maka narasi ini diprediksi cukup ampuh untuk menarik perhatian mereka yang “tidak puas” dengan pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, kondisi politik menjelang Pemilu 2024 tidaklah sepanas pemilu sebelumnya.

Lantas, akankah narasi people power mampu menaikkan daya tawar Amien Rais di Pemilu 2024?

Hanya Sebatas Retorika?

Retorika masih menjadi hal yang lumrah dalam politik. Sebagaimana pandangan umum mengenai politik sebagai panggung sandiwara, retorika dipandang sebagai bagian dari seni untuk menyampaikan kepentingan politik secara implisit.

Akan tetapi, retorika tidak selalu bermuatan pernyataan yang puitis. Pernyataan yang konfrontatif juga sering digunakan untuk menggugah semangat para audiens dalam mengikuti instruksi yang diberikan.

Retorika konfrontatif kini jamak digaungkan oleh tokoh-tokoh oposisi untuk menyerang petahana. Tidak hanya retorika Denny Indrayana mengenai bocoran perubahan sistem pemilu, tokoh seperti pengamat politik Rocky Gerung dan lainnya juga menggaungkan retorikanya masing-masing untuk mengkritik lawan politik mereka.

Jika disandingkan dengan konteks situasi poltik terkini, maka retorika akan semakin intens digunakan dalam memanaskan suhu poltiik menjelang pemilu.

Maya David dalam artikelnya Language, Power, and Manipulation menyebutkan retorika dalam politik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi psikologi massa, khususnya pendukung kubu politik tertentu.

Retorika people power kala itu mampu memobilisasi massa pendukung Prabowo Subianto untuk berdemonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi. Bertolak dari itu, ada potensi bahwa penggunaan people power ingin mengulang cerita sebelumnya.

Namun demikian, efek dari narasi people power sebelumnya tampaknya sulit terulang. Tensi politik menjelang Pilpres 2024 terlihat jauh lebih tenang dari Pilpres 2019. Tidak pula terlihat pembelahan ekstrem yang memungkinan narasi people power berhasil menggerakkan massa.

Posisi Amien dan Partai Ummat juga terbilang tidak memiliki pengaruh politik yang besar. Beda halnya ketika Amien masih di PAN seperti di Pilpres 2019.

Sebagai penutup, mungkin dapat disimpulkan, dengan menimbang berbagai variabel dan kalkulasi politik, narasi people power tampaknya sekadar retorika semata. Itu jauh dari aktualisasi jika melihat komparasi situasi pada Pilpres 2019 lalu. (D90)

PinterPolitik.com

“I don’t believe in traditional, head-to-head polling.” – Brad Parscale

Lembaga survei kini “diserang” secara menggemparkan. Baru-baru ini, pengamat politik Rocky Gerung menyentil tentang lembaga survei palsu di media sosial. Rocky menyebut bahwa menjamurnya lembaga survei menjelang pemilu tidak bisa dipercaya kredibilitasnya karena dianggap hanya titip-menitip kuesioner kepada responden. Hal ini kemudian membuat hasil survei yang ada tidak mencerminkan fakta di lapangan.

Selain tidak kredibel, Rocky juga menyebut bahwa pendanaan lembaga survei oleh donor asing rawan diintervensi untuk kepentingan golongan tertentu. Rocky menyebut bahwa Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada mulanya didanai oleh World Bank. Menurutnya, pertanggungjawaban dananya justru disalahgunakan dengan menggunakan metode yang tidak ilmiah. Alhasil, Rocky menyimpulkan lembaga survei sekarang sudah saling tipu-menipu.

Menepis kabar tersebut, Saiful Mujani selaku pendiri Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) angkat bicara di media sosial. Mujani menyebut bahwa LSI didanai oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) dan lambat laun pendanaannya dilakukan secara swadaya. Mujani juga menegaskan bahwa pendanaan asing tidak bisa mengintervensi kinerja survei karena dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Selain Mujani, Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ikut membalas tudingan Rocky tersebut. Muhtadi menyebut bahwa lembaga survei tidak melakukan penipuan karena dipercaya oleh berbagai pihak. Selain itu, dengan kredibilitas yang sudah dimiliki, Muhtadi menjamin bahwa survei yang berkualitas akan dijadikan rujukan bagi elite politik dalam mempersiapkan pemilu mendatang.

Lembaga Survei “Cerminan” Publik?

Lembaga survei sudah bermunculan sejak era Reformasi. Jajak pendapat atau polling sering dilakukan untuk mengetahui pandangan publik akan satu fenomena, baik ekonomi, sosial, hingga politik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mayoritas survei dilakukan untuk mengukur elektabilitas kandidat maupun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Alhasil, survei kerap ditujukan pada domain politik semata.  

Pada mulanya, LSI menjadi satu-satunya lembaga survei yang melakukan jajak pendapat kepada masyarakat. Namun setelah itu, nama-nama beken lembaga survei, seperti SMRC maupun Indikator, mulai bermunculan. Penyebaran ini lantas membawa iklim segar terhadap demokrasi dikarenakan survei mempertimbangkan opini publik sebagai pengambilan data dan hasil survei dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengambil keputusan.

Hal ini sesuai dengan teori opini publik, di mana David Broughton dalam bukunya Public Opinion and Politics in Britain menyebutkan bahwa opini publik hadir sebagai perwujudan dari kehendak publik ala Rousseau. Opini publik terbentuk melalui pengamatan subjektif terhadap suatu fenomena dan subjektivitas yang terkumpul dalam satu forum praktis membentuk persepsi bersama pada fenomena sosial yang ada, termasuk politik.

Seiring dengan perkembangan media sosial, pola-pola opini publik semakin tersebar dengan cepat melalui cuitan netizen dalam menanggapi dinamika politik. Atas dasar itulah, survei saat ini lebih mudah dilakukan melalui platform media untuk menjaring aspirasi sebanyak mungkin dari masyarakat. Mengenai pemilu, survei dapat memetakan preferensi masyarakat terhadap kontestan pemilu secara cepat berkat himpunan algoritma data yang tersebar di dunia maya.

Dengan pemetaan tersebut, maka politisi menjadikan survei sebagai rujukan untuk strategi pemenangan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat lembaga survei seolah menjadi “peramal pemilu”, di mana Robert Northcott dalam artikelnya Opinion Polling and Election Predictions menyebut bahwa pemetaan politik dari survei dapat memprediksi peluang terpilihnya kandidat. Pemetaan ini membuat hasil pemilu “seolah” bisa ditebak sebelumnya.

Namun demikian, dengan sifatnya yang terkesan prediktif, survei juga rawan mengidapi bias partisan. Survei yang mengambil sampel secara representatif dinilai rawan dimanipulasi untuk mendukung pihak tertentu. Selain itu, dengan penerapan proporsional terbuka, ada kekhawatiran bahwa banyak survei “kerap” dibayar oleh kandidat untuk memenangkan mereka secara instan dan metode yang digunakan kurang ilmiah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan. Apakah lembaga survei di Indonesia benar-benar netral?

Quo Vadis Lembaga Survei?

Netralitas lembaga survei menjadi pertanyaan besar akhir-akhir ini. Hal ini diungkapkan Hamdi Muluk dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), di mana Muluk menyebutkan ada 42 lembaga survei “abal-abal” yang muncul menjelang Pemilu 2024. Survei abal-abal dipesan dengan menaikkan margin elektabilitas kandidat lebih tinggi dari yang seharusnya.

Michael Genovese dalam bukunya Polls and Politics: The Dilemma of Democracymenyebutkan bahwa survei memang dibutuhkan untuk menjaring opini publik dalam demokrasi. Akan tetapi, di tengah pasar elektoral yang semakin ketat, lembaga survei rawan melanggar prosedur untuk memenuhi permintaan kliennya. Alhasil, survei abal-abal akan memperkeruh persepsi masyarakat akan integritas lembaga survei.

Permasalahan selanjutnya mengarah pada polarisasi lembaga survei di tengah pemilu. Polarisasi ini bermula dengan perdebatan mengenai posisi lembaga survei sebagai lembaga riset atau konsultan politik. Lambat laun, perdebatan ini meruncing pada persaingan lembaga survei untuk menghitung keterpilihan kandidat secara akurat. Alhasil, dilema antara profesionalitas atau partisan mulai menguat sejak Pilpres 2014 dan 2019.

Dirk Tomsa dalam artikelnya Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia menyebut bias partisan lembaga survei pada kedua kontestan Pilpres 2014 menjadi akar permasalahannya. Di satu sisi, Saiful Mujani menyatakan keengganannya untuk memilih Prabowo di media sosial. Di sisi lain, kubu Prabowo juga membayar Rob Allyn beserta lembaga survei lainnya untuk merilis kemenangan palsunya di media massa yang berpihak padanya.

Kedua hal ini membuat perseteruan antara kubu Jokowi dan Prabowo kembali meruncing. Permasalahannya ialah, perseteruan yang terjadi tidak hanya pada tataran survei, namun keberpihakan media mainstream pada masing-masing kubu membuat hasil survei kian bias. Media massa kerap dicurigai menyampaikan berita yang condong terhadap kandidat atau pihak tertentu.

Selain itu, dengan fenomena post-truth politics yang mendorong ketidakpercayaan publik pada informasi yang akurat, maka pekerjaan lembaga survei semakin berat untuk melakukan survei opini publik secara profesional.

Well, sebagai penutup, lembaga survei kini menghadapi dilema menjelang Pemilu 2024. Di satu sisi, ia harus mempertahankan kredibilitasnya untuk menjaring opini publik. Akan tetapi, kemunculan survei abal-abal maupun bias partisan kembali menyulitkan lembaga survei untuk melaksanakan tugasnya sebagai punggawa opini publik. (D90)

PinterPolitik.com

“A hypocrite is the kind of politician who would cut down a redwood tree, then mount the stump and make a speech for conservation.” – Adlai Stevenson I

Media massa kembali digemparkan dengan pengakuan Presiden Jokowi kepada publik. Pada tanggal 29 Mei lalu, Jokowi mengakui bahwa ia “cawe-cawe” atau ikut campur dalam Pilpres 2024 di hadapan pimpinan redaksi media massa dan content creator. Jokowi mengatakan bahwa ia cawe-cawe demi negara. Ini demi menjaga keberlanjutan pembangunan.

Istana mengklarifikasi bahwa cawe-cawe Jokowi ditujukan untuk kepentingan bangsa. Bey Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Jokowi ingin memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis dan jurdil (jujur dan adil). Selain itu, Jokowi juga tidak ingin pemilu kali ini akan memicu polarisasi sosial-politik seperti Pemilu 2019 kemarin.

Kabar intervensi Jokowi dalam Pemilu 2024 menguat sejak awal Mei lalu. Kala itu, Jokowi mengundang semua ketua umum partai politik koalisi ke Istana Merdeka, kecuali Partai NasDem. Jokowi menegaskan bahwa pertemuan ini membahas berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga politik. Akan tetapi, Jokowi juga tidak menampik bahwa isu seperti pencapresan Ganjar dan koalisi besar juga menjadi topik pembahasan mereka.

Atas dasar itulah, Jokowi dikritik oleh berbagai pihak karena dinilai sudah tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2024. Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dari Koalisi Perubahan “kompak” mengkritik langkah Jokowi sebagai bentuk kemunduran terhadap demokrasi. Mereka memandang bahwa cawe-cawe ini dikhawatirkan akan membuat pemilu tidak berjalan secara adil dan demokratis karena ada konflik kepentingan antara presiden dengan pasangan calon yang diusung oleh koalisi pemerintahannya.

Di sisi lain, Anwar Abbas selaku petinggi Muhammadiyah mengkritik langkah ini tidak etis bagi seorang negarawan seperti Jokowi. Abbas juga menyarankan Jokowi untuk mengurusi bangsa dan negaranya daripada ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang.

2024 Rentan Intervensi Presiden

Tahun 2023 menjadi tahun penghujung bagi Jokowi sebagai presiden. Ketika seorang presiden sudah menjabat selama dua periode, maka tahun-tahun menjelang pemilu akan sangat krusial bagi dirinya untuk menentukan penerusnya.

Jokowi sadar betul akan fakta di atas dan sebagai presiden yang belum menyelesaikan urusannya, maka Jokowi tampaknya merasa perlu “bermain” dalam pemilu mendatang untuk mencari sosok penerus yang sesuai dengan kriterianya. Ini adalah habituasi pemimpin yang sudah terjadi sejak ribuan tahun peradaban manusia.

Tidak hanya mencari tokoh yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinannya, sikap Jokowi yang seolah meng-endorse tokoh seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampaknya ditujukan untuk menonjolkan dirinya sebagai “the next king maker”. Dukungan Jokowi terhadap figur-figur ini bisa dilihat dari kacamata partisan identity, di mana Jokowi sebagai politisi tentu memiliki kecondongan terhadap figur tertentu terlepas dari statusnya sebagai “petugas partai” PDIP.

Shanto Iyengar dan Masha Krupekhin dalam artikelnya Partisanship as Social Identity menyebutkan bahwa presiden memiliki kecondongan terhadap tokoh tertentu, baik karena kualitas kepemimpinan atau kesamaan identitas. Tendensi ini mendorongnya mengharapkan figur tertentu untuk maju dalam pilpres. Selain ekspektasi, presiden juga dapat memberikan sinyal dukungan sebagai isyarat bagi pendukungnya untuk memilih calon yang sudah direstuinya.

Lantas, di tengah kebutuhan untuk soft landing di 2024, kenapa Jokowi justru mengeluarkan pernyataan yang mengundang persepsi negatif?

Apalagi, pernyataan itu diungkapkan dengan mengundang pimpinan media dan content creator di Istana Negara. Itu jelas merupakan pesan kuat seorang presiden.

Intervensi Jokowi Berlalu Begitu Saja?

Potensi cawe-cawe Jokowi terhadap Pilpres 2024 kembali membuka tabir akan pelanggaran etika politik Jokowi sebagai presiden. Kendati Jokowi akan segera lengser pada tahun 2024 mendatang, namun tindakan cawe-cawe ini kembali menggambarkan sikap dualisme Jokowi dalam memerintah bangsa ini.

Di satu sisi, Jokowi membuka kesempatan bagi semua tokoh untuk bertanding dalam pilpres mendatang. Namun di sisi lain, Jokowi mengakui bahwa ia akan “cawe-cawe” demi kepentingan bangsa.

Anang Setiawan dan Erinda Fauzi dalam artikelnya Etika Kepemimpinan Politik memandang bahwa pejabat selayaknya memiliki watak sebagai seorang pemimpin. Tindakan seperti menahan diri di tengah pilpres 2024 harus dilakukan sebagai penghormatan terhadap martabat pemilu.

Meski demikian, dari kacamata realisme politik, bisa dilihat bahwa cawe-cawe yang dilakukan Jokowi memang didasarkan pada kalkulasi matematis. Pada artikel PinterPolitik yang berjudul Kaesang, Krisis Etika Politik Jokowi?, telah dijabarkan bahwa intervensi Jokowi bukan semata-mata hanya untuk meneruskan warisannya, namun intervensi ini dapat membawa insentif politik lebih besar bagi Jokowi di kemudian hari.

Bert Van Wee dalam artikelnya Incentives and Politics menyebutkan bahwa insentif berupa keunggulan elektoral maupun keberlangsungan program menjadi hal yang paling banyak diincar oleh politisi, termasuk mungkin Jokowi dalam kasus ini.

Insentif tersebut dapat dicapai dengan skema reward and punishment. Ketika melanggar peraturan ternyata akan lebih menguntungkan daripada mematuhi aturan, maka politisi akan lebih memilih untuk melanggar aturan.

Selain kalkulasi matematis tersebut, ada satu lagi sekiranya yang menjadi perhitungan Jokowi, yakni budaya permisif masyarakat. Amalia Syauket dan Nina Zainab dalam penelitian berjudul Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (Critical View of a Political Dynasty Prone to Corruption) menyebutkan bahwa korupsi dan dinasti politik berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat Indonesia.

Selain budaya permisif, ada pula konteks ketokohan yang masih kuat sebagai faktor determinan dalam perilaku memilih. Ketika seseorang sudah condong pada satu pihak, maka ia akan memilih seseorang yang direkomendasikan oleh pihak ini. Dengan popularitasnya yang stabil di depan publik, maka pendukung Jokowi akan mendukung pula calon yang sudah direstui sang presiden.

Well, sebagai penutup, setidaknya ada dua alasan yang bisa diinterprertasikan dari potensi cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pertama ialah partisan identity, di mana keberpihakan Jokowi kepada figur seperti Ganjar dan Prabowo tidak lepas dari tendensi partisan dengan memilih calon yang “segaris”.

Kedua ialah insentif politik, di mana terlepas dari pelanggaran etika, cawe-cawe ini tidak lepas dari motif untuk mendapatkan keuntungan politik di masa depan. (D90)

PinterPolitik.com

“Sound strategy starts with having the right goal.” – Ross Buehler Falk

Perbincangan terkait perlunya menggunakan sistem proporsional tertutup masih belum usai. Terhitung sejak PDIP mengusulkan penggunaan sistem ini untuk pemilhan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, kini perbincangan ini kembali mencuat dengan kabar bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.

Kabar ini didengungkan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut bahwa MK akan mengesahkan penggunaan proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Pengesahan ini diduga menjadi jawaban atas judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menggugat proporsional terbuka. Perubahan tersebut diklaim hanya diterapkan pada pemilihan legislatif, sedangkan untuk presiden hingga kepala daerah tetap menggunakan proporsional terbuka.

Kabar ini langsung memicu respons “panas” dari berbagai pihak. Menteri Menko Polhukam Mahfud MD langsung meminta MK dan kepolisian untuk mengusut dugaan tersebut. Di lain pihak, politisi Partai Demokrat Benny K. Harman mendukung langkah Denny untuk membuka kebenaran di balik kebocoran informasi tersebut. Perbedaan ini menjadi bukti bagaimana perubahan sistem pemilu akan memicu polemik ke depannya.

Hal ini memunculkan pertanyaan, keunggulan apa yang ditawarkan oleh proporsional tertutup ketika benar-benar diterapkan dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang?

Yang Ditawarkan Proporsional Tertutup

Sistem proporsional termasuk sistem pemilu yang paling banyak digunakan. Dikutip dari Handbook of Electoral System dari International Democracy and Electoral Assistance (IDEA) tahun 2005, terdapat tiga sistem pemilu yang jamak digunakan di berbagai negara, yaitu sistem proporsional, sistem pluralitas, dan sistem campuran. Akan tetapi, dalam hal implementasi, sistem proporsional menempati posisi teratas bila dibandingkan dengan sistem lainnya.

Hal ini dikarenakan sistem proporsional memiliki keunggulan dalam mewujudkan perwakilan yang demokratis. Ramlan Surbakti dalam bukunya Sistem Proporsional menyebutkan bahwa sistem proporsional menghitung suara pemilih berdasarkan keseimbangan antara jumlah wakil rakyat dengan konstituen yang diwakilinya. Melalui format penghitungan tersebut, maka perwakilan legislatif akan lebih berimbang ketika sistem ini diterapkan

Tidak hanya perwakilan yang berimbang, sistem proporsional mampu memberikan keadilan karena perhitungannya didasarkan pada jumlah wakil rakyat dalam satu daerah pemilihan. Alhasil, jika satu dapil diisi oleh sepuluh perwakilan, maka suara rakyat akan dapat didistribusikan secara lebih merata oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Selain itu, setiap suara yang tidak dikonversi akan dibagi secara merata, sehingga tidak ada suara yang terbuang.

Pada konteks Indonesia, sistem proporsional berbasis daftar (party-list proportional representation) sudah digunakan sejak Orde Baru. Kendati demikian, sistem yang digunakan kala itu ialah proporsional tertutup. Hal ini terlihat dari konfigurasi surat suara Pemilu 1997 yang hanya menunjukkan logo partai alih-alih daftar calon. Sistem ini baru berhenti ketika MK memberlakukan proporsional terbuka untuk Pileg 2004 sampai dengan Pemilu Serentak 2019.

Pada satu sisi, proporsional tertutup memiliki kelebihan dibandingkan terbuka. Nizar Kherid dalam bukunya Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 menyebutkan bahwa sistem ini akan memperkuat kaderisasi internal oleh partai. Calon yang dihasilkan dari seleksi internal ini diharapkan adalah calon yang berkualitas. Alhasil, publik dapat meminta penrtanggungjawaban partai politik ketika kader-kadernya gagal menjalankan amanat publik.

Tidak hanya masalah akuntabilitas, sistem ini dapat menekan biaya logistik yang terlampau mahal dikarenakan partai memegang kendali penuh terhadap seleksi kadernya. Proporsional terbuka membuat “politik uang” kian liar karena sengitnya persaingan antar kader.

Persaingan ini membuat ongkos politik semakin mahal hanya untuk mendapatkan kursi. Oleh karenanya, proporsional tertutup dapat mengalihkan ongkos politik kepada partai untuk seleksi kader.

Di atas kertas, proporsional tertutup memiliki keunggulan yang dapat mengoreksi kelemahan sistem proporsional terbuka. Proporsional tertutup menawarkan dua hal untuk demokratisasi pemilu, yaitu akuntabilitas partai dan menekan politik uang. Namun demikian, pertanyaan yang paling penting adalah, siapa yang diuntungkan dari sistem ini?

Siapa Untung?

Pada artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Ini Siasat PDIP Kunci Pileg 2024?, telah disebutkan bahwa PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengusulkan penggunaan proporsional tertutup. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut usulan ini murni ditujukan untuk meminimalisir maraknya politik uang dan praktek klientelisme yang marak terjadi dalam pemilu.

Akan tetapi, usulan tersebut ditentang hampir semua fraksi di DPR. Mereka beranggapan bahwa sistem ini akan memaksa pemilih untuk “memilih kucing dalam karung”. Itu artinya pemilih tidak bisa memilih calon yang sekiranya memiliki kredibilitas yang baik di mata pemilih. Selain itu, sistem ini juga akan memperkuat dominasi partai dalam mengusung calon. Alhasil, pemilih “seolah” tidak berdaulat dalam memilih wakilnya di parlemen.

Melalui perdebatan di atas, dapat diketahui bahwasanya kita bisa menebak siapa yang paling diuntungkan ketika proporsional tertutup berhasil disahkan. Jawabannya tertuju pada partai besar. Proporsional tertutup di satu sisi mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu karena dua alasan, yaitu penekanan biaya logistik dan kemudahan dalam penghitungan suara. Penyederhaan surat suara menjadi kunci di balik keunggulan yang didapatkan dari sistem ini.

Akan tetapi, sistem ini jelas menguntungkan partai besar jika dihadapkan pada pilihan publik. Hal ini merujuk pada availability bias, di mana publik condong memilih partai yang paling dikenalnya.

Jika pemilu ke depan hanya menyajikan logo partai saat pemungutan suara, maka publik akan memilih partai yang paling diingatnya. Ini menjawab mengapa di survei-survei elektabilitas partai, tiga teratas selalu diisi oleh partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra.

Kuantitas kader serta atribusi sosial menjadi faktor utama di balik populernya ketiga partai tersebut. Akibatnya, ketiga partai akan mendapatkan “buah manis” dari masyarakat jika proporsional tertutup diterapkan.

PDIP berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari sistem ini. Selain karena paling populer, kekompakan kader mereka dapat memberikan “kesan” kuat bahwa mereka layak memimpin. Alhasil, PDIP akan lebih unggul dibandingkan sekarang. 

Selain itu, sistem ini juga tidak berpihak pada partai medioker. Banyak lembaga survei memprediksi bahwa partai medioker tidak berpeluang lolos ke parlemen. Alasannya ialah mereka dianggap “asing” dan tidak populer.

Well, sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa proporsional tertutup lebih condong kepada partai-partai mapan. (D90)

PinterPolitik.com

“There is no harm in repeating a good thing.” – Plato

Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 semakin memanas sejak deklarasi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Mereka berdua resmi dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Tidak hanya nama capres, diskursus juga dipadati dengan pembahasan soal nama-nama potensial untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden.

Calon wakil presiden jelas memegang posisi krusial bagi koalisi partai dalam memenangkan pilpres. Hal ini dikarenakan figur cawapres akan mengisi celah suara yang tidak bisa dijangkau capres. Selain itu, cawapres kerap diambil dari tokoh yang familiar ataupun bagian dari kelompok religious, terutama Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan pakem nasionalis-religius yang masih menjadi favorit menjelang pilpres, kombinasi tersebut tengah menjadi jantung pembahasan. Akhir-akhir ini Imam Masjid Besar Istiqlal Nasaruddin Umar masuk radar untuk menjadi cawapres Ganjar. Hal ini diungkapkan oleh Romahurmuziy, di mana Romi mengklaim bahwa Nasaruddin memenuhi semua kriteria untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebagai imam Masjid Istiqlal dan ‘ulama moderat, tidak heran apabila Nasaruddin sedang “dirayu” Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi cawapres Ganjar. Nasaruddin dinilai dapat menjadi magnet bagi mayoritas kaum Nahdilyin untuk memilih Ganjar. Nasaruddin dinilai akan mengokohkan basis pendukung Ganjar dari Nahdlatul Ulama.

Lantas, apakah Nasaruddin Umar akan mengulang cerita Ma’ruf Amin di Pilpres 2019?

Pertautan Kembali Ulama dan Politik

Ulama sebagai tokoh agama terkemuka masih menjadi favorit untuk menjadi pemimpin negara. Hal ini tidak bisa dinafikan dari komposisi masyarakat Indonesia yang kental akan nilai-nilai agama.

Sebagaimana pernyataan Clifford Geertz dalam buku The Religion of Java, ulama menjadi patron yang diperhitungkan dalam tatanan masyarakat dikarenakan ulama lebih berpengetahuan perihal agama.

Pengetahuan inilah yang memberikan otoritas bagi ulama dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, baik itu memberikan fatwa atau bahkan merekomendasikan suatu calon. Pada konteks Indonesia, otoritas dari ulama tetap berpengaruh besar dalam mengubah arah politik bangsa. Hal ini tidak lepas dari tingginya penghormatan masyarakat kepada ulama dikarenakan dipandang mampu memberikan solusi kehidupan kepada umat.

Selain itu, tindakan ulama diklaim akan membawa keselamatan bagi masyarakat, sehingga masuknya ulama dalam politik akan memperkuat otoritasnya sebagai tokoh spiritual. Hal inilah yang disebut sebagai religious authority, di mana otoritas ulama berasal dari legitimasi akan pengetahuan dan karisma mereka. Legitimasi ini kemudian membuka akses untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin politik maupun mobilisasi massa.

M. Alkaf dalam artikelnya The Authority of ‘Ulama toward Politics menyebutkan bahwa besarnya pengaruh ulama dalam politik tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai tokoh spiritual. Status ini tidak jarang dimanfaatkan untuk mendapatkan akses lebih luas dalam meniti karier politiknya dan bersamaan dengan status tersebut, maka pengaruhnya akan lebih kuat di mata masyarakat.

Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Wapres periode 2019-2024 menjadi contoh bagaimana seorang ulama besar terpilih sebagai orang nomor dua Indonesia. Selain karena statusnya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), banyak pihak menyebut Ma’ruf dipilih untuk mengamankan suara Nahdliyin.

Hal yang sama juga dinilai akan berlaku apabila Nasaruddin Umar terpilih sebagai cawapres Ganjar. Selain merupakan pentolan MUI dan imam masjid terbesar di Indonesia, kiprah dan pandangan agama Nasaruddin bisa dikatakan seimbang dengan Ma’ruf Amin.

Berbagai pihak melihat bahwa situasi Ganjar hari cukup mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Meskipun tidak seekstrem Jokowi, Ganjar juga membutuhkan wakil yang religius, serta kuat di Jawa Timur atau Nahdlatul Ulama.

Lantas, katakanlah benar Nasaruddin terpilih sebagai cawapres Ganjar dan kemudian menang di Pilpres 2024, apakah kiprah Nasaruddin akan lebih baik dibandingkan pendahulunya, Ma’ruf Amin?

Mengulang Cerita?

Dominasi presiden dalam kepemimpinan nasional praktis menenggelamkan peran wapres. Alih-alih menjadi dwitunggal layaknya Soekarno-Hatta, Wapres seolah ditakdiran menjadi “figuran” untuk mencegah adanya matahari kembar. Alhasil, perebutan posisi wapres pada gilirannya berbanding terbalik dengan performanya dalam kabinet.

Hal itu banyak disorot pada posisi Ma’ruf Amin saat ini, di mana wapres tidak didesain powerful secara politik. Kendati sebelum Pilpres 2019 posisi Ma’ruf sangat diperhitungkan, namun setelah menjadi Wapres, nilai politiknya tidak lagi sebesar dahulu.

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidencymenyebutkan bahwa wakil presiden memang sudah “dikutuk” untuk tetap diam karena hukum itu sendiri yang menghendakinya.

Sistem presidensial menitikberatkan presiden sebagai “tokoh utama” yang serba bisa dalam menakhodai negara, dan wakil presiden seolah hanya berfungsi ketika presiden tidak ada.

Kendati demikian, apa yang terjadi pada Ma’ruf ataupun wakil presiden lainnya sebenarnya adalah lumrah.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Wakil Presiden Memang Seharusnya “Ban Serep”?, telah dijelaskan bahwa secara konstitusional wakil presiden memang sudah seharusnya di bawah bayang-bayang presiden. Dalam bahasa kasarnya, wapres memang adalah ban serep.

Pada kasus Jusuf Kalla (JK) yang dinilai begitu powerful, itu sebenarnya adalah anomali. JK bukan berpengaruh karena posisinya sebagai wapres, melainkan pengaruh politik personalnya. Itu bukan karena posisi Wapres tiba-tiba menguat, melainkan karena besarnya pengaruh personal JK.

Pada kasus Nasaruddin Umar, jika nantinya garis tangan menetapkannya sebagai wakil presiden, ada dua opsi yang sekiranya tersedia. Pertama, jika mengikuti konstitusi, memang sudah seharusnya Nasaruddin di bawah bayang-bayang Ganjar.

Kedua, jika ingin menonjol, Nasaruddin dapat meniru JK dengan membangun kekuatan dan jejaring politiknya. (D90)