Para politisi PDIP ungkit soal Demokrasi Terpimpin. Diawali dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut bahwa dengan demokrasi terpimpin penyuapan tidak lagi dilakukan.
Kedua, komentar Adian Napitupulu saat menepis anggapan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus yang menyebut internal PDIP bentrok karena elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani kalah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Adian menyatakan PDIP kompak, terpimpin, menunggu arahan Ketua Umum. Dan menyindir agar Golkar belajar dari PDIP. Dan yang ketiga komentar Politisi Senior Hendrawan Supratikno terkait komentar Rocky Gerung yang menurutnya terlalu utopis saat menilai PDIP.
Hendrawan berdalih kalau PDIP bukanlah partai yang mudah terperdaya hasil-hasil survei. Hal ini tentu karena semua kader PDIP terlatih kultur demokrasi terpimpin.
Entah apa maksud dari istilah demokrasi terpimpin yang dimaksud dari masing-masing politisi PDIP itu, yang jelas seolah ada pola untuk kembali memperkenalkan istilah demokrasi terpimpin.
Seperti yang kita ketahui, bahwa konsep demokrasi terpimpin pernah diterapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu, mulailah terlihat meningkatnya sistem otokrasi yang terpusat pada presiden.
Meski demikian, Soekarno mempercayai jika demokrasi terpimpin ini adalah solusi bagi demokrasi parlementer yang saat itu dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahaan secara stabil.
Lebih jauh, bahkan demokrasi demokrasi parlementer dianggap demokrasi liberal yang hanya akan melindungi kapitalisme.
