HomeNalar PolitikMerehabilitasi Kebencian Media Sosial

Merehabilitasi Kebencian Media Sosial

Penghina Bu Iriana bahkan belum sempat kena hukum, tapi akun-akun lain yang menghina Presiden Jokowi muncul kembali. Hoax dan ujaran kebencian ternyata memang lebih dekat dibandingkan urat nadi dan cepat berlipat ganda dibanding ikan mola-mola.


PinterPolitik.com

 

[dropcap size=big]B[/dropcap]aik Kaesang maupun Gibran, mungkin terlihat santai ketika sebuah meme yang menjelekkan ibunya berseliweran di Instagram. Anak pertama Presiden Jokowi itu bahkan secara santai bilang untuk memaafkan saja si penyebar kebencian.

Sebelas dua belas dengan sang kakak, Kaesang juga tak ambil pusing. “Yo orapopo, Mas. Maafkan wae,” begitu tulisnya di Twitter. Beberapa hari kemudian, kita sudah dengar pembuat meme itu ditangkap di belahan Jawa Barat. Terduga yang bernama D (21) ini mengaku kecewa terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Dari kekecewaan yang terpelihara itu, meme dan luapan ujaran kebencian serta hoax terus direproduksi dari gawainya.

Saat D masih dalam proses pemeriksaan di Polres Bandung, ternyata akun-akun baru yang satu aliran dengannya sudah lahir. Kemunculannya sangat cepat dan sporadis layaknya bakteri. Sempat kecewa, namun kepolisan tak lagi kaget melihatnya. Ini adalah kasus hoax dan ujaran kebencan yang kesekian kali dihadapi.

Tapi, apakah perlu pemilik akun-akun baru penghina Jokowi ini harus kembali ditelisik, ditangkapi satu persatu, lalu dijebloskan ke penjara?

Ujaran Kebencian, Tersedia Seperti Heroin

Memberantas akun-akun kebencian yang menghina Jokowi dan keluarganya akan jadi pekerjaan rumah paling sulit. Tak hanya keuletan saja yang dibutuhkan, ketelitian, kesabaran pasti selalu jalan beriringan. Membasmi ujaran kebencian dan hoax yang bertebaran di internet, tak jauh berbeda dengan membasmi narkoba, sebab mereka bekerja dalam kerangka sistem yang sama. Benar sekali, kerangka bisnis.

Baca juga :  Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?
Foto:CNN

Tak akan ada ujaran kebencian dan hoax jika tak ada yang meminta. Layaknya bisnis, mereka dibuat karena adanya permintaan. Penyebar kebencian dan hoax ini bisa kita ibaratkan sebagai bandar narkoba yang tahu pekerjaannya bertentangan dengan hukum. Tapi di sisi lain, ada yang memesan ‘barang’ itu. Bedanya, pihak pemesan ini tidak datang dari seseorang yang berkegantungan, tapi orang yang memiliki kepentingan.

Jika sudah ada kepentingan dan uang, tentu saja racikan paling berbahaya dan ‘sakti’ digunakan. Dengan hoax, SARA diamainkan sedemikian rupa. Tak peduli jika itu merugikan orang lain, asalkan kepentingannya terwujud, nafsunya tunai sudah.

Jika sudah begitu, si pemesan akan ketagihan luar biasa. Satu pihak untung, yang lainnya lega karena hasratnya tertampung. Dari sana, siklus bisnis akan terbentuk dengan sendirinya. Permintaan (hoax dan ujaran kebencian) akan terus datang dan direproduksi selama ada permintaan dan tentu uang di dalamnya.

Direhabilitasi, Bukan Ditangkap?

Pasti sebaran konten hoax dan ujaran kebencian itu membuat kesal setengah mati. Jika bisa memaafkan, namun bohong kiranya jika Ibu Iriana, bahkan kedua putera Jokowi tak kesal melihat hoax datang silih berganti. Tapi,sekali lagi, penyebar ‘racun’ itu tak bisa pula dianggap sebagai orang jahat. Mereka, para pembenci dan pembuan konten itu bisa jadi adalah orang-orang haus kasih sayang yang kurang kuat tanjakan finansialnya.

(foto: KOMPAS)

Bisa jadi, karena tuna asmara, mereka menjelma menjadi anonim dan bebas menghina dan merendahkan orang lain. Ditambah uang, mereka hanya akan menjadi tuna asmara anonim yang giat menyebar benci. Nah, orang-orang seperti ini akan ‘aneh’ jika dijebloskan ke penjara. Sebab konseling dan terapi mental lebih penting untuk kejiwaan mereka.

Baca juga :  Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Jika sudah membawa unsur SARA dalam ujaran kebencian dan hoax, maka undang-undang perlu dibentuk sebab ujaran kebencian dan hoax ini menimbulkan berbagai dampak buruk yang susah untuk dilokalisir. Ujaran kebencian dan  hoax yang dilakukan haters ,tanpa pijakan informasi, data, dan logika yang masuk akal, sangat berbahaya dan tak hanya bisa ditangkal dengan penangkapan dan Surat Edaran Kapolri.

Bisnis konten ujaran kebencian juga harus ditutup sampai ke akarnya. Bisnis serupa akan laris manis di masa depan, terutama di momen-momen politik. Permintaan harus ditutup, jika tidak, jasa penyebaran konten ujaran kebencian dan berita hoax akan terus menerus bermunculan. Jika demikian, apakah kamu mau ikut mendukung? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/A27).

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Jangan Remehkan Golput

Golput menjadi momok, padahal mampu melahirkan harapan politik baru. PinterPolitik.com Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tunai sudah. Kini giliran analisis hingga euforia yang tersisa dan...

Laki-Laki Takut Kuota Gender?

Berbeda dengan anggota DPR perempuan, anggota DPR laki-laki ternyata lebih skeptis terhadap kebijakan kuota gender 30% untuk perempuan. PinterPolitik.com Ella S. Prihatini menemukan sebuah fakta menarik...

Menjadi Pragmatis Bersama Prabowo

Mendorong rakyat menerima sogokan politik di masa Pilkada? Prabowo ajak rakyat menyeleweng? PinterPolitik.com Dalam pidato berdurasi 12 menit lebih beberapa menit, Prabowo sukses memancing berbagai respon....