HomeTerkiniMaraknya Intoleransi di Indonesia

Maraknya Intoleransi di Indonesia

Intoleransi semakin meningkat belakangan ini, terlebih pada masa-masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Situasi yang memanas menciptakan gesekan di dalam masyarakat yang melahirkan konflik. Pemicunya, tak lain issue SARA yang kerap menjadi strategi busuk tim pemenangan para kandidatnya.


PinterPolitik.com

JAKARTA – Bila dicermati, penyebaran isu-isu dan berita bohong semakin marak terutama di media sosial. Berita yang saling menjatuhkan kandidat lawan ini kemudian menciptakan perpecahan. Masyarakat mulai terpecah belah dan parahnya, meluas hingga menimbulkan kebencian dan fitnah yang tidak mendasar.

Menurut Peneliti dari Wahid Institute, Alamsyah M Dja’far, gejala intoleransi yang menyebarkan kebencian di media sosial harus segera dibatasi dan ditindak tegas agar pesan intoleransi tersebut tidak menyebar luas dan memicu tindakan kekerasan.

Senada dengan Alamsyah, pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam, Al Chaidar menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah darurat toleransi. Ini terlihat dari beberapa kejadian di mana aksi – aksi yang dilakukan beberapa ormas mulai meresahkan keberlangsungan dari keutuhan bangsa Indonesia.

Sayangnya, walau perpecahan dan kebencian sudah begitu terlihat namun pemerintah terlihat belum melakukan upaya untuk mengatasinya. Bahkan seolah-olah ada semacam pembiaran intoleransi, karena belum ada tindakan tegas dari pemerintah bagi oknum-oknum yang menyebar fitnah dan hoax ini.

“Pemerintah bisa bertindak cepat mengeluarkan keputusan eksekutif karena apa yang terjadi sekarang sudah merupakan suatu yang darurat. Jangan sampai nilai-nilai kebhinekaan kita hilang karena membiarkan tindakan kelompok-kelompok konservatif, yang akhirnya diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lain yang merasa bisa melakukan hal serupa,” kata Al Chaidar.

Sayangnya hingga saat ini, pemerintah masih belum memberikan tindakan yang signifikan untuk menanggulangi permasalahan ini. Sementara masyarakat sudah mulai resah dan bahkan, banyak pula yang sudah terganggu tali silaturahminya. Cara yang bisa dilakukan masyarakat hanyalah melaporkannya ke kepolisian untuk ditindak. Tapi sampai kapan? (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...