HomeNalar PolitikIsu Agama di Pilkada DKI Putaran Kedua

Isu Agama di Pilkada DKI Putaran Kedua

Menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI putaran kedua, isu agama masih menjadi senjata mujarab bagi salah satu pasangan calon (paslon) untuk menggusur paslon lainnya. Namun masihkah isu SARA ini berlaku bagi warga Ibukota?


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – DKI Jakarta masih mencari sosok gubernur baru yang akan memimpin ibukota ini hingga lima tahun ke depan. Sebab pada Pilkada Serentak 15 Februari lalu, DKI Jakarta masih belum mendapatkan paslon yang mampu mendapatkan jumlah presentase yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei, telah dipastikan bahwa paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mendapat suara tertinggi mengungguli paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (AHY-Sylvi).  Sehingga keduanya berhak bertarung kembali di Pilkada DKI putaran kedua.

Tipisnya selisih suara yang diraih Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, memastikan Pilkada DKI putaran kedua nanti akan bersaing sangat sengit. Jika melirik pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, isu agama begitu kencang dihembuskan hingga banyak warga menjadi antipati terhadap agama tertentu.

Belum lagi berbagai gerakan aksi yang dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang bernuansa politis, begitu sering digelar untuk meraih simpati massa.  Sehingga dipastikan putaran kedua nanti, situasinya akan lebih panas dan isu agama pun akan terus dimanfaatkan untuk menciptakan perlawanan masyarakat kepada Ahok walaupun porsinya tidak sebanyak Pilkada DKI putaran pertama.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya memperkirakan, pertarungan putaran kedua kemungkinan besar akan diwarnai sentimen primordial oleh lawan Ahok. Yunarto mengaku, ia  tidak yakin kalau Anies tidak memanfaatkan isu sentimen primordial sebagai strategi jitu untuk mengalahkan Ahok.

Sedangkan Ahok diperkirakan akan tetap menggunakan cara kampanye dengan penjabaran program kerja nyata ke masyarakat dan tidak terpengaruh dengan isu agama atau SARA. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil suara Ahok-Djarot yang mendapat perolehan suara 43,19 persen, mengungguli suara Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Hasil tersebut seakan memberi tahu bahwa masyarakat DKI Jakarta lebih melihat program kerja dan tidak terpengaruh dengan isu agama.

Baca juga :  Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Namun potensi konflik tetap tinggi, untuk mencegah terjadinya konflik yang diakibatkan dinamika politik yang dibumbui dengan isu SARA, maka pemerintah perlu kerja keras bersama masyarakat untuk melakukan pencegahan. Karena bagaimanapun, Pilkada adalah pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, bukan perang untuk menjatuhkan kubu lawan dengan segala cara. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...