“2019 dia masukin (harta kekayaan) Rp1,6 miliar, 2020 dia masukin persis angkanya sama. Jadi lagi kita lihat nih jangan-jangan copas,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Kavling C1, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Pahala menduga Sarjono Turin tak jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Ditambah, Pahala menyebut Sarjono tak menyampaikan LHKPN pada 2021. Kemudian di tahun 2022 Sarjono melaporkan namun dirasa Pahala ada yang kurang.

“2021 dia enggak masukin (laporan), 2022 dia masukin tapi kurang surat kuasa anak. Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang, (di laman elhkpn.kpk.go.id) hartanya Rp2 miliar,” kata Pahala.

Dari LHKPN terbaru yang dilaporkan Sarjono, menurut Pahala ada yang aneh soal pemilikan tanah seluas 77 meter namun harganya hanya Rp2 jutaan di Tangerang. Selain itu, ada juga tanah seluas 123 meter seharga Rp4 juta.

“Nah yang ditanya kok ada 77 meter tapi harganya Rp 2 jutaan. Itu beliau naruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa, dan tidak pernah diupdate sama sekali berapa NJOP nya, berapa nilai wajarnya,” kata Pahala.

Menurut Pahala, ada kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa langsung Sarjono di KPK untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut.

“Baru kita cek dulu di dalam. Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini kenapa ini nilainya segini,” kata Pahala.

Rincian LHKPN Sarjono

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Selasa (5/9/2023), Sarjono tercatat memiliki harta sebesar Rp2.107.555.082. Harta itu dia laporkan pada Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Sarjono tercatat melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jambi, Tangerang, dan Bogor senilai Rp1.061.791.000.

Berikut rinciannya:

Tanah Seluas 410 m2 di Jambi Rp15 juta
Tanah Seluas 354 m2 di Jambi Rp12 juta
Tanah Seluas 123 m2 di Tangerang Rp4 juta
Tanah Seluas 77 m2 di Tangerang Rp2.079.000
Tanah Seluas 202 m2 di Tangerang Rp9.696.000
Tanah Seluas 100 m2 di Tangerang Rp4.800.000
Tanah Seluas 192 m2 di Tangerang Rp9.216.000
Tanah Seluas 432 m2 di Jambi Rp30 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Tangerang Rp400 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di Jambi Rp40 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta 125.000.000
Tanah Seluas 650 m2 di Bogor Rp135 juta
Tanah Seluas 700 m2 di Bogor Rp150 juta

Sementara alat transportasi Sarjono melaporkan memiliki tiga mobil dan dua motor senilai Rp895 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp10.800.000. Kas dan setara kas sebesar Rp139.964.082. Jadi total harta yang dia laporkan senilai Rp2.107.555.082.

PinterPolitik.com

“When the rich wage war, it’s the poor who die”.

::Jean-Paul Sartre::

Propaganda memang jadi bagian yang tak terpisahkan dari perang. Media Spanyol El Pais misalnya menyebut adanya perbedaan klaim korban jiwa antara yang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina, Rusia, dan yang dikeluarkan oleh UNHCR, menunjukkan adanya upaya membangun narasi atau propaganda. Sebagai catatan, klaim korban jiwa paling besar memang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina, sementara Rusia cenderung lebih sedikit, demikianpun data dari UNHCR.

Konteks angka dan data ini penting karena dunia saat ini ada dalam kondisi yang disebut sebagai hyper numerical world of quantification – sebutan untuk kondisi ketika besaran angka cenderung mempengaruhi cara pandang atau persepsi masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa besaran korban akan menentukan bagaimana masyarakat dunia melihat konflik yang terjadi di Ukraina ini.

Tidak heran banyak yang kemudian menilai bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini sebetulnya punya tujuan dalam konteks pembentukan narasi, selain sekedar perang yang bertujuan benar-benar untuk menguasai wilayah negara. Pandangan ini tentu saja menarik mengingat isu global utama yang dibicarakan selama setidaknya 2 tahun terakhir adalah pandemi Covid-19.

Covid-19 memang mengetengahkan satu persoalan besar, yakni bahwa pemerintah negara-negara di dunia cukup rapuh berhadapan dengan isu kesehatan global. Ini bukan hanya terkait dengan masalah sistem kesehatan itu sendiri, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

Jika demikian, benarkah narasi besar invasi Rusia ke Ukraina sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk menggeser isu dari Covid-19 menuju ke isu perang yang punya relasi dengan posisi negara sebagai sentral power utama?

Perubahan Agenda

Menyebut bahwa perang di Ukraina sebagai bagian dari upaya menggeser agenda sebetulnya tidak berlebihan. Pasalnya, perang tersebut berhasil mengisi hampir semua ruang-ruang pemberitaan, sehingga sedikit banyak menggeser isu Covid-19.

Jika ditelusuri secara mendalam, Covid-19 memang melahirkan banyak narasi baru yang tidak sedikit mendorong perubahan atau reformasi dalam segala bidang kehidupan manusia. Salah satu yang mungkin banyak mengundang perhatian adalah ide tentang The Great Reset yang didorong oleh World Economic Forum, utamanya oleh sang pendiri, Klaus Schwab.

Pemikiran tentang The Great Reset memang dituangkan dalam buku yang ditulis Schwab bersama Thierry Malleret dengan judul Covid-19: The Great Reset. Dalam bukunya ini, Schwab membahas bagaimana proses reset atau mengatur ulang aspek-aspek kehidupan manusia itu dilakukan mulai dari bidang pendidikan, kontrak sosial, kondisi pekerjaan, hingga pemanfaatan teknologi.

Schwab bahkan mengidealkan sebuah perubahan total dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara mikro maupun makro. Beberapa kebijakan yang didorong antara lain terkait pengaturan terhadap pasar agar menghasilkan outcomes atau hasil yang lebih adil. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dalam pembuatan kebijakan terkait pajak, kebijakan fiskal, subsidi, juga termasuk hak-hak kekayaan intelektual.

Kemudian akan ada juga stimulus ekonomi bagi masyarakat bawah, sehingga kondisi kesulitan yang terjadi pasca Covid-19 bisa diatasi dengan lebih baik. Lalu, ada juga poin terkait pemanfaatan teknologi yang muncul seiring revolusi industri 4.0.

Pemikiran Schwab ini bisa dibilang menjadi bagian dari upaya untuk mereformasi sistem kapitalisme yang sudah ada dan tengah berjalan. Namun, gagasan ini mendapatkan penolakan dari kelompok kanan konservatif. Mereka menganggapnya sebagai upaya yang cenderung Marxist dan kekiri-kirian.

Berbagai teori konspirasi yang berkembang juga menuduh bahwa pandemi ini menjadi jalan agar masyarakat semakin bisa dikontrol, utamanya oleh kelompok bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Nah, narasi kerapuhan negara dan pentingnya kapitalisme direvisi ini kemudian digeser oleh perang. Kebalikan dari Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina justru mengembalikan sentral kekuatan politik utama kepada negara. Negara seolah kembali ke posisi tradisionalnya sebagai satu-satunya entitas berdaulat yang menentukan segala sesuatu.

Konteks perubahan narasi ini penting, mengingat opini publik punya efek yang ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan negara. Jerman misalnya, yang setelah Perang Dunia II dikenal sebagai negara yang cenderung ada di posisi pacifist atau menghindari konflik, kini mulai melihat pentingnya anggaran pertahanan ditingkatkan.

Kanselir Jerman Olaf Scholz telah meluncurkan komitmen peningkatan anggaran pertahanan hingga 2 kali lipat pasca invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan, setiap tahunnya kenaikan anggarannya akan mencapai 2 persen terhadap keseluruhan Gross Domestic Product (GDP) Jerman. Hal ini diprediksi akan terjadi pula pada negara-negara yang lain.

Fenomena ini jelas menunjukkan perubahan arah kebijakan negara yang signifikan. Dalam kondisi Covid-19 dan tak ada perang, peningkatan anggaran pertahanan tentu saja akan dianggap sebagai kebijakan yang tidak produktif.

Apalagi, globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi internasional telah menciptakan iklim hubungan internasional yang cenderung kondusif dan dipenuhi kerja sama. Namun, hal tersebut kini dilihat secara berbeda seiring munculnya ketakutan perang bisa merembet ke belahan bumi lain.

We Are Flies to Wanton Boys

Perubahan narasi yang mempengaruhi perilaku negara dan keseluruhan kondisi internasional ini sebetulnya sesuai dengan intisari pemikiran tentang opini publik atau public opinion. Walter Lippmann dalam bukunya Public Opinion menyebutkan bahwa agenda politik yang dibentuk lewat pemberitaan media sering melahirkan apa yang disebut complex reality atau realitas kompleks yang punya tujuan atau ujung tertentu.

Setiap narasi yang ditampilkan pada akhirnya memang berujung pada kepentingan tertentu, baik yang digariskan oleh aktor personal tertentu, maupun sekelompok orang tertentu. Pada titik ini, walaupun kemudian jadi terkesan konspiratif, bisa dipastikan bahwa setiap agenda yang ditampilkan punya tujuan akhir tertentu dan menjadi pembuktian bahwa benturan kepentingan antara orang-orang berkuasa bisa saja terjadi.

Ini juga menjadi pembuktian isu tentang ketimpangan – baik dalam konteks sosial-ekonomi maupun dalam hal informasi dan kepentingan – antara kelompok orang berkuasa tertentu dengan masyarakat menengah ke bawah pada umumnya.

Ibaratnya seperti yang ditulis oleh William Shakespeare dalam karyanya King Lear ketika mengibaratkan kekuasaan dan ketidakberdayaan seperti perbandingan antara dewa-dewa dengan lalat. Demikian Shakespeare menulis: “As flies to wanton boys are we to the gods. The kill us for their sport”.

Kata-kata ini pernah dipakai oleh legenda sepak bola asal Prancis yang pernah memperkuat Manchester United, Eric Cantona, ketika menyampaikan sambutannya dalam salah satu acara pemberian penghargaan. Cantona mengkritik kapitalisme ekonomi yang telah masuk ke sepak bola dan mengontrol aspek permainan tersebut.

Dalam sudut pandang yang berbeda, mungkin apa yang disebut oleh Cantona ini bisa digunakan juga untuk melihat berbagai agenda yang ada dalam Covid-19 maupun dalam invasi yang dilakukan Rusia atas Ukraina. Bagaimanapun juga, tidak ada hal yang kebetulan terjadi di dunia ini.

Yang jelas, seperti kata Jean-Paul Sartre di awal tulisan ini, perang yang dimulai oleh sekelompok orang kaya dan berkuasa hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, sudah selayaknya perang tidak pernah dipertimbangkan untuk terjadi lagi. (S13)

PinterPolitik.com

“We are not makers of history. We are made by history.” – Martin Luther King Jr., aktivis asal Amerika Serikat (AS)

Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) merupakan sosok politikus dan pejabat yang kerap mengekspresikan kecintaannya kepada Republik Indonesia (RI). Bagaimana tidak? Kala menjadi calon presiden (capres) pada tahun 2019 lalu, Prabowo acap kali menyinggung ketidakadilan yang timbul di negeri ini akibat kepentingan-kepentingan asing.

Tak ayal apabila label-label seperti anti-asing, nasionalis, hingga super-nasionalis sering dilekatkan pada dirinya. Mungkin, visi nasionalis ala Prabowo ini sejalan dengan pemahamannya soal bidang pertahanan – di mana sang Menhan menilai adanya ancaman-ancaman dari luar Indonesia yang bisa saja datang.

Namun, kecintaan Prabowo pada republik ini tidaklah datang tiba-tiba ketika harus berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 guna menantang petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini bisa dilihat dari bagaimana mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut sering kali menggunakan frasa “Indonesia Raya” di banyak kesempatan.

Partai politik yang didirikannya pada tahun 2008 silam, misalnya, memiliki nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tidak hanya nama partai, frasa itu juga lagi-lagi diselipkan oleh Prabowo dalam judul karya bukunya seperti Membangun Kembali Indonesia Raya (2009).

Ternyata, frasa “Indonesia Raya” yang tampaknya sangat disukai oleh Prabowo ini memiliki sejarah yang panjang. Nama Partai Gerindra sendiri, misalnya, ternyata terinspirasi dari nama partai politik lain yang dulu pernah eksis, yakni Partai Indonesia Raya (Parindra).

Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa Gerindra adalah anak dari Parindra – sebuah partai politik yang ikut didirikan oleh kakek Prabowo yang bernama R.M. Margono Djojohadikusumo bersama sejumlah tokoh pentolan lainnya, seperti Dr. Soetomo dan Mohammad Husni Thamrin. 

Tentunya, nama “Indonesia Raya” yang menginspirasi Prabowo ini memiliki makna tertentu di baliknya. Dari sini, pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa Prabowo akhirnya mengambil nama ini? Kemudian, bagaimana sejarah yang terjadi seputar konsep “Indonesia Raya” ini?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari “Indonesia Mulia” Menuju “Indonesia Raya”

Mengacu pada buku karya M.C. Ricklefs yang berjudul A History of Modern Indonesia Since C. 1200, berdirinya Parindra sendiri dimulai dengan penggabungan dua organisasi yang bercorak budaya Jawa, yakni Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia – sebuah kelompok belajar yang didirikan Seotomo pada 1930 di Surabaya, pada Desember 1935. 

Parindra sendiri berdiri ketika banyak upaya anti-kolonial yang non-kooperatif gagal – seperti dengan bubarnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) setelah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Namun, bila dibandingkan dengan organisasi politik lainnya, ada hal yang unik dari Parindra, yakni inspirasi-inspirasi yang diambil dari kekuatan-kekuatan fasis yang eksis pada masa itu seperti Jerman Nazi ala Adolf Hitler dan Kekaisaran Jepang. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan resmi, anggota-anggota Parindra melakukan sikap hormat ala Nazi – atau yang dikenal sebagai Roman salute.

Menjadi masuk akal apabila Parindra dengan mudah terinspirasi dengan paham fasis ala Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang. Aboeprijadi Santoso dalam tulisannya di Inside Indonesia yang berjudul Gerindra and ‘Greater Indonesia’ menjelaskan bahwa, pada tahun 1920-an hingga 1930-an, banyak intelektual Indonesia memiliki simpati tersendiri terhadap gaya kepemimpinan Hitler – bahkan fasisme merebak bagaikan sebuah ide yang nge-tren.

Untuk memahami jalan pikiran Soetomo dan kawan-kawan, mungkin juga perlu dipahami apa itu konsep “Indonesia Mulia”. Konsep ini merupakan buah pemikiran Soetomo yang menilai Indonesia harus lebih dari sekadar merdeka – yakni untuk menguasai mimpi dan takdir bangsa Indonesia untuk tanah dan rakyatnya.

Dalam tulisannya yang berjudul Kuwajiban lan Gamelan, Soetomo menjelaskan bahwa setiap elemen masyarakat Indonesia harus bekerja sesuai perannya masing-masing untuk mewujudkan Indonesia Mulia. Dengan menggunakan analogi orkestra gamelan Jawa, pendiri Parindra itu menilai bahwa setiap pemain memiliki peran untuk menciptakan harmoni.

Inilah mungkin mengapa Soetomo dan Parindra lebih berfokus pada bagaimana membangun keadaan sosial dan ekonomi kelompok pribumi Indonesia, yakni dengan menerapkan sejumlah gebrakan. Beberapa gebrakan yang dilakukan Parindra di antaranya adalah dengan membentuk bank pribumi pertama yang bernama Bank Nasional Indonesia dan perusahaan asuransi pribumi pertama yang bernama Bumi Putra, termasuk juga meningkatkan kesehatan – mengingat Soetomo merupakan seorang dokter.

Baca Juga: Mencari Jejak Nazi di Indonesia

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Lantas, apa hubungannya Prabowo dengan Parindra? Tokoh penggerak Parindra bukanlah hanya Soetomo dan Thamrin, melainkan juga Margono. Berdasarkan catatan stenografi atas sebuah diskusi yang diadakan oleh Sanyo Kaigi (Dewan Penasihat Pemerintah) pada 8 Januari 1945, kakek dari Prabowo tersebut merupakan seorang ekonom yang bekerja untuk Kadipaten Mangkunegaran dan berfokus pada sejumlah persoalan tani dan pangan.

Bukan tidak mungkin, dengan sumbangsih Margono di Parindra, warisan pemikiran ini pun berlanjut kepada Gerindra – mengingat Partai Gerindra sendiri mengakui adanya inspirasi nama dari organisasi yang didirikan oleh Soetomo tersebut. Ini juga dilihat dari bagaimana Prabowo dan Gerindra – dengan narasi-narasi nasionalisnya – mengusung sumbangsih mereka di bidang pangan.

Terlepas dari warisan nama dan nilai yang diturunkan dari Parindra kepada Gerindra, ada pertanyaan lain yang masih belum benar-benar terjawab. Apa sebenarnya arti konsep “Indonesia Raya”? Mengapa konsep nasionalis ini bisa jadi masih berdampak hingga saat ini?

Bakat Ekspansionis Indonesia?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada tahun 1910-an hingga tahun 1930-an, banyak kalangan terdidik di Indonesia terinspirasi dengan gerakan-gerakan fasis yang berkembang di Eropa. Nasionalisme serupa akhirnya melahirkan organisasi dan partai politik seperti Parindra.

Namun, Parindra bukanlah satu-satunya organisasi yang mengamini paham-paham nasionalis – atau bahkan ultra-nasionalis. Salah satunya adalah seorang tokoh dan politisi yang bernama Mohammad Yamin. 

Bila Soetomo memiliki konsep “Indonesia Mulia” – di mana masyarakat Indonesia telah memiliki kontrol penuh atas mimpi dan takdirnya, Yamin yang sebelumnya bergabung di Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) – organisasi nasionalis yang cenderung bersayap kiri – memimpikan berdirinya “Indonesia Raya”.

Bernard K. Gordon dalam tulisannya yang berjudul The Potential for Indonesian Expansionism menjelaskan bahwa konsep ini sempat mengemuka di kalangan intelektual nasionalis Indonesia. Konsep ini – bila mengacu pada apa yang diimpikan oleh Yamin – merupakan sebuah negara Indonesia yang wilayahnya mencakup delapan kelompok pulau yang terdiri atas Pulau Jawa, Pulau Kalimantan (termasuk bagian utara), Pulau Sumatera, Irian Barat (Papua), Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi, dan Semenanjung Melayu.

Baca Juga: Gerindra dan Absolutisme Kuasa Prabowo

 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dengan konsep ini, menjadi masuk akal apabila pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto memiliki sejarah yang mana melakukan invasi dan serangan ke sejumlah wilayah tersebut – seperti Operasi Trikora (1961-1962), Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966), dan Operasi Seroja (1975). Namun, beberapa wilayah tersebut menjadi wilayah milik Malaysia (dulu Malaya), Brunei, Singapura, dan Timor Leste kala Republik Indonesia berdiri.

Mimpi dan sejarah “Indonesia Raya” ini bukan tidak mungkin berpengaruh pada isu-isu keamanan bagi negara-negara bertetangga dengan Indonesia. Pasalnya, bak Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang, Indonesia dinilai memiliki bakat untuk menjadi negara yang ekspansionis – berambisi untuk mengembangkan wilayah.

Singapura, misalnya, baru-baru ini ternyata dinilai mengecoh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam kesepakatan terbaru terkait flight information region (FIR) di Kepulauan Riau. Kabarnya, Singapura masih memegang kendali atas sejumlah area di FIR tersebut dengan ketinggian 0-37.000 kaki – dinilai menjadi krusial bagi keamanan Singapura sebagai negara hub di Asia Tenggara.

Menjadi masuk akal apabila Singapura masih harus waspada akan kemungkinan-kemungkinan terburuk – mengingat masa lalu ekspansionis Indonesia. Memori akan nama Usman-Harun, misalnya, masih menjadi memori kelam karena kedua marinir tersebut melakukan serangan bom tepat di jantung Singapura – tepatnya di MacDonald House – yang menewaskan sejumlah warga sipil pada tahun 1965 silam.

Bagaimana pun, berdasarkan pendekatan konstruktivis dalam kajian Hubungan Internasional, negara melihat satu sama lain berdasarkan identitas yang telah dibangunnya sejak dulu. Kathrin Bachleitner dalam bukunya yang berjudul Collective Memory in International Relations menjelaskan bahwa memori kolektif seperti ini akan menjadi panduan bagi negara-negara dalam mengarungi politik internasional dari waktu ke waktu.

Meski begitu, di masa kini, mungkin para intelektual nasionalis seperti Soetomo hingga Yamin tidak lagi eksis. Namun, bukan tidak mungkin, cara pandang serupa masih menjadi warisan yang terus diturunkan pada Indonesia yang berdiri di masa kini.

Lagipula, seperti kutipan di awal tulisan, sejarah turut membentuk siapa diri kita di masa kini dan, bahkan, juga berpengaruh di masa mendatang. Dari masa lalu, kita bisa belajar dan mengambil inspirasi. Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: Mencari Eksepsionalisme Indonesia ala Jokowi

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m a warrior for the middle class”.

::Barack Obama::

Di era-era awal kekuasaan Shogun Tokugawa pada abad ke-16, sebuah kelas sosial muncul di masyarakat Jepang. Kelompok ini disebut sebagai chōnin. Mereka adalah kelompok warga kota yang umumnya berprofesi sebagai pedagang, seniman dan pengrajin.

Karena berada di tengah antara kelompok rakyat bawah dengan kelompok para bangsawan, chōnin mempengaruhi banyak perubahan secara kultural yang terjadi di Jepang. Mereka menjadi kelompok yang mendobrak social barrier relasi antar kelas yang terkungkung hierarki dalam masyarakat Jepang. Dalam dunia modern saat ini, chōnin inilah yang dikenal sebagai kelompok kelas menengah alias middle class.

Nyatanya, perdebatan tentang pengaruh kaum kelas itu sendiri menjadi narasi politik yang punya wajah di berbagai komunitas masyarakat lain. Di masyarakat Barat, Friedrich Engels – tokoh pemikir yang dekat dengan Karl Marx – pernah mengklasifikasikan kelompok kelas menengah sebagai kelas sosial yang ada di antara kelompok bangsawan atau nobility dengan kelompok pekerja atau petani.

Seiring perjalanan waktu, kelompok yang kemudian disebut sebagai new bourgeoisie ini punya posisi yang sangat kuat mempengaruhi jalannya politik dan ekonomi di sebuah negara. Revolusi Prancis di abad ke-18 misalnya, dimotori oleh kaum kelas menengah ini. Karena posisinya yang ada di tengah, kelompok kelas menengah ini banyak kali menjadi mayoritas dari masyarakat.

Nah, beberapa waktu terakhir ini perdebatan soal posisi kelas menengah ini kembali mencuat ke permukaan lagi. Ini terkait kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh banyak negara yang dianggap lebih mengarah pada kepentingan kelompok kelas menengah ini.

The Economist misalnya, beberapa waktu lalu menurunkan tajuk The Bossy State – negara atau pemerintah yang bersikap seperti bos. Ini terkait kebijakan ekonomi yang dianggap tak berpihak lagi pada kelompok pengusaha, tapi mengarah lebih ke kelas di bawahnya. Tidak jarang kebijakan-kebijakan itu mengarah pada intervensi ke pasar bebas. Kerangka utamanya adalah mencampuri pasar dan kebijakan ekonomi yang dibuat.

Baca juga: Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara

Di Amerika Serikat misalnya, Presiden Joe Biden disebut mendorong agenda proteksionisme lunak, subsidi industri dan pembuatan regulasi baru yang disebut membuat pasar bebas menjadi lebih “aman” bagi kelompok kelas menengah.

Sementara di Tiongkok, Presiden Xi Jinping punya agenda yang disebut sebagai common prosperity yang disebut berutujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi semua masyarakat – kebijakan yang lagi-lagi akan menguntungkan kelompok kelas menengah ke bawah.

Adapun di Indonesia, Presiden Jokowi juga terlihat menggunakan pola kebijakan yang sama, misalnya ketika mengeluarkan larangan ekspor beberapa komoditas seperti batu bara. Dalam perspektif ekonomi-politik, kebijakan yang demikian jelas menjadi intervensi terhadap mekanisme demand dan supply dalam pasar bebas.

Dari sudut pandang pengusaha dan kelompok kelas atas, kebijakan ini tentu merugikan mereka. Namun, bagi kelas di bawah yang menikmati listrik dan layanan dari negara, kebijakan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri ini tentu menjamin kepentingan kelas menengah dan bawah.

Tentu pertanyaannya adalah benarkah ada gerakan makin menguatnya kelompok kelas menangah? Lalu akan seperti apa dampaknya terhadap Indonesia nantinya?

Indonesia Menuju The Bossy State?

Tajuk bossy state yang dikeluarkan oleh The Economist muncul bukan tanpa alasan. Ketika pemerintah menerapkan intervensi terhadap pasar lewat kebijakan-kebijakan tertentu, maka jelas pasar dan ekonomi negara akan “digiring” menuju satu titik tertentu. Ibaratnya, pemerintah menjadi bos yang duduk di kursi belakang mobil dan memerintahkan supir untuk mengemudikan kendaraan menuju satu titik tertentu.

Paham intervensi atau interventionism itu sendiri juga punya cakupan yang luas. Umumnya diartikan sebagai keterlibatan pemerintah yang makin luas – khususnya dalam bidang ekonomi – untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Karena posisi pemerintah sebagai entitas yang mendapatkan legitimasi untuk “memaksa” sebuah kebijakan dijalankan oleh masyarakat, maka intervensi itu bisa terjadi lewat adanya aturan-aturan tertentu yang bersifat memaksa.

Dilihat dari tujuannya, interventionism punya tujuan untuk mencegah efek samping berkelanjutan dari pasar bebas yang tak terkontrol, misalnya terkait ketimpangan sosial dan ekonomi. Istilah inilah yang kemudian menjadi “musuh” bagi pendukung gagasan kapitalisme pasar bebas yang menghendaki adanya pemisahan antara pemerintahan dengan ekonomi dan ingin agar pemerintah tak ikut camput dalam urusan ekonomi.

Salah satu contoh garis ekonomi intervensionis itu pernah diupayakan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe saat memimpin Jepang. Programnya dikenal dengan sebutan Abenomics yang secara garis besar isinya memuat langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan pemerintah terhadap pasar.

Dalam tajuk yang berbeda, konteks intervensi ini bisa dilihat dari narasi yang dibuat oleh para pemimpin dunia yang hadir dalam World Economic Forum pada pertengahan tahun 2020 lalu. Mereka menyebut bahwa kapitalisme ekonomi global perlu diatur ulang dalam tajuk The Great Reset dan diarahkan menuju sistem ekonomi yang lebih sosialis.

Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, arahnya memang cenderung tak berpihak pada kelompok kelas atas dan cenderung menyasar ke kepentingan kelas menengah dan bawah. Secara khusus, kelompok kelas menengah bisa menjadi bagian yang paling merasakan dampaknya.

Pasalnya, laporan yang dibuat Pew Research Center menyebutkan bahwa kelompok kelas menengah adalah yang paling terdampak dari pandemi Covid-19. Banyak dari kelompok kelas menengah yang turun menjadi kelompok miskin sepanjang pandemi. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kelas menengah dunia turun mencapai 54 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, memang bisa dipastikan ada relasi secara tidak langsung antara efek pandemi terhadap kelompok kelas menengah dan perubahan perilaku negara yang menjadi makin menuju ke intervensionisme. Konteksnya akan makin menarik kalau ditarik ke persoalan politik, termasuk ke konteks elektoral.

Kelas Menengah Adalah Kunci

Dalam ilmu Matematika, ada istilah yang dikenal sebagai fungsi Gaussian atau Gaussian function. Ini adalah model perhitungan yang membentuk kurva lonceng Gauss – sebuah garis fungsi berbentuk lonceng dengan kecenderungan makin tinggi nilainya di bagian tengah. Jika diadopsi ke persoalan kelas dalam masyarakat, kurva lonceng Gauss ini menjadi gambaran bahwa masyarakat kelas menangah atau yang ada di tengah, menempati porsi yang terbesar dari keseluruhan populasi.

Memahami konteks jumlah kelas menengah yang besar ini menjadi hal yang penting. Pasalnya, kelas menengah umumnya diidentikkan dengan kelompok yang terdidik, melek teknologi informasi dan komunikasi, serta secara ekonomi bisa cepat mengalami up and down.

Dengan demikian, memang tak perlu heran jika kebijakan yang dibuat pemerintah – baik itu intervensi pasar dan yang lainnya – adalah bagian dari upaya menjamin posisi kelompok yang di tengah ini.

Dalam konteks kontestasi elektoral, keberadaan kelas menengah ini harus jadi catatan bagi siapapun yang ingin maju, katakanlah misalnya di Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, jika mampu menganalisis kebutuhan kelas menengah, maka jaminan untuk memenangkan hati pemilih menjadi lebih besar.

Pada akhirnya, tidak salah untuk menyebut kelas menengah – yang awalnya dipandang sebelah mata di model masyarakat dual kelas – kini menjadi kelas masyarakat yang punya efek besar dan menentukan. Dengan demikian, seperti kata-kata Obama di awal tulisan ini, bahwa kesuksesannya sebagai pemimpin tidak lepas dari perjuangannya untuk kepentingan kelas menengah. Sebab, tak penting lagi apakah negara itu menjadi bossy atau tidak selama ia mampu menjadi jembatan pemenuhan kepentingan bersama masyarakat. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Jokowi is providing a model of good governance from which the rest of the world can learn,” – Profesor Kishore Mahbubani, dalam The Genius of Jokowi

Pukul 11 malam, suasana menjadi sedikit hangat di kedai kopi Pak Harto. Dua pelanggan setianya, Andi dan Said terlibat perdebatan. Pagi harinya, Andi membaca tulisan Profesor Kishore Mahbubani di Project Syndicate yang berjudul The Genius of Jokowi. Andi memaparkan berbagai pujian Prof. Mahbubani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai dari panggilan jenius, hingga menyebut pemerintahan dijalankan secara efektif.

Yang paling menarik, pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS). Ya, dengan AS, negara adidaya yang begitu powerful dan disegani. Berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang belum mendapat pengakuan dominan di Partai Republik, pemerintahan Jokowi justru berhasil menggandeng saingannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk ke dalam pemerintahan.

Bayangkan saja, sebanyak 78 persen Republikan belum mengakui legitimasi kemenangan Biden. Sementara Jokowi, saat ini berhasil membangun koalisi terbesar sejak Reformasi. “Benar-benar politisi hebat Pak Jokowi itu,” ungkap Andi.

Andi juga mengutip pernyataan Mahbubani yang meminta berbagai negara meniru pemerintahan Jokowi yang berjalan efektif. Dan yang terpenting, berbagai kebijakan utama, seperti infrastruktur dan Omnibus Law turut mendapat apresiasi dari dosen praktik kebijakan publik Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore ini.

Baca Juga: Kenapa Jokowi Bisa Jadi Presiden?

Ya, seperti yang mudah ditebak, Said tidak setuju dengan pemaparan Andi. “Jangan-jangan Prof. itu dibayar,” kata Said.

“Dia kan orang luar, mana mungkin dia tahu seluk beluk negara kita. Dia incer kursi BUMN kayaknya itu,” lanjut Said sinis.

Jawaban-jawaban seperti Said, banyak kita temukan pada komentar unggahan infografis PinterPolitik di Instagram. Banyak warganet tidak senang dengan analisis Mahbubani. Yang patut disayangkan, ketidaksukaan yang ada kebanyakan berasal dari sentimen atau perasaan tidak senang semata atas pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, dalam tulisan ini, penulis akan mencoba membedah tulisan The Genius of Jokowi dari Mahbubani dengan berimbang dan menggunakan variabel-variabel yang relevan.

Penulis juga akan memberi kesimpulan apakah Presiden Jokowi dapat disebut sebagai politisi jenius atau tidak berdasarkan poin-poin yang dikemukakan Mahbubani.

Pujian-pujian Mahbubani

Dalam artikel The Genius of Jokowi, setidaknya ada enam poin pujian yang dikemukakan Mahbubani. Pertama, capaian-capaian statistik. Sebelum Jokowi menjabat pada 2014, koefisien gini ketimpangan kekayaan Indonesia terus meningkat, dari 28,6 pada 2000 menjadi 40 pada 2013. Koefisien kemudian menurun menjadi 38,2, yang mana ini merupakan penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun.

Di bawah pemerintahan Jokowi, juga terjadi peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks Doing Business Bank Dunia – dari peringkat 120 pada 2014 menjadi peringkat 73 pada 2020. Menurut Mahbubani, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi jika pandemi Covid-19 tidak menghantam dengan keras.

Kendati demikian, pemerintahan Jokowi bergerak cepat. Meskipun pada awalnya terdapat berbagai sinisme atas kemampuan vaksinasi, Indonesia justru mampu mengamankan 175 juta dosis vaksin. Jumlah vaksinasi Indonesia bahkan menempati peringkat keenam dunia.

Kedua, Mahbubani memuji keberanian Jokowi untuk membangun infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan raya di seluruh Indonesia, rencana pembangunan berbagai jalur kereta api – seperti jalur Banda Aceh hingga Lampung sepanjang 2.000 km, hingga geliat pembangunan jalan tol yang bahkan mencapai lebih dari 700 km di Pulau Jawa.

Ketiga, Jokowi dinilai terampil dalam membangun koalisi. Atas capaian ini, pemerintahan Jokowi berhasil mengesahkan Omnibus Law untuk mendorong laju bisnis dan investasi.

Baca Juga: Mudah Membaca Logika Kekuasaan Jokowi

Keempat, mantan Wali Kota Solo ini dinilai mampu menyatukan kembali negara secara politik. Seperti yang diketahui, sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, polarisasi politik di Indonesia begitu kuat dan mengental. Namun secara mengejutkan, Jokowi berhasil merangkul lawannya di Pilpres 2019, yakni Prabowo dan Sandiaga. Jokowi juga dinilai berhasil membangun partai-partai Islam menjadi lebih inklusif.

Sebagai pembanding, Mahbubani menyinggung Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang justru memperdalam perpecahan di negeri Samba. Lebih jauh, Jokowi juga disandingkan dengan kondisi politik Amerika Serikat saat ini.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, berbeda dengan pemerintahan Biden yang belum mendapatkan legitimasi dari 78 persen Republikan, hampir semua parpol di Indonesia justru menunjukkan diri ingin berada di lingkar Istana.

Saat ini hanya tersisa Partai Demokrat dan PKS di barisan oposisi. Namun, di berbagai gestur, Demokrat pernah menunjukkan sikap mendua karena beberapa kali berusaha mendekat. Keputusan berada di barisan oposisi mungkin karena kegagalan manuver pendekatan.

Kelima, kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sulit diperintah di dunia. Negara ini begitu terpecah, memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan keragaman etnis yang sulit ditandingi.

Keenam, Jokowi disebut bijak secara geopolitik. Alih-alih memilih antara AS dan Tiongkok, mantan Wali Kota Solo ini justru mamainkan politik perimbangan yang baik. Dalam jawabannya kepada Mahbubani, Jokowi menyebut telah mendorong negeri Paman Sam untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia karena investasi negeri Panda telah jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir ini.   

Melepas Sentimen yang Ada

Dari keenam poin tersebut, ada empat poin yang menurut hemat penulis tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut, yakni poin pertama, kedua, ketiga, dan keenam. Poin pertama dan kedua merupakan fakta objektif atau capaian statistik yang tidak terbantahkan. Suka atau tidak, memang Presiden Jokowi mampu mewujudkan angka-angka tersebut.

Lalu poin ketiga, faktanya, koalisi Jokowi saat ini memang yang terbesar sejak Reformasi. Ben Bland yang menulis buku Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia, dalam tulisan terbarunya Has Joko Widodo’s Power Peaked in Indonesia? di Foreign Policy juga menyebut saat ini sebagai puncak kekuatan politik Jokowi.

Menariknya, ketika terpilih sebagai RI-1 pada 2014, Bland sempat duduk berdiskusi dengan Jokowi untuk membahas rumor pemakzulan dirinya dari parpol oposisi yang saat itu dominan di Parlemen. Namun sekarang, mantan Wali Kota Solo ini justru mampu mengumpulkan dan mengonsolidasi parpol oposisi di sekitarnya.

Sementara poin keenam, sebelum Mahbubani, telah banyak akademisi yang membahas kemampuan Jokowi dalam menyeimbangkan pengaruh AS dan Tiongkok. Natasha Hamilton-Hart dan Dave McRae dalam tulisannya Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence, misalnya, dengan jelas menjabarkan persoalan ini.

Tidak seperti Said yang menolak analisis Mahbubani secara mentah, kita perlu objektif dalam mengapresiasi capaian yang ada.

Kritik untuk Mahbubani

Dalam hemat penulis, perdebatan perlu kita lakukan pada poin keempat dan kelima. Dalam poin keempat, Mahbubani tampaknya kurang jeli dalam melakukan analisis. Pasalnya, bukan Jokowi yang bermanuver menggandeng Prabowo, melainkan itu adalah buah dari pergerakan kelompok Teuku Umar (Megawati Cs), khususnya Budi Gunawan (BG).

Selain itu, pada periode pertama, terdapat peran besar Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi “bemper” Jokowi dari berbagai tekanan politik dan kelompok kepentingan. Ini misalnya disebutkan Kanupriya Kapoor dalam tulisannya Indonesian President Treads Fine Line by Empowering Chief of Staff.

Dan yang terpenting, Jokowi tidak berhadapan dengan politisi yang berwatak seperti Donald Trump. Ketegangan di AS saat ini terjadi karena Trump dan pendukungnya tidak ingin mengakui kemenangan Biden karena dinilai curang. Meskipun di awal menyebut ada kecurangan, Prabowo dengan lapang dada justru bergabung dengan koalisi untuk meredam polarisasi politik.

Baca Juga: Jokowi Dukung Anies-Puan di 2024?

Kemudian poin kelima, pujian Mahbubani terhadap Jokowi tampaknya kurang objektif. Pasalnya, pada 15 September 2008, dalam tulisannya Indonesia’s Democratic Miracle di Project Syndicate, Mahbubani menyebut Indonesia sebagai mercusuar kebebasan dan demokrasi bagi dunia Muslim.

Mahbubani juga membandingkan Indonesia dengan AS. Tidak seperti negeri Paman Sam yang memiliki paranoia terhadap Muslim setelah serangan 9/11, islamofobia tidak berkembang pesat di Indonesia meskipun terjadi beberapa serangan terorisme besar, seperti bom Bali. Dalam tulisannya Mahbubani juga memberikan pujian terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Artinya apa? Jangan-jangan ini bukan soal siapa yang memimpin Indonesia, melainkan masyarakat Indonesia memang memiliki budaya kerukunan yang baik. Penegasan ini misalnya diungkapkan Profesor Geografi University of California, Los Angeles (UCLA) Jared Diamond dalam bukunya Upheaval: Bagaimana Negara Mengatasi Krisis dan Perubahan.

Meskipun secara geografis Indonesia merupakan negara paling terpecah di dunia, secara menakjubkan Indonesia justru berbentuk negara kesatuan. Kemudian, pada persoalan bahasa nasional, dengan bahasa Jawa digunakan oleh sepertiga populasi, bahasa Indonesia justru dipilih sebagai bahasa nasional untuk menghindari persepsi dominasi Jawa.

Di awal kemerdekaan, secara juga mencatat, meskipun Islam adalah agama mayoritas, sila pertama dalam Pancasila rela diubah dan negara Islam tidak dipilih sebagai bentuk negara.

Jared tentu mencatat terdapat kerusuhan agama di Indonesia, namun eskalasinya jauh di bawah yang terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah. Persoalan ini telah penulis bahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Intoleransi Mana Yang Dimaksud Jokowi?.

Well, sebagai penutup, jika poin Mahbubani menyebut Jokowi sebagai sosok jenius adalah kemampuannya dalam mengonsolidasi lawan-lawan politik, kesimpulan ini mungkin perlu diuji lagi. Jika melihat secara makro, tentu Jokowi patut diapresiasi atas kehebatan manuver politiknya merangkul Prabowo-Sandi dan berhasil membangun koalisi yang besar.

Namun jika melihat secara mikro, terdapat aktor-aktor lain yang lebih tepat mendapat pujian atas manuver politik tersebut. Dan yang terpenting, koalisi besar saat ini adalah indikasi kuat bagaimana Jokowi piawai memainkan politik akomodatif. (R53)

PinterPolitik.com

Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), pemilihan baju adat suku Baduy ini memiliki alasan tersendiri bagi Jokowi, di antaranya adalah untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai adat suku Baduy.

Terkait hal tersebut, tanggapan bertentangan justru datang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan upaya Presiden mengangkat kebudayaan dan menepis stigma dengan cara demikian, dinilai tidak dibarengi dengan tindakan substantif menyelamatkan dan mengatasi masalah yang dialami masyarakat adat.

Dalam kesempatan yang sama, Rukka menyebut ada banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat yang belum diselesaikan pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, baik dari segi aturan perundangan maupun penyelesaian konflik di lapangan.

Dari segi aturan, Rukka mencontohkan hingga saat ini pemerintah tak juga merampungkan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.

Dari segi konflik di lapangan, di Baduy, misalnya, yang pakaian adatnya dikenakan langsung oleh Presiden Jokowi masih terdapat beberapa konflik yang melibatkan masyarakat adat seperti perusakan hutan oleh aktivitas penambang liar dan penetapan sepihak wilayah adat menjadi objek wisata.

Lantas, jika kenyataannya demikian, mengapa Presiden Jokowi menampilkan diri menggunakan pakaian adat?

Politik Simbol

Beberapa pihak menilai langkah Presiden Jokowi dalam mengenakan pakaian adat dalam pidato kenegaraan tersebut merupakan bentuk politik simbol.

Kimly Ngoun dalam tulisannya yang berjudul What Southeast Asian Leaders Can Learn from Jokowi memaparkan bahwa Presiden Jokowi memang terkenal sering kali memainkan simbol-simbol dalam tiap kesempatan.

Ia berpendapat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kemampuan untuk mengonstruksi seperangkat simbol yang membedakan dirinya dengan pemimpin-pemimpin lain di Asia Tenggara.

Baca Juga: Sandiwara Jokowi di Pidato MPR?

Ngoun menilai cara Jokowi menumbuhkan kekuatan politiknya merupakan fenomena yang menarik untuk diamati. Menurutnya, strategi yang dipakai Jokowi tidak hanya membawa perspektif baru ke dalam kehidupan politik Indonesia, tetapi juga menantang pemahaman yang ada tentang kekuatan politik di Asia Tenggara.

Sejak awal kemunculannya, Jokowi dinilai sudah mahir memainkan politik simbol. Misalnya memakai pakaian sederhana dalam beberapa kesempatan, hingga rutin mengunjungi kelompok masyarakat kelas bawah dan mendengarkan langsung masalah mereka. Aksi terakhir popular dengan istilah “blusukan”.

Jokowi, menurut Kimly, membiarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Gambaran dirinya sebagai orang yang jujur, peduli, transparan, dan pendengar yang baik memberinya dukungan populer yang sangat besar hingga membuatnya  memenangkan Pilpres pertamanya di 2014.

Mayer N. Zaid dalam Political and Symbol: A Review Article menyampaikan penggunaan simbol dalam politik dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai bagian dari sejarah ide-ide, sebagai interaksi sistem budaya dan sosial, serta perubahan tingkat sosial-psikologis

Sepanjang masa kepemimpinannya, Jokowi kerap diduga mengirimkan simbol-simbol politik di momen-momen krusial.

Misalnya pada tahun 2016 ketika mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan safari politik “Tour de Java” dan mengkritik proyek infrastruktur pemerintah. Jokowi “membalasnya” dengan mengunjungi Kompleks Olahraga Hambalang, proyek yang membuat sejumlah elite Demokrat terjungkal karena skandal korupsi.

Di kesempatan lain, Jokowi dan jajaran kabinetnya pernah menggelar rapat terbatas di atas geladak kapal perang Imam Bonjol di Laut Natuna.

Rapat ini dilakukan hanya selang lima hari setelah KRI Imam Bonjol menangkap 12 kapal Tiongkok yang secara ilegal masuk teritorial Indonesia.

Rapat di tengah laut itu pun mengundang perhatian media asing. Time di hari itu juga langsung membuat headline dengan judul cukup provokatif, “Presiden Indonesia Jokowi Kunjungi Pulau Natuna untuk Mengirimkan Sinyal Kuat kepada Tiongkok”.

Pesan Gagal Tersampaikan?

Kembali ke dalam konteks pemakaian baju adat dalam pidato kenegaraan, berbeda dengan keberhasilan politik simbol yang dilakukan Jokowi sebelumnya, dalam kasus ini upaya simbolisasi yang dilakukan justru menimbulkan polemik dan berbagai protes.

Jika kita menganalisis berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh KSP, pesan yang disampaikan Jokowi dalam pemakaian baju adat ini jelas untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai adat suku Baduy secara khusus dan masyarakat adat secara luas.

Akan tetapi pesan tersirat tersebut tampaknya justru berbalik menjadi kecaman beberapa pihak.

Graeme Gill dalam dalam tulisannya yang berjudul Symbolism and Politics menyebut bahwa untuk dapat berhasil mencapai makna dan tujuannya, simbol-simbol yang ada harus dapat beresonansi dengan perspektif masyarakat.

Bagi penguasa, simbol itu harus dapat selaras dengan dasar intelektual dan emosional masyarakat serta diarahkan untuk mendapatkan dukungan bagi rezim, plus menjadi elemen kunci bagi proses politik yang berkelanjutan.

Dalam kasus ini, pesan yang akan disampaikan Presiden Jokowi melalui pemakaian baju adat tampaknya berlawanan dengan perspektif masyarakat. Pesan keberpihakan, penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai adat yang ingin disampaikan tampaknya sangat jauh dari realita di lapangan.

Kembali merujuk pada temuan AMAN, ada dua masalah besar terkait masyarakat adat yang belum diselesaikan pada pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu masalah perundang-undangan dan konflik antara masyarakat adat melawan pemerintah dan penguasa di lapangan.

Dari segi permasalahan lapangan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagian besar dikriminalisasi, terutama sepanjang 2019.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Di Ambang Negara Represif?

Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mary mengatakan, dari catatan YLBHI, kebanyakan mereka yang dikriminalisasi adalah masyarakat adat yang dituduh sebagai pelaku pembakaran hutan.

Data lain dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyebut hanya dalam beberapa bulan, dari Maret sampai awal Juli 2020, telah terjadi 28 konflik agraria di Indonesia yang diikuti dengan tindakan “kriminalisasi” terhadap masyarakat adat.

Rentannya posisi masyarakat adat ini disebabkan karena belum ada kepastian hukum yang benar-benar melindungi dan berpihak kepada mereka.

Dalam hal ini perlu adanya perangkat hukum yang mengatur khusus tentang masyarakat adat. Masalahnya, karena belum adanya pengakuan terhadap masyarakat adat mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanannya.

Perlu adanya perhatian dan keseriusan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dianggap bisa menjadi solusi, namun prosesnya masih sangat lambat. Padahal RUU MHA telah masuk ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) pada tahun 2013, 2017, dan 2020.

Kenyataanya, pengesahan RUU MHA masih juga tersalip oleh RUU lain seperti Undang-undang No. 11 tentang Cipta Kerja dan Revisi Undang-undang Minerba.

Kendala yang Ada

Dari segi politik, terdapat indikasi bahwa lambatnya pembahasan RUU MHA terjadi akibat besarnya kepentingan ekonomi-politik yang mewarnai prosesnya. Selain itu, terbitnya Undang-undang No. 11 tentang Cipta Kerja menambah panjang tantangan yang dihadapi MHA, khususnya dalam harmonisasi substansi RUU.

Disinyalir terdapat dua faktor yang menghambat percepatan pengesahan RUU MHA. Pertama, faktor ekonomi-politik, di mana saat ini mayoritas (55 persen) anggota DPR  merupakan pebisnis (318 dari 575). Hal ini memperkuat indikasi terjadinya konflik kepentingan dalam penyusunan undang-undang, termasuk pada penyusunan RUU MHA.

Kedua, disahkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya berpotensi menambah panjang daftar masalah yang dihadapi MHA, sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat semakin berjalan di tempat.

Baca Juga: Bilal, Jokowi dan Negara Penjaga Malam

Ketika DPR dianggap lambat dalam merealisasikan RUU ini, di sinilah peran pemerintah di bawah Presiden Jokowi harus turun. Pemerintah bisa menerapkan hukum responsif dengan menerbitkan Surat Perintah Presiden (Surpres) untuk mendesak parlemen agar segera mengesahkan peraturan ini.

Atau bahkan jika permasalahan sudah sangat mendesak, pemerintah bisa terlebih dahulu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) terkait beberapa peraturan terkait masyarakat adat yang dianggap tumpang-tindih dan merugikan masyarakat adat.

Untuk mewujudkan itu semua memang dibutuhkan “political will” yang cukup kuat dari pemerintah yang sampai saat ini kita belum melihat hal tersebut.

Mungkin hal inilah yang menyebabkan pesan yang disampaikan Presiden Jokowi secara simbolik justru berbalik.  

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut Presiden tak cukup sekadar bertindak simbolis karena sebagai kepala negara, segala bentuk atribut dan tindakannya dapat dimaknai politis.

Walaupun Presiden Jokowi telah melakukan ini berulang kali, namun jika terjebak pada aksi simbolis semata, Jokowi akan rentan mendapat stigma yang negatif.

Pada akhirnya, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa politik simbol yang disampaikan Presiden Jokowi memang cukup efektif untuk menyampaikan pesan simbolik ke publik, walaupun pesan ini tak melulu sesuai dengan tujuan awal yang diberikan, bahkan bisa berbalik menyerang pribadi sang pemberi pesan. (A72)

PinterPolitik.com

“Sometimes I think the human animal doesn’t really need food or water to survive, only gossip.” – Steve Toltz, novelis asal Australia

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar para pembantunya memiliki sense of crisis di tengah hantaman pandemi Covid-19. Menariknya, diksi sense of crisis ini kemudian dipakai oleh masyarakat luas untuk mengkritik berbagai pernyataan atau kebijakan pejabat yang dinilai kontradiktif dengan penanganan pandemi.

Pada 7 Juli, misalnya, ketika Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta pemerintah menyediakan Rumah Sakit (RS) khusus bagi pejabat negara, berbagai pihak mempertanyakan sense of crisis sang politisi.

Masih dari Senayan, diksi sense of crisis kembali menggema selepas Sekretariat Jenderal DPR mengeluarkan surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang mengatur soal fasilitas isolasi mandiri (isoman) gratis di hotel bintang tiga bagi anggota DPR yang terkena Covid-19.

Terbaru, kali ini dari Istana. Di tengah dorongan untuk melakukan realokasi anggaran, pemerintah justru melakukan cat ulang pesawat Kepresidenan dari biru muda menjadi warna merah. Dengan biaya yang menelan angka Rp 2 miliar, berbagai pihak kembali mengeluarkan diksi pamungkas, di mana sense of crisis pemerintah? Apa urgensi pengecatan pesawat di tengah pandemi?

Baca Juga: Tidak Bermoralnya Perdebatan Angka Kematian Covid-19

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah memberikan penjelasan terkait hal ini. Tegasnya, pengecatan pesawat Kepresidenan atau Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) telah direncanakan sejak 2019. Namun, karena pada saat itu pesawat BBJ 2 belum masuk jadwal perawatan rutin, yang dicat terlebih dahulu adalah heli Super Puma dan pesawat RJ.

Mengacu pada interval waktu perawatan rutin yang harus dipatuhi, perawatan pesawat BBJ 2 jatuh pada 2021. Demi efisiensi, pengecatan dilakukan bersamaan dengan perawatan pesawat.

Well, terlepas dari berbagai sentimen yang ada, pengecatan pesawat Kepresidenan mungkin soal waktunya yang benar-benar tidak tepat. Namun, mungkinkah ada kapitalisasi dari momentum yang tidak tepat ini?

Pemerintah atau Media?

Mantan konsultan politik Gedung Putih, Ed Rogers dalam tulisannya The politics of noise memiliki tesis menarik terkait pertanyaan tersebut. Menurutnya, isu-isu politik memang lumrah “dimainkan” untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah yang tengah berkuasa.

Dalam berbagai kasus, untuk menghindari kristalisasi isu tertentu, pemerintah disebut kerap melakukan manajemen isu. Pada saat ini, isu pandemi dan ekonomi yang tengah memburuk dapat menjadi alasan untuk melakukan strategi komunikasi tersebut.

Secara khusus, strategi ini dikenal sebagai red herring. Istilah ini dipopulerkan oleh jurnalis Inggris, William Cobbett pada tahun 1807. Saat itu, Cobbett menulis cerita tentang bagaimana ia menggunakan ikan haring merah (red herring) untuk mengalihkan perhatian anjing dari mengejar kelinci.

Cobbett menggunakan anekdot ini untuk mengkritik beberapa rekan jurnalisnya yang saat itu terlena memberitakan informasi palsu tentang kekalahan Napoleon Bonaparte, sehingga teralihkan untuk memberitakan urusan domestik yang jauh lebih penting.

Seperti dalam cerita Cobbett, pada praktiknya, red herring digunakan dengan cara melempar isu baru agar isu utama tidak lagi diperhatikan – setidaknya memecah fokus.

Nah, jika benar tengah terjadi manajemen isu, pengecatan pesawat Kepresidenan tentu merupakan ikan haring merah yang memikat.

Namun, apabila melihat polanya, ada keganjilan apabila mengatakan isu pengecatan pesawat ini merupakan manajemen isu dari pemerintah. Pasalnya, isu ini tidak dihembuskan oleh pemerintah, melainkan dari pemberitaan media atas cuitan pengamat penerbangan Alvin Lie di Twitter pribadinya.

“Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan. Biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara USD 100 ribu sampai dengan USD 150 ribu. Sekitar Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar,” begitu cuitnya pada 3 Agustus.

Lantas, mungkinkah kehebohan ini adalah buah dari kapitalisasi media?

Baca Juga: Kebisingan Politik, Salah Jokowi atau Media?

Bagi mereka yang bergelut, atau setidaknya mengenal dunia media, mestilah lumrah dengan adagium bad news is good news. Kabar buruk adalah pemberitaan yang bagus.

Berawal dari cuitan Alvin Lie yang menggunakan narasi tendensius, berbagai media kemudian memberitakannya dengan berbagai angle atau sudut pandang. Mulai dari diksi pamungkas sense of crisis, berfoya-foya, urgensi pengecatan, hingga keamanan pesawat.

Singkatnya, cuitan Alvin Lie soal pengecatan pesawat miliaran rupiah di tengah pandemi, benar-benar merupakan bahan pemberitaan yang bagus. Simpulan ini senada dengan tulisan Steven Feldstein dan Peter Pomerantsev yang berjudul Democracy Dies in Disinformation. Menurut mereka, untuk menghasilkan uang di internet, media harus mengikuti pasar iklan yang lebih menghargai berita clickbait dan isu polarisasi.

Menarik ke belakang, bukan kali pertama isu pesawat Kepresidenan menjadi isu hangat. Pada April 2014, ketika pemerintah mendatangkan pesawat BBJ 2 dengan cat berwarna biru muda, berbagai pihak juga melayangkan kritik. Tentunya kritik-kritik tersebut diberitakan dengan masif oleh media.

Mulai dari sentimen soal warna pesawat yang tidak menarik, hingga adanya dugaan unsur politik karena Partai Demokrat khas dengan warna biru.

Sekarang pertanyaannya, apakah kehebohan ini merupakan bagian dari manajemen isu pemerintah atau kapitalisasi isu media? Namun, bagaimana jika akar masalahnya bukan pada keduanya?

Si Penggosip

Jared Diamond dalam bukunya The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?  menceritakan kisah menarik dari pengalamannya mengunjungi suku Fore di Papua. Dalam temuannya, Jared melihat bagaimana gemarnya orang-orang Fore bergosip atau membicarakan hal-hal remeh, seperti berapa ubi yang belum dimakan.

Bukan hanya orang-orang Fore suku tradisional yang senang bergosip, melainkan juga orang-orang Pigmi di Afrika. Tidak seperti pandangan peyoratif orang-orang Barat pada umumnya dalam melihat kebiasaan bergosip suku Pigmi, Jared memberikan pembelaan menarik.

Menurutnya, kebiasaan bergosip suku tradisional tidak ubahnya seperti kebiasaan kita. Mereka melakukannya sebagai sarana hiburan karena tidak memiliki telepon pintar seperti yang sekarang kita pegang. Lagipula, apabila merenungkan kebiasaan kita, baik dalam interaksi langsung maupun di internet, bukankah kita juga bergosip?

Kita membicarakan pakaian artis tertentu, rilis lagu mereka, kekasih baru mereka, hingga hal-hal remeh seperti makan bubur harus diaduk atau tidak. Apa bedanya kita dengan orang-orang Fore atau Pigmi?

Robin Dunbar dalam tulisannya Gossip in Evolutionary Perspective bahkan menyebut asal usul gosip sebagai mekanisme untuk mengikat kelompok sosial.

Baca Juga: Jozeph Paul Zhang, Kapitalisasi Isu?

Kembali pada Feldstein dan Pomerantsev, bukankah media memberitakan isu-isu panas karena mengikuti pasar, yakni masyarakat itu sendiri. Pun begitu dengan manajemen isu dari pemerintah, strategi itu dapat dilakukan karena masyarakat memang responsif terhadap isu, khususnya berita miring. 

Penulis buku Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari dalam wawancaranya bersama Alec Russell juga menyebutkan bahwa masyarakat selalu lebih tertarik pada isu-isu politik daripada isu bencana alam, seperti pandemi.  

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, terlepas dari kehebohan isu pengecatan pesawat Kepresidenan merupakan manajemen isu pemerintah atau kapitalisasi media, akar persoalannya mungkin adalah Homo Sapiens itu sendiri. Kita memang suka bergosip.

Seperti kata Steve Toltz di awal tulisan, terkadang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup bukanlah makanan atau air, melainkan adalah gosip. (R53)

PinterPolitik.com

Ada sebuah gestur politik menarik yang ditunjukkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 1 Juli kemarin. Ya, apalagi kalau bukan penghargaan yang diberikannya kepada sinetron Ikatan Cinta.  

“Ini produk industri kreatif yang sangat diminati masyarakat Indonesia. Di tengah situasi pandemi, ada tayangan yang mayoritas masyarakat menonton secara kontinyu setiap hari. Ini sesuatu yang extra ordinary,” begitu ungkap Airlangga.

Selain menyebut dirinya juga menonton, tidak lupa, Ketua Umum Partai Golkar ini juga memuji pencapaian ekonomi sinetron yang dinikmati oleh 43 persen penduduk Indonesia ini. Tegasnya, di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Ikatan Cinta justru mampu tetap menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan keuntungan.

Bayangkan saja, pada sembilan bulan awal tahun 2020, Ikatan Cinta diketahui meraup pendapatan Rp 5,96 triliun. Meskipun ini menyusut 4,94 persen dari 2019 yang sebesar Rp 6,27 triliun.

Selaku Menko Perekonomian, sekiranya wajar apabila Airlangga memberi penghargaan atas pencapain ekonomi tersebut. Namun, mungkinkah ini hanya soal capaian ekonomi?

Alex Taylor dalam tulisannya What are famous politicians’ favourite TV shows and why do they tell us? memberikan penjelasan menarik. Ternyata, tidak hanya Airlangga, berbagai politisi dunia juga memiliki kebiasaan untuk memberitahu publik acara TV ataupun tim kesukaan mereka.

Taylor menulis poin menarik. Dengan padatnya jadwal para politisi, ia ragu mereka memiliki banyak waktu untuk duduk di depan TV dan menikmati acara favoritnya. Mengutip Esther Webber, para politisi tersebut kemungkinan hendak memberikan kesan bahwa mereka sama seperti kita.

Mereka sama seperti kita yang menonton sinetron, Netflix, ataupun pertandingan olahraga di akhir pekan sambil makan popcorn dan minum segelas Coca-cola. Jika benar demikian, itu jelas merupakan taktik politik.

Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?

Pada kasus Airlangga, selaku sosok yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024, itu mudah disimpulkan sebagai langkah untuk meraup simpati. Sinetron yang dinikmati oleh 40 persen lebih penduduk, jelas merupakan statistik yang luar biasa.

Nah, selain Airlangga, baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud Md juga mendapatkan perhatian karena sinetron Ikatan Cinta. Bayangkan saja, di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu justru berbagi pengalamannya menonton Ikatan Cinta melalui Twitter pribadinya.

“PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik juga sih, meski agak muter-muter,” begitu cuitnya pada 15 Juli.

Jelas saja, di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan masalah ekonomi, berbagai pihak menilai Mahfud tidak menunjukkan sense of crisis yang kerap ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, berbeda dengan Airlangga yang terang-terangan menunjukkan keinginan untuk maju di Pilpres 2024, sekiranya agak sulit membayangkan Mahfud tengah melakukan langkah politik serupa. Lantas, kira-kira pesan politik apa yang dapat ditarik dari cuitan tersebut?

Tidak Dilibatkan?

Sama seperti poin yang disebutkan Taylor sebelumnya, rasa-rasanya agak sulit membayangkan pejabat setinggi Mahfud memiliki waktu luang yang banyak untuk menonton sinetron Ikatan Cinta secara intens. Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) ini bahkan memberi komentar soal pengetahuan hukum sang penulis cerita.

“Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat,” begitu cuitnya.

Menariknya, tidak seperti berbagai pihak yang menilai Mahfud tidak menunjukkan sense of crisis, pengamat politik Rocky Gerung justru melihat hal yang berbeda. Menurutnya, Mahfud justru tengah curhat atas situasinya di kabinet.

“Itu pertanda, kalau saya coba bayangkan, Pak Mahfud sebetulnya mau curhat bahwa dia gak pernah diajak lagi oleh Pak Jokowi untuk bahas situasi,” begitu pernyataan Rocky pada 16 Juli.

Menurut mantan ghostwriter Gus Dur ini, pandemi Covid-19 yang merupakan persoalan keamanan dan politik seharusnya diberikan kepada Mahfud. Namun, seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang justru ditunjuk sebagai komando.

Baca Juga: Luhut, Panglima “Perang” Covid-19?

Tidak hanya Rocky, politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution juga mengungkapkan hal serupa. Dengan lebih lugas, Syahrial menuturkan, “menurut saya, Pak Mahfud sebaiknya protes kepada Presiden. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, sebaiknya mundur dari jabatan.”

Sama dengan Rocky, Syahrial juga membandingkan Mahfud dengan Luhut yang justru tengah sibuk memimpin PPKM Darurat.

Mahfud Kurang Cocok?

Terkait persoalan ini, ada komentar menarik dari pengamat keamanan dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurutnya, jabatan Menko Polhukam sebaiknya diisi oleh sosok yang memiliki pengaruh di militer.

Fahmi mencontohkan kasus Wiranto yang menjadi Menko Polhukam sebelumnya. Menurutnya, karena pengaruhnya di militer, Wiranto berhasil meredam potensi konflik antara TNI dan Kepolisian ketika isu adanya 5.000 senjata ilegal untuk Kepolisian bergulir pada 2017 lalu.

Ada pula kasus perselisihan KPK dengan Polri yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Menko Polhukam Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai penengah pada 2012 lalu. Kasus ini juga dikenal sebagai cicak vs buaya.

Entah kebetulan atau tidak, baru-baru ini, politisi Partai Gerindra Arief Poyuono juga menyinggung nama Wiranto. Bahkan tegasnya, jika Wiranto masih menjadi Menko Polhukam, situasinya mungkin tidak seperti saat ini.

Persoalan ini juga dapat dilihat pada kasus Tiongkok. Minnie Chan dalam tulisannya How China’s Military Took a Frontline Role in the Coronavirus Crisis, menyebutkan, untuk menanggulangi gejolak sosial akibat lockdown, Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menjadi panglima tertinggi militer mengerahkan ribuan personel militer untuk mengamankan kondisi.

Ini misalnya terlihat dengan dikirimnya 1.400 personel ke Huoshenshan pada 4 Februari 2020, dua hari setelah rumah sakit selesai dibangun. Ketika jumlah kasus Covid-19 naik menjadi lebih dari 60.000 pada pertengahan Februari, Xi memerintahkan 2.600 pasukan tambahan ke dua rumah sakit di kota Wuhan untuk membantu merawat 1.600 pasien yang ada.

Pengerahan pasukan dan pengendalian kondisi semacam itu jelas mudah bagi Xi yang mendapatkan gelar “lingdao hexin” atau “pemimpin inti”. Dalam sejarah Tiongkok, hanya Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin yang pernah mendapatkannya.

Bahkan, berbagai pihak menyebut jabatan presiden sebenarnya hanyalah formalitas bagi Xi. Ini karena kekuatan utama Xi adalah dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan komandan militer.

Pada kasus Luhut yang memimpin PPKM Darurat, sebagai sosok senior militer yang dinilai memiliki pengaruh besar, tidak mengejutkan sebenarnya mengapa mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu yang ditunjuk menjadi komando.

Kita dapat melihat sendiri, sejak awal penerapan PPKM Darurat berbagai aparat, baik TNI, Polri, dan Satpol PP telah dikerahkan. Mobil barakuda dan panser bahkan disiagakan di titik penyekatan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kuatnya pengaruh Luhut juga terlihat ketika mencuatnya narasi Prabowo Subianto akan masuk ke kabinet untuk menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Saat itu muncul usulan agar Luhut dijadikan sebagai Menko Polhukam agar dapat “mengontrol” Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga: Ada Luhut di Balik Bisunya Prabowo?

Usulan itu tentunya bertolak dari posisi Luhut yang merupakan senior Prabowo di militer. Selain itu, Luhut sendiri juga mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan yang dekat dan baik dengan mantan Danjen Kopassus tersebut.

Well, pada akhirnya tentu harus digarisbawahi bahwa simpulan Mahfud tidak begitu dilibatkan dalam PPKM Darurat adalah interpretasi semata.

Seperti pernyataan Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB Luqman Hakim, tidak ada salahnya Mahfud menonton Ikatan Cinta karena itu tidak mengurangi waktunya untuk menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam.

“Tidak usah lebay lah!,” ujarnya. (R53)

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak suka dengan anak-anak? Dengan keluguan mereka yang masih melekat, tidak jarang tingkah yang menggemaskan membuat banyak orang merasa senang bila berbincang-bincang dan bermain bersama mereka.

Hmm, mimin sih juga punya adik-adik dan keponakan yang masih anak-anak. Lucu banget deh tingkah mereka. Tapi, namanya juga anak-anak. Terkadang, mereka itu terlalu jujur tuh. Apalagi, kalau tiba-tiba mereka menunjuk ke suatu pojokan dan menanyakan, “Kak, itu siapa kok duduk di situ?” Widiih, pasti merinding deh kalau gitu.

Ya, terlepas dari asumsi bahwa anak-anak bisa “melihat” hal-hal yang gaib, mereka tetap menjadi individu-individu yang menggemaskan. Lagipula, mereka lah yang akan meneruskan pembangunan bangsa dan negara Indonesia – serta dunia – di masa mendatang.

Mungkin, inilah mengapa sejumlah pemimpin negara, pejabat, dan politisi ingin bisa dekat dengan mereka. Salah satunya adalah Presiden ke-2 Soeharto. Presiden Indonesia yang pernah menjabat selama 30 tahun lebih tersebut mengklaim kalau dirinya suka bila bisa dekay dengan anak-anak lho.

Kata Pak Harto, anak-anak Indonesia itu lucu-lucu lho. Menurutnya, banyak pertanyaan lucu-lucu yang tidak terduga dari anak-anak yang dilontarkan kepadanya. Hehe.

Iyalah tidak terduga, wong pada suatu hari tiba-tiba ada bocah laki-laki yang bernama Hamli yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) memberikan pertanyaan menarik kepada Pak Harto. Kala itu, Hamli bertanya ke Pak Harto soal mengapa presiden di Indonesia ada satu.

Waduh, sontak aja, Pak Harto langsung tanya balik, “Siapa suruh tanya begitu?” Ya, namanya anak-anak lah ya – pasti tanyanya di luar nalar dan logika orang dewasa. Tenang, gaes. Hamli kabarnya bisa pulang dengan selamat dan telah tumbuh dewasa kok. Hehe.

Nah, selain Pak Harto, ada juga politikus dan pejabat di abad ke-21 ini tampak mengikuti jejak presiden ke-2 tersebut, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Gimana nggak? Kalau mimin perhatikan nih, Pak Ganjar ini sepertinya juga dekat dengan anak-anak nih.

Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Memori Soeharto

Dalam beberapa kesempatan, Pak Ganjar ini kerap berinteraksi dengan anak-anak di Jateng. Kala merayakan Hari Buku Nasional pada 17 Mei kemarin, Gubernur Jateng itu bertemu dengan penulis cilik bernama Faith Abe Tanaya yang masih berusia 11 tahun.

Selain itu, baru-baru ini, Pak Ganjar juga melakukan blusukan ke sejumlah tempat isolasi bagi pasien-pasien positif Covid-19. Di salah satu tempat isolasi tersebut, Gubernur Jateng itu bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Christopher.

Uniknya, Christopher ini juga jadi salah satu anak-anak yang pernah ditemui Pak Ganjar secara virtual beberapa bulan lalu. Kala itu, Gubernur Jateng itu ingin berkenalan dengan anak-anak sekolah dasar (SD) yang tengah menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Lucunya, perbincangan antara Pak Ganjar dan Christopher di tempat isolasi kemarin diunggah di sejumlah media sosial (medsos) seperti Instagram dan TikTok. Nggak hanya buat mereka-mereka yang hadir di tempat, video yang diunggah tersebut juga mengundang gelak tawa para warganet lho.

Gimana nggak? Wong tingkahnya Christopher ini lucu banget dah. Wajarnya, kan, pejabatnya yang pamit duluan setelah usai bicara. Sementara, ini Christopher yang pamit lebih dulu meninggalkan Pak Ganjar. “Sudah ya pak. Saya kembali dulu,” begitu ucap Christopher. Wuahaha.

Ya, terlepas dari tingkah menggemaskan dan, kadang, mengesalkan, menghadapi anak-anak memang harus disertai dengan rasa sabar. Psikolog Seto Mulyadi alias Kak Seto kan juga bilang kalau perlu menghadapi tingkah anak-anak dengan sabar di tengah pandemi ini.

Mimin yakin kalau Pak Ganjar juga pasti bisa lah kalau menghadapi anak-anak dengan rasa sabar. Wong, Pak Harto aja juga bisa kok kala menerima pertanyaan dari Hamli. Upss. Hehe.

Eits, tapi, sebentar. Kalau Pak Ganjar bisa sabar menghadapi anak-anak seperti Christopher, kira-kira Gubernur Jateng itu juga bisa nggak ya sabar kala menghadapi ‘anak-anak’ PDIP? Kan, kemarin sempat tuh dibilang ada masalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Upss. Kuncinya sabar deh, pokonya. Hehe. (A43)

Baca Juga: Ganjar vs Puan Hanya Sandiwara?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebutkan bahwa memiliki calon presiden (capres) lebih dari dua pasangan merupakan gol Pemilu 2024. Melihat kondisi pemilu sebelumnya, Indonesia memang memiliki dua pasangan kandidat secara berturut-turut sejak Pilpres 2014. Menurutnya pasangan capres lebih dari dua memberikan keuntungan.

Arsul mengatakan dibutuhkannya lebih dari dua pasangan kandidat untuk menghindari polarisasi atau pembelahan di masyarakat. Tren polarisasi muncul sejak Pilpres 2014, di mana hanya ada dua kandidat kuat yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Terlebih lagi, muncul label kampret dan cebong pada pendukung kedua kandidat menunjukkan polarisasi pada pilpres berikutnya.

Dengan adanya tiga atau lebih pasangan calon kandidat pilpres, tentu pemilih juga dihadapkan terhadap lebih banyak pilihan dalam. Disebutkan oleh Arsul, kalaupun pembelahan tetap terjadi, maka pembelahan akan jauh lebih minimal dibandingkan pilpres sebelumnya.

Baca Juga: Yenny Wahid, Kunci Poros Islam?

Terkait Pilpres 2024, beberapa partai politik pun sudah melakukan safari, misalnya PKS yang melakukan kunjungan dengan PPP, Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Nasdem. Ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sudah berlangsungnya safari politik baik dari individu maupun parpol sebagai manuver pemilu memunculkan beberapa pertanyaan. Mungkinkah poros ketiga ini terwujud di Pilpres 2024? Jika hal itu terwujud, siapa saja yang akan berpasangan dalam Pilpres 2024 nanti?

Menerka Capres Tiga Poros

Sudah banyak spekulasi terkait pasangan calon presiden untuk Pilpres 2024. Beberapa diantaranya terlihat pada berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh aktor politik dan partai politik itu sendiri.

Alhasil ada beberapa nama yang diduga kuat maju menjadi capres. Bertolak dari presidential threshold (PT) 20 persen. Ada tiga poros koalisi yang mungkin terbentuk.

Pertama, poros PDIP dengan Partai Gerindra. Poros ini dinilai akan mengusung pasangan Prabowo Subianto bersama Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya lahir dari hubungan yang kembali baik antara PDIP dan Gerindra.

Menimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sulit memperoleh restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju. Maka dari itu pasangan Prabowo-Puan sepertinya yang akan terwujud. 

Selain itu, hubungan dekat Megawati dan Prabowo dapat menjadi salah satu faktor dukungan Megawati atas Prabowo yang dipasangkan dengan putrinya, Puan. Hal tersebut dapat dilihat dari masuknya Prabowo dalam kabinet dan pernyataan Mega di Kongres V PDIP pada 2019 yang menyebut Prabowo perlu mendekati dirinya.

PDIP sendiri juga sudah memberikan lampu hijau kepada Gerindra untuk berkoalisi. Ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan PDIP membuka diri berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Kedua, poros Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sinyalnya makin keras setelah kedua partai tidak diundang oleh PDIP ketika mengumpulkan para petinggi partai pendukung Jokowi. Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai kuat akan diusung.

Ketiga, ada poros yang mungkin diisi oleh gabungan partai Islam plus Partai Demokrat. Ini sejalan dengan pernyataan Hasto yang secara gamblang menyebutkan PDIP menolak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Ia beralasan karena kedua partai dinilai memiliki ideologi yang berbeda dengan PDIP.

Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?

Poros ketiga ini kemungkinan mengusung AHY dan Anies Baswedan yang telah lama terlihat didukung oleh partai Islam, khususnya PKS. Poros ini juga memanfaatkan momentum masuknya Prabowo ke kabinet.

Pasalnya, para pendukung Prabowo dinilai akan beralih ke partai Islam, seperti PKS yang memang konsisten menjadi oposisi pemerintah.

Jika dilihat dari jumlah suara nasional, pasangan Puan-Prabowo telah memenuhi ambang batas presiden. PDIP merupakan partai terkuat di DPR dengan perolah suara 19,33 persen. Gerindra sendiri berada pada posisi ketiga dengan 12, 57 persen.

Pencalonan Airlangga juga dapat dilakukan. Golkar memiliki suara 12,31 persen, dan Nasdem 9,05 persen. Gabungan keduanya telah melampaui PT 20 persen.

Nah, poros ketiga yang menuai tantangan hebat. PKS memperoleh suara 8,21 persen dan Demokrat 7,77 persen. Gabungan keduanya baru mencapai 15,98 persen. Jika PPP bergabung, PT 20 persen memang akan terwujud.

Akan tetapi, melihat pada kasus-kasus yang ada, partai menengah biasanya tidak berani mengambil risiko untuk melawan partai-partai besar. Ini bertolak dari kalkulasi matematis bahwa terdapat perbedan logistik yang besar.

Pilpres dan Pemilu 2024 juga akan dilaksanakan secara serentak. Praktis, logistik yang terbatas harus dibagi ke dalam dua konsentrasi. Apalagi, dengan adanya narasi kenaikan PT, mudah menyimpulkan partai besar tidak begitu menginginkan partai menengah mengusung calonnya sendiri.

Menuju Dominant Party System?

Partai dengan kekuatan kecil sulit untuk mengusung capres dan lebih memilih untuk menjadi partai pendukung. Ambang batas dan logistik menjadi tantangannya.

Dalam tulisan Suparto yang berjudul Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability mengatakan bahwa presidential threshold hanya permainan politik dari partai besar.

Partai yang memperoleh suara besar ingin memperkuat posisinya dalam mengusung kandidat pemilu dan memangkas jumlah lawan politik di elektoral. Presidential threshold seolah-olah menjadi kualifikasi untuk maju sebagai capres sehingga masyarakat diberikan pilihan kandidat yang terbatas dan tidak sejalan dengan nilai demokrasi.

Presidential threshold memang menjadi permasalahan setiap lima tahun. Pemilihan angka 20 persen juga tidak disampaikan ke publik terkait metodologi pemilihan angkanya sehingga pembahasannya menjadi kurang transparan. PT 20 persententu merugikan partai menengah dan kecil.

Beberapa partai meminta agar batas minimum diturunkan angkanya, bahkan PAN menginginkan agar sistem tersebut dihapuskan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pemilu soal ambang batas presiden. MK menilai tidak adak kerugian konstitusional dalam pasal tersebut.

Partai kecil harus bergantung pada partai besar, dan partai besar menjadi penentu siapa saja yang dapat berkontenstasi pada pilpres. Ini menunjukkan gejala dominant party system. Indonesia memang menganut sistem multi-partai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa partai besar, seperti PDIP memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu.

Partai dominan merupakan bagian dari dominant party system. Tulisan Kenneth F. Greene yang berjudul Dominant Party Strategy and Democratization mengatakan bahwa dalam sistem multi-partai, partai yang dominan memiliki kapabilitas dalam mengatur persaingan elektoral. Presidential threshold dapat menjadi instrument politik partai besar untuk membatasi persaingan elektoral.

Dilihat dari angka perolehan suara nasional, PDIP memiliki posisi paling aman sebagai partai yang memiliki persentase terbesar. Jika PDIP dipasangkan dengan PPP sekalipun, sebagai partai dengan suara terkecil yang lolos parlemen, keduanya tetap memenuhi persyaratan 20 persen. Hal ini menunjukkan dominasi PDIP pada pemilu dan kapabilitasnya untuk mengarahkan pemilu.

Presidential threshold dapat menguntungkan PDIP untuk menekan jumlah lawan politiknya pada pemilu. Tingginya angka ambang batas presiden secara otomatis dapat menyingkirkan tokoh politik potensial. Selain itu, berkoalisi akan menjadi manuver PDIP untuk mempersempit kans partai lain untuk mengusung pasangan calon.

Baca Juga: Ganjar Redup Tanpa PDIP?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon agar tidak berlangsung sebanyak dua putaran. Dua pasangan calon tentu mempermudah PDIP untuk memetakan peta politik dan memperbesar kemungkinan menang.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto mengatakan jika semua orang bisa maju di pilpres, maka kondisi bisa gaduh. Kandidat yang diusung partai juga dinilai tidak akan berkompeten.

Pada kesimpulannya, PDIP dengan partai yang memperoleh suara nasional terbesar dapat menjadi kunci penentu Pilpres 2024. Melalui presidential threshold dan berkoalisi, PDIP dapat mewujudkan tujuan politisnya agar pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.