HomeCelotehAndai RUU PKS Sudah Disahkan

Andai RUU PKS Sudah Disahkan

“My old sister is in danger, my young sister is in danger, my aunty is in danger, my mother is in danger,” – Simponi, Sisters in Danger


PinterPolitik.com

Beberapa waktu yang lalu, netizen sempat dihebohkan dengan skandal berbau seksual sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia. Gimana enggak, meski belum terbukti, skandal ini menyebutkan praktik yang mengarah kepada kekerasan seksual.

Terkait dengan hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir punya langkah yang sebenarnya cukup tegas. Sosok yang dikenal dengan grup perusahaan Mahaka itu, mengkaji akan melakukan pemecatan kepada orang yang diduga terlibat kasus tersebut .

Secara spesifik, Pak Erick ini juga menentang berbagai perbuatan pelecehan seksual di BUMN. Lebih lanjut, ia juga memastikan agar pelecehan seksual kepada pegawai perempuan di BUMN adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Meski begitu, Pak Erick seperti cukup menyadari bahwa dalam kasus semacam ini, dirinya gak punya kewenangan yang lebih luas selain melakukan tindakan secara korporasi. Padahal, kalau memang dugaan kasus pelecehan seksual itu benar-benar terjadi, harusnya ada hukuman yang jauh lebih besar ketimbang sekadar pemecatan dari perusahaan.

Hmmm, kalau dipikir-pikir, secara umum, aturan yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia sendiri boleh jadi belum sepenuhnya komprehensif. Itulah mungkin sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab hukuman kepada perilaku semacam itu masih belum sepenuhnya sempurna.

Nah, coba kalau kita pikirkan, beberapa waktu lalu, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat sipil sempat mendorong agar DPR mau meloloskan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

RUU PKS ini dianggap penting seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual di negeri. Selain itu, akan ada pula sistem pemidanaan dan penindakan kepada beberapa kekerasan seksual yang sebelumnya belum ada.

Baca juga :  Megawati-Puan Maju di 2024?
- Advertisement -

Andai RUU PKS ini sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu dan gak harus menunggu sampai tahun 2020 ya. Kalau misalnya dugaan pelecehan seksual di Garuda itu benar, mungkin akan ada hukuman spesifik yang lebih tegas dan tak hanya bertumpu pada hukuman korporasi. Ah, sayang ya, RUU itu belum sempat disahkan.

Oh iya, tulisan ini cuma soal pengandaian kalau saja RUU PKS sudah disahkan loh, gak bilang kalau dugaan pelecehan seksual itu sudah terjadi. Kalau yang itu, ada pihak lain soalnya yang sudah punya urusan. Yang ini cukup fokus pada dorongan agar RUU PKS bisa segera disahkan. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_img

#Trending Article

Berani Ganjar Tinggalkan PDIP?

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tidak diundang dalam halal bihalal PDIP Jateng. Apakah PDIP sudah tidak memperhitungkan Ganjar? Apakah Ganjar harus meninggalkan PDIP? PinterPolitik.com Bagi...

Jokowi Sudah Selesai?

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mulai mengemas barang-barangnya di Istana untuk dikirim ke Solo, Jawa Tengah. Apakah ini pesan kekuasaan RI-1 sudah selesai secara...

Partai Mana yang Diinginkan Gatot?

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menolak ajakan Din Syamsuddin untuk bergabung dalam Partai Pelita. Mungkinkah yang diinginkan Gatot adalah partai besar? PinterPolitik.com Kalau membahas eks Panglima...

Jokowi Dijutekin Biden?

Ketika mendarat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), tidak ada pejabat tinggi AS yang menyambut Presiden Jokowi. Mungkinkah sang RI-1 tengah tidak dihiraukan atau...

Jaksa Agung, Terobosan atau Cari Perhatian?

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menerbitkan surat edaran (SE) untuk melarang terdakwa di persidangan tiba-tiba mendadak religius dengan menggunakan atribut keagamaan. Apakah ini sebuah...

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Cak Imin Belah Dua NU?

Dalam akun Instagram @cakiminnow, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sempat mengunggah kaos bertuliskan “Warga NU Kultural Wajib ber-PKB, Struktural, Sakarepmu!”. Apakah...

Di Balik TikTok Zulhas-RK

Selain bertemu dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil juga membuat video TikTok dan Reels.

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...