Tangan Kosong Prabowo di Kabinet Jokowi?

Tangan Kosong Prabowo di Kabinet Jokowi?
Prabowo berpotensi tak mendapatkan kursi di kabinet Jokowi (Foto: istimewa)
7 minute read

Akibat gagal mendapatkan kursi Ketua MPR yang diincar, nasib Prabowo dan Gerindra kini memang berada dalam tanda tanya. Geliat wacana akan ada kursi menteri yang diberikan kepada mantan Danjen Kopassus ini menjadi sisi lain dari kemungkinan bahwa Prabowo berpotensi tak mendapatkan kursi apa pun dalam kabinet kali ini.


PinterPolitik.com

“I will never retire from politics, the revolution, or the ideas I have”.

:: Fidel Castro (1926-2016), revolusioner Kuba ::

Ambisi yang hebat adalah intisari dari karakter yang hebat. Demikianlah kata-kata yang diucapkan oleh salah satu pemimpin paling besar dalam sejarah peradaban manusia, Napoleon Bonaparte.

Mungkin kebesaran pemaknaan kata-katanya itulah yang membuat Napoleon dikenang sepanjang masa, bahkan membuat Ludwig van Beethoven sampai menciptakan Symphony No. 3 secara khusus sebagai karya musik persembahan untuk sang pemimpin.

Kini, pemaknaan ambisi itu pula yang sedang menjadi pertaruhan seorang Prabowo Subianto. Pasalnya, setelah politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, seruan kekecewaan mengemuka dari kubu Partai Gerindra – partai yang dipimpin Prabowo.

Petinggi partai tersebut menyebutkan bahwa Prabowo sebagai Ketua Umum menyiratkan kekecewaannya karena tidak mampu menempatkan kadernya di pucuk kekuasaan lembaga permusyawaratan rakyat tersebut.


Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebutkan bahwa kekecewaan muncul karena telah ada tajuk rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 antara pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan pengusung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu.

Namun, saat proses pemilihan Ketua MPR, Gerindra malah tidak diberikan dukungan oleh parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Tak adanya dukungan tersebut seolah menyiratkan bahwa rekonsiliasi sebenarnya tidak pernah terjadi – dalam kacamata Gerindra – mengingat kursi kekuasaan di DPR telah terlebih dahulu diambil oleh partai pendukung pemerintah.

Pernyataan Muzani ini memang sedikit berbeda nuansanya dibandingkan beberapa hari sebelumnya, di mana pria yang juga dicalonkan untuk menduduki posisi Ketua MPR oleh Gerindra itu menyebutkan bahwa Prabowo telah legowo merelakan posisi tersebut setelah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ini juga menjadi penguat beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa besar kemungkinan Prabowo tak akan mendapatkan jatah apa pun dalam kabinet Jokowi di periode kedua kekuasaannya.

Baca juga :  Impian PKS Seperti Tahun Baru?

Kemungkinan tersebut bisa terjadi jika deal-deal politik yang sebelumnya telah digadang-gadang terjadi sejak pertemuan bertajuk rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo di stasiun Mass rapid Transit (MRT) hingga pertemuan Ketua Umum Gerindra itu dengan Megawati Soekarnoputri bertajuk “diplomasi nasi goreng”, tidak menemukan ujungnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

Tak heran, bahasa Ahmad Muzani yang menyebut munculnya kekecewaan Prabowo ini, oleh beberapa pihak dianggap bagian lain dari penyesalan politik – sekalipun hal itu juga bisa dimaknai sebagai strategi politik semata. Pertanyaannya adalah benarkah Prabowo tak akan mendapatkan apa pun di kabinet Jokowi?

Prabowo Tak Dapat Apa-apa?

Keputusan Prabowo untuk ikut dalam tajuk rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 memang bisa dimaknai secara beragam. Yang jelas, publik menyaksikan bahwa benturan yang terjadi di antara pendukung sang jenderal dengan pendukung Jokowi akan sangat mungkin terus terjadi jika pertemuan keduanya tidak terjadi di MRT kala itu.

Pertemuan yang disebut oleh Aris Huang dalam tulisannya di New Mandala sebagai strategi politik ala “orang Jawa” tersebut memang menurunkan tensi politik dan polarisasi masyarakat, sekaligus membuka kemungkinan masuknya Prabowo dan partainya ke dalam lingkaran kekuasaan.

Masa-masa yang terjadi setelahnya – apalagi ditambah pasca pertemuan Prabowo dengan Mega – seolah memposisikan Gerindra secara setara dalam konstelasi politik nasional, sebagai kubu yang bisa ikut menikmati kekuasaan yang sebenarnya gagal mereka raih.

Seruan tak ada istilah “the winner takes all” dalam demokrasi Indonesia seolah menjadi lagu pengiring di balik menguatnya tajuk bagi-bagi kekuasaan dan jabatan publik.

Namun, setelah tensi politik di masyarakat perlahan menurun, bahasa politik yang digunakan di sekitaran politik kekuasaan pun ikut berubah. Partai-partai politik pendukung Jokowi memperkuat pendirian mereka agar tetap mendapatkan porsi yang lebih besar dalam kekuasaan – katakanlah lewat posisi menteri maupun lembaga-lembaga tinggi negara.

Sementara, Gerindra perlahan tapi pasti mulai tak lagi terlihat kekuatan politiknya. Kehilangan peluang menjadi Ketua MPR adalah contoh awalnya. Ini juga membenarkan berbagai prediksi yang menyebutkan bahwa sejak awal Prabowo dan partainya tak akan mendapatkan kursi yang mereka incar.

Proses pemilihan Ketua MPR 2019-2024 sempat mengerucut pada persaingan antara Ahmad Muzani dengan Bambang Soesatyo. Namun, Muzani tidak mendapat mayoritas dukungan fraksi di MPR. Bahkan, PDIP yang cukup intens berkomunikasi dengan Gerindra dalam beberapa waktu terakhir pun tak mendukung Muzani.

Ini juga menandakan bahwa Gerindra dan Prabowo gagal membangun posisi politik yang kuat pasca Pilpres. Momentum kekutan dua entitas politik ini sudah terlanjur turun seiring rekonsiliasi di MRT dan menguatnya kekecewaan pada Prabowo dari pendukungnya sendiri.

Akibat gagal mendapatkan kursi Ketua MPR yang diincar, nasib Prabowo dan Gerindra kini memang berada dalam tanda tanya. Geliat wacana akan ada kursi menteri yang diberikan kepada mantan Danjen Kopassus ini menjadi sisi lain dari kemungkinan bahwa Prabowo berpotensi tak mendapatkan kursi apa pun dalam kabinet kali ini.

Namun, peluang tersebut juga akan menjadi pertaruhan yang serius. Pasalnya, Jokowi secara terbuka telah menyatakan bahwa ia hanya akan memberi jatah 45 persen dalam kabinetnya untuk tokoh-tokoh dari parpol.

Saat ini ada 34 kementerian ditambah 4 kementerian koordinator. Artinya, hanya ada 15 sampai 17 kursi untuk parpol.

Jumlah tersebut harus dibagi pada 9 parpol anggota koalisi Jokowi – atau kemungkinan terburuknya hanya pada 5 parpol yang lolos ke DPR. Jika itu ditambah dengan Gerindra – yang bahkan disebut mengincar 3 kursi – tentu jumlah yang didapat partai pendukung Jokowi akan semakin sedikit.

Hal inilah yang membuat peluang Gerindra untuk mendapatkan kursi menteri juga tidak bisa dibilang mulus adanya. Jika konsekuensi dari kontestasi elektoral – posisi menang dan kalah – dipakai sebagai acuannya, maka kursi menteri tentu saja bukanlah hak Gerindra dari perspektif partai-partai pengusung Jokowi.

Tak heran, bahasa-bahasa kekecewaan pun mulai bermunculan dari Gerindra, seiring manuver terakhir untuk bertahan dan tetap menjadi bagian dari kursi kekuasaan. Persoalannya tinggal apakah bahasa-bahasa kekecewaan ini akan berujung pada penyesalan atas keputusan yang telah diambil atau tidak.

Penyesalan Prabowo?

Jika kekecewaan Prabowo adalah bentuk penyesalannya, maka keadaan ini sangat mungkin tidak dihitung secara rasional sebelum keputusan rekonsiliasi diambil oleh kubunya.

Graham Loomes, Robert Sugden, David E. Bell dan Peter C. Fishburn adalah beberapa penulis yang mengupas teori penyesalan atau regret theory ketika berbicara tentang pengambilan keputusan.

Teori ini umumnya berbicara bahwa ketika menghadapi suatu keputusan, individu atau kelompok mungkin mengantisipasi penyesalan dan dengan demikian memasukkan dalam pilihan mereka keinginan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan ini.

Gagasan ini juga berakar dari pemikiran Aristoteles tentang hubungan yang involuntary – berkaitan dengan hal-hal atau pilihan yang bisa dihindari atau bisa diambil sebaliknya – dan hubungan yang nonvoluntary – berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dihindari.

Persoalannya, dalam konteks Prabowo dan Gerindra, pilihan untuk bergabung dengan pemerintah bisa bersifat involuntary sekaligus nonvoluntary. Artinya, Gerindra bisa memilih untuk tidak bergabung dengan mempertimbangkan keuntungan politik yang mereka dapatkan, namun juga tak bisa menghindari pilihan itu jika yang dipakai sebagai patokan adalah keadaan bangsa dan negara yang bisa kacau.

Yang jelas, hal ini juga menjadi gambaran ambisi politik Prabowo. Sebagai salah satu elite nasional paling berkuasa saat ini, jika tak mampu mendapatkan hasil yang sesuai keinginan dari proses rekonsiliasi ini – katakanlah jika benar-benar tak mendapatkan kursi di kabinet Jokowi – hitung-hitungan politik Prabowo memang patut dipertanyakan.

Bagaimanapun juga politik selalu berhubungan dengan kekuasaan. Jika tak mampu meraih apapun, maka mungkin Prabowo akan menjadi sosok yang berkebalikan dibandingkan Fidel Castro yang – seperti disebut di awal tulisan ini – tak akan pensiun dari pertarungan perebutan kekuasaan. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.