Tahun 2020, Jokowi Masih Media Darling?

Oleh Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran

Tahun 2020 Jokowi Masih Media Darling
Presiden Jokowi bersama cucunya, Jan Ethes. (Foto: PresidenRI.go.id)
9 minute read

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dikenal sebagai seorang media darling sejak awal dekade 2010-an. Namun, dalam menyongsong periode keduanya, apakah Jokowi masih bisa dianggap sebagai media darling?


PinterPolitik.com

Dalam penelitiannya yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon, Ross Tapsell – peneliti asal Australia – menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sebuah fenomena media di Indonesia. Sosoknya yang merakyat – yang sebelumnya menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga kini Presiden Indonesia – menjadi sebuah fenomena besar yang menunjukkan perlawanan kelas bawah terhadap oligarki.

Media di Indonesia pun merepresentasikan dirinya sebagai sebuah “selingan” dari tipikal para elite politik kebanyakan. Sejak tahun 2012, media mulai beralih fokus untuk memberitakan Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi dan berbeda dari para elite politik kebanyakan di tengah kondisi rakyat yang lelah menghadapi korupsi.

Itulah awal mula Jokowi dikaitkan dengan istilah “media darling”. Pembentukan citra itu tak semata dilakukan oleh media dengan serangkaian kekuatan yang dimilikinya, melainkan juga atas peran Jokowi sendiri.

Di era kepemimpinan pertamanya sebagai presiden hingga masa peralihan ketika dirinya kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden, Jokowi mulai sering tampil di berbagai talkshow di televisi bersama sanak keluarganya. Namun, apakah di kepemimpinan keduanya saat ini, Jokowi masih menjadi media darling? Apa saja strategi politik yang Jokowi lakukan untuk membangun citra-citra diri tertentu?

Sejak dulu, masyarakat di seluruh dunia mengenal adanya ketergantungan antara politisi dengan pers dan jurnalis. Politisi tidak bisa mengatakan apapun kepada masyarakat luas tanpa peran gatekeeping jurnalis untuk meliput dan mewawancarai mereka hingga kemudian mengemasnya dalam bentuk berita sehingga tak sembarang informasi bisa beredar dan diedarkan jurnalis kepada masyarakat.

Namun, realita hari ini telah berubah. Menurut Suiter dalam tulisannya yang berjudul Post-truth Politics, dunia kini telah memasuki era media hybrid – berhasil mematahkan logika yang sebelumnya berlaku mengenai ketergantungan antara jurnalis dan politisi. Model web hybrid yang mencakup media sosial, reality TV, dan interrnet membuat para politisi kini bisa secara langsung mengatakan apapun pada masyarakat.

Kenyataan itu membuat banyak politisi beramai-ramai menggunakan media sosial dengan tujuan-tujuan politis, seperti kampanye hingga pencitraan diri. Salah satu politisi Indonesia yang kerap mengakrabkan diri dengan media sosial adalah Presiden Jokowi.

Sampai saat ini, Jokowi tercatat memiliki akun media sosial di Instagram, Twitter, dan channel Youtube. Sejarah keberhasilan politik Jokowi berkat media sosial telah dicapai sejak tahun 2012 pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Kala itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), berhasil memenangkan pemilihan. Salah satu langkah yang digunakan adalah dengan mengadaptasi lirik lagu milik boyband asal Inggris – One Direction – yang berjudul “What Makes You Beautifulsebagai latar suara video yang mengkampanyekan reformasi birokrasi dan janji pemberantasan kemacetan Jakarta dari Jokowi-Ahok di Youtube. Dalam waktu beberapa minggu, penontonnya mencapai lebih dari 1 juta.

Menurut Blumler dan Kavanagh dalam penelitiannya yang berjudul The Third Age of Political Communication, penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana kampanye dan medium interaksi telah mengubah komunikasi politik dan marketing politik secara dramatis. Media sosial menjadi ruang bagi masyarakat menentang dominasi dan dogma media arus utama untuk mengembangkan beragam materi kampanye dan informasi lainnya. Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna Facebook dan Twitter yang bersar.

Pada kampanye Pilpres 2019 hingga era kepemimpinannya saat ini, Jokowi kembali memanfaatkan media sosial guna membangun citra yang sarat akan pesan-pesan politik. Di channel Youtube dan akun Instagram pribadinya, Jokowi kerap membagikan momen kesehariannya, baik dalam bentuk foto, tulisan, dan video yang berisi kebersamaannya dengan keluarga.

Satu yang paling menyedot perhatian publik adalah kedekatan Jokowi dengan cucu pertamanya, Jan Ethes. Di channel Youtube-nya, Jokowi sering kali membagikan bagaimana ia menghabiskan akhir pekan untuk bermain bersama sang cucu, memperkenalkan sang cucu kepada awak media, berbelanja bersama, dan sebagainya.

Menurut Ron Faucheux, seorang profesor dan ahli kampanye politik dari George Washington University, ditampilkannya kedekatan seorang politisi dengan keluarganya memiliki tujuan tertentu. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan sisi humanis, nilai keluarga, dan kehangatan. Langkah itu dilakukan untuk menekankan pada publik bahwa sang politisi memiliki pernikahan yang baik dan keluarga yang bahagia.

Representasi Jokowi di media massa dipenuhi oleh hegemoni yang dibangun dirinya dan tim kampanye/komunikasi politiknya. Ia melakukan pencitraan dirinya sebagai family man yang sederhana dan dekat dengan rakyat miskin.

Menurut Sosiolog Stuart Hall, dalam tulisannya yang berjudul The Work of Representation, representasi bekerja melalui diskursus yang mengandung pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran (truth). Jokowi membangun pengetahuan bahwa dirinya adalah seseorang yang sederhana dan dekat dengan keluarga.

Di sisi lain, dalam diskursus, terdapat upaya permainan kekuasaan.  Pengetahuan itu bisa dibangun dan terbangun atas kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemimpin negara.

Sementara, kebenaran sebagai representasi dari kekuasaan, ditunjukkan dengan bagaimana publik mempercayai Jokowi sebagai seorang family man di era Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan awal kepemimpinannya sebagai presiden. Ketika kita menganggap suatu hal sebagai sebuah kebenaran, maka kita telah menjadi “objek” dari kekuasaan.

Kebenaran dari pengetahuan itu diamini oleh Ahli Politik Effendi Gazali. Menurutnya, citra Jokowi yang dekat dengan keluarga (family man) menjadikan dirinya unggul bila dibandingkan dengan lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Selain internet dan media sosial, Jokowi juga memanfaatkan ruang publik lain sebagai sarana kampanyenya. Salah satunya adalah tayangan di bioskop.

Bioskop dijadikan media aternatif bagi Jokowi untuk melancarkan strategi kampanye melalui penayangan iklan dari salah satu partai pendukungnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu berkaitan dengan strategi kampanye Jokowi yang berfokus menyasar kalangan anak muda (milenial) sehingga dirinya selalu mengupayakan memilih medium kampanye yang dekat dengan generasi tersebut.

Pada Pemilu 2014, pemilih muda usia 17 sampai 25 tahun jumlahnya mencapai hampir 30% dari total jumlah pemilih. Lembaga-lembaga survei pemilu kemudian memperkirakan jumlah pemilih muda di Pilpres 2019 berkisar antara 60 sampai 70 juta, atau sekitar 30% hingga 35% dari total jumlah pemilih.

Ketertarikan anak muda dengan bioskop sendiri bisa dibuktikan dari tayangan laris film-film di bioskop, salah satunya film Dilan. Penonton film Dilan kala itu didominasi dari kalangan anak muda.

Maraknya minat terhadap film Dilan sendiri kemudian dimanfaatkan Jokowi sebagai salah satu strategi kampanye yang ia sampaikan di Debat Calon Presiden ke-4. Saat itu, ia memperkenalkan pemerintahan Dilan sebagai singkatan dari Digital Melayani.

Jokowi memang kerap membuat jargon-jargon kekinian dengan tujuan menggaet pemilih muda. Ia memilih bermain dengan isu yang relevan dengan pemerintahannya selama 4,5 tahun lalu, yaitu digitalisasi pemerintahan.

Citra baik Jokowi di media dan media sosial membuatnya dikenal dengan sebutan “media darling”. Sebutan tersebut telah melekat sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi dikenal ramah dengan wartawan karena keterbukaan yang dia bangun dengan minimnya protokol yang melindungi dia di tempat umum. Hasilnya, kuantitas pemberitaan positif mengenai Jokowi terbilang tinggi. Hal itu disampaikan Wisnu Prasetya Utomo dalam penelitiannya yang berjudul Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia.

Namun, citra tersebut perlahan menghilang seiring waktu kepemimpinannya sebagai presiden. Persona anti-elite perlahan luntur dengan kompromi Jokowi dengan para elite ekonomi politik Indonesia.

Selain representasi, fenomena ini dapat dilihat dari kacamata teori penerimaan pesan media bernama encoding-decoding milik Stuart Hall dalam tulisannya yang berjudul Encoding and Decoding in the Television Discourse.

Encoding merujuk pada proses produksi pesan melalui serangkaian kode yang dibuat oleh pembuat pesan dan disesuaikan dengan pemahaman penerima. Sementara, decoding merujuk pada bagaimana penerima pesan memahami dan menginterpretasikan pesan melalui serangkaian preferensi dan latar belakang pribadi.

Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang dikirim dapat dipahami secara tepat oleh penerima pesan. Namun, dalam proses decoding, pesan yang disampaikan bisa saja menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Proses encoding dalam penyampaian pesan politik Jokowi salah satunya dibentuk oleh tim strategi kampanyenya. Dalam periode kampanye Pemilu 2019, Jokowi yang fokus menyasar kalangan anak muda – menggunakan strategi buzzer di media sosial.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendominasi percakapan di media sosial jika dibandingkan dengan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada periode 28 Januari-4 Februari 2019. Hasil analisis PoliticaWave menunjukkan bahwa jumlah percakapan terkait Jokowi-Ma’ruf mencapai 57,25% dari total 1.899.881 percakapan. Sementara, jumlah percakapan terkait pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya sebesar 47,25%.

Masyarakat Indonesia melakukan proses decoding terhadap pesan politik yang disampaikan Jokowi melalui media sosial dan media massa. Dahulu, pesan-pesan tersebut berhasil membuat Jokowi menjadi media darling.

Hal itu menunjukkan bahwa publik kala itu tergolong dalam penerima pesan yang bersifat dominan (dominant hegemonic code), yaitu kondisi ketika penerima menerima pesan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan pembuat pesan. Namun, sifat dominan itu kini kian bergeser.

Hal itu ditunjukkan dengan sikap masyarakat dan media yang mulai kritis dalam memandang dan memberitakan Jokowi. Hal itu menunjukkan meningkatnya penerima pesan yang bersifat negosiasi dan oposisi, yaitu kondisi ketika penerima pesan tak lagi terlampau mengikuti hegemoni penguasa secara sebagian maupun menolak keseluruhan.

Masyarakat mulai menyadari bahwa Jokowi menjadi berjarak dengan citra diri yang sebelumnya ia bangun. Masyarakat sudah memiliki informasi bahwa Jokowi kini dikelilingi oleh kekuatan oligarkis tradisional dan lemah dalam menegakkan kasus hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Di sisi lain, teori ini juga membahas bahwa media memiliki kecenderungan memberitakan sesuatu yang sesuai dengan minat dan perkembangan masyarakat (konsensus). Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran posisi tak hanya bisa dialami masyarakat, melainkan juga oleh media.

Dapat dilihat bahwa kian hari kian banyak media yang secara terang-terangan bersikap kritis terhadap Jokowi dan serangkaian kebijakannya. Lambat laun, media massa menyumbang peran untuk menggeser status dan atribusi Jokowi sebagai sang “media darling” hingga turut diinternalisasi masyarakat.

Jokowi pernah menjadi sebuah fenomena di dunia politik Indonesia. Citra dirinya yang merakyat dengan gaya pembawaan yang sederhana membuat rakyat Indonesia seolah menemukan sebuah kebaruan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Namun, sebagaimana dikatakan Albert Einstein, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Hal itu juga berlaku dalam perpolitikan di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Serangkaian kepentingan, upaya adaptasi, hingga represi membuat para aktor politik acapkali harus mengubah arah kemudinya. Pekerjaan rumah terbesarnya adalah: bagaimana cara para politisi mempertahankan kepercayaan rakyat di tengah ketidakpastian itu?

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.