Yakusa! 

#hmi #bahlil #yusril #kanda #pinterpolitik

“Aura Farming” dalam konteks positif? 

#yusril #menkokumham #demo #delpedro #restorativejustice #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk berhenti dari posisi ketua umum (Ketum) PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Sabtu, 18 Mei 2024, kemarin. Mengapa keputusan Yusril ini tepat secara kalkulasi politik?

PinterPolitik.com

“Whoever wore ‘em before just wasn’t thinkin’ big enough, I’m ‘bout to leave ‘em with ‘em” – Drake, “0 to 100 / The Catch Up” (2014)

Pada 1 Juni 2014, saat masyarakat Indonesia memperingati Hari Pancasila, seorang penyanyi rap (rapper) kelahiran Kanada, Drake, merilis sebuah single berjudul “0 to 100 / The Catch Up”.

Dalam lagu itu, Drake menceritakan bagaimana dirinya sebagai seorang rapper memulai dari bawah hingga akhirnya menjadi seorang bintang yang sukses. Pria asal Toronto itu juga menuangkan cara berpikirnya soal dunia musik rap.

Drake menganalogikan musik rap layaknya sepasang sepatu. Menurutnya, banyak orang mengatakan bahwa siapapun bisa cocok secara ukuran untuk mengenakan sepatu itu.

Namun, ternyata, Drake merasa sepatu itu terlalu sempit. Pada akhirnya, rapper asal Kanada itu memutuskan untuk meninggalkan sepatu itu dan berpikir secara lebih luas dan lebih jauh ke depan.

Analogi sepatu ini tampaknya juga cocok untuk menggambarkan sebuah dinamika yang berlangsung di perpolitikan Indonesia, khususnya dalam PBB. Pasalnya, Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk menanggalkan posisi ketua umum (ketum) partai tersebut setelah kembali menjabat sejak tahun 2015 silam.

Keputusan ini diambil saat PBB menggelar sidang Musyawarah Dewan Partai pada Sabtu, 18 Mei 2024, lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor mengatakan bahwa Yusril kini ingin berdiri sendiri dan bekerja secara profesional.

Namun, keputusan Yusril ini tentu meninggalkan sejumlah tanya. Bukankah partai politik (parpol) adalah kunci sukses untuk karier politik di kancah perpolitikan Indonesia, mengingat hanya parpol lah yang bisa mengusung kandidat dalam pemilihan presiden (pilpres)?

Lantas, mengapa Yusril memutuskan untuk meninggalkan PBB yang dulu didirikannya pada 17 Juli 1998 silam? Mungkinkah ada siasat lain yang tengah disiapkan oleh Yusril?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Ambisi Politik Yusril

Layaknya Drake yang mengembangkan kariernya dalam dunia musik rap, para politisi-pun ingin memiliki karier politik yang baik. Inilah mengapa ada banyak pertimbangan bagi seorang politikus untuk menentukan arah manuver politiknya.

Inipun juga berlaku bagi Yusril. Dalam beberapa kesempatan, Yusril bahkan mengejar sejumlah kesempatan untuk mendapatkan jabatan publik yang bisa meningkatkan karier politiknya.

Dalam Pilpres 2024, Yusril secara terbuka bahwa dirinya siap bila menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Bahkan, dalam sebuah acara diskusi pada 17 Oktober 2023 di Jakarta, Yusril mengatakan bahwa dirinya sudah siap menjadi cawapres sejak tahun 1999.

Inipun sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gordon S. Black dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives. Black menjelaskan bahwa setiap politisi pasti memiliki mimpi atau motivasi untuk mengincar jabatan politik yang lebih tinggi.

Yusril sendiri memiliki pengalaman panjang di sejumlah posisi-posisi pemerintahan. Pada tahun 1999, misalnya, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada tahun 2001, Yusril kembali menjabat di posisi yang sama tetapi dengan nama fungsional yang berbeda, yakni sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Tidak berhenti di situ, Yusril kembali menjabat sebagai pembantu presiden, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004-2007.

Dengan pengalaman panjang ini, menjadi wajar apabila Yusril menarget jabatan politik yang lebih tinggi, misalkan sebagai wakil presiden (wapres) atau, bahkan, sebagai presiden di masa mendatang.

Namun, dengan berhenti menjabat sebagai ketum parpol, bukankah kesempatan itu semakin menipis? Mengapa malah meninggalkan PBB bila ingin jenjang karier politik yang lebih tinggi di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sudah Saatnya Yusril Tinggalkan PBB?

Parpol sebenarnya bisa dibilang merupakan modal penting bagi politisi. Bagaimanapun, modal ini bisa ditransformasikan menjadi modal politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Mengacu ke penjelasan Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital, parpol merupakan salah satu modal yang masuk dalam kategori modal institusional. Modal ini bisa ditransformasikan dari bentuk dukungan parpol hingga ideologi parpol yang sejalan dengan politisi yang maju di sebuah pemilihan.

Bila benar parpol adalah salah satu modal politik penting, mengapa lantas Yusril melepaskannya begitu saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, muncul sebuah pertanyaan lanjutan: apakah modal itu bisa menjadi nilai tambah atau tidak?

PBB sejak berdiri pada tahun 1999 telaha mengikuti setidaknya enam kali pemilihan umum (Pemilu), yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. 

Namun, dari enam pemilu itu, PBB hanya sempat mendapatkan kursi di dua pemilu pertamanya. Pada empat pemilu selanjutnya, PBB gagal memperoleh suara yang cukup untuk lolos ke DPR RI.

Tidak hanya itu, sejak Pemilu 2009, PBB secara konsisten mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan. Pada tahun itu, PBB mendapatkan jumlah suara sebanyak 1,86 juta suara.

Namun, di tahun 2014, suara PBB menurun menjadi 1,82 juta suara. Penurunan-pun terus terjadi di tahun 2019 dengan hanya memperoleh 1,09 juta suara.

Penurunan drastis justru terjadi di Pemilu 2024. Jumlah suara PBB bahkan tidak menyentuh angka satu juta lagi, melainkan hanya 484 ribu suara, menempati urutan ke-16 dari 18 partai nasional yang menjadi peserta pemilu.

Di saat pamor PBB yang terus menurun, pamor Yusril sebagai tokoh nasional bisa dibilang masih konsisten tinggi. Pada Pemilu 2019, misalnya, Yusril masih mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat dengan menjadi bagian dari tim hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin.

Di Pilpres 2024, nama Yusril juga masih menarik perhatian publik. Yusril menjadi ketua de facto tim hukum pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di sidang sengketa pemilu yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisa dibilang, karier politik Yusril masih panjang dengan berbagai perhatian publik dan kesempatan yang dimilikinya. Bahkan, kini, Yusril disebut-sebut bakal menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada Oktober 2024 nanti.

Sebenarnya, keputusan Yusril untuk meninggalkan PBB ini sejalan dengan penjelasan Black di tulisannya tadi. Black menyebutkan bahwa ambisi politisi juga didugung oleh kesempatan struktural.

Bila kesempatan struktural itu ada, maka ambisi politik sang politisi akan terbentuk. Namun, bila kesempatan itu minim, maka kecil kemungkinan juga bahwa ambisi itu bisa terbangun.

Alhasil, layaknya lirik Drake di awal tulisan, Yusril-pun bisa saja tengah berpikir lebih besar daripada situasi sekarang. Boleh jadi, “sepatu” PBB kini terlalu sempit baginya yang kini tetap memiliki kesempatan politik yang lebih luas. (A43)

Menurut kalian Prof. Yusril paling cocok untuk jabatan apa nih di kabinet mendatang? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Sorotan kini tertuju pada misteri siapa cawapres Prabowo Subianto saat dua pasangan rival telah mendaftar ke KPU. Nama yang mengerucut sendiri adalah Yusril Ihza Mahendra dan Erick Thohir dan isu diperkuat setelah keduanya telah mengurus berkas persyaratan cawapres.

Sejauh ini, penetapan cawapres tampak menunggu sejumlah hal seperti Erick yang masih berada di luar negeri serta Rapimnas Partai Golkar yang baru akan dilaksanakan pada 21 Oktober mendatang. Pendaftaran capres-cawapres sendiri ditutup pada 25 Oktober 2023.

PinterPolitik.com 

Kekeliruan kiranya melingkupi mereka yang mempertanyakan elektabilitas serta popularitas sosok Yusril Ihza Mahendra yang masuk ke bursa bacawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Dalam survei Indikator yang dirilis pada 30 September lalu, misalnya, Yusril hanya menduduki posisi ketujuh dengan torehan 1 persen. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sendiri adalah mengenai sepuluh nama yang dianggap pantas menjadi cawapres Prabowo. 

Padahal, jika dianalisis secara komprehensif Yusril agaknya memiliki segala kualifikasi untuk menduduki posisi apapun di pemerintahan dengan pengalaman, kapasitas, dan prestasi yang dimilikinya. Lebih dari cukup kiranya untuk disebut “pantas”. 

Kembali, dengan mengacu pada berbagai variabel sosiopolitik di Indonesia, penilaian terhadap elektabilitas maupun popularitas Yusril selama ini kiranya keliru. Mengapa demikian? 

Bias Lembaga Survei 

Untuk menjawab kemungkinan kekeliruan itu, pertanyaan balik terhadap esensi lembaga survei sendiri dapat menjadi pintu masuk pertama. 

Netralitas lembaga survei sendiri kerap dipertanyakan oleh masyarakat tanah air yang kian kritis menilai berbagai diskursus politik. 

Terlebih, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) sempat menyebut terdapat 42 lembaga survei “abal-abal” yang muncul menjelang Pemilu 2024. Mereka dipesan dengan menaikkan margin elektabilitas kandidat lebih tinggi dari yang seharusnya. 

Dalam buku berjudul Polls and Politics: The Dilemma of Democracy, Michael Genovese mengatakan di tengah pasar elektoral yang semakin ketat, lembaga survei kemudian rawan melanggar prosedur demi kebutuhan operasional, yang berkorelasi dengan kebutuhan kliennya. 

Problem berikutnya adalah mengenai polarisasi yang bermula dari perdebatan mengenai posisi maupun status lembaga survei, sebagai lembaga riset atau konsultan politik. 

Dirk Tomsa dalam Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia menyebut sampel Pilpres 2014 yang mana disebut terdapat bias partisan lembaga survei kepada dua kontestan saat itu, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. 

Apa yang terjadi di 2014 kiranya telah membentuk persepsi bahwa bias partisan lembaga survei memang bisa saja senantiasa terjadi selagi terdapat “kebutuhan” dan “permintaan”. 

Kembali, ke konteks penilaian terhadap elektabilitas maupun popularitas Yusril selama ini yang tampak keliru, terdapat satu interpretasi lain yang dapat memperkuat postulat itu. 

Yusril, Tenar Lintas Generasi? 

Satu hal yang menjadi pembeda popularitas Yusril dan kandidat bacawapres lain adalah namanya yang sedari awal telah populer secara harfiah. 

Mengacu pada data yang dihimpun dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, nama “Yusril Ihza Mahendra” memiliki popularitas tertinggi dibandingkan kandidat lain. 

Dalam konteks ini, nama-nama itu merupakan mahasiswa yang kini merupakan milenial dan generasi z. Dengan kata lain, cukup logis untuk mengatakan bahwa nama Yusril sangat populer dan menginspirasi di kalangan orang tua saat anak mereka lahir. 

Nama sendiri adalah bagian penting dari identitas seseorang, dan seringkali memiliki makna mendalam atau merujuk kepada tokoh-tokoh yang dihormati. 

Sebagian besar khalayak Indonesia kiranya sepakat bahwa Yusril merupakan tokoh politik dan cendekiawan yang memiliki reputasi positif dalam kiprahnya di bidang politik, hukum, dan pemerintahan. 

Popularitas dan pengaruhnya dalam dunia politik dan hukum telah menjadikannya sosok yang dihormati oleh banyak orang di Indonesia. 

Secara sosiopolitik, nama juga mencerminkan simbolisme nama di mana hal itu menciptakan ikatan emosional antara “nama” dan “cita-cita” yang diharapkan untuk generasi yang akan datang. 

Selain itu, Yusril juga dikenal karena pandangan politik dan ideologinya yang khas, sejuk, dan tak konfrontatif. Bagi beberapa orang tua, memberikan nama “Yusril Ihza Mahendra” kepada anak mereka mungkin merupakan bentuk dukungan terhadap ideologi atau nilai-nilai yang terwakili. 

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa nama “Yusril Ihza Mahendra” memiliki popularitas yang cukup signifikan di kalangan generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. 

Faktor-faktor seperti pengaruh positif Yusril, simbolisme budaya, dan ideologi politik kiranya memiliki keterkaitan dalam popularitas nama Yusril. 

Popularitas nama Yusril kiranya mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada generasi penerus mereka, serta penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh Yusril Ihza Mahendra dalam dunia politik, pemerintahan, dan hukum di Indonesia. (J61)

Era baru hubungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra tampak setelah kebersamaan keduanya di Sumatera Barat pada 29 dan 30 April lalu. Ini seolah menjadi sinyal bahwa Yusril bisa saja mwnjadi cawapres Prabowo.

Yusril sendiri menyatakan keterbukaan untuk bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo sebagai capres 2024. Bahkan, Yusril tampak ideal menjadi cawapres Prabowo sebagai formula duet tokoh militer-intelektual.

Partai Bulan Bintang (PBB) tentu nggak mau ketinggalan “kapal” menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan tekad kesamaan basis partai ideologis, PBB saat ini sedang gencar merapat ke partai lain, yaitu PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan partainya sudah membuat agenda pertemuan dengan PDIP. Namun, agenda pertemuan tidak sekadar silaturahmi belaka. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan koalisi yang dibentuk antara PBB dengan PDIP untuk Pemilu 2024.

PBB bahkan sudah mengajukan bahwa Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan diusung jadi bakal calon cawapres untuk mendampingi capres pilihan PDIP.

Dalam pidatonya di acara Rakornas PBB, Presiden Jokowi menegaskan dukungannya jika Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024. Namun, Presiden Jokowi “mensyaratkan” PBB harus mendapatkan kendaraan, yakni Presidential Threshold 20%.

Menanggapi dukungan itu, Yusril mengucapkan terima kasih. Yusril mengungkapkan ada banyak PR untuk memenuhi syarat tersebut, khususnya konsolidasi dengan partai lain. Untuk saat ini, target realistis PBB adalah memenuhi ambang batas parlemen di Pileg 2024.