Audio ini dibuat menggunakan AI.

Yusril Ihza Mahendra belakangan tampak berbenah dan mulai aktif bersafari isu hukum. Lebih dari sekadar tupoksi, langkah ini mencerminkan “aura farming”, seni mengelola citra, kharisma, dan legitimasi simbolik pejabat publik di era komunikasi politik yang kerap rawan blunder berbuntut fatal.

PinterPolitik.com

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), dalam beberapa pekan terakhir tampak melakukan serangkaian safari isu hukum yang mencuri perhatian publik.

Dari menemui Delpedro Marhaen dan sejumlah tersangka demonstrasi rusuh di Polda Metro Jaya, mendorong restorative justice bagi pembakar gedung DPRD Makassar yang masih berusia di bawah umur, hingga menegaskan posisi hukum bahwa TNI tidak bisa serta-merta melaporkan jurnalis Ferry Irwandi dalam kasus pencemaran nama baik, Yusril memperlihatkan pola komunikasi dan manuver politik-hukum yang padat simbolisme.

Meski secara formal langkah-langkah tersebut dapat dibaca sebagai eksekusi mandat Presiden Prabowo Subianto, ada lapisan makna lain yang mengemuka.

Dalam terminologi populer, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa Yusril sedang melakukan aura farming, yakni pengelolaan citra, gestur, dan legitimasi simbolik seorang pejabat publik di ruang terbuka.

Konsep ini sebagai adopsi frasa untuk menyinggung bagaimana seorang figur pejabat publik menggunakan momentum kebijakan konkret untuk memperkuat modal kharisma dan kredibilitas politiknya di mata publik.

Fenomena ini penting karena dalam politik kontemporer, publik bukan hanya menilai output kebijakan, tetapi juga aura komunikatif yang mengiringinya.

Setelah periode di mana blunder komunikasi pejabat negara berulang kali berujung pada eskalasi protes masif bahkan berujung kerusuhan yang menelan korban jiwa, pengelolaan simbolik pejabat publik menjadi faktor vital. Di sinilah Yusril tampil seakan memainkan orkestra krusial, hukum ditegakkan, narasi dijaga, dan aura diperkuat.

The Floor is Yusril’s

Sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril tentu dihadapkan pada ekspektasi kinerja yang trengginas. Struktur kementerian koordinatif ini menggabungkan isu-isu sensitif, hukum, HAM, imigrasi, hingga pemasyarakatan.

Semua ranah tersebut berada dalam jantung relasi negara dengan warga. Ketidakhati-hatian komunikasi bisa mengundang resistensi sosial, sementara keputusan yang tepat dapat menjadi landasan legitimasi politik.

Yusril bukanlah figur biasa dalam lanskap ini. Ia sering disebut sebagai living legend di bidang politik-hukum Indonesia. Dari keterlibatannya sebagai pakar hukum tata negara, kiprah panjangnya di kabinet sejak era Gus Dur, hingga kiprahnya sebagai advokat dalam perkara-perkara besar, Yusril membawa apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai modal simbolik (symbolic capital), yakni legitimasi yang lahir dari reputasi, kredibilitas, dan pengalaman panjang.

Modal simbolik inilah yang kemudian ia kelola menjadi “aura” yang dapat memperkuat legitimasi politik-hukum dirinya maupun rezim yang ia wakili.

Namun, modal simbolik semata tidak cukup. Dalam era politik mediatik, figur publik dituntut untuk mengelola komunikasi dengan cermat.

Pada awal masa jabatannya, Yusril sempat memberi impresi yang dinilai sebagian kalangan kurang tepat, sebuah blunder komunikasi yang menjadi catatan awal. Kini, aura farming yang ia lakukan melalui “safari isu hukum” tampak diarahkan untuk menambal impresi itu sekaligus membangun ulang momentum legitimasi.

Frasa “the floor is Yusril’s” mencerminkan ruang yang kini terbuka bagi Yusril untuk menunjukkan kapasitasnya. Sebagai Menko, ia tidak lagi sekadar pembuat analisis hukum, melainkan juga aktor pengelola gestur negara.

Tiap pernyataan publik, tiap safari isu hukum dan tupoksinya, adalah bentuk performativitas politik yang menentukan seberapa jauh ia mampu mengartikulasikan kharisma Weberian, kharisma yang tidak semata lahir dari reputasi, melainkan juga dari kehadiran simbolik yang mengikat imajinasi publik.

Urgensi Aura Farming Pejabat

Fenomena Yusril mencerminkan urgensi lebih luas, dalam politik Indonesia kontemporer, pejabat publik tidak cukup hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) formal.

Mereka dituntut mengelola aura, yaitu kombinasi dari gestur, komunikasi, dan manuver konkret yang membentuk persepsi publik.

“Aura” kiranya bukan hanya substansi kebijakan yang memang pertama dan utama, tetapi juga tentang “kemasan” yang menentukan bagaimana kebijakan diterima, dicerna, dan dimaknai oleh publik.

Setelah serangkaian kasus di mana blunder komunikasi pejabat berujung pada demonstrasi besar, kesadaran akan pentingnya aura farming meningkat. Aura menjadi semacam capital baru dalam politik kontemporer, yang nilainya bisa menentukan legitimasi rezim.

Beberapa pejabat beruntung memiliki apa yang disebut sebagai aura capital sejak awal, berkat reputasi panjang atau citra yang melekat.

Yusril jelas berada dalam kategori ini. Namun, aura capital tetap memerlukan pengelolaan aktif. Seperti aset, ia bisa menguap bila tidak dirawat melalui konsistensi gestur, ketepatan komunikasi, dan relevansi kebijakan.

Yusril tampak menyadari hal ini. Safari hukum yang ia lakukan dapat dibaca sebagai strategi ganda. Pertama, eksekusi mandat Presiden Prabowo, memastikan isu hukum-kelembagaan tetap terkendali.

Kedua, pengelolaan simbolik personal sebagai pejabat publik, menampilkan diri sebagai figur hukum senior yang masih vital, mampu bersikap adil, dan peka terhadap keadilan sosial.

Dari perspektif komunikasi politik, strategi ini sejalan dengan kebutuhan rezim untuk menjaga stabilitas sosial di tengah polarisasi publik.

Ketika pejabat lain berulang kali tersandung karena gestur atau pernyataan yang menyinggung sensitivitas rakyat, Yusril kiranaya telah memeragakan jalan berbeda, menjadikan hukum bukan sekadar norma kaku, tetapi sebagai panggung komunikasi legitimasi.

Kendati gestur komunikasi yang dibatasi jeruji besi menjadi satu kritik lain, manuver lebih pro-aktif Yusril tampaknya merefleksikan pergeseran penting dalam politik Indonesia kontemporer.

Bahwa “aura” pejabat publik adalah bagian integral dari governance. Dalam konteks ini, aura bukan kosmetika, melainkan modal politik yang menentukan seberapa jauh legitimasi negara dapat dipertahankan di mata masyarakat. (J61)

Ada hubungan menarik lain lagi gak nih ya di kabinet baru? 

#menteriprabowo #kabinetmerahputih #yusrilihzamahendra #ottohasibuan #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk berhenti dari posisi ketua umum (Ketum) PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Sabtu, 18 Mei 2024, kemarin. Mengapa keputusan Yusril ini tepat secara kalkulasi politik?

PinterPolitik.com

“Whoever wore ‘em before just wasn’t thinkin’ big enough, I’m ‘bout to leave ‘em with ‘em” – Drake, “0 to 100 / The Catch Up” (2014)

Pada 1 Juni 2014, saat masyarakat Indonesia memperingati Hari Pancasila, seorang penyanyi rap (rapper) kelahiran Kanada, Drake, merilis sebuah single berjudul “0 to 100 / The Catch Up”.

Dalam lagu itu, Drake menceritakan bagaimana dirinya sebagai seorang rapper memulai dari bawah hingga akhirnya menjadi seorang bintang yang sukses. Pria asal Toronto itu juga menuangkan cara berpikirnya soal dunia musik rap.

Drake menganalogikan musik rap layaknya sepasang sepatu. Menurutnya, banyak orang mengatakan bahwa siapapun bisa cocok secara ukuran untuk mengenakan sepatu itu.

Namun, ternyata, Drake merasa sepatu itu terlalu sempit. Pada akhirnya, rapper asal Kanada itu memutuskan untuk meninggalkan sepatu itu dan berpikir secara lebih luas dan lebih jauh ke depan.

Analogi sepatu ini tampaknya juga cocok untuk menggambarkan sebuah dinamika yang berlangsung di perpolitikan Indonesia, khususnya dalam PBB. Pasalnya, Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk menanggalkan posisi ketua umum (ketum) partai tersebut setelah kembali menjabat sejak tahun 2015 silam.

Keputusan ini diambil saat PBB menggelar sidang Musyawarah Dewan Partai pada Sabtu, 18 Mei 2024, lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor mengatakan bahwa Yusril kini ingin berdiri sendiri dan bekerja secara profesional.

Namun, keputusan Yusril ini tentu meninggalkan sejumlah tanya. Bukankah partai politik (parpol) adalah kunci sukses untuk karier politik di kancah perpolitikan Indonesia, mengingat hanya parpol lah yang bisa mengusung kandidat dalam pemilihan presiden (pilpres)?

Lantas, mengapa Yusril memutuskan untuk meninggalkan PBB yang dulu didirikannya pada 17 Juli 1998 silam? Mungkinkah ada siasat lain yang tengah disiapkan oleh Yusril?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Ambisi Politik Yusril

Layaknya Drake yang mengembangkan kariernya dalam dunia musik rap, para politisi-pun ingin memiliki karier politik yang baik. Inilah mengapa ada banyak pertimbangan bagi seorang politikus untuk menentukan arah manuver politiknya.

Inipun juga berlaku bagi Yusril. Dalam beberapa kesempatan, Yusril bahkan mengejar sejumlah kesempatan untuk mendapatkan jabatan publik yang bisa meningkatkan karier politiknya.

Dalam Pilpres 2024, Yusril secara terbuka bahwa dirinya siap bila menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Bahkan, dalam sebuah acara diskusi pada 17 Oktober 2023 di Jakarta, Yusril mengatakan bahwa dirinya sudah siap menjadi cawapres sejak tahun 1999.

Inipun sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gordon S. Black dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives. Black menjelaskan bahwa setiap politisi pasti memiliki mimpi atau motivasi untuk mengincar jabatan politik yang lebih tinggi.

Yusril sendiri memiliki pengalaman panjang di sejumlah posisi-posisi pemerintahan. Pada tahun 1999, misalnya, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada tahun 2001, Yusril kembali menjabat di posisi yang sama tetapi dengan nama fungsional yang berbeda, yakni sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Tidak berhenti di situ, Yusril kembali menjabat sebagai pembantu presiden, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004-2007.

Dengan pengalaman panjang ini, menjadi wajar apabila Yusril menarget jabatan politik yang lebih tinggi, misalkan sebagai wakil presiden (wapres) atau, bahkan, sebagai presiden di masa mendatang.

Namun, dengan berhenti menjabat sebagai ketum parpol, bukankah kesempatan itu semakin menipis? Mengapa malah meninggalkan PBB bila ingin jenjang karier politik yang lebih tinggi di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sudah Saatnya Yusril Tinggalkan PBB?

Parpol sebenarnya bisa dibilang merupakan modal penting bagi politisi. Bagaimanapun, modal ini bisa ditransformasikan menjadi modal politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Mengacu ke penjelasan Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital, parpol merupakan salah satu modal yang masuk dalam kategori modal institusional. Modal ini bisa ditransformasikan dari bentuk dukungan parpol hingga ideologi parpol yang sejalan dengan politisi yang maju di sebuah pemilihan.

Bila benar parpol adalah salah satu modal politik penting, mengapa lantas Yusril melepaskannya begitu saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, muncul sebuah pertanyaan lanjutan: apakah modal itu bisa menjadi nilai tambah atau tidak?

PBB sejak berdiri pada tahun 1999 telaha mengikuti setidaknya enam kali pemilihan umum (Pemilu), yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. 

Namun, dari enam pemilu itu, PBB hanya sempat mendapatkan kursi di dua pemilu pertamanya. Pada empat pemilu selanjutnya, PBB gagal memperoleh suara yang cukup untuk lolos ke DPR RI.

Tidak hanya itu, sejak Pemilu 2009, PBB secara konsisten mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan. Pada tahun itu, PBB mendapatkan jumlah suara sebanyak 1,86 juta suara.

Namun, di tahun 2014, suara PBB menurun menjadi 1,82 juta suara. Penurunan-pun terus terjadi di tahun 2019 dengan hanya memperoleh 1,09 juta suara.

Penurunan drastis justru terjadi di Pemilu 2024. Jumlah suara PBB bahkan tidak menyentuh angka satu juta lagi, melainkan hanya 484 ribu suara, menempati urutan ke-16 dari 18 partai nasional yang menjadi peserta pemilu.

Di saat pamor PBB yang terus menurun, pamor Yusril sebagai tokoh nasional bisa dibilang masih konsisten tinggi. Pada Pemilu 2019, misalnya, Yusril masih mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat dengan menjadi bagian dari tim hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin.

Di Pilpres 2024, nama Yusril juga masih menarik perhatian publik. Yusril menjadi ketua de facto tim hukum pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di sidang sengketa pemilu yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisa dibilang, karier politik Yusril masih panjang dengan berbagai perhatian publik dan kesempatan yang dimilikinya. Bahkan, kini, Yusril disebut-sebut bakal menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada Oktober 2024 nanti.

Sebenarnya, keputusan Yusril untuk meninggalkan PBB ini sejalan dengan penjelasan Black di tulisannya tadi. Black menyebutkan bahwa ambisi politisi juga didugung oleh kesempatan struktural.

Bila kesempatan struktural itu ada, maka ambisi politik sang politisi akan terbentuk. Namun, bila kesempatan itu minim, maka kecil kemungkinan juga bahwa ambisi itu bisa terbangun.

Alhasil, layaknya lirik Drake di awal tulisan, Yusril-pun bisa saja tengah berpikir lebih besar daripada situasi sekarang. Boleh jadi, “sepatu” PBB kini terlalu sempit baginya yang kini tetap memiliki kesempatan politik yang lebih luas. (A43)

Kalo kata Bang Drake mah, whoever wore ‘em before just wasn’t thinking big enough~ 

Seenggaknya begitulah lirik Mamang Drake di lagunya “0 to 100/The Catch Up” (2014). Intinya sih, Drake ngerasa kalau sepatu lamanya udah nggak cukup dan nggak enak dipakai untuk lari. Alhasil, saatnya ninggalin sepatu lama ini.

Analogi sepatu ini mungkin kurang lebih sama kayak apa yang dirasain Yusril Ihza Mahendra yang memutuskan mundur dari jabatan ketua umum (ketum) PBB. “Ingin berdiri sendiri,” ujar Sekjen PBB Afriansyah Noor pada Minggu (19/5) kemarin,

Hmm, menurut kalian, gimana? Apakah emang udah waktunya Yusril meninggalkan PBB untuk lebih bersinar lagi? 

PinterPolitik.com

Anies Bawedan dan Ganjar Pranowo sudah mendapatkan cawapresnya. Anies bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sedangkan Ganjar bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Hari ini, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sudah mendaftar di KPU hari ini.

Publik kini menanti, siapa dan kapan cawapres Prabowo diumumkan. Dengan belum ada respons berarti, kubu Prabowo tampaknya masih deadlock.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Oktober yang mengabulkan Sebagian gugatan Almas Tsaqibbirru benar-benar mengubah permainan.

Sepertinya tengah ada perdebatan panjang karena Gibran Rakabuming Raka berpeluang untuk menjadi cawapres Prabowo. Nama Gibran memang sudah lama masuk bursa sebagai cawapres pendamping Prabowo. Pun demikian dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki modal kapital yang melimpah.

Memilih antara Gibran dan Erick sepertinya cukup rumit bagi Prabowo. Memilih Gibran berarti mendapatkan dukungan politik Presiden Jokowi. Sementara memilih Erick berarti tidak perlu pusing soal masalah logistik.

False Dilemma

Namun, jika berpikir lebih jernih, memilih antara Gibran dan Erick sebenarnya adalah false dilemma. False dilemma adalah kekeliruan bernalar ketika menilai hanya ada dua pilihan yang dimiliki, padahal terdapat pilihan ketiga atau pilihan lain.

Jika benar ada deadlock, besar kemungkinan Prabowo Tengah terjebak false dilemma. Apabila memilih Gibran, berarti mendapat restu politik Jokowi, namun rentan mendapatkan reaksi negatif masyarakat.

Dana apabila memilih Erick, berarti mendapat sokongan logitis, namun Erick belum memiliki basis massa yang kuat, meluas, dan militan.

Jika benar terjadi, Prabowo harus keluar dari false dilemma itu. Prabowo sebenarnya tidak terjebak pada dua nama karena ada satu nama lagi yang menjanjikan, yakni Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Kelebihan Yusril

Yusril memiliki rekam jejak dan kapabilitas yang tidak perlu dipertanyakan. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menjelaskan bahwa hanya Yusril kandidat cawapres yang sudah siap mengurus negara.

Rekam jejak dan kepakaran Yusril tidak diragukan lagi di bidang hukum, kelembagaan, dan pemerintahan. Menurut Fahri, itu berbeda dengan kandidat cawapres lain yang butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk belajar terlebih dahulu mengenai masalah dan bagaimana membenahi persoalan negara.

“Dilantik sebagai wapres di bulan Oktober nanti, malamnya Prof Yusril akan langsung bekerja,” ujar Fahri pada Rabu (4/10/2023).

***

Meskipun Namanya tidak berseliweran di survei-survei elektabilitas sebanyak kandidat lainnya, kita sering kali lupa betapa populernya nama seorang Yusril Ihza Mahendra.

Yusril sudah dikenal publik sejak era Soeharto. Artinya, Prof Yusril dikenal oleh masyarakat lintas zaman. Bukti kuatnya adalah begitu banyak orang tua yang memberi nama anaknya Yusril Ihza Mahendra.

Ada pula aspek kedekatan massa Islam dan penguasaan panggung debat.

Yusril dapat diterima oleh semua kalangan, baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan kelompok Islam lainnya. Yusril juga diketahui dekat dengan keluarga Gus Dur.

Kemudian, dengan dipilihnya Mahfud MD di kubu Ganjar, ini berarti kubu Anies dan kubu Ganjar memiliki sosok yang memiliki kemampuan komunikasi hebat.

Jika tidak memilih cawapres yang bisa mengimbangi kemampuan komunikasi Anies dan Mahfud, Prabowo akan terlihat kalah di debat capres-cawapres nantinya.

Selain itu, ada satu lagi poin yang tidak kalah penting. Memilih Yusril akan membuat duet Prabowo-Yusril menjadi yang paling berbeda. Jika diperhatikan, hanya duet Prabowo-Yusril yang merupakan representasi pasangan Jawa dan luar Jawa. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah pasangan Jawa-Jawa.

Well, kita lihat saja. Apakah Prabowo akan berani mengambil Yusril atau tidak. Menarik ditunggu. (R53)

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkap isi pertemuan dengan Presiden Jokowi ketika membahas isu majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Menurut Yusril, isu itu bukan merupakan agenda Jokowi, dan Gibran juga belum mau untuk maju di Pilpres 2024.

PinterPolitik.com 

Kekeliruan kiranya melingkupi mereka yang mempertanyakan elektabilitas serta popularitas sosok Yusril Ihza Mahendra yang masuk ke bursa bacawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Dalam survei Indikator yang dirilis pada 30 September lalu, misalnya, Yusril hanya menduduki posisi ketujuh dengan torehan 1 persen. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sendiri adalah mengenai sepuluh nama yang dianggap pantas menjadi cawapres Prabowo. 

Padahal, jika dianalisis secara komprehensif Yusril agaknya memiliki segala kualifikasi untuk menduduki posisi apapun di pemerintahan dengan pengalaman, kapasitas, dan prestasi yang dimilikinya. Lebih dari cukup kiranya untuk disebut “pantas”. 

Kembali, dengan mengacu pada berbagai variabel sosiopolitik di Indonesia, penilaian terhadap elektabilitas maupun popularitas Yusril selama ini kiranya keliru. Mengapa demikian? 

Bias Lembaga Survei 

Untuk menjawab kemungkinan kekeliruan itu, pertanyaan balik terhadap esensi lembaga survei sendiri dapat menjadi pintu masuk pertama. 

Netralitas lembaga survei sendiri kerap dipertanyakan oleh masyarakat tanah air yang kian kritis menilai berbagai diskursus politik. 

Terlebih, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) sempat menyebut terdapat 42 lembaga survei “abal-abal” yang muncul menjelang Pemilu 2024. Mereka dipesan dengan menaikkan margin elektabilitas kandidat lebih tinggi dari yang seharusnya. 

Dalam buku berjudul Polls and Politics: The Dilemma of Democracy, Michael Genovese mengatakan di tengah pasar elektoral yang semakin ketat, lembaga survei kemudian rawan melanggar prosedur demi kebutuhan operasional, yang berkorelasi dengan kebutuhan kliennya. 

Problem berikutnya adalah mengenai polarisasi yang bermula dari perdebatan mengenai posisi maupun status lembaga survei, sebagai lembaga riset atau konsultan politik. 

Dirk Tomsa dalam Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia menyebut sampel Pilpres 2014 yang mana disebut terdapat bias partisan lembaga survei kepada dua kontestan saat itu, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. 

Apa yang terjadi di 2014 kiranya telah membentuk persepsi bahwa bias partisan lembaga survei memang bisa saja senantiasa terjadi selagi terdapat “kebutuhan” dan “permintaan”. 

Kembali, ke konteks penilaian terhadap elektabilitas maupun popularitas Yusril selama ini yang tampak keliru, terdapat satu interpretasi lain yang dapat memperkuat postulat itu. 

Yusril, Tenar Lintas Generasi? 

Satu hal yang menjadi pembeda popularitas Yusril dan kandidat bacawapres lain adalah namanya yang sedari awal telah populer secara harfiah. 

Mengacu pada data yang dihimpun dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, nama “Yusril Ihza Mahendra” memiliki popularitas tertinggi dibandingkan kandidat lain. 

Dalam konteks ini, nama-nama itu merupakan mahasiswa yang kini merupakan milenial dan generasi z. Dengan kata lain, cukup logis untuk mengatakan bahwa nama Yusril sangat populer dan menginspirasi di kalangan orang tua saat anak mereka lahir. 

Nama sendiri adalah bagian penting dari identitas seseorang, dan seringkali memiliki makna mendalam atau merujuk kepada tokoh-tokoh yang dihormati. 

Sebagian besar khalayak Indonesia kiranya sepakat bahwa Yusril merupakan tokoh politik dan cendekiawan yang memiliki reputasi positif dalam kiprahnya di bidang politik, hukum, dan pemerintahan. 

Popularitas dan pengaruhnya dalam dunia politik dan hukum telah menjadikannya sosok yang dihormati oleh banyak orang di Indonesia. 

Secara sosiopolitik, nama juga mencerminkan simbolisme nama di mana hal itu menciptakan ikatan emosional antara “nama” dan “cita-cita” yang diharapkan untuk generasi yang akan datang. 

Selain itu, Yusril juga dikenal karena pandangan politik dan ideologinya yang khas, sejuk, dan tak konfrontatif. Bagi beberapa orang tua, memberikan nama “Yusril Ihza Mahendra” kepada anak mereka mungkin merupakan bentuk dukungan terhadap ideologi atau nilai-nilai yang terwakili. 

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa nama “Yusril Ihza Mahendra” memiliki popularitas yang cukup signifikan di kalangan generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. 

Faktor-faktor seperti pengaruh positif Yusril, simbolisme budaya, dan ideologi politik kiranya memiliki keterkaitan dalam popularitas nama Yusril. 

Popularitas nama Yusril kiranya mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada generasi penerus mereka, serta penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh Yusril Ihza Mahendra dalam dunia politik, pemerintahan, dan hukum di Indonesia. (J61)

PinterPolitik.com

“Seiring bertambahnya usia, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki dua tangan, satu untuk membantu diri sendiri, yang lain untuk membantu orang lain.” – Audrey Hepburn

Mungkin, bagi sebagian orang, untuk tetap menjadi muda adalah cita-cita mutlak. Usia muda selalu menjadi komponen emas dalam menciptakan gebrakan, gerakan, hingga perubahan besar di masyarakat.

Sebuah ungkapan menarik terkait usia muda inipun pernah dilontarkan oleh Presiden Soekarno. “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia!” teriak Bung Karno dalam sebuah pidatonya.

Ungkapan-ungkapan seperti ini masuk akal memang. Usia muda adalah usia prima di mana seseorang memiliki energi lebih dalam melakukan berbagai hal.

Boleh jadi, inilah mengapa orang-orang kerap memuji pemimpin-pemimpin yang masih berusia muda. Presiden Prancis Emmanuel Macron, misalnya, menjadi presiden termuda dalam sejarah Prancis, yakni pada usia 39 tahun pada tahun 2017.

Bisa jadi, ini berkaitan dengan keinginan anak muda saat ini yang lebih terwakilkan dalam politik dan pembuatan kebijakan. Alhasil, anak-anak muda mulai muncul sebagai aktor politik itu sendiri.

Apakah mungkin ini alasan mengapa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka muncul sebagai nama potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Prabowo Subianto? Mungkin saja.

Apalagi, anak-anak muda yang terkategorisasi dalam generasi Milenial dan Generasi Z (Gen Z) menjadi dua ceruk suara yang besar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menjadi wajar apabila sosok bacawapres muda adalah sosok yang menjanjikan.

Namun, pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab adalah apakah Gibran menjadi sosok yang paling sesuai untuk Prabowo. Kemudian, mengapa sebenarnya Prabowo bisa saja membutuhkan pilihan bacawapres lainnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cawapres Muda Bikin Prabowo Relatable?

Untuk mengetahui bacawapres yang bagaimana yang dibutuhkan oleh Prabowo, perlu juga memahami bagaimana para pemilih memilih kandidat pilihan mereka. Pada umumnya, pemilih akan menimbang beberapa hal dalam memilih kandidat pilihan mereka.

Hal inipun dijelaskan oleh Semra Sevi dalam tulisannya yang berjudul Do Young Voters Vote for Young Leaders?. Acuan utama dalam proses memilih dari seorang pemilih adalah representasi (keterwakilan).

Pemilih akan memilih seseorang yang dianggap bisa mewakili diri mereka. Maka dari itu, ada kecenderungan bahwa pemilih muda juga akan memilih kandidat yang berusia muda.

Ini disebut sebagai representasi deskriptif (descriptive representatiion). Representasi ini lebih menekankan pada bagaimana kandidat yang dipilih berada dalam kelompok sosial yang sama – misal etnis, ras, status, hingga usia.

Mungkin, ini mengapa akhirnya Macron bisa memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Prancis pada tahun 2017 silam. Kala itu, Macron mampu unggul (66 persen) atas Marine Le Pen (34 persen) dalam jumlah suara yang terkumpul.

Perolehan suara Macron di kalangan pemilih muda juga besar. Duapertiga pemilih berusia 18 hingga 24 tahun memilih Macron. Selain itu, 60 persen pemilih berusia 25 hingga 34 tahun juga memilih Macron.

Berkaca dari penjelasan Sevi dan tingkat keterpilihan Macron di Pilpres Prancis 2017, bukan tidak mungkin faktor representasi deskriptif – termasuk usia – turut memengaruhi. Dan, bukan tidak mungkin, ini menjadi salah satu alasan mengapa nama Gibran dipertimbangkan untuk menjadi bacawapres Prabowo – mengingat Prabowo sendiri bukan berasal dari generasi muda yang mana mengambil porsi besar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2024.

Namun, benarkah faktor usia adalah satu-satunya pertimbangan utama? Mungkinkah ada bacawapres lain yang patut dipertimbangkan pula?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Yusril Bisa Jadi Cawapres “Muda”?

Pertimbangan untuk memilih seorang calon wakil presiden (cawapres) tentulah tidak sederhana. Pemilihpun akan memilah cawapres yang didapatkan saat memilih kandidat yang disukainya dalam Pemilu.

Bagaikan sebuah brand, cawapres juga menentukan identitas pasangan calon (paslon). Inilah mengapa pilihan bacawapres juga sangat berpengaruh.

Nah, dalam memperkuat branding di kalangan Milenial dan Gen Z, ada beberapa yang harus diperhatikan. Bila branding sebelumnya adalah persoalan tetap relevan, justru relatabilitas (relatability) kini lebih penting di mata Milenial dan Gen Z 

Lindsay Beltzer dalam tulisannya yang berjudul Why Brand Relatability Matters to Millennials and Gen Z menjelaskan bahwa ada beberapa komponen yang penting bagi Milenial dan Gen Z, yakni kompetensi, empati, kepercayaan diri (confidence), dan karakter.

Bila dibawa ke perihal politik elektoral menyongsong Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Gibran adalah sosok yang relevan bagi kalangan muda. Namun, menjadi relevan saja tidak cukup – diperlukan juga sosok yang relatable.

Dalam hal kompetensi, misalnya, Gibran belum memiliki pengalaman panjang dalam politik. Di sisi lain, kandidat-kandidat bacawapres Prabowo lainnya – seperti Erick Thohir dan Airlangga Hartarto – juga tidak memiliki pengalaman memegang jabatan publik yang panjang. 

Nama lain yang mungkin menarik untuk dipertimbangkan dalam hal kompetensi adalah Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra. Yusril beberapa kali menjabat sebagai menteri sejak era pemerintahan Soeharto.

Di sisi lain, dalam hal karakter, Yusril juga memiliki irisan dengan Milenial dan Gen Z. Dalam hal cara berpakaian, misalnya, Yusril dinilai masih memiliki jiwa-jiwa muda – seperti dengan menggunakan jaket denim dan celana jeans.

Bukan tidak mungkin, Yusril dapat menjadi bacawapres yang lebih membuat Prabowo relatable bagi pemilih muda. Lagipula, bagi Milenial dan Gen Z, menjadi real dan authentic adalah hal yang lebih penting. (A43)

PinterPolitik.com

Cepat atau lambat, bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dinilai akan memilih cawapres dengan paket komplit, berpengalaman, melengkapi, dan yang dianggap cukup penting, yakni mewakili pemilih Islam. 

Interpretasi maupun postulat itu sendiri bukan tanpa alasan. Setidaknya, terdapat tiga justifikasi yang dapat melandasinya. Pertama, Prabowo dan barisan koalisi agaknya tetap memperhatikan manuver penentuan bacawapres para rivalnya. 

Bacapres Anies Baswedan telah mendeklarasikan keikutsertaannya di Pilpres 2024 bersama Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sosok yang selama ini dicitrakan memiliki kekuatan merengkuh ceruk suara Islam di Jawa Timur. 

Sementara itu, bacapres barisan koalisi PDIP, yakni Ganjar Pranowo, belakangan memiliki opsi bacawapres yang juga memiliki karakteristik hampir serupa dalam diri Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. 

Sementara itu, Prabowo seolah turut merespons diskursus karakteristik bacawapres dengan menunjukkan kedekatan dengan sejumlah ulama. 

Misalnya, saat memberi penghargaan Dharma Pertahanan kepada Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau akrab dikenal sebagai Habib Luthfi. Sebelumnya pun, Prabowo beberapa kali tampak melakukan silaturahmi kepada sosok yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu. 

Kedua, tak dapat dipungkiri, strategi politik Prabowo untuk menyongsong kontestasi elektoral 2024 agaknya sedikit memodifikasi apa yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) saat mengalahkannya di edisi 2019. 

Ya, dengan menggandeng K.H. Ma’ruf Amin, Jokowi tampak berhasil memproteksi pencapresannya dari berbagai isu minor terkait narasi politik Islam yang cukup kental saat itu. 

Ikhtisar politik Jokowi sendiri sebenarnya tampak telah direfleksikan Prabowo dari kedekatannya selama ini selama direkrut masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). 

Simbiosis yang entah berusaha diciptakan atau memang sama-sama dibutuhkan, baik oleh Prabowo maupun Jokowi, agaknya membuat sang bacapres 2024 kemungkinan akan meniru strategi politik pemilihan bacawapres nantinya. 

Ketiga, pertimbangan tunggal ceruk suara pemilih Islam pun kiranya belum cukup. Pemilih yang semakin kritis dibanding edisi sebelumnya kemungkinan akan membuat demand terhadap cawapres yang juga berkualitas bisa saja menjadi narasi dan ekspektasi politik di 2024. 

Tetapi, mencari sosok dengan kelengkapan kriteria seperti itu agaknya tak akan mudah bagi Prabowo. 

Meski demikian, kemungkinan terdapat nama rahasia yang mungkin telah disiapkan sebagai senjata pamungkas dan dapat menjadi pendamping tepat Prabowo. 

“Pertarungan” Cawapres Ceruk Islam? 

Peran cawapres sangat penting untuk merengkuh suara Islam, yang merupakan salah satu kekuatan besar dalam politik Indonesia. 

Pertama-tama, pemilih Islam adalah kelompok yang signifikan dalam politik negara +62. Logika sederhananya, dengan populasi muslim yang besar, pemilih Islam memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan hasil pemilihan. 

Oleh karena itu, cawapres yang memiliki identitas atau kredibilitas Islam yang kuat akan lebih mungkin mendapatkan dukungan dari kelompok ini.  

Pemilih Islam cenderung memilih calon yang mereka percayai akan memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan keyakinan dan kepentingan mereka, seperti agama, moralitas, dan keadilan sosial. 

Selain itu, cawapres dapat membantu menciptakan citra kepemimpinan yang inklusif dan merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk pemilih Islam. 

Dalam politik Indonesia yang beragam, harmonisasi antara berbagai agama dan kepercayaan adalah hal yang sangat penting. 

Cawapres yang memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu yang relevan bagi pemilih Islam, seperti pendidikan agama hingga kesejahteraan sosial, dapat membantu memenangkan hati dan pikiran pemilih ini. 

Penting bagi cawapres untuk mampu merancang kebijakan dan program yang mendukung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Islam. Ini akan memperkuat ikatan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pemilih Islam. 

Dengan memiliki cawapres yang dapat merangkul pemilih Islam, memahami isu-isu mereka, dan mempromosikan kepemimpinan yang inklusif, pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pemilihan dan menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan responsif terhadap kepentingan semua warga negara Indonesia. 

Namun, tak bisa dipungkiri ceruk suara Islam pun tak tunggal. Ada yang berhaluan moderat maupun konservatif. Oleh karena itu, sosok yang dapat diterima di kedua belah haluan itu kiranya akan dapat menambah kans kemenangan. 

Lalu, siapa sosok yang dapat merepresentasikan itu bagi Prabowo? 

Tak Hanya Itu, Butuh Pengalaman? 

Bursa cawapres Prabowo sendiri sejauh ini diisi oleh sejumlah nama. Survei terbaru Indikator yang dirilis pada 30 September lalu, misalnya, menempatkan 10 nama potensial. 

Mereka adalah Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid, Yusril Ihza Mahendra, K.H. Yahya Cholil Staquf, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Muhadjir Effendy. 

Di antara nama tersebut hanya beberapa yang agaknya dapat memenuhi kriteria meja analisis mengenai representasi pemilih Islam, yakni Yenny Wahid, Yusril Ihza Mahendra, K.H. Yahya Cholil Staquf, Gus Ipul, dan Muhadjir Effendy. 

Sebagai catatan, meski belakangan telah mem-branding diri sebagai sosok yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU), Erick sendiri tampak “kurang autentik” mewakili ceruk suara Islam. 

Bagaimanapun, mewakili ceruk suara Islam saja agaknya tidak cukup. Pemilih tanah air yang kian baik literasi politiknya agaknya membutuhkan sosok yang benar-benar memiliki kualitas. 

Oleh karena itu, dari nama-nama yang ada, kombinasi sosok autentik yang merepresentasikan dan diterima semua haluan pemilih Islam plus pengalaman di aspek politik, hukum, dan pemerintahan, sosok Yusril agaknya – harus diakui – lebih unggul dibanding nama lainnya. 

Portofolio Yusril, yang merupakan Profesor di bidang hukum tata negara telah eksis di berbagai literatur. Namanya yang bersih dari berbagai isu hukum pun menjadi nilai plus tersendiri. 

Well, penjabaran di atas merupakan interpretasi yang masih akan berjalan dinamis jika berkaca pada penentuan sosok cawapres yang terkadang berlangsung last minute. Oleh karena itu, akan menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Prabowo Subianto dinilai membuka peluang Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi cawapres. Selain karena dianggap tak berambisi lagi mengusung AHY, faktor relasi dan rekomendasi SBY juga memiliki peran.

Belakangan, nama Yusril kian santer terdengar untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres karena beragam faktor dan lebih unggul jika dibandingkan Erick Thohir maupun Airlangga Hartarto.