Pinterpolitik.com – Tahun 431 SM, Athena dalam kondisi sejahtera. Laut Aegea dikuasai penuh dan perdagangan sedang puncak-puncaknya. Ekonomi pun tumbuh signifikan. Tapi riak-riak pertentangan mulai muncul di kawasan. Athena yang punya proyek pembangunan tembok bikin Sparta mulai was-was.

Puncaknya, Athena mulai bertentangan dengan Megara, negara yang diklaimnya melakukan pelanggaran pada tanah suci dan dituduh terlibat pembunuhan pembawa pesan Athena. Athena melarang Megara berdagang di pasar mana pun milik Athena. Larangan ini dikenal sebagai Megarian Decree – sejenis embargo ekonomi versi zaman Yunani kuno. Efeknya? Megara kelaparan. Lumbung dagangnya lumpuh.

Dan karena Megara adalah sekutu Sparta… Sparta pun geram. Dan boom.Perang Peloponnesia meletus. Yang kita bicarakan ini adalah salah satu perang terpanjang dan paling brutal di dunia Yunani kuno. Tiga dekade penuh darah, politik kotor, hingga akhirnya kekaisaran Athena runtuh. Dan yes, perang ini bukan sekadar soal perbenturan militer — tapi soal ekonomi. Tarif. Embargo.

Dendam dagang. Narasi yang kayaknya hari-hari ini sedang ramai kita pergunjingkan. Well, kalau dulu Athena melarang Megara berdagang, hari ini Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada produk Tiongkok. Nggak tanggung-tanggung, 245% saat video ini dibuat. Berkali-kali lipat nggak tuh harga-harga barangnya. Dan pertanyaannya… Akankah perang tarif kali ini juga berujung pada apa yang terjadi di era Athena dulu? Hmm, mari kita bahas.

PinterPolitik.com

“War. War never changes.”

Bagi kalian yang senang bermain video game, mungkin kalian familiar dengan kalimat di atas. Ya, itu adalah tagline andalan dari serial game Fallout yang memiliki tema utama menyoroti skenario apa yang akan terjadi pada dunia bila Perang Dingin akhirnya meletus menjadi perang nuklir.

Menariknya, dalam sebuah dunia distopia yang dibayangkan dalam Fallout, alih-alih belajar dari kesalahan dan kapok dengan kekerasan, umat manusia di masa depan justru tetap melalui sejumlah peperangan karena kepentingan kelompok-kelompok tetap berbenturan dengan satu sama lain. Karena itu, dikatakanlah bahwa perang, tidak peduli zamannya, tidak pernah berubah.

Well, kalau mau membayangkan skenario perang dunia besar di era modern kita hanya perlu memainkan game seperti Fallout.

Namun, pernahkah kalian pernah bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sejarah mencatat bentuk-bentuk awal sebuah perang internasional? Apakah ada suatu perang antar negara yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia, jauh sebelum Perang Dunia I & II?

Perang Dunia 0

Perang adalah salah satu unsur kehidupan yang hampir selalu dibicarakan dalam catatan-catatan sejarah peninggalan nenek moyang kita. Wajar, sifat-sifat dasar manusia yang memang pada dasarnya rentan dengan gesekan kepentingan seakan membuat perang sebagai sesuatu yang lumrah terjadi.

Akan tetapi, ada satu perang besar dalam sejarah yang selalu jadi perhatian utama para penikmat sejarah, yakni hipotesis World War Zero atau Perang Dunia 0.

Istilah “Perang Dunia 0” awalnya dipopulerkan oleh kalangan jurnalis ketika me-review buku karya Eberhard Zangger, berjudul The Luwian Civilization. Fokus utama buku itu sebenarnya adalah tentang peradaban Luwian yang eksis pada Zaman Perunggu – periode 3.300 sampai 1.200 sebelum Masehi (SM) -, namun buku itu juga membahas dugaan menarik tentang adanya kemungkinan sebuah perang internasional besar yang menyebabkan Zaman Perunggu akhirnya runtuh.

Bagi kalian yang belum tahu, pembahasan tentang keruntuhan Zaman Perunggu selalu menjadi anomali bagi kalangan pecinta sejarah, karena sampai saat ini belum diketahui secara persis apa yang menyebabkan kerajaan-kerajaan besar pertama umat manusia seperti Mesir Kuno, Babilonia, Mycenaean, dan Hittites hilang begitu saja pada abad ke-10 SM.

Nah, hipotesis Perang Dunia 0 ini melempar sebuah dugaan menarik, bisa jadi, alasan hancurnya peradaban “masa jaya pertama” manusia ini adalah akibat rentetan perang internasional yang begitu merusak. Dan memang, kalau kita coba mengulik apa yang terjadi ketika akhir-akhir Zaman Perunggu, terdapat sejumlah catatan dari Yunani, Mesir, dan bahkan Tiongkok yang menceritakan tentang krisis yang terjadi pada peradaban mereka.

Di Yunani, ada catatan tentang Perang Troya yang terjadi sekitar abad ke-12&11 SM. Tidak cuma itu, seluruh peradaban yang ada di sekitar Laut Mediterania juga mencatat ada invasi besar-besaran dari sebuah konfederasi misterius yang dijuluki “The Sea Peoples”, yang melakukan penyerangan begitu intens sampai-sampai diperkirakan jumlah manusia yang terbunuh kala itu melebihi jumlah rata-rata manusia yang lahir.

Di Tiongkok, Dinasti Shang yang dilanda perang sipil juga disebut terkena dampak Perang Dunia 0 yang terjadi di Timur Tengah dan Eropa, ini karena perdagangan mereka dengan Barat terganggu akibat kehancuran dan perang yang begitu luar biasa. Apalagi, pada Zaman Perunggu signifikansi jalur perdagangan sedang meningkat-meningkatnya, jual beli barang-barang berbahan perunggu jadi bagian inti perekonomian peradaban manusia saat itu.

Sebagai perenungan tambahan, kita juga tidak boleh lupakan bahwa peninggalan kejayaan Mesir, seperti Piramida Giza, dibangun pada Zaman Perunggu. Hancurnya Mesir kuno pada masa itu membuat dunia kehilangan pengetahuan bagaimana membuat bangunan yang begitu megah tanpa teknologi canggih. Ini tentu memancing pertanyaan, kira-kira apa rahasia pengetahuan peradaban kuno lain yang ikut hilang akibat keruntuhan Zaman Perunggu dan Perang Dunia 0?

Well, bagaimanapun juga hipotesis Perang Dunia 0 ini seharusnya memberi kita pelajaran bahwa sudah ribuan tahun manusia terjebak oleh perang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Jika kita saat ini memang sudah hidup di era modern, seharusnya perang sudah tidak lagi dijadikan solusi. (D74)

PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mungkin kerap dipandang minor karena berbagai pernyataannya dinilai tidak tepat, seperti terang-terangan dalam mendukung pendatangan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok ke Sulawesi. Namun, dalam pernyataannya baru-baru ini, kita mungkin dapat melihat terdapat sisi positif yang dapat diambil.

Tuturnya, Luhut telah menantang untuk bertemu secara langsung guna menjawab berbagai kritik yang menilai minor kebijakan utang pemerintah, khususnya selama pandemi virus Corona (Covid-19). Tegasnya, para pengkritik tidak boleh hanya bersuara di media sosial ataupun di televisi, melainkan harus berani mengutarakan kritik secara langsung agar nantinya dapat dijawab.

Bak gayung bersambut, dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata menerima tantangan terbuka yang dilayangkan sang jenderal. Tegasnya, telah lama ia menjadi salah satu pihak yang menolak kebijakan utang pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Atas diterimabya tantangan tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil turut bersuara. Menurutnya, debat tersebut harus direalisasikan agar nantinya publik dapat mengetahui kapasitas dan kompetensi dari pejabat publik terkait.

Harapan Nasir Djamil atau pihak lainnya yang menantikan debat tersebut sepertinya akan menemui titik terang. Pasalnya, dalam keterangan terbaru, Djamester Simarmata menyebutkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak Menko Marves, namun belum menyepakati perihal kapan debat akan diselenggarakan.

Tentu menarik untuk dipertanyakan, gerangan apa yang membuat Luhut sampai melontarkan tantangan terbuka tersebut? Mungkinkah sang jenderal terinspirasi dari debat terbuka yang kerap dipertontonkan di era Yunani kuno atau di Amerika Serikat (AS)?

Wih, seru nih kalau ada yang berantem. Uppps. #luhut #pinterpolitik #infografis #COVID19 https://t.co/GoLMoxDh2c pic.twitter.com/DGrbPtdQtA

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 7, 2020

Budaya Debat Yunani Kuno

Bagi mereka yang mempelajari ilmu filsafat, nama-nama besar filsuf Yunani kuno, seperti Socrates, Aristoteles, hingga Plato – atau Platon – tentu merupakan nama yang begitu akrab.

Tidak hanya dikenal sebagai peletak akar sejarah panjang filsafat, era Yunani kuno juga dikenal sebagai peletak batu pertama atas politik demokrasi yang saat ini menjadi pandangan politik mainstream.

Konteks pemungutan suara – kendatipun tidak sekompleks sekarang – merupakan tradisi politik yang dijaga saat itu. Dan yang lebih menarik adalah, seperti yang ditulis oleh profesor sosiologi Richard Sennett, orang-orang Athena kuno menggunakan amfiteater dan agora untuk berdebat, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Dengan merancang tempat untuk melakukan debat-debat politik terbuka, seperti halnya yang dikemukakan oleh Aristoteles, kompleksitas perbedaan pandangan kemudian dapat teratasi.

Poinnya adalah, ketika seseorang menjadi terbiasa dengan lingkungan yang beragam dan kompleks, maka ia akan berhenti bereaksi dengan keras ketika ditantang oleh sesuatu yang berlawanan dengannya. Singkat kata, perbedaan atau diversitas harus berinteraksi agar dialektika dapat terjadi.

Bertolak atas sejarah tersebut, Sennett pun menyimpulkan bahwa untuk menyukseskan demokrasi deliberatif yang kini mungkin begitu sukar untuk terjadi, ruang-ruang debat terbuka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Athena dulu dapat menjadi jawaban atas masalah demokrasi kita saat ini.

Tradisi yang Terputus?

Tentu menarik untuk mempertanyakan, mengapa tradisi demokrasi gemilang yang tumbuh di Yunani kuno seolah terputus di era-era setelahnya? Peliknya, sebagaimana diketahui, era-era setelahnya memperlihatkan bagaimana politik demokrasi justru tidak terjadi karena politik tirani dan totalitarianisme menjadi sistem politik mainstream.

Hmm, sebelumnya dibilang mulai dekat dengan AS, sekarang balik ke Tiongkok lagi nih kayaknya. #COVID19 #tiongkok #china #politik #indonesia https://t.co/LVxJ6JdmFC pic.twitter.com/bxqIJ1wgHf

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 8, 2020

Tentu kita mengetahui bagaimana raja dipandang sebagai suara tuhan di bumi sehingga setiap titahnya dipandang absolut. Pun begitu ketika menengok politik totaliter Nazi yang membuat ruang-ruang diskusi publik menjadi begitu mahal, bahkan hampir mustahil untuk dilakukan.

Ahli psikologi dari Universitas Harvard, Steven Pinker dalam bukunya Enlightenment Now sepertinya memberikan kita jawaban mengapa tradisi politik demokrasi seolah terputus setelahnya. Dalam temuannya, Pinker menyebutkan bahwa sebelum abad ke-17 sampai abad ke-19, literasi merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kalangan elite atau kelompok tertentu. Barulah pada abad ke-20 dan seterusnya, literasi kemudian menjadi semacam hak dasar yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang.

Poin yang dapat ditarik dari temuan Pinker adalah, mengacu pada konteks Yunani kuno yang memiliki berbagai tulisan filsuf besar, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa literasi sepertinya menjadi jawaban atas mengapa politik demokrasi dapat tumbuh subur saat itu.

Akan tetapi, kondisi serupa sepertinya tidak terjadi di tempat lain, atau mungkin situasi setelah masa keemasan Yunani. Dengan kata lain, terjadinya politik tirani boleh jadi dikarenakan karena terputus atau buruknya literasi di era-era setelahnya.

Konteks tersebut misalnya dapat kita lihat di Amerika Serikat (AS). Dalam temuan Pinker, AS merupakan salah satu negara yang memiliki progresitivitas literasi yang tinggi. Sebagai hasilnya, kita menjumpai bagaimana negeri Paman Sam kini menjadi negara maju yang sangat menjunjung politik demokrasi seperti kebebasan berpendapat.

Tidak seperti di Indonesia, perdebatan publik seperti melihat argumentasi ateis Richard Dawkins bahkan menjadi hal yang lumrah. Seperti halnya orang-orang Athena yang menggunakan agora, AS juga telah membuat tempat-tempat yang memungkinkan berbagai pandangan untuk berinteraksi sehingga publik dapat menilai kapasitas masing-masing pihak terkait.

Semoga Bukan Sekedar Gimmick

Pada titik ini, mungkin kita sudah dapat melihat benang merah mengapa tantangan terbuka Luhut merupakan suatu hal yang positif. Jika debat Luhut dengan Djamester Simarmata terjadi, tentu kita dapat melihat bagaimana pandangan keduanya berinteraksi, dan kemudian menilai kapasitas masing-masing.

Wih, siapa nih kira2 yang dimaksud sama Bang Boni? #infografis #politik #jokowi #bonihargens #pinterpolitikhttps://t.co/LVxJ6JdmFC pic.twitter.com/3AUZENHvLg

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 8, 2020

Tentunya, itu akan menjadi pijakan penting untuk menuju implementasi politik demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit yang menilai bahwa penyelenggaraan demokrasi di negeri ini serba tanggung. Kritik itu misalnya disandarkan pada seolah adanya upaya kekuasaan dalam membungkam, bahkan menangkap berbagai pihak yang dinilai berlawanan dengan arus kekuasaan.

Mengacu pada rilis yang dikeluarkan oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU), dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terlihat terus mengalami penurunan. Dengan adanya debat tersebut, tentunya diharapkan itu dapat menjadi preseden atas perbaikan indeks demokrasi ke depannya.

Akan tetapi, sepertinya kita tidak boleh terlalu cepat berbahagia. Pasalnya, jika mengacu pada situasi sebelumnya, misalnya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan pihak-pihak pengkritik beradu argumentasi dan data dengan Menkeu Sri Mulyani pada 25 April 2018 lalu.

Pada saat itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyanggupi ajakan tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, debat kedua ahli ekonomi tersebut tidak pernah terjadi di ruang publik.

Bertolak atas hal tersebut, tidak mengherankan kemudian untuk menyebutkan bisa jadi tantangan debat Luhut merupakan gimmick politik belaka seperti halnya pernyataan Presiden Jokowi dua tahun silam. Akan tetapi, alih-alih hanya menjadi gimmick, dapat terselenggaranya debat anyar tersebut tentunya menjadi harapan bagi berbagai pihak. Kita lihat saja, apakah Luhut benar-benar mengaktualisasikan tantangan terbukanya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.