Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #27
PinterPolitik.com

Mata uang sesungguhnya di Zhongnanhai bukan dolar dan bukan yuan. Ia adalah Taiwan, ditukar diam-diam dengan akses kapal-kapal Tiongkok yang sudah mulai melintasi Hormuz di bawah aturan baru Tehran.

Itulah pertukaran sejati di balik foto 15 Mei lalu, ketika Donald Trump dan Xi Jinping berjalan beriringan di taman Zhongnanhai. Komunike menyebut Hormuz dan Taiwan di paragraf terpisah, tetapi tautannya sengaja tidak dituliskan. South China Morning Post mencatat paket persenjataan 11 miliar dolar untuk Taipei, disetujui Kongres Desember 2025, hingga hari ini belum dikirim dari Pentagon. Beijing tidak memintanya dibatalkan; cukup memintanya tetap di rak.

Selama dua bulan sebelumnya, Trump mencoba membuka Hormuz dengan kapal perang. Operasi Project Freedom bertahan kurang dari 48 jam sebelum dihentikan, setelah United Kingdom Maritime Trade Operations mencatat dua tanker terkena tembakan dari pantai Iran. Empat hari kemudian, Air Force One menuju Beijing. Bahasa yang jujur: hegemoni yang retak datang meminta tolong kepada saingannya.

Ada hal yang jarang diucapkan di Jakarta. Hormuz tidak ditutup. Ia dibagi-bagi. Sejak akhir April, Bloomberg dan TankerTrackers mencatat kapal-kapal Tiongkok melintasi selat di bawah “protokol manajemen baru” Iran, sementara kapal Yunani, Liberia, dan Marshall Islands tertahan — beberapa lebih dari tiga minggu. Yang membayar dalam yuan, asuransinya non-Barat — lewat. Yang lain antre. Vali Nasr dari Johns Hopkins menulis di Foreign Affairs: Iran tidak pernah memenangkan perang frontal, tetapi ahli memenangkan jeda. Dengan lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran diserap Tiongkok lewat skema non-dolar, selat itu berubah menjadi filter politik: yang punya yuan dan asuransi non-Barat, tahu antrian mana yang tiba lebih dulu.

Trump tidak datang ke Zhongnanhai untuk membicarakan Iran; ia datang untuk membicarakan akses ke loket yang lebih baik. Aritmatika baru dunia ditukar dalam paket, bukan dolar.

Di balik citra rivalitas, Trump dan Xi punya kepentingan yang tidak boleh diakui di podium: keduanya butuh sistem energi global tetap bernapas. Trump butuh harga bensin Ohio tidak melompat menjelang November; Xi butuh kilang Shandong tetap menerima minyak Iran. Itulah paradoks Zhongnanhai — dua rival menjalankan co-managed stability di atas chokepoint yang sama, sambil pura-pura berseteru di hadapan kamera.

Ada lapisan lebih dalam. Pada Maret 2022, Zoltan Pozsar di Credit Suisse menamai pergeseran besar: dunia berpindah ke Bretton Woods III. Dolar dari 1944-1971 ditopang emas; dari 1971, Treasury; kini, di air Persia, komoditas fisik. Reuters melaporkan 78 persen ekspor minyak Iran ke Tiongkok di kuartal pertama 2026 dibayar dalam yuan dan dirham UEA, dari 40 persen pada 2024. Brankas Bretton Woods I adalah lemari besi emas; di II, surat utang bank sentral; di III, selat sempit yang tankernya diawasi intelijen. Trump, di Zhongnanhai, sedang berdiri di pintu brankas itu, sambil pura-pura membicarakan kedelai.

Abad ke-20 ditentukan oleh siapa yang memiliki minyak; abad ke-21 mungkin ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga jalurnya tetap hidup tanpa memicu perang dunia.

Helen Thompson di Cambridge, dalam Disorder, menyebut zaman kita kekacauan rangkap tiga — energi, moneter, demokrasi. Kontrak Kissinger-Faisal 1974 — Saudi menjual minyak dalam dolar, Amerika menjamin Hormuz — retak sejak revolusi shale.

Selalu ada pelajaran tentang chokepoint. Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam Underground Empire, menyebutnya weaponized interdependence: globalisasi tidak meratakan dunia, ia menciptakan simpul-simpul yang dapat dipersenjatai. SWIFT, clearing dolar New York, Hormuz — semua simpul. Ketika Washington menyanksi kilang Tiongkok di Shandong pembeli minyak Iran, Beijing menghentikan ekspor tujuh kategori rare earth pada 4 April, lalu memblokir semikonduktor Nexperia pada 12 April. Hormuz dibalas dengan magnet motor listrik, dan efeknya bergetar sampai pabrik perakitan Volkswagen di Wolfsburg dan Tesla di Fremont. Beijing tidak menunggu Hormuz runtuh untuk membangun jalannya: jalur darat Asia Tengah, strategic reserves, settlement yuan, pelabuhan Gwadar dan Hambantota. Xi bukan importir energi pasif; ia architect of energy resilience yang sedang mendesain dunia pasca-chokepoint.

Ada yang paling halus: bahasa. Februari, Trump membatalkan “Board of Peace” untuk Gaza setelah perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pengawasan internasional. 14 Mei di Beijing, ia mengumumkan “Board of Trade” dipimpin Menkeu Scott Bessent dan Wamenlu He Lifeng. Arsitektur identik. Yang berubah satu kata. Dari Peace ke Trade. Pengakuan jujur bahwa permainannya sejak awal memang perdagangan — bukan perdamaian.

Tehran sudah belajar lebih dulu. Ketika menerbitkan proposal 14 poinnya pada 2 Mei melalui Tasnim, Iran memisahkan klausa Hormuz dari klausa nuklir. Juru bicara Baghaei: rencana itu fokus pada perang, tidak memuat isu nuklir. Tehran mengunci Hormuz lebih dulu. Jangan campur dua sumber leverage dalam satu paket.

Sekitar 20 juta barel per hari mengalir melalui Hormuz — hampir seperlima suplai dunia, 89 persen menuju Asia, Tiongkok menyerap 37,7 persen. Yang bergetar pertama adalah Timur. Di Beijing, ini konfirmasi kesabaran strategis. Di Tokyo dan Seoul, peringatan bahwa aliansi keamanan tradisional tidak menjamin akses energi — Jepang sudah melepas 23 juta barel Strategic Petroleum Reserve sejak Maret, level terendah sejak 2011. Di Washington, katalog pekerjaan rumah menjelang November dengan bensin 4,45 dolar per galon. Di Brussels, pengingat Eropa kini di urutan ketiga. Di Tehran, bukti bahwa negara yang dikepung dapat menulis ulang kitab perdagangan energi. Di Islamabad, Field Marshal Asim Munir menjadikan Pakistan jangkar diplomatik yang tidak diperhitungkan. Indonesia, sayangnya, masih membaca koran.

Padahal di atas meja Istana, ada peta yang sudah lama menunggu untuk dibuka.

Ada Alur Laut Kepulauan Indonesia II melalui Selat Lombok dan Selat Makassar, jalur tanker menuju Asia Timur ketika Hormuz panas dan rute Tanjung Harapan menambah 14 hari serta 1,2 juta dolar biaya bunker per very large crude carrier. Alfred Thayer Mahan, dalam The Influence of Sea Power Upon History (1890): kekuatan laut ditentukan oleh kontrol atas titik-titik penting jalur perdagangan, bukan besarnya armada. Singapura besar bukan karena geografi; ia besar karena menjual layanan. Lombok dan Makassar masih menunggu giliran.

Ada rantai lebih sunyi, dirasakan lebih dulu oleh ibu-ibu yang mencatat harga di pasar. Setiap kenaikan 10 dolar pada Brent menambah sekitar 850 juta dolar beban impor amonia Indonesia tahunan, menekan margin PT Pupuk Indonesia, mengalir ke selisih subsidi APBN, lalu ke ruang fiskal pendidikan dan kesehatan tahun depan. Keputusan Zhongnanhai tiba di pasar-pasar tradisional Indonesia dalam 60 sampai 90 hari.

Ada peluang diplomatik yang belum diambil. Pakistan menjadi mediator de facto Washington-Tehran sejak Munir menerima Menlu Abbas Araghchi di Rawalpindi 25 April. Tetapi Pakistan menanggung beban yang tidak ditanggung Indonesia. Indonesia satu-satunya negara Muslim mayoritas dengan demokrasi besar, hubungan bersih dengan Tehran sejak 1950, kursi G20 aktif. Presiden Prabowo, jenderal yang dihormati militer Iran, dapat menawarkan Bali Track.

Ada lapisan asuransi maritim yang tidak masuk percakapan publik kita, padahal menentukan harga di pom bensin. Hormuz hari ini berfungsi sebagai chokepoint tax — pajak geopolitik yang dipungut tanpa parlemen, tanpa tarif resmi, dan tanpa batas waktu. Premi war risk Lloyd’s of London melonjak dari 0,125 persen nilai lambung sebelum Februari menjadi 0,8 persen pada awal Mei — enam kali lipat (S&P Global Commodity Insights). Tiongkok punya Sinosure dan PICC; Teluk punya Takaful. Danantara dapat masuk sebagai mitra di fasilitas Asia, atau menggagas fasilitas ASEAN bersama Petronas, PetroVietnam, PTT Thailand.

Presiden Prabowo, dengan latar strategis yang dibentuk di medan operasi nyata, memahami bahwa kedaulatan energi tidak ditulis di kitab perdagangan global. Ia dirancang di dalam negeri. Di bawah langit daerah 3T, di pulau-pulau yang matahari di atasnya tidak pernah tahu apa itu Selat Hormuz, dan tidak pernah perlu tahu.

Pertemuan Trump-Xi sudah berakhir kemarin. Indonesia mungkin tidak punya kursi di Zhongnanhai, tetapi kita punya keputusan: membaca Hormuz sebagai cuaca yang datang dan pergi, atau membacanya sebagai jam yang sedang dipasang ulang untuk satu generasi ke depan. Rapat sunyi yang sesungguhnya — di kementerian, di dewan komisaris Pertamina, di meja perancang kebijakan di Istana — baru dimulai pagi ini.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Tulisan Ray Dalio soal “pertempuran akhir” di Selat Hormuz bukan sekadar analisis pasar, melainkan soal apakah tatanan dunia AS akan bertahan atau runtuh.

PinterPolitik.com

“This decisive ‘final battle’ that determines the winners and the losers and whether the empire survives or falls reshapes history because people and financial flows quickly and naturally run from the losers.” – Ray Dalio, “It All Comes Down to Who Controls the Straight of Hormuz: The ‘Final Battle’” (16/3/2026)

Cupin membayangkan sebuah selat selebar 33 kilometer, kira-kira jarak Jakarta Kota ke Bekasi, yang setiap harinya dilintasi 20 juta barel minyak mentah dan seperlima perdagangan gas alam cair dunia. Ia tidak menyangka bahwa jalur air sesempit itu bisa menentukan nasib ekonomi global, termasuk harga BBM di SPBU dekat rumahnya.

Selat Hormuz, yang membentang antara Iran dan Oman di ujung Teluk Persia, memang bukan nama yang akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Tetapi sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran dalam operasi yang disebut Epic Fury yang turut membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, selat itu menjadi episentrum krisis yang mengguncang seluruh dunia.

Cupin membaca bahwa Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di tujuh negara, wilayah Israel, dan negara-negara Teluk. Lalu pada 4 Maret, Garda Revolusi Iran mengambil langkah yang mengubah segalanya: mereka menyatakan Selat Hormuz “ditutup” dan mengancam akan membakar setiap kapal yang nekat melintas.

Efeknya langsung terasa. Lalu lintas tanker merosot 70%, lebih dari 150 kapal terjebak menunggu di luar selat, dan harga minyak Brent melonjak dari sekitar US$65 menjadi lebih dari US$105 per barel dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Cupin menggaruk kepala ketika membaca bahwa Trump meminta negara-negara sekutu mengirim kapal perang untuk mengawal tanker melewati Hormuz, tetapi Uni Eropa menolak dan Jerman bilang ini “bukan urusan NATO.” Pentagon sendiri mengakui situasinya terlalu berbahaya untuk pengawalan angkatan laut, sementara CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump ternyata meremehkan kesediaan Iran menutup selat karena mengira Teheran tidak akan berani melakukannya.

Bagi Cupin, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Selat Hormuz akan menjadi “kuburan” bagi supremasi AS yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, dan jika tatanan dunia memang sedang bergeser, apa artinya bagi Indonesia yang separuh impor minyaknya harus melewati selat itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dalio “Menggali” Kuburan Imperium

Pada 16 Maret 2026, Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, menerbitkan esai berjudul “It All Comes Down to Who Controls the Strait of Hormuz: The Final Battle” yang langsung mengguncang diskursus geopolitik global. Tesisnya tajam: siapa pun yang menguasai Hormuz akan menentukan apakah tatanan dunia pimpinan Amerika bertahan atau runtuh.

Dalio menarik paralel dengan Krisis Terusan Suez 1956, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan dan Inggris gagal merebutnya kembali. Sejarawan William Roger Louis, dalam kumpulan esainya Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez, and Decolonization, menunjukkan bahwa Suez bukan sekadar kekalahan militer, melainkan momen ketika dunia menyadari bahwa Imperium Britania sudah tidak mampu lagi mempertahankan jalur perdagangan kritisnya.

Pola ini, menurut Dalio, berulang sepanjang sejarah: kekuatan dominan yang secara finansial sudah overstretched kemudian memperlihatkan kelemahannya saat gagal mengendalikan jalur perdagangan vital, lalu sekutu dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan. Lawrence James, dalam bukunya The Rise and Fall of the British Empire, mencatat bahwa Krisis Suez 1956 adalah watershed atau titik balik definitif yang menandai berakhirnya status Inggris sebagai kekuatan global.

Dalio merumuskan prinsip yang menohok: ketika pemegang mata uang cadangan dunia kehilangan kendali militer dan finansial, yang terancam bukan hanya prestise geopolitik, melainkan kepercayaan terhadap utang, mata uang, dan seluruh arsitektur keuangan yang ditopangnya. David Spiro, dalam studinya The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, sudah memperingatkan sejak 1999 bahwa hegemoni dolar AS bergantung bukan pada kekuatan ekonomi semata, melainkan pada kemampuan AS menjamin keamanan jalur energi global di Teluk Persia.

Yang membuat analisis Dalio semakin relevan adalah observasinya tentang asimetri toleransi terhadap penderitaan. Bagi Iran, perang ini eksistensial, soal kehormatan dan balas dendam yang dianggap lebih berharga dari nyawa, sementara publik Amerika mengeluhkan harga bensin dan para pemimpin AS cemas soal pemilu paruh waktu 2026.

Dalio menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian yang bisa menyelesaikan konflik ini karena perjanjian pada dasarnya tidak bernilai dalam konteks eksistensial semacam ini. “Pertempuran akhir” yang akan menentukan pemenang dan pecundang masih di depan mata.

Tetapi bagaimana jika “pertempuran akhir” itu bukan hanya soal militer? Dan bagaimana jika senjata paling berbahaya yang dikeluarkan Iran bukan rudal atau drone, melainkan sebuah syarat transaksi yang menyerang jantung kekuatan finansial Amerika?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Yuan Melintas, Dolar Terkubur?

Inilah dimensi yang mengubah konflik Hormuz dari sekadar perang militer menjadi perang moneter: Iran tidak menutup Hormuz untuk semua orang. Teheran menerapkan kebijakan selektif, memperbolehkan kapal berbendera Tiongkok, India, Pakistan, dan Turki untuk melintas, sementara kapal AS dan sekutu Baratnya diblokir total.

Yang lebih mengguncang, Iran dilaporkan mensyaratkan bahwa tanker yang ingin melintas harus bertransaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Sebuah analisis dari Foreign Affairs Forum berjudul “The Petroyuan Ultimatum” menyebut langkah ini sebagai momen yang akan dicatat sejarawan sebagai titik balik dalam peluruhan tatanan moneter berbasis dolar pasca-Bretton Woods.

Untuk memahami mengapa ini begitu signifikan, kita perlu mundur setengah abad. Monique Taylor, dalam studinya “The Petroyuan’s Challenge to Dollar Hegemony” yang terbit di Global China Pulse (2024), menjelaskan bahwa sistem petrodolar lahir dari kesepakatan AS-Arab Saudi pada pertengahan 1970-an, di mana seluruh penjualan minyak OPEC didenominasi dalam dolar AS dan kelebihan dolar tersebut didaur ulang kembali ke AS melalui pembelian surat utang pemerintah Amerika.

Selama lima dekade, sistem ini menjadi tulang punggung hegemoni finansial AS, memungkinkan Washington membiayai defisit fiskal, memproyeksikan kekuatan militer global, dan menggunakan akses ke sistem dolar sebagai senjata sanksi. Taylor mencatat bahwa kemunculan petroyuan mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menantang dominasi petrodolar, menandai pergeseran menuju dunia yang lebih multipolar.

Apa yang terjadi di Hormuz hari ini berbeda secara kualitatif dari upaya de-dolarisasi sebelumnya. Ini bukan sekadar penyesuaian marginal dalam komposisi cadangan devisa, melainkan penggunaan kendali atas koridor energi paling strategis di dunia sebagai pengungkit untuk memaksakan penggantian dolar dengan yuan sebagai medium penyelesaian transaksi minyak.

John Mathews dan Xian Tan, dalam artikel mereka “China: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony” di Asia-Pacific Journal, berargumen bahwa perdagangan minyak berdenominasi yuan kemungkinan besar akan semakin signifikan dan secara bertahap menggusur dominasi dolar di satu pasar demi satu pasar. Mereka menyimpulkan bahwa pergeseran dari dunia yang didominasi dolar menuju tatanan multipolar sudah berjalan dengan baik.

Tetapi ada juga suara-suara yang mengingatkan untuk tidak berlebihan. Taylor sendiri mencatat bahwa yuan masih memiliki kelemahan fundamental berupa konvertibilitas terbatas dan pasar keuangan Tiongkok yang relatif tertutup, yang membatasi kepercayaan dan likuiditas yang dibutuhkan untuk status mata uang cadangan sejati.

Hormuz, pada akhirnya, bukan hanya selat, melainkan cermin yang memantulkan kembali pertanyaan paling mendasar tentang tatanan dunia kita: siapa yang berkuasa, siapa yang melayani, dan mata uang siapa yang menjadi medium kepercayaan global. 

Bagi Indonesia, negara pengimpor energi dengan APBN yang tersandera harga minyak dan rupiah yang tertekan, jawabannya bukan soal memilih pihak, melainkan soal membangun ketahanan energi, ketahanan fiskal, dan ketahanan diplomatis yang cukup lentur untuk menavigasi dunia yang sedang bergeser di bawah kaki kita semua. (A43)

PinterPolitik.com

“Serious issue. US policy has been too heavy-handed, making countries want to ditch the dollar.” – Elon Musk

Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 menjadi awal atas dominasi Dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional. Sebanyak 44 negara menyetujui sistem moneter global dan mata uang cadangan dunia didasarkan pada Dolar AS.

Dalam estimasi Federal Reserve (The Fed) dari tahun 1999 sampai tahun 2019 Dolar AS menyumbang 96% dari faktur perdagangan di AS, 74% di kawasan Asia Pasifik, dan 79% di seluruh dunia.

Diagram cadangan devisa global (Sumber: The Fed)

Namun, krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 yang dimulai dari AS menjadi awal baru permainan. Resesi Besar 2008 membuat supremasi Dolar AS semakin dipertanyakan. Krisis itu menjadi momentum berbagai negara yang sedang bangkit untuk lebih berperan dalam panggung internasional.

Sejak saat itu berbagai manuver ekonomi untuk mengurangi dominasi Dolar AS dilakukan. Bank sentral berbagai negara mulai memborong emas untuk mendiversifikasi cadangan devisa. Ada pula Local Currency Settlement (LCS), yakni perdagangan bilateral yang dilakukan dengan mata uang masing-masing negara. Secara khusus, manuver-manuver ekonomi itu dikenal luas dengan de-dolarisasi (de-dollarization).

Founder dan CEO GRIT, Genevieve Roch-Decter, menyebut turning point-nya adalah tahun 2014. Tiongkok dan Rusia dengan tegas ingin mengubah paradigma. Mereka ingin memutus perdagangan dan investasi internasional yang didasarkan pada Dolar AS.

Rusia dan Tiongkok telah menggunakan mata uangnya, yakni Rubel dan Renminbi/Yuan, dalam berbagai perdagangan bilateral. Tiongkok, misalnya, terus mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar dari negara-negara Arab menggunakan Yuan.

Sedangkan Rusia, sejak invasi ke Ukraina, Vladimir Putin menjadi lebih ekstrem dengan memaksa negara yang ingin membeli gasnya dengan menggunakan Rubel.

De-dolarisasi dalam perdagangan Tiongkok-Rusia meningkat tajam setelah invasi Rusia ke Ukraina (Sumber: GRIT Capital)

Terbaru, BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) tengah dalam usaha untuk membuat mata uang baru. Ide yang tercetus sejak Juni 2009 itu dikabarkan akan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada Agustus 2023.

Lantas, apakah usaha BRICS untuk memutus dominasi Dolar AS akan merembet ke seluruh dunia?

Uang Baru atau Yuan?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu untuk dibahas, seberapa besar kemungkinan BRICS berhasil menciptakan mata uang baru?

To be honest, usaha itu kemungkinan besar akan gagal. Pertanyaan mendasarnya, katakanlah diciptakan mata uang X, bagaimana nilainya ditentukan?

Kemudian, Zongyuan Zoe Liu dan Mihaela Papa dalam buku Can BRICS De-dollarize the Global Financial System?, menjelaskan terdapat dua kendala utama kenapa infrastruktur de-dolarisasi yang sedang dikembangkan BRICS belum memungkinkan mereka untuk melepas diri dari dolar AS.

Pertama, beberapa anggota BRICS memiliki hubungan yang lebih dekat dengan AS daripada dengan sesama anggota BRICS. Hal ini terlihat jelas dalam kasus India, dimana AS merupakan rekan dagang terbesarnya.

Sumber: The Economic Times

Kedua, beberapa anggota BRICS, seperti Brasil dan Afrika Selatan, tidak terlalu rentan terhadap sanksi AS dan memiliki ekonomi yang lebih terintegrasi ke dalam sistem Dolar AS dibandingkan sistem lainnya. Ini membuat anggota BRICS tidak memiliki konsensus terkait urgensi untuk memprioritaskan de-dolarisasi.

Meskipun semua anggota BRICS tertarik untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS, tetapi tidak semuanya ingin lepas dari sistem keuangan global yang dipimpin oleh Paman Sam. Sebagian besar anggota BRICS masih menyimpan sejumlah besar aset Dolar AS dalam cadangan devisanya, sehingga pelemahan Dolar AS akan menimbulkan kerugian bagi mereka.

Oleh karenanya, daripada membuat mata uang baru, lebih masuk akal bagi BRICS untuk memaksimalkan Local Currency Settlement (LCS). Namun, jika harus memilih satu mata uang, Yuan atau Renminbi dapat menjadi pilihan yang bagus.

Alasannya sederhana, karena Tiongkok adalah kekuatan ekonomi dunia terbesar setelah AS. Dalam pertukaran global, Rupe beredar sebesar 1,6 persen. Sedangkan Renminbi sebesar 2 persen. Terkait Rubel, itu bukan pilihan bagus karena ekonomi Rusia cukup rentan akibat agresi militer.

Uang adalah Kepercayaan

Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan pamungkas. Apakah BRICS mampu menciptakan efek domino untuk memutus dominasi Dolar AS?

Jika bicara perandaian, mungkin itu bisa-bisa saja. Kekuatan ekonomi BRICS terbilang besar. Mereka menyumbang 24 persen dari PDB dunia. Aktivitas de-dolarisasi BRICS tidak hanya akan berdampak pada hubungan keuangan antar-BRICS, tetapi juga menciptakan efek riak secara global.

Namun, kembali pada pemaparan Liu dan Papa sebelumnya, masih terlalu jauh untuk mengatakan BRICS dapat memutus dominasi Dolar AS. Alasan utamanya sangat mendasar dan filosofikal, yakni kepercayaan (belief).

Bapak kapitalisme Adam Smith mengatakan, “All money is a matter of belief”. Nilai uang didasarkan pada kepercayaan kita terhadapnya. Dengan Dolar AS dan Euro masih mendominasi cadangan devisa global, apakah AS dan negara-negara Eropa mau perdagangan dan investasinya didasarkan pada mata uang yang disepakati oleh BRICS?

Sentimen terhadap Tiongkok dan Rusia di AS dan Eropa sangat negatif. Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok terlibat perang dagang dengan AS. Kemudian, tidak hanya karena barang tiruannya menghujani pasar global, Tiongkok juga dicitrakan sebagai negara mata-mata.

Sementara Rusia tidak perlu diperjelas lagi. Aktivitas militernya yang agresif membuat geram hampir seluruh negara di dunia. Sangat sulit membayangkan AS dan Eropa menyandarkan ekonominya pada kedua negara tersebut.

Ada pula perbedaan nilai yang tajam. Tiongkok dan Rusia berada di kubu non-demokratis dan otoriter. Sementara AS dan Eropa adalah kubu demokratis dan liberal. Perbedaan nilai itu menimbulkan pembelahan meluas hingga ketegangan ekonomi.

Singkatnya, merangkum berbagai variabel yang ada, secara cukup meyakinkan dapat dikatakan bahwa Dolar AS masih terlalu perkasa untuk ditundukkan oleh BRICS. AS masih menjadi pemain utama dalam panggung internasional, baik dalam sektor ekonomi maupun politik. (R53)

PinterPolitik.com

Fenomena multipolar tampaknya cukup mempengaruhi setiap relasi dan hubungan antar-negara di dunia. Apabila dahulu hanya ada Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan besar, kini sejak runtuhnya ideologi komunisme, dunia tidak hanya didominasi oleh dua poros kekuatan. 

Meski sempat menjadi satu-satunya negara hegemoni, AS tidak lagi menjadi negara adidaya. Posisi AS sebagai polisi dunia tidak lagi absolut karena negara-negara di dunia sudah mulai ‘unjuk gigi’ kekuatan untuk menandingi negeri Paman Sam.

Dalam tulisan berjudul The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of The United States’ Unipolar Moment karya Christopher Layne, dijelaskan jika negara-negara mulai berpikir untuk mengimbangi hegemoni AS. Alasannya adalah karena tidak ingin dikuasai secara penuh oleh negara tersebut. 

Mak,a tidak heran jika muncul negara-negara ‘penantang baru’ seperti salah satunya yaitu Tiongkok. Negeri Tirai Bambu ini mulai memperlihatkan dominasinya sehingga membuat AS menjadi ketar-ketir. 

Bahkan, pergerakannya kali ini tidak main-main karena mulai mendekati negara sekutu terdekat AS di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Seperti yang diketahui, Arab Saudi dan AS memiliki hubungan yang mesra khususnya dalam hal perdagangan dan keamanan. Meski demikian, hubungan mesra keduanya ternyata tidak selamanya berjalan mulus karena ada beberapa isu yang cukup sensitif meliputi politik dan kemanusiaan. 

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu kasus tewasnya seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi. Kematiannya ternyata menuai kontroversi karena ada dugaan keterlibatan Kerajaan Saudi yang membuat AS terus bereaksi. 

Momentum ini pun menjadi pemicu renggangnya hubungan antar kedua negara. Celah perselisihan tampaknya berpotensi semakin besar dengan masuknya Tiongkok untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. 

Presiden Tiongkok Xi Jinping diundang oleh Kerajaaan Arab Saudi untuk membahas masalah perdagangan sekaligus mengindikasikan adanya penerimaan mata uang yuan sebagai alat pembayaran untuk minyak. Keinginan untuk menggunakan mata uang yuan sebenarnya tidak hanya diutarakan melalui hubungan Arab Saudi dengan Tiongkok, melainkan sejumlah negara khususnya di benua Afrika seperti Zimbabwe dan Afrika Selatan yang ikut menggunakan mata uang yuan dalam melakukan transaksi. 

Tidak hanya di benua Afrika, penggunaan mata uang yuan pun sempat ramai dibicarakan negara-negara Asia Tenggara – termasuk Indonesia. Jika melihat hal ini, lantas seberapa besar peluang yuan bisa mendominasi perekonomian global? 

Upaya Tiongkok Geser Dolar? 

Sejauh ini penggunaan mata uang yuan mengalami peningkatan secara global. Tercatat berdasarkan laporan International Monetary Institute (IMI) under Renmin University of China, indeks penggunaan yuan secara global mencapai 5,02 di akhir tahun 2020. Pencapaian tersebut memperlihatkan peningkatan sebesar 54,2 persen – sekaligus menempatkan mata uang yuan menjadi nomor tiga di dunia. 

Selain itu, penggunaan yuan juga mampu mendominasi sejumlah bank di negara-negara dunia – khususnya dalam hal penyimpanan aset. Pada tahun 2020 lalu pun, peningkatan penggunaan yuan untuk perdagangan mencapai 14,8 persen per tahunnya. 

Momentum ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari perwakilan dari School of Finance of Renmin University of China, Wang Fang, yang menegaskan proyek besar Tiongkok Belt Road and Initiative (BRI) menjadi pemicu dominasi penggunaan yuan semakin kuat secara global – mengingat proyek ini sudah merambah di benua Afrika dan Asia. 

Sebuah jurnal berjudul China’s Belt and Road Initiative and the Rise of Evidence from Pakistan karya Jamshed Y. Uppal dan Syeba Rabab Mudakkar menjelaskan jika yuan Tiongkok sudah berperan cukup besar dalam perdagangan dunia. Pengaruhnya cukup besar karena masifnya aliran mata uang ini kepada salah satu negara yang terdampak dengan adanya proyek Belt Road and Initiative. Dominasi Tiongkok atas Pakistan akhirnya membuat kedua negara ini sepakat untuk melakukan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang yuan. 

Pintu masuk Tiongkok melalui proyek Belt and Road Initiative juga terlihat di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contohnya seperti Bank of China Hong Kong di Kamboja yang sudah menerima transaksi untuk menggunakan mata uang yuan. 

Hal serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang mengizinkan mata uang yuan digunakan dalam transaksi perdagangan di wilayahnya. The State Bank of Vietnam yang mengungumkan jika mulai 12 Oktober 2018, mata uang Tiongkok itu sah dan bisa digunakan. 

Fenomena ini memperlihatkan jika ada sedikit tekanan terhadap dominasi AS terutama dengan kehadiran Tiongkok. Dalam jurnal berjudul Is China Ready to Challenge the Dollar tulisan Melissa Murphy dan Wen Jin Yuan, dijelaskan bahwa yuan siap untuk menekan dominasi dolar AS sebagai mata uang yang sering digunakan dalam transaksi global. 

Kondisi ini tidak lepas dari fenomena perekonomian dunia saat ini yang marak akan kompetisi negara-negara. Maka, tidak heran jika kehadiran yuan secara otomatis menciptakan persaingan dengan negeri Paman Sam alias AS. 

Meski demikian, jika mengacu pada tulisan PinterPolitik berjudul Siasat Indonesia-Tiongkok Geser Dolar AS? posisi dolar masih jauh di atas yuan atau renminbi Tiongkok. Lantas, jika melihat hal ini, apakah perang mata uang bisa terjadi antara yuan dengan dolar? Dan siapakah yang akan menang?

Picu Currency War?

Persaingan atau kompetisi antar keduanya tidak hanya dari sisi politik maupun keamanan, melainkan dari sisi ekonomi melalui mata uang. Dalam tulisan berjudul Is China Ready to Challenge the Dollar milik Melissa Murphy dan Wen Jin Yuan, juga dijelaskan tentang perang mata uang atau currency war. 

Fenomena tersebut diduga merupakan skenario AS dalam merespons eksistensi Tiongkok di kancah global. Hal serupa juga dikemukakan oleh penulis asal Tiongkok, Song Hongbin, yaitu fenomena perang mata uang sengaja dibuat oleh sekelompok orang untuk memengaruhi perekonomian negara lain. 

Secara garis besar pengertian currency war – dalam jurnal berjudul Currency Wars karya William R.Cline dan John Williamson – adalah sebuah upaya manipulasi dari suatu negara untuk meraup keuntungan yaitu meningkatkan ekspor. Caranya yaitu dengan menurunkan nilai mata uang negara tersebut. 

Hal inilah yang berulang kali dilakukan oleh Tiongkok untuk meningkatkan ekspornya ke negara-negara lain. Didukung dengan kebijakan People’s Bank of China (PBOC) yang menetapkan titik tengah harian yuan terhadap dolar AS, alhasil kurs yuan sedikit melemah terhadap dolar AS. 

Bukan sesuatu yang asing bagi Tiongkok karena perekonomian negara ini tergantung dengan aliran ekspor. Dengan melemahnya yuan, maka harga barang Tiongkok terkesan lebih murah sehingga memicu negara lain untuk melakukan impor dengan Tiongkok. 

Hal ini terlihat dari ekspor negeri Tirai Bambu ini di tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan. Administrasi Bea Cukai Tiongkok mencatat jika nilai ekspor meningkat sebesar 16,3 persen pada periode Januari-Februari 2022. 

Peningkatan nilai ekspor Tiongkok juga melebihi impor negara tersebut. Tercatat impor Tiongkok tumbuh sebesar 15,5 persen selama Januari-Februari 2022. 

Persentase ekspor yang tinggi dibandingkan impor menunjukkan jika ‘nafas’ kehidupan negeri Panda mengandalkan ekspor. Melihat kondisi ini, tampaknya Tiongkok tetap memprioritaskan upaya ekspor dibandingkan impor sehingga inisiatif impor minyak dengan Arab Saudi tampaknya tidak serta merta bertujuan menggeser dominasi dolar AS melalui perang mata uang atau currency war. 

Meski belum memiliki posisi yang sejajar dengan dolar AS, eksistensi Yuan tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi memengaruhi geopolitik, khususnya di kawasan ASEAN – mengingat beberapa negara ASEAN mulai berpikir untuk meninggalkan dolar AS sebagai alat untuk transaksi. Isu ini akan terus berkembang dan menarik untuk diikuti karena Tiongkok terus melakukan manuver untuk mengimbangi posisi AS dalam persaingan global. (G69) 

PinterPolitik.com

“Yang patah tumbuh, yang hilang berganti” – Banda Neira, grup musik asal Indonesia

Lirik dari grup musik Banda Neira di awal tulisan ini mungkin senantiasa menjadi pengingat bagi banyak orang. Setidaknya, kutipan lagu ini mengingatkan kita akan jalannya kehidupan di dunia ini.

Setiap saat, satu hal akan selalu patah dan hilang. Namun, di sisi lain, hal baru akan tumbuh dan menggantikan hal yang hilang tersebut.

Gambaran seperti ini mungkin tercerminkan dalam banyak film dan seri. Salah satunya adalah Avatar: The Last Airbender (2005-2008).

Dalam seri kartun besutan Nickelodeon tersebut, dikisahkan seorang pengendali udara terakhir yang ternyata ditakdirkan untuk menjadi avatar – figur penjaga perdamaian antarbangsa. Namun, sosok kecil yang bernama Aang ini ternyata telah hilang selama ratusan tahun.

Di saat itu pula, perang antarbangsa yang dimulai oleh Negara Api tengah membara. Perang ini terjadi setelah avatar sebelumnya yang bernama Roku hilang dari dunia.

Namun, layaknya lirik Banda Neira di awal tulisan, apa pun yang hilang akan berganti dengan sosok atau hal yang baru. Aang inilah yang akhirnya menjadi sosok harapan baru bagi bangsa-bangsa yang dilanda peperangan tanpa henti.

Apa yang tercerminkan dalam lirik Banda Neira ini sebenarnya juga terjadi di dunia politik, termasuk panggung politik internasional. Pasalnya, ketika kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat (AS) di dunia terus melemah, muncul kekuatan baru yang dianggap bisa menjadi penantang, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bagaimana tidak? Tiongkok yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kekuatan militer negara Tirai Bambu ini juga terus berkembang.

Tidak hanya ekonomi dan militer, mata uang asal Tiongkok – yakni renminbi atau yuan – juga disebut-sebut mulai menguat pengaruhnya ketika dolar milik AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump terus melemah. Bahkan, banyak pihak menilai yuan berpotensi menjadi pengganti dolar sebagai pengganti mata uang utama di dunia.

Tulisan analisis milik Urban C. Lehner di Asia Times, misalnya, mencoba meraba kemungkinan akan menurunnya kekuatan AS akibat melemahnya mata uang dolar. Bahkan, mantan koresponden Wall Street Journal tersebut sempat mempertanyakan kemungkinan akan menguatnya negara-negara lain.

Lantas, apakah mungkin ini adalah pertanda atas berakhirnya dominasi mata uang dolar di dunia? Kemudian, bagaimana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus merespons persaingan mata uang antara dolar AS dan yuan Tiongkok?

Siasat Tiongkok di Yuan

Bukan tidak mungkin, dinamika nilai mata uang yang terjadi antara dolar AS dan yuan Tiongkok turut dipengaruhi persaingan di antara kedua negara besar tersebut. Pasalnya, banyak pihak menilai perang mata uang juga turut terjadi antara Trump dan Xi.

Perang mata uang ini bisa jadi dimulai dengan manuver Tiongkok yang ingin melakukan internasionalisasi terhadap yuan. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Renminbi Internationalization milik Edwin L. -C. Lai dari Hong Kong University of Science and Technology, internasionalisasi ini merupakan strategi jangka panjang yang dijalankan oleh Tiongkok.

Tujuan dari strategi internasionalisasi ini adalah agar lingkungan moneter internasional dapat sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi Tiongkok. Dengan begitu, mengacu pada tulisan Lai, Tiongkok dapat menjadi lebih kebal terhadap krisis neraca pembayaran yang membuat banyak negara berkembang kesulitan.

Salah satu negara sasaran yang dinilai telah mengalami internasionalisasi yuan adalah Indonesia. Muhammad Zulfikar Rahmat dari Universitas Islam Indonesia dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa masuknya yuan ini terjadi dengan tumbuhnya investasi dan aktivitas perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Upaya internasionalisasi ini juga dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok memberikan likuiditas yuan pada negara-negara lain – dengan menyepakati berbagai perjanjian seperti kesepakatan swap, surat berharga, dan pinjaman. Dalam salah satu artikel The Economist, dijelaskan bahwa upaya-upaya seperti ini mempermudah bank sentral dan perusahaan meminjam uang secara murah.

Di sisi lain, mata uang – seperti apa yang disebut oleh Lehner – juga dapat menjadi tanda akan kekuatan yang dimiliki negara tersebut dalam menjalani hubungan antarnegara. Bukan tidak mungkin, Tiongkok juga memiliki tujuan politik di balik internasionalisasi ini.

Pasalnya, sistem moneter dunia hingga kini masih didominasi oleh dolar AS. Bila mengacu pada konsep neorealisme ofensif ala John Joseph Mearsheimer dari University of Chicago, setiap negara pasti berusaha untuk meningkatkan kekuatan di tengah situasi anarki di politik antarnegara.

Apa yang diyakini oleh Mearsheimer ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lai. Upaya internasionalisasi yuan ini bisa saja menjadi cara Tiongkok untuk mencari “rasa aman” yang dibutuhkan dalam dunia moneter guna menjaga pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Bila benar begitu, lantas, apa artinya dari menguatnya yuan ini bagi negara-negara lain? Bagaimana tanggapan AS dalam menghadapi kebangkitan yuan sebagai salah satu mata uang dunia?

Dolar vs Yuan

Dalam menghadapi tantangan yuan, bukan tidak mungkin AS memutuskan untuk bertindak. Pasalnya, perang mata uang antara negara Paman Sam dan Tiongkok ini disebut-sebut tengah terjadi.

Mengacu pada pemikiran Mearsheimer, negara hegemon pasti akan berusaha menghalangi upaya negara lain yang tengah menawarkan diri untuk menjadi hegemon juga. Apalagi, menurut profesor Hubungan Internasional tersebut, negara Paman Sam tidak akan tinggal diam saja melihat kebangkitan Tiongkok.

Presiden Trump, misalnya, menuding Tiongkok sebagai negara yang memanipulasi mata uangnya. Tudingan ini didasarkan pada anggapan bahwa negara yang dipimpin Xi tersebut telah melakukan devaluasi pada nilai yuan.

Meski International Monetary Fund (IMF) akhirnya mematahkan tudingan AS, pemerintahan Trump tampaknya tidak menyerah. Negara adidaya tersebut akhirnya dinilai melakukan manuver di organisasi internasional itu.

Di tengah pergantian kepemimpinan direktur pelaksana IMF dari Christine Lagarde ke Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mulai melakukan semacam lobi politik di lembaga tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menemui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana IMF David Lipton.

Apa yang dilakukan AS ini sebenarnya bukan tidak mungkin bertujuan untuk menjaga dominasi dan hegemoni dolar, serta mencegah yuan Tiongkok sebagai penantang. Pasalnya, hegemoni mata uang asal AS ini telah berdiri sejak dekade-dekade lalu.

Carla Norloff dari University of Toronto, Kanada, menjelaskan perihal hegemoni dolar ini dalam tulisannya yang berjudul Dollar Hegemony. Setidaknya, tulisan itu menyebutkan bahwa kapabilitas ekonomi melalui mata uang seperti ini dapat tersalurkan menjadi kekuatan politik.

Bagi AS, misalnya, dominasi dolar menghasilkan apa yang disebut oleh Norloff sebagai kekuatan struktural (structural power). Kekuatan ini memberikan aktor tersebut pengaruh dalam menciptakan aturan dalam tatanan yang ada.

Bukan tidak mungkin, manuver Mnuchin di IMF ini merupakan cara AS untuk menerapkan kekuatan ini. Pasalnya, setelah Georgieva duduk di kursi kepemimpinan, IMF mulai mempertimbangkan program-program yang membuat likuiditas dolar meningkat di banyak negara.

Upaya balancing terhadap yuan ini juga tidak hanya dilakukan IMF. Federal Reserve AS, misalnya, bisa saja tengah meningkatkan likuiditas dolar di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Federal Reserve AS menyepakati perjanjian repurchase (repo agreement) dengan Bank Indonesia (BI) senilai US$ 60 miliar (Rp 872 triliun). Sementara, swap agreement yang dimiliki BI dengan Tiongkok hanya senilai US$ 30 miliar (Rp 436 triliun).

Bila benar AS memiliki kekuatan struktural untuk mengimbangi yuan Tiongkok, lantas, bagaimana pemerintahan Jokowi harus menanggapi perang mata uang ini?

Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi harus berhati-hati menanggapi perang mata uang ini. Pasalnya, internasionalisasi yuan Tiongkok sendiri di Indonesia telah terjadi – beserta dampaknya.

Isu devaluasi yuan beberapa waktu lalu, misalnya, disebut-sebut dapat membuat Indonesia semakin kebanjiran produk impor – sesuatu yang selalu menjadi keprihatinan Jokowi. Rahmat dalam tulisannya juga mengingatkan bahwa tumbuhnya pengaruh yuan juga tidak boleh membuat Indonesia mudah didikte oleh negara yang dipimpin Xi tersebut.

Di sisi lain, kekuatan dominan dolar AS bisa juga perlu diperhatikan oleh Indonesia. Pasalnya, hingga kini, mata uang ini masih paling dominan.

Dalam special drawing rights (SDR) IMF, misalnya, dolar masih menjadi mata uang yang paling banyak proporsinya (41,7 persen) – diikuti oleh euro (30,93 persen). Yuan sendiri hanya masih berada di kisaran 10 persen.

Dalam keuangan perdagangan, dolar AS masih mendominasi yang penggunaannya mengambil porsi sebesar 84,6 persen pada tahun 2018 dan disebut meningkat pada tahun ini. Sementara, yuan Tiongkok hanya mengambil porsi sebesar 1,5 persen.

Belum lagi, menurut Rahmat dalam tulisannya, banyak pengusaha dan investor di Indonesia masih ragu menggunakan yuan Tiongkok. Dalam hal ini, dolar AS juga masih mendominasi di Indonesia.

Namun, tentu saja, kebangkitan yuan Tiongkok bukan sesuatu hal yang patut diremehkan. Dengan mengilhami kutipan lirik Banda Neira di awal tulisan, semua bisa saja hilang dan berganti. Mari kita amati saja bagaimana dinamika perang mata uang ini selanjutnya. (A43)

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penggunaan mata uang Yuan, atau yang secara resmi di Tiongkok bernama Renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan Indonesia dengan negeri Tirai Bambu kian meningkat. Keperkasaan Dollar milik Amerika Serikat pun dinilai perlahan tapi pasti kian terkikis. Mengapa ini bisa terjadi? Dan seberapa menguntungkan penggunaan RMB bagi Indonesia?

PinterPolitik.com

Rasa-rasanya memang cukup sulit untuk tidak terpukau dengan ekspansi global multi aspek dari Tiongkok. Bahkan pada aspek persaingan mata uang, yang notabene selama ini mutlak dikuasai Dollar milik Amerika Serikat (AS), terus berusaha dikejar semaksimal mungkin oleh Presiden Xi Jinping.

Penggunaan mata uang Yuan atau yang secara resmi bernama Renminbi (RMB) terus berusaha dimaksimalkan Tiongkok sebagai semacam paket “bundling” bersama investasi serta kerja sama perekonomian dengan negara-negara lain, dan diikuti iming-iming mempermudah transaksi. Harus diakui, iming-iming tersebut agaknya bukan isapan jempol belaka dan pada saat yang sama hegemoni Dollar AS pun kian terancam, termasuk dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Sebuah tulisan di The Diplomat yang berjudul The Internationalization of China’s Currency in Indonesia tampaknya menegaskan ihwal tersebut. Dikatakan bahwa dengan realita Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia saat ini, penggunaan RMB dalam keseluruhan transaksi perdagangan global Indonesia telah menyentuh angka 10 persen dan trennya terus meningkat pada tiap periode.

Dalam tulisan tersebut, Belt and Road Initiative juga dianggap merupakan agenda induk ekspansi investasi Tiongkok, yang turut mencakup pula upaya memperkuat pengaruh RMB dalam konstelasi persaingan mata uang dunia.

Bak gayung bersambut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah diketahui memiliki visi menyerap investasi sebesar-besarnya dalam pembangunan berbagai infrastruktur, tak melewatkan apa yang ditawarkan negeri Tirai Bambu tersebut.

Berlandaskan terlaksananya Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of China pada tahun 2018, realisasi penggunaan RMB di tanah air diejawantahkan melalui berbagai kerja sama perusahaan Tiongkok di bidang perbankan, investasi, asuransi dan sebagainya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, secara khusus meng-highlight keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan RMB.

Yang menarik, seluruh keuntungan penggunaan RMB tersebut dijabarkan dengan Dollar AS sebagai variabel pembanding yang kontraproduktif, seperti lebih aman dan minim risiko, lebih stabil, hingga lebih efisien karena tiap transaksi tidak “direpotkan” dengan konversi ke mata uang negeri Paman Sam terlebih dahulu seperti yang selama ini menjadi prosedur “saklek”.

Kesan semakin terdegradasinya supremasi Dollar AS ini juga disoroti Fareed Zakaria dalam The Dollar Won’t Always Be King of Currency. Zakaria menyebutkan bahwa saat ini, Tiongkok dengan RMB-nya menjadi yang terdepan dalam menantang kekuatan Dollar AS, sekaligus sebagai representasi secara umum di mana posisi AS tampak semakin terdesak dengan kebangkitan Tiongkok.

Dan tak hanya Indonesia, RMB juga faktanya telah digunakan sebagai instrumen kurs di negara-negara lain seperti Rusia, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Jepang, hingga yang terbaru, Turki. Bahkan, Australia yang dikenal sebagai sekutu AS, juga rencananya akan menggunakan RMB dalam berbagai transaksinya dengan Tiongkok.

Lantas pertanyaan sederhananya ialah, mengapa menguatnya pengaruh RMB Tiongkok di level global bisa terjadi?

Kebangkitan Tiongkok Made in USA?

Momentum 1 Oktober 2016 atau saat International Monetary Fund (IMF) memberikan RMB Tiongkok Special Drawing Right (SDR) atau hak sebagai mata uang yang dapat menjadi bentuk likuiditas dari lembaga moneter internasional itu, ditengarai menjadi pemicu menguatnya pengaruh dan ekspansi mata uang negeri Panda.

Meskipun kontroversial, menguatnya pengaruh perekonomian Tiongkok di dunia, keterbukaan pasar oleh Tiongkok, serta reformasi sektor keuangan menjadi justifikasi salah satu lembaga Bretton Woods gubahan AS itu untuk memberikan keistimewaan bagi RMB.

Kemudian, dengan berbagai ekspansi Tiongkok, termasuk mata uangnya, yang lebih memiliki prospek positif di mata negara-negara lain saat ini, mengapa AS justru seolah “membiarkan” dan tidak melakukan langkah signifikan terhadap determinasi negeri Mao Zedong, termasuk atas terancamnya hegemoni Dollar AS?

Dalam The Post American World, Fareed Zakaria fokus menyoroti fundamental tension yang jamak terjadi pada kebijakan luar negeri AS. Fundamental tension yang disebutkan Zakaria terjadi karena sejak Perang Dunia II dan setelah menjadi hegemon dunia, negeri Paman Sam “terjebak”dalam  dua kepentingan yang acapkali kontradiktif.

Kontradiksi tersebut yakni antara kehendak AS untuk mengejar kepentingan spesifiknya di ranah global, atau menciptakan serta mempertahankan ekosistem internasional dengan struktur, praktik, dan nilai yang telah mereka bangun di mana selama ini negara-negara di dunia telah tunduk serta berinteraksi di dalamnya.

Fundamental tension inilah yang dinilai terjadi pada hubungan AS dan Tiongkok yang juga dinilai turut merembet pada menguatnya pengaruh RMB saat ini dibandingkan dengan Dollar AS.

Aspek historis relasi AS dan Tiongkok sebagai negara (Republik Rakyat Tiongkok) sendiri pertama kali terjalin saat Perang Dingin. Kala itu, kebijakan luar negeri AS secara jelas merepresentasikan fundamental tension ketika memilih membuka kontak dengan Tiongkok, yang notabene ada di blok rival, paska insiden Zhenbao Island, ketika Uni Soviet hampir berperang dengan Tiongkok pada tahun 1969.

Di bawah kepemimpinan Richard Nixon, implementasi rintisan untuk membuka kontak dengan Tiongkok, meskipun berhaluan komunis, agaknya terjadi dikarenakan AS ingin memanfaatkan momentum perselisihan internal blok Warsawa sebagai variabel untuk semakin menekan Soviet.

Tak bertepuk sebelah tangan, pemimpin tertinggi Tiongkok kala itu, Zhou Enlai menyambut Nixon dengan baik dan sejak saat itulah ratusan kerja sama dan proyek bilateral di bidang ekonomi, riset, teknologi, sosial budaya, bahkan militer terjalin.

Meskipun terdapat pasang surut hubungan kedua negara atas beberapa isu seperti Taiwan, Perang Korea, hingga Laut China Selatan (LCS), maupun adanya transisi kepemimpinan di kedua belah pihak, kompleksnya konstruksi relasi interdependen yang terjalin hingga saat ini membuat hubungan AS dan Tiongkok tak pernah benar-benar rusak.

Konsekuensi fundamental tension yang seolah seperti “dua sisi mata uang” bagi AS membuat seolah kontradiksi tersebut cenderung dipertahankan, baik sengaja ataupun tidak. Termasuk pada konteks RMB, di mana paska diberikan hak istimewa oleh IMF dan Trump terpilih sebagai Presiden, AS terkesan melakukan pembiaran atas peningkatan kekuatan mata uang Tiongkok itu.

Hal ini dapat tercermin dari kebijakan luar negeri Trump di bidang keuangan yang cenderung oportunis dan memilih keuntungan jangka pendek dengan membatasi transaksi dengan Dollar AS.

Dan di saat yang sama, AS tidak melakukan langkah signifikan apapun saat Tiongkok melakukan devaluasi sepihak atas nilai RMB yang dianggap merupakan sebuah “kecurangan” dalam tatanan moneter dan konstelasi mata uang global.

Lalu akankah RMB benar-benar akan menjadi hegemon baru mata uang dunia mengalahkan Dollar AS? Serta apakah Jokowi telah membaca keuntungan dari tendensi tersebut dengan kesepakatan BCSA dengan Tiongkok yang telah diteken sebelumnya?

Jokowipun Terpikat Yuan a.k.a. RMB?

Agaknya relevan penyataan Fareed Zakaria dalam The Rise of The Rest dengan kebangkitan Tiongkok termasuk RMB-nya. Pada tulisan tersebut, Zakaria menyatakan bahwa sebagai hegemon dan kreator tatanan global, AS telah menciptakan sistem di mana negara-negara lain merasa mereka bisa merengkuh power atau kekuatan tanpa harus berperang.

Mulai dari diizinkannya Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 hingga diberikannya hak istimewa RMB oleh IMF pada tahun 2016 dinilai menjadi sintesis dari pernyataan Zakaria di atas.

Meskipun data terakhir pada 2019, persentase RMB (4,3 persen) sebagai mata uang yang paling dominan digunakan masih kalah jauh dibandingkan Dollar AS (88 persen), tren peningkatan penetrasi RMB terus meningkat, berbanding terbalik dengan mata uang negeri Paman Sam.

Dengan ancaman resesi dan krisis di depan mata akibat pandemi Covid-19, serta efisiensi RMB dibandingkan Dollar AS, membuat negara-negara di dunia dinilai akan memaksimalkan keuntungan tersebut, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga tetap harus cermat dan waspada akan potensi “pendiktean” atas penggunaan RMB serta praktik-praktik dominan merugikan jika mengacu pada pola hubungan dependensi – bukan interdependensi – yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Terlebih lagi, currency war atau perang mata uang masih terbuka ketika Tiongkok acapkali mendevaluasi RMB secara sepihak agar perekonomian negeri Tirai Bambu secara makro dapat semakin berjaya. Di titik inilah para referensi utama Presiden Jokowi di bidang moneter harus lebih cermat dalam memberikan masukan dan tak tergiur keuntungan semu. Tentu itulah yang diharapkan. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.