PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada acara Indonesia Economic Forum di Jakarta beberapa hari lalu, Prabowo Subianto mengatakan bukan masalah bagi Indonesia jika pemerintah Australia benar-benar mewujudkan rencana memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Walaupun Pabowo belum membaca kepastian final pemindahan kedutaan Australia itu. intinya menurut Prabowo hal itu bukanlah menjadi masalah untuk Indonesia.

Bagi Prabowo, sebagai pendukung Palestina, kita semua pasti punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat, sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka. Weleh-weleh.

Kalau menurut Matthew Busch, pengamat hubungan internasional dari Lowy Institute di Australia, dirinya “tidak terlalu kaget” dengan komentar Prabowo.

Iya, Matthew enggak kaget, yang kaget mah kita. Masa Prabowo lupa sama amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang tertulis bahwa Indonesia itu harus turut menjaga perdamaian dunia. Nah, kalau Prabowo dukung Australia memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, apa enggak akan buat ribut lagi tuh? Ckckck.

Hmm, kalau gini ceritanya mah jadi makin ragu kan sama berbagai ungkapannya Prabowo yang bilang akan pro sama UUD 1945, terkhusus dengan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3! Jadi makin ragu sama Prabowo yang bilang akan pro rakyat kecil. Kok bisa?

Iya bisa lah gengs, buktinya itu Prabowo bukanya larang Australia pindahin kantor kedutaan besarnya demi menjaga perdamaian, eh ini malah dukung, terus pakai bilang enggak ada masalahnya tuh kalaupun Australia pindahin kantor duta besarnya ke Yarusalem. Weleh-weleh.

Nah kalau di sisi yang lain gengs, pernyataan Prabowo ini berseberangan banget nih dengan sikap pesaingnya, Presiden Jokowi.

Saat bertemu Presiden Jokowi di Bali, Oktober lalu, mantan Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta dirinya menyampaikan kepada PM Scott Morrison untuk benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem.

Jokowi menyampaikan kepada Turnbull bahwa ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia.

Jokowi juga beberapa waktu lalu melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina.

Intinya gengs dari kedua kebijakan yang dikeluarkan untuk Yarusalem ini, kalian lebih milih siapa? Jokowi atau Prabowo?
Share on X

Iya lah bisa, soalnya Jokowi negurnya alus banget ke Australia, mana denger sih Australia dielus-elus kayak gitu. Jadi sama aja bohong lah Jokowi nolak atau enggak tetep aja Australia bakalan pindahin kantor dutabesarnya di Yarusalem. Wkwkwk. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]merika Serikat (AS) itu negara adidaya. Kedigdayaannya makin terlihat setelah berhasil memenangkan Perang Dunia ke-2. Bahkan ada yang bilang kalau AS adalah ‘polisi dunia’. Posisi ini jelas memberi peluang bagi AS untuk bertindak sesuai kepentingannya.

Apalagi, AS juga ikut menancapkan kukunya dalam organisasi macam PBB. Ini makin menegaskan statusnya sebagai ‘penguasa dunia’. Negara-negara di dunia, mana ada yang berani ama dia? Kenapa bisa begitu, ya?

Jangan kaget karena AS itu penyumbang dana terbesar bagi PBB lho. Konon, kucuran dana AS mencapai 25% dari keseluruhan pembiayaan lembaga itu. Sementara itu, negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hanya menyumbang 0,01%. Bahkan, AS juga punya hak veto di PBB, sehingga bisa dengan mudahnya batalin kebijakan dari Dewan Keamanan yang dinilai merugikan kepentingannya.

Kebijakan Donald Trump mengenai status Yerusalem baru-baru ini, dapat menjadi salah satu buktinya. Memang kelihatannya banyak yang mengecam kebijakkan tersebut, tapi nggak berani bikin aksi nyata.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut mengecam, tapi masih dalam batas-batas wajar. Misalny,a ada aksi 1712 yang bertajuk ‘Bela Palestina’. Bahkan ada juga petisi untuk memboikot produk-produk AS. Kelihatan sok-sokan nih,lagian  emang bisa hidup tanpa handphone merk apel digigit, atau berhenti upload foto narsis di medsos bikinan perusahaan AS, atau bahkan ngerjain tugas tanpa bantuan ‘mbah G’?

Wakil Ketua De-pe-er Taufik Kurniawan juga ikut-ikutan berkicau. Katanya, Indonesia perlu menggalang bantuan untuk mencabut hak veto AS. Lha, emang bisa ya Pak? Nggak malu diketawain Om Trump nanti?

DPR: Indonesia Bisa Galang Dukungan Anggota PBB Cabut Hak Veto AS https://t.co/RKgk3riAom

— MendaloDarat Updates (@mendaloNEWS) December 19, 2017

Kayaknya itu gagasan yang mustahil untuk diwujudkan. Soalnya Indonesia itu bukan siapa-siapa di dalam PBB. AS punya hak veto, Indonesia punya apa?

Kalau mau dibandingin dengan AS pun, Indonesia nggak ada apa-apanya. Wong, AS aja udah bersatu dan merdeka sejak tahun 1776, sedangkan Indonesia waktu itu masih terpisah-pisah dalam kerajaan-kerajaan kecil. Bahkan kalau mau ditarik ke masa kini, Indonesia masih jauhhhhh di bawah AS. Kalau mau dianalogikan AS itu udah bertumbuh menjadi orang dewasa, sementara Indonesia masih kayak bayi yang baru belajar jalan.

Nggak mungkin deh Indonesia senekat itu. Emang bisa hidup tanpa produk AS? Opa Jusuf Kalla aja nggak mau tuh. Jadi mending mundur aja lah, biar adem. (K-32)  

PinterPolitik.com

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkampanye dengan menggelora di depan perwakilan negara-negara anggota OKI, setelah mereka menginisiasi pertemuan darurat terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel. Erdogan ingin Turki memimpin kampanye negara Islam untuk melawan klaim atas Yerusalem, bahkan menyebut Israel sebagai negara teroris. (Baca juga: Mampukah OKI Bela Palestina?)

Kontras dengan Turki, Arab Saudi menyikapi Yerusalem dengan biasa-biasa saja. Walaupun di depan layar telah tersampaikan simpati kepada Palestina dan protes kepada AS via Liga Arab, indikasi bahwa Saudi justru turut mendorong kebijakan Trump tetap kuat tercium.

Kabar terakhir, Saudi malah menawarkan kota Abu Dis kepada Palestina untuk dijadikan sebagai ibu kota pengganti Yerusalem. Ketimbang turut mengecam dan memaksa Trump menarik klaimnya, Saudi malah seiya sekata dengan misi AS. Ini bagaikan ‘pil pahit’ bagi Palestina dan bukti bahwa Arab Saudi bermain dalam skenario perdamaian versi AS. (Baca juga: Perdamaian Israel-Palestina Versi Trump)

Putra Mahkota Arab Saudi Usul Abu Dis Jadi Ibukota Palestina https://t.co/XT29IICIkv

— TEMPO.CO (@tempodotco) December 8, 2017

Shadi Hamid, peneliti senior dari Brookings Institution di Washington, mengatakan bahwa Arab Saudi secara halus telah condong membela kepentingan AS dan Israel. Menurut Hamid, bila benar-benar berdiri membela solidaritas Arab, maka Saudi seharusnya menggunakan kedekatan dengan AS untuk melobi sikap Trump yang ‘tidak hati-hati’ ini.

Sepanjang sejarah konflik Israel-Palestina, Arab Saudi memang memiliki satu prinsip: normalisasi hubungan diplomatik negara Arab dengan Israel hanya dapat terjadi bila ada kejelasan nasib Palestina. Akan tetapi, sikap tersebut tak pernah gamblang tergambar: nasib Palestina yang seperti apa?

Dengan pertanda adanya ‘kesepakatan’ Arab Saudi dengan sikap ini, akankah nasib Palestina telah didefinisikan pula oleh Saudi? Benarkah, Saudi malah telah lebih setia kepada Israel dibanding kepada Palestina?

Wahhabisme Saudi adalah Saudara Kandung Zionisme

Penting untuk melihat ke belakang, khususnya ke sejarah hampir seratus tahun lalu. Pada 1920, kekalahan Kerajaan Ottoman dari Kerajaan Inggris menimbulkan tiga faksi besar di Semenanjung Arab. Mereka adalah Hussain bin Ali dari Hijaz (sebelah barat), Ibn Rashid dari Ha’il (sebelah utara) dan Emir Ibn Saud dari Najd (sebelah timur).

Ibn Saud yang adalah cikal bakal kerajaan Arab Saudi, mulanya bukanlah pemimpin Arab terlegitimasi, karena Mekkah tidak berada di tangannya. Namun Ibn Saud didukung secara penuh oleh Inggris, karena sikap pro Ibn Saud terhadap implementasi Deklarasi Balfour di Palestina. Deklarasi Balfour menyerukan tanah Palestina diperuntukkan bagi umat Yahudi

Sementara itu, dua kekuatan politik di Semenanjung Arab lainnya, Hussain yang saat itu menguasai Mekkah serta Ibn Rashi, setia terhadap Mandatory Palestine. Mandat ini menyerukan Palestina tetap menjadi milik umat Islam dan menolak pendudukan Yahudi di tanah itu.

Hussain dan Ibn Rashid lantas dikalahkan oleh Ibn Saud dalam perang yang melibatkan daerah-daerah kekuasaan mereka. Dr. Askar H. al-Enazy, sejarawan Timur Tengah, melihat besarnya peran Inggris dalam kemenangan Ibn Saud ini, dan konsekuensinya terhadap unifikasi daerah-daerah tersebut menjadi Arab Saudi. Mekkah dikuasai oleh Ibn Saud dan paham Wahabisme pun diturunkan sampai saat ini di tanah Arab Saudi.

Kemenangan Ibn Saud pada 1932 berkat bantuan Inggris, kemudian mengharuskan Arab Saudi tetap mendukung Deklarasi Balfour. Ini dilakukan sampai pada pembentukan Israel di tahun 1948. Pada masa itu, perlawanan dari kerajaan dan negara Arab lain semakin kencang terhadap Israel.

Akan tetapi, mulai dari Perang Arab-Israel 1947-1948 sampai Perang Enam Hari 1967, Arab Saudi tak pernah ambil andil. Bahkan, Arab Saudi berperan kuat membatalkan embargo minyak negara Arab kepada AS pada 1967, menyelamatkan AS dari salah satu krisis minyak terparah yang melanda masyarakat di sana.

Arab Saudi, dengan demikian, tak hanya membantu AS dalam menghadapi negara Arab lain, namun khususnya membantu AS dan Israel dalam mengurusi Palestina.

Menurut analis politik Catherine Shakdam, Wahhabisme dan Zionisme dalam praktiknya memiliki kemiripan, sekalipun tak ada relasi doktrin agama di antara keduanya. Ia melihat penjajahan Zionis atas tanah Palestina integral dengan ‘penjajahan’ yang dilakukan Wahhabi Saudi secara halus di Palestina. Eksklusivitas keduanya bagi kepercayaan masing-masing juga dapat menjadi kesamaan yang tak terpisahkan dari Wahhabisme dan Zionisme.

Walaupun dukungan Kerajaan Inggris kepada Ibn Saud tak diakui oleh sejarah formal Inggris, namun fakta sejarah telah membuktikannya. Wahhabisme dan Zionisme lahir dengan bantuan bidan yang sama: peradaban Barat.

Yerusalem dan Tehran, Bahasan Bersama Setahun Terakhir

‘Persahabatan’ yang telah lama hilang karena tak adanya hubungan diplomatik antara Wahhabisme Saudi dan Zionisme Israel bisa saja kembali terjadi tak lama lagi. Selama beberapa waktu terakhir, telah semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan Saudi dan Israel, dengan atau tanpa perantara AS.

Untuk melihat peran Saudi dalam kasus Iran (atau Yerusalem secara bersamaan), kita perlu melihat sentralitas peran putera mahkota kerajaan, Pangeran Mohammed bin Salman. Sejak Januari 2017, sebelum diangkat sebagai pemimpin de facto oleh ayahnya, Mohammed telah melakukan perjalanan diplomatik ke Washington, dikabarkan terkait solusi bagi Israel dan Palestina.

Kemudian, pada September 2017, Mohammed dikabarkan bertandang secara diam-diam ke Tel Aviv, menemui PM Netanyahu membahas Yerusalem. Laporan-laporan pertemuan selanjutnya mencuat, seperti pertemuan kembali dengan pihak Washington di Riyadh, hingga pertemuan dengan Presiden Mahmoud Abbas, di mana Mohammed telah mengajukan proposal tentang kota Abu Dis, beberapa waktu sebelum Trump mengklaim Yerusalem.

Kesemua progres pembahasan mengenai Yerusalem tersebut disinyalir adalah permintaan Israel maupun backing dari AS. Saudi, di satu sisi amat membutuhkan dukungan Israel dan AS dalam melawan kekuatan politik Iran di regional.

Bagi Sunni Arab Saudi, mungkin membasmi Syiah Iran lebih penting daripada memusuhi Israel. Dengan AS di era Trump, Saudi dapat semakin erat dengan AS karena adanya sikap Trump untuk semakin memusuhi Iran, misalnya dengan membatalkan kerja sama nuklir. Dengan adanya Israel yang membenci Iran pula, Saudi bisa semakin memperkuat aliansi.

Dengan peran besar Trump, relasi diplomatik juga bisa kembali terbangun antara Israel dan Saudi. Keduanya mungkin tak lagi harus melakukan kontak diplomasi secara tertutup.

Namun, Alireza Nader dari Rand Corporation mencemaskan terbentuknya kekuatan Saudi-Israel ini yang menurutnya, dapat menyebabkan pecahnya perang. Outbreak yang sudah sedikit terlihat adalah di Lebanon yang juga melibatkan Arab Saudi dan Iran.

Dengan begitu, pembentukan aliansi AS-Israel-Saudi itu sendiri harus dipahami dengan hati-hati oleh Trump saat ini. Salah langkah yang terlalu agresif, perang proxy dengan Iran dapat semakin melebar.

Tehran dapat menjadi kekuatan yang memberi reaksi paling keras melawan persahabatan Washington, Tel Aviv, dan Riyadh. Sehingga, peran Mohammed bin Salman untuk ‘membantu’ AS-Israel dalam urusan Yerusalem memang harus diimbangi dengan sikap simpatik yang lebih kepada komunitas Arab.

Perdamaian Yerusalem dan Kemajuan Ekonomi Saudi

Pangeran Mohammed bin Salman telah memiliki misi yang amat besar ketika akan dilantik menjadi Raja Saudi dalam waktu dekat. Pada dimensi dalam negri, ia menginginkan Saudi yang lebih independen dari minyak dan lebih moderat dalam Islam praktis. Pada dimensi luar negeri, ia telah menunjukkan sikap semakin keras terhadap Iran, sembari semakin dekat dengan AS-Israel.

Tentu saja ada kepentingan pengembangan bisnis Saudi dalam relasi luar negeri mereka. Publik tentu masih ingat bahwa satu bulan lalu Saudi dan AS telah menyepakati investasi Arab Saudi sebesar 55 miliar dollar di AS. Investasi tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Saudi.

Begitu pula dengan Israel. Sekalipun tidak memiliki pengakuan diplomatik formal, perjanjian ekonomi dengan Israel dikabarkan sedang dinegosiasikan. Perjanjian tersebut antara lain dengan membuka penerbangan pertama dari Tel Aviv ke Riyadh, yang juga menjadi kebijakan Netanyahu untuk 60.000 jemaah haji dari Israel.

Disinyalir pula, Israel yang baru menemukan sumber gas alam di tanahnya pada 2015 lalu telah menjadi ladang bisnis lezat bagi negara-negara terdekatnya. Setelah AS mulai memanfaatkan gas alam Israel, apakah Saudi akan ambil bagian?

Israel’s Natural #Gas Supply Is a Game-Changer https://t.co/BSapy7CUH5 For #Israel yes but for exports it is a challenge

— Charles Ellinas (@CharlesEllinas) April 11, 2017

Memang, bila Saudi ingin beranjak dari ‘adiksi’ mereka kepada minyak, investasi di gas alam Israel bisa jadi adalah penyelesaiannya. Sebagai timbal balik, Saudi tentu harus semakin mendorong kepentingan Israel di dunia Arab, salah satunya meraih pengaruh di negara-negara Semenanjung Arab dengan tujuan akhir memenangkan Yerusalem.

Ya, menengahi potensi konflik Barat dengan Arab setelah klaim atas Yerusalem ini menjadi sangat penting. Sama pentingnya dengan berjalannya ‘proses damai’ itu sendiri. Arab Saudi adalah pemain kunci di posisi tersebut.

Selama tanah suci umat Islam telah dikuasai Saudi, biarlah tanah suci umat Yahudi diambil Israel. Mungkin begitu yang diajarkan dalam kurikulum Saudi. (R17)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]empat bersaing dalam sengitnya pertarungan di Pemilihan Presiden 2014, dua tokoh ini diindikasikan akan bertemu kembali di Pilpres 2019. Apa yang akan terjadi? Dejavu?

Wow semakin sengit pertarungan antara dua tokoh ini, kira – kira isu apa yang akan ‘digoreng’ selama pertarungan politik yang akan digelar nanti? Weleeeeeh weleeh

Dua tokoh itu ialah Prabowo dan Jokowi. Sampai kapan sikap politik keduanya selalu berseberangan?

Dari pertarungan tiga tahun lalu, keberuntungan berpihak kepada Jokowi untuk berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Disisi lain, pil pahit justru mau tak mau harus diterima Prabowo.

Kini, bagaimana nasib dan sikap politik Prabowo? Hmm, pasti masih berambisi ya untuk jadi Presiden. Luarbiasaaaa teguh pendiriannya hehehe.

Seteguh revolusi putih atau ide bagi – bagi susu untuk anak sekolah? Upsssss, Iya iya iya, weleeeh weleeeh

Prabowo bersama Partai Gerindra menjadi pihak oposisi yang ditandai dengan hujan kritik yang kerap dilontarkan kepada pemerintah. Tentu hal ini lumrah karena posisinya berada di luar pemerintahan. Wajar ya wajaaarrr, tapi kalau kritiknya ga wajar ya jadi ga wajar hehehe.

Kalau jadi oposisi enaknya itu bisa ngomong seenak jidat nyalahin Pemerintah, inilah itulah. Tapi ga enaknya ya harus kalah dari Pilpres hehehehe. Mau pilih yang mana nih? Weleeeh weleeh

Justru kalau Prabowo diem-diem aja itu baru aneh hehe weleeeh weleeh.

Kiranya kita dapat berandai-andai, bila Prabowo dan Jokowi bergabung akankah Indonesia menjadi negeri yang damai tanpa adanya persinggungan politik? Jawabannya antara mungkin dan tak mungkin.

Loh kok gitu jawabannya? Iya keduanya punya ambisi, yang satu ingin mencoba Presiden, yang satunya ketagihan jadi Presiden wkwkwk. Weleeeeeh weleeeeh

Akhirnya, Prabowo sebagai pihak oposisi kini sudah merelakan hati mendukung Jokowi. Seriusan? Weleeeh weleeeh

Tapi sayangnya, Prabowo mendukung Jokowi bukan untuk beri tiket lagi jadi Presiden, tapi mendukung langkah Jokowi dalam menyikapi Yerusalem. Hmm begitu toh ternyata. Iya iya iya weleeeh weleeeh (Z19)

PinterPolitik.com

Rekognisi Presiden AS, Donald J. Trump, kepada Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah langkah berani yang bisa jadi begitu tipis dengan ceroboh.

Tak hanya respon penolakan yang besar hampir dari seluruh negara di dunia, sempalan ekstrimisme juga dapat turut hadir di dalamnya. Alasan tersebut setidaknya membuat presiden-presiden AS sebelum Trump tak pernah berani mengambil langkah ini.

Sebelumnya, langkah pengakuan Yerusalem sebagai milik Israel pernah terjadi di AS. Pada 1995, kongres AS telah meloloskan Jerusalem Embassy Act dengan suara super mayoritas (Senate 93-5; House 374-37). Namun, karena alasan keamanan dan riuhnya penolakan publik, Presiden Bill Clinton tak pernah menjalankannya. Begitu pula dengan Presiden Bush dan Presiden Obama.

Trump kemudian hadir dengan keberaniannya yang tak terduga, mengklaim hal yang tak berani diklaim selama hampir 70 tahun konflik berkecamuk di wilayah tersebut. Bagi Trump, langkah ini tak hanya benar secara historis, namun juga dapat merealisasikan penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara yang telah menjadi komitmen dari banyak pihak.

Violent clashes between Palestinian protesters and Israeli troops erupt in the West Bank after Donald Trump declares Jerusalem capital of Israel https://t.co/l1fuPqQj4v

— Evening Standard (@standardnews) December 7, 2017

Melihat ke belakang, Yerusalem adalah titik pertalian agama dan kebudayaan Timur Tengah. Tiga agama samawi; Yahudi, Kristen, dan Islam berbagi sejarah konflik dan damai di tanah ini. Tak hanya diceritakan di kitab suci, perang abad pertengahan sampai perang dunia pun memperebutkan Yerusalem.

Klaim dan lobi Zionis yang semakin kuat kemudian menjadikan Yerusalem diberi status ‘kota internasional’ oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dibagi menjadi Yerusalem Barat yang dikuasai Israel dan Yerusalem Timur yang dimiliki Palestina, setelah Perang Arab-Israel tahun 1947-1948.

Namun, pasca Perang Enam Hari di tahun 1967, Israel yang meraih kemenangan sukses menambah luas wilayah mereka, terutama keberhasilan mereka merebut daerah timur Yerusalem. Yerusalem kemudian dikuasai seluruhnya oleh Israel, dengan masyarakat Palestina di wilayah tersebut tidak diberi kewarganegaraan.

‘Kesuksesan’ Israel sejauh ini tak lepas dari ‘induk’ mereka, Amerika Serikat. AS masih menjadi rumah para Zionis yang bermimpi agar Israel berhasil menguasai Yerusalem seutuhnya. Dengan sekitar 5,3 juta penganut Yahudi di AS, diperkirakan sekitar 5,6 persen di antaranya sukses masuk ke dalam pemerintahan.

Walaupun jumlahnya tak tercatat, namun tekanan politik sekte Zionis dari internal Yahudi AS, sepertinya terbukti kuat sepanjang sejarah. AS telah menggunakan 42 kali hak vetonya di PBB untuk menggugurkan setiap resolusi yang secara signifikan dianggap merugikan Israel.

Walaupun demikian, AS tetap menjaga jarak dengan konflik Israel-Palestina, yakni dengan mempertahankan Yerusalem sebagai zona netral dan membuka komunikasi dengan Palestinian Liberation Organization (PLO).

Lantas, dengan mengaku dapat menyelesaikan konflik sambil merebut ‘barang’ konflik secara sepihak, Trump menjadi delusional. Ekses konflik yang lebih besar dapat terjadi, lebih cepat dari niat baik Trump, bila niat tersebut nyata.

Apakah ini adalah bentuk irasionalitas politik-militer Trump? Atau perdamaian memang telah direncanakan olehnya? Atau, semuanya masih menjadi bisnis bagi Trump?

Skenario-Skenario Tak Terduga Trump

“We, as a nation, need to be more unpredictable.”

-Donald Trump-

Trump memulai jalan pikirnya dengan preseden Jerusalem Embassy Act, yang dibumbui kegilaan hitung-hitungan politisnya. Tak lagi menggunakan kesepakatan kongres, kini executive order menjadi alatnya mengejutkan semua orang.

Bukan kali ini saja Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan tak terduga. Sepanjang kampanyenya dahulu, dia memang telah berjanji untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang ‘tak terduga’.

Sikapnya yang tiba-tiba bersahabat dengan Tiongkok adalah salah satunya. Ketika kampanye, dia sering mengungkap ujaran-ujaran yang bahkan cenderung rasis. Namun, Trump memuji Xi Jinping dan mengaku memiliki great chemistry dengannya saat kunjungan kenegaraan, November lalu. Bahkan, Trump juga menarik AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP) dan membiarkan Tiongkok memimpin kesepakatan tersebut.

Di awal administrasinya, Trump bahkan menolak mengakui kerja sama nuklir Iran dengan negara P5+1 (5 anggota tetap DK PBB ditambah Jerman), sekalipun kesepakatan itu merupakan proses damai AS dengan Iran yang paling produktif sejauh ini. Malahan, di sisi lain Trump tetap melarang penerbangan dari Iran masuk ke AS dengan alasan terorisme. Banyak pihak menyebutnya sebagai kebijakan yang aneh.

Kedekatan Trump dengan Rusia, via menteri dan orang-orang terdekatnya, kemudian memutarbalikkan semua logika. Begitu aneh dan membuat semua analis hubungan internasional tak habis pikir, karena sampai saat ini Rusia masih menggunakan Iran sebagai proxy, sementara Trump habis-habisan ingin tetap mengucilkan Iran – kebijakan yang tentu saja semakin menambah keanehan Trump.

Wajar bila kemudian gaya ‘tak terduga’ Trump malah dinilai ‘inkoheren’. Sebagian pengamat berusaha menganalisis koherensi pikiran Trump, misal bila kepentingan bisnis adalah satu-satunya alasan yang memperkuat hubungan Trump dengan Rusia. Trump ingin merapatkan AS-Rusia dengan bisnisnya.

Pengamat lain, menyebut pujian Trump kepada Tiongkok benar-benar datang dari lubuk hatinya. Tiongkok sebagai ‘isolasionis-imperialis Timur’ bisa jadi cocok dengan gaya ‘isolasionis-neoliberalis Barat’ ala Trump. Selama bisnis Tiongkok tak mengganggu bisnis AS, that’s fine, sir.

Analis politik dan mantan Kepala Strategi Gedung Putih, Steve Bannon, menilai bahwa gaya Islamofobia maupun isolasionis Trump sesungguhnya hanya retorika kampanye saja. Ada perubahan mendasar dari retorika Trump setelah menjadi presiden, misalnya ketika ia berpidato di depan negara-negara Arab, yang menjelaskan bahwa Trump tidak Islamofobia apalagi isolasionis. Trump  memandang negara-negara Arab adalah aliansi ekonomi AS yang amat potensial.

Politisi Partai Buruh Inggris Denis MacShane kemudian menambahkan, Trump sesungguhnya lebih internasionalis ketimbang isolasionis. Relasi bisnisnya yang mencapai 144 bisnis di 26 negara, menjadikan Trump jelas tidak menutup diri dari dunia internasional. Akan tetapi, sifat Put America First menjadikan realita kebijakan Trump lebih kepada imperialis, dengan menempatkan AS ‘juara’ di dunia internasional. Kaca mata bisnis dalam melihat politik luar negeri AS, setidaknya adalah rasionalitas Trump sejauh ini.

Lantas, dalam kasus Yerusalem ini, ada pertanda sokongan bisnis yang besar dari konglomerat Yahudi di belakang Trump. Persekongkolan ini, menurut laporan Quartz telah menjadi dorongan politik sejak Trump maju sebagai kandidat Presiden 2016. Sheldon Adelson and Miriam Ochsorn, dua nama pendonor terbesar Partai Republikan, adalah seorang Yahudi yang juga diduga Zioinis.

Menteri Pertahanan James Mattis maupun Menteri Luar Negeri Rex Tillerson bahkan tak bersikap sejalan dengan Trump. Mereka mengingatkan Trump, namun tidak mengritik. Apakah mereka mengetahui persekongkolan ini namun tak bisa berucap? Bisa jadi. Yang jelas, media dan publik AS ramai-ramai menyuarakan penolakan.

Sangat kuat dugaan, ada kesepakatan di level high-end konglomerat AS dan dengan pihak internasional, yang menyebabkan menteri dan publik dalam negeri AS sendiri, tidak mampu merespon ‘aneksasi’ ini dengan positif.

Arab Saudi, Pemain Kunci Israel-Palestina?

Layak untuk mencurigai Arab Saudi menjadi pemain internasional dalam urusan Israel-Palestina.

Arab Saudi memang tidak mengakui Israel sebagai negara, juga tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan negara tersebut. Alasannya, adalah karena kekerabatan dengan Liga Arab dan negara-negara Islam hingga detik ini.

Walaupun demikian, terdapat sejumlah bocoran laporan yang menyebut ada hubungan bawah tanah antara Israel dan Arab Saudi. Saat itu, perkara yang timbul adalah soal mutual enemy Israel dan Arab Saudi, yakni Iran. Kedekatan AS dengan keduanya secara terpisah, juga urusan AS dengan Iran yang kembali memanas, sepertinya membuat aliansi ketiga negara tersebut tak bisa terpisah secara alami.

Perkara Yerusalem, The New York Times bahkan sempat melaporkan bahwa belum lama ini, telah berlangsung pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan pihak Arab Saudi. Dilaporkan, Arab Saudi memberikan proposal solusi dua negara dengan Yerusalem tak menjadi bagian dari Palestina.

Bila laporan tersebut benar, berarti Arab Saudi telah mengetahui rencana Trump ini dan turut bermain di dalamnya. Tudingan ini juga diperkuat dengan reaksi komplementer dari Arab Saudi yang menawarkan Abu Dis, kota persis di timur Yerusalem, sebagai ibu kota kompensasi bagi Palestina. Membuat Arab Saudi memimpin simpati publik kepada Palestine bisa menjadi muslihat yang cerdik dalam skema ini.

Ya, persekongkolan diam-diam AS-Arab Saudi-Israel memang perlu diwaspadai dengan sangat cermat. Keterlibatan AS dengan menyokong persenjataan Arab Saudi dalam menyerang Houthi di Yemen, adalah buktinya. Tak hanya kawan politik, Arab Saudi adalah kawan terdekat AS dalam berbisnis senjata.

Apakah tudingan serius bahwa AS beraliansi dengan Saudi untuk mendesain proses ‘perdamaian’ yang hanya menguntungkan Israel macam ini benar adanya?

Lagi-lagi Bisnis Senjata Global?

Dengan fakta tersebut, bisa saja bisnis senjata telah bersiap mengambil lahan perang yang akan muncul setelah ini. Tentu, bisa dipastikan setiap hari yang berlalu setelah klaim AS ini, akan menjadikan setiap hari penuh potensi teror.

Tak hanya teror yang mungkin menyebar di banyak negara, ekses konflik di West Bank, Gaza Strip, maupun Yerusalem sendiri dapat terjadi. Perbatasan Israel-Palestina bisa menjadi medan perang yang baru, setelah ISIS di Suriah misalnya, mulai mereda. Bila terjadi demikian, lagi-lagi perang akan dibiarkan selama pemasok senjata—yang legal maupun illegal—meraup untung besar.

Dengan peliknya ikut campur Zionis AS di belakang Israel, sulit untuk tidak melihat tekanan yang amat serius kepada Palestina kali ini. Sementara PBB, pihak yang sepanjang sejarah terlihat berusaha menengahi, terus terhambat dengan kuatnya pembelaan AS atas Israel. Mustahil membayangkan akan ada back-off dari AS setelah ini.

Makan saja perdamaianmu, Tuan Trump. (R17)

PinterPolitik.com 

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai Yerusalem yang dikeluarkan pada Rabu (6/12/2017) lalu, masih hangat dan ramai dibicarakan sampai hari ini. Selain mendapat semburan kritik dari negerinya sendiri, laki-laki sepuh berusia 71 tahun tersebut juga dikecam beberapa pemimpin dari negara lain.

Bagaimana tidak dikecam? Presiden yang memang terkenal karena kontroversi dan gemar blunder ini, terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Israel dengan berencana mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Padahal, kota Yerusalem yang menjadi ‘jantung’ konflik Israel dan Palestina, sekaligus rumah bagi tiga agama sekaligus, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi itu, sedang menjadi rebutan dari pihak Palestina dan Israel.

Mengeluarkan pernyataan memihak seperti itu, wajar saja bila dianggap menghambat proses perdamaian yang sudah alot dan masih berlangsung. Sebaliknya, cocot Trump bisa berpotensi membuat keadaan makin runyam, bahkan tak menutup kemungkinan kembali menelurkan perang tak berkesudahan.

Nah, saat membicarakan Palestina VS Israel, Indonesia dipastikan tak pernah absen. Sama halnya seperti pemimpin dari negara lain seperti Jerman yang diwakili Angela Markel, Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki, dan bahkan Inggris dengan Theresa May, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, turut mengecam rencana dan pernyataan Trump tersebut.

Dalam kesempatan jumpa pers di Bogor, Kamis (14/12/2017), Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan kecamannya atas pernyataan Trump. Beliau berkata jika pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, di mana Amerika Serikat jadi anggota tetapnya.

Sebagai pamungkas, Presiden Jokowi berkata jika ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945. Tak hanya itu, sang presiden juga mendorong Organsasi Kerjasama Islam (OKI) segara melakukan sidang khusus atas pengakuan tersebut. “Saya akan datang langsung ke sidang OKI bahas Yerusalem,” tukasnya.

Indonesia Punya Suara Senada

Kecaman dari Presiden Jokowi itu, diamini, didukung, dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tak terkecuali oleh para ‘pembelotnya’ atau pihak yang kerap terang-terangan memunggungi Presiden. Contoh terdekatnya adalah politisi yang aktif di twitter, siapa lagi kalau bukan Fadli Zon.

Politisi yang juga gemar selfie bersama tokoh-tokoh dunia itu berkata jika pernyataan Trump sangatlah provokatif dan dapat merusak upaya perdamaian yang sedang berjalan antara Palestina dan Israel. “Saya mengecam keras atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel,” cuitnya.

Walau sempat dibalas netizen dengan foto selfie-nya bersama Trump, bagaimana pun Fadli secara tersirat punya suara senada dengan Presiden Jokowi. Padahal selama ini, Fadli diketahui gemar ‘mengkritik’ aktivitas dan kegiatan Presiden Jokowi, seperti kebiasaannya membagi-bagikan hadiah, menyindir soal penurunan daya beli, hingga dianggap melindungi Ahok karena berada semobil dengannya saat meninjau proyek simpang susun Semanggi. Namun soal Yerusalem dan Palestina, Fadli berada satu suara dengan Presiden Jokowi.

Tak hanya Fadli, bahkan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang sudah mantap menasbihkan diri sebagai oposisi sang Presiden, bahkan hingga tahun 2019 mendatang, juga seirama dengan Presiden Jokowi. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini bahkan berkata bahwa pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujdukan Palestina merdeka.

Selanjutnya, kelompok yang dikenal dan disinyalir acap reaktif dengan kebijakan pemerintah, yaitu Front Pembela Islam (FPI), tak ketinggalan berada dalam satu shaf soal pernyataan Trump. Ketua Umum FPI dan Sekretaris Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis dan Munarman bahkan punya tuntutan panjang yang diharapkan oleh FPI untuk dikabulkan oleh pemerintah, salah satunya adalah mengusir duta besar AS dari Indonesia. Lebih jauh lagi, FPI bahkan mengajak masyarakat ramai-ramai turun ke jalan alias demo ke Kantor Kedutaan Besar AS dan Konsulat AS untuk menyatakan kecamannya.

Dukungan masif dan senada yang datang dari Pemerintah Indonesia, para pejabat, serta sebagian besar masyarakatnya, memang mudah terlihat saat berhadapan dengan isu Palestina VS Israel. Tak hanya untuk isu Palestina saja, saat berhadapan dengan isu Suriah dan Rohingya, Indonesia bisa dikatakan, sebagian besar masyarakatnya, berada dalam satu wadah, untuk mengutuk dan mendukung korban yang menjadi tumbal peperangan.

Indonesia pada Oktober lalu, mengirimkan bantuan kepada pengungsi Rohingya melalui pesawat Hercules A 1316. Di dalamnya, bantuan kemanusiaan seperti makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, paket makanan siap saji, tenda, tangki air, sarung, dan obat-obatan tersedia. Langkah mulia yang diambil pemerintah itu, sempat ternoda karena tiba-tiba saja Prabowo Subianto berkomentar jika bantuan pemerintah itu adalah pencitraan.

Untuk pernyataan Prabowo, PKS turut menimpalinya dengan melakukan diplomasi, bukannya memberi bantuan logistik. “Kalau pemerintah mau masuk ke inti masalah, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 (UU Myanmar) yang di situ dari 37 suku di Myanmar tidak ada suku Rohingya sehingga dia stateless. Ketika stateless, adalah genosida atau pembersihan etnis,” imbuh Mardani, Ketua DPP PKS.

Dengan demikian, baru pada isu Palestina VS Israel sajalah, semua pihak bisa berada satu barisan dan satu suara, untuk mendaraskan empati dan kecamannya. Jika meletakan isu Rohingya, sebab terdapat perbedaan pendapat di sana, dan beralih pada isu Palestina VS Israel, mengapa keberadaan isu tersebut sangat mampu menyatukan dua kubu yang berlawanan sekalipun? Lebijh jauh lagi, sampai mampu mendorong gerakan mandiri dari masyarakat dalam bentuk demo maupun donasi?

Karena Kesamaan Agama?

Beberapa aksi solidaritas marak dilakukan beberapa kelompok masyarakat di Indonesia sejak tahun 2012 lalu. Tak hanya itu, beberapa netizen asal Indonesia juga terlihat menyerang kolom komentar Instagram Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan ucapan “Allah pasti membalasmu” tulis @teedtoot, hingga “Pembunuh kejam. Matilah segeraaaa,” tulis akun @zudinrevolusi. Tak hanya berawal dari tahun 2012 saja, sejak era Bung Karno pun sebetulnya dukungan Indonesia terhadap Palestina sudah ada

Sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak, bukanlah sebuah kemustahilan jika solidaritas yang ditampakkan sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor ‘emosional’ tersebut, yaitu agama Islam. Padahal, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel tak bisa hanya direduksi dengan sebutan konflik agama saja. Selain permasalahan perebutan tanah.

Israel menduduki wilayah Yerusalem dalam perang sejak 1967. Mereka menganggap Yerusalem sebagai ibukota yang tak dapat dibagi. Sementara Palestina juga menganggap Yerusalem sebagai ibukota masa depan mereka. Tak tanggung-tanggung, hal itu bahkan sudah dirincikan dalam tahap akhir perundingan damai Israel – Palestina 1993. Nah, jika sudah begitu, sulit mewujudkan perdamaian hanya dengan mengandalkan ‘win win solution’ sebab kedua belah pihak berpikir bahwa “lawan haruslah ditumpas habis dan hak kita harus direbut”, tak lupa bubuhkan “atas nama Tuhan” di belakangnya.

Seperti yang disampaikan oleh Al Jazeera dan The Guardian juga, konflik yang terjadi di Yerusalem sebagai “jantung” perebutan antara Palestina dan Israel, memang memakai agama sebagai bahan bakar kebencian. Masalah pelik, rumit, dan kompleks, yang sudah berlarut-larut terjadi sejak ribuan tahun lalu, sudah mendarah daging dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh kelompok yang berseteru, yakni Palestina dan Israel.

Maka, menurut Rachel Shabi, jurnalis sekaligus penulis Not the Enemy: Israel’s Jews from Arab Lands berkata jika penting untuk menyadari bahwa posisi Palestina saat ini memang kesepian tak ada teman. Lihat saja negara-negara Timur Tengah yang ada di sekitarnya, sibuk pada kenikmatan dan kenyamanan sendiri daripada membantu perjuangan Palestina.

Rachel menyebut, misalnya Arab Saudi, yang tinggal berdekatan dengan Palestina tapi menjadi sekutu akrab Amerika Serikat, yang jelas-jelas membekingi Israel. Tak ketinggalan Turki, yang juga menjalin kerja sama diplomatik cukup apik dengan Israel.

Dengan demikian, konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel, layak dipahami sebagai bentuk penindasan yang terjadi antar manusia dengan manusia. Tak bisa direduksi hanya soal agama, apalagi ilusi soal perang akhir zaman. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]emua ini bermula dari kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Kebijakan ini mengundang banyak kritik dari berbagai negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang keberatan.

Bahkan Presiden Jokowi juga telah menyatakan keberatannya terhadap kebijakan yang dibuat Trump. Beliau menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lagi karena melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta mengusik ketertiban dunia.

“Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” Kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Bogor, (7/12).

.@jokowi mengecam keras AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berikut adalah pernyataan lengkap Jokowi:https://t.co/eTrD4Q4hVt

— detikcom (@detikcom) December 7, 2017

Akan tetapi, pernyataan dari Pakde Joko ini malah ditanggapi secara berbeda oleh  Ketua Progres 98, Faizal Assegaf. Beliau mengatakan bahwa Pakde kurang tegas menyikapi kebijakan Trump tersebut. Ia malah mengharapkan agar Presiden mengusir dan menutup Kedutaan Besar (Kedubes) AS. Katanya itu sudah mewakili aspirasi rakyat.

Nggak semudah itu kali, Bang Faisal. Ini sebenarnya yang bersengketa siapa sih, Israel vs Palestina atau Indonesia vs AS? Kok jadi malah melebar ke soal Kedubes segala?

Faizal lantas menegaskan bahwa jika Jokowi tidak segera mengambil sikap tegas, maka jangan salahkan bila jutaan umat Islam turun ke jalan melancarkan protes keras. Pasalnya umat Islam berhak meluapkan kemarahan dan menunjukan solidaritas kepada Bangsa Palestina. Hal itu merupakan keniscayaan dan sejalan dengan amanah konstitusi. Kok jadi kebakaran jenggot kayak gini ya? Solidaritas nggak harus lewat protes keras kali?

Jokowi Dan Donald Trump Beda Tipis #Yerussalem https://t.co/7KGZqvgkfS

— RMOL.CO (@rmolco) December 7, 2017

Memang sebagai sesama negara Muslim, sudah sepantasnya kita mendukung Palestina. Tapi, provokasinya nggak perlu besar-besarin kayak gini kali? Bukankah Jokowi udah ngasih pernyataan kalo tetep dukung Palestina?

Emang yang ngurusi Palestina-Israel cuma Indonesia doang? Bukankah ada negara Islam lain, PBB dan OKI? So, nggak perlu sensi kayak gini dong.

Coba Bang Faisal telusuri baik-baik, emang konflik antara Palestina dan Israel itu murni agama atau diboncengi kepentingan tertentu? Silahkan cari dulu jawabannya, ya Bang. Kalo udah dapet jawaban yang pasti, barulah mulai protes ya? Semoga ke depan makin bijak dalam beraspirasi. Salam. (K-32)