Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seolah dicap sebagai “tim hore” PKS mungkin perlu berbenah dan harus menafsirkan apresiasi Presiden Prabowo sebagai refleksi perbaikan partai untuk menjadi “tim inti” di kontestasi elektoral berikutnya.

PinterPolitik.com

Dalam sambutannya pada penutupan Munas VI PKS pada hari Senin, 29 September 2025, Prabowo menyatakan kesan positif terhadap PKS yang menyodorkan nama teknokrat, Yassierli, untuk masuk kabinet.

Sebuah sinyal yang mungkin tampak bahwa PKS memilih menawarkan figur berkompeten daripada sekadar “tokoh populer”. Kejadian ini kiranya bukan sekadar anekdot, di mana bisa saja membuka pintu analitis untuk menilai ulang strategi PKS antara retorika populer (performansi) dan kredibilitas kebijakan (substansi).

Apresiasi Presiden Prabowo kiranya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga potensial berimplikasi nyata pada distribusi kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, langkah PKS menyodorkan nama teknokrat memperlihatkan bagaimana partai ini mencoba keluar dari citra lama sebagai partai yang sekadar mengandalkan basis identitas atau retorika moral.

Lalu, apakah yang dapat dimaknai dari pujian dan manuver PKS saat ini di pemerintahan?

Taktik Performatif PKS?

Langkah dan positioning politik PKS mengusulkan Yassierli dapat dibaca sebagai upaya memperoleh legitimasi substantif. Jika selama ini PKS lebih sering diasosiasikan dengan retorika moral dan komunikasi yang kaku, kehadiran figur teknokrat menunjukkan pergeseran ke arah bukti kompetensi.

Dalam kacamata teori legitimasi, PKS sedang berusaha melampaui sekadar performansi, yakni citra partai religius dengan komunikasi ringan dan gaya populer—untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki jejaring yang bisa memperkuat jalannya pemerintahan.

Pujian Presiden Prabowo menjadi validasi bahwa pergeseran itu diapresiasi oleh pusat kekuasaan.

Namun, seperti diingatkan teori adaptasi partai, keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu momen, melainkan pada konsistensi kelembagaan.

Katz & Mair menulis tentang “partai kartel” yang cenderung bertahan lewat akses ke negara, bukan sekadar dukungan basis. Jika PKS hanya berhenti pada pengusulan satu nama teknokrat, maka ia berisiko tetap dilihat sebagai partai kartel yang posisinya bergantung pada kemurahan hati presiden.

Legitimasi substantif agaknya hanya bisa dicapai bila PKS menyiapkan infrastruktur kaderisasi yang melahirkan teknokrat dan politisi berkapasitas secara sistematis. Tanpa itu, impresi “tim hore” bukan tidak mungkin akan terpatri terhadap PKS.

Dari “Tim Hore” Menuju “Tim Inti”?

Perjalanan PKS untuk mengubah impresi dari “tim hore” menuju “tim inti” dalam arena politik nasional dapat dipahami melalui dua kerangka, yakni legitimasi substantif dan adaptasi kelembagaan.

Untuk masuk ke tim inti, PKS harus memastikan kehadiran kader atau teknokrat dalam pos kementerian strategis yang memungkinkan transfer legitimasi langsung kepada masyarakat.

Bukan lagi sekadar “hore” yang bersifat performatif atau broker teknokrat, tetapi “substansi” yang terwujud dalam kebijakan konkret via manuver orisinil mereka, misalnya reformasi pendidikan, infrastruktur sosial, atau tata kelola ekonomi yang inklusif.

Panebianco menekankan bahwa sebuah partai hanya bisa bertransformasi bila memiliki kapasitas diferensiasi organisasi. PKS dengan basis kader dakwah yang solid sebenarnya sudah punya fondasi kuat, tetapi itu harus diperluas menjadi pipeline profesional.

Dari sini, “tim inti” lahir, bukan hanya relawan hore di luar ring, melainkan teknokrat hingga profesional muda yang berstatus politisi PKS berintegritas yang siap mengeksekusi kebijakan di pusat kekuasaan.

Proses diferensiasi ini tidak hanya memperluas daya tarik partai, tetapi juga mengokohkan legitimasi substantifnya di mata publik dan elite negara.

Lebih jauh, teori bargaining partai menunjukkan bahwa posisi inti dalam koalisi hanya mungkin jika PKS mampu menegosiasikan portofolio yang relevan. Tidak cukup menjadi pelengkap atau sekadar simbol keberagaman koalisi, di mana PKS harus memperjuangkan ruang kerja yang memungkinkan mereka menunjukkan performa nyata.

Dalam konteks ini, usulan nama Yassierli yang diapresiasi Presiden Prabowo bisa menjadi batu loncatan. Bila PKS menindaklanjutinya dengan konsistensi kaderisasi, maka ia akan naik kelas dari tim hore yang sekadar meramaikan panggung, menjadi tim inti yang menentukan arah permainan.

Transformasi ini juga menuntut reartikulasi identitas ideologis. PKS harus mampu mengemas nilai religius sebagai prinsip tata kelola modern yang inklusif.

Di sinilah post-Islamisme relevan, yakni keberlanjutan partai Islam tidak datang dari retorika simbolik semata, tetapi dari kemampuan meramu nilai agama ke dalam bahasa universal seperti transparansi, keadilan sosial, dan integritas publik. Jika hal ini berhasil, maka strategi “hore” tidak akan hilang, melainkan berevolusi menjadi medium komunikasi dari sebuah substansi yang lebih kokoh.

Dengan demikian, jalan dari “tim hore” ke “tim inti” menuntut integrasi antara gaya dan isi. Tanpa diferensiasi organisasi, kaderisasi teknokratik, citra Islam, dan negosiasi portofolio strategis, PKS mungkin hanya akan berputar pada orbit hiburan politik. (J61)

Sudah waktunya? 

#Yassierli #MenteriKetenagakerjaan #Menaker #lowongankerja #loker #PHK #PHKmassal #reshuffle #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi di berbagai tempat. Mengapa seorang menteri dengan latar belakang akademisi seperti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum bisa membuat kebijakan berarti?

PinterPolitik.com

“Our greatest strength is the exact opposite of narrow specialization. It is the ability to integrate broadly” – David Epstein, Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (2019)

Kenny, lulusan teknik mesin dari universitas ternama, baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik otomotif yang merumahkan ratusan karyawan. Duduk di kos-kosannya di Bekasi, ia menghabiskan waktu membuka portal berita dan mencari tahu siapa sebenarnya menteri ketenagakerjaan (menaker) saat ini.

Ia menemukan nama Yassierli, seorang profesor teknik industri dari Institut Teknologi Bandung yang pernah menulis banyak jurnal soal produktivitas kerja dan ergonomi industri. “Wah, harusnya beliau paham banget soal sistem kerja yang manusiawi,” gumam Kenny, sambil membaca latar belakang akademiknya.

Namun kenyataan yang Kenny hadapi terasa jauh dari teori yang dibahas sang menteri. Tidak ada kebijakan yang terasa melindungi para pekerja seperti dirinya, apalagi membuka peluang kerja baru di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kenny mulai mempertanyakan mengapa banyak perusahaan bisa seenaknya merumahkan karyawan tanpa kejelasan, sementara negara terasa absen dalam memberi perlindungan. Ia merasa seolah kebijakan ketenagakerjaan terlalu dingin, kaku, dan tak menyentuh realitas hidup sehari-hari.

Di media sosial, Kenny membaca banyak cerita serupa: sopir ojek daring, pekerja ritel, sampai staf startup yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ia menyadari bahwa krisis pengangguran ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kegagalan menjawab kebutuhan nyata masyarakat pekerja.

Kenny pun menuliskan di blog pribadinya, “Kalau menterinya ahli banget di bidang ketenagakerjaan, kenapa aku dan ribuan orang lain tetap kehilangan pekerjaan tanpa arah?” Lalu ia menutup tulisannya dengan sebuah pertanyaan: mengapa orang yang ahli dalam bidangnya ternyata belum tentu bisa mengatasi persoalan yang ada?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dilema Specialist vs Generalist

Kenny, yang baru saja kehilangan pekerjaannya akibat PHK massal, masih ingat bagaimana ia sempat berharap pada sosok menaker yang baru, Yassierli. Ia berpikir, jika yang memimpin kementerian adalah seorang profesor teknik industri, setidaknya kebijakan ketenagakerjaan Indonesia akan lebih ilmiah dan solutif.

Namun setelah berminggu-minggu menanti perubahan, Kenny belum merasakan dampaknya. Ia pun mulai mencari tahu lebih dalam, bukan hanya soal Yassierli, tapi juga soal kenapa orang yang sangat ahli sekalipun bisa gagal menangani krisis.

Dalam pencariannya, Kenny menemukan buku Range karya David Epstein yang menjelaskan pentingnya kemampuan lintas-disiplin dalam menghadapi masalah kompleks. Epstein menulis, “the more successful people tend to have range – a broad base of knowledge and diverse experiences – rather than hyperspecialization.”

Kenny mulai memahami bahwa keahlian mendalam, seperti yang dimiliki Yassierli, mungkin sangat berguna di laboratorium atau ruang kuliah. Tapi ketika dihadapkan pada kenyataan sosial-politik yang penuh dinamika, keahlian teknis saja tidak cukup.

Ia membayangkan bagaimana seorang spesialis bisa kesulitan beradaptasi di ruang yang menuntut negosiasi politik, empati sosial, dan kemampuan komunikasi massa. Dalam konteks inilah, menurut Epstein, seorang generalist justru lebih mampu menangani tantangan yang tidak punya jawaban tunggal.

Bagi Kenny, pertanyaan itu makin relevan ketika ia melihat para pekerja terus terlantar meski sang menteri begitu “pintar.” Maka ia pun bertanya dalam hati: mengapa menteri yang punya pengetahuan luas di bidangnya tidak menjamin keberhasilannya dalam mengatasi krisis atau membuat kebijakan?

IG

Waspada Menteri-menteri Berikut?

Alhasil, Kenny tak hanya sibuk melamar pekerjaan baru, tapi juga mulai mempertanyakan sistem yang membuatnya terpuruk. Ia penasaran kenapa pemerintah seolah gagap menghadapi gelombang PHK, padahal kementerian tenaga kerja kini dipimpin oleh seorang profesor yang sangat ahli di bidang produktivitas kerja.

Kenny pun membuka laptopnya dan membaca lebih dalam tentang Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan akademisi teknik industri dari ITB. Ia juga menemukan konsep bernama policy triangle framework—kerangka yang menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya bergantung pada isi (content), tapi juga konteks (context), aktor (actors), dan proses (process).

Ia lalu membandingkan Yassierli dengan tipe menteri lain: konsultan, politisi, dan pialang. Kenny menyadari bahwa masing-masing punya kelebihan, tapi juga membawa kelemahan mendasar bila terlalu mengandalkan satu jenis keahlian saja.

Sebagai akademisi, Yassierli mungkin unggul dalam merancang kebijakan yang logis dan sistematis. Tapi Kenny merasa kebijakan itu gagal menyentuh realitas sosial karena tak cukup mempertimbangkan konteks lapangan, jaringan kekuasaan, atau proses politik yang tak selalu rasional.

Ia membayangkan seorang konsultan mungkin bisa merancang solusi efisien tapi kurang sensitif secara sosial, sementara politisi bisa membangun legitimasi publik namun sering terjebak populisme. Di sisi lain, broker atau pialang mahir dalam negosiasi tapi rawan konflik kepentingan.

Dari pembacaan itu, Kenny menyimpulkan bahwa krisis tenaga kerja tidak bisa diselesaikan oleh orang yang hanya ahli dalam satu hal. Pemerintahan yang efektif justru membutuhkan pemimpin yang sadar akan batas keahliannya dan mampu melengkapi kelemahannya melalui kolaborasi. Bukan begitu? (A43)

Justice for para pencari cuan

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #phk #pengangguran #ekonomi #politikindonesia #kemenaker #yassierli

Ini berdasarkan hasil penelusuran di pemberitaan ya. Siapa lagi menteri yang menurut kalian sudah gercep dan yang masih loyo? Share di kolom komentar!