Apakah ini hanya teori semata bahwa menteri/eks menteri yang diperiksa 10 jam atau lebih berpeluang lebih besar jadi tersangka? Share pendapat kalian ya.

Pandanganmu soal persoalan ini gimana guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #kpk #pdip #harunmasiku #hastokristiyanto #yasonnalaoly

Cukup seru nih perayaan HUT PDIP tadi 

Saat menyampaikan pidato di HUT PDIP ke-51 (10/1/2024), Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri melemparkan kritik yang dinilai disampaikan dengan nada cukup keras terkait persoalan penegakkan hukum di Indonesia. Megawati menyebut hukum saat ini dipermainkan dan dijalankan semau-maunya.

Namun, kritik Megawati ini menjadi poin menarik ketika kita mengingat posisi menteri saat ini yang berkaitan dengan hukum. Menkumham, contohnya, dipegang oleh politisi PDIP, Yasonna Laoly. Sementara Menko Polhukam adalah Mahfud MD, yang merupakan cawapres dari paslon usungan PDIP.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini publik dihebohkan oleh berita monopoli bisnis di salah satu lapas. Pernyataan itu dihembuskan oleh artis Tio Pakusadewo ketika menceritakan pengalamannya di dalam lapas. Tio menyebut ada seseorang yang memonopoli bisnis kantin di satu lapas tanpa menyebutkan identitasnya.

Pada perkembangannya, salah satu akun Twitter bernama Partai Socmed (@PartaiSocmed) menerangkan lebih lanjut bahwa seseorang yang memonopoli bisnis di lapas tersebut ialah Yamitema Laoly, yang tidak lain adalah anak dari Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Mendengar kabar tersebut, Yasonna langsung menampik pemberitaan tersebut dan sekaligus menyatakan bahwa dugaan tersebut merupakan sebuah kebohongan belaka.

Dugaan ini kembali membuka tabir akan “rahasia umum” dalam dunia pemasyarakatan. Pengedaran narkoba, fasilitas mewah bagi koruptor, hingga monopoli bisnis menjadi sekian kontradiksi yang menghinggapi dunia “tahanan”. Selain itu, monopoli yang menyoroti nama anak Yasonna ini kembali mengulang privilege bias yang mendorong anggota keluarga pejabat untuk mengambil keuntungan dari status yang dimilikinya, termasuk monopoli bisnis.

Namun demikian, hal menarik dari pemberitaan ini tertuju pada efek spillover yang dilakukan oleh Partai Socmed dalam menelusuri pernyataan Tio. Secara faktual, Tio memang menutupi aktor di balik monopoli tersebut di depan, namun penelusuran yang dilakukan Partai Socmed ternyata langsung mengarah pada anak menteri.

Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah beredarnya kabar monopoli bisnis ini membuktikan kehebatan media sosial dalam membongkar kasus hukum yang tidak terlihat?

Kekuatan Tersembunyi Citizen Journalism

Pemberitaan mengenai dugaan monopoli bisnis lapas oleh anak Menkumham menjadi bukti bagaimana jurnalisme publik (citizen journalism) memainkan peran yang krusial dalam mempengaruhi opini publik terhadap satu peristiwa. Peran jurnalisme publik pada saat ini kerap menjadi alternatif oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jarang dibongkar oleh media arus utama.

Hal ini dikarenakan jurnalisme publik memiliki keunggulan dibandingkan media arus utama dalam memberitakan suatu peristiwa kepada publik. Keunggulan ini ialah fleksibilitas dalam penelusuran serta imparsialitas yang dijunjung oleh jurnalisme publik. Jurnalisme publik tidak perlu melewati serangkaian prosedural yang ketat dari perusahaan media dan hal ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memberitahukan suatu peristiwa secara real-time.

Selain fleksibilitas, penyampaian berita juga dipandang lebih imparsial dikarenakan jurnalisme publik dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Ini mungkin menjadi angin segar di tengah korporatisasi media yang semakin menguat.

Jasna Licitar dalam artikelnya Citizen Journalism menyebutkan jurnalisme publik dapat menyajikan pemberitaan secara mendalam dikarenakan masyarakat memiliki pengetahuan lebih dalam mengalami satu kejadian. Selain itu, masyarakat juga lebih leluasa dalam menyampaikan fakta di balik suatu peristiwa dan fakta tersebut dapat dielaborasikan secara luas oleh pelapor lainnya, sehingga publik dapat mengetahui kasus hukum yang tidak di-up oleh media mainstream.

Pada kasus monopoli bisnis di atas, Partai Socmed mencoba menelurusi pernyataan Tio dan membuktikan Yamitema sebagai Ketua Jeera Foundation, yakni penyedia bisnis koperasi semua lapas di Indonesia. Selain menjabat sebagai ketua, PartaiSocmed juga menyebutkan adanya perjanjian Jeera Foundation dalam mengelola koperasi di Lapas Kelas 1 Kota Malang beserta surat kontrak yang tersebar di media.

Penelusuran ini menunjukkan adanya pertalian antara pengusaha koperasi di sebagian besar lapas dengan status Yamitema sebagai anak menteri dan perjanjian ini mengarah pada monopoli koperasi di seluruh lapas oleh Yamitema. Temuan dari Partai Socmed menunjukkan bahwa jurnalisme publik mampu membongkar lebih dalam dari satu peristiwa dan penelusuran ini dapat mendukung sorotan media arus utama kepada satu kasus secara lebih spesifik.

Sorotan secara meluas pada kasus ini diperkirakan akan mendorong atensi publik untuk mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada dan sorotan ini kemungkinan besar dapat membawa Yamitema kepada proses hukum, seperti yang terjadi terhadap Mario Dandy dan Aditya Hasibuan.  

Namun demikian, peran Partai Socmed dalam membongkar monopoli bisnis ini juga menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana kekuatan media sosial dalam mendorong penyelesaian kasus?

Twitter Effect

Perlu diketahui bahwa media sosial telah memainkan peran dalam segala bidang kehidupan manusia dan hal ini merupakan akibat langsung dari globalisasi yang menyebar cepat sejak awal abad ke-21. Pesatnya perkembangan teknologi di satu sisi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk mengakses informasi secara real-time dan informasi ini pada gilirannya membuat masyarakat semakin sadar akan isu-isu politik yang terjadi di sekitar mereka.

Namun demikian, satu hal yang tidak terduga dari perkembangan media sosial ialah bahwa media sosial tidak hanya mendorong kesadaran politik pada masyarakat semata, namun media sosial dapat menjadi pendorong dari kemunculan perubahan sosial di suatu negara, baik itu yang bersifat sporadis maupun bersifat sistematik. Kendati demikian, perlu diakui bahwa pengaruh dari media sosial seringkali mendorong pada perubahan yang bersifat sporadis.

Salah satunya merujuk pada Arab Spring, di mana revolusi sosial yang dianggap sebagai “gelombang demokratisasi keempat” tidak bisa lepas dari peran media sosial dalam membingkai peristiwa pembakaran Mohammed Bouazizi. Penyebaran berita ini pun juga dilakukan oleh warga biasa yang tidak terikat dalam kode etik jurnalistik yang kaku, namun justru mampu meledakkan amarah masyarakat Tunisia yang selama ini terpendam.

Al-Jenaibi dalam artikelnya Twitter Revolution menyebutkan Arab Spring sebagai konsekuensi langsung dari twitter effect, yaitu ketika pemberitaan terhadap satu peristiwa mendorong masyarakat Arab untuk melakukan revolusi sosial. Hal ini tidak lepas dari kemampuan media yang mampu menggerakan “emosi” public secara cepat, serta membongkar fakta mendalam di balik kasus yang sedang terjadi.

Pembongkaran bisnis lapas oleh Partai Socmed diklaim dapat mendorong atensi publik untuk kembali mendorong penegakan hukum terhadap Yamitema selaku anak Menkumham. Partai Socmed tidak hanya menyampaikan ulang pernyataan Tio semata, namun juga menelusuri lebih dalam profil perusahaan beserta kontrak perusahaan dengan salah satu lapas, yang mana keduanya sudah cukup untuk “menekan” instansi yang bermasalah.

Mengapa demikian? Karena pemberitaan ini mengambil momen yang pas ketika beberapa pejabat disorot atas tindakan buruk yang dilakukan oleh keluarganya. Sorotan ini jelas menurunkan kepercayaan publik pada instansi yang seyogyanya mengayomi mereka.

Melalui pemberitaan ini, maka bukan tidak mungkin aparat akan segera memproses hukum Yamitema untuk mempertahankan kredibilitasnya di hadapan masyarakat. (D90)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membantah jika anaknya memonopoli bisnis koperasi dan kantin di sejumlah lapas besar. Itu setelah artis Tio Pakusadewo bercerita mengenai pengalamannya dan menemukan sejumlah praktik haram klasik di dalam lapas, termasuk monopoli tersebut.

Meski tak menyebutkan secara rinci, akun Twitter @PartaiSocmed mengungkap bahwa yang dimaksud Tio adalah anak Menkumham Yasonna. Selain mengungkap monopoli bisnis di lapas, Tio juga menyebutkan praktik haram lain di dalam lapas seperti penggunaan dan penjualan ponsel hingga transaksi narkoba keliling oleh bandar.

Wah, akhirnya disahkan juga sama @dpr_ri!

DPR akhirnya mengesahkan RUU Ekstradisi Buron antara Indonesia dan Singapura. Pengesahan ini merupakan tindak lanjut berupa ratifikasi atas perjanjian ekstradisi yang disepakati oleh Presiden Joko Widodo (@jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong (@leehsienloong).

Dengan UU ini, pihak berwajib di Indonesia dan Singapura bisa mengejar buron yang ada di wilayah yurisdiksi masing-masing negara. Salah satu fokus utama adalah para pengemplang BLBI yang sebagian besar bersembunyi di Singapura.

Setelah membuat ambyar para tamu undangan di acara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 di Istana, penyanyi dangdut dan campursari cilik asal Banyuwangi bernama Farel Prayoga tampaknya membuat para menteri di Kabinet Indonesia Maju ikut latah dengan lagu “Ojo Bandingke” yang ditulis oleh Abah Lala.

Menteri BUMN Erick Thohir, misalnya, menawarkan beasiswa sekolah kepada Farel. Tidak hanya Erick, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengangkat Farel sebagai Duta Kekayaan Intelektual.

UU Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran direvisi buntut pemecatan Terawan

Indonesia Political Review (IPR) prediksi berbagai posisi kena reshuffle