Duh, kok jadi gini ya~

Jelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) isu wacana mereformasi WTO kembali hangat. Wacana itu muncul akibat dari WTO yang dinilai sudah tidak efektif setelah banyaknya sengketa perdagangan dunia yang mandek penyelesaiannya.

Setelah bertemu dengan Direktur Jenderal WTO, Indonesia yang diwakili Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan adalah salah satu negara yang mendorong adanya reformasi dalam tubuh WTO. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang dirugikan oleh tidak efektifnya penyelesaian sengketa oleh WTO, setelah kasus banding Nikel masih terbengkalai.

Menurut kalian gimana soal dinamika di organisasi internasional yang satu ini? Berikan pendapatmu yaa 

#wto #reformasiwto #zulhas #mendag #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com 

Di dalam dunia yang semakin terbuka dan semakin terkoneksi ini, aktivitas perdagangan internasional menjadi sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi sebuah negara. Dengan terbukanya pasar-pasar antar-benua, pendapatan ekonomi hampir seluruh negara di dunia mengalami perkembangan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. 

Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti seluruh aktivitas ekonomi internasional bisa terus berlangsung tanpa hambatan. Bagi Indonesia sendiri, belakangan ini cukup ramai pemberitaan tentang negara kita yang mendapat perlakuan yang tidak adil dari Uni Eropa (UE). UE diketahui menuduh produk baja nirkarat asal Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah Tiongkok, istilah internasionalnya, Tiongkok melakukan trans-national subsidies. 

Dengan dasar dakwaan tersebut, UE kemudian menerapkan tambahan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk penyeimbang (BMP) terhadap produk lempeng baja canai dingin nirkarat atau stainless steel cold-rolled flat (SSCRF) yang berasal dari Indonesia.  

Hal ini dilakukan karena menurut UE, subsidi yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia, sebagai sesama anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), adalah tindakan yang tidak adil dalam aktivitas ekonomi internasional. Dari pandangan UE, hal tersebut berpotensi menghancurkan aktivitas pasar di Eropa. 

Pemerintah Indonesia tentu menggugat perlakukan tersebut. Gugatan itu sendiri kalau kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perdagangan (Mendag) bidang Perjanjian Internasional, Bara Krishna Hasibuan, menjadi kasus sengketa pertama dalam sejarah WTO. 

Namun, tidak dipungkiri masih banyak orang awam yang belum tahu posisi yang benar atau salah dalam masalah ini. Lantas, apakah Indonesia bisa disalahkan UE? 

Jelas, Uni Eropa yang Tidak Adil? 

Kalau ditelaah secara awam, mungkin dugaan yang dilemparkan UE terhadap Indonesia tampak bisa terjustifikasi, karena bisa saja bantuan dari Tiongkok memang lebih menguntungkan Indonesia dan mengganggu ekonomi negara lain. Akan tetapi, kalau kita mencoba melihatnya dari prinsip-prinsip dasar WTO, hal yang dilakukan Tiongkok sebetulnya bisa dibenarkan. 

Pada dasarnya, WTO didirikan untuk mempromosikan praktik perdagangan internasional yang adil dan terbuka di antara negara-negara anggotanya. Prinsip liberalismenya selalu mengharapkan bahwa semua negara yang terlibat dalam WTO tidak hanya mendapat hak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional, tetapi juga mendapat bantuan untuk bisa “berdagang” secara layak, bila negara itu membutuhkan bantuan. Tentu, prinsip tersebut mengacu kepada negara berkembang. 

Di dalam aturan WTO pun disebutkan bahwa mereka berpegang pada suatu “pelatihan” yang disebut Technical Assistance and Capacity Building. Melalui hal ini, mendukung bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas untuk membantu negara-negara berkembang berpartisipasi secara efektif dalam sistem perdagangan multilateral. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan, berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan, dan mematuhi aturan WTO. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya bisa dianggap juga sebagai negara yang membutuhkan bantuan dari negara maju, atau yang mampu secara finansial, untuk membantu kita sebagai negara yang bisa secara mantap ikut serta dalam perdagangan internasional. Atas dasar itu, bantuan finansial dari negara asing, termasuk dalam bentuk subsidi, bisa dibenarkan.  

Selain hal itu, perlakuan UE sendiri terhadap Indonesia sebetulnya menunjukkan perilaku yang melanggar prinsip perdagangan internasional. Di dalam prinsipnya, WTO menganut sesuatu yang disebut most-favoured-nation (MFN), yang mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian WTO, negara-negara tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap mitra dagang mereka secara khusus.  

Bila sebuah negara memberikan satu atau lebih negara lain perlakuan khusus (seperti tarif bea masuk yang lebih rendah atau tinggi untuk salah satu produknya), maka negara itu pun harus melakukan hal yang sama untuk semua anggota WTO lainnya. 

Perlakuan UE yang secara khusus memberikan “pemerasan” kepada Indonesia karena itu, justru adalah sesuatu yang sangat diskriminatif dan melanggar prinsip dasar perdagangan internasional yang dianut di dalam WTO. 

Namun, hal ini lantas memunculkan satu pertanyaan menarik lagi, bila UE dengan sengaja menempatkan dirinya dalam suatu perkara yang sulit dibela melalui aturan, mengapa mereka rela melakukan perlakuan yang tidak adil kepada Indonesia? 

Bukan Karena Indonesia, Tapi Tiongkok? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita tampaknya perlu berkaca kepada perkataan dari salah satu filsuf ekonomi modern paling ternama saat ini, yakni Yanis Varoufakis. Dalam sebuah wawancara, Yanis pernah menyebut bahwa nasib Eropa, baik dalam aspek politik, saat ini sebetulnya sudah “finished” atau selesai. 

Yanis berpandangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir Eropa tampaknya mulai secara sedikit demi sedikit kehilangan kekuatan besarnya dan kini berada di bawah bayangan para economic powerhouse seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan potentially, beberapa negara Asia seperti India di masa depan. 

Dalam hal inovasi dan teknologi misalnya, seperti yang diungkapkan Francis de Véricourt dalam tulisannya di South China Morning Post (SCMP), Eropa sudah sangat tertinggal dari AS dan Tiongkok dalam hal genomika, komputasi kuantum, and kecerdasan buatan (AI). Hal ini, menurut Véricourt, salah satunya disebabkan karena pendanaan untuk riset dan inovasi yang terus turun di negara-negara Eropa. Penyebabnya, kata Véricourt, adalah karena banyak politisi di Eropa kini kesulitan melihat inovasi dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cepat untuk mengejar kemajuan AS dan TIongkok. 

Nah, ketertinggalan inilah yang kemudian bisa kita duga mengarah kepada diskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh UE kepada Indonesia. Bisa jadi, sebetulnya tujuan utama UE memberikan sanksi kepada Indonesia adalah untuk menghambat pengaruh Tiongkok dalam membangun mitra negara berkembangnya, karena dengan majunya negara yang diinvestasikan Tiongkok, hal itu pun diduga dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi Tiongkok sendiri. 

Yap, sederhananya, apa yang dilakukan UE kepada Indonesia adalah respons atas ketakutan potensi ekonomi Tiongkok. Indonesia bisa dikatakan hanya berada di tengah “line of fire” atau jalur tembak pertarungan antara UE dan Tiongkok. (D74) 

Eropa kayaknya selalu galak ke Indonesia deh:(

Indonesia diketahui resmi ajukan gugatan Uni Eropa di dalam WTO terkait pengenaan bea masuk tambahan baja nirkarat. Hal ini disebut menjadikan gugatan tersebut sebagai kasus sengketa pertama dalam sejarah pembentukkan WTO.

Sebelumnya, Uni Eropa menuding bahwa baja nirkarat Indonesia mendapat subsidi dari Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.  Hal ini menurut mereka merupakan tindakan yang tidak adil untuk pasar Eropa sendiri.

Namun, aturan WTO sendiri sebetulnya menyebutkan bahwa dilarang ada perlakukan spesial dari sesama anggotanya.

Indonesia kalah dari Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait gugatan larangan ekspor nikel. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keputusan tidak adil dan tegaskan Indonesia siap melawan dengan melakukan banding.

Jokowi siap lawan gugatan Uni Eropa, terkait larangan ekspor nikel Indonesia digugat ke WTO. Indonesia produsen nikel terbesar dunia, kuasai 21,5 persen total ekspor global, total nilai ekspor Rp 8,8 triliun pada 2018. Larangan ekspor akibatkan harga nikel dunia meroket

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]cott Morrison, Perdana Menteri baru Australia baru saja melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia. Kedatangan Scott Morrison langsung disambut oleh Jokowi, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Indonesia di Istana Bogor.

Morrison datang membawa misi pemerintah Australia untuk membuka kerjasama perdagangan luar negeri dengan Indonesia. Maka kedatangan itu pun menandai babak baru kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Rencana Jokowi untuk membangun kampus asing Australia di Indonesia adalah kebijakan turunan dari program perdagangan dunia oleh WTO
Share on X

Pada pertemuan kedua kepala negara, Indonesia dan Australia sepakat untuk mendongkrak hubungan perdagangan pada bidang mobil, peternakan, serta pelonggaran kontrol terhadap investasi dalam pendidikan.

Menariknya, dalam bidang pendidikan pemerintah Indonesia sudah sepakat untuk membuka kampus asing Australia ke Indonesia. Maka bukan tidak mungkin kampus-kampus ternama Australia seperti University of Melbourne ataupun University of Queensland akan segera berdiri di Indonesia.

Wacana pendirian kampus asing ke Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada Januari 2018, Menristek Dikti Mohamad Nasir sempat menyatakan akan ada sekitar 10 universitas asing yang bersiap beroperasi di Indonesia.

Jokowi membenarkan rencana itu. Ia mengatakan pembukaan kampus asing di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan inovasi dalam bidang pendidikan. Sejak lama Jokowi sudah memberikan rambu kepada Forum Rektor Indonesia (FRI) bahwa pemerintah akan mendirikan kampus asing sebagai kompetitor jika kampus-kampus dalam negeri tak kunjung berinovasi.

Sepekan jadi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison ke Indonesia. Setiba di Bogor, kemarin, ia berkelakar: “Sepertinya akan menjadi tradisi bahwa kunjungan pertama setiap PM Australia adalah Indonesia.”

Kelakar itu adalah cermin hubungan yang kuat Australia dan Indonesia. pic.twitter.com/XDqCVLZz6M

— Joko Widodo (@jokowi) September 1, 2018

Bisa dikatakan perizinan kampus Australia untuk beroperasi di Indonesia ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi pendidikan di tanah air. Sekaligus untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan global.

Akan tetapi wacana ini tak setujui oleh semua pihak. Ada yang mengatakan bahwa datangnya kampus asing ke Indonesia ini adalah bentuk penjajahan model baru. Benarkah begitu?

Kampus Asing: Buntut Kerjasama dengan WTO

Darmaningtyas, dalam buku Melawan Liberalisme Pendidikan menyatakan bahwa neoliberalisme pendidikan adalah sebuah ide pembangunan global dimana tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan harus dihilangkan.

Ide-ide tersebut merupakan acuan dasar berbagai lembaga keuangan dan lembaga perdagangan internasional. Sebut saja IMF, World Bank dan WTO. Ketiga lembaga itu mewajibkan pemerintah dalam negara-negara anggota memperkecil intervensinya terhadap perdagangan bebas.

Untuk memberikan jaminan pada perdagangan bebas, World Trade Organization (WTO) pernah keluarkan kesepakatan perdagangan dunia yang disebut dengan General Agreement on Trade  in Services (GATS). Melalui GATS inilah semua transaksi perdagangan, dimana pendidikan ditetapkan termasuk di dalamnya, dapat diperjual-belikan dalam pasar global.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani pembentukan WTO dan GATS. Risikonya adalah Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO/GATS untuk meliberalisasi sektor pendidikan.

Buntut kesepakatan internasional ini berperan dalam melahirkan UU BHP hingga UU Pendidikan Tinggi di mana pendidikan disulap sebagai lahan untuk penanaman modal asing. Itulah mengapa besaran biaya kuliah di kampus-kampus semakin mahal, karena lembaga pendidikan sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan bangsa, melainkan sebagai pusat bisnis.

Rencana pemerintah Jokowi untuk membangun kampus asing di Indonesia bisa dimaknai sebagai produk kebijakan turunan dari program perdagangan dunia ala WTO. Hal itu bisa dilihat ketika Jokowi lebih memilih melempar permasalahan pendidikan kepada pasar ketimbang meningkatkan mutu kampus-kampus tanah air.

Pada pidatonya di depan Forum Rektor Indonesia, Jokowi mengeluhkan mutu pendidikan kampus dalam negeri yang tak kunjung membaik. Pertanyaannya, apakah melempar permasalahan pendidikan kepada pasar bebas merupakan keputusan tepat?

Not just close neighbours – but great friends. Thanks for the warm welcome @jokowi pic.twitter.com/qlGpdzGEWE

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 31, 2018

Australia yang dalam beberapa tahun terakhir dipimpin oleh Partai Liberal, langsung menangkap peluang dagang di Indonesia. Ia mencoba menawarkan pendirian kampus Australia di Indonesia dengan dalih ingin membantu Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Maka bisa dikatakan bahwa kerjasama antara Jokowi dengan Scott Morrison hanyalah kerjasama dalam bidang perdagangan: perdagangan antara pemerintah Indonesia yang sedang membutuhkan pendidikan bermutu dengan pemerintah Australia yang sedang mencari pasar untuk memperdagangkan jasa kampus-kampus mereka ke negara lain.

Angin Segar Pendidikan Berkualitas

Menristek Dikti Mohamad Nasir termasuk pihak yang optimis dengan kehadiran kampus asing. Ia mengatakan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika pemerintah mengizinkan kampus asing beroperasi di Indonesia.

Beberapa pihak sepeti Jusuf Kalla mendukung kehadiran kampus asing karena baginya dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan dalam negeri. Bukan tidak mungkin juga bisa mendorong pelajar-pelajar Indonesia untuk mengurungkan niat belajar di luar negeri karena sudah tersedianya pendidikan berkualitas dalam kampus-kampus asing.

Mohamad Nasir menambahkan, peluang pelajar asing untuk belajar di Indonesia pun akan tinggi karena tersedianya kampus-kampus berkualitas di tanah air. Baginya, kedatangan pelajar-pelajar luar negeri itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Jokowi sendiri mengaku optimis dengan kehadiran kampus asing. Ia berharap kehadiran itu akan berdampak pada kemajuan inovasi di berbagai bidang. Selain itu kehadiran kampus asing diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul untuk menghadapi tantangan global.

Akan tetapi, pemerintah mengatakan perguruan tinggi asing yang beroperasi di tanah air akan bekerja sama dengan kampus swasta dari dalam negeri. Artinya bukan diatur oleh negara. Besar kemungkinan, orientasi dari praktik itu adalah keuntungan.

Harapan-harapan para pemimpin seperti disebut di atas seakan menjadi mimpi yang sulit terwujud ketika diketahui bahwa motif pembangunan kampus asing tidak lain hanyalah bentuk perdagangan bebas pada sektor pendidikan. Artinya, bukan tak mungkin akan ada dampak buruk sebagai konsekuensi dari beroperasinya kampus asing itu.

Kampus Asing Minim Dampak

Ketika menanggapi kritik terkait kehadiran kampus asing, pemerintah Indonesia kerapkali membandingkan Indonesia dengan Malaysia ataupun Singapura yang sudah lebih dulu mengizinkan kampus asing beroperasi di negara mereka.

Pemerintah mungkin lupa bahwa tingkat ekonomi masyarakat Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2018 mencapai 25,95 Juta orang.

Dengan jumlah kemiskinan sebanyak itu bukan tidak mungkin kehadiran kampus asing di Indonesia tak akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan masyarakat. Pasalnya, masyarakat miskin akan semakin sulit merasakan pendidikan berkualitas karena pendidikan berkualitas dimonopoli oleh kampus-kampus asing yang biayanya sangat mahal.

Saat ini mayoritas masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas di kampus-kampus ternama di Indonesia. Dalam Buku Statistik Pendidikan Tinggi disebutkan ada sekitar 2.211.668 mahasiswa kampus negeri yang putus kuliah karena tak sanggup menanggung biaya kuliah.

Jika kampus negeri yang dikelola oleh pemerintah saja sering menjerat masyarakat dengan biaya kuliah yang tinggi, apalagi dengan kampus-kampus asing yang sejak awal punya motif komersil? Ditambah Mohamad Nasir mengatakan kalau kampus asing itu bukan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh pihak swasta.

Di titik itu, dapat dikatakan bahwa terjadi praktik liberalisasi pendidikan tinggi. Menurut Philip Altbach, Liz Reizberg, dan Laura E. Rumbley, liberalisasi pendidikan tinggi disebabkan oleh pasar bebas dan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan.

Liberalisasi pendidikan dapat ditandai dengan berubahnya pendidikan dari barang publik yang tidak untuk diperdagangkan, menjadi barang privat yang dapat diperdagangkan.

Kehadiran kampus asing merupakan cerminan dari liberalisasi pendidikan yang mengejar untung dari hasil jual jasa. Dengan mempertimbangkan pasar, bukan tak mungkin kampus-kampus asing itu hanya didirikan di kota-kota besar. Ketimpangan akses pendidikan antara masyarakat di pusat dan daerah pun akan semakin terjadi.

Indonesia seharusnya belajar dari negara-negara seperti Iran dan Kuba. Kedua negara itu bukanlah negara yang tergabung dalam WTO, sehingga Iran dan Kuba mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa intervensi dari WTO. Dalam bidang pendidikan, kedua negara ini mampu menciptakan kualitas pendidikan yang baik tanpa harus melemparnya ke pasar bebas.

Di Iran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Sastra menjadi fakultas dengan biaya termurah.  Jumlah kampus negeri disana juga lebih banyak dibandingkan dengan kampus swasta. Pendidikan Tinggi di Iran mampu menembus ranking 37 besar dari 359 negara. Sebuah pencapaian yang bahkan belum mampu dicapai oleh kampus di Indonesia.

Sementara itu, Kuba telah menggratiskan pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi semenjak negara itu dipimpin oleh Fidel Castro. Walaupun tidak tunduk pada jalan pembangunan yang disarankan oleh WTO, Kuba tetap mampu memberikan pendidikan berkualitas ke warganya.

Sampai saat ini pendidikan Kedokteran di Kuba telah diakui dunia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), Kuba adalah contoh negara yang menerapkan sistem jaminan kesehatan terbaik di dunia. Sistem kesehatan di Kuba dikenal mampu memberikan layanan terbaik dan efisien. Kuba berhasil menjamin seluruh rakyatnya punya akses terhadap layanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia bisa mencontoh kedua negara tersebut untuk membenahi masalah pendidikan di tanah air. Maka Indonesia tidak harus mengikuti resep pembangunan dari WTO dengan meliberalisasi sektor pendidikannya, apalagi sampai menghadirkan kampus asing untuk beroperasi di dalam negeri. (D38)

PinterPolitik.com

“Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa!” ~ Bung Karno

[dropcap]I[/dropcap]tulah pekikan Presiden Pertama Republik Indonesia pada 27 April 1952 di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian melepaskan diri menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada saat itupun, Bung Karno sudah menekankan pentingnya kedaulatan pangan, salah satunya dengan tidak bergantung pada beras impor.

Hingga kini, permasalahan kedaulatan pangan masih menjadi topik rumit. Apalagi November lalu, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) menyetujui gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya yang diberlakukan Indonesia.

Padahal menurut sejumlah pengamat, kebijakan pembatasan tersebut diperlukan demi melindungi para petani dan peternak dalam negeri dari persaingan harga produk-produk impor, terutama impor daging sapi dan beragam sayuran serta buah-buahan dari dua negara tersebut.

Demi kedaulatan para petani sudah sepatutnya Indonesia keluar dari WTO agar petani dan pedagang lokal lebih mandiri dan sejahtera. Cuma heran sama Wakil Rakyat @fadlizon masih ngotot dan mendesak pemerintah menerima tawaran Polandia untuk impor daging sapi murah.

cc; @jokowi

— Husein Alwi (@HusinShihab) November 24, 2017

Tak heran pula bila kemudian banyak pengamat yang menganjurkan agar Indonesia lebih baik keluar dari organisasi tersebut. Salah satunya Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice, Rachmi Hertanti yang mengungkapkan kalau putusan WTO tersebut akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan Indonesia.

Seperti yang dilansir portal Bisnis, Selasa (21/11) lalu, Rachmi menyatakan kalau Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan kebijakan pangannya dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani.

Bila memang kebijakan WTO merugikan kemandirian bangsa, karena harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Mengapa hingga kini, Indonesia belum memutuskan keluar dari organisasi tersebut? Dan bagaimana pula posisi ketahanan pangan Indonesia sesungguhnya?

Posisi Indonesia di WTO

“Kebutuhan akan keamanan pangan akan dapat menjadi musuh bersama yang mengikat kita pada beragam tantangan ke depan dan membantu membangun keberlangsungan masa depan.” ~ Jose Graziano Da Silva, Direktur Umum FAO

Desakan agar Indonesia keluar dari WTO sebenarnya sudah terbetik sejak beberapa tahun lalu. Walau termasuk pendiri, namun kemandirian pangan Indonesia kerap diintervensi dengan sejumlah peraturan perdagangan bebas yang ditetapkan organisasi ini. Akibatnya, mau tidak mau Indonesia ikut terjerat dalam sistem neoliberalisme dunia.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bahkan menilai, keputusan Indonesia masuk ke dalam sistem WTO, sejauh ini tidak memberi dampak positif bagi sektor perekonomian Indonesia. Sebab delegasi Indonesia di perundingan internasional masih belum mampu memperjuangkan masalah ekonomi dan perdagangan yang menunjukkan realitas di Indonesia.

Menurut Juwana, WTO yang awalnya dibentuk dari GATT ini kerap dijadikan sebagai instrumen politik negara maju untuk menguasai pasar negara berkembang. Akibatnya, hukum internasional yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan telah membungkus kepentingan negara maju, tanpa bisa ditentang oleh negara berkembang.

Salah satu contohnya, adalah keputusan Appelate Body WTO yang memenangkan gugatan AS dan Selandia Baru tersebut. Padahal bila dilihat dari volumenya, keduanya bukanlah importir daging sapi terbesar di Indonesia. Sehingga disinyalir, mereka sengaja menggugat sebagai alat tekan untuk meningkatkan volume impornya.

Importir daging sapi terbesar Indonesia sebenarnya Australia, namun dalam kenyataannya, Australia bahkan tidak keberatan dengan adanya pembatasan impor yang dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri, sejauh ini telah beberapa kali melakukan banding atas keputusan tersebut, namun selalu berujung pada penolakan.

Juwana bahkan menyimpulkan, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan melalui Dispute Settlement Body (DSB) antara negara maju dengan negara berkembang, jika diteliti, putusannya selalu menguntungkan negara maju. Sebab dalam jangka waktu tertentu, pemenang dapat melakukan pembalasan (retaliatory measure) terhadap pihak yang kalah untuk memaksa menjalani putusan.

Terlebih, putusan ini hanya efektif dilakukan bila yang berhadapan adalah negara besar dengan negara yang relatif lebih kecil, namun tidak sebaliknya. Kurangnya solidaritas antar negara-negara berkembang juga menyebabkan posisi tawar Indonesia menjadi rendah. Juwana melihat, solidaritas tersebut sulit dibangun karena negara-negara maju seolah mempunyai cara untuk memecah-belah solidaritas kelompok negara berkembang.

Dilema Keanggotaan WTO

“Saya menentang WTO.” ~ Pat Buchanan

Kebijakan pasar bebas yang diterapkan WTO, sebenarnya juga mendapat tentangan di negara adidaya, seperti AS. Bahkan Presiden Donald Trump sendiri pernah mengancam kalau AS akan keluar dari WTO bila kebijakan pasar bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement/NAFTA) tidak dihapus atau direvisi ulang.

Sebelumnya, politikus Pat Buchanan juga pernah menentang masuknya AS menjadi anggota WTO. Ia berpikir, penerapan NAFTA akan menyebabkan negara-negara maju kalah bersaing dengan negara-negara berkembang. Sehingga, ia menilai kebijakan WTO hanya akan menguntungkan negara berkembang.

Sebagai negara berkembang dan salah satu penghasil pangan terbesar, Indonesia memang diuntungkan dengan terbukanya kesempatan ekspor ke negara-negara maju. Bergabungnya Indonesia ke dalam WTO, secara langsung meningkatkan keberadaan dan pengakuan di tingkat internasional. Di akui atau tidak, negara maju juga telah menjadi sumber pemasukan ekspor terbesar bagi Indonesia.

Di sisi lain, sebagai negara berkembang, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari negara-negara maju. Sejauh ini, industri dan regulasi pangan Indonesia terbukti mampu belajar dari sebagian anggota WTO yang terkategorikan sebagai negara maju, seperti AS, Jepang, Jerman, Prancis, dan lainnya.

Melalui perjanjian dan kebijakan WTO, sejauh ini, mampu menguntungkan Indonesia karena negara-negara maju ikut menutup kekurangan Indonesia dalam mencukupi kebutuhan nasional. Mau tidak mau, mereka juga harus ikut mentransfer pengetahuan dan teknologinya pada negara-negara berkembang, agar kualitas barang yang dihasilkan sesuai standar Internasional.

Keamanan Ketahanan Pangan Indonesia

“Ke depan, bukan politik lagi yang jadi panglima, mungkin bukan hukum lagi yang jadi panglima, tapi pangan yang bisa menjadi panglima. Siapa yang memiliki pangan, dia yang mengendalikan.”

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapan mahasiswa IPB, September lalu. Menurutnya, negara yang memiliki ketahanan pangan kuat, akan menjadi negara yang kuat. Tanpa ketersediaan logistik yang baik, suatu negara akan mudah ditundukkan. Sebab di masa mendatang, negara-negara di dunia akan saling berebut tak hanya pangan, tapi juga air dan energi.

Sebagai salah satu kekuatan negara, ketahanan pangan memang telah menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi dan tercantum sebagai salah satu program utama Nawa Cita. Melalui tangan Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah melakukan berbagai terobosan agar para petani mampu meningkatkan produksi pangan.

Terobosan yang dilakukan ini, antara lain memberikan bantuan subsidi berupa alat mesin pertanian, subsidi pupuk, benih, perbaikan irigasi, hingga perbaikan tata niaga pangan – termasuk kebijakan dalam menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Upaya ini, menurut Anggota Komisi IV DPR O’o Sutisna, terbukti mampu memberikan kontribusi cukup besar dalam menekan angka kemiskinan.

Bahkan politikus Partai Gerindra ini, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan inovasi yang diterapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Perhargaan yang sama juga dilontarkan oleh Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Indonesia Hendri Satrio. Menurutnya, Mentan telah memperlihatkan kerja keras dengan hasil yang bagus.

Pujian ini tak pelak berkat bukti yang diperlihatkan berbagai lembaga pangan internasional, akan kinerja pemerintah. Bank Dunia, misalnya, dalam outlook Perkiraan Produksi Beras 2018 yang dirilis Oktober lalu, menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu memasok kebutuhan pangan rakyat walau dunia tengah dilanda kekeringan.

Sedangkan Data Global Food Secirity Index The Economist menunjukkan ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada 2016, ketahanan pangan Indonesia berada diperingkat 71 dari 113 negara. Di tahun ini, peringkatnya melompat menjadi diposisi 21. Tertinggi bila disandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Kemampuan Indonesia meningkatkan ketahanan pangannya ini, menurut Mentan, memberikan rasa optimis kalau Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045 nanti. Salah satunya dengan mengubah peran Indonesia yang sebelumnya sebagai pengimpor, menjadi pengekspor.

Sikap yang sama juga diperlihatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, apalagi pada Oktober lalu DPR telah mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh (PPPPM) mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia menjadi Undang-Undang. Menurutnya, amandemen ini akan memperkuat posisi Indonesia di WTO.

Salah satu keuntungannya, Indonesia dapat mengajukan berbagai keberatan ke WTO mengenai berbagai peraturan yang dapat merugikan Indonesia. Hak yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dan membuat posisi Indonesia menjadi lemah.

Sehingga Enggartiasto yakin, saat ini posisi Indonesia akan jauh lebih kuat dalam bernegosiasi dengan WTO. Apalagi jumlah keberatan Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan Uni Eropa dan AS yang mencapai ribuan.

Jadi, selama Indonesia masih mampu memanfaatkan peluang dan mempertahankan sikap atas regulasi yang memproteksi kepentingan serta ketahanan pangan nasional, keluar dari WTO sepertinya masih belum menjadi pilihan yang tepat. (R24)