Bank Dunia (WB) telah merilis laporan terbarunya mengenai prospek ekonomi global. Berdasarkan laporan tersebut, dunia disebut terancam mengalami stagflasi – dengan keadaan ekonomi yang masih melalui pemulihan tetapi terdampak juga oleh konflik yang membara antara Rusia dan Ukraina.

Meski begitu, sejumlah negara – seperti Indonesia – diprediksi bakal memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mendatang. Di sisi lain, sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) disebut akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

PinterPolitik.com

“The Federal Reserve, the World Bank and the IMF. Helping the poor get poorer you in debt until your dying breath” – Talib Kweli, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi sebagian besar penggemar film-film Hollywood, tema-tema pahlawan super seperti Iron Man, Captain America, Thor, hingga Spider-Man pasti bukanlah hal yang asing. Bagaimana tidak? Film-film yang menyertakan nama-nama tokoh tersebut kerap menarik jumlah penonton yang tidak kecil.

Salah satu film besutan Marvel Studios yang menyertakan tokoh-tokoh tersebut adalah Captain America: Civil War (2016). Namun, dalam film satu ini, para pahlawan super justru tidak menghadapi musuh besar bersama, melainkan berdebat dan bertarung dengan satu sama lain.

Pertentangan di antara mereka bermula dari sebuah rancangan peraturan yang dibangun atas kesepakatan antar-negara, yakni Sokovia Accord. Perjanjian itu pada intinya ingin menempatkan para pahlawan super yang dikenal sebagai Avengers tersebut dalam bayang-bayang akuntabilitas – sehingga tidak bertindak sesuka hati.

Salah satu poin yang diangkat oleh Mearsheimer dalam kuliah tersebut adalah peran elite-elite transnasional. Para elite ini – mulai dari pebisnis, media, kaum intelektual, hingga pengambil kebijakan – dinilai menumbuhkan sebuah fenomena global yang disebut sebagai hiper-globalisasi (hyperglobalization).

Menurut Mearsheimer, para elite transnasional ini tidak benar-benar meninggalkan identitas nasionalnya. Namun, mereka mulai menggunakan identitas-identitas kosmopolitan – seperti berbicara dalam bahasa Inggris, membaca pustaka-pustaka yang sama, dan berkomitmen pada kebijakan-kebijakan ekonomi liberal.

Tentunya, kehadiran para elite transnasional ini membawa dampak pada perekonomian suatu negara. Mearsheimer mencontohkan bagaimana ekonomi AS lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat umum secara luas.

Komitmen pada kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dan terbuka ini diwujudkan melalui penguatan institusi-institusi internasional – seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO). Aturan yang dibuat dalam rangkaian institusi-institusi tersebut membuat negara-negara tidak mampu melindungi masyarakatnya dari dampak buruk ekonomi.

Selain itu, pengaruh institusi internasional seperti Bank Dunia juga disalurkan melalui pendelegasian otoritas dalam pengambilan kebijakan. Dengan begitu, arah kebijakan suatu negara dapat mengarah pada prinsip-prinsip keterbukaan ekonomi.

Bukan tidak mungkin, para elite transnasional ini pernah ada di Indonesia. Sebutan Mafia Berkeley, misalnya, disematkan kepada para teknokrat yang menjadi pejabat dan menteri di era pemerintahan Soeharto. Beberapa di antaranya yang dianggap mendukung kebijakan ekonomi liberal kala itu adalah Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Subroto, dan sebagainya.

Bila para pengambil kebijakan di era Orde Baru tersebut bisa dikategorikan sebagai elite transnasional ala Mearsheimer, lantas, apakah ada elite transnasional baru di masa kini? Kemudian, bagaimanakah dampak kebijakan ekonomi liberal – seperti omnibus law – pada dinamika politik di masa mendatang?

Ketika Kekecewaan Meluap

Bukan tidak mungkin, peran elite transnasional ini eksis di Indonesia masa kini. Pasalnya, sejumlah pejabat yang merupakan teknokrat juga masih mengisi peran-peran penting di bidang ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, misalnya, kerap dianggap menjadi salah satu sosok yang mendorong ekonomi dan pasar yang terbuka. Lagi pula, menteri yang biasa disapa Ani ini juga memiliki afiliasi yang cukup dekat dengan beberapa institusi keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.

Pada tahun 2002, misalnya, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Executive Director IMF yang mewakili negara-negara Asia Tenggara. Selain IMF, Menkeu juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010.

Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa Menkeu menjadi bagian dari elite transnasional yang disebutkan oleh Mearsheimer, omnibus law bukan tidak mungkin menjadi produk hukum yang mendorong prinsip-prinsip ekonomi liberal. Maka dari itu, konsekuensi ekonomi dan sosial pun bisa menyertai.

Konsekuensi ekonomi dan sosial dari hiper-globalisasi ini – menurut Mearsheimer – adalah semakin terpinggirkannya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Ketidaksetaraan ekonomi juga akhirnya terus bertumbuh.

Alhasil, sentimen tertentu muncul di masyarakat. Di AS, misalnya, muncul keyakinan bahwa para elite global ini tidak memedulikan nasib masyarakat dan bangsanya sendiri demi mengejar kepentingannya sendiri. Bukan tidak mungkin, sentimen ini juga akan tumbuh di Indonesia dengan pengesahan omnibus law yang kontroversial.

Kekecewaan yang dialami oleh masyarakat kelas menengah dan kelas bawah ini pada ujungnya akan memunculkan konsekuensi politik lainnya. Dampak lanjutan politis ini adalah tumbuh dan menguatnya nasionalisme – seperti yang terjadi dengan kemunculan Donald Trump sebagai pemenang dalam Pilpres AS 2016.

Bukan tidak mungkin, tumbuhnya rasa nasionalisme ini juga terjadi di Indonesia – dan malah merugikan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, beberapa gerakan politik sayap kanan juga dianggap telah berusaha mengambil momentum politik dari kontroversi yang ditimbulkan oleh RUU Ciptaker.

Sebastian Strangio dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa paket reformasi neoliberal yang dilakukan melalui omnibus law ini menimbulkan disrupsi politik (political upheaval). Alhasil, nasionalisme dan ekskluvisme Islam bisa saja akan membara kembali akibat disrupsi politik ini.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) mencoba mengambil momentum dari gelombang protes yang dilakukan oleh kelompok buruh dan mahasiswa. Bukan tidak mungkin, deregulasi ala neoliberal ini akan menyisakan kesulitan ekonomi yang menumbuhkan politik sayap kanan ini.

Meski begitu, gambaran kemungkinan akan bangkitnya momentum bagi politik sayap kanan di Indonesia ini belum tentu benar akan terjadi. Yang jelas, bila pemerintahan Jokowi tidak mengatasi kritik dan kontroversi omnibus law dengan baik, bukan tidak mungkin disrupsi politik akan terus menghantui – entah kelompok mana yang nantinya muncul meraih momentum. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]etelah dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut kepada pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan ini berbeda dengan laporan yang diklarifikasi Bank Dunia dan disebut disusun lima tahun lalu tersebut. Seperti dikutip dari CNN, laporan berbahasa Inggris setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktruktur pada era Jokowi.

Lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan
Share on X

Laporan tersebut secara gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur sedari Jokowi menjabat. Beberapa poin yang dikemukakan World Bank di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.

Ramai-ramai laporan infrastruktur World Bank ini tentu kembali menimbulkan sejumlah tanda tanya, mengingat Indonesia tengah mempersiapkan gelaran pesta demokrasi lima tahunan pada April nanti.

Kemungkinan apa yang melatarbelakangi kemunculan dokumen kritik tersebut? Mengapa World Bank merilis laporan tersebut ? Mungkinkah ada makna politik dibaliknya?

View this post on Instagram

Laporan Bank Dunia terkait infrastruktur Jokowi menjadi pembicaraan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #worldbank #infrastruktur #jokowi #srimulyani #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2019 at 1:03am PST

Dilema Infrastruktur

Berbagai tanggapan terkait laporan tersebut muncul dari banyak kalangan. Salah satunya adalah dari kalangan pengusaha yang bahkan mengamini kritik lembaga yang bermarkas di Washington D.C tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani yang mengatakan bahwa porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.

Menurutnya, para pengusaha sedikit dilibatkan dalam proyek pembangunan infrastruktur dan memberikan porsi lebih besar terhadap BUMN.

Masalahnya, press release WB juga ngga nyebutin dokumen mana…https://t.co/LbIuF0ngvq
sementara CNN asal kutip yang ada kata 'infrastruktur' dari Q3 report (hal 47)https://t.co/LbpIXvY6Gp
Kayanya ini gara2 banyak yang sadur laporan 'cantik' PwC yang memang ambil data WB 2014

— Rulie Maulana (@ruliemaulana) January 4, 2019

Shinta menilai, kalau pun proyek infrastruktur tidak diberikan kepada swasta, pemerintah seharusnya meminta BUMN untuk bermitra dengan swasta. Saat ini, menurut dia, banyak perusahaan swasta yang sebenarnya sudah siap bermitra dengan BUMN.

Selain itu, World Bank juga menyebut bahwa tarif listrik di Indonesia terlampau murah. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut bahwa perubahan skema tarif mengalami kesulitan karena ketidakcakapan otoritas dalam mengatur sektor terkait.

Misalnya, terkait peraturan yang dirilis baru-baru ini. Meskipun terkesan mendukung peningkatan partisipasi swasta, namun, sejumlah regulasi lain masih bertujuan melindungi atau meningkatkan pangsa pasar PLN.

Laporan tersebut juga direspons beragam oleh para menteri Jokowi. Misalnya saja Sri Mulyani yang menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah.

Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.  Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sepemahaman dengan Sri Mulyani menanggapi laporan tersebut. Ia mengakui sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.

Dibali @WorldBank muji muji
Sekarang mencak mencak @jokowi
Itu tandanya debitur macet bayar angsuran.
Begitulah logika bank !!
?
https://t.co/39rFnkfPpp

— Bianglala ✌ (@fallsky90) January 4, 2019

Berdasarkan respons berbeda dari beberapa menteri terkait laporan InfraSAP tersebut, bisa jadi koordinasi antara pemerintah dengan lembaga Breton Woods ini memang tak cukup baik. Terlihat ada miskomunikasi antara Menteri Keungan dan Menteri Pembangunan versus menteri BUMN dan PUPR sebagai jantung pelaksana pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Bank Dunia sendiri belakangan menerbitkan sebuah pernyataan di situs resminya terkait laporan yang kadung beredar itu. Menurut lembaga tersebut, dokumen tersebut sebenarnya belum dirilis secara publik. Bank Dunia menyebut bahwa mereka masih berdiskusi dengan berbagai instansi terkait mengenai laporan tersebut.

Akan tetapi, laporan tersebut nyatanya tetap beredar di ruang publik. Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa laporan yang belum dirilis sudah menjadi konsumsi masyarakat.

Manuver World Bank

Kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial.

Menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan krusial adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah?

TERUNGKAP!!! Dokumen Laporan World Bank Pembangunan Infrastruktur Indonesia Kacau Balau

Dalam dokumen jelas disebut bahwa sistem penganggaran dan perencanaan infrastruktur Indonesia bersifat kacau balau (chaotic).https://t.co/hmGjtP3lUK

wiswayahe #2019PrabowoPresidenRI pic.twitter.com/lrBTkt6hQU

— Mas Piyu ?? (@mas_piyuu) January 7, 2019

Eric Toussaint dan Damien Millet pernah merilis laporan yang berjudul Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and the World Bank yang menyebut bahwa selain IMF, Bank Dunia juga berperan penting terhadap perubahan lanskap politik Indonesia di era Orde Baru.

Keterlibatan lembaga donor ini tentu berkorelasi dengan hubungan politiknya dengan Suharto kala itu. Melalui program transmigrasi Suharto, peran World Bank dalam politik pembangunan di Indonesia mulai masif.

Pada saat itu, ambisi tinggi Suharto terbentur ketiadaan modal dan teknologi yang dibutuhkan. Oleh karenanya, World Bank pun terlibat menyediakan modal yang dibutuhkan Suharto, bahkan sebagai sumber utama pendanaan dari luar negeri.

Konteks sejarah tersebut sedikit banyak menjelaskan bahwa peran lembaga ini dalam konteks politik Indonesia cukup masif dan berpengaruh.

Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu  eksistensi World Bank di Indonesia.

Dugaan tersebut selaras dengan hasil penelitian João Márcio Mendes Pereira dalam papernya yang berjudul The World Bank as a Political, Intellectual, and Financial Actor yang menyebut bahwa lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan.

Pada titik ini, merebaknya laporan-laporan Bank Dunia yang berisi kritik terhadap pembangunan infrastruktur Jokowi bisa saja memiliki makna secara politik. Sebagai lembaga dunia yang terlibat aktif dalam politik dunia, bisa saja muncul kesan bahwa lembaga internasional ini mulai lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat. Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Melalui dokumen tersebut, pembangunan infrastruktur Jokowi yang selama ini kerap dibanggakan, ternyata justru menuai nada kritis dari lembaga sekelas Bank Dunia. Dalam kadar tertentu, peredaran laporan itu bisa saja menyebabkan perubahan pilihan politik publik.

Tentu, terburu-buru menyebut bahwa Bank Dunia lebih mendukung Prabowo-Sandiaga adalah hal yang sangat salah kaprah. Akan tetapi, kritik soal infrastruktur dari kubu tersebut seperti mendapatkan dukungan karena lembaga sekelas Bank Dunia juga melakukan hal serupa. Hal ini membuat langkah Jokowi di Pilpres sedikit mengalami gangguan dan memberi pasangan Prabowo-Sandiaga sedikit ruang untuk bernapas.

Pada akhirnya, pengungkapan motif di balik peredaran laporan Bank Dunia ini adalah hal yang layak dinanti. Apalagi, jika mengingat kiprah Bank Dunia yang disebut sebagai aktor politik oleh Pereira. Jika benar penyebaran laporan di tahun politik itu terkait dengan aktivitas dan motif politik Bank Dunia, Jokowi mungkin sebaiknya mulai waspada. (M39)

PinterPolitik.com

“The truth is rarely pure and never simple.”

:: Oscar Wilde (1854-1900), penyair ::

[dropcap]H[/dropcap]ubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan World Bank boleh dibilang sedang ada pada titik terbaik. Jika dianalogikan sebagai sepasang kekasih, mungkin bisa dibilang hubungannya sedang sayang-sayangnya.

Publik tentu masih ingat pujian yang dilayangkan oleh Presiden World Bank, Jim Yong Kim atas pidato Jokowi pada pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kedekatan Jokowi dan World Bank juga terasa dalam kebijakan-kebijakan finansial, di mana Indonesia mulai sering melakukan pinjaman pendanaan dari lembaga keuangan tersebut.

Dokumen infrastruktur dari World Bank tersebut sangat mungkin menjadi serangan politik, terutama terkait isu ekonomi.
Share on X

Kini, sepertinya ada sedikit riak dalam hubungan tersebut, terutama pasca beredarnya dokumen berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes yang mendatangkan perdebatan di tengah masyarakat. Diketahui bahwa dokumen tersebut merupakan sebuah laporan internal World Bank yang diunggah secara resmi di websitenya pada Juni 2018 lalu.

Laporan itu menjadi perdebatan karena berisi “kritik” terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kritik tersebut tentu kontras jika melihat upaya pembangunan infrastruktur yang kini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Dokumen tersebut disebut-sebut telah marak digunakan sebagai bahan diskusi dan debat, terutama berkaitan dengan kebijakan infrastruktur Presiden Jokowi, dan menjadi bahan pergunjingan yang panas jelang Pilpres 2019.

Belakangan diketahui bahwa dokumen tersebut diterbitkan World Bank pada tahun 2014 lalu. Lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions itu pun telah mengeluarkan pernyataan klarifikasinya pada 1 Januari 2019 terkait persoalan ini dan menyebut terunggahnya dokumen tersebut adalah karena “kesalahan administrasi”.

Bank Dunia Klarifikasi Kritiknya ke Proyek Infrastruktur Indonesia https://t.co/8piDAajOXn pic.twitter.com/vldIpue2b4

— METRO TV (@Metro_TV) January 2, 2019

Lembaga tersebut juga menyebutkan bahwa pihaknya telah membuat laporan terbaru yang berhubungan dengan progres pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga bisa dijadikan rujukan yang lebih baru. Konteks tersebut tentu saja memuat kemajuan yang dicapai dalam 4 tahun terakhir, di mana pemerintahan Presiden Jokowi sangat mengedepankan pembangunan infrastruktur.

Namun, keberadaan dokumen tersebut, yang jika diperhatikan secara lebih dalam, terkesan cukup aneh untuk sebuah public disclosure atau dokumen yang dipublikasikan untuk kepentingan akses publik. Pasalnya dokumen itu diunggah tanpa sampul yang umumnya berisi keterangan waktu laporan tersebut dibuat.

Judul laporan tersebut pun tidak memuat keterangan waktu, begitu pun header dan footer laporan tersebut – hal yang kontras dengan laporan-laporan yang umumnya dibuat oleh World Bank.

Selain itu, dalam keseluruhan laporan tersebut, keterangan waktu “terkesan” disamarkan. Bahkan angka “2014” sebagai penunjuk waktu tidak ada satu pun dalam laporan tersebut. Sementara angka “2013” hanya disebutkan 3 kali dalam dokumen setebal 42 halaman itu, itupun merujuk pada produk hukum yang mengacu pada tahun tersebut.

Dengan konteks legalitas World Bank sebagai lembaga keuangan global, tentu hal ini membuat dokumen tersebut berpotensi “disalahgunakan” sebagai alat kampanye politik, termasuk dalam hal mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Beragam wacana serangan kampanye sangat mungkin dimunculkan dengan menggunakan laporan World Bank tersebut. Pertanyaannya adalah apakah konteks keberadaan dokumen tersebut benar-benar “kesalahan administrasi” atau mungkin menjadi hal yang “disengaja”?

Dokumen “Siluman” Tanpa Sampul?

Pada halaman pembuka penggalan laporan tersebut memang menyebutkan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia terjadi secara sistematik, dan bisa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan individual yang tidak efektif dan efisien. Penyebabnya bisa karena penghamburan dana dari anggaran negara yang tidak sesuai sasaran, atau karena eksekusi program yang tidak dijalankan dengan benar.

Dokumen itu kemudian mengritik kurangnya koordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian serta lembaga lain dalam proyek infrastruktur.

World Bank memberikan catatan mengenai kurangnya komunikasi antara Bappenas dengan kementerian dan lembaga lainnya sebab lembaga tersebut dianggap “tidak relevan” oleh kementerian lain dalam hal pembangunan infrastruktur.

Konteks kritik tersebut tidak disertai keterangan dan penjelasan terkait tahun atau konteks waktu koordinasi yang dimaksudkan. Keterangan waktu di bagian lampiran dokumen tersebut juga hanya menyebutkan bulan saja.

View this post on Instagram

Tidak bersampul tahun berapa, dokumen World Bank soal Indonesia tersebar Nantikan artikel sebelumnya di Pinterpolitik.com #worldbank #dokumenworldbank #dokumensiluman #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 2, 2019 at 5:00am PST

Hal tersebut membuat banyak pihak menilai dokumen yang diberi label public disclosure authorized atau disahkan untuk dipublikasikan ke publik itu terlihat tidak memperhitungkan konteks multi interpretasi yang mungkin timbul karena keterangan waktu yang tidak jelas.

Katakanlah suatu saat, dokumen tersebut sangat mungkin digunakan untuk menjustifikasi program pemerintah pada tahun tertentu yang tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya digambarkan – hal yang sangat mungkin sedang terjadi saat ini.

Dengan konteks Pilpres yang sudah di depan mata, bisa dibayangkan bagaimana narasi “laporan dari World Bank” dengan kritiknya terhadap program-program infrastruktur tersebut akan sangat mungkin mempengaruhi banyak orang, termasuk mengubah persepsi pilihan politik publik.

Wacana seperti: “Laporan World Bank menyebutkan program infrastruktur Jokowi tidak efektif”, sangat mungkin menjadi tajuk kampanye dengan menggunakan rujukan dokumen “siluman” tersebut. Kekuatannya menjadi maha dahsyat sebab jika ditanya sumbernya, jawabannya: “Laporan World Bank”. Rujukannya pun tersedia, dari website resminya pula.

Tentu pertanyaannya adalah apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus ini?

Tentu saja tidak ada yang tahu pasti. Namun, dimensi perdebatannya menjadi sangat rumit – oleh beberapa pihak juga disebut cenderung naif – karena bermuara pada kontestasi politik di bulan April nanti. Topik ini menjadi sajian bincang menarik di samping kopi panas bagi para penggemar teori konspirasi.

Yeng jelas, keberadaan laporan tersebut makin memperjelas sensitivitas konteks isu ekonomi sebagai salah satu penentu hasil Pilpres nanti.

Terkait hal tersebut, dosen di Denison University dan University of North Carolina, Robert Brent Toplin menyebutkan bahwa konteks isu ekonomi memang berperan besar menentukan kemenangan seorang kandidat, terutama dalam hal kondisi yang terjadi saat Pemilu berlangsung.

Pola yang menurut Toplin sudah terjadi pasca Perang Dunia II ini menempatkan kondisi ekonomi masyarakat – sulit atau tidaknya memenuhi kebutuhan hidup – sebagai variabel utama yang menentukan preferensi dukungan politiknya terhadap kandidat yang bertarung.

Dalam hal ini, dokumen infrastruktur dari World Bank tersebut sangat mungkin menjadi serangan politik, terutama terkait isu ekonomi. Psikologi masyarakat sebagai pemilih tentu saja akan sangat terpengaruh ketika dihadapakan pada narasi “tidak efektifnya pembangunan infrastruktur Jokowi” dengan menggunakan rujukan World Bank.

Pilpres 2019, Pertarungan Tentang Kebenaran

“Ideas pull the trigger, but instinct loads the gun”. Demikianlah penggalan kata-kata jurnalis, humoris sekaligus penulis asal Amerika Serikat (AS), Don Marquis. Dalam konteks Pilpres 2019, mungkin ungkapan tersebut bisa diganti menjadi: “Economy loads the gun, but politics pull the trigger”.

Hal itulah yang setidaknya bisa dibahasakan dalam kaitannya dengan dokumen World Bank tersebut. Jika ada konteks politik di balik dokumen tersebut, maka hal itu bisa menjadi penarik pelatuk di Pilpres kali ini.

Selain itu, hal ini juga menggambarkan bahwa pertarungan politik tersebut juga akan menjadi benturan data-data ekonomi, dan pada titik tertentu menjadi benturan tentang kebenaran. Sebagai catatan, kebenaran (truth) dan fakta (fact) adalah dua hal yang berbeda. (Baca: Delusi Alternative Facts, Prabowo Menang)

Oleh karena itu, setiap kubu tentu saja akan berlomba-lomba mempresentasikan kebenaran tersebut, dan semuanya akan dinilai oleh masyarakat.

Yang jelas, dokumen World Bank terkait infrastruktur itu memang membuat banyak pihak – terutama kubu pemerintah – menanggapinya dengan cukup serius. Persoalannya, sengaja atau tidak, kesalahan administrasi atau bukan, pada akhirnya kebenaran itu tidak pernah murni dan tidak pernah sederhana – demikian kata Oscar Wilde di awal tulisan. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ndonesia akan kembali mendapat kucuran dana dari Bank Dunia. Dana dari lembaga keuangan internasional itu tidaklah diberikan cuma-cuma. Dana itu berbentuk pinjaman, atau biasa disebut sebagai utang luar negeri. Jumlah utang luar negeri dari Bank Dunia itu ditaksir mencapai 924,6 juta dollar atau setara 13,86 triliun rupiah.

Utang luar negeri itu akan dialokasikan untuk enam program pembangunan di Indonesia, mulai dari peningkatan pengelolaan limbah, peningkatan efisiensi pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

Mendapat kucuran dana dari luar negeri, apalagi dalam bentuk utang, mungkin sekilas seperti sebuah langkah “bunuh diri” Jokowi. Apalagi dana itu datang di tahun-tahun politik. Hal ini bisa saja akan menjadi celah bagi kelompok oposisi untuk menuduh bahwa pemerintahan Jokowi memang pro terhadap investasi asing.

Yang jadi pertanyaan lebih penting: apakah akan terus pertahankan kebijakan neoliberal ala Bank Dunia yg gagal ini ?? Atau banting stir ?? https://t.co/wDMBpcDAtq

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 19, 2018

Dalam konteks politik Indonesia, selama ini kelompok oposisi kerap kali melontarkan kritik terhadap Jokowi. Model pembangunan ala Jokowi dianggap berhaluan neo-liberal dan tak berhasil mendatangkan kesejahteraan. Prabowo, Fadli Zon dan tokoh oposisi lain cukup sering melontarkan kritik tersebut.

Maka langkah Jokowi dalam mendatangkan kucuran dana Bank Dunia di tahun politik seperti sekarang terbilang nekat. Akan tetapi, bukan tak mungkin Jokowi pun memiliki alasan lain mengapa ia menerima dana pinjaman tersebut. Mungkinkah ada muatan politik tertentu?

Pertarungan Dua Kekuatan Dunia

Setelah Uni Soviet runtuh pada dekade 1990-an, Amerika Serikat tampil menjadi kekuatan tunggal dunia. Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, intervensi Amerika ke berbagai negara hampir sulit dibendung karena tak ada kekuatan negara lain yang mampu menandingi kebesaran Amerika Serikat.

Akan tetapi, setelah Donald Trump berkuasa di Amerika, semua nampak berbeda. Kebesaran Amerika mulai disalip oleh Tiongkok. Pakar geopolitik Alan Dupont dalam Jakarta Gepolitical Forum pernah mengatakan mengendurnya kendali negara Barat yang dipimpin AS dalam politik global disebabkan oleh menguatnya nasionalisme Amerika di bawah Donald Trump.

Sejak menjadi presiden, Trump berusaha membuat Amerika menarik diri dari kancah politik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya Amerika dari Trans Pacific Partnership (TPP). Tak lama kemudian, Tiongkok muncul dengan kebijakan One Belt and One Road yang dinilai merupakan ambisi Tiongkok untuk menjadi kiblat baru dunia.

Ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan baru dunia sudah mulai terdengar semenjak 2013, ketika itu Presiden Tiongkok Xi Jinping menggembar-gemborkan visi untuk membangun sebuah bank multinasional bernilai miliaran dolar untuk membiayai pembangunan jalan raya, rel kereta dan jaringan listrik di seluruh Asia.

Kepala biro The New York Times di Beijing, Jane Perlez, berpendapat bahwa Beijing bisa saja akan menggunakan bank sebagai alat untuk menyebarkan pengaruh ke berbagai negara.

Bank Pembangunan dan Bank Ekspor-Impor Tiongkok sudah membiayai proyek-proyek besar di Asia dan Afrika. Menurut perkiraan Tiongkok, gabungan aset luar negeri mereka berjumlah $ 500 miliar, lebih dari gabungan modal Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Manuver politik luar negeri Tiongkok kini telah menjadi ancaman baru bagi Amerika. The Straits Times menulis bahwa saat ini Washington sangat khawatir terhadap ekspansi Tiongkok di negara berkembang karena dianggap akan melemahkan pengaruh Amerika.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penerima kucuran dana dari Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia memang terlihat cenderung lebih dekat ke Tiongkok dibandingkan dengan Barat. Hal itu bisa diperkuat dari data kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok yang meningkat sejak 2014 hingga 2017. Sementara di sisi lain, justru investasi Amerika di Indonesia menurun.

Selain Indonesia, masih ada negara-negara lain yang mendapat kucuran dana dari Tiongkok. Mulai dari Rusia, Sri Lanka, Pakistan, negara-negara di Amerika Latin hingga Afrika. Saat ini, Tiongkok telah menjadi kekuatan baru di dunia. Maka tak heran ketika Amerika begitu khawatir Tiongkok akan menggeser posisi Amerika sebagai kekuatan dunia.

Seperti tak mau kalah dengan Tiongkok, Bank Dunia sebagai representasi kekuatan Amerika pun tak berhenti mengucurkan dana ke negara-negara berkembang. Total di tahun 2018, beberapa negara telah menerima dana pinjaman dari Bank Dunia. Sebagian besar negara seperti di Tanzania, Republik Dominika hingga India menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur.

Tidak terkecuali di Indonesia. Sekalipun dianggap sangat dekat dengan Tiongkok, Indonesia tak menutup diri dengan kucuran dana dari Bank Dunia. Di tahun 2018, Indonesia sudah menerima pinjaman sebesar 300 juta dolar dari Bank Dunia untuk pariwisata dan 7,4 miliar dolar untuk 50 proyek di Indonesia.

Seperti disinggung pada pembahasan di awal, Bank Dunia berencana akan mengucurkan dana lagi untuk pembangunan di Indonesia. Uniknya, Jokowi tak sama sekali menolak kucuran dana tersebut, padahal selama ini dia diserang dengan isu-isu ekonomi oleh kelompok oposisi.

Jika dilihat dalam konteks global, Indonesia masuk dalam pusaran kepentingan dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu Tiongkok dengan Amerika. Maka mungkinkah alasan Jokowi menerima kucuran dana dari Bank Dunia adalah cara Jokowi untuk menjawab tuduhan bahwa ia hanya pro terhadap Tiongkok?

Bebas Aktif Ala Jokowi

Selama memimpin Indonesia, Jokowi dianggap sangat pro terhadap Tiongkok. Survei Indo Barometer pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa salah satu alasan masyarakat Indonesia tak puas dengan Jokowi karena dinilai terlalu dekat dengan Tiongkok.

Pemerintahan Jokowi kerap disebut cenderung berkiblat kepada Beijing. John McBeth berpendapat pengelompokan muslim dan non-muslim, tionghoa dan pribumi mungkin saja sengaja dibentuk oleh lawan politik Jokowi sebagai rencana permainan untuk Pilpres 2019.

Apalagi, Jokowi tercatat pernah melontarkan kritik terhadap IMF dan Bank Dunia pada KAA tahun 2015. Jokowi secara terang-terangan mengatakan bahwa pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang.

Jokowi berpendapat pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru.

Mungkinkah karena alasan itu, Jokowi cenderung lebih dekat dengan Tiongkok? Jika benar, lalu mengapa dalam beberapa tahun terakhir, Jokowi justru masih menerima dana pinjaman dari Bank Dunia? Adakah maksud lain di balik hal itu?

Bisa saja langkah Jokowi dalam menerima kucuran dana dari Bank Dunia adalah cara Jokowi untuk menjawab tuduhan bahwa dia antek Tiongkok. Jokowi seperti ingin menegaskan bahwa Indonesia di bawah kendalinya masih berpolitik bebas aktif, alias tak memihak salah satu kekuatan dunia manapun.

Selain menerima utang luar negeri dari Bank Dunia, Jokowi juga seperti mengambil momentum pada perhelatan konferensi tingkat tinggi IMF-Bank Dunia di Bali. Jokowi telah memberikan karpet merah kepada lembaga keuangan internasional yang dulu pernah ia kritik. Bukan tak mungkin Jokowi akan diuntungkan dengan manuver politik seperti ini.

Di titik ini, Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa ia bersikap seimbang terhadap dua kekuatan besar dunia yaitu dunia Barat yang diwakili oleh IMF dan Bank Dunia dan juga Tiongkok sebagai lawan kekuatan tersebut.

Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa ia bersikap seimbang terhadap dua kekuatan besar dunia yaitu dunia Barat yang diwakili oleh IMF dan Bank Dunia dan juga Tiongkok sebagai lawan kekuatan tersebut.
Share on X

Menurut John McBeth pemerintah juga pernah berupaya untuk mencari investor dari Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2017 untuk memberikan keseimbangan dari isu antek-Tiongkok.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa ada ketergantungan Jokowi kepada kedua kekuatan dunia, meski belakangan lebih dekat dengan Tiongkok. Terlihat bahwa ada interdependensi yang menurut Joseph Nye adalah saling ketergantungan antar aktor-aktor di negara lain yang menjadi rekan.

Maka pendapat umum tentang Jokowi yang dinilai pro terhadap Tiongkok akan dijawab oleh Jokowi dengan pagelaran KTT IMF-Bank Dunia dan pinjaman dari Bank Dunia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hal ini cukup untuk menghilangkan citra pro-Tiongkok terutama di dunia internasional? Menarik untuk ditunggu. (D38)