PinterPolitik.com

Siapa dari kalian yang belum nonton sebuah seri populer di layanan streaming Netflix yang berjudul Money Heist (2017-sekarang)? Seri yang memiliki judul asli La Casa de Papel ini menceritakan berbagai aksi perampokan yang dilakukan oleh El Profesor, Tokyo, Rio, Helsinki, Nairobi, dan kawan-kawan lainnya.

Aksi-aksinya pun dilakukan di fasilitas-fasilitas keuangan yang dimiliki pemerintah. Alhasil, aksi-aksi mereka pun diliputi dengan pesan-pesan anti-kemapanan yang didukung oleh sebagian masyarakat.

Pokoknya, keren deh aksi-aksi mereka – bahkan juga menegangkan hati. Dalam berbagai aksi itu, tentunya mereka juga menggunakan alat-alat yang mutakhir. Salah satunya adalah alat komunikasi berupa handheld transceiver (HT) atau walkie-talkie dalam sejumlah adegan.

Salah satunya adalah ketika El Profesor berusaha menghubungi Palermo setelah Lisbon diasumsikan ditembak mati oleh salah satu anggota kepolisian, Suarez. Mendengar kabar itu, El Profesor akhirnya marah dan menyatakan perang.

Tapi nih, kalau melihat El Profesor yang menggunakan HT ini, mimin jadi ingat dengan salah satu politikus dan pejabat di Indonesia nih. Beliau adalah Tri Rismaharini (Risma) yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Gimana nggak? Bu Risma adalah sosok pejabat yang sangat identik dengan HT dan walkie-talkie lho. Mimin sebagai orang Surabaya ingat pol kalau Bu Risma itu selalu pegang HT ketika membantu masyarakat dengan mengatur lalu lintas serta membersihkan taman dan lingkungan.

Baca Juga: Inikah Cita-cita Risma?

Sampai-sampai, sejumlah pelawak dan komika juga melakukan hal yang sama lho ketika berusaha impersonate (menirukan) Bu Risma. Firza Valaza dengan karakternya Bu Resmi, misalnya, kerap tiba-tiba menggunakan sapu lidi bak sebuah HT.

Tapi, Mas Firza kayak-nya perlu ngerubah jokes-nya soal Bu Resmi nih. Soalnya, baru-baru ini, Bu Risma memberikan usulan agar dibentuk sebuah grup percakapan yang isinya terdiri dari kepala-kepala daerah, sekretaris-sekretaris daerah (sekda), dinas-dinas sosial (dinsos).

Tujuannya sih agar komunikasi dapat berjalan dengan lebih cepat ketika diperlukan upaya-upaya mitigasi bencana. Mungkin nih, Bu Risma merasa perlu untuk upgrade nih dari “mainan” lamanya ke yang baru.

Ya, gimana nggak? Kan, HT-nya nggak bisa meraih sinyal radio di seluruh Indonesia. Barang kali nih, dengan grup percakapan di aplikasi seperti WhatsApp, Bu Risma akhirnya bisa berkomunikasi dengan pejabat-pejabat terkait dengan lebih jelas juga tuh. Ya, semoga aja nanti grupnya malah nggak dipenuhi dengan jokes bapak-bapak dan broadcast “info dari grup sebelah” aja. Hehe.

Sebenarnya, bagus sih kalau ternyata upgrade ini bisa membantu Bu Mensos dalam menjalankan tugasnya. Mungkin, upgrade–upgrade soal komunikasi seperti ini juga diperlukan tuh oleh pejabat-pejabat lainnya – komunikasi publik soal penanganan pandemi Covid-19 misalnya. Hehe.

Untung aja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mau melakukan upgrade tuh pada tim komunikasinya. Kalau nggak percaya, coba aja tanya ke Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Fadjroel Rachman – apalagi Bung Jubir dinilai malah sering menyebabkan perdebatan publik. Hehe. (A43)

Baca Juga: Mengapa Jokowi “Buang” Fadjroel?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi para pengguna layanan pesan instan WhatsApp pasti telah menerima pemberitahuan terkait pembaruan syarat dan ketentuan bagi pengguna. Isi notifikasi itu bahkan sedikit bernada mengancam lantaran WhatsApp menyebut pengguna harus mengotorisasi pembaruan itu sebelum 8 Februari 2021 untuk dapat terus menggunakan layanan tersebut. 

Ada tiga hal krusial yang disampaikan WhatsApp terkait pembaruan ini, yakni cara mereka memproses data pengguna, cara bisnis menggunakan layanan yang di-hosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola data percakapan, hingga yang berkaitan dengan mitra untuk menawarkan integrasi produk.

Terkait dengan permintaan persetujuan ini, pengguna menaruh perhatian pada kebijakan layanan yang di-hosting oleh Facebook. Banyak yang khawatir bila diotorisasi, pengguna berarti memberikan persetujuan kepada perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu untuk mengakses data pribadi dalam WhatsApp yang selama ini dilindungi oleh teknologi enkripsi end-to-end. 

Terkait dengan hal itu, WhatsApp sendiri telah memberikan klarifikasinya. Mereka menegaskan bahwa pada kebijakan privasi dan persyaratan layanan baru ini tetap digunakan sistem enkripsi secara end-to-end, sehingga akses percakapan pribadi pengguna tidak dapat diakses oleh WhatsApp dan Facebook.

Kendati begitu, pembaruan kebijakan privasi WhatsApp ini terlanjur menuai polemik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beberapa waktu lalu juga telah memanggil pihak Facebook dan WhatsApp regional Asia-Pasifik untuk meminta penjelasan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta pihak WhatsApp transparan terkait kebijakan baru yang berlaku ini, termasuk membeberkan apa saja jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan, diproses oleh WhatsApp, dan dibagikan kepada pihak ketiga. 

Selain itu, politikus Partai NasDem tersebut juga berharap mereka dapat memberikan penjelasan konkret kepada para penggunanya di Indonesia terkait tujuan dan dasar dari pemrosesan data pribadi tersebut.

Menyikapi polemik ini, mengapa kiranya WhatsApp dan Facebook mengeluarkan kebijakan pembaruan tersebut? Lalu jika memang benar pembaruan ini memungkinkan Facebook untuk mengakses data pengguna WhatsApp, apa kira-kira konsekuensi yang akan terjadi?

Alat Propaganda Mumpuni?

Pada akhir 2017 lalu, WhatsApp mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan total 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan pertumbuhan pengguna WhatsApp kala itu mencapai 500 juta pelanggan baru dalam dua tahun terakhir. 

Di Indonesia sendiri, WhatsApp juga merupakan aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan masyarakat. Menurut data Digital Report 2019 dari We Are Social dan Hootsuite, mencatat 83 persen pengguna internet di Indonesia atau sebanyak 143 juta orang merupakan pengguna WhatsApp.

Berkembang pesatnya WhatsApp sebagai salah satu penyedia layanan pesan instan terkemuka di dunia disebabkan karena teknologi enkripsi end-to-end yang mereka usung. Teknologi tersebut memastikan bahwa semua konten dalam obrolan dijamin keamanannya. Bahkan WhatsApp tidak dapat membaca pesan atau mendengarkan panggilan yang terjadi di antara para peserta percakapan. 

Kendati demikian, terciptanya ruang privasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Tak sedikit yang khawatir bahwa WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

Nic Dias dalam tulisannya yang berjudul The Era of WhatsApp Propaganda Is Upon Us pernah memprediksi bahwa suatu hari nanti WhatsApp akan menjadi alat propaganda di dunia maya, menggantikan peran media sosial. Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan mulai menurunnya popularitas Facebook dan Twitter sebagai sumber informasi. 

Untuk membuktikan prediksinya itu, Nic menukil Survei YouGov pada tahun 2017 yang melibatkan 70.000 orang di 36 negara sebagai responden. 

Hasil dari survei tersebut menyebutkan bahwa 23 persen responden mengakui memanfaatkan layanan pesan instan untuk mencari, berbagi, dan mendiskusikan berita. Di negara-negara Asia dan Amerika Latin seperti Malaysia dan Brasil, angka itu bahkan mendekati 50 persen. 

Perangkap Dilema Keamanan?

Nic menyebut layanan pesan instan seperti WhatsApp lebih digemari sebagai forum diskusi lantaran memberikan ruang privat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di saat yang sama hal ini berpotensi membuat WhatsApp menjadi sumber misinformasi dan disinformasi. 

Dua sisi mata uang tersebut kiranya menggambarkan fenomena yang disebut dengan dilema keamanan digital. Fenomena tersebut terjadi ketika urgensi untuk melindungi data pribadi berbenturan dengan kepentingan untuk menjaga keamanan dan stabilitas suatu kawasan. 

Dave Weinstein dalam tulisannya di Wall Street Journal pernah mengatakan bahwa privasi dan keamanan dalam konteks digital merupakan diskursus tak berujung. Menurutnya, pilihan mana yang lebih penting tergantung dari sisi mana seseorang memandang fenomena tersebut. 

Weinstein misalnya mencontohkan ketika  tengah menginvestigasi kasus peretasan oleh hacker ulung, dirinya akan cenderung membela hak-hak privasi. Namun ketika Ia sedang berada di kantor polisi dan menemukan sebuah kabinet berisi telepon genggam sebagai barang bukti, dirinya tak bisa menyangkal bahwa teknologi untuk menjamin privasi seperti enkripsi memang menyulitkan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. 

Fenomena dilema keamanan digital ini pun dapat dibuktikan dari sentimen minor dunia terhadap teknologi enkripsi WhatsApp demi alasan keamanan. Di India, pemerintah setempat bahkan telah menyerukan regulasi yang memberikan akses ke data terenkripsi. Di Australia dan Inggris, undang-undang serupa juga sedang dibahas.

Adanya dilema keamanan digital ini kemudian bisa saja memicu Facebook untuk melakukan intervensi dengan mulai mengontrol data-data para pengguna WhatsApp lewat pembaruan privasi tersebut. Ini menjadi masuk akal mengingat Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang selama ini cukup ketat dalam menyisir informasi-informasi yang diduga palsu. 

Misalnya, pada kuartal I 2019 lalu, Facebook menghapus sekitar 753,7 juta akun palsu demi mempersempit penyebaran hoaks dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan miliknya. Selain itu, perusahaan yang bermarkas di Menlo Park, California, Amerika Serikat (AS) itu juga disebut-sebut merekrut 20 ribu pegawai baru khusus untuk menangani akun palsu.

Namun di sisi lain, kebijakan WhatsApp yang memungkinkan Facebook untuk dapat mengakses data penggunanya bisa juga merupakan strategi mereka untuk mengkapitalisasi big data. Big data atau maha data sendiri merupakan teknik pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber dalam jumlah besar yang tak memungkinkan untuk disortir secara manual. 

Maha data ini dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan yang lebih baik di berbagai sektor, termasuk untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak dapat ditangani. 

Lalu jika Facebook nantinya benar-benar bisa mengakses data pengguna WhatsApp, kira-kira apa konsekuensi yang akan terjadi?

Munculkan Pemerintahan Otoriter?

Terlepas dari apa sebenarnya tujuan di balik pembaruan kebijakan pengguna, namun pemberian akses data WhatsApp kepada Facebook, jika benar-benar akan dilakukan, berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Kebijakan ini bisa saja jadi celah bagi pemerintah untuk merenggut ruang private masyarakat. 

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul 21 Challenges in 21st Century pernah memprediksi fenomena munculnya diktator-diktator digital. 

Mengutip pernyataannya yang dimuat di Indian Express, Ia menyebutkan bahwa perkembangan teknologi telah menggoda berbagai pemerintah di seluruh dunia untuk membangun rezim totaliter yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rezim ini akan memantau dan mengendalikan semua orang sepanjang waktu lewat teknologi baru seperti internet. 

Dalam konteks politik Indonesia, kecenderungan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi rezim totaliter jenis baru itu terlihat dari pendekatannya yang selama ini terlihat begitu getol mengontrol aktivitas daring masyarakatnya. Kecenderungan tersebut semakin diperparah jika kita mengingat saat ini, regulasi hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum jelas. 

Tendensi pemerintah tersebut nyatanya kerap mendapat dukungan dari pihak Facebook. Misalnya pada gelaran Pilpres 2019 lalu, di mana pihak WhatsApp dan Facebook memang terkesan begitu kooperatif dengan rezim dalam memberantas hoaks. Ini bisa jadi dipengaruhi oleh sifat pragmatis dari para pebisnis. 

Ian Bremmer dan Preston Keat dalam tulisan mereka yang berjudul The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing mengatakan sifat pragmatis itu dapat mendorong para pebisnis untuk melakukan adaptasi dalam lingkungan politik di suatu negara. Singkatnya, Ia menilai investor yang beroperasi di negara-negara dengan sistem politik yang tak pasti akan selalu beradaptasi dengan jalan mencari aman dengan kecenderungan berdamai dengan rezim.

Kendati demikian, dalam dimensi yang berbeda, pemerintah bisa saja berdalih bahwa tindakan mengendalikan arus informasi di internet diambil demi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Meski itu harus dilakukan dengan menerobos hak-hak privat masyarakat. 

Pada akhirnya, apakah nantinya kebijakan terbaru WhatsApp itu benar-benar akan memberikan akses kepada Facebook  terhadap data pribadi penggunanya hanya lah waktu yang sanggup menjawabnya. Mari berharap saja sekali pun nantinya itu benar-benar akan dilakukan, pemerintah tak akan memanfaatkannya celah ini untuk melangkahi privasi warganya sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati”.

:: George Orwell (1903-1950), novelis ::

Kondisi politik yang terjadi akhir-akhir ini memang mau tidak mau membuat masyarakat membanding-bandingkannya dengan cerita fiksi. Adalah novel karya George Orwell berjudul Nineteen Eighty-Four (1984) yang jadi salah satu rujukannya.

Novel tersebut membahas bagaimana sebuah negara distopia yang dikuasai oleh pemerintah yang diktator benar-benar dikontrol sepenuhnya oleh sang penguasa. Kondisi masyarakat saat itu jauh dari kebebasan beraktivitas, berkarya, berekspresi dan bahkan kebebasan berpikir.

Hampir segala aktivitas masyarakatnya diawasi oleh alat yang disebut teleskrin (telescreen) yang ada di mana-mana. Di berbagai sudut kota pun terdapat poster bergambar sosok yang disebut sebagai Big Brother – sebutan untuk pimpinan partai penguasa – yang bunyinya “Big Brother mengawasi anda”.

Dianggap sebagai salah satu karya terbesar Orwell, novel ini menjadi menjadi contoh gambaran terkait sebuah pemerintahan yang totalitarian. Tidak hanya gerak-gerik masyarakatnya yang diawasi, tetapi setiap kata yang terucap juga disadap dan setiap pemikiran dikendalikan. Bahkan dalam urusan pernikahan seseorang pun diatur penguasa, termasuk urusan seks sekalipun.

Novel yang terbit pada 1949 ini menjadi kisah yang lengkap tentang model pemerintahan yang mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyat. Bahkan pemimpin-pemimpin yang otoriter atau totaliter kini sering mendapat julukan sebagai “Orwellian”.

Dalam konteks Indonesia, perbincangan terkait apa yang ditulis Orwell ini seolah muncul ke permukaan dalam politik, setelah pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan wacana untuk melakukan “patroli” di grup-grup aplikasi pesan WhatsApp. Wacana ini dikeluarkan untuk menangkal penyebaran hoaks dan berita bohong yang beberapa waktu terakhir marak terjadi lewat aplikasi tersebut.

Wacana ini kemudian didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) yang beberapa waktu memang cukup konsen terkait sebaran berita bohong. Menkominfo Rudiantara menyebut pihaknya mendukung rencana tersebut selama memang ada tindakan kriminal yang terjadi.

Rudiantara juga menyebutkan bahwa konteks patroli tersebut bukan berarti polisi akan ada dan memantau setiap aktivitas yang terjadi di grup WhatsApp, tetapi hanya yang spesifik pada grup yang dicurigai menyebabkan keresahan lewat informasi-informasi yang dianggap bohong.

Kebijakan ini mendatangkan kritik dari beberapa pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menilai kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama yang berhubungan dengan hak-hak yang menjadi privasi masyarakat.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang  menjamin hak-hak privasi yang menurut Fahri seharusnya dihormati oleh negara.

Protes yang dilontarkan oleh Fahri ini tentu saja menjadi gambaran masih bersilang-silangnya konteks ruang publik dan ruang privasi di dunia maya. Pada ujung yang terburuk, memang ada gambaran jelas bahwa apa yang sedang diupayakan ini bisa berujung pada hal seperti yang ditulis oleh George Orwell: sebuah pemerintahan totaliter yang mengontrol sepenuhnya segala aktivitas masyarakat.

Apalagi, dunia digital kini telah menjadi salah satu sumber power atau kekuasaan politik yang utama. Lalu, mungkinkah Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Jokowi menuju titik itu?

Paradoks Privasi di Abad 21

Perdebatan yang mengemuka dalam 5 tahun terakhir dalam dunia komunikasi digital adalah apakah ruang-ruang komunikasi di dunia maya – terutama di aplikasi pesan privat – bisa diatur oleh otoritas, terutama yang membatasi kebebasan privat sebagai instisari dari fungsi media sosial itu sendiri, katakanlah karena alasan kejahatan atau yang sejenisnya.

Lahirnya istilah cyber police atau polisi siber memang berawal dari konsen kriminalitas yang terjadi di dunia digital ini. Media sosial yang menjadi tempat interaksi luas para penggunanya kemudian dengan sendirinya menjadi semacam area abu-abu dengan otoritas yang mengawasi tindakan berbau kriminal yang terjadi di dalamnya. Konteksnya kemudian bersinggungan dengan status media sosial sebagai ruang publik atau public sphere.

Filsuf dan sosiolog asal Jerman, Jurgen Habermas menyebut public sphere atau ruang publik sebagai tempat ketika orang-orang pribadi berkumpul bersama sebagai “publik” untuk tujuan tertentu. Ruang publik mensyaratkan adanya akses informasi yang tak terbatas, partisipasi yang sama dan dilindungi, serta absennya pengaruh institusional.

Karena kriteria-kriteria tersebut, Lisa M. Kruse, Dawn R. Norris dan Jonathan R. Flinchum dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa internet secara keseluruhan dan media sosial secara khusus memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai ruang publik.

Dalam konteks ini, wajar jika negara masuk dan menerapkan banyak kebijakan, terutama jika ada hal yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara, layanan pesan instan seperti WhatsApp, memang awalnya dianggap sebagai ruang privat karena menjadi sarana interaksi yang bersifat jauh lebih personal. Namun, beberapa waktu terakhir, hampir semua pesan instan menyediakan fitur yang membuatnya tidak bisa lagi dikategorikan sebagai ruang privat murni.

Hal ini tidak lepas dari perubahan arah dan status bisnis perusahaan-perusahaan yang menaungi aplikasi tersebut. Katie Holliday dalam tulisannya untuk CNBC misalnya, mengomentari akuisisi WhatsApp oleh Facebook sebagai salah satu perubahan “status” dan bahkan juga fungsi dari layanan pesan tersebut. Ia bahkan menyebutkan bahwa aplikasi chatting adalah “the new breed” atau ras baru dari jaringan media sosial.

Akibatnya, perlakuan terhadap WhatsApp sebagai entitas layanan privat pun menjadi abu-abu. Konteksnya kemudian kembali pada alasan utama mengapa kontrol dan aturan-aturan kerap dibuat untuk mengatur aktivitas yang terjadi di media sosial.

Dalam kaitannya dengan kebijakan patroli di WhatsApp, memang bisa dipahami dengan kondisi Indonesia yang belakangan ini penuh dengan hoaks dan berita bohong.

Jika ditarik hubungannya dengan politik, memang konteksnya menjadi rawan karena di beberapa negara, WhatsApp terbukti menjadi alat yang efektif mendorong kemenangan tokoh tertentu. Donald Trump di Amerika Serikat dan Jair Bolsonaro di Brasil adalah contohnya.

Menuju Totalitarian?

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada bahaya ketika kebijakan-kebijakan dan kontrol yang demikian ini pada akhirnya mengancam kebebasan sipil. Kontrol yang berlebihan membuat lahirnya surveillance atau aksi negara memata-matai masyarakatnya.

Konteks ini bisa berbahaya apabila dikaitkan dengan ambisi politik atau tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh orang yang ada di pucuk kekuasaan. Di satu sisi ada ancaman yang membuat masyarakat jadi takut melanggar hukum di media sosial. Sementara di sisi lain, kebijakan ini bisa melahirkan apa yang disebut sebagai digital dictatorship.

Istilah tersebut umumnya dipakai untuk menyebutkan kondisi ketika pemimpin yang ambisius menguasai ekosistem digital dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kepentingan politiknya, menyingkirkan lawan-lawannya, dan mengatur pembentukan opini di masyarakat.

Tiongkok adalah salah satu negara di mana paham ini terjadi. Sistem kredit sosial dan kontrol yang ketat di ruang-ruang privat memang membuat model pemerintahan di negara ini cenderung ada di lingkaran totalitarianisme.

Lalu, apakah mungkin pemerintahan Jokowi mengarah ke titik tersebut?

Memang masih cukup jauh untuk bisa menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang otoriter, apalagi totaliter. Namun, banyak penulis dan scholar asing yang telah memberikan predikat ini kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi dianggap mulai mengarah kepada model pemerintahan tersebut.

Kini, jika kebijakan patroli WhatsApp juga dilakukan, bukan tidak mungkin arah kekuasaan tersebut menjadi semakin jelas. Ketika suara anti pemerintah pada akhirnya dianggap sama dengan hoaks dan harus ditertibkan, maka mekanisme yang ada dalam demokrasi terkait check and balances dengan sendirinya menjadi cacat.

Pada akhirnya, publik tentu tidak ingin Indonesia menjadi seperti distopia yang digambarkan oleh Orwell. Sebab, ketika kebebasan individu tidak lagi dihormati, apa bedanya dengan hidup di era sebelum demokrasi? (S13)

PinterPolitik.com

Bagaimana perasaan sobat jika pesan di WhatsApp pending? Pasti kesal kan. Tidak hanya kesal, pesan yang pending juga dapat menimbulkan masalah yang krusial jika menyangkut pekerjaan, keluarga, dan asmara. Etdah asmara.

Nah, itu yang terjadi pada tanggal 22 Mei-25 Mei 2019 lalu. Hal ini disebabkan oleh kerusuhan pada aksi 22 Mei yang membuat pemerintah melakukan pembatasan pengunggahan gambar, video, bahkan pesan di platform Instagram, Facebook dan WhatsApp.

Tujuannya adalah agar berita hoaks terkait aksi 22 Mei tidak memancing keributan. Soalnya keadaan saat itu genting bro, sehingga segala pesan bohong dapat memicu amarah massa yang lebih besar dan bisa mengakibatkan semakin luasnya eskalasi konflik.

Singkat cerita, pemerintah telah berhasil meredam aksi 22 Mei. Mereka mengklaim salah satu cara untuk meredam kerusuhan tidak terjadi lebih besar adalah karena pembatasan media sosial ini.

Adapun jika media sosial dibiarkan bebas begitu saja, massa mungkin lebih emosi dan tambah beringas karena tersulut berbagai berita hoaks yang beredar. Tapi yang seharusnya lebih emosi itu ya yang non pendukung aksi 22 Mei sih. Enggak ikut-ikut, eh malah ikut terdampak.

Pemerintah loh yang kenalkan VPN ke masyarakat akibat pembatatan akses media sosial pada aksi 22 Mei lalu
Share on X

Namun, ya namanya juga orang Indonesia mah sudah pinter-pinter untuk mengakali pembatasan unggahan ini. Mereka dengan segera berpindah ke platform misalnya ke Telegram untuk berkirim pesan.

Selain itu, YouTube juga masih bisa lancar diakses, sehingga banyak video soal aksi massa 22 Mei yang tersebar di sana. Ah enggak niat nih, pemerintah kok setengah-setengah blokirnya. Apa mungkin pemerintah hanya ingin batasi emak-emak untuk selfie di Instagram nih hehe.

Dampak negatif dari pembatasan tersebut, masyarakat kini menjadi kenal dengan Virtual Private Network (VPN). Melalui VPN, masyarakat tetap bisa mengakses Instagram, Facebook, dan WhatsApp tanpa kendala. Jadi, jika suatu waktu pemerintah membatasi penggunaan lagi, masyarakat sudah tahu kegunaan VPN.

Selain itu, secara tidak langsung pemerintah juga seperti mengedukasi warganya untuk bisa mengakses konten negatif dengan menggunakan VPN. Kan selama ini ada program pemblokiran konten negatif yang berhubungan dengan perjudian hingga pornografi. Nah lho, percuma dong blokir-blokir situs digalakkan. Hadeh. (R47)

PinterPolitik.com

“They’ll learn why, mere privacy, so essential,” – André 3000, penyanyi rap AS

[dropcap]A[/dropcap]kun Ferdinand yang dibajak tersebut menuliskan beberapa cuitan yang menyerang rekan-rekan Partai Gerindra, seperti Wakil Ketua Umum Arief Poyuono. Salah satu cuitan tersebut pun terlihat menuduh Arief sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki agenda untuk mengacaukan Indonesia.

Selain itu, akun tersebut juga mengaitkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono dengan dugaan skandal tertentu melalui foto-foto syur. Salah satu unggahan juga menunjukkan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sugiono bersama seorang perempuan.

Dengan hilangnya akses terhadap akunnya, Ferdinand pun mengkonfirmasi bahwa akunnya telah dibajak melalui video yang diunggah rekannya, Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ferdinand pun menyebutkan bahwa hal serupa pernah terjadi pada akun penasehat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Haikal Hassan Baras.

Akun Haikal memang pernah dibajak pada bulan lalu. Dalam akun yang dibajak tersebut, terdapat cuitan yang mengatakan bahwa Prabowo tidak melakukan ibadah salat Jumat dan meminum bir di Yogyakarta. Haikal juga mengkonfirmasi bahwa akunnya dibajak melalui video yang diunggah oleh Dahnil melalui akun Twitternya.

Tidak hanya Haikal dan Ferdinand, akun WhatsApp (WA) milik Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari juga diduga telah diretas. Akun WA tersebut dikabarkan telah menyebarkan pesan dan gambar tidak senonoh ke grup percakapan tim BPN Prabowo-Sandiaga.

Imelda melalui cuitannya pun menjelaskan bahwa akun WA-nya telah dibajak dan akan melaporkan hal ini pada pihak berwajib. Selain itu, akun Twitternya juga tampak mencuit ulang informasi akan adanya akun-akun WA kader Partai Demokrat lainnya yang turut dibajak.

Maraknya peretasan ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang melakukan hal-hal tersebut.

Terkait persoalan pembajakan akun yang terjadi pada Ferdinand, para pendukung Joko Widodo (Jokowi) pun disebut-sebut oleh politisi Partai Demokrat tersebut sebagai dalang di balik peretasan akunnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, pun menampik tuduhan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf terlibat dalam peretasan tersebut.

Terkait tuduhan Ferdinand, apakah benar kubu Jokowi-Ma’ruf mungkin mendorong tindakan peretasan tersebut? Mengapa peretasan dan pembajakan akun tersebut dapat terjadi dan apa dampaknya terhadap Pilpres 2019?

Semalam akun Twitter saya dihack. Sekarang Instagram dan Facebook saya yang dihack..!!
Cebong udah mau kalah kayak gini amat..!!

JANGAN sampai saya bawa ke POLISI..!!
SEGERA BALIKIN Instagram dan Facebook saya atau kalian RASAKAN..!!

— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) March 28, 2019

Peretasan Politis?

Peretasan akun-akun media sosial milik politisi juga pernah terjadi di Australia. Joe Hockey yang saat itu menjabat sebagai duta besar Australia untuk Amerika Serikat (AS) pernah mengatakan bahwa akun Twitternya telah dibajak pada tahun 2017. Akun tersebut sempat mengkritik mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull dan Presiden AS, Donald Trump.

Selain Hockey, Greg Hunt yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Australia juga mengatakan akun Twitternya telah dibajak setelah akun tersebut menyukai cuitan yang berbau pornografis. Hal serupa pun juga terjadi pada akun Twitter milik Christopher Pyne yang saat itu menjabat sebagai Menteri Industri Pertahanan Australia.

Peretasan-peretasan yang menyerang aktor-aktor politik semacam ini pun bisa jadi memiliki motivasi politis. Peretasan bermotif politis ini dikenal dengan istilah “hacktivisme”.

Tim Jordan dan Paul Taylor dalam bukunya yang berjudul Hacktivism and Cyberwars menjelaskan bahwa hacktivisme merupakan tindakan politik dalam dunia siber untuk memengaruhi keadaan di masyarakat dengan menggunakan kemampuan virtual.

Jordan dan Taylor pun melanjutkan bahwa hacktivisme merupakan aktivisme yang dilakukan secara elektronik karena tindakan ini sebenarnya merupakan aktivitas gerakan akar rumput yang dikombinasikan dengan peretasan komputer.

Dalam sejarahnya, hacktivisme memang erat dengan gerakan-gerakan anti-globalis – mendorong demokrasi langsung di dunia maya, keterbukaan informasi, dan tidak percaya pada aturan hak kekayaan intelektual. Pemerintah di berbagai negara pun sering kali menjadi sasaran perlawanan dari hacktivisme ini.

John Perry Barlow, pendiri salah satu kelompok hacktivis Electronic Frontiers Foundation (EFF), menjelaskan bahwa motivasi peretasan – apapun taktik peretasannya – sebenarnya adalah untuk memengaruhi masyarakat meskipun gerakan-gerakan ini secara individu dan kelompok tidak saling terkoneksi.

Salah satu contoh kelompok hacktivis yang sempat menggemparkan masyarakat di banyak negara adalah Wikileaks. Lembaga non-profit yang didirikan oleh Julian Assange tersebut meretas pemerintah AS dan membocorkan data-data rahasia ke publik. Hingga saat ini, Wikileaks mengklaim telah merilis 10 juta dokumen rahasia.

Selain Wikileaks, terdapat juga kelompok hacktivis lain yang melakukan ekspresi politiknya dengan meretas, yaitu Anonymous. Kelompok ini pernah meretas sistem pembayaran Visa, Mastercard, dan Paypal yang sempat menutup akses pembayaran rekan hacktivisnya, Wikileaks.

Berkaca pada konsep dan contoh-contoh tindakan hacktivisme di atas, tentunya suatu tindakan peretasan dapat bermuatan politis. Lantas, apakah peretasan-peretasan media sosial yang semakin marak menjelang Pilpres 2019 juga politis?

Tentu, peretasan yang terjadi di Indonesia dapat saja bermotif politis – mengingat berbagai pihak yang diserang merupakan aktor politik. Penyerangan siber yang dilakukan terhadap akun-akun media sosial politisi ini pun bisa jadi bertujuan untuk memengaruhi masyarakat dalam Pilpres 2019.

Peretasan memengaruhi Pemilu dengan cara mengecoh pemilih melalui disinformasi, pembocoran informasi, dan peretasan bersasaran.
Share on X

Meretas Pemilu 2019?

Peneliti dari Communication and Information System Security Research Center (Cissrec) Ibnu Dwi Cahyo menjelaskan bahwa peretasan yang terjadi pada Ferdinand memang bukanlah hanya didasari oleh motif unjuk kemampuan meretas, tetapi juga bermuatan politis. Ibnu pun juga membandingkan peretasan-peretasan tersebut dengan fenomena yang terjadi di berbagai negara di kawasan Amerika Latin.

Seorang peretas Andrés Sepúlveda merupakan sosok di balik upaya pemenangan Pilpres di berbagai negara Amerika Latin, seperti Nikaragua, Panama, Honduras, El Salvador, Kolombia, Meksiko, Kosta Rika, Guatemala, dan Venezuela. Jasanya pun banyak disewa untuk melakukan peretasan terhadap situs-situs kampanye, database lawan, ponsel pintar, dan surel guna memengaruhi diskursus publik.

Dalam artikel Bloomberg yang ditulis oleh Jordan Robertson, Michael Riley, dan Andrew Willis, Sepúlveda pun menjelaskan bahwa tugasnya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor dan operasi-operasi psikologis seperti propaganda hitam dan rumor. Peretas yang kini dipenjara tersebut juga menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengungkap sisi gelap politik yang banyak orang tidak ketahui.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah terkait dampak dari peretasan itu sendiri. Apakah peretasan memiliki pengaruh tertentu terhadap hasil dari suatu Pemilihan Umum?

Alyza Sebenius dari Bloomberg menjelaskan dugaan peretasan yang terjadi di Pemilu Sela AS 2018 dalam artikelnya di Houston Chronicle. Sebenius menyebutkan bahwa salah satu cara peretasan memengaruhi Pemilu adalah dengan mengecoh pemilih melalui disinformasi, pembocoran informasi, dan peretasan bersasaran.

Peretasan yang berbiaya murah ini pun memanfaatkan diskursus informasi publik di media sosial. Michael Sulmeyer dari Harvard’s Belfer Center pun menjelaskan bahwa penggunaan media sosial oleh peretas dapat dianalogikan seperti menuangkan bahan bakar minyak pada api yang besar.

View this post on Instagram

Siapa ya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #bajak #twitterdibajak #ferdinanhutahaean #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 5, 2019 at 1:23am PDT

Berkaca dari penjelasan tersebut, peretas bisa jadi menggunakan akun-akun politisi di Indonesia untuk melakukan penyebaran disinformasi dan pembocoran informasi. Hal ini tentu menambahkan narasi lain bagi diskursus publik di dunia maya terkait Pemilu 2019.

Salah Cebong?

Hal yang patut dipertanyakan kemudian terkait peretasan terhadap akun Ferdinand dan kawan-kawan adalah bagaimana peretas dapat menembus perlindungan akun-akun media sosial politisi. Apakah terdapat pihak tertentu yang membantu melancarkan peretasan?

Metode peretasan akun di media sosial yang mungkin dilakukan oleh peretas terkait akun-akun ini adalah metode kloning melalui perangkat atau aplikasi tertentu. Hasil dari metode ini adalah duplikasi nomor ponsel, sehingga dapat digunakan dalam satu perangkat atau dua perangkat yang berbeda.

Berbagai aplikasi media sosial pun juga menggunakan nomor ponsel sebagai cara untuk verifikasi akun. Bisa jadi, peretas-peretas tersebut menggunakan kelengahan kontrol pemilik akun melalui duplikasi nomor ponsel.

Pemerintah bisa jadi meluaskan kemungkinan untuk terjadinya peretasan terhadap akun-akun media sosial ini. Jika kita menilik kembali pada kebijakan pemerintah terkait registrasi nomor ponsel pada 2018 lalu, akses pemerintah atas data pribadi setiap pengguna seluler di Indonesia menjadi sangat luas.

Dengan konteks akun-akun yang diretas umumnya milik politisi oposisi, hal ini tentu dengan sendirinya melahirkan banyak spekulasi liar. Jika memang pengelolaan data pribadi pengguna seluler berada di tangan pemerintah, apakah mungkin pemerintah bisa bertanggungjawab atas peretasan-peretasan tersebut – mengingat hal tersebut cukup ramai diperbincangkan di media sosial?

Untuk saat ini, dugaan tersebut pun belum dapat dipastikan. Hal yang jelas perlu diketahui adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga data tersebut perlu dilaksanakan dengan baik. Dengan konteks politik yang makin dekat hari pemungutan suara, tentu hal ini bisa berdampak besar terhadap perubahan pilihan politik masyarakat.

Pada akhirnya, seperti apa yang dikatakan André 3000 pada awal tulisan, kita semua akan belajar bagaimana informasi pribadi kita merupakan hal yang sangat penting. Dan negara sudah seharusnya punya tanggung jawab besar untuk menjamin keamanan dan privasi warga negaranya. (A43)