Gimana WFH minggu pertamanya para abdi negara? 

#wfh #asn #pns #kemendagri #jaganegeri

Kalian tim WFH Jumat atau Rabu? Yuk vote:

–        WFH Jumat

–        WFH Rabu

#wfh #pinterpolitik #jaganegeri #iran #bbm

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #13
PinterPolitik.com

Selasa malam, 31 Maret 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan satu kalimat yang — di tengah semua angka dan aturan teknis yang akan menyusul sesudahnya — adalah kalimat paling penting dari seluruh malam itu.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.”

Satu kalimat. Namun di dalamnya tersimpan sebuah pilihan yang menentukan.

Negara tidak selalu mengumumkan perubahan besar dengan suara keras. Kadang-kadang ia hanya mengubah ritme keseharian — dan dari sanalah arah sejarah pelan-pelan bergeser.

Harga minyak dunia sedang bergerak naik. Rantai pasok global sedang diuji oleh dinamika geopolitik yang tidak seorang pun bisa prediksi dengan pasti. Pemerintah bisa saja hadir malam itu dengan nada duka — menempatkan negara sekadar sebagai korban dari kekuatan luar yang tak berwajah. Namun Jakarta memilih cara bertutur yang lain. Karena dalam kepemimpinan publik, cara sebuah kebijakan dibingkai menentukan bagaimana ia akan dihidupi oleh jutaan orang yang menjadi sasarannya.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (@bakom.ri) merilis kebijakan ini dengan judul resmi “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi” — sebagai bentuk perubahan perilaku secara adaptif dan transformasi budaya kerja yang lebih efisien. Pemerintah secara eksplisit menegaskan: stok BBM nasional aman, stabilitas fiskal tetap terjaga. Bukan kebijakan panik. Melainkan kebijakan preventif — langkah yang diambil justru ketika masih ada ruang untuk memilih, sebelum tembok benar-benar di depan mata.

Ada ironi yang tidak kecil dalam penanggalan ini: kebijakan transformasi paling serius dalam sejarah birokrasi Indonesia resmi berlaku pada 1 April — hari yang di seluruh dunia diasosiasikan dengan kepura-puraan. Barangkali itulah pesannya yang paling dalam: bahwa perubahan yang sungguh-sungguh selalu harus membuktikan dirinya justru di hadapan mereka yang paling skeptis.

Sektor pemerintah bergerak pertama dan paling konkret. Aparatur Sipil Negara di pusat maupun daerah bekerja dari rumah setiap Jumat, diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen, dengan dorongan beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50 persen, luar negeri 70 persen. Car-free day diperluas — hari, durasi, dan cakupan ruasnya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

Sektor swasta diperlakukan dengan hormat: WFH bersifat imbauan melalui edaran Menaker, disertai gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja — tidak diwajibkan, melainkan diajak.

Sektor yang dikecualikan dipilih dengan presisi: layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit berkarakter kedaruratan tetap berjalan penuh. Sektor swasta strategis — energi, industri dan produksi, pangan, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan — tidak terganggu. Pendidikan tetap tatap muka lima hari penuh di seluruh jenjang dasar hingga menengah; kompetisi dan ekstrakurikuler tanpa pembatasan. Mahasiswa semester empat ke atas menyesuaikan dengan edaran Mendiktisaintek.

Dan kepada seluruh masyarakat, ada imbauan yang melampaui birokrasi: hemat energi sehari-hari, di rumah maupun tempat kerja. Prioritaskan transportasi publik. Tetap produktif sebagaimana biasa. Kebijakan ini bukan hanya tentang ASN — ia adalah undangan nasional, dari negara kepada setiap warganya.

Di sisi energi, B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi mengurangi empat juta kiloliter BBM fosil. Pengisian BBM subsidi diatur melalui barcode MyPertamina, satu tangki penuh per kendaraan per hari — adil, tidak memberatkan kendaraan umum. MBG dioptimalkan menjadi penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian tepat untuk daerah 3T, stunting tinggi, dan sekolah asrama.

Negara tidak melarang, tetapi mengarahkan. Ia tidak memaksa, tetapi membentuk perilaku.

Gambaran penghematannya jauh melampaui yang dilaporkan kebanyakan media: Rp6,2 triliun dari WFH ASN langsung ke APBN. Rp9 triliun dari berkurangnya konsumsi BBM masyarakat. Rp121,2 hingga Rp130,2 triliun dari prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Rp8 triliun dari subsidi biodiesel B50. Rp20 triliun dari optimalisasi MBG. Total potensi melampaui Rp164 triliun — menuju belanja yang lebih produktif, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang selama ini selalu kekurangan dana di saat paling dibutuhkan.

Di sanalah angka-angka itu menemukan wajah manusiawinya.

Daron Acemoglu, pemenang Nobel Ekonomi 2024 dari MIT, akan membaca ini bukan sebagai respons terhadap harga minyak, melainkan sebagai realokasi institusional yang tepat waktunya. Ia membuktikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan lahir dari institusi yang mendisiplinkan ke mana sumber daya negara benar-benar pergi — bukan menambah anggaran, melainkan menertibkan alirannya. Yang membedakan reformasi yang bertahan dari yang menguap adalah apakah ia berhasil mengubah perilaku menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi budaya. Evaluasi setelah dua bulan adalah tanda kejujuran kelembagaan yang sehat.

Max Weber membedakan dua otoritas yang selalu hidup berdampingan dalam setiap negara: tradisional, yang bersandar pada kebiasaan yang diwarisi tanpa dipertanyakan; dan rasional-legal, yang bersandar pada efisiensi yang terukur. Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia beroperasi di ranah pertama — hadir di kantor adalah bukti loyalitas, perjalanan dinas adalah simbol status. Kini logika itu dibalik dengan senyap: parkir yang paling kosong akan menjadi tanda kantor yang paling produktif. Perjalanan dinas yang paling sedikit akan menjadi bukti pejabat yang paling efisien. Apa yang dimulai 31 Maret adalah pergeseran Weberian yang sungguh-sungguh: negara merasionalisasi dirinya sebelum krisis memaksanya, ketika stok masih aman dan fiskal masih stabil.

Namun ada paradoks temporal yang luput dari hampir semua liputan.

Jumat pertama kebijakan ini — 3 April — adalah Jumat Agung. Hari paling sakral dalam tradisi Kristen yang dipeluk jutaan warga Indonesia dari Flores hingga Papua. Parkir kantor akan kosong bukan karena transformasi budaya kerja, melainkan karena bangsa sedang diam dalam keheningan yang jauh lebih tua dari kebijakan apapun.

Kalender, tanpa sengaja, telah meminjamkan satu minggu jeda kepada bangsa ini. Satu minggu terakhir di mana kekosongan parkir masih bisa dijelaskan oleh sesuatu selain pilihan sadar.

Ujian yang sesungguhnya baru tiba pada Jumat, 10 April 2026 — Jumat tanpa alibi, Jumat tanpa kalender yang membantu, Jumat pertama di mana seorang ASN memilih tidak ke kantor bukan karena hari raya memerintahkannya, melainkan karena ia sungguh-sungguh memahami mengapa.

Confucius mengajarkan jian — kesederhanaan, menahan dari yang berlebihan, melepaskan kenyamanan yang tidak lagi produktif. Pemborosan sering datang berpakaian kelaziman, dan melawannya berarti berani tampil berbeda dari apa yang sudah lama dianggap wajar.

Airlangga menyebutnya momentum. Acemoglu menyebutnya realokasi institusional. Weber menyebutnya rasionalisasi yang tepat waktu. Confucius menyebutnya jian. Pada akhirnya keempat suara itu berbicara tentang kebenaran yang sama: bahwa kemajuan yang sungguh-sungguh tidak selalu datang dari penambahan. Ia sering datang dari keberanian untuk mengurangi — dengan sadar, dengan bermartabat, dan dengan cukup jauh melihat ke depan untuk memilih berubah sebelum terpaksa berubah.

Pada 10 April, kita akan mulai tahu apakah yang diucapkan malam Selasa itu adalah budaya baru yang sungguh-sungguh, atau sekadar aturan yang menunggu dilupakan.

Sejarah, seperti selalu, sabar menunggu jawabannya.

**********************

Sumber dan Referensi: Badan Komunikasi Pemerintah RI (@bakom.ri), “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi”, Instagram resmi, 1 April 2026; Konferensi Pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 31 Maret 2026 (transkrip resmi YouTube Kemenko Perekonomian).

Tentang Penulis

Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Kantor/tempat kerja kalian pada WFH nggak? Share di kolom komentar ya!

#wfh #prabowo #iran #pinterpolitik #jaganegeri

PinterPolitik.com

Di tengah pandemi Covid-19 ini, lonjakan kasus positif semakin ke sini malah semakin bertambah. Padahal, para ahli menyebutkan bahwa Indonesia sempat mulai pulih ekonominya di tahun 2021 ini.

Namun, demi keselamatan bersama, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerapkan sejumlah pembatasan untuk mencegah penularan yang tidak terkontrol. Kebijakan yang mulai berlaku awal Juli 2021 ini disebut sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Sementara, di luar dua pulau tersebut, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Mikro. Itu pun masih bisa berubah. Dengar-dengar, pemerintahan Jokowi memunculkan wacana untuk menerapkan PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali. Kebijakan apa pun yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, yang penting kebijakan itu harus jadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat – baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Nah, meski kebijakan PPKM Darurat ini udah berlaku, ternyata, jalanan DKI Jakarta disebut masih dipadati banyak kendaraan pada Senin (05/07) lalu. Padahal, kan, pemerintah sudah meminta perusahaan-perusahaan untuk memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Alhasil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung beraksi untuk mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor di wilayah ibu kota. Ketika menemukan kantor-kantor yang masih memberlakukan kebijakan kerja di kantor atau work from office (WFO), Pak Anies langsung marah-marah tuh kepada divisi sumber daya manusia (SDM) di kantor tersebut.

Baca Juga: Anies, Sepeda dan Politik

Ngelihat video Pak Anies marah-marah yang diunggah di akun Instagram-nya tersebut, langsung tuh para netizen ramai membicarakannya. Sejumlah warganet bahkan memberikan dukungan atas sikap Gubernur DKI Jakarta tersebut yang berusaha menindak kantor-kantor yang bandel.

Uniknya lagi, Pak Anies ini sepertinya paham deh dengan istilah “cancel culture”. Gimana nggak? Gubernur DKI Jakarta itu sampai memajang foto dari bos di salah satu kantor tersebut. Wah wah, you’re canceled tuh, Pak. Hehe.

Eits, tapi, bentar dulu. Selisih sehari dari kegiatan sidak tersebut, Pak Anies langsung bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lho. Waduh, kenapa ya kok tiba-tiba menghadap ke Lord Luhut yang mengomandani PPKM Darurat Jawa-Bali ini?

Ternyata, oh, ternyata, Pak Luhut dan Pak Anies disebut membahas soal klasifikasi yang lebih spesifik antara sektor kritikal, sektor esensial, dan sektor non-esensial. Perubahan ketentuan ini ternyata membuat salah satu kantor yang disidak oleh Pak Anies kemarin menjadi salah satu kantor yang masuk di sektor esensial – di mana perusahaan itu bergerak di bidang asuransi yang diklasifikasikan ke dalam bidang keuangan dan perbankan.

Ya, mimin nggak mau menyalahkan siapa-siapa sih. Soalnya, mimin kemarin juga bingung kantor mimin masuk ke sektor yang mana kalau didasarkan pada pengumuman PPKM Darurat yang pertama. Intinya sih, semua pihak pasti ingin agar pandemi ini segera berakhir.

Semangat untuk kalian-kalian yang masih berjuang melawan pandemi ini – khususnya para tenaga kesehatan (nakes) yang ada di garda terdepan. (A43)

Baca Juga: Mengapa Pak Anies Makin Keras?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, sistem work from home (WFH) diterapkan sebagaimana imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencegahan penularan virus Corona (Covid -19). Akan tetapi, hal tersebut berlaku dengan catatan hanya untuk karyawan yang sakit, karyawan yang berusia 50 tahun ke atas, dan karyawan yang menggunakan transportasi publik.

“Ada bagi karyawan yg naik transportasi publik, karyawan berusia 50 tahun ke atas dan (karyawan) yang sakit,” ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/3).

Menurutnya,  pegawai yang tidak termasuk ke dalam tiga golongan tersebut tetap masuk ke kantor seperti biasa. “Jadi tidak semuanya bekerja dari rumah,” imbuh Arya.

Arya menjelaskan, aturan kerja dari rumah tersebut mulai diterapkan hari ini, Senin (16/3), hingga pandemi Covid-19 dinyatakan mereda.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah mengambil langkah preventif untuk mencegah penularan Covid-19 dengan menggelar konferensi pers secara virtual melalui live akun media sosial Kementerian BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir sendiri sudah melakukan pemeriksaan terkait infeksi virus ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta bersama para menteri  lainnya. Erick pun dinyatakan negatif dan dinyatakan sehat.

Terkait hal itu, Erick beserta seluruh jajaran BUMN menyatakn komitmennya untuk  tetap bekerja sesuai dengan prosedur, namun tetap waspada dan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

“Beliau akan tetap bekerja setiap hari dan akan terus memastikan bahwa Kementerian BUMN berjalan dengan baik dan seluruh BUMN akan bekerja untuk memenuhi seluruh operasional dan selalu support untuk melawan Corona,” papar  Arya, Minggu (15/3).

Kepada para jajaran BUMN yang bertugas pada pelayanan publik, Erick meminta mereka untuk  tetap bersiaga 24 jam, guna memberikan pelayana terbaik bagi masyarakat luas.

Erick meminta perusahaan-perusahaan BUMN yang membidangi pelayanan kesehatan (RS BUMN, dan BUMN Farmasi), transportasi (Garuda, PT KAI, Damri), jasa pelabuhan (Pelindo,ASDP),  jasa bandara (Angkas Pura), layanan jalan tol (Jasa Marga), serta layanan kesediaan pangan (Bulog) untuk selalu bersiaga dalam rangka menghadapi pendemi Covid-19. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.