PinterPolitik.com

“Be unpredictable, be real, be interesting. Tell a good story.” – James Dashner, penulis Amerika Serikat

Siapa yang bisa menebak seorang Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden RI? Itu menjadi salah satu topik pembicaraan hangat ketika mantan Wali Kota Solo itu berhasil mengalahkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Bukan tanpa alasan kuat, Jokowi menampilkan gestur yang benar-benar berbeda dari elite politik kebanyakan.

Ia tidak terlihat garang, gagah, ataupun menggunakan bahasa-bahasa tegas seperti layaknya kebanyakan elite. Jokowi tampil sebagai pendobrak. Ia mendisrupsi gestur politik yang selama ini dibaca publik. “Dia (Jokowi) antitesa dari Presiden Yudhoyono,” ungkap Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda pada Juni 2013.

Tidak hanya masyarakat luas, berbagai akademisi politik juga memberi perhatian khusus kepada Jokowi. Salah satu Indonesianis paling terkenal saat ini, Jeffrey Winters, bahkan menyebut Jokowi sebagai Presiden terlemah secara politik sejak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini tentu masuk akal menimbang pada status Jokowi yang bukan elite partai, militer, maupun oligarki Orde Baru.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan berulang kali menyebut kata petugas partai. Suka atau tidak, ini jelas merupakan bahasa politik. Kendati Jokowi adalah Presiden, tengah dicoba untuk ditegaskan bahwa secara hierarkis politik ia berada di bawah partai.

Diksi petugas partai tersebut dapat ditarik pada proses terpilihnya Jokowi sebagai kandidat PDIP. Menurut Leo Suryadinata dalam tulisannya Golkar’s Leadership and the Indonesian President, berbagai petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Jokowi pada 2014. Namun Megawati tetap mengusungnya karena elektabilitasnya yang tinggi. 

Menurut Suryadinata, Jokowi sadar bahwa dirinya tidak disukai oleh PDIP. Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo ini mulai membangun relasi yang baik dengan partai besar lain, seperti Partai Golkar. 

Konteks yang disebutkan Suryadinata sangatlah menarik. Merujuk pada manuver Jokowi mendekati partai besar lainnya, hingga pernyataan berulang Megawati soal “petugas partai”, bukankah itu menunjukkan Jokowi tidak membiarkan dirinya menjadi “wayang politik”? 

Dalang atau Wayang?

Bagi yang mengikuti pemberitaan politik nasional, pasti tidak asing dengan pernyataan “Jokowi adalah boneka”. Berbagai pihak, khususnya oposisi menilai Jokowi hanyalah wayang yang dimainkan oleh elite-elite partai di belakangnya.  

Dalam literatur politik, itu disebut dengan puppet leader atau pemimpin boneka. Dennis R. Young dalam tulisannya Puppet Leadership: An Essay in honor of Gabor Hegyesi, menjelaskan puppet leader memiliki dua elemen fundamental. 

Pertama, terdapat penarik tali (string-pullers), yakni kelompok atau individu kuat yang mengontrol tindakan dan keputusan pemimpin tanpa dianggap melakukannya. Kita kerap menyebut mereka sebagai oligarki. Kedua, kandidat puppet leader bersedia untuk berkompromi di bawah kondisi tersebut jika nantinya terpilih. 

Menurut Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy and Democracy in Indonesia, kemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012 tidak mungkin terjadi tanpa oligarki Prabowo Subianto dan adiknya yang kaya raya, Hashim Djojohadikusumo. 

Ada peran besar Partai Gerindra di balik kemenangan tersebut. Mengutip Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution, Gerindra telah menghabiskan biaya besar untuk iklan dan kampanye politik Jokowi di televisi.

Menurut Winters, tanpa adanya oligarki, potensi Jokowi untuk menjadi kandidat tidak mungkin teraktualisasi. Indonesianis lainnya, seperti Vedi Hadiz dan Richard Robison, juga menyebutkan bahwa Jokowi “terpaksa” bersekutu dengan berbagai kelompok oligarki Orde Baru agar dapat menang menjadi Presiden. 

Atas anasir-anasir tersebut, tidak heran kemudian label boneka kerap disematkan ke Jokowi. Namun yang menjadi pertanyaan, Jokowi justru tidak menunjukkan dirinya dikontrol. Yang lebih mengagumkan lagi, di periode kedua ini, Jokowi bahkan terlihat menjadi magnet kekuatan politik.

Pada Pilkada 2020, misalnya, seolah mengabaikan persepsi publik atas politik dinasti, Jokowi mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwalkot Solo, dan menantunya Bobby Nasution di Pilwalkot Medan. Hebatnya lagi, hampir semua partai politik mendukung pencalonan keduanya. PDIP yang awalnya menolak sampai dibuat mengalah dan mendukung Gibran meneruskan jejak sang ayah sebagai Wali Kota Solo. 

Kemudian saat ini, berbagai petinggi partai mengeluarkan dukungan untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Setelah narasi dukungan tiga periode terlihat kandas, saat ini diserukan penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, tidak seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengalami kutukan periode kedua, mengapa Jokowi justru terlihat semakin kuat di periode keduanya menjadi Presiden?

Variabel-variabel ini kemudian membuat kita merenung, apakah Jokowi adalah wayang atau dalang politik? Jika ia adalah wayang atau petugas partai, mengapa justru PDIP dan partai besar lainnya terlihat mengikuti arus Jokowi, bukan sebaliknya?

Lantas, apakah Jokowi telah berubah? Apakah sekarang ia merupakan dalang politik, bukan lagi wayang politik?

The Unpredictable?

Jika benar Jokowi telah mengalami metamorfosis, dari wayang menjadi dalang politik, ini membuat kita teringat pada tulisan Kishore Mahbubani yang berjudul The Genius of Jokowi. Di dalamnya, Mahbubani memberikan sanjungan yang tinggi kepada Jokowi karena kehebatannya dalam memimpin.

Yang paling menarik, Mahbubani membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat (AS). Berbeda dengan pemerintahan Biden yang belum mendapat pengakuan dominan di Partai Republik, pemerintahan Jokowi justru berhasil menggandeng saingan beratnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk ke dalam pemerintahan.

Menurut Mahbubani, sebanyak 78 persen Republikan belum mengakui legitimasi kemenangan Biden. Sementara Jokowi, saat ini berhasil membangun koalisi terbesar sejak Reformasi. Singkatnya, mungkin tepat pemilihan judul yang dilakukan Mahbubani, Jokowi adalah politisi jenius. Ia mampu mengubah keadaan dari yang sebelumnya dipandang remeh, menjadi terlihat kuat dan disegani. 

Menurut pengamatan berbagai pihak, tidak seperti di periode pertamanya, Jokowi memang terlihat sangat percaya diri saat ini. Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, misanya, melihat perubahan ini dalam kemampuan Jokowi membangun hubungan dengan militer. Menurutnya, tidak seperti periode pertama, di mana Jokowi mengandalkan purnawirawan TNI berpengaruh seperti Luhut dan Moeldoko, saat ini Jokowi percaya diri pada kemampuannya dalam berhubungan dengan militer.

Jika benar demikian, ini jelas sangat tidak terduga. Benar-benar sulit ditebak. Seorang yang bukan bagian dari elite partai, militer, dan oligarki Orde Baru justru tengah menjadi magnet kutub politik. Dukungan politik Jokowi bahkan sangat dicari saat ini oleh berbagai partai dan kandidat yang ingin maju di Pilpres 2024.

Jika boleh sedikit memberi usul, Mahbubani mungkin perlu mengganti judul tulisannya. Tidak menggunakan kata genius, melainkan unpredictable. Judulnya menjadi The unpredictable Jokowi.

Well, sebagai penutup, seperti pandangan Marcus Mietzner dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, Jokowi adalah simbol sekaligus fenomena kebangkitan kekuatan politik. Sosok yang bukan dari oligarki ini mampu menjadi kekuatan baru dan memaksa oligarki untuk mendukungnya. Itu lah Jokowi, Presiden yang sulit ditebak. (R53)

PinterPolitik.com

“Perang adalah tipu muslihat” – Sun Tzu, dalam buku The Art of War

Di luar sana, mungkin banyak yang mengatakan politik itu dinamis, sangat cair, dan susah untuk ditebak. Singkatnya, semua dapat terjadi dalam politik. Namun, benarkah demikian?

Faktanya tidak. Sedinamis atau secair apa pun politik, nyatanya politik dapat dikalkulasikan asalkan kita memiliki variabel-variabelnya. Ketidaktahuan atas variabel-variabel itu yang membuat politik dipersepsikan sulit ditebak.

Michael D. Ward dan Nils Metternich dalam tulisannya Predicting the Future Is Easier Than It Looks menyebutkan, tidak hanya sekadar membuat kalkulasi, dengan adanya revolusi di bidang statistika, konfigurasi variabel-variabel politik telah memungkinkan kita untuk membuat prediksi masa depan.

Ward dan Metternich misalnya mencontohkan kalkulasi yang dilakukan oleh Quincy Wright dalam A Study of War. Di sana, Wright memetakan indikasi-indikasi yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengetahui kemungkinan perang, melainkan juga tingkat ketegangan umum suatu negara.

Nah, postulat tersebut yang akan kita gunakan untuk mengalkulasi manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang tengah berjuang merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di titik ini, mungkin kita sepakat bahwa Moeldoko tengah mengincar Pilpres 2024. Bau-bau syahwat kekuasaan ini sebenarnya telah tercium sejak 22 Mei 2015 ketika Moeldoko masih menjabat Panglima TNI. Saat itu, Moeldoko mendapat pertanyaan terkait apakah ia tidak berkeinginan untuk maju di 2019 untuk memimpin negeri?

Baca Juga: Benarkah Moeldoko Titisan Moertopo?

Menariknya, Moeldoko terlihat tidak membantah. Ia hanya menjawab diplomatis. “Itu pertanyaan sembrono namanya. Panglima TNI masih dinas sekarang. Jangan macam-macam,” jawabnya singkat.

Terkait peluang di 2024, ada analisis menarik dari pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. “Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” begitu penegasan Pangi.

Pandangan Pangi sangat beralasan. Pasalnya, jika benar-benar berkeinginan untuk maju di 2024, Moeldoko tentunya tidak ingin merusak citra politiknya seperti yang terlihat saat ini.

Atas keanehan tersebut, seperti yang dicetuskan oleh Pangi, mungkinkah Moeldoko hanyalah pion, atau tumbal politik?

Hanyalah Wayang?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY, telah disiratkan pertanyaan penting. Apakah kudeta Partai Demokrat adalah operasi intelijen atau proyek intelijen?

Jika itu hanya operasi intelijen, maka tujuannya sederhana, yakni merebut kepemimpinan AHY. Akan tetapi, jika itu adalah proyek intelijen, maka merebut Partai Demokrat hanyalah salah satu dari sekian banyak operasi intelijen yang telah dirumuskan dalam suatu proyek intelijen besar.

Tujuannya? Bisa untuk menyiapkan karpet merah bagi kandidat tertentu di 2024. Asumsi ini yang menjadi jantung pembahasan dalam artikel AHY Hanyalah Mangsa Pertama?. Namun, bisa juga tujuannya untuk mengondisikan wacana presiden tiga periode. Dugaan ini dikemukakan oleh Pangi pada 9 Maret kemarin.

Jika benar Moeldoko hanyalah pion, kita mudah memahaminya melalui teori puppet leader. Dennis R. Young dalam tulisannya Puppet Leadership: An Essay in honor of Gabor Hegyesi menjelaskan puppet leader sebagai metafora untuk menggambarkan pemimpin yang ditempatkan dan dikendalikan oleh pihak lain – tepatnya kekuatan lain.

Kendati puppet leader umumnya ditemukan di pemerintahan otoritarianisme, dalam pemerintahan demokratis, puppet leader dapat muncul dengan dua elemen fundamental.

Pertama, adanya penarik tali (string-pullers), yakni kelompok atau individu kuat yang ingin mengontrol tindakan dan keputusan pemimpin terkait tanpa dianggap melakukannya. Kedua, kandidat puppet leader bersedia untuk berkompromi di bawah kondisi tersebut jika nantinya terpilih.

Kenneth Rapoza dalam tulisannya No, Ukraine’s New President Zelenksiy Is Not Putin’s Puppet menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kerap disebut sebagai puppet leader dari Presiden Rusia, Vladimir Putin – alat Kremlin.

Sementara Jonah Fisher dalam tulisannya Volodymyr Zelensky: Why Ukraine’s new president needs second election win menyebut Zelensky kerap diisukan sebagai boneka oligark Ukraina, Igor Kolomoisky.

Baca Juga: Operasi Intelijen di Balik Kudeta Demokrat

Nah, apakah Moeldoko adalah Zelensky versi Indonesia? Entahlah. Namun yang jelas, jika berkaca pada kalkulasi politik, seperti citra dan elektabilitas, sekiranya sulit membayangkan Moeldoko dapat sukses menjadi RI-1, kendatipun nantinya berhasil merebut Partai Demokrat.  

Betapa tidak, dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 22 Februari, elektabilitas Moeldoko hanya 0,2 persen. Ini sangat jauh dari elektabilitas Prabowo Subianto yang mencapai 22,1 persen. Pun begitu masih tertinggal dari AHY yang memiliki elektabilitas 5,3 persen.

Meskipun kita mengenal istilah rebranding politik, dengan citra minor saat ini, sekiranya sulit mendongkrak elektabilitas Moeldoko untuk menyaingi nama-nama populer seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan. Konteks ini dapat kita lihat dari kasus Puan Maharani yang selalu gagal maju sebagai kandidat di gelaran pilpres karena elektabilitasnya yang rendah dan stagnan.

Dalang “Kecil”?

Dengan berbagai variabel yang ada, mungkin sudah ada yang menyimpulkan bahwa Moeldoko hanyalah pion, sebagaimana disebutkan oleh Pangi. Akan tetapi, bagaimana apabila Moeldoko memang benar-benar memiliki ambisi pribadi yang besar untuk merebut Partai Demokrat dan maju di Pilpres 2024?

John McBeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics, misalnya, menyebutkan Moeldoko telah memperlihatkan syahwat kekuasan sejak sebelum pensiun sebagai tentara pada Juli 2015.

Lalu ada pula gestur Moeldoko yang menunjukkan diri tengah menerapkan “politik Jawa”. Ihwal tersebut telah dibahas dalam artikel AHY Hanyalah Mangsa Pertama? di bab “Politik Jawa Moeldoko?”.

Nah, kemungkinan itu dapat kita refleksikan melalui tulisan Robert J. Sternberg dalam tulisannya Why Smart People Can Be So Foolish. Menurut Sternberg, mereka yang cerdas dapat saja bertindak kurang tepat karena melakukan satu atau lebih dari lima kesalahan kognitif berikut.

Pertama, optimisme yang tidak realistis. Kepercayaan bahwa dirinya begitu pintar sehingga merasa dapat melakukan apa pun yang diinginkan dan tidak mengkhawatirkannya.

Kedua, egosentrisme. Fokus pada dirinya sendiri dan apa yang menguntungkan baginya, sehingga mengabaikan atau bahkan sama sekali menghiraukan tanggung jawab kepada orang lain.

Ketiga, omniscience (maha mengetahui). Percaya bahwa dirinya mengetahui segalanya, sehingga lupa mencari apa yang tidak diketahui.

Keempat, omnipotence (maha berkuasa). Percaya bahwa dirinya dapat melakukan apapun yang diinginkan karena merasa sangat berkuasa.

Kelima, invulnerability (kekebalan). Percaya bahwa dirinya akan lolos dari apa pun yang dilakukannya, tidak peduli betapa tidak pantas atau tidak bertanggung jawabnya hal tersebut.

Baca Juga: SBY Justru Manfaatkan Kudeta Demokrat?

Kita tentu sepakat Moeldoko adalah sosok cerdas sehingga mampu menjadi Panglima TNI dan sekarang disebut-sebut sebagai bagian dari Ring-1 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kecerdasan ini sudah terlihat ketika Moeldoko meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa karena menjadi lulusan terbaik Akabri tahun 1981.

Blunder politik yang terlihat saat ini, kemungkinan besar karena Moeldoko telah melakukan kesalahan yang disebutkan oleh Sternberg. Yang mana kesalahan tersebut? Sekiranya kita dapat menginterpretasinya sembari meminum secangkir kopi.

Terbukanya Kotak Pandora?

Selain persoalan syahwat kekuasaan pribadi, “keberanian” Moeldoko yang mencoba merebut Partai Demokrat sebenarnya dapat pula dipahami sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi.

Pada 6 Oktober 2017, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, pernah menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak membuka kotak Pandora, yakni pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, khususnya pelibatan TNI dalam politik praktis.

Terkait pernyataan Fahmi dan dugaan bahwa Presiden Jokowi memperluas pengaruhnya dengan cara merangkul TNI telah banyak dibahas oleh akademisi.

Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, misalnya, menyebut militer telah berperan penting dalam menjalankan agenda politik Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya.

Menurut Evan, karena Presiden Jokowi tidak memiliki modal politik yang cukup untuk menjaga koalisi, serta tidak memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, mantan Wali Kota Solo tersebut telah memainkan strategi dengan mengandalkan sosok berlatar belakang militer seperti Luhut Binsar Pandjaitan, A.M. Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu, Wiranto, Agum Gumelar, dan tentunya Moeldoko.

Dalam rangka menyikapi kasus penurunan baliho Front Pembela Islam (FPI) yang melibatkan TNI, Fahmi kembali memberi penegasan penting. “Tentara kita ini lahir dari revolusi kemerdekaan. Militer yang lahir dari revolusi kemerdekaan, DNA-nya itu DNA politik,” begitu tegasnya.

Baca Juga: Jokowi dan Militerisasi Penanganan Corona

Terlebih lagi, dengan adanya dwifungsi ABRI yang terjadi selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Soeharto, sekiranya sulit membayangkan aktor-aktor militer lama, seperti Moeldoko tidak merasakan gairah untuk terjun ke dalam politik praktik.

Nah, jika benar upaya kudeta Moeldoko adalah ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang memberi ruang kepada militer, maka mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut perlu merefleksikan nasihat ahli perang dan strategi dari Tiongkok, Sun Tzu.

Mengutip Andri Wang dalam bukunya The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, dalam bab “Operasi Pasukan”, Sun Tzu menulis, “Bila memberi makan kuda dari pangan pasukan dan makan daging dari memotong hewan, serta mengumpulkan alat dapur dan tidak mau kembali ke markasnya, ini berarti ada tanda-tanda para pasukan sedang mempersiapkan diri untuk melarikan diri (desersi).”

Maksudnya, jika bawahan sedang mempersiapkan perbekalan atau modal politik, maka dapat disimpulkan mereka sedang mempersiapkan kendaraan politiknya sendiri.

Konteks ini besar kemungkinan tengah dilakukan oleh Moeldoko. Bayangkan saja, Moeldoko sekarang berseteru dengan SBY, sosok yang mengangkatnya sebagai Panglima TNI.

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah interpretasi teoritis semata. apakah Moeldoko adalah wayang atau dalang, itu kembali pada interpretasi kita masing-masing. Namun yang jelas, kita perlu memberi perhatian lebih terhadap potensi menguatnya pengaruh militer di politik praktis. (R53)