Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan. Bagaimanapun juga, kritik yang disampaikan kepada rezim yang berkuasa bisa jadi alat penekan agar kekuasaan bisa dijalankan dengan konsekuen dan berintegritas.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa hari terakhir, kantor redaksi Tempo menjadi sasaran teror yang mengkhawatirkan. Pada Rabu, 19 Maret 2025, sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga dikirimkan kepada Francisca Christy Rosana (FCR), seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alus Politik di Tempo.

Paket tersebut diterima oleh satuan pengamanan Tempo pada pukul 16.15 WIB dan baru dibuka oleh FCR keesokan harinya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Insiden ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, terutama karena terjadi dalam konteks meningkatnya ancaman terhadap jurnalisme investigatif di Indonesia.

Tak berhenti di situ, pada Sabtu, 22 Maret 2025, Tempo kembali menerima teror berupa enam bangkai tikus tanpa kepala yang ditemukan dalam sebuah kardus di area parkir kantor. Paket tersebut dilempar oleh orang tak dikenal pada dini hari sekitar pukul 02.11 WIB. Peristiwa ini menambah daftar panjang intimidasi terhadap media yang berani bersuara kritis terhadap kekuasaan dan kepentingan oligarki.

Rentetan teror ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai tindakan ini sebagai bentuk intimidasi dan ancaman pembunuhan simbolik terhadap jurnalis serta upaya menghalangi kerja jurnalistik.

Dewan Pers juga mengecam keras aksi ini, menyebutnya sebagai tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap pers. Bahkan, sejumlah akademisi dan aktivis kebebasan pers menyoroti bahwa ini bukan sekadar teror terhadap Tempo, tetapi juga serangan terhadap demokrasi secara keseluruhan.

Insiden ini menyoroti ancaman nyata terhadap kebebasan pers di Indonesia. Tempo, sebagai media yang dikenal dengan investigasi tajamnya, kerap menjadi sasaran intimidasi. Program Bocor Alus Politik di YouTube, yang membahas isu-isu politik secara mendalam, juga menjadi target. Ancaman semacam ini tidak hanya membahayakan individu jurnalis, tetapi juga mengancam hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen.

Kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi. Media memiliki peran sebagai pengawas kekuasaan (watchdog), yang berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta aktor-aktor yang memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan negara. Tanpa kebebasan pers, ruang publik untuk berdiskusi dan mengkritik kebijakan pemerintah akan semakin terbatas, yang pada akhirnya mengarah pada otoritarianisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, indeks kebebasan pers di Indonesia mengalami kemunduran. Laporan Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan bahwa tekanan terhadap jurnalis semakin meningkat, baik dalam bentuk ancaman fisik, digital, maupun hukum. Kejadian yang menimpa Tempo hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana media kritis sering kali menjadi sasaran.

Lalu, bagaimana kita menyikapinya?

Tempo dan Kuasa Rezim

Tempo memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tekanan dari penguasa. Sejak didirikan oleh Goenawan Mohamad pada tahun 1971, Tempo telah menempatkan dirinya sebagai salah satu media yang berani mengkritik kekuasaan dan mengungkap kasus-kasus korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Pada era Orde Baru, majalah ini pernah dibredel pada tahun 1982 karena kritik tajam terhadap rezim Soeharto dan Golkar. Namun, pembredelan yang paling dikenal terjadi pada tahun 1994, ketika Tempo memberitakan dugaan korupsi impor 39 kapal perang bekas Jerman Timur yang melibatkan Menristek saat itu, B.J. Habibie. Rezim Soeharto merespons dengan menutup Tempo, yang kemudian memicu protes luas dari masyarakat sipil dan komunitas jurnalis.

Dinamika antara Tempo dan kekuasaan terus berlanjut. Pada tahun 2003, ratusan orang menggeruduk kantor Tempo pasca penerbitan artikel “Ada Tommy di Tenabang” yang mengungkap proyek pembangunan di Tanah Abang yang diduga melibatkan pengusaha Tommy Winata. Pada 2010, kantor Tempo juga pernah diteror setelah mempublikasikan laporan investigasi terkait mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

Dituduh sebagai antek asing dan dikritik tidak proporsional sudah menjadi bagian dari perjalanan Tempo. Namun, konsistensi mereka dalam menjalankan jurnalisme independen menjadi penanda bahwa ruang demokrasi masih ada di Indonesia. Selama Tempo masih berkicau, setidaknya ada harapan bahwa pers tidak sepenuhnya bungkam.

Bagaimanapun juga, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Jürgen Habermas dalam konsep “demokrasi deliberatif” menekankan bahwa ruang publik yang bebas diperlukan untuk diskusi dan pertukaran informasi. Media seperti Tempo berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta perilaku elit politik.

Di sisi lain, Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menunjukkan bagaimana media dapat dimanipulasi oleh kekuasaan untuk membentuk opini publik. Dalam konteks Indonesia, banyak media yang kini dikendalikan oleh konglomerat dengan kepentingan politik, sehingga independensi jurnalistik semakin terancam.

Oleh karena itu, kehadiran media yang tetap berpegang pada idealisme seperti Tempo menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak dikendalikan oleh kepentingan tertentu.

Seorang akademisi komunikasi, James Curran, dalam bukunya Media and Democracy juga menekankan bahwa media yang independen dan berani adalah bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi. Tanpa media yang bebas, publik tidak memiliki akses terhadap informasi yang jujur, dan pemerintah tidak memiliki pihak yang mengawasi kebijakannya secara independen.

Prabowo Harus Apa?

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas dalam menanggapi ancaman terhadap media seperti yang dialami Tempo. Jika dibiarkan, kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia, di mana ancaman dan teror menjadi alat untuk membungkam suara kritis.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggapi teror terhadap Tempo dan memastikan kebebasan pers tetap terjaga. Pertama, aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan yang transparan terhadap pelaku teror dan memastikan mereka menerima hukuman yang setimpal. Tanpa tindakan hukum yang tegas, ancaman terhadap jurnalis akan terus berulang dan menciptakan iklim ketakutan yang berbahaya bagi demokrasi.

Selain itu, perlindungan terhadap jurnalis dan media harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi wartawan yang menghadapi ancaman, termasuk jaminan keamanan bagi mereka yang melakukan investigasi terhadap isu-isu sensitif. Regulasi yang melindungi kebebasan pers juga harus diperkuat agar media dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun.

Lebih dari itu, komitmen nyata terhadap kebebasan pers harus menjadi bagian dari visi pemerintah dalam menjaga demokrasi. Ini tidak hanya berarti menghentikan segala bentuk tekanan terhadap media kritis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jurnalisme investigatif.

Pemerintah harus memastikan bahwa pers dapat terus beroperasi secara independen, tanpa takut akan ancaman atau represi, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi yang objektif dan transparan.

Tanpa langkah konkret, ancaman terhadap kebebasan pers akan terus berlanjut, merusak fondasi demokrasi dan menghambat hak publik untuk mendapatkan informasi yang bebas dan independen. Tempo adalah simbol ketahanan jurnalisme Indonesia. Jika mereka dibungkam, maka demokrasi Indonesia akan berada dalam ancaman yang serius. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Siap, Bu Mega 

Terdapat satu hal menarik saat acara pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP kemarin. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri beberapa kali menyoroti kinerja wartawan karena dianggap tak lagi memperhatikan kode etik jurnalistik serta etika profesionalisme.

Sorotan ini bukan kali pertama dilakukan Megawati. Setidaknya, sejak tahun 2023 lalu, Megawati kerap menyinggung pemberitaan yang dibuat oleh para wartawan yang hadir meliput.

Gimana menurut kalian soal relasi Bu Megawati dan wartawan belakangan ini? Berikan pendapatmu yaa! 

#megawati #pdip #wartawan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Polemik Iptu Umbaran jadi buah bibir publik, wartawan yang disebut pernah bertugas 14 tahun itu dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Blora. Hal ini mendapat kritik keras dari PWI, mereka menganggap Iptu Umbaran yang menjadi intel selama menjadi wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik. 

Iptu Umbaran Wibowo dilantik jadi Kapolsek Kradenan Blora

 PinterPolitik.com

Perekonomian dunia saat ini kan sedang mengalami paceklik, gara-gara perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Karena situasi ekonomi gak menentu, Indonesia pun terkena imbasnya. Pemerintahan Jokowi pun mati-matian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah berutang.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Kali ini Moeldoko memberi penjelasan sih yang cukup komprehensif untuk mengkompensasi kalimat itu. Memang tidak mungkin negara 100% bebas utang. Namun selama ini masyarakat kan selalu menilai utang itu sepenuhnya tidak baik, sampe-sampe tiap orang diitung utangnya berapa buat negara.

Masalahnya, masyarakat Indonesia kan males baca, biasanya mereka main tebak-tebakan isi cuman berdasarkan judul. Pernyataan Moeldoko ini rawan nimbulin misleading. Dengan pengetahuan yang minim mengenai korelasi utang negara dengan pertumbuhan ekonomi, tentu mereka gak sadar sebenernya ada keuntungan.

View this post on Instagram

Polemik tiga periode jabatan presiden.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 26, 2019 at 4:30am PST

Pernyataan Moeldoko memang beberapa kali sempet menimbulkan banyak komentar. Seperti pernyataan pasrah mengenai karhutla, kemudian buzzer Jokowi yang udah gak diperluin dan sekarang utang Indonesia.

Terlepas dari hal itu, ada yang nyadar gak sih kalau Pak Moeldoko ini sering ditanyain untuk semua hal? Dari masalah ekonomi sampai Agnez Mo, mantan Panglima TNI ini sering kali dimintain pernyataannya oleh para pewarta.

Sebagai wartawan, agaknya kita mesti bijak meriset mengenai siapa yang pantas untuk ditanya pada situasi tertentu. Kan belum tentu juga Pak Moeldoko ini paham segala jenis isu.

Jadi sebaiknya Pak Moeldoko ini jangan dijadikan one stop shop atau toko satu atap. Mungkin Pak Moeldoko bisa jadi sumber awal, tapi ya diverifikasi lagi datanya.

Saya pun mafhum, wartawan biasanya dikejar deadline makanya buru-buru wawancara siapa pun yang tersedia. Sampe baru-baru ini aja soal Agnez Mo aja nanya ke Moeldoko.

Sekali lagi saya menekankan jangan males nyari narasumber. Kan masyarakat yang rugi ujung-ujungnya. Coba cari narasumber yang komprehensif penjelasannya tapi mudah dimengerti biar ga cape nulisnya. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPoilitik.com

Sejak Ma’ruf Amin resmi menjadi Wapres terpilih, perlahan-lahan dia mulai menghindari wartawan nih.

Duhh. Kok Abah Ma’ruf sekarang jadi dingin gitu sih ke wartawan, kayak si doi aja yang susah banget untuk aku ajak ngomong. Uppps. Lah jadi curhat ya. Hehehe.

Kayak kejadian kemarin di depan kantor MUI nih, saat anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bilang bahwa Ma’ruf Amin tidak bisa diwawancarai.

Bukan wartawan lah namanya kalau sekali dilarang lalu langsung menyerah. Eaa. Makanya pas wartawan pada nunggu di ruang tunggu kantor MUI, Paspampres sampe ngusir wartawan-wartawan itu loh gengs.

Katanya sih paspampres mau supaya kantor MUI bersih dari media sampai Ma’ruf Amin selesai rapat.

Abah Ma’ruf udah jadi kayak Elsa yang dijaga ketat sama monster snowman Marshmallow di film Frozen aja nih. Soalnya sekarang aja Ma’ruf Amin juga dikawal ketat loh sama Paspampres kalau mau pergi ke mana-mana.

Kalau si Elsa nyuruh monster snowman Marshmallow untuk ngusir Anna dan Kristoff karena nggak mau kekuatannya menyakiti mereka, nah kira-kira apa ya alasannya Abah Ma’ruf Amin sampe dia nyuruh Paspampres ngusirin wartawan?

Apakah Abah Ma’ruf trauma untuk ketemu wartawan karena beberapa hari lalu dia sempet salah ngomong pas ngritik kebijakannya Menteri Susi Pudjiastuti? Lha, masa cuma gara-gara itu aja langsung jadi dingin gini sih ke wartawan? Hehehe.

Tapi kalau dipikir-pikir, pasti kan ada banyak juga orang-orang yang berusaha ngelobi-lobi kursi menteri, Ketua MPR, atau kursi-kursi lainnya ke Ma’ruf Amin. Contohnya kayak Cak Imin yang di awal bulan Juli lalu berusaha nge-tag kursi Ketua MPR melalui Ma’ruf Amin. Upps.

Nah, mungkin gara-gara itu juga Ma’ruf Amin nggak mau kalau ucapannya ke wartawan malah menyakiti orang-orang terdekatnya, seperti Jokowi, Nahdlatul Ulama (NU), geng koalisi, atau mungkin “atasan”nya. Upss. Bukannya Jokowi ya “atasannya” Ma’ruf Amin? Atau ada yang lain nih? Hehehe. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]bdul mengernyitkan dahi membaca berita di handphone. Habis nganterin pesanan katering, boleh lah santai sejenak baca berita.

Tapi ini beritanya kok bikin pusing ya? Habisnya judul beritanya berbunyi: Ketua PWI Ajak Masyarakat Sumbar Pilih Jokowi di Pilpres 2019.

Sebenarnya nggak ada yang aneh sih dari judul itu. Tapi kok kayak ada yang mengganggu perasaan gitu ya, kayak tiap kali dengerin lagunya Nella Kharisma. Nggak ada hubungannya, woi!

Lha PWI itu kan Persatuan Wartawan Indonesia, organisasinya para wartawan. Kalau ketuanya udah bilang mendukung Jokowi, secara politik Jokowi dapat dukungan wartawan dong?

Hmm, ciyuss nih, Pak? Setelah ‘membeli’ dukungan politik dari media-medianya, kini mau ‘beli’ wartawannya juga?

Nggak salah sih. Tapi, dukungan politik wartawan itu berpengaruh loh. Diperkirakan saat ini wartawan aktif itu jumlahnya lebih dari 80 ribu. Walaupun kalau dihitung-hitung semua pekerja media, mungkin jauh lebih banyak lagi.

Bayangin jika semua wartawan mendukung Jokowi, semua berita politik bakal terselip dukungan politik dong. Apalagi, grup-grup media yang mendukung Jokowi udah banyak juga. Bakal nggak ada lawan nih di 2019 nanti?

Tapi, wajar lah. Setiap warga negara kan punya hak politik, jadi boleh mendukung siapa saja kan?

Iya sih. Tapi, ketua PWI itu punya kekuasaan loh dalam jabatan keketuaanya. Apalagi, denger-denger sih dia juga mau maju di Pilkada Tulungagung. Tidak tanggung-tanggung, didukung oleh 9 partai politik!

Menariknya, lawan yang akan dihadapi di sana didukung oleh satu partai saja, yaitu PDIP! Wezzeeehhh wezeeehh.

Hmmm, ini menjual nama Jokowi biar dapat dukungan politik atau gimana nih?

Dengan posisinya sebagai ketua organisasi wartawan, jelas akan sangat menguntungkan secara politik.

Rrruar biasaaah! Apalagi pers kan salah satu pilar demokrasi. Menurut Abdul sih kalau pers sudah berpihak, masyarakat mau berharap apa lagi?

Pemilik media mungkin punya agenda masing-masing. Sah-sah saja lah, wong mereka pebisnis. Tapi kalau wartawan? Gi mana mau menyuarakan kebenaran kalau sudah berpihak secara politik?

“Woi Dul! Anterin pesanan Mak Ijah dulu. Deodoran 2 lusin!” suara istri mengaggetkan acara baca berita Abdul.

Busset, emak-emak itu mau pakai deodoran berapa biji? (Baca: Paksa Mahasiswa Cium Rakyat!)

Di tempat lain muncul selentingan perebutan kursi RI 2 untuk 2019.

Wah, emang RI 1-nya udah pasti menang ya?

Weezeeeh wezzzeh.

(S13)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]K[/dropcap]ejadian berawal saat Yoga hendak mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) terdekat di JCC. Ketika mengantre, ia berdiri di belakang SPG perempuan. Beberapa oknum Brimbob terlihat sedang duduk disana. “Tadinya mau antre, tapi tidak jadi. Terus ada anggota yang duduk melihat ke arah SPG, kemudian melihat saya. Saya diam saja, namun anggota itu mendekat dan menanyai saya,” terang Yoga.

Ia sempat mengira ada yang salah dengan penampilannya, lalu bertanya kepada oknum polisi berinisial A tersebut, “ada apa mas? Apa ada yang salah dengan penampilan saya?” tanyanya saat itu. Tanpa diduga, bukan jawaban yang diterima, Yoga malah disemprot dan dituduh menantang aparat, “Apa kau? Ada undang-undangnya jangan melihat? Pu**mai kau! Kalau tidak mau dilihat jangan jadi manusia,” gertaknya.

Melihat ada pertikaian, tiga anggota Brimob lainnya datang dan turut menyudutkan Yoga. Mereka bahkan melakukan kekerasan dengan memiting tangannya dan berusaha membantingnya ke lantai. Selanjutnya, pewarta berbaju merah dan masih memakai identitas wartawan tersebut digiring layaknya maling oleh para oknum polisi berseragam hitam. Ia memberontak, hingga diancam oleh polisi berinisial A, “Kau nantang–nantang petugas, kukokang (tembak) juga kau,” ancamnya sambil mengacungkan laras panjang ke arah Yoga. Kejadian tersebut berlangsung tepat di hadapan wartawan lain.

Peristiwa tersebut terekam dalam kamera wartawan lain dan oleh Yoga disebarkan melalui sosial media. Ancaman petugas polisi tak berhenti sampai di sana, ketika salah seorang panitia berusaha mendamaikan, oknum A menghardik, “sikap lu nantangin bro. Ayo kita selesaikan di luar, lu lepas ID lo dan gue lepas seragam.” Keadaan mulai tenang saat Brimob senior, Dwi, memediasi. Oknum polisi A menjabat tangannya lantas pergi tanpa mengatakan apapun.

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN KRONOLOGIS Saya datang ke lokasi venue Jakarta Convention Centre (JCC) sekitar pukul 15:00. ketika itu pertandingan pertama final indonesia terbuka 2017. karena masih bermain saya berniat menuju atm dulu untuk melakukan transaksi. ketika dalam perjalanan menuju atm, saya berjalan di belakang spg2, dan para bapak2 brimob yang awalnya melihat ke spg tersebut, mungkin secara tidak sengaja melihat saya, ketika itu saya beradu pandang dengan salah satu petugas bernama adam. saya berusaha memalingkan pandangan tapi ketika saya melihat lagi dia masih melihat ke arah saya dengan mengikuti sampai berjarak beberapa langkah. saya dalam posisi baru datang mengira ada yang salah dengan penampilan saya langsung bertanya “ada apa mas, apa ada yang salah dengan penampilan saya” karena saya berpikir mungkin ada kotoran di wajah saya. namun bukan jawaban yang mengenakan yang saya dapat “Apa kau, ada undang-undangnya jangan melihat? pukimai kau!! kalau tidak mau dilihat jangan jadi manusia” kata adam tersebut.saya tidak tahu artinya kata2 tersebut apa namun saya konfirmasi. ketika konfirmasi tersebut adam dan tiga orang berusaha mengamankan saya layaknya seorang maling. saya difiting, berusaha dibenturkan ke tripleks dan berusaha dibanting.saya berusaha melesapkan diri dan menanyakan “apa maksudnya ini”mereka bilang “amankan saja bikin onar ini orang melawan petugas” saya tanya melawan apa.adam bilang “kau nantang2 petugas, kukokang juga kau” sambil berusaha mengacungkan senjata laraspanjangnya ke arah saya. di situ sudah ada beberapa kawan media yang sempat melihat dan memvideokan dari kumparan (alan), suara (adi), metro tv news (krisna), indosport (zaenal). selepas itu, saya berusaha dibawa ke pos polisi, tapi saya menolak. akhirnya karena dekat dengan media centre, saya menuju ke sana masih dengan berusaha dipegang2. di sana saya berusaha didamaikan panitia, namun ketika itu salah satu rekan adam bilang “sikap lu nantangin bro. ayok kita selesaikan di luar lu lepas id lo dan gw lepas seragam gw”akhirnya keadaan mulai tenang setelah pak Dwi (brimob senior) yang kemungkinan bertugas di petamburan datang dan berusaha memediasi. #savejurnalis

A post shared by Pokja Wartawan Depok (@pewartadepok) on Jun 18, 2017 at 9:46am PDT

Salah satu anggota Brimob yang berada di lokasi berkata, jika Yoga sempat menantangnya berkelahi dan mengeluarkan kata-kata bernada intimidasi. Sementara saat itu, Kepala Divisi Pemberitaan Umum LKBN ANTARA, Erafzon Saptiyuda, sudah melayangkan surat protes kepada pimpinan Polri atas aksi kekerasan oknum Brimob terhadap pekerja jurnalistik tersebut. “Kita tidak terima diperlakukan seperti itu,” tandasnya.

Pihak Mabes Polri juga telah memberikan atensi terhadap peristiwa beberapa oknum Brimob yang menginitmidasi jurnalis LKBN Antara. “Ya, diatensi (informasi) diteruskan ke Brimob,” kata Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto saat dikonfrmasi Minggu malam lalu.

Polisi Mendominasi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan yang dialami Yoga sebagai seorang jurnalis tak hanya kali ini saja terjadi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bahkan mencatat tiap tahunnya kasus kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat tiap tahun. Pada 2015 lalu, AJI mencatat ada 43 kasus kekerasan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki catatan senada namun dengan jumlah yang berbeda. Menurut pihak mereka, ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi. Posisi polisi sebagai pelaku terbanyak yang kerap melakukan kekerasan terhadap jurnalis berjumlah 17 kasus, yakni sembilan kasus kekerasan fisik, sisanya kasus kekerasan non-fisik. Dengan demikian, institusi kepolisian dan polisi masih menempati urutan pertama dalam melakukan kekerasan, “ini membuktikan pada kita bahwa aparat kepolisisan belum belajar dari kesalahan,” tutur Asep Komarudin dari LBH Jakarta.

Lebih jauh, Asep menyebut jika praktek kekerasan kepada jurnalis yang dilakukan oknum polisi, terus terjadi karena adanya praktik impunitas. Kondisi tersebut membuat para pelaku kekerasan tak diproses sebagaimana mestinya, sehingga kekerasan terus berulang. “Para personelnya terus terlibat di berbagai kasus kekerasan dan terus menjalankan praktik impunitas yang membuat para pelaku bebas dari pertanggungjawaban hukum,” ujar Iman D. Nugroho, ketua bidang advokasi AJI Indonesia.

Polisi yang seharusnya berperan sebagai aktor pelindung bagi kebebasan pers, kini seakan berbalik arah menjadi “penghambat kebebasan pers”, hingga melanggar hak atas informasi masyarakat. AJI Indonesia lebih jauh menyebut, “polisi menjadi musuh utama kebebasan pers 2017”.

Tindakan kekerasan yang dilakukan institusi maupun personel kepolisian tentunya melanggar dasar hukum yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu Penghalang-halangan peliputan berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menhalangi kerja pers dipidana dengan pidana penjara paling dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.”

Alasan apapun sama sekali tak bisa membenarkan tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Jurnalis layak mendapatkan jaminan hukum untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sesuai UU, bahkan yang berusaha menghalangi atau menghambat kerja seharusnya terancam pidana. Jurnalis juga mempunyai kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Perlu Intervensi Pemerintah

“Kebebasan pers di indonesia adalah omong kosong.” Sonny Misdianto, adalah salah satu wartawan yang mengalami penganiayaan oleh tentara berseragam lengkap dari TNI AD 501 Raider Madiun. Ia mengalami perjalanan berliku akibat penganiayaan yang dialaminya. Ancaman bertubi-tubi datang  padanya dan keluarga di tanah kelahirannya, hingga ia disodori sejumlah uang untuk menutup kasus. Semua ditolak dan ditepisnya.

Apa yang diucapkan Masdianto, sangat kontras dengan pernyataan Presiden Jokowi pada peringatan hari pers bulan Mei lalu. Pada perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia, Jokowi menyebut, “Indonesia adalah rumah dari jurnalisme paling bebas dan paling bergarah di seluruh dunia.”

Namun hingga kini, potret buram dunia pers Indonesia semakin bertambah dan meyakinkan keabsenan pemerintah dalam memperbaiki kebebasan pers. Asep Komaruddin dari LBH Jakarta bahkan tak melihat adanya itikad baik Jokowi dan jajarannya untuk memperbaiki keamanan dan kebebasan pers di Indonesia.

LBH Jakarta mencatat hal yang wajib dilakukan pemerintah antara lain adalah, melakukan pembenahan pendidikan terhadap aparat kepolisian dengan memasukkan prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dalam kurikulum pendidikan, memperbaiki peradilan internal Polri terhadap pelaku kekerasan terhadap pers serta menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap wartawan.

Hal tersebut dilakukan, untuk mencapai kemajuan, “mampu membedakan hate speech, pencemaran, dan penghinaan serta kritik terhadap penyelenggaraan bernegara,” tandas LBH Jakarta (Berbagai Sumber/A27)