PinterPolitik.com

“I’m just tryna stay alive and take care of my people and they don’t have no award for that. Trophies, trophies” – Drake, “Trophies” (2014)

Siapa sih yang nggak pengen dapat penghargaan? Gimana pun, penghargaan itu jadi sebuah pengakuan atas pencapaian yang kita lakukan.

Kala dulu waktu masih sekolah, misalnya, ada tuh penghargaan berupa kelas terbersih, kelas terpintar, kelas terdisiplin, dan seterusnya. Ya, secara nggak langsung, label-label dari penghargaan semacam itu bisa membuat kita sedikit lebih berbangga.

Tapi, apa sih sebenarnya makna utama dari sebuah penghargaan? Mudahnya, dengan penghargaan, kita jadi bersaing buat menjadi yang terbaik. Secara nggak langsung, ini bisa bikin kita termotivasi untuk terus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ceilah.

Nah, mungkin, inilah kenapa banyak penghargaan-penghargaan populer akhirnya menjadi tontonan banyak orang. Di dunia film, misalnya, ada namanya Penghargaan Oscar. Sementara, di dunia musik, ada juga yang namanya Grammy Awards.

Makin banyak penghargaan yang diperoleh oleh musisi atau pembuat film di ajang-ajang tersebut yang semakin diakui juga karya dan sumbangsihnya. Musisi-musisi seperti Quincy Jones, JAY-Z, Beyoncé, Stevie Wonder, dan Kanye West, misalnya, dianggap sebagai musisi hebat dengan penghargaan-penghargaan Grammy yang mereka peroleh.

Nah, nggak hanya di industri musik dan film, penghargaan juga ada lho di dunia politik dan pemerintahan. Gimana nggak? Baru-baru ini, ada lho dua pejabat yang dapat penghargaan – bahkan merupakan penghargaan tingkat internasional.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, baru saja dapat penghargaan Lee Kuan Yew Exchange Fellow (LKYEF) ke-72 dari pemerintah Singapura. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan penghargaan Global Citizen Awards dari Atlantic Council di Amerika Serikat (AS).

Hmm, tapi, kan, kalau Grammy dan Oscar, penerimanya butuh pengakuan buat peningkatan di karier mereka. Lha, kalau Pak Anies dan Pak Jokowi kan sama-sama akan segera berakhir tuh masa jabatannya?

Eits, tunggu dulu. Bagi para politisi, warisan yang ditinggalkannya tentu matters dong. Cristian Fong dan teman-teman penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates menjelaskan kalau warisan politik ini bisa punya peran untuk mengisi diskursus politik di masa depan.

Contoh paling mudah deh, bisa dilihat dari bagaimana setiap kebijakan Anies di Jakarta selalu dianggap sebagai gagasan yang mulanya datang dari gubernur-gubernur sebelumnya. Jadinya, kan, malah dinegasikan seakan-akan pejabat yang menjabat saat itu hanya penerus saja.

Ya, se-enggak-nya, penghargaan apa pun itu bisa mengisi bagian “awards and achievement” di curriculum vitae (CV) lah ya – at least kalau misalnya mau maju di kontestasi politik (lagi). Bukan begitu, bapak-bapak pejabat sekalian? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“So I could come back a brand-new me” – Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak cemas dengan kehadiran virus Corona (Covid-19)? Virus yang bermula di Tiongkok ini kini tengah mengancam banyak jiwa manusia di berbagai belahan dunia.

Banyak pemerintahan di negara mulai mengeluarkan rencana-rencana kebijakan dalam menghadapi pandemi ini. Ada negara yang menerapkan karantina wilayah (lockdown). Ada pula negara yang mempertimbangkan dampak ekonomi seperti Indonesia dan Brazil.

Bukan tidak mungkin kecemasan ini semakin menjadi-jadi dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia. Tingkat kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia juga dianggap masih tinggi.

Desakan yang semakin kuat akhirnya membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk menerapkan kebijakan lebih lanjut. Meski sebelumnya sempat menyebutkan istilah “darurat sipil,” mantan Wali Kota Solo tersebut akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Presiden Jokowi juga meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang berfokus pada pengendalian stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Tentunya, Perppu ini akhirnya dinilai terlalu mengabaikan elemen kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Khusus untuk warga pedesaan, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai.

Pelaksanaannya akan dipercepat untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan. pic.twitter.com/3z8GeEP0Tm

— Joko Widodo (@jokowi) April 7, 2020

Hal ini tentunya membuat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, pemerintah sedari awal dinilai tak becus dalam menanggapi ancaman pandemi Covid-19.

Sebelum kasus positif secara resmi dilaporkan, pemerintahan Jokowi bahkan malah berencana untuk memanfaatkan jasa para influencer untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak negara.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi semacam ini tentunya membuat publik menilai bahwa kesehatan masyarakat tengah dinomor-dua-kan. Keengganan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah (lockdown) – meski mendapat banyak desakan – juga menjadikan ekonomi sebagai salah satu faktor alasan.

Keputusan pemerintah yang akhirnya lebih mengutamakan ekonomi ini bukan tidak mungkin mengundang banyak pertanyaan dari publik. Mengapa pemerintahan Jokowi tampak keberatan dengan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi? Lantas, bagaimanakah sebenarnya strategi Jokowi?

Ekonomi, Legacy Jokowi?

Boleh jadi, keputusan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada ekonomi disebabkan oleh upaya presiden guna menjaga legacy (warisan) yang dimilikinya. Pasalnya, bukan tidak mungkin legacy ini menjadi motivasi dalam kebijakan.

Politisi pada umumnya ingin menorehkan warisan politik yang membekas di masyarakat. Bagaimana pun juga, warisan itu akan teringat dan kerap mengisi kembali diskursus politik.

Hal inilah yang berusaha dijelaskan oleh Christian Fong, Neil Maholtra, dan Yotam Margalit dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies. Dalam tulisan itu, Fong dan rekan-rekan penulisnya ini meyakini bahwa politisi juga memiliki motivasi untuk membentuk warisan politik yang ditinggalkannya.

Pasalnya, bukan tidak mungkin warisan politik ini dapat memengaruhi perdebatan politik dan kebijakan di masa mendatang. Dengan begitu, seorang pemimpin atau politisi dapat memiliki pengaruh politik meski telah meninggalkan jabatannya.

Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Apa hubungan legacy ini dengan kebijakan pemerintahan Jokowi kala pandemi Covid-19 menghantui?

Layaknya pemimpin-pemimpin pada umumnya, bukan tidak mungkin Jokowi tengah membangun warisan politik miliknya. Hal ini bisa diwujudkannya melalui kebijakan (hard legacy) dan prinsip nilai yang diyakininya (soft legacy).

Salah satu legacy yang ingin diberikan oleh Jokowi adalah kebijakan ekonomi.
Share on X

Dalam hal kebijakan, salah satu legacy yang ingin diberikan oleh Jokowi adalah kebijakan ekonomi. Infrastruktur – seperti pembangunan jalan tol – yang digalakkan pada periode pemerintahan pertamanya misalnya dapat menjadi hard legacy yang dimiliki Jokowi.

Di periode pemerintahan yang kedua kini, bisa jadi pemerintahan Jokowi ingin meningkatkan dan mempertahankan legacy-nya dalam bidang ekonomi tersebut. Hal ini terlihat dari bagaimana mantan Wali Kota Solo tersebut mengejar perampungan sederet peraturan yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi yang dinilai kerap menghambat laju investasi, yakni Omnibus Law.

Warisan politik serupa juga ditinggalkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt di Amerika Serikat (AS). Ketika menjabat, presiden yang dikenal dengan nama FDR tersebut meninggalkan warisan kebijakan ekonomi yang masih mengisi diskursus politik di negeri Paman Sam hingga kini, yakni program New Deal.

Bisa jadi, warisan-warisan politik seperti ini penting bagi Jokowi. Pasalnya, terdapat asumsi bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut ingin membangun poros politik ketiga pada tahun 2024 nanti. Dalam hal ini, legacy-nya dapat menjadi salah satu komponen yang berkontribusi bagi pengaruh politiknya.

Terlepas dari kemungkinan itu, motivasi legacy inilah yang bisa jadi membuat pemerintahan Jokowi keberatan menerapkan kebijakan lockdown yang dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tentu saja, keputusan ini menjadi tidak populer di kalangan masyarakat.

Lantas, bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada ekonomi dibandingkan penanganan bahaya kesehatan masyarakat ini dapat berdampak pada warisan politik sang presiden? Strategi apa yang mungkin akan digunakan Jokowi untuk mengatasinya?

Rebranding Politik?

Sebenarnya, bukan tidak mungkin pengabaian kesehatan publik di tengah pandemi ini dapat menjadi noda dalam warisan politik Jokowi. Namun, bukan tidak mungkin pula mantan Wali Kota Solo tersebut dapat menggunakan beberapa strategi guna meminimalisir dampak tersebut.

Bagaimana pun juga, kebijakan yang menjadi warisan politik bukanlah hanya kebijakan yang baik saja. Kebijakan yang dinilai buruk pun akan tetap teringat di benak masyarakat dan bisa mengisi diskursus politik di masa mendatang.

Kebijakan Presiden AS George W. Bush untuk memutuskan invasi Irak misalnya, dianggap sebagai kebijakan yang tak manusiawi menurut banyak pihak – karena tidak ditemukannya senjata pemusnah massal yang disebut-sebut oleh AS. Selain Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menghadapi warisan serupa di Inggris ketika bergabung dengan AS kala itu.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi warisan yang buruk bagi Jokowi?

View this post on Instagram

Di tengah pandemi Covid-19 Jokowi dinilai terlalu banyak menerima masukan. Benarkan @jokowi alami ujian kepemimpinan? Simak infografis lainnya di Pinterpolitik.com #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #jokowi #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 6, 2020 at 5:00am PDT

Tentu, bila berkaca pada Bush di AS dan Blair di Inggris, kebijakan yang dinilai buruk kala pandemi ini dapat menggerus legacy yang dibangun oleh Jokowi. Noda ini bukan tidak mungkin dapat membekas dalam memori kolektif publik dengan jumlah kasus dan korban meninggal yang terus meningkat.

Bila mengacu pada filosofi yang diajarkan oleh Konfusius (atau Confucius), suatu pemerintah sebenarnya harus menjaga tiga komponen kekuatan, yakni tentara (army), makanan bagi masyarakat (food), dan kepercayaan masyarakat (trust). Dari tiga komponen tersebut, secara berurutan, tiga hal yang harus paling dijaga bila situasi mendesak terjadi adalah kepercayaan, makanan, baru kemudian tentara.

Bisa jadi, dalam pandemi yang tengah terjadi kini, Jokowi ingin tetap mempertahankan komponen makanan – dalam hal ini ekonomi. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan stimulus ekonomi dan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan PSBB.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja menghilangkan komponen kepercayaan masyarakat yang menurut ajaran Konfusius harus benar-benar dijaga. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi dalam menghadapi hilangnya kepercayaan publik?

Di sinilah letak strategi politik yang bisa jadi berbeda dengan ajaran Konfusius. Dalam dinamika politik modern, trust di masyarakat ini dapat terbangun dengan political rebranding.

Strategi inilah yang dilakukan oleh Blair di Inggris. Margaret Scammell dalam tulisannya yang berjudul Political Brands and Consumer Citizens menjelaskan bahwa reputasi Blair dan partainya benar-benar hancur pada tahun 2005 akibat kasus Perang Irak dan kritik yang secara konstan datang dari media.

Oleh sebab itu, Blair dengan pandai memainkan strategi rebranding terhadap dirinya dan partainya. Blair akhirnya membangun marketing politik dan koneksi yang lebih personal dengan publik.

Bisa jadi, seperti Blair, Jokowi dapat memainkan strategi politik serupa setelah krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dengan begitu, legacy ekonomi milik Jokowi bisa saja tetap terjaga.

Beberapa model skenario penghitungan yang dibuat para ahli juga telah memprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir pada sekitar bulan Agustus-September mendatang. Bukan tidak mungkin, skenario dan penghitungan seperti ini menjadi gambit – tindakan dalam suatu permainan atau situasi lain yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus risiko – bagi Jokowi.

Meski begitu, kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum tentu benar dapat terjadi. Yang jelas, pemerintahan Jokowi yang kini masih berjalan tetap akan meninggalkan warisan politik bagi masyarakat Indonesia di masa depan, entah itu legacy yang baik atau menjadi memori buruk. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan hal yang asing lagi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menciptakan gebrakan-gebrakan baru dalam masa kepresidenannya yang kedua. Salah satu fokus utamanya nih adalah penyelarasan berbagai aturan dan birokrasi yang selama ini dinilai menghambat laju investasi di Indonesia.

Guna mewujudkan hal itu, Pak Jokowi punya instruksi dan usulan agar beberapa aturan baru dapat dibuat guna menyederhanakan kemelut berbagai aturan yang ada. Wah, usulan beliau bisa saja nih menjadi ide yang moncer untuk memperbaiki birokrasi yang panjang.

Rencananya, bakal ada sekitar 82 undang-undang (UU) yang bakal direvisi lho. Bila usulan yang akan dituangkan dalam bentuk omnibus law benar dapat diwujudkan, bukan tidak mungkin nih aturan besar ini akan menjadi warisan (legacy) dari Pak Jokowi bagi Indonesia di masa mendatang.

Usulan ini ingin segera dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Oleh sebab itu, beliau berupaya berkomunikasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani supaya rangkaian aturan itu segera diloloskan – setidaknya dalam tiga bulan, di antaranya adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Tapi, kayaknya agak susah juga nih buat memenuhi permintaan Pak Jokowi. Pasalnya nih, kalau kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, banyak anggota parlemen belum memahami betul konsep dan apa itu omnibus law­. Sebagian masih melihat itu sebagai pembuatan aturan baru.

View this post on Instagram

Jokowi akan membuat dua UU 'Besar' alias Omnibus Law. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 21, 2019 at 9:00am PDT

Waduh, bagaimana bisa cepat selesai nih kalau orang-orang yang turut bertugas membuat peraturan perundang-undangan justru belum sepenuhnya paham sama omnibus law?

Uniknya lagi nih, kalau kata Mbak Puan, omnibus law nggak cuma jadi warisan pemerintahan Jokowi nih, tapi juga jadi warisan bersama, termasuk legacy dari DPR. Beliau bilang kalau UU yang dibuatnya bersama pemerintah ini akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Waduh, memangnya yang mengusulkan omnibus law siapa? Bukannya ide awalnya dari pemerintahan Jokowi ya?

Ya, memang sih, DPR pasti ikut andil dalam membuat dan mengesahkan berbagai UU omnibus law tersebut. Tapi, ya kalau belum sepenuhnya paham konsepnya, bagaimana bisa membuat warisan yang berdampak luas?

By the way, banyak lho aturan lama yang bakal kena revisi, yakni 82 UU. Hmm, kira-kira bisa nggak ya selesai dalam tiga bulan? Apalagi, DPR bakal segera reses akhir tahun nih di penghujung tahun 2019.

Ya, dengan deadline yang sudah ditentukan, semoga saja anggota-anggota DPR bisa ngejalanin sistem kebut semalam (SKS) agar cepat dapat terwujudkan. Apalagi, banyak pihak menilai Indonesia diprediksi akan melalui situasi ekonomi dan investasi yang semakin suram. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Build a legacy and hope my ni***s be up with me” – Trippie Redd, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagian dari kita mungkin sering kali merasa bosan ketika belajar mengenai sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Namun, peristiwa dan situasi di masa kini sebenarnya dapat tercerminkan oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini digadang-gadang oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) misalnya, sebelumnya pernah terjadi di tanah Nusantara pada masa lampau. Salah satu pemindahan serupa pernah terjadi pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

Seperti Jokowi, Raja Rakai Sumba Dyah Wawa yang berkuasa pada tahun 919-925 SM memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir lahar yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi. Pemindahan pusat kerajaan ini tercatat dalam berbagai prasasti, seperti Air Kali, Kinawe, Kambang Sri Jebung, dan Biota.

Mungkin, Jokowi juga ingin tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Rakai Dyah Wawa yang dikenang dalam berbagai prestasi. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin menorehkan prestasi dalam kepemimpinannya guna menciptakan keseimbangan pembangunan antar-wilayah Indonesia.

Setelah ibu kota pindah, Jakarta tetap prioritas pembangunan. Kota ini terus dikembangkan menjadi kota bisnis, keuangan, pusat perdagangan, dan jasa skala regional dan global.

Urban regeneration yang dianggarkan Rp571 T tetap jalan. Pembahasannya sudah teknis, siap dieksekusi. pic.twitter.com/mFNrvbXPEE

— Joko Widodo (@jokowi) August 26, 2019

Namun, rencana pemindahan ibu kota tersebut bisa saja menjadi gambit – sebuah tindakan dalam suatu permainan atau situasi lain yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus risiko – bagi Jokowi. Pasalnya, salah satu survei milik Median menunjukkan bahwa 45,3 persen masyarakat tidak sepakat dengan rencana pemindahan tersebut.

Pertanyaannya, jika pemindahan ibu kota ini dapat menjadi prestasi kepresidenan Jokowi, apa dampak politik dari prestasi tersebut? Lalu, apa tantangan lain yang dihadapi Jokowi?

Warisan Politik

Rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim bisa saja meninggalkan warisan politik tersendiri bagi masyarakat. Sang presiden juga disebut-sebut telah menorehkan warisan sebagai “Presiden Infrastruktur.”

Warisan politik seperti ini biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Christian Fong, Neil Mahotra, dan Yotam Margalit dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies.

Terbentuknya ingatan publik terhadap seorang politisi dapat bersumber dari dua macam warisan, yakni hard legacy dan soft legacy. Hard legacy berasal dari kebijakan atau keputusan yang menimbulkan hasil konkret dalam jangka panjang. Sementara, soft legacy berakar dari prinsip, nilai, dan pemikiran yang dianut oleh politisi tersebut dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Kedua jenis warisan tersebut bisa saja saling berhubungan. Hard legacy yang dihasilkan oleh seorang politisi biasanya akan menimbulkan soft legacy di masyarakat.

Fong dan tim penulisnya mencontohkan pembangunan Jembatan Pulau Gravina – menghubungkan kota Ketchikan di Alaska dengan pulau Gravina – yang diusulkan oleh Senator Ted Stevens di Amerika Serikat (AS). Jembatan tersebut menjadi hard legacy Stevens tetapi penolakan masyarakat terhadap pembangunan tersebut akibat adanya dugaan pemborosan anggaran menjadi soft legacy­­-nya.

Selain Stevens, contoh warisan politik lainnya mungkin dapat diambil dari salah satu negara Asia Timur. Presiden Roh Moo-hyun yang menjabat pada tahun 2003-2008 di Korea Selatan (Korsel) misalnya, meninggalkan warisan yang dinilai masih membekas di hati publik negari Ginseng tersebut.

Seungsook Moon dalam tulisannya yang berjudul Living Memory of Roh Moo Hyun menjelaskan bahwa, sebagai politisi yang menantang status quo politik, Roh menjadi simbol demokrasi di Korsel. Roh juga menjadi presiden Korsel pertama yang memiliki klub fan tersendiri yang disebut Rohsamo.

Seperti Jokowi, Roh mendorong adanya pemindahan ibu kota dari Seoul. Wilayah baru yang ditujunya pada saat itu adalah Sejong City. Upaya Roh untuk mendorong pemindahan ibu kota ini merupakan hard legacy yang ditinggalkan oleh Roh.

Di sisi lain, upaya Roh tersebut juga berkaitan dengan soft legacy yang ditinggalkannya. Pasalnya, Roh dikenang sebagai pemimpin yang memiliki filosofi pembangunan nasional yang berkeseimbangan – berupaya mengurangi dominansi regional wilayah tertentu di Korsel.

Warisan politik biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat.
Share on X

Lalu, bagaimana dengan warisan politik Jokowi?

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi telah berhasil dikenal dengan warisannya sebagai “Presiden Infrastruktur.” Dengan berbagai infrastruktur transportasi yang dibangunnya, konektivitas ekonomi pun turut terbangun.

Infrastruktur-infrastruktur tersebut merupakan hard legacy yang diberikan oleh kepresidenan Jokowi. Dari sisi soft legacy, warisan dari mantan Wali Kota Solo tersebut bisa jadi mirip dengan Roh di Korsel. Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi ingin pemindahan ibu kota dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Jika rencana pemindahan ibu kota ini dapat menjadi warisan politik Jokowi yang dikenang di masa mendatang, apa saja implikasi politik yang dapat dibawa oleh pembentukan warisan ini?

Jokowi’s Gambit?

Warisan yang ditinggalkan oleh seorang politisi – terutama presiden – tentunya dapat dikenang oleh elite-elite politik dan masyarakat di masa mendatang. Lebih jauh lagi, kenangan tersebut tidak hanya terbatas pada memori kolektif, melainkan juga memiliki implikasi politik.

Seperti yang disinggung oleh Fong dan timnya, istilah lame duck (bebek lumpuh) biasanya memberikan konsepsi bahwa kekuatan politik terbatas pada jabatan yang dipegang. Namun, konsepsi tersebut bertolak belakang dengan bagaimana warisan politik politisi – bahkan meski telah meninggal dunia – tetap memengaruhi agenda politik di masa kini.

Program New Deal milik Presiden Franklin D. Roosevelt misalnya, masih mengisi perdebatan politik AS hingga kini. Di Indonesia, warisan-warisan yang ditinggalkan oleh presiden-presiden di masa lampau juga membekas dalam agenda politik pada masa sekarang, katakanlah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan sikap dan kebijakannya yang menggambarkan toleransi, hingga kini masih banyak menginspirasi kelompok Gusdurian.

Implikasi politik semacam inilah yang muncul dari warisan yang ditinggalkan Presiden Korsel Roh. Soft legacy yang ditinggalkan Roh sebagai presiden yang pro-rakyat tetap mengisi dinamika politik Korsel beberapa tahun lalu meski telah meninggal hampir satu dekade lalu.

Pengaruh warisan Roh ini akhirnya menjadi perebutan di antara Moon Jae-in – kini presiden Korsel – dan An Hee-jung yang ingin menjadi capres dari Partai Demokratis Korea dalam Pilpres Korsel 2017. Keduanya pun memiliki kedekatan personal dengan Roh.

Kejadian serupa juga terjadi di AS. Warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Barack Obama turut mengisi dinamika pra-pemilu Partai Demokrat AS untuk tahun 2020. Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden misalnya, kerap mengutip warisan tersebut untuk memposisikan dirinya sebagai sosok penerus Obama.

Bahkan, warisan yang ditinggalkannya tersebut memengaruhi dukungan Obama dalam penentuan capres pilihan Partai Demokrat AS. Dukungan Obama terhadap Hillary Clinton dalam Pilpres 2016 misalnya, berkaitan dengan warisan kepresidenannya yang terancam oleh kemunculan Donald Trump dari Partai Republik.

View this post on Instagram

Jokowi dinilai ingin dikenang dengan mendirikan ibu kota baru sebagai warisannya. Tunggu artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #pindahibukota #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 3, 2019 at 2:18am PDT

Thomas F. Schaller dan Thomas W. Williams dalam tulisannya yang berjudul The Contemporary Presidency juga memberikan beberapa contoh bagaimana warisan dapat berujung pada dukungan politik. Salah satunya adalah George H.W. Bush. Reputasi yang terbangun dari kepresidenannya turut mendukung karier politik kedua anaknya, yakni Presiden George W. Bush dan Jeb Bush.

Schaller dan Williams mengaitkan warisan ini dengan pengaruh pasca-presidensial. Biasanya, mantan presiden memiliki pengaruh politik dengan memberikan sumber-sumber krusial, seperti nasihat, dukungan (endorsement), dan pendanaan.

Lantas, apakah warisan Jokowi juga berdampak pada dinamika politik Indonesia?

Warisan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur bisa saja memengaruhi dinamika politik Indonesia. Wacana amendemen UUD 1945 dan dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) beberapa waktu lalu misalnya, menjadikan warisan tersebut sebagai dalih dari partai politik atas urgensi panduan pembangunan tersebut.

Dengan begitu, bisa saja warisan tersebut berujung pada pengaruh pasca-kepresidenan Jokowi di masa mendatang. Namun, tentunya, hal tersebut belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, meski warisan politik ini dapat berbuah menjadi pengaruh tertentu, keputusan untuk memindahkan ibu kota ini tetap saja bisa menjadi gambit politik bagi Jokowi. Berkaca pada kasus pemindahan ibu kota Presiden Roh di Korsel yang dijegal oleh Mahkamah Konstitusional Korsel dengan adanya berbagai kontroversi, Jokowi bisa juga menghadapi tantangan-tantangan politik dalam membentuk warisan tersebut.

Pasalnya, upaya pemindahan ibu kota kini turut memperoleh penolakan dari sebagian masyarakat. Bukan tidak mungkin juga apabila lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat menjadi penghambat bagi pemindahan ibu kota seperti yang terjadi dalam kasus Roh di Korsel – dengan adanya berbagai UU yang harus direvisi.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh presiden mirip dengan apa yang dirasakan rapper Trippie Redd dalam liriknya di awal tulisan. Pada akhirnya, dengan gambit politik yang dilakukannya ini, Jokowi perlu berharap bahwa pihak-pihak lain turut mendukung warisannya. Menarik untuk dinanti dinamika politik lanjutan ibu kota baru ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.