PinterPolitik.com

“Higher powers taking a hold on me” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Bulan Oktober nanti juga akan menjadi akhir bagi ikatan kerja Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi masih akan melanjutkan posisinya untuk periode kedua. Sementara itu, posisi wapres milik JK nantinya akan diisi oleh Ma’ruf Amin.

Mungkin, seperti pasangan Barack Obama dan Joe Biden di AS, pasangan Jokowi-JK merupakan sepasang bromance yang tak terpisahkan. Lima tahun memang bukan waktu yang singkat dalam bekerja bersama.

Senang sekali menerima Pak Jusuf Kalla siang ini di istana. Selain berdiskusi tentang pekerjaan, Pak JK berbagi cerita tentang Lebaran kemarin: apa yang beliau lakukan, makanan favorit, juga tentang cucu-cucunya.

Inilah cerita Lebaran Pak JK. pic.twitter.com/jHNHc7LuZr

— Joko Widodo (@jokowi) June 11, 2019

Baru saja kemarin pada Forum Pemred, mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan harapannya agar JK tetap membantunya di pemerintahan. Tidak hanya sekali, Jokowi juga pernah meminta JK untuk tetap mendampinginya di pemerintahan pada akhir tahun lalu.

Keinginan tersebut tentu menghadapi beberapa tantangan. Secara konstitusional, JK tidak lagi bisa menjadi wapres Jokowi. Belum lagi, Jokowi kini telah memiliki cawapres terpilih sebagai pengganti JK.

Meski tidak bisa lagi menjadi wapres, Jokowi memiliki gagasan lain bagi masa depan JK. Sang presiden mengusulkan bahwa – dilansir dari surat kabar Rakyat Merdeka – JK bisa saja mengisi posisi ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Harapan Jokowi terhadap JK tersebut pun menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa sang presiden berharap agar JK tetap membantunya? Apa signifikansi peran Wantimpres?

Penasihat Presiden

Wantimpres merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan tugas tersebut, lembaga ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab langsung kepada presiden.

Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, presiden memiliki wewenang untuk membentuk Wantimpres. Peran dan tata cara pembentukan ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Di negara lain, dewan penasihat biasanya juga diperlukan oleh pemimpinnya. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, Presiden Donald J. Trump memilih beberapa orang yang dipercayainya sebagai penasihat Gedung Putih, seperti Ivanka Trump, Jared Kushner, Peter Navarro di bidang ekonomi, dan John Bolton di bidang pertahanan dan keamanan.

Tentunya, sesuai bidang masing-masing, figur-figur penasihat tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa diperhitungkan. Navarro misalnya, merupakan seorang profesor ekonomi di Univeristy of California, Irvine. Di sisi lain, Bolton juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan – pernah bekerja untuk presiden-presiden sebelumnya, seperti Ronald Reagan, George H.W. Bush, dan George Bush.

Pengetahuan dan pengalaman tersebut mungkin memang penting guna mengisi posisi-posisi penasihat tersebut. Pasalnya, kemampuan-kemampuan tersebut turut menjadi modal politik bagi perkembangan karier politik.

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa modal politik merupakan konsep yang dapat ditarik dari gagasan dan teori inkonvertibilitas milik filsuf Pierre Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga jenis modal, yakni modal ekonomi (kekayaan dan properti), modal kultural (budaya dan pendidikan), modal sosial (relasi dan jaringan), dan modal simbolis (legitimasi) – dapat dikombinasikan menjadi modal politik.

Modal simbolis dapat menjadi legitimasi bagi upaya untuk mewujudkan dominasi sosial dan menjalankan fungsi politik.
Share on X

Casey melihat bahwa modal-modal tersebut dapat saling dipertukarkan dalam membangun modal politik. Modal politik ini didefinisikan olehnya sebagai jumlah dari kombinasi jenis-jenis modal bagi tujuan-tujuan politik.

Bila kita tilik kembali, pengalaman dan kualidikasi penasihat-penasihat Trump memiliki beberapa modal serupa, yakni modal kultural dan modal sosial. Lalu, bagaimana dengan JK? Apa modal yang dimilikinya agar dapat menjadi penasihat Jokowi?

Utilisasi Modal

JK bisa jadi memiliki modal sosial dan kultural dari pengalaman panjangnya di politik pemerintahan – berupa relasi politik dan kualifikasinya. Selain itu, JK bisa juga memiliki modal ekonomi dengan bisnis keluarganya di Kalla Group.

Mengacu pada definisi yang dijelaskan oleh Casey, kombinasi modal tersebut ditujukan untuk manfaat dan tujuan politik. Lalu, apa manfaat politik dari keinginan Jokowi atas posisi baru JK tersebut?

Modal politik JK tersebut mungkin tersalurkan menjadi modal simbolis – merupakan utilisasi dari modal-modal lainnya. Bagi Bourdieu, modal simbolis dapat menjadi legitimasi bagi upaya untuk mewujudkan dominasi sosial dan menjalankan fungsi politik.

Utilisasi modal-modal ini juga sejalan dengan konsep referent power milik John R. P. French Jr. dan Bertram Raven – di mana seorang pemimpin memiliki kemampuan interpersonal yang berujung pada terciptanya pengaruh personal terhadap orang lain.

Pengaruh personal ini terlihat pada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (LKY) yang menjabat pada tahun 1959-1990. Setelah turun jabatan, LKY menjabat sebagai menteri senior (1990-2004) dan menteri mentor (2004-2011) – memiliki peran yang mirip dengan penasihat.

Ketika menjabat sebagai menteri senior, LKY kerap mengadakan sesi mentoring dengan jajaran eksekutif pemerintah lainnya, seperti PM Goh Chok Tong. Melalui sesi-sesi tersebut, LKY dinilai tetap memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan meski tidak lagi menjabat sebagai pemimpin eksekutif.

View this post on Instagram

Jokowi berharap JK tetap di Pemerintahan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #jk #jusufkalla #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 15, 2019 at 3:41am PDT

Berkaca pada kasus LKY di Singapura, JK bisa saja juga melakukan utilisasi atas modal-modal yang dimilikinya menjadi modal simbolis atau referent power bila benar menjadi ketua Wantimpres. Dengan utilisasi tersebut, bukan tidak mungkin juga bahwa JK dapat memengaruhi pengambilan kebijakan Jokowi.

Namun, pertanyaan lain pun timbul. Apa tujuan politik di balik utilisasi modal JK sebagai ketua Wantimpres nanti?

Penyeimbang Kekuatan

Pemerintahan kedua Jokowi dikabarkan akan menjadi produk bagi politik “kumpul kebo” (kumbo) yang tengah dilakukan bersama Megawati dan Prabowo Subianto. Keinginan Jokowi untuk memberikan posisi ketua Wantimpres kepada JK bisa jadi berkaitan dengan upaya tersebut.

Pasalnya, upaya kumbo tersebut berpotensi semakin memperbesar pengaruh Megawati terhadap Jokowi. Kemungkinan ini bisa saja benar dengan adanya retorika Megawati dan PDIP – seperti permintaan jatah menteri dan wacana amendemen UUD 1945 – yang berpotensi semakin memperkecil ruang gerak sang presiden.

Dengan membesarnya peran Megawati – dan Prabowo – tersebut, Jokowi boleh jadi memang membutuhkan penyeimbang lain guna menghalau pengaruh elite dan oligark politik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul Oligarchy and Democracy in Indonesia, kejatuhan Soeharto meniadakan pusat kekuatan oligarki sehingga oligark dan elite politik di Indonesia menjadi berkompetisi satu sama lain tanpa oligark sentral tersebut.

Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi mengundang JK sebagai salah satu elite di Indonesia guna menandingi pengaruh politik Megawati-Prabowo. Upaya balancing (pengimbangan) inilah yang mungkin tengah dilakukan oleh sang presiden melalui posisi baru JK.

Secara formal, kemungkinan posisi baru JK tersebut belum tentu benar-benar dapat mengimbangi pengaruh Megawati-Prabowo. Pasalnya, mengacu pada UU No. 19/2006, Wantimpres tidak memiliki pengaruh seluas posisi-posisi menteri yang diminta oleh PDIP. Lembaga tersebut hanya memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan – tidak memiliki kuasa untuk memberlakukan dan menerapkan kebijakan.

Meski demikian, JK telah memiliki modal-modal yang dapat diutilisasi menjadi modal simbolis yang dapat berpengaruh pada kebijakan Jokowi di masa mendatang.

Mungkin, lirik rapper Drake di awal tulisan dapat menggambarkan situasi tersebut. Dengan utilisasi modal dan kekuatan yang dimilikinya, si pengambil kebijakan pun dapat terpengaruhi, entah pihak mana yang lebih berpengaruh nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Baru-baru kan ini ada berita viral anak lulusan UI katanya tolak gaji Rp 8 juta karena merasa jumlah segitu menurutnya kekecilan.

Ternyata, bukan dia aja gengs yang merasa kayak gitu. Ada juga pejabat yang merasa gajinya tuh kurang. Nah, salah satunya ternyata adalah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) gengs.

Soalnya di acara rakernas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), JK sendiri mengakui kalau gaji wapres itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya loh.

Padahal kalau lihat di UU No. 7 Tahun 1978, kayaknya gaji wapres itu termasuk gede juga deh. Kan gaji wapres itu 4 kali lipat dari gaji tertinggi pejabat RI, yang mana gaji tertinggi pejabat aja Rp 5.040.000. Jadi kalau diitung-itung wapres itu dapat gaji Rp 20.160.000 per bulan. Itu belum termasuk jumlah tunjangan-tunjangan yang lain loh ya.

Emang sih gaji segitu nggak cukup menghidupi 1 istri, 5 anak dan 15 cucu. Ibaratnya kayak “cantik” itu relatif, yang namanya “cukup” itu juga relatif sih. Upss.

View this post on Instagram

Jakarta menempati tempat teratas untuk kota terpolusi di dunia Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #jakarta #polusijakarta #lawanpolusiudarajakarta #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 30, 2019 at 2:15am PDT

Oh, terus jangan lupa juga nih kalau wapres tuh dikasih fasilitas dan juga tunjangan jabatan gengs.

Nggak cuma itu aja, malahan aing juga pernah denger kalau pejabat-pejabat negara itu tuh juga suka dapet “penghasilan” lain loh. Nah, penghasilan ini beda lagi loh dari tunjangan jabatan. Hehe.

Kalau tunjangan jabatan buat wapres itu kan sekitar Rp 22.000.000 per bulan. Ini ada di Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 loh ya. Sementara, kalau penghasilan yang aing maksud tadi itu jumlahnya adalah rahasia. Upss.

Wahh. Berarti seenggaknya kalau ditotal JK minimal nerima uang sekitar Rp 42 juta juga lah ya.

Eh, tapi kalau Pak JK mau bilang gaji wapres itu kurang, harusnya Pak JK transparan juga dong untuk jelasin berapa jumlah gajinya dan berapa jumlah “penghasilan” yang katanya rahasia itu.

Kalau udah transparan gitu kan jadi bisa diperkirakan berapa jumlah uang yang diterima Pak JK sebagai Wapres dengan jumlah pengeluaran Pak JK setiap bulannya. Hehehe.

Hmm. Kalau JK sebagai orang nomor 2 di Indonesia yang dapat gaji dan “penghasilan” segitu aja merasa gajinya kurang, gimana aing yang hanya rakyat jelata ini ya? Huhuhu. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“Oh my Lord, discipline for the win, I just go for it,” – Nas, penyanyi rap asal New York, Amerika Serikat

[dropcap]U[/dropcap]sai pertemuan yang dilakukan dengan beberapa tokoh Islam di rumahnya, JK memberikan dua usulan terkait Pemilu di masa mendatang. Dua usulan solusi tersebut berupa pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, serta penggunaan sistem Pemilu tertutup dalam Pileg.

Sebelumnya, Pemilu serentak di sekitar 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) yang menggabungkan Pilpres dan Pileg yang diikuti oleh sekitar 245 ribu kandidat dalam satu hari, memang disebut-sebut terlalu kompleks. Pemilu pada 17 April 2019 lalu ini juga disebut-sebut oleh media internasional sebagai salah satu Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia.

Rumitnya Pemilu 2019 yang serentak dilaksanakan dalam sehari beberapa waktu lalu ini juga disebut-sebut membuat banyak petugas-petugas TPS mengalami kelelahan dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Hingga kini, jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 225 orang dan sekitar 1.470 yang sakit.

Pemilu kita Pilu. 100 orang lebih meninggal, bukan krn konflik, tapi krn petugasnya kelelahan. 6 perempuan kegugaran kandungannya. jika anda keluarga korban, bisa laporkan ke kami, dan kita sama-sama minta pertanggung Jawaban negara atas situasi ini. https://t.co/hBuiz9zPjS

— PilihNo3. (@haris_azhar) April 25, 2019

Terkait dua usulan di awal tulisan, JK mengatakan bahwa proses penghitungan oleh anggota KPPS terlalu memakan waktu lama sehingga menimbulkan kelelahan. Dua usulan JK tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerumitan proses penghitungan suara di TPS.

Jika memang solusi-solusi tersebut dianggap dapat mengurangi kerumitan Pemilu serentak di kemudian hari, mengapa JK mengusulkan penggunaan sistem Pemilu tertutup? Apakah solusi tersebut benar-benar dapat membuat penyelenggaraan Pemilu efektif?

Pileg Tanpa Nama Caleg?

Dalam Pemilu, pemilih menggunakan hak politiknya untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan mewakili kepentingan pemilih dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Anggota-anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya akan mengawasi dan membantu jalannya pemerintahan suatu negara.

Sistem pemilihan tertutup merupakan sistem di mana pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan secara langsung oleh pemilih. Pemilih hanya menentukan partai-partai politik mana yang dianggap berhak mewakili suaranya di parlemen.

Penggunaan dan pembahasan mengenai sistem Pemilu tertutup sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada beberapa dekade lalu, Pemilu di Indonesia juga menggunakan sistem ini dalam menentukan pihak-pihak yang duduk di kursi parlemen.

Sistem ini digunakan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem ini, pemilih tidak memilih anggota legislatif per nama calon. Pemilih hanya perlu menentukan partai politik mana yang dianggap pantas mewakilinya di parlemen.

Usulan JK terkait sistem Pemilu tertutup pun menjadi beralasan. Partai politik yang terpilih nantinya bertugas untuk menentukan nama-nama individu yang akan duduk di DPR, sehingga petugas KPPS yang ada di TPS tidak perlu melakukan penghitungan suara yang detail seperti pada saat Pemilu serentak lalu.

Namun, apakah sistem ini kemudian tidak memiliki dampak lain? Apakah memilih tanpa mengetahui siapa yang dipilih merupakan hal yang menguntungkan masyarakat?

Sistem Pemilu tertutup memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.
Share on X

Buruknya, sistem ini nantinya dapat membuat pemilih memiliki informasi minim mengenai calon-calon anggota parlemen. Electoral Reform Society – sebuah lembaga independen di Inggris – menjelaskan bahwa sistem ini memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.

Guna memahami lebih lanjut mengenai dampak penggunaan sistem ini, mari kita lihat pelaksanaannya di negara lain. Mark P. Jones dan tim penulisnya dalam tulisan yang berjudul “Amateur Legislators – Professional Politicians” mencoba menjelaskan dampak dari penggunaan sistem ini dalam Pemilu di Argentina.

Dari Pemilu yang dilaksanakan di Argentina, Jones dan timnya menemukan bahwa sistem Pemilu tertutup dapat memindahkan insentif-insentif pemilih pada pemimpin-pemimpin partai. Dengan pengaruh pemimpin partai, nama-nama caleg yang berada pada daftar teratas terjamin tingkat kesuksesannya untuk terpilih dalam Pemilu.

Jones dan timnya juga menambahkan bahwa politisi-politisi yang duduk di parlemen Argentina sebenarnya memiliki keahlian dan kecakapan yang cukup. Meskipun begitu, penggunaan sistem ini di Argentina tetap berdampak pada kurangnya efektivitas lembaga legislatif di negara tersebut.

Anggota-anggota parlemen Argentina yang terpilih dalam sistem ini akhirnya tidak memberikan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Minimnya kebijakan nyata yang dihasilkan ini disebabkan oleh minimnya pertanggungjawaban anggota-anggota parlemen terhadap konstituennya.

Dengan melihat penggunaan sistem tersebut di Argentina, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sistem yang diusulkan JK juga akan menjadikan DPR semakin tidak efektif?

Tentunya, jika sistem ini digunakan di Indonesia, para pemilih juga kehilangan pengaruh besar dalam menentukan nama-nama yang dapat duduk di kursi legislatif. Dalam kondisi politik sekarang, politik transaksional – dukungan politik yang didasarkan pada pemberian personal seperti uang dan hadiah – pun masih marak.

Kekuasaan dalam partai nantinya juga hanya berpusat pada pimpinan partai. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin politik transaksional di Indonesia semakin marak dan menguntungkan pimpinan-pimpinan partai politik. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya transaksi politik antara para politisi dengan para petingginya.

Jika memang sistem ini membawa dampak negatif terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia, mengapa JK tetap mengusulkan hal ini sebagai solusi?

Kepentingan Personal?

Bagi petinggi-petinggi partai politik, penggunaan sistem Pemilu tertutup mungkin dapat menjadi hal yang menguntungkan. Sebab, kekuasaan dan kontrol atas anggota-anggota partai dapat kembali terpusat pada pimpinan partai politik.

Jika kita menilik kembali pada kontestasi politik Pemilu 2019 lalu, beberapa partai politik terindikasi mengalami perpecahan terkait dukungan untuk paslon-paslon dalam Pilpres. Beberapa partai bahkan mengalami dualisme pimpinan partai.

PPP misalnya, terlihat mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres 2019. Dalam partai tersebut, kubu yang sebelumnya dipimpin oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, di sisi lain, kader-kader PPP yang mengakui Humphrey Djemat sebagai ketua umumnya mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

View this post on Instagram

JK punya usulan tersendiri untuk atasi kisruh Pemilu saat ini Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #JK #JusufKalla #Pileg #Pemilu #Pilpres #Orba #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 26, 2019 at 2:31am PDT

Meskipun tidak mengalami dualisme kepemimpinan partai, Golkar – partai JK– juga mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Golkar juga membentuk organisasi relawan guna mendukung paslon 01, yaitu Relawan GoJo (Golkar Jokowi).

Di sisi lain, tampaknya tidak semua kader Golkar sepakat akan dukungan partainya terhadap Jokowi-Ma’ruf. Beberapa kader Golkar pun membentuk Go-PrabU (Golkar Prabowo-Uno) guna menyatakan dukungannya terhadap paslon lain, yaitu Prabowo-Sandi.

Kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Prabowo-Sandi juga disebut-sebut sebagai alasan di balik pembentukan Go-PrabU. Koordinator Nasional Go-PrabU Cupli Risman menjelaskan bahwa dukungannya pada Prabowo-Sandi merupakan respons terhadap gerakan akar rumput agar caleg-caleg Golkar tetap bisa terpilih.

Selain Go-PrabU, beberapa kerabat JK juga menyatakan dukungan pada Prabowo-Sandi. Keponakan JK, Erwin Aksa, memberikan dukungan terhadap paslon 02 atas dasar persahabatannya dengan Sandi. Selain Erwin, adik JK, Fatimah Kalla, juga disebut-sebut menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandi.

Lantas, mengapa perpecahan partai politik menjadi berkaitan dengan usulan JK? Pengaruh apa yang muncul apabila sistem tertutup diterapkan?

Alina Rocha Menocal dari Overseas Development Institute (ODI) dalam tulisannya yang berjudul Why Electoral Systems Matter menjelaskan bahwa sistem Pemilu tertutup mendorong kader-kader partai untuk menarik perhatian pimpinannya agar mendapatkan posisi yang tinggi dalam daftar nama caleg. Akibatnya, partai politik menjadi lebih koheren karena kedisiplinan kader menjadi kunci kesuksesannya dalam karir politik.

Dalam sistem Pemilu yang proporsional terbuka – seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 – para politisi cenderung lebih memperhatikan kepentingan politiknya sendiri. Hal ini pun terlihat dari terbentuknya Go-PrabU yang didasari pada pengakomodasian kepentingan akar rumput yang dianggap lebih menjanjikan bagi para caleg.

Perpecahan yang terjadi dalam Golkar bisa saja merupakan latar belakang dan motivasi JK untuk mengusulkan sistem Pemilu tertutup. Dengan begitu, kontrol dan kedisiplinan pimpinan partai politik dapat terjaga karena para politisi di bawahnya memiliki tanggung jawab kepada petinggi-petinggi partainya.

Tapi, apakah benar demikian? Hanya JK yang tahu pasti. Yang jelas, usulan tersebut bisa masuk akal, namun berpotensi menghilangkan esensi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Bahkan, JK bisa saja dituduh ingin kembali membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.

Mungkin logika usulan JK senada dengan pernyataan rapper Nas di awal tulisan. Untuk meraih kemenangan sepenuhnya, JK mungkin merasa membutuhkan kader-kader yang dapat “didisiplinkan”. Lagi pula, kedisiplinan tentunya baik buat budaya masyarakat kita. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]anyak waktu terbuang sia – sia hanya karena macet. Bahkan untuk urusan macet di DKI Jakarta, pusingnya bukan main.

Kemacetan di Jakarta itu bisa jadi tontonan sehari – hari, bahkan bisa menjadi komoditas politik para calon Gubernur saat Pilkada DKI. Nah loh tumben, pengen jadi pemimpin yang bermanfaat atau biar keliatan bermanfaat aja? Uhuuukk, uhuuuk.

Bisa ngebayangin kan gimana macet itu bisa di politisasi, wadidawww, tapi gapapalah ya, kita coba ukur aja gimana sih cara berpikirnya dan apa sih solusinya. Tapi kadang – kadang sih, solusi yang ditawarkan itu ga tepat dan bahkan sebenernya ga menyelesaikan masalah macet dari akarnya.

Kebanyakan, solusinya itu cuma akal – akalan aja. Weedewww, seriusan ini. Maka muncul inilah itulah. Macetnya diselesaikan? Oh tidak bisa. Karena ga diselesaikan sampe akarnya sih, hadeuuuuhh.

Daripada bikin ERP, ganjil – genap, atau kebijakan lainnya, mendingan minta Kementerian Perindustrian untuk nyemprot perusahaan mobil dan motor untuk istirahat produksi dulu deh, biar setiap harinya ga muncul kendaraan pribadi baru lagi dan lagi.

Cuma yang begini pasti susah kan? Yaiyalahhh, adagium pisau aja, yang tajam ke bawah tapi melempem ke atas. Motor aja dilarang lewat di jalan inilah itulah, ehhh giliran ke perusahaan motor dan mobil malah lupa.

Tapi hampir semua orang kalau kena macet itu kesel, sebel, dongkol, apapunlah, yang penting intinya membosankan dan merugikan. Weeeeittsss, tapi masih ada orang yang justru memandang macet itu sebagai sesuatu yang tidak merugikan, husssss tapi dia bukan pedagang ala ala macet ya.

Ia adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menganggap macet sebagai prestasi suatu kota. Semakin macet, semakin keren gitu maksudnya? Waduh, gimana sih maksudnya? Kata JK, kalau macet itu tandanya kota itu maju, ekonominya tumbuh. Oh begitu toh.

Ayoo daerah mana lagi nih yang mau dibikin macet kayak Jakarta, lumayan kan biar dipuji sama Wapres, yuk bikin macet, weleeeh weleeeh.

Wedeeww, emang cuma Wapres aja yang mikirnya begini, yailaaahh, JK mau jadi pentolan kemacetan kali ya? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Politisi paling sukses adalah yang mampu menyatakan apa yang dipikirkan masyarakat, dan biasanya dengan suara yang keras.” ~ Theodore Roosevelt

[dropcap]K[/dropcap]etika masyarakat tengah menahan geram dengan kecongkakan DPR yang memproteksi kekuasaannya dengan hak imunitas, nada pembelaan yang datang dari seorang pemimpin akan menjadikannya sedikit angin segar di udara yang begitu pekat dan panas.

Selayaknyalah seorang pemimpin harus seperti itu, memberikan pembelaan pada masyarakat yang sebenarnya lebih berkuasa di alam demokrasi. Bukan seperti para anggota parlemen yang namanya saja mewakili rakyat, namun pada kenyataannya malah lebih banyak mengkhianati dan menyakiti konstituennya. Huh!

Jadi, walau Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyertakan pasal yang memungkinkan DPR tidak dapat disentuh hukum, kecuali atas persetujuan presiden. Namun bagi Wapres Jusuf Kalla atau Opa JK, kalau memang KPK mau panggil DPR ya panggil aja. Enggak usah izin presiden segala.

Rakyat pasti setuju UU KPK tsb: sapapun anggota DPR yg korupsi, bisa langsung dipanggil tanpa izin MKD dan Presiden.

Masalah kehormatan hilang?
Kalo betul korupsi, masi ngomong soal kehormatan ?
Ya lain kalo salah tangkap.https://t.co/DdOiFsh7Hb

— Handoko Gani (@LieDetectorID) February 13, 2018

Bagi Opa, ketetapan KPK sebagai lembaga independen yang berada di bawah presiden sudah ada di undang-undang. Jadi ngapain DPR pake bikin aturan sendiri? Hmm, luar biasa Opa. Kasih jempol deh, terima kasih atas pembelaannya bagi lembaga anti rasuah ini. Tapi eh tapi, kenapa aturannya jadi tumpang tindih begini ya? Hadeuuh.

Kalau anggota DPR ogah dipanggil KPK atas alasan diproteksi UU MD3, bagaimana dong? Opa enggak lupa kan? Ya enggaklah, walau sudah senja tapi memori Opa masih sangat bagus. Buktinya Opa tau, kalau alasan anggota DPR itu hanya berlaku pada Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau KPK? Ya enggak usah.

Hmmm, mengapa suara Opa lain sendiri ya? Soalnya DPR kemarin udah petantang petenteng tuh sama KPK, sampai-sampai Pak Laode keki jadinya. Padahal, Ketua DPR yang ketok palu itu kan satu wadah sama Opa. Terus kenapa berbeda? Kok Opa jadi ksatria pemberani sendiri? Apa ini ada hubungannya dengan isu kalau Opa mau bikin hattrick? Hmmm. (R24)