Mantan Menlu China, Wang Yi, yang saat ini menjadi Direktur Komisi Urusan Luar Negeri, menyampaikan sebuah pesan menohok pada Jepang dan Korea Selatan. Ia menyindir kedua negara tersebut terlihat seperti ingin dianggap anggota negara Eropa karena kedekatan mereka pada Amerika Serikat dan NATO saat ini.

Padahal, sebagai sesama anggota negara Asia, Jepang dan Korea Selatan seharusnya memperkuat hubungan dengan Tiongkok agar Asia bisa menjadi benua yang berotonomi strategis dan tidak kebergantungan pada kekuatan Barat. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi bukanlah sosok asing lagi di mata mereka yang mengikuti perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok.

Bagaimana tidak? Wang adalah sosok yang kerap disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sahabatnya.

Tentu, tidak hanya Indonesia, Wang juga cukup aktif menjalankan kunjungan kerja ke banyak negara lain – di saat Presiden Xi Jinping lebih memilih untuk tinggal di dalam negeri semenjak pandemi Covid-19.

Terdapat pertemuan bilateral menarik yang terjadi di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) G20 di Bali pada 7-8 Juli 2022, yakni antara Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. Kedua belah pihak pun menilai bahwa pertemuan ini berbuah pada pembahasan yang konstruktif.

Pertemuan menjadi menarik karena berjalan di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang masih membara. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri, konflik tersebut turut merugikan AS maupun Tiongkok.

AS bisa jadi merasa hegemoninya di Eropa menjadi terancam dengan adanya konflik ini. Sementara, Tiongkok lebih menginginkan hubungan yang damai dan lancar dengan Eropa demi kepentingan dagangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengadakan High-level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM) bersama Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi di Bali pada Sabtu, 9 Juli 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi yang disebut sebagai sahabat oleh Luhut mengatakan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah sampai pada tingkat four-wheel drive (4WD) karena meliputi empat bidang, yakni politik, ekonomi, kebudayaan, dan maritim.

Selain itu, Luhut juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk berkunjung ke Tiongkok pada akhir Juli 2022 nanti guna menandatangani kerja sama Global Maritime Fulcrum & Belt and Road Initiative (GMF-BRI) dengan pemerintahan negara tersebut.

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak kenal dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan? Hampir semua orang di bumi Indonesia pasti paling nggak pernah lah mendengar nama beliau.

Sampai-sampai nih, banyak lho julukan yang diberikan pada Pak Luhut oleh para netizen – mulai dari Lord Luhut, Perdana Menteri, hingga Menteri Segala Urusan. Maklum sih. Banyak yang bilang kalau Luhut ini kerap menjadi kartu andalan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika berbagai persoalan datang melanda.

Coba lihat aja waktu penularan Covid-19 tidak terkontrol pada bulan September 2020 lalu. Pak Jokowi langsung lho menunjuk Pak Luhut agar dapat menekan tingkat penularan di berbagai provinsi utama, mulai dari DKI Jakarta hingga Jawa Timur (Jatim).

Meski Pak Luhut ini banyak berjasa ya dalam mengurus jalannya pemerintahan, masih banyak lho yang “mencurigai” kalau Pak Menko Marves ini “membawa” kepentingan-kepentingan asing lho. Ketika sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) datang ke Indonesia di tengah pandemi, Pak Luhut menjadi salah satu sosok dari pemerintah yang langsung pasang badan lho. Wah wah.

Ya, wajar sih kalau Pak Luhut dianggap dekat dengan sejumlah negara lain. Wong beberapa waktu lalu, Pak Menko Marves mengaku sendiri kalau Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi adalah sahabatnya. Hmm, jadi, yang benar gimana nih, Pak? Hehe.

Baca Juga: Klaim Aduhai Pak Luhut

Tapi, terlepas dari itu, Pak Luhut udah memberikan klarifikasi kok, guys. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 2021, Pak Menko Marves mengatakan kalau dirinya bukan antek-antek Tiongkok kok.

Mengacu pada penjelasan beliau, Menko Marves hanya melakukan “pendekatan” ke negara mana pun yang dianggap bisa menguntungkan bagi Indonesia. Tenang, guys. Ini terbukti kok kala Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) – yang mana beberapa bulan lalu sempat ditemui oleh Pak Luhut.

Mungkin nih, biar masyarakat percaya, Pak Luhut perlu nih klarifikasi di media-media online. Coba Pak Menko Marves klarifikasinya di podcast Om Deddy Corbuzier. Pasti banyak tuh yang nonton – dan bisa jadi viral. Hehe.

Eits, tapi nih, guys, Pak Luhut juga menceritakan kenapa kok Tiongkok yang didekati lho. Kata Pak Menko Marves sih, Tiongkok itu menjadi salah satu dari sekian negara yang bersedia lho memberikan apa pun yang Indonesia inginkan – misal penguasaan teknologi pada bidang tertentu.

Wah, mungkin nih, kalau dianalogikan dalam seri kartun, Pak Luhut ini bagaikan Pearl yang selalu dimanja ya oleh Tuan Krab. Wah, kalau nggak dituruti oleh Tiongkok lagi, kira-kira Indonesia bakal merengek nggak ya?

Tenang, Pak Luhut. Kan, masih ada Paman Sam. Itu pun kalau nggak kena PHP (pemberi harapan palsu) lagi ya. Hehe. (A43)

Baca Juga: Ketika Luhut di-PHP Tesla

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

JERMAN – Laut China Selatan tidak bisa dipungkiri sudah menjadi masalah bagi Tiongkok dan beberapa negara di Asia Tenggara. Klaim Tiongkok untuk menguasai mayoritas Laut China Selatan ternyata bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara itu adalah Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam, dan Malaysia yang memperebutkan wilayah perairan tersebut dengan Tiongkok. Untuk menyelesaikan konflik ini, Tiongkok diminta untuk berunding dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tetapi Tiongkok menolak usulan itu.

Sebagai negara ASEAN yang netral mengenai masalah ini, Indonesia berinisiatif untuk ikut membantu menyelesaikan konflik di Laut China Selatan secara damai. Upaya penyelesaian ini dilakukan di sela-sela pertemuan tingkat menteri negara anggota kelompok G20 di Kota Bonn, Jerman, Minggu (19/2).

Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Retno menawarkan solusi untuk mengimplementasikan komitmen, serta mengenai penggunaan dokumen tata perilaku (Document of Condunct, DoC) termasuk mendorong kemajuan kesepakatan mengenai tata perilaku (Code of Conduct, CoC).

Pembahasan Code of Conduct (CoC) antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara terkait Laut China Selatan, sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2000. Namun hingga kini masih belum meraih kesepakatan yang disetujui semua pihak.

Walau Indonesia tidak memiliki masalah atas klaim wilayah di Laut China Selatan, namun sejak perundingan itu dimulai, Indonesia terus mendorong upaya perdamaian di Laut China Selatan. Salah satu upaya yang didorong Indonesia adalah menyelesaikan perundingan kesepakatan CoC antara Tiongkok – ASEAN.

Laut China Selatan merupakan perairan yang menjadi lalu lintas perdagangan Internasional, nilai ekonominya tak kurang dari US$ 5,3 triliun setiap tahun. Selain itu, menurut data Badan Informasi Energi AS, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035, rencananya juga akan melintasi perairan tersebut. (Berbagai sumber/A15)