PinterPolitik.com

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep membuat gebrakan di dunia politik. Beredar kabar bahwa Kaesang mengaku siap untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang. Majunya Kaesang dalam Pilkada Depok pun sudah disambut hangat oleh PDIP hingga PSI.  

Kaesang diklaim sedang mencoba peruntungannya dalam dunia politik. Sebagaimana kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang berhasil menjadi Wali Kota Solo, kini sang adik berupaya untuk meraih kemenangan yang sama.  

Meski demikian, belum diketahui pasti alasan dibalik memilih Kota Depok sebagai medan pertarungan bagi ambnisinya itu. Majunya Kaesang juga diklaim akan “merusak” dominasi PKS di Depok. Hal ini dikarenakan PKS sudah menguasai posisi Wali Kota di wilayah ini selama bertahun-tahun.  

Selain itu, dengan posisinya Kaesang sebagai anak Presiden RI, dikhawatirkan bahwa dominasi mereka akan luntur seketika. Merespons hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok mengajukan tiga nama untuk menghadapi Kaesang.  

Beberapa diantaranya yaitu Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok, Muhammad Kholid selaku Juru Bicara PKS, dan Gamal Albinsaid selaku Ketua Bidang Kepemudaan PKS. Dari tiga nama tersebut, justru yang menjadi sorotan ialah Gamal itu sendiri.  

Gamal sudah dikenal luas sebagai sosok yang inspiratif karena telah berkiprah banyak dalam dunia kesehatan maupun lingkungan. Kiprah Gamal diklaim akan mampu menggaet suara anak muda yang saat ini menjadi incaran menjelang Pemilu 2024 nantinya. 

Dengan demikian, maka kans yang dimiliki Gamal jauh lebih tinggi dibandingkan dua nama lainnya untuk bertarung dengan Kaesang. Keputusan ini menjadi gambaran bagaimana PKS sudah mulai mengkhawatirkan sosok Kaesang dalam merebut dominasinya di kota ini 

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni mengapa PKS seolah khawatir dan begitu terancam atas kehadiran nama Kaesang di Depok dalam Pilkada 2024? 

Basis PKS Sedang Digoyang? 

Depok sebagai wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta kerap mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Tidak hanya soal kontroversinya, namun juga dinamika politik lokal di Depok itu sendiri.  

Sejak awal Reformasi, perebutan kekuasaan di tingkat lokal sudah menjadi arena pertarungan yang menarik, dan hal ini juga termasuk Depok sebagai kota penyangga dalam bingkai Jabodetabek.  

Banyak partai politik (parpol) silih berganti “menguasai” kepemimpinan daerah jika berkaca dari pengalaman politik lokal di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa studi kasus dimana satu partai mendominasi kepemimpinan politik di kota/kabupaten tertentu.  

Salah satunya ialah dominasi PKS di Depok. Dominasi ini sudah berlangsung sejak terpilihnya Nur Mahmudi sebagai Wali Kota pada tahun 2005, di mana kemenangan Mahmudi berlanjut hingga dua periode. 

Kemenangan PKS kemudian berlanjut hingga saat ini dengan terpilihnya Muhammad Idris sebagai Wali Kota Depok sejak tahun 2015. Dengan demikian, dominasi PKS di Depok sudah mencapai empat periode berturur-turut dan tentu ada faktor yang melatarbelakangi terbentuknya dominasi tersebut.  

Chusnul Mar’iyah dalam publikasinya yang berjudul Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019 menyebutkan dominasi PKS tidak lepas dari kaderisasi yang selektif dalam partai serta preferensi pemilih akan isu sosial tertentu.  

Namun pada kasus di tahun 2019, sentiment agama justru menjadi faktor utama kemenangan mereka. Alhasil, sentimen ini seakan “dimanfaatkan” PKS untuk menguasai kursi DPRD dan Wali Kota Depok secara bersamaan dan sekaligus memunculkan hegemoni politik PKS di Depok.  

Ari Irawan dalam publikasinya berjudul Political Hegemony after the Regional Head Elections of Bappeda Office in Bombana Regency menyatakan hegemoni politik terbentuk ketika partai petahana menguasai wilayah elektoral selama bertahun-tahun.  

Di Depok, hegemoni ini memberikan keleluasaan bagi PKS untuk membangun trayek politik yang sesuai dengan kehendaknya.  

Hal ini tercermin dari berbagai peraturan daerah bernuansa Islam yang mayoritas diloloskan oleh fraksi PKS di DPRD. 

Namun demikian, pengesahan ini justru mendapatkan polemik karena peraturan yang ada dianggap tidak menghargai toleransi kelompok beragama.  

Tidak hanya kontroversinya yang semakin memuncak, dominasi PKS selama 15 tahun tentu memunculkan kebosanan bagi masyarakat dalam melihat politik elektoral di Depok.  

Ben Anderson dalam publikasinya berjudul Affect and critique: A politics of boredom menyebutkan kebosanan menjadi hal yang lumrah terjadinya situasi stagnan selama bertahun-tahun, termasuk dalam politik. Kebosanan secara berkelanjutan akan mendorong masyarakat untuk memilih hal “baru”.  

Majunya Kaesang disebut-sebut dapat menjadi solusi dari “kebosanan” tersebut. Hal ini dikarenakan Kaesang membawa citra “segar” yang dapat membawa perubahan bagi Depok. 

Selain itu, dengan posisinya Kaesang yang bukan “veteran politik”, maka partai lainnya di Depok tentu akan berebut meminang maupun mengusungnya dalam Pilkada mendatang.  

Namun pertanyaannya adalah, mampukah Kaesang mengalahkan PKS dalam Pilkada Depok mendatang? 

Perebutan Politik ala Selebriti? 

Kemunculan Kaesang dalam politik sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejak beberapa dekade terakhir, politisi muda seolah kembali menunjukkan “taringnya” dalam dunia persaingan elektoral. Mereka yang muda diklaim membawa perubahan bagi kondisi politik yang kini masih didominasi oleh gerontokrat atau orang-orang tua.  

Selain itu, dengan kiprahnya yang menarik di kalangan muda, maka mereka berpeluang besar untuk menang dalam pemilu ke depannya.  

Hal yang sama juga melekat pada Kaesang. Sebagai tokoh muda yang sukses, Kaesang memang berpotensi besar untuk maju dalam politik. Selain memiliki basis modal yang kuat, Kaesang juga diuntungkan berkat “takdirnya” sebagai anak dari Presiden Jokowi.  

Namun, bila dilihat dari keputusannya untuk maju dalam Pilkada Depok, bisa dilihat bahwa Kaesang mulai “bertaruh” untuk meraih posisi yang sama seperti Gibran.  

Meski demikian, tentu pertarungannya akan jauh lebih berat dibandingkan Gibran. Hal ini dikarenakan Kaesang akan menghadapi PKS sebagai “raksasa politik” yang sudah berkuasa selama 15 tahun.  

Paul Rhode dalam publikasinya berjudul The Long History of Political Betting Markets: An International Perspective menilai pertaruhan politik lumrah dilakukan oleh politisi menjelang pemilu.  

Jika pemilu seolah ditempatkan sebagai “pasar”, maka pemilih ditempatkan sebagai pembeli yang berhak memilih produknya, yaitu kandidat yang hendak menduduki jabatan publik.  

Logika pasar itulah yang kemudian berlaku disini. Jika tokoh yang kurang dikenal maju dalam pemilu, maka preferensi pembeli justru akan condong kepada tokoh yang sudah lama dikenal. 

Dengan kondisi politik Depok yang didominasi PKS, maka Kaesang harus berhadapan dengan “pemain lama” yang sudah mapan karena belum menguasai medan yang dihadapinya. Terlebih, calon lawannya adalah Gamal, sosok muda yang juga tampak menjanjikan dan relevan.  

Meski demikian, potensi kemenangan Kaesang juga tidak kecil. Hal ini akan terjadi jika ia mampu memanfaatkan atribusi dirinya secara maksimal untuk menghimpun narasi “perubahan” dari warga Depok.  

Molly Andrews dalam publikasinya berjudul Narrating Moments of Political Change menyebutkan bila narasi perubahan digaungkan pada saat pemilu, maka tokoh yang melakukannya akan mendapatkan insentif elektoral yang cukup besar. 

Hal ini juga dirasakan oleh PKS saat menyikapi majunya Kaesang. Berhubung Gamal merupakan tokoh muda yang kiprahnya sedang moncer, maka ia dapat dimajukkan untuk membawa narasi yang sama.  

Sebagai tokoh muda, Gamal dapat “dibingkai” oleh PKS untuk menarik preferensi anak muda kepadanya. 

Selain itu, dengan preferensi pemilih yang sudah berpindah dari partai ke tokoh, maka pertarungan Gamal vs Kaesang kedepannya lebih mirip pemilihan “seleb politik” alih-alih kontestasi politik seperti biasa. 

Lantas, akankah Gamal akan langsung mudah memenangkan Pilkada Depok mendatang?  

Kiranya belum tentu, jika Kaesang berhasil menghimpun kekuatan politik yang besar, maka Gamal dan PKS bisa kesulitan membendungnya.  

Lagipula, PKS juga perlu menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan basisnya di Depok dalam pemilihan mendatang untuk memastikan suara mereka tidak tergerus. 

Well, sebagai penutup, pertarungan Kaesang dalam Pilkada Depok kedepan akan menjadi medan yang menarik untuk dicermati. 

Selain karena disiapkan untuk menantang dominasi PKS di Depok, kemunculan Gamal sebagai counter dari Kaesang dianggap akan “memanaskan” perebutan kursi wali kota. (D90)

Kaesang ungkap alasan maju Wali Kota Depok

PinterPolitik.com 

Gelombang sentimen sporadis mengenai relevansi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk menjadi Wali Kota Depok 2024 tampak terus mengemuka. 

Isu pencalonan Kaesang sebagai wali kota seakan beriringan dengan curhat warganet yang berdomisili di Depok mengenai keluh kesah mereka atas stagnasi pembangunan dan kondisi kota selama ini yang seolah tak ada habisnya. 

Menyasar ke ranah politik, jabatan pimpinan daerah yang sejak tahun 2006 dipimpin oleh politisi PKS pun turut dipertanyakan. Ihwal yang membuat peluang PDIP, parpol ayah Kaesang sekaligus rival politik PKS, seakan mendapat angin segar. 

Sebagai catatan, jika Kaesang mengaktualisasikan keinginannya dan benar-benar terjun ke politik praktis, dapat dipastikan PDIP akan menjadi kendaraan politiknya. Sebab, PDIP memiliki aturan yang mewajibkan jika ada anggota keluarga kader yang berkiprah di politik, haruslah melalui partai berlambang banteng tersebut. 

Kembali ke Depok. Keluhan tak henti sejumlah warga atas pembangunan dan kondisi kota, belakangan diafirmasi oleh Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Hamdi Muluk. 

Menurutnya, hingga kini belum ada perubahan signifikan yang terjadi selama dua dekade saat Kota Depok dipimpin oleh kader-kader PKS. 

“Kayak jalan di tempat Depok itu,” begitu kata Prof. Hamdi yang menilai stagnasi pembangunan dapat dilihat secara kasat mata. Dirinya pun turut membandingkan kemajuan Kota Tangerang dan Kota Bekasi yang lebih baik dibandingkan Kota Depok. 

Yang cukup tajam, Prof. Hamdi menyebut jika penyebab kemandekan itu dikarenakan kepemimpinan PKS terlalu eksklusif. PKS dinilai hanya menggerakkan pihak yang sejalan, satu ideologi, bahkan “seiman” dengan mereka dalam mengelola kota. 

Kedigdayaan PKS selama ini dinilai lebih dikarenakan belum ada tokoh mumpuni, mampu bersaing, dan memiliki dukungan kuat dari banyak pihak dengan pengaruh elektoral di Kota Depok. 

Di titik ini, pencalonan Kaesang sebagai Wali Kota Depok 2024 agaknya bisa lebih dari sekadar wacana. 

Namun, di tengah persaingan narasi politik, curhatan sejumlah warga, hingga realita yang ada, diskursus pencalonan Kaesang yang beriringan dengan gelombang sentimen negatif kepada PKS di Kota Depok kiranya cukup menarik untuk dianalisis lebih dalam. Mengapa demikian? 

Depok Kalah Nasib? 

Keluhan warga Kota Depok agaknya mengingatkan kembali dengan lelucon bernuansa satir yang sempat tersemat kepada Kota Bekasi beberapa waktu lalu. 

Sebagai sesama kota penyangga Ibu Kota Jakarta, progres pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (detabek) kerap saling dibandingkan. 

Selain mayoritas kaum urban yang bekerja di Jakarta tinggal di kota-kota penyangga, persaingan untuk menarik investasi pengembang terbaik di antara kota-kota tersebut membuat ekses “mendang-mending” tak dapat dielakkan. 

Namun, ketika impresi bernuansa politis hadir di dalamnya, membandingkan satu kota penyangga dengan kota penyangga lain kiranya harus dilakukan secara komprehensif. 

Riwayat berdirinya kota tersebut, tata ruang, letak serta karakteristik geografis, akses dan infrastruktur pendukung serta pemeliharaannya, karakteristik dan komposisi penduduk terbingkai menjadi faktor aglomerasi ekonomi, sosial, dan politik yang tak dapat dipisahkan ketika menilai pembangunan sebuah kota secara menyeluruh. 

Postulat itu selaras dengan apa yang dikemukakan peneliti University of Oxford Igor Calzada dalam publikasinya yang berjudul Metropolitan and City-Regional Politics in the Urban Age: Why Does “(Smart) Devolution” Matter?. 

Calzada melakukan kajian dan komparasi karakteristik kota Glasgow, Barcelona, dan Bilbao terhadap tarik menarik dan signifikansi dinamika politik skala lokal dan nasional yang berkembang. 

Konsep metropolitanization kemudian didefinisikan Calzada sebagai perkembangan suatu wilayah yang terus berlanjut akan bergantung dengan bagaimana aglomerasi ekonomi dan politik yang mengiringinya. 

Metropolitanization sendiri ditentukan oleh proses yang terkait dengan beberapa faktor, yakni geo-socioeconomic (level perkembangan sosial dan ekonomi), geo-politics (status wilayah), serta geo-democratics (tatanan politik wilayah). 

Ketika menjadikan proses dan faktor metropolitanization itu sebagai indikator perbandingan kota penyangga Jakarta, memang, Kota Depok agaknya kurang diuntungkan. 

Dilihat dari konteks pengembangan wilayah, konteks geo-socioeconomics, geo-politics, serta geo-democratics Kota Depok tampak kurang “bernasib” plus, tak dikelola dengan maksimal. 

Sejak diresmikan menjadi kota penyangga pada tahun 1999, Kota Depok sempat dikritik karena tidak memiliki peraturan daerah tata ruang oleh asosiasi pengembang. 

Padahal – meski ironis dan tak bisa dipungkiri – faktor pengembang swasta menjadi kunci sinergi pembangunan kota yang lebih tertata, seperti yang misalnya terjadi di Kota Tangerang, Kota Bekasi, maupun Tangerang Selatan.

Melalui dibangunnya perumahan elite dan kawasan komersial terpadu, konektivitas serta tata ruang di kota-kota tersebut dapat sedikit “tertolong”. 

Sementara itu, tumpang tindih lahan proyek membuat pengembang wilayah kelas kakap cenderung kurang tertarik berinvestasi secara maksimal di Kota Depok. 

Sementara itu, dari riwayat berdiri hingga perkembangannya, Kota Depok juga agaknya memang kurang ideal untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah secara masif. 

Dibandingkan Kota Bekasi dan Kota Tangerang (sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan), peruntukan, konsep tata ruang, dan luas Kota Depok sejak awal tampak kurang ideal saat berhadapan dengan tingkat kepadatan penduduk dan hunian yang cukup tinggi namun tak terkelola dengan baik. 

Terlebih dengan eksistensi kampus prominen tanah air, yakni Universitas Indonesia (UI) beserta universitas swasta lain di sekitarnya yang menjadi tantangan lebih bagi aspek demografi, hunian, dan interaksi sosial-politik Kota Depok. 

Oleh karenanya, apa yang disampaikan Prof. Hamdi mengenai penyebab stagnasi pembangunan Kota Depok akibat eksklusivitas elite politik dan pemerintahnya tampak tak keliru. 

Sebagai aktor kunci yang dapat membuat regulasi dan menjadi eksekutor, Pemerintah Kota Depok semestinya dapat bertindak lebih inklusif dengan melakukan sinergi terbuka dengan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan kota.  

Lalu, dengan kondisi seperti itu, bagaimana peluang Kaesang dan PDIP untuk mengambil alih dan merubah Kota Depok? 

Wilayah Empuk Kaesang-PDIP? 

Kekuasaan PKS yang cukup lama di Kota Depok kiranya bisa saja runtuh akibat akumulasi impresi minor pembangunan dan kebijakan selama ini yang terbingkai dalam sebuah kebosanan politik. Dan kebosanan bukan lah alasan receh ketika berbicara konteks dukungan politik dan kekuasaan.

Mariusz Finkielsztein dalam sebuah publikasi berjudul Between Pain and Pleasure: A Short History of Boredom and Boredology mengatakan kebosanan adalah pengalaman manusia yang universal namun begitu signifikan.  

Mengutip filsuf Abad Pencerahan asal Prancis Claude Adrien Helvétius, Finkielsztein mengatakan kebosanan merupakan kekuatan di alam semesta yang lebih kuat dan bertindak jauh lebih universal daripada yang biasa dibayangkan.  

Secara historis, penguasa Romawi bahkan telah menganggap kebosanan sebagai ancaman bagi tatanan sosial. Kebosanan berlebihan, utamanya terhadap penguasa dan kehidupan sosial-politik dianggap dapat memantik pemberontakan.  

Itu lah yang kemudian menjadi relevan dalam konteks sosiopolitik, utamanya bagaimana masyarakat melihat penguasa menjalankan roda pemerintahannya. 

Curhat warga Depok kiranya merupakan akumulasi atas pengalaman kolektif dan kebosanan atas kebijakan pemerintah kota selama ini yang tak kunjung diperbaiki secara serius. 

Hal itu ditambah impresi wacana dan kebijakan yang cenderung kontroversial plus tak substansial. Mulai dari Rencana Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Religius atau perda syariah, hingga lagu yang diputar di lampu merah yang dinyanyikan Wali Kota Depok Mohammad Idris. 

Celah ini yang boleh jadi akan dimanfaatkan PDIP dan Kaesang untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan PKS pada 2024. Tak hanya mengambil alih, kepentingan memperluas kekuasaan di kota penyangga juga bisa saja menjadi urgensi bagi partai berlambang banteng. 

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) John Joseph Mearsheimer mengatakan suatu negara mestilah mempertahankan status hegemoninya. Untuk mempertahankan status itu, suatu negara akan memperluas dan memperdalam cengkeramannya terhadap negara lain. 

Di era modern dan dalam politik domestik, bentuknya tentu tidak lagi seperti kolonisasi, melainkan penaklukan secara pengaruh politik. 

Jika “kebosanan” terhadap PKS menjadi peluang, apa yang dikemukakan Mearsheimer kiranya juga relevan untuk menggambarkan ambisi PDIP. 

Itu dikarenakan, sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat memimpin DKI Jakarta, plus Plt. Wali Kota Bekasi saat ini Tri Adhianto Tjahyono, kader PDIP tak pernah sekalipun memegang kuasa di wilayah Jadetabek melalui pemilu. 

Oleh karena itu, kombinasi momentum, peluang, serta ambisi PDIP kiranya bukan mustahil berbuah kemenangan saat mengantarkan Kaesang – dengan modal sosialnya – sebagai wali kota Depok. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sepakat dengan alasan logis komentar elite PKS mengenai keanehan jika Kaesang Pangarep kurang relevan maju sebagai calon wali kota Depok karena nihil track record.

Meski demikian, PKS yang disebut-sebut “memegang” Depok siap berkompetisi dengan Kaesang yang mana baliho mendukung pencalonannya mulai bertebaran di Kota Belimbing.

PinterPolitik.com 

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, gerak-gerik yang bernuansa politis dalam ruang publik akan menarik perhatian. Salah satunya, yang tertuju dan dilakukan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. 

Pertama, Kaesang terekam mengambilkan nasi untuk Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam jamuan makan siang saat sang Ketum Partai Gerindra tersebut bersilaturahmi ke rumah pribadi Presiden Jokowi di Solo saat momen lebaran (22/4) lalu. 

Momen itu pertama kali diunggah oleh sang kakak yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam akun Twitter pribadinya saat menanggapi pertanyaan netizen yang bertanya apakah dirinya sudah menemani Prabowo berkeliling Solo. 

Gestur menarik tersebut kemudian memancing komentar dari banyak pihak. Hal itu karena sebelumya juga Kaesang dikabarkan mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah dan kakak yang sudah lebih dulu terjun ke politik dan mengemban jabatan publik. 

Komentar yang datang tak terkecuali dari elite PDIP tempat Presiden Jokowi bernaung. Salah satu elite PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan hal itu wajar sebagai wujud implementasi budaya jawa yang menyambut tamu dan bentuk kesantunan anak muda kepada tokoh yang lebih senior. 

Terbaru, Kaesang juga menunjukkan gestur menarik saat memakai kaus bertuliskan “Prabowo” dalam konten youtube pribadinya yang di upload pada 5 Mei lalu berjudul PDP EPS-11- Praz Teguh Bongkar Alasan Bapak Kalah di Padang. Terkait itu, Gibran memberikan komentar bahwa adiknya tersebut mungkin mengidolai sosok Prabowo. 

Gibran mengatakan dengan gestur yang ditunjukkan Kaesang tersebut tidak berarti sang adik akan bergabung dengan Partai Gerindra. 

Hendrawan juga menafsirkan hal yang sama dengan Gibran mengenai aksi Kaesang menggunakan kaus Prabowo. 

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menduga Kaesang mengagumi sosok Prabowo sekaligus insting politik sebagai anak muda untuk menarik perhatian publik. 

Lantas, mengapa Kaesang menunjukkan gestur yang tampak bermakna khusus ketika dirinya disebut akan terjun ke dunia politik? 

Ekspresi Politik Kaesang?  

Generasi muda, seperti Kaesang, terkenal lebih ekspresif dalam mengekspresikan sesuatu melalui sebuah gestur, simbol, bahasa, dan yang lainnya. Bahkan tak jarang, anak muda ini menciptakan sebuah subkultur dalam masyarakat. 

Nicole Pfaff dalam tulisannya yang berjudul Youth Culture as a Context of Political Learning: How Young People Politicize Amongst Each Other menjelaskan bagaimana gaya berpakaian, preferensi musik dan media, kode perilaku tertentu atau bentuk interaksi kaum muda dapat dibaca sebagai ekspresi budaya dan estetika dari pengalaman hidup mereka dan orientasi saat ini dan masa depan. 

Misalnya, gaya punk tahun 1970-an sebagai “gaya dalam pemberontakan” dan mengamati bagaimana pasar mengeksploitasi musik subkultur ini, fashion, dan “gaya jalanan” visual. 

Selain itu, Amir Piliang dalam bukunya Semiofika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya dan Matinya Makna menjelaskan dalam komunikasi nonverbal, seseorang bisa ditafsir mengenai sikap politis dan ideologi yang dipegangnya. 

Itu dapat dilihat dari gestur mereka memperkuat dan meyakinkan khalayak tentang pesan, ideologi, dan makna yang disampaikan. 

Komunikasi nonverbal dapat mempertegas apa yang tak dapat ditegaskan melalui ucapan, meyakinkan kita tentang apa yang tak dapat diyakinkan melalui ucapan. Karena itu, gestur bersifat “yang etis” sekaligus “yang politis” (political). 

Politik tak dapat dilepaskan dari komunikasi nonverbal karena di dalam politik ada fungsi komunikasi untuk meyakinkan publik. Setiap potensi komunikasi nonverbal dikerahkan untuk menegaskan pesan, ideologi, makna, dan nilai-nilai politik. 

Melalui komunikasi nonverbal pula, seseorang mengerahkan segala potensi seperti busana, indera, simbol sebagai bagian “multimodal” untuk memperkuat pesan dan makna politik. 

Dalam konteks gestur yang ditunjukkan Kaesang, terlihat bagaimana anak muda seperti dirinya ekspresif dalam menunjukkan sebuah perilaku dan ekspresi politik, termasuk kekaguman terhadap aktor politik serta kemungkinan sinyal awal keberpihakan politik tertentu. 

Aksi mengambilkan nasi yang terdokumentasikan dan pemakaian kaus kiranya disadari Kaesang sebagai representasi visual yang relevan, mengingat dirinya juga telah menjadi pusat perhatian di media sosial. 

Gestur tersebut kemudian mungkin sajakenjelaskan apa yang tidak bisa diucapkan oleh Kaesang karena terbentur posisi orang tuanya, Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dan partainya tersebut sudah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). 

Boleh jadi, gestur Kaesang juga merupakan gambaran dukungan keluarganya, termasuk Presiden Jokowi. 

Mengingat, sebelum PDIP secara resmi menunjuk Ganjar sebagai capres, Presiden Jokowi berulang kali secara tersirat maupun tersurat menunjukkan dukungan ke Prabowo dengan menyebutkan bahwa kali ini giliran Prabowo untuk menjadi Presiden. 

Lalu, apa benar gestur Kaesang tersebut bentuk dukungan kepada Prabowo? Atau ada maksud lain dari Kaesang yang ditujukan kepada Prabowo? 

Investasi Politik? 

Daniel Kapust dalam tulisannya Flattery and the History of Political Thought menjelaskan teknik sanjungan merupakan salah satu teknik yang ampuh dalam dunia politik. 

Teknik ini sudah lama dipraktikkan karena mampu mengemas intensi yang secara jelas memperlihatkan seseorang yang ‘”haus akan kekuasaan” menjadi lebih halus. 

Melihat penjelasan tersebut, boleh jadi gestur Kaesang terkait Prabowo menjadi salah satu bentuk rayuan atau sanjungan Kaesang terhadap Prabowo untuk mendukungnya terjun ke dunia politik. Terlebih lagi, Gibran mengatakan bahwa sosok Prabowo adalah idola sang adik. 

Kaesang yang mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik seperti apa yang disampaikan Gibran dan Presiden Jokowi jelas membutuhkan dukungan dan bimbingan politik dari para tokoh politik senior. 

Tapi, mengapa Kaesang memilih sosok Prabowo yang menjadi sosok itu? 

Ada beberapa kemungkinan alasan kenapa Kaesang memillih sosok Prabowo. Pertama, dirinya yang mengidolai sosok Prabowo yang merupakan living legend dalam dunia militer, politik, dan pemerintahan. 

Reputasi Prabowo dalam tiga bidang tersebut memang tidak perlu lagi diragukan prestasi dan totalitasnya. Sosok Prabowo yang berwibawa dan memiliki karisma dalam kepemimpinan kiranya membuat Kaesang melihat Prabowo sosok yang spesial. 

Kedua, Kaesang tampaknya melihat sosok Prabowo dan Partai Gerindra dapat merepresentasikan nilai-nilai dan ideologi politik yang diyakininya. Bisa saja, Kaesang tidak melihat hal itu dari PDIP yang merupakan partai tempat sang ayah, Presiden Jokowi, bernaung dan selalu dianggap “hanya” petugas partai. 

Terakhir, dirangkulnya Prabowo oleh orang tua Kaesang, Presiden Jokowi ke Kabinet telah membuat Prabowo mendapat panggung pemerintahan yang selama ini belum pernah direngkuhnya. 

Hal tersebut kemudian membuka ruang penafsiran bahwa “hutang budi politik” eksis di antara Prabowo dan Jokowi. 

Ihwal yang mungkin saja membuat Kaesang “menagih secara tidak langsung” Prabowo untuk merespons dengan dukungan untuk terjun ke dunia politik, sama seperti apa yang orang tuanya lakukan kepada Prabowo. 

Akan tetapi, analisis diatas masih sebatas interpretasi semata. Maksud Kaesang sebenarnya dengan menunjukkan gestur tersebut kepada Prabowo agaknya belum dapat dipastikan. 

Yang jelas, jika maksud itu adalah bentuk Kaesang meminta dukungan ke Prabowo untuk terjun ke dunia politik, patut ditunggu apakah Prabowo akan memberikan tanggapan positif. Utamanya ketika Kaesang santer digosipkan akan maju sebagai calon Wali Kota Depok. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S83) 

Dalam sambutannya di rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-24 Kota Depok, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) memberikan komentar menarik dengan menyebut Depok adalah kota yang paling mudah viral di Jabar. RK menambahkan agar Depok viral dalam konteks positif dengan menunjukkan pencapaiannya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Depok M. Idris menegaskan bahwa Kota Depok adalah kota yang nyaman untuk ditinggali. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak dipengaruhi oleh isu-isu negatif yang beredar.

Muncul usulan Kaesang Pangarep jadi Wali Kota Depok

PinterPolitik.com

Hai, sobat-sobat pemburu lomba, ada peluang yang bisa dimanfaatkan nih!  Ingat dong, dulu ada lagu  Wali Kota Depok Mohammad Idris tentang aktivitas berkendara? Iya yang itu, jangan mengernyitkan dahi dan menyeringai dulu dong. Soalnya, ada lomba terkait dengan lagu itu.

Jadi, dalam cuitan yang dikirim oleh akun Twitter resmi Pemkot Depok, akan ada lomba cover lagu berjudul Hati-hati yang dinyanyikan oleh Pak Idris. Lomba ini bertajuk Kontes Musik Transportasi atau disingkat K’Mutrans 2. Kompetisi ini sendiri akan memperebutkan hadiah menarik yaitu Piala Wali Kota Depok.

Mari segenap warga Kota Depok ikutilah Kontes Musik Transportasi K'MUTRANS 2 Piala Walikota Depok, Check This Out! @dishubkotadepok @atcs_dishub pic.twitter.com/sQE8NTMOvL

— PEMERINTAH KOTA DEPOK (@pemkotdepok) December 2, 2019

Gimana, menarik bukan?

Ya, mungkin Pak Idris dan jajaran Pemkot Depok punya strategi sendiri dalam menyelesaikan beragam masalah berkendara dan transportasi di kotanya. Mungkin saja lomba cover lagu ini bisa menjadi salah satu cara untuk menuju hal tersebut.

Memang sih, ada banyak perkara lain yang bisa dibenahi agar masalah berkendara dan transportasi bisa selesai. Misalnya, yang paling lazim dilakukan oleh banyak kepala daerah lain adalah memperbaiki sistem transportasi umum.

Banyak daerah lain misalnya mendorong integrasi antarmoda agar masyarakat mau menggunakan angkutan umum sehingga macet berkurang. Ada juga yang mengupayakan daerahnya bisa dilalui kendaraan seperti LRT agar jalanan tak terlalu semrawut.

Selain itu, banyak juga yang memperbaiki fasilitas pejalan kaki seperti trotoar sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke jalan kaki.

Ya tapi itu kan kepala-kepala daerah yang lain. Kalau misalnya Pak Idris dan Pemkot Depok mau bikin lomba cover lagu Hati-hati ya boleh-boleh aja dong?

Hayo, pasti ada yang sudah buru-buru skeptis dengan perlombaan ini kan? Jangan terlalu buru-buru dalam menilai dong. Kalau misalnya ambil sikap bertanya-tanya, mending tanya aja, gimana sih akhirnya ide cover lagu ini bisa keluar? Pas rapat itu, ide apa aja yang akhirnya gak diambil?

Udahlah, daripada terlalu skeptis, mending coba aja latihan dulu menghapal lagu Hati-hati, toh ada hadiahnya juga. Jadi, gimana nih, mau kan ikut lomba K’Mutrans 2 ini? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.