Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #21
PinterPolitik.com

Di sebuah rumah di kawasan selatan Jakarta, ada pintu kayu yang tidak selalu terbuka. Pada pertengahan Februari lalu, di balik pintu itu, Jusuf Kalla menyampaikan sembilan pesan untuk Presiden Prabowo Subianto — dengan satu syarat: jangan diumumkan ke publik. Beberapa minggu kemudian, suara dari rumah yang sama terdengar di hampir setiap layar kaca. Kontradiksi itu bukan kontradiksi politik. Ia kontradiksi tentang sifat pengaruh.

Saluran rahasia dipakai untuk hal yang serius. Saluran publik dipakai untuk hal yang membutuhkan tekanan kolektif. Mencampur keduanya adalah kebingungan struktural — bukan strategi. Hasilnya telah hadir di publik. Dalam hitungan minggu sejak nasihat itu bergulir di awal April, sejumlah pejabat di lingkar pemerintah — dari kabinet hingga parlemen — memilih jalur kebijakan subsidi yang berbeda. Mereka bukan oposisi. Mereka bagian dari koalisi yang seharusnya menjadi pendengar paling siap. Bila pendengar yang paling siap pun tidak terbawa, ada dua kemungkinan. Pertama, masalahnya pada medium. Kedua, dan ini yang lebih sulit dihadapi: masalahnya pada asumsi bahwa setiap suara dari masa lalu masih membawa bobot yang sama di struktur kekuasaan hari ini.

“Bila pendengar yang paling siap pun tidak terbawa, masalahnya bukan tentang isi pesan. Masalahnya tentang asumsi bahwa setiap suara dari masa lalu masih membawa bobot yang sama di struktur kekuasaan hari ini.”

Ada sesuatu yang jarang diakui dalam literatur kepemimpinan: setiap keberhasilan besar membawa serta beban epistemiknya sendiri. Malino, dengan segala keagungannya, mengandung satu beban yang jarang disadari oleh pembawanya — keyakinan bahwa konteks hari ini masih bisa dijawab dengan refleks dua dekade lalu. Yang menyelamatkan konflik komunal tidak tentu menyelamatkan pemerintahan. Republik bergerak dalam fase. Setiap fase punya pusat gravitasi dan kosakatanya sendiri. Kebijaksanaan seorang mantan tidak diukur dari seberapa lama ia masih bicara — melainkan dari seberapa jeli ia membaca kapan ia sedang berdiri di luar pusat gravitasi yang aktif.

Pasca-kekuasaan adalah jabatan yang tidak dilantik. Tidak ada upacara, tidak ada sumpah, tidak ada bingkai konstitusional yang mengaturnya. Ia bukan ruang kosong; ia ruang yang dipenuhi pilihan-pilihan kecil yang akan membentuk bagaimana seseorang dikenang dua dekade ke depan. Milan Kundera pernah menulis bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan kelupaan. Yang jarang dikatakan: perjuangan republik menjaga negarawan tuanya pun adalah perjuangan ingatan — terhadap dirinya sendiri. Republik kita, dalam delapan dekade kemerdekaan, belum pernah mengajarkan jabatan itu kepada siapa pun. Setiap negarawan tua dipaksa menjadi tukang kayu sendiri — membangun pintunya, sering kali terlambat.

Hannah Arendt menulis tentang dua mode keberadaan: vita activa dan — dunia tindakan harian, dan dunia jarak tempat seseorang menarik diri bukan untuk hilang, melainkan untuk melihat. Albert Hirschman menambahkan: setiap aktor politik punya tiga mode — keluar, bersuara, atau bertahan setia. Suara yang terus-menerus tanpa modulasi berubah menjadi gangguan. Republik tidak membutuhkan lebih banyak suara. Ia membutuhkan lebih sedikit suara — yang tepat.

“Kebijaksanaan seorang mantan tidak diukur dari seberapa lama ia masih bicara, melainkan dari seberapa jeli ia membaca kapan ia sedang berdiri di luar pusat gravitasi yang aktif.”

Bandingkan tiga rumah dalam republik yang sama. Habibie, setelah meninggalkan istana, mendirikan The Habibie Center dan menulis Detik-Detik yang Menentukan — memilih jalan vita contemplativa. Otoritas moralnya bertahan hingga hari kematiannya, dihormati bahkan oleh lawan paling keras. Megawati memilih PDIP sebagai benteng dan Teuku Umar sebagai filter — diam yang panjang, tetapi diam yang berdaya karena memiliki struktur. SBY memilih menjadi pelukis. Kanvas menjadi mediumnya, warna menjadi bahasanya. Sejak masa sekolah menengah ia melukis; kini lukisan menjadi pernyataan publik tanpa pidato. Di Pacitan, museum miliknya bersama Ani Yudhoyono diam-diam mendokumentasikan jejak hidup yang sengaja tidak dikomentari setiap minggu. SBY berbicara tanpa berbicara. Lawan dan teman membaca lukisannya dengan saksama — sebagaimana mereka dulu membaca pidatonya. Tiga rumah, tiga pilihan, tiga bahasa berbeda.

Lee Kuan Yew, dari negara kota yang tidak lebih besar dari satu provinsi kita, menjelaskan ekonomi pasca-kekuasaannya dalam satu prinsip. Ia menulis buku — tetapi tidak berbicara setiap hari. Ia memilih medium yang membuat setiap kalimatnya dibaca dua kali: sekali oleh teman, sekali oleh lawan. Ia juga jujur tentang sesuatu yang sering disembunyikan: setiap intervensi publik dari masa pasca-kekuasaan tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu membawa serta dimensi positioning — bukan dalam arti pejoratif, melainkan struktural. Ada yang ingin menjaga relevansi. Ada yang ingin membentuk ulang warisan. Negarawan yang cerdik tidak menyangkal motif itu; ia mengelolanya.

Di sinilah Presiden Prabowo Subianto sedang membaca sesuatu yang tidak banyak terbaca. Dalam enam bulan pertama pemerintahannya, ia datang ke Cikeas, ke Teuku Umar, ke kediaman Brawijaya. Ia mengirim utusan, mendengarkan tanpa janji yang tergesa, menyimpan banyak yang ia dengar tanpa mengumumkan apa yang ia putuskan. Setiap kunjungan dipikirkan, setiap kalimat ditahan, setiap waktu dipilih dengan presisi yang tidak terlihat. Para pendahulunya tidak melakukan ini — tidak dalam derajat ini, dan tidak dengan sikap ini. Banyak yang membaca isyarat itu sebagai protokol. Mereka keliru. Yang sedang dibangun adalah arsitektur — kontrak baru dengan para negarawan senior republik ini, sebuah template yang belum pernah ditawarkan oleh pendahulunya.

Ini adalah template yang tenang. Dan karena ia tenang, ia hampir luput dari liputan. Ada keahlian yang jarang dibicarakan dalam literatur kepemimpinan modern: keahlian membangun arsitektur tanpa pernah menamainya. Sebab nama adalah beban — yang dinamai harus dibela, sementara yang dijaga dalam diam dirasakan sebelum dideklarasikan. Prabowo memahami apa yang tidak semua kepala negara modern memahami: republik tidak dijaga oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh arsitektur yang membuat setiap suara punya tempatnya. Ia menawarkan jalan vertikal kepada para senior — saluran privat yang bermartabat, konsultasi struktural, panggung yang tidak menjebak. Tawaran itu, bagi yang membacanya dengan jeli, adalah pintu yang sedang dibuka dari sisi istana.

Pelajaran trilogi ini berhenti menjadi soal satu orang. Setiap pemimpin di republik ini akan menjadi mantan, suatu hari nanti — Prabowo sendiri suatu hari, generasi yang menjabat hari ini suatu hari. Mereka akan menemukan bahwa kursi pasca-kekuasaan tidak pernah ditata oleh negara. Sebagian akan memilih kanal harian, dan habis dalam kebisingan. Sebagian akan memilih jarak, dan dilupakan. Tetapi sebagian, yang langka, akan belajar membaca tawaran Prabowo seperti membaca puisi — bukan sebagai protokol, melainkan sebagai geometri.

Kembali ke pintu kayu di kawasan selatan itu. Pintu itu tidak ditutup oleh siapa pun; ia menunggu pemiliknya menemukan ritmenya. Apakah Jusuf Kalla masih akan membawa banyak ke depan, akan ditentukan bukan oleh seberapa sering pintunya terbuka — melainkan oleh seberapa jeli ia membaca kapan ia tidak perlu membuka. Yang sedang diuji hari ini bukan kebijaksanaannya — kebijaksanaan itu telah dibuktikan oleh tiga dekade kerja kenegaraan. Yang sedang diuji adalah kemampuannya membaca bahwa percakapan republik telah menemukan ruang baru, dan bahwa rumahnya yang dulu menjadi salah satu pusat utama kini berbagi panggung dengan rumah-rumah lain yang juga sah. Sembilan pesan, kadang, lebih kuat ketika tetap sembilan — daripada ketika ia bertumpuk dengan keramaian harian.

Republik bukan rumah yang dijaga oleh suara yang banyak. Republik adalah rumah yang dijaga oleh siapa yang tahu kapan membuka pintu, dan kapan duduk diam di belakangnya.

**********************

Bagian 1 Trilogi Jusuf Kalla : Saksi Yang Harus Bersaksi Lagi

Bagian 2 Trilogi Jusuf Kalla : Empat Puluh Tujuh Detik

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #20
PinterPolitik.com

Di sebuah ruang tamu di Brawijaya, sup ikan diangkat ke meja ketika matahari mulai turun di Jakarta. Tiga lelaki yang pernah membantu menghentikan perang komunal makan malam tanpa kamera. Di luar rumah itu, dalam empat belas hari, sebuah eksperimen sedang berjalan: bagaimana republik abad kedua puluh satu menghancurkan reputasi yang dibangun selama empat puluh tahun, hanya dengan dua jenis teknologi.

Eksperimen itu sedang menang.

Hitung dari kalender. Lima Maret, Jusuf Kalla memberi ceramah Ramadhan empat puluh tiga menit di masjid sebuah kampus Yogyakarta. Tiga puluh empat hari kemudian, sebelas April, sebuah video kurang dari satu menit beredar di media sosial — potongan yang dicabut dari konteks teologisnya. Dua belas dan tiga belas April, sembilan belas organisasi lintas-ormas melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Yang menarik bukan jumlah pelapornya, melainkan komposisinya: sebagian terhubung dengan lingkar politik tertentu, sebagian lagi terhubung dengan kelompok yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan dengan lingkar itu. Pertanyaan-pertanyaan yang patut diajukan publik, dan yang belum dijawab media manapun: bagaimana komposisi pelapor yang seharusnya berbeda haluan bisa bertemu di satu target dalam jendela dua belas hari? Mengapa pemberitaan yang menjadi pemicu mulai beredar pada saat yang sama dengan polemik kebijakan publik yang sedang ramai? Siapa yang paling diuntungkan secara politis dari urutan peristiwa itu?

Lapis kedua serangan itu yang lebih meresahkan. Pada tujuh April, sebuah video terpisah menuduh Kalla mendanai pihak tertentu sebesar lima miliar rupiah. Pengunggah video itu sendiri, ketika ditelusuri media, mengakui bahwa video tersebut hasil rekayasa kecerdasan buatan. Pakar telematika Roy Suryo mengonfirmasi temuan yang sama: ciri-ciri sintesis suara dan kompresi visual menunjukkan video tersebut bukan asli. Indonesia, di pertengahan dua ribu dua puluh enam, sedang menyaksikan salah satu kasus deepfake politik paling menonjol yang menyasar tokoh publik nasional. Ini bukan kasus hukum biasa. Ini kasus keamanan informasi nasional. Pertanyaan yang harus dijawab Badan Siber dan Sandi Negara, dan yang belum mereka jawab: siapa yang punya kapasitas teknis untuk membuat deepfake setajam itu di Indonesia? Karena kalau pertanyaan ini tidak bisa  di jawab, target berikutnya bukan lagi mantan wakil presiden. Bisa siapa pun, dari kalangan mana pun, yang berani bicara di luar arus.

Asimetri yang ganjil mulai terlihat dalam kasus ceramah itu. Pada delapan belas Maret di markas Palang Merah Indonesia, duta besar Iran  yang negaranya sedang dihujani bom memakai istilah keagamaan yang sama persis dengan yang dipotong dari ceramah Yogyakarta — sebuah istilah dengan muatan teologis yang spesifik — untuk korban sipil di negaranya. Pernyataan itu disiarkan media nasional. Tidak ada satu organisasi pun yang melapor terhadap dubes itu. Pierre Bourdieu pernah mengingatkan bahwa tidak semua ucapan dinilai dari isinya; banyak yang dinilai dari posisi pengucapnya. Di Indonesia, konteks dihormati ketika pengucapnya warga negara asing, dan diabaikan ketika pengucapnya domestik. Yang membuat asimetri itu menarik bukan ketidakadilannya. Yang menarik adalah apa yang ia bongkar: bahwa standar hukum dan moral di republik ini ternyata bisa dipakai selektif, tergantung siapa yang sedang menjadi target politik pekan itu.

Yang berlangsung di Indonesia adalah versi domestik dari fenomena global. Pada dua ribu dua puluh dua, sebuah video deepfake menampilkan Presiden Zelensky meminta tentaranya menyerah — tujuh menit setelah video diunggah, ia sudah ditonton ratusan ribu kali sebelum sempat dibantah. Di Ukraina, deepfake dipakai untuk perang militer; di demokrasi seperti kita, ia dipakai untuk perang reputasi. Timothy Snyder pernah mengingatkan: ancaman modern terhadap demokrasi sering tidak datang sebagai larangan berbicara, melainkan sebagai kaburnya batas antara benar dan palsu. Yang sering beredar bukan kebohongan total, melainkan serpihan kebenaran yang dicabut dari tempat asalnya. Inilah kompresi kebenaran. Fakta panjang kalah dari emosi pendek. Biografi kalah dari fragmen. Rekam jejak kalah dari klip. Empat puluh tiga menit ceramah perdamaian tidak akan pernah mengejar kurang dari satu menit potongan kasar — bukan karena yang panjang kurang benar, tetapi karena yang pendek bergerak lebih cepat. Dan di linimasa, kecepatan adalah segalanya. Yang membayar harga atas asimetri kecepatan ini bukan satu pribadi. Yang membayar adalah kemampuan kolektif kita membedakan kebenaran dari penampilan kebenaran.

Lalu, bagaimana reaksi  dari Istana? Presiden Prabowo Subianto, sampai pagi terakhir, belum mengucap satu kalimat pun tentang kasus ini. Diam seorang presiden selalu membuka banyak tafsir: kehati-hatian, jarak, atau kalkulasi agar negara tidak masuk ke perang simbolik yang lebih besar. Pada awal dua ribuan, ketika konflik komunal Indonesia paling membara, Prabowo Subianto adalah salah satu purnawirawan yang punya pengalaman langsung dalam jaringan keamanan negara. Generasi yang membantu memadamkan Poso dan Ambon adalah generasi yang ia kenal. Diam dalam situasi seperti ini, bila dibaca dengan sabar, bisa lebih banyak melindungi daripada satu pernyataan yang tergesa. Yang sedang terungkap dalam kasus ini bukan satu nama, melainkan satu kelemahan struktural republik: Malino dahulu efektif, tetapi sangat bergantung pada figur. Indonesia merayakan hasil damainya, namun gagal melembagakan metode damainya. Ketika pengetahuan disimpan di kepala, waktu menjadi ancaman politik.

Inilah yang harus diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan. Bila pola dua minggu ini tidak diselidiki secara forensik — bukan oleh polisi semata, melainkan juga oleh BSSN dan Komdigi — Indonesia akan melihat eskalasi. Tokoh-tokoh senior republik ini, yang masih hidup dan masih bersuara, semuanya pernah membuat keputusan yang tidak populer di kalangan tertentu. Bila template potongan kurang dari satu menit dan template deepfake terbukti efektif untuk satu tokoh, barangkali  ia akan dipakai ulang untuk tokoh lain. Pertanyaannya  bukan barangkali, melainkan kapan. Negara modern tidak boleh menggantungkan ketenangan nasional pada stamina biologis para penengahnya, dan tidak boleh juga menggantungkan integritas informasinya pada kebetulan bahwa pelaku deepfake yang sekarang masih amatir. Republik ini memiliki teknologi distribusi abad kedua puluh satu, tetapi kadang memakai kedewasaan politik abad kesembilan belas. Itu jurang yang harus segera ditutup. Bukan dengan satu undang-undang, melainkan dengan jaringan: lembaga verifikasi forensik digital negara, kurikulum literasi media yang serius di sekolah, ruang dialog lintas kelompok yang aktif sebelum krisis, dan aparat yang dilatih membedakan pelaporan tulus dari pelaporan yang terkoordinasi.

Sup ikan akhirnya habis. Tamu-tamu pamit. Lampu di ruang depan dimatikan satu per satu. Tetapi pertanyaan yang ditinggalkan meja makan itu menggantung di udara Jakarta yang basah. Bukan tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Tentang berapa lama lagi republik ini akan beruntung punya pelaku-pelaku Malino yang masih bersedia datang ke ruang tamu pada Kamis malam, ketika negara seharusnya datang ke ruang publik pada hari kerja.

Negeri tidak rapuh ketika kehilangan tokoh besar.

Negeri mulai rapuh ketika kehilangan cara mengingat bagaimana tokoh-tokoh itu dulu menyelamatkannya.

Sebuah lembaga? Mungkin. Tetapi itu cerita berikutnya, pada bagian 3 tulisan ini.

**********************

Bagian 1 Trilogi Jusuf Kalla : Saksi Yang Harus Bersaksi Lagi

Bagian 3 Trilogi Jusuf Kalla : Pintu yang Tidak Selalu Terbuka

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #19
PinterPolitik.com

Proyektor itu menyala di siang hari. Cahayanya harus berebut dengan matahari Jakarta yang menerobos tirai ruang tamu di Brawijaya. Di layar, rekaman yang telah berumur dua puluh empat tahun: jalan-jalan Ambon yang terbakar, kuburan yang belum rapi, orang-orang muda yang memegang parang. Di depan proyektor, seorang pria berumur delapan puluh tiga tahun duduk di kursi. Ia baru turun dari pesawat Tokyo empat jam sebelumnya. Rekaman itu, katanya, adalah saksi.

Tetapi yang dipertontonkan bukan pertunjukannya.

Yang dipertontonkan bukan serangan kepada seorang tokoh. Yang diuji adalah apakah sebuah republik modern masih tahu cara memperlakukan mantan negarawannya di zaman algoritma. Dalam empat belas hari, antara awal dan pekan ketiga April, seorang eks-wakil presiden dua periode diserang dari empat arah. Sembilan belas organisasi Kristen dan lintas-ormas melaporkannya ke Polda atas tuduhan penistaan agama. Kata yang ia pakai di masjid kampus pada Maret dipotong menjadi video empat puluh tujuh detik, lalu diedarkan sebagai bukti. Namanya muncul di linimasa dengan angka tiga puluh koma tiga puluh tiga triliun rupiah utang Kalla Group ke bank-bank pelat merah. Rincian per bank sespesifik itu hanya bisa datang dari kebocoran internal. Massa berdemonstrasi di gedung pengawas keuangan menuntut audit pembangkit listrik di Poso. Klaimnya sendiri bahwa presiden ketujuh menjadi presiden karena jasanya — ditolak bahkan oleh Wakil Ketua Umum partai yang pernah ia pimpin — membuka front kelima yang sebenarnya tidak perlu. Seorang negarawan delapan puluh tiga tahun seharusnya tahu bahwa kesenioran tidak memerlukan klaim jasa.

Apakah ini orkestrasi tunggal? Mungkin bukan. Yang lebih mungkin adalah sesuatu yang dalam literatur politik mutakhir disebut opportunity structure — keadaan di mana tiga faksi yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan menemukan jendela yang sama pada waktu yang sama. Pelapor ceramah Ramadhan itu adalah organisasi pemuda yang ketua umumnya kader partai dari lingkar politik tertentu. Pengunggah potongan video itu adalah komentator dari lingkar yang sama. Pemicu tagar utang, sebaliknya, barangkali  relawan simpatisan pemerintah.

Moisés Naím pernah menulis bahwa di era ketika kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi melainkan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang saling bisa melukai, konspirasi tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah lingkungan permisif di mana setiap faksi melihat peluang yang sama. Empat belas hari April memberikan lingkungan itu. Tidak perlu meja bundar untuk menghasilkan pertempuran empat arah.

Tetapi dari empat vektor itu, satu yang paling patut menjadi berita: kebocoran data pinjaman Himbara. Rincian Rp 16,38 triliun di Bank Mandiri, Rp 7,1 triliun di BNI, Rp 6,08 triliun di BRI, Rp 766,5 miliar di BSI — angka sedetil ini tidak beredar di ruang publik tanpa dugaan pelanggaran kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Ancaman pidananya dua hingga empat tahun, denda sepuluh miliar rupiah. Sumbernya hampir pasti orang dalam Himbara atau pengawasnya. Namun sejak angka itu viral pertengahan April, tidak ada pernyataan publik dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada permintaan audit forensik dari manajemen Himbara. Tidak ada investigasi internal yang diumumkan. Di negara mana pun yang serius, kebocoran sebesar ini akan memicu audit nasional. Di republik ini, ia justru mati sebagai gosip yang habis dipakai sehari. Skandal sebenarnya mungkin bukan pada angka utangnya — melainkan pada banalitas kebocorannya. Kalau peristiwa semacam ini tidak diselidiki, pembaca cermat akan menyimpulkan sendiri: data nasabah korporat di republik ini bukan semata rahasia bank, melainkan amunisi politik yang menunggu waktu.

Lalu mengapa kepungan ini terjadi justru sekarang? Jawabannya barangkali ada pada dua pekan di Maret. Tiga Maret, malam di Istana Merdeka, tokoh yang dikepung ini hadir sebagai yang pertama tiba dalam pertemuan tiga setengah jam tentang dampak perang AS-Israel terhadap Iran. Ia disambut sebelum kepala negara lain yang diundang. Delapan belas Maret, di markas kemanusiaan yang ia pimpin, ia menerima duta besar Iran untuk kedua kalinya, mengatur bantuan obat-obatan yang Jakarta tidak bisa kirim secara resmi tanpa biaya diplomatik ke Washington. Dua puluh dua April, di rumah sakit di Sorong, Wakil Presiden menyebutnya idola dan mentor. Ini bukan diam yang lalai. Ini konfigurasi statecraft yang lebih tua dari politik — penghormatan yang disalurkan lewat perantara, saluran yang dijaga tetap terbuka, batas yang tidak perlu diucap tetapi dipahami. Presiden Prabowo mengerti apa yang sedang ia lindungi: eks-wapres dua periode yang menjadi jalur diplomasi paralel ketika jalur resmi harus menahan diri. Menutup JK berarti menutup sebuah kanal yang tidak bisa dibuka kembali.

Dan di sinilah kepentingan analisis bergeser dari pribadi ke struktur. Siapa yang paling rugi kalau saluran paralel ini tertutup? Presiden kehilangan deniability channel — kemampuan menjangkau Teheran tanpa tercatat di Washington. Diplomasi Indonesia kehilangan perantara Islam-Asia yang sulit direplikasi dalam satu dekade. Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa tatanan politik runtuh bukan hanya karena konflik, melainkan karena institusi kehilangan memori. Henry Kissinger menambahkan bahwa diplomasi sering gagal bukan karena kurang niat, melainkan karena tidak ada lagi orang yang ingat bagaimana krisis lama pernah diselesaikan. Amerika memelihara Carter, Clinton, dan Obama sebagai utusan informal ketika Gedung Putih perlu berbicara tanpa berbicara. Jepang menjaga jaringan elder networks-nya. Singapura merawat memori era Lee sebagai aset institusional. Kita, sebaliknya, kadang memperlakukan mantan pemimpin kita sendiri sebagai trending topic. Beberapa demokrasi di dunia memasuki fase yang barangkali pantas disebut political cannibalism: ketika sistem tak lagi memanfaatkan pengalaman para senior statesmen, melainkan mengunyah reputasi mereka demi siklus kemarahan mingguan. Yang untung dari siklus itu, ironisnya, adalah faksi-faksi kecil yang memperoleh mata uang politik dari skandal. Partai-partai kecil mendapat amunisi mengukur loyalitas basis pendukungnya. Kelompok relawan memperoleh disiplin internal dengan menunjukkan bahwa kritik dari luar akan dihukum. Ini adalah politik penghinaan: murah bagi pelakunya, mahal bagi negara. Ia menghasilkan sorak sehari, tetapi mengikis kepercayaan bertahun-tahun. Habibie wafat tanpa lembaga yang merawat catatan transisi 1998. Abdurrahman Wahid wafat tanpa institusi yang meneruskan diplomasi lintas agamanya. Setiap eks-pemimpin kita nanti akan berhadapan dengan pola yang sama.

Sore itu di Brawijaya, proyektor padam setelah satu setengah jam. Wartawan berpamitan. Pria delapan puluh tiga tahun itu berdiri perlahan dan masuk ke ruang dalam. Cahaya di layar telah mati. Tetapi cahaya yang mati itu bukan hanya lampu ke tembok. Ia adalah tanda bahwa sebuah bangsa sedang menguji sesuatu yang lebih dalam daripada bersalah atau tidaknya seorang tua. Persoalannya bukan apakah ia masih relevan. Persoalannya adalah apakah republik ini masih tahu cara memakai orang yang relevan. Cahaya proyektor telah padam. Tetapi bangsa yang lupa membaca bayangannya sendiri biasanya berjalan lebih gelap dari malam.

Tetapi saksi tidak selalu cukup.

Dan kalau saksi tidak cukup, yang harus dibuka bukan proyektor — melainkan sejarah itu sendiri. Ke Malino, dua puluh empat tahun yang lalu.

**********************

Bagian 2 Trilogi Jusuf Kalla : Empat Puluh Tujuh Detik

Bagian 3 Trilogi Jusuf Kalla : Pintu yang Tidak Selalu Terbuka

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

KATA PEMRED #3
PinterPolitik.com

“Ada yang lebih keras dari kritik. Yaitu diam yang tahu kapan harus berbicara – dan kepada siapa.”
– Wim Tangkilisan

Sokrates tidak pernah menulis satu baris pun. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia percaya bahwa kebenaran adalah makhluk hidup yang hanya bisa lahir dari pertemuan dua jiwa yang bersedia saling menatap.

Bukan dari podium. Bukan dari kerumunan yang sudah sepakat sebelum diskusi dimulai. Ia turun ke jalanan, duduk di teras rumah, menyapa satu demi satu — seperti seorang peladang yang tahu bahwa benih hanya tumbuh jika ditanam di tanah yang tepat, bukan disebarkan ke angin.

Ia mati karena kepercayaan itu. Tetapi ajarannya hidup dua setengah ribu tahun, melampaui seluruh nama para penghakimnya.

Saya memikirkan Sokrates — dan saya memikirkan Bapak Jusuf Kalla — ketika membaca berita-berita dari kawasan Jakarta Selatan pada pertengahan Maret ini.

Sorotan ke Brawijaya

Di sebuah rumah di Jalan Brawijaya Raya, dalam rentang waktu yang tidak sampai dua pekan, sebuah panggung telah dibangun berlapis-lapis seperti sedimen sejarah.

Pertama datang para penjaga gagasan — Feri Amsari, Yanuar Nugroho, Sudirman Said, aktivis dan akademisi yang membawa keresahan intelektual tentang arah bangsa.

Lalu para diplomat senior, mantan duta besar yang telah puluhan tahun membawa nama Indonesia di meja-meja dunia. Kemudian para profesor, guru besar yang memikul angka-angka fiskal dan kekhawatiran tentang otonomi daerah yang mulai terasa rapuh.

Di antara semuanya, tuan rumah menerima pula Duta Besar Iran — membahas bara api di Selat Hormuz, seolah rumah itu telah menjelma menjadi pusat gravitasi geopolitik yang berdetak sejajar dengan kanal-kanal resmi negara.

Tuan rumahnya adalah Bapak Jusuf Kalla.

Ihwal yang membuat semua ini memiliki bobot tersendiri adalah kenyataan bahwa seluruh rangkaian itu berlangsung di bulan yang sama ketika Bapak JK hadir di Istana Merdeka, duduk semeja dengan Presiden Prabowo atas undangan langsung darinya.

Malam yang hangat, lintas generasi, penuh niat baik. Di sana — di dalam keintiman yang langka itu — beliau bertanya langsung kepada Presiden tentang kebijakan dagang dengan Amerika Serikat.

Satu pertanyaan kemudian tidak bisa saya lepaskan, seperti duri yang menempel di kain, jika ada kekhawatiran yang jauh lebih besar dari sekadar kebijakan dagang — tentang geopolitik yang bergeser, tentang fiskal yang mencekik, tentang arah kepemimpinan nasional — mengapa kekhawatiran itu tidak disampaikan di sana? Di meja yang sama. Kepada orang yang sama. Ketika kesempatan itu ada, terbuka, dan hangat.

Seneca menulis kepada Lucilius: nasihat yang diberikan di hadapan orang banyak adalah pertunjukan. Nasihat yang sesungguhnya adalah yang dibisikkan langsung — ke telinga yang bisa mengubah sesuatu, dengan keberanian yang tidak membutuhkan penonton untuk menyaksikannya.

The Space of Appearance

Kahlil Gibran pernah berkata bahwa kita berbicara satu sama lain dalam kata-kata yang tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi dalam cara kita memilih diam dan cara kita memilih berbicara — di situlah seluruh jiwa kita terungkap.

Sementara seorang sosiolog Jerman bernama Max Weber mewariskan pembedaan yang terasa seperti pisau bedah, Gesinnungsethik — etika keyakinan, di mana tanggung jawab selesai di ujung niat; versus Verantwortungsethik — etika tanggung jawab, di mana seseorang menanggung akibat dari cara yang dipilih, bukan hanya dari kehendak baiknya.

Weber wafat 105 tahun silam. Tetapi pembedaan itu berdiri tegak pagi ini, segar seperti tanah setelah hujan.

Saya tidak meragukan keprihatinan Bapak JK. Orang yang mendamaikan Poso bukan dengan konferensi pers, melainkan dengan dialog tertutup yang melelahkan — orang yang menengahi Mindanao, duduk di antara dua pihak yang saling membenci, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan — ia tidak bertindak tanpa kepedulian yang berakar dalam.

Beliau pun dua kali merasakan dari dalam betapa rumitnya memimpin negeri ini: keputusan selalu harus diambil dengan informasi yang tidak pernah lengkap, dalam waktu yang tidak pernah cukup.

Pablo Neruda menulis tentang negarawan yang tubuhnya menyimpan ingatan tentang tanah yang ia jaga — dan ingatan itu, justru karena dalamnya, menuntut cara yang lebih cermat, bukan lebih keras.

Justru karena itu, pertanyaan Weber menjadi mendesak: sudahkah cara ini melewati timbangan yang lebih berat — bukan hanya timbangan niat, melainkan timbangan akibat?

Apa yang terjadi kepada kepercayaan publik ketika kebenaran dipilih untuk disampaikan dari panggung ini, kepada audiens yang berulang kali berganti dalam dua pekan?

Hannah Arendt, yang melarikan diri dari kekejaman abad dua puluh dan menghabiskan hidupnya memikirkan bagaimana manusia hadir di ruang publik, menulis tentang the space of appearance — ruang di mana seseorang tampil dan dengan tampilnya itu membangun siapa dirinya di mata dunia.

Ketika seseorang memasuki ruang publik, ia tidak sekadar menyampaikan pendapat. Ia melakukan sesuatu yang dampaknya tidak bisa ditarik kembali, seperti batu yang dilempar ke dalam telaga — riak-riaknya menjalar jauh melampaui niat si pelempar.

Setiap kali pintu Brawijaya terbuka untuk gelombang tamu baru, sesuatu bergeser di ruang publik: narasi tentang siapa yang berwenang berbicara atas nama kepentingan nasional, tentang seberapa kokoh pemerintahan yang sedang berjalan.

Arendt mengingatkan bahwa keberanian sejati bukan keberanian tampil di depan kamera — melainkan keberanian berbicara langsung kepada kekuasaan, dari muka ke muka, tanpa penonton yang siap bertepuk tangan jika ditolak.

Bapak JK memiliki keberanian itu. Ia telah membuktikannya berkali-kali. Maka pertanyaannya bukan tentang keberaniannya — melainkan tentang panggung yang dipilih.

Ibn Khaldun, sejarawan Islam yang mempelajari naik-turunnya dua ratus dinasti, menemukan pola yang berulang seperti musim: keruntuhan hampir selalu dimulai bukan dari musuh di luar gerbang, melainkan dari dalam — dari para penasihat senior yang mulai bergerak di luar kanal resmi, bukan karena jahat, justru karena merasa paling tahu.

Ia menyebutnya penggerusan ‘asabiyyah — ikatan kohesi yang menjadi fondasi otoritas. Fondasi yang retak dari dalam tidak bisa diperkuat dari luar.

Saya tidak mengatakan itulah yang sedang terjadi. Tetapi Ibn Khaldun tidak bisa saya usir dari pikiran ketika membaca berita-berita itu.

Weber, Arendt, Ibnu Khaldun — tiga pemikir dari benua dan abad yang berbeda — berbagi satu keyakinan yang sama: cara adalah bagian dari kebenaran itu sendiri, bukan sekadar kemasannya. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang menggerus kepercayaan publik bukan sepenuhnya kebenaran — ia kebenaran yang bercampur dengan sesuatu yang lain, meski pelakunya sendiri belum tentu menyadarinya.

Kearifan Negarawan

Edmund Burke membedakan politikus dari negarawan dengan satu garis yang tegas: politikus berpikir tentang pemilu berikutnya, negarawan berpikir tentang generasi berikutnya.

Politikus bertindak agar terlihat benar. Negarawan bertindak agar sesuatu yang benar benar-benar terjadi — meski tak ada yang menyaksikannya.

Dan ada bahasa lain yang terasa lebih dekat di dada. Dalam tradisi gamelan Jawa, ada pamurba lagu — pemegang otoritas melodi, yang menentukan arah dan menanggung akibat dari setiap nada yang salah.

Ada pula pamangku lagu — penopang irama, pengalaman yang menjaga agar keberanian tidak kehilangan pijakannya, agar melodi yang paling tinggi pun tidak kehilangan bumi. Dua peran itu saling membutuhkan seperti napas dan paru-paru.

Presiden Prabowo adalah pamurba yang memegang mandat. Bapak JK — dengan seluruh kedalaman zamannya — adalah pamangku yang paling berharga yang kita miliki.

Tetapi pamangku yang bermain melodi sendiri di panggung lain tidak lagi menopang. Ia menciptakan disonansi.

Dan disonansi tidak diselesaikan dengan bermain lebih keras. Ia diselesaikan dengan kembali ke titik yang sama — duduk bersama, menyamakan nada, menemukan irama yang bisa ditanggung bersama. Itulah rembug. Itulah yang absen dari Brawijaya: bukan keprihatinannya, melainkan kesediaan untuk menyampaikan keprihatinan itu langsung kepada orang yang bisa mengubah sesuatu — tanpa penonton, tanpa siaran pers, tanpa nama-nama besar yang mengangguk di belakang.

Percakapan Negarawan

Masa depan bukan satu garis lurus yang kaku — ia adalah beberapa jalan yang bercabang di persimpangan yang sama, dan yang menentukan bukan angin sejarah, melainkan satu keputusan kecil yang bisa diambil hari ini.

Ada jalan di mana Bapak JK memilih sunyi yang bermartabat — menyampaikan keberatan langsung, menjadi pamangku yang sesungguhnya, berbicara dari hati ke hati di balik pintu tertutup.

Jalan ini tidak menghasilkan tepuk tangan. Tetapi kebenaran yang disampaikan ke telinga yang bisa menggunakannya selalu lebih dalam bekasnya dari kebenaran yang diserukan ke udara terbuka.

Edmund Burke menyebutnya prudence — kearifan yang tidak perlu membuktikan dirinya kepada penonton.

Ada jalan lain di mana ketegangan ini menggerus perlahan, seperti arus bawah laut yang tidak terlihat dari permukaan tetapi mengubah bentuk dasar samudra.

Dua pusat gravitasi yang berbicara kepada audiens yang berbeda, sementara Indonesia membutuhkan satu arah.

Dalam kekaburan itulah para pemain yang lebih kecil — yang lebih oportunistik, yang lebih sedikit terikat oleh cinta kepada negeri ini — menemukan celah. Ibn Khaldun menyaksikan pola ini dalam dua ratus dinasti, dan tidak satu pun berakhir dengan baik bagi siapapun.

Namun, ada juga kemungkinan yang paling ironis dan paling indah sekaligus: bahwa justru Presiden Prabowo yang akan membutuhkan JK — bukan karena kalah, melainkan karena cerdas.

Reputasi Bapak JK di dunia Islam, Teheran, hingga OKI, adalah aset yang tidak bisa dibeli atau dibangun dalam semalam.

Pemimpin besar tidak menciptakan musuh permanen — ia mengubah pengkritik menjadi kontributor, seperti tanah yang menyerap hujan bahkan dari awan yang paling gelap sekalipun.

Marcus Aurelius menulis dalam buku harian yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca orang lain: “Bila seseorang bisa membuktikan bahwa aku salah, aku akan dengan gembira mengubah pikiranku. Aku mencari kebenaran, yang tidak pernah merugikan siapapun.”

Saya yakin Bapak JK dan Presiden Prabowo sama-sama bisa mengucapkan kalimat itu dengan jujur. Keduanya bukan orang yang takut pada kebenaran. Keduanya pernah berdiri di persimpangan di mana satu keputusan menentukan nasib banyak orang.

Maka yang saya rindukan — dengan seluruh hormat kepada Bapak JK, dan seluruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo — adalah percakapan yang seharusnya sudah terjadi: dua orang, satu meja, tanpa kamera, tanpa siaran pers.

Hanya dua orang yang mencintai negeri ini, mungkin dengan cara yang berbeda, bicara jujur tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka takutkan. Seperti yang Kahlil Gibran bayangkan tentang persahabatan sejati: dua jiwa yang tidak bersembunyi di balik topeng kesantunan, melainkan berani saling menatap dalam terang yang sesungguhnya.

Sokrates tidak menulis apa-apa. Tetapi setiap percakapannya mengubah seseorang — dan perubahan yang dimulai dari satu ruangan selalu lebih dalam dan lebih abadi dari perubahan yang dimulai dari keramaian.

Minta waktunya, Pak. Bukan untuk tampil. Bukan untuk didengar publik. Melainkan untuk berbicara — seperti yang pernah Bapak lakukan di Poso, di Mindanao, di setiap ruang sunyi yang akhirnya melahirkan perdamaian. Bisikan yang tepat kepada telinga yang tepat selalu mengubah lebih banyak hal daripada suara yang paling keras di podium manapun. Dari pamangku kepada pamurba. Dari tiga zaman kepada zaman keempat. Cukup setengah jam. Di Istana. Itu jauh lebih bermartabat — dan jauh lebih berdampak — dari podium manapun di Brawijaya.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

Mas Gibran masih menjabat ya, jadi belum bisa dinilai. Bu Mega juga lebih terlihat saat jadi presiden. Apakah kalian setuju dengan list ini atau punya versi lain? Share di kolom komentar ya!

Citra dan sosok Gibran Rakabuming Raka lahir dari engagement di media sosial (medsos). Mungkinkah Gibran kini akan berakhir juga dengan jebakan engagement?

PinterPolitik.com

“There’s no such thing as bad publicity” – P.T. Barnum, pemain teater asal Amerika Serikat (AS)

Kenny akhirnya berhasil membuat salah satu video TikTok-nya masuk dalam FYP setelah berbulan-bulan mencoba berbagai format dan konsep. Perasaan senang membuncah dalam dirinya, seolah seluruh usaha dan kreativitas yang selama ini ia curahkan akhirnya membuahkan hasil.

Di tengah rasa bahagianya, Kenny tiba-tiba teringat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dulu, Gibran sempat viral berkat cuitan-cuitannya di Twitter (sekarang X) yang penuh humor, spontanitas, dan kedekatan dengan warganet.

Namun, kini keadaan sudah berubah; Kenny memperhatikan bahwa banyak konten Gibran di YouTube justru dibanjiri dislike dan komentar negatif. Bukan hanya kritik tajam, tetapi juga cibiran dan ejekan yang terkadang terasa berlebihan.

Kenny pun mulai merasakan kegelisahan dalam dirinya, membayangkan apakah popularitas di dunia maya memang selalu bersifat sementara dan penuh risiko. Ia bertanya-tanya, mungkinkah suatu saat nanti video-videonya yang kini disukai banyak orang justru menjadi bahan serangan warganet?

Memandang layar ponselnya, Kenny bertanya dalam hati: Mengapa dulu Gibran bisa viral dan mendapatkan engagement positif yang begitu tinggi? Lalu, mengapa Gibran yang sekarang justru berbeda, menerima engagement yang lebih banyak bernada negatif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Rise of Gibran

Kenny masih merenungkan perubahan citra Gibran di media sosial. Ia bertanya-tanya bagaimana dulu Gibran bisa begitu populer dan mendapatkan respons positif, padahal ia adalah anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada masa itu, Gibran tampil sebagai sosok santai dan bersahaja, seolah tidak terbebani identitas sebagai keluarga pejabat tinggi negara. Ia diterima publik karena dianggap mewakili suara rakyat biasa, bukan sebagai bagian dari elite kekuasaan.

Dalam bukunya The Media and Modernity (1995), John B. Thompson menjelaskan bahwa dalam era mediatization, tokoh publik membangun citranya bukan hanya lewat tindakan nyata, tetapi juga melalui narasi yang dikonstruksi media. Gibran di masa lalu berhasil membangun narasi dirinya sebagai “outsider” yang dekat dengan keseharian rakyat.

Namun kini, setelah menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran tidak lagi dapat menghindari persepsi sebagai bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri. Menurut Thompson, ketika seseorang masuk dalam arena kekuasaan, mediatization membuat segala tindakannya lebih rentan terhadap sorotan kritis dan sinisme publik.

Kenny pun menyadari bahwa yang berubah bukan hanya cara Gibran berbicara atau bertingkah di media sosial, tetapi juga posisi sosial-politiknya di mata publik. Kehadiran kekuasaan itu sendiri sudah menggeser simpati menjadi kewaspadaan, bahkan ketidakpercayaan.

Sambil menatap angka-angka statistik videonya, Kenny bertanya-tanya: Mengapa Gibran akhirnya harus tetap bertahan dengan cibiran warganet? Mungkinkah ada strategi komunikasi jangka panjang di balik konten-konten yang kini ia buat?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Fall of Gibran?

Kenny terus memikirkan perubahan nasib Gibran Rakabuming Raka di media sosial setelah menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia mulai menyadari bahwa di balik cibiran warganet, ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan.

Gibran mungkin memahami bahwa dalam dunia politik, publisitas tetap menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Apalagi setelah ayahnya, Jokowi, tidak lagi menjabat sebagai Presiden, pengaruh keluarga mereka di ruang publik pun perlahan bisa memudar.

Dalam konsep Top of Mind Awareness (TOMA), tokoh yang ingin bertahan dalam persaingan harus terus muncul dalam pikiran masyarakat, baik lewat pemberitaan positif maupun kontroversi. Kenny mulai melihat bahwa meskipun banyak yang mengkritik, Gibran tetap berhasil menjaga namanya dalam percakapan publik.

Diskursus yang beredar di media sosial, televisi, maupun media daring memastikan bahwa Gibran tidak benar-benar “hilang” dari kesadaran kolektif masyarakat. Bahkan, dalam dunia politik, kehadiran—apa pun bentuknya—sering kali lebih penting daripada penilaian baik atau buruk itu sendiri.

Kenny memahami bahwa menjaga TOMA penting bagi Gibran jika ia ingin mempertahankan relevansinya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 nanti. Meski cibiran terus berdatangan, absennya pemberitaan justru bisa menjadi ancaman lebih besar daripada sentimen negatif.

Sambil menggulir layar ponselnya, Kenny semakin yakin bahwa popularitas di dunia digital memang keras, tetapi juga strategis. Ia pun menyimpulkan, dalam dunia politik modern, bertahan di dalam arus pembicaraan publik adalah bagian dari perjuangan jangka panjang untuk kekuasaan. (A43)

Kalau menurut kalian, kira-kira mana yang bakal lebih kuat nih kalau saling bersaing? 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #ahy #gibranrakabuming #prabowosubianto #pilpres #presiden #wakilpresiden

Di tengah dinamika politik yang tengah terjadi pasca-pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, seorang wakil presiden (wapres) disebut ingin memiliki “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming Raka wants to break free?

PinterPolitik.com

“I’ve got to break free. God knows, God knows I want to break free” – Queen, “I Want to Break Free” (1984)

Mungkin, bagi sebagian banyak penggemar film dan musik masih ingat dengan animo publik terhadap sebuah film yang dirilis pada tahun 2018. Film itu mengisahkan perjalanan hidup seorang musisi legendaris yang merupakan bagian dari band ternama asal Britania (Inggris) Raya, Queen.

Musisi itu adalah sang vokalis yang bernama Freddie Mercury. Dalam perjalanan kariernya sebagai musisi, tidak dapat dipungkiri bahwa Mercury telah menorehkan banyak warisan, baik melalui songwriting-nya maupun suaranya yang khas.

Di balik pekikan suara indah Mercury, tentunya terdapat makna-makna terdalam di setiap baris liriknya. Salah satu lagu yang memiliki tingkat makna demikian adalah “I Want to Break Free,” yang mana merupakan single kedua dari album The Works (1984).

Mengapa lagu ini begitu fenomenal? Ya, jawabannya adalah karena video musiknya yang begitu nyentrik – bila disesuaikan dengan norma yang berlaku kala itu di Inggris.

Dalam video musik itu, tampak Mercury dan teman-teman se-band-nya mengenakna pakaian perempuan sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mulai dari membersihkan lantai hingga mencuci baju.

Meskipun secara visual lagu itu begitu menghebohkan publik, makna yang ingin ditunjukkanpun sebenarnya dalam, yakni bagaimana seseorang ingin bisa terbebas dari kekangan-kekangan kehidupan, mulai dari norma, tekanan pekerjaan, hingga kemiskinan struktural.

Mungkin, perasaan yang dimiliki oleh Mercury dkk saat menulis lagu ini kini juga hadir dalam benak sejumlah politisi Indonesia. Bukan tidak mungkin, politikus itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wakil presiden (wapres) RI.

Mengapa demikian? Mengapa Gibran kini bisa dibilang sedang want to break free atau ingin terbebas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gibran yang Terkekang?

Dalam pemerintahan Indonesia, posisi wapres sebenarnya tidak memiliki peran dan wewenang luas. Semua bergantung pada kehendak presiden soal kewenangan apa yang didelegasikan kepada wapresnya. 

Dasar hukum atas jabatan wapres sendiri diatur dalam UUD NRI 1945, tepatnya pada pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh seorang wapres dalam menjalankan kewajibannya.

Selain pasal tersebut, jabatan wapres juga disebutkan pada pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa wapres menggantikan presiden jika presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, seperti bila mangkat, berhenti, diberhentikan, atau sejumlah alasan lain yang membuat presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Namun, kewajiban dan kewenangan seorang wapres RI tidaklah jelas. Beberapa wapres sebelumnya memiliki kewenangan lebih di luar kantor wapres karena memiliki kemampuan atau pengaruh lebih.

Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), misalnya, memiliki peran lebih dalam sejumlah bidang saat menjabat. Salah satunya adalah bagaimana JK berperan besar dalam upaya mediasi dan perdamaian di sejumlah daerah konflik seperti Aceh.

Tidak hanya itu, JK juga memiliki peran besar dalam sejumlah kebijakan ekonomi saat menjabat sebagai wapres di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya adalah pengaruh JK dalam kebijakan infrastruktur.

Selain JK, ada juga Wapres ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, yang kerap disebut warganet sebagai pejabat yang AFK (away from keyboard) alias jarang terlihat bekerja. Namun, tanpa diketahui banyak orang, Ma’ruf memiliki pengaruh besar dalam ekonomi syariah, khususnya dalam dunia perbankan syariah Indonesia.

Keterbatasan kekuatan wapres ini juga bukanlah rahasia dalam dunia akademik. Mengacu ke tulisan Norsharil Saat, seorang peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, dalam tulisannya yang berjudul “The Implications of a Ma’ruf Amin Vice Presidency in Indonesia”, keterbatasan wapres dinilai tidak akan mengubah banyak kepemimpinan presidennya.

Bila benar demikian, lantas, mengapa Gibran bisa jadi menjadi kasus yang berbeda? Mungkinkah Gibran breaks free dan memengaruhi pemerintahan Prabowo Subianto?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gibran Berani “Senggol” Prabowo?

Menariknya, seperti JK dan Ma’ruf, Gibran berusaha mencari ruang geraknya sendiri. Ini terlihat dari bagaimana Gibran melakukan sejumlah kegiatan blusukan dan uji coba makan bergizi gratis.

Apa yang dilakukan Gibran sebenarnya masuk akal. Dalam politik, modal Gibran tentu terbatas bila posisi wapres tidak memiliki kewenangan dan peran yang luas.

Padahal, karier politik Gibran masihlah panjang. Dengan usia yang masih sangat muda, Gibran memiliki petualangan yang masih panjang. Belum lagi, Gibran adalah kini simbol dari kekuatan Jokowi dalam dinamika politik saat ini.

Mengacu ke tulisan Kimberly Casey yang berjudul Defining Political Capital, dalam dinamika politik, terdapat modal yang dimiliki dan digunakan. Untuk memanfaatkan modal politik, sejumlah modal lain-pun bisa ditransformasikan menjadi modal politik.

Modal sosial, misalnya, merupakan modal yang didapatkan melalui relasi sosial yang dimiliki oleh seorang politikus. Dalam kasus Gibran, modal sosial itu sudah dimiliki melalui relasi yang dimilikinya melalui Jokowi dan para pendukung politiknya.

Namun, modal institusional Gibran bisa jadi terbatas melalui posisinya sebagai wapres. Menariknya, sejumlah kabar mengatakan bahwa Jokowi ingin Gibran mendapatkan kewenangan lebih dari Prabowo.

Bila kabar itu benar, bukan tidak mungkin, Gibran akan mendapatkan modal institusional lebih luas. Well, jika kabar itu benar adanya, mungkin, seperti lagu Queen di awal tulisan, Gibran ingin bisa lebih break free dengan modal politik yang lebih luas. (A43)

Indonesia hampir pernah punya kebijakan dua wakil presiden (wapres) nih, gais. Iyess, pada tanggal 11 Juli 1945, Mohammad Yamin sempet ngusulin Indonesia punya dua wapres sekaligus untuk membantu beban yang diemban presiden.

Menurut Yamin, wapres pertama adalah orang yang bisa mewujudkan kemauan rakyat, sementara wapres kedua adalah sosok yang bisa jadi representasi agama. 

Namun, usulan tersebut akhirnya ditolak karena mayoritas delegasi yang hadir dalam sidang BPUPKI pada saat itu menganggap dua wapres cenderung tidak efisien.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan nantinya bukanlah sekadar “penggunting pita” maupun “ban serep”. Namun, apabila kita melihat konstitusi, posisi Wapres memang alamiahnya berada di bawah bayang-bayang Presiden. Tugas Wapres adalah membantu dan menggantikan Presiden, tidak boleh Wapres lampaui “sinar” Presiden.

Terkait itu, banyak yang menggunakan kasus Jusuf Kalla (JK) sebagai pembuktian bahwa Wapres bisa berpengaruh dan menonjol. Ketika menjadi Wapres di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), JK terlihat begitu berpengaruh hingga muncul isu soal matahari kembar. Kasus JK dapat disebut anomali. Pengaruhnya bukan karena posisi Wapres tiba-tiba menguat, melainkan karena personal power JK yang besar.